karya ilmiah hukum
DESCRIPTION
alasan-alasan majelis hakim dalam menjatuhkan perkara pidana penggelapan dalam jabatanTRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945 yang secara seimbang dan berkesinambungan diberbagai
bidang kehidupan termasuk di bidang hukum. Adanya proses
penegakan hukum di Indonesia, sangat tergantung pada kualitas
sumber daya manusia dan sikap mental para penegak hukum sendiri.
Walaupun didalam kenyataannya sumber daya manusia maupun sikap
mental para penegak hukum masih menjadi suatu permasalahan yang
dianggap menghilangkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
Semakin meningkatnya tindak pidana yang terjadi di Indonesia
pada saat ini, membuat peradilan pidana sebagai bagian peradilan
umum yang menjadi sorotan dari berbagai pihak. Hal tersebut
dikarenakan adanya realitas yang terjadi dikalangan masyarakat sering
merasa kecewa atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan seorang
majelis hakim yang bertugas sebagai pemegang kewenangan didalam
memutuskan suatu perkara, dalam hal ini khususnya perkara-perkara
pidana.
Adanya dua kepentingan dalam perkara pidana yang masing-
masing memiliki hak untuk diperhatikan kepentingannya yaitu antara
pihak korban suatu kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri. Disatu
sisi, pihak yang menjadi korban suatu kejahatan menginginkan agar
(pelaku) terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim melalui suatu proses
peradilan yang seberat-beratnya, sebagai bentuk balasan dan
penjeraan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Namun dilain pihak,
pelaku tindak pidana juga mempunyai hak untuk melakukan
pembelaan sebelum adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan
1
2
tetap dan pasti. Adanya bentuk pembelaan tersebut dapat diajukan
terdakwa pada peradilan pidana sebagai salah satu pertimbangan
hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Putusan hakim dalam
peradilan pidana terkadang menimbulkan suatu kepuasan dan
ketidakpuasan bagi para pihak, baik bagi (pelaku) terdakwa maupun
jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan korban.1
Adapun contoh kasus yang diungkap dengan putusan hakim yang
memutuskan perkara tindak pidana tersebut lebih berat dari adanya
tuntutan jaksa penuntut umum yaitu putusan Pengadilan Negeri
Surabaya nomor : 3295/Pid.B/2010/PN.SBY mengenai kasus
penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Sunyoto alias subur
bin supardi yang menjabat selaku kepala sales UD. Markisa Surabaya
dimana Sunyoto alias subur bin supardi menggunakan uang hasil
penjualan perhiasan emas dengan memanfaatkan kedudukan atau
jabatannya. Dalam kasus penggelapan dalam jabatan tersebut telah
dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan terhadap terdakwa Sunyoto alias subur bin supardi.
Dengan membaca adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor : 3295/Pid.B/2010/PN.SBY pada tanggal 25 Februari 2011 yang
amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Sunyoto alias subur bin supardi terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa sunyoto alias subur bin
supardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
6 (enam) bulan.
Sunyoto alias subur bin supardi dalam putusan majelis hakim
tersebut, tidak mengajukan adanya keberatan atas putusan Pengadilan
Negeri Surabaya tersebut dan tidak mengajukan adanya upaya
1 Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 13.
3
banding. Memperhatikan uraian putusan Pengadilan Negeri Surabaya
tersebut, Sunyoto alias subur bin supardi selaku kepala sales dalam
menjalankan kepegurusannya dalam UD. Markisa merugikan
perusahaan cukup banyak.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka yang
dapat dipermasalahkan adalah : Bagaimana ketepatan putusan hakim
dalam menjatuhkan pidana perkara penggelapan dalam jabatan lebih
berat dari tuntutan jaksa penuntut umum ?
B. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui alasan-alasan majelis hakim dalam
menjatuhkan perkara pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Untuk menganalisa putusan yang diberikan majelis hakim
terhadap terdakwa kepala sales UD. Markisa Surabaya.
C.Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang
hukum pidana, khususnya hukum acara pidana yang
menyangkut putusan hakim pada peradilan pidana.
b. Serta dapat memberikan masukan kepada masyarakat,
lembaga pemerintah, aparat penegak hukum tentang
eksistensi Undang-Undang.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam
mengatasi kejahatan penggelapan dalam jabatan.
b. Dapat dijadikan sebagai pedoman serta bahan rujukan bagi
rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum adanya
tindak pidana penggelapan dalam jabatan
4
c. Dapat memberi masukan bagi pemerintah, aparat penegak
hukum dan masyarakat tentang hal-hal yang harus
diperhatikan dalam menghadapi kasus tindak pidana
penggelapan dalam jabatan ini.
D. Metode Penelitian
a. Pendekatan masalah
Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kasus (case approach). Pendekatan tersebut dilakukan dengan
telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan tetap.2 Dalam menggunakan pendekatan
kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendy,
yaitu alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada
putusannya.3
2 Peter,mahmud. Penelitian Hukum. 2005.Jakarta: kencana.hal 943 Ibid.
BAB II
PEMBAHASAN
FAKTA-FAKTA HUKUM
A. Fakta-Fakta Hukum Kasus Penggelapan Dalam Jabatan.
Didalam mengungkap fakta-fakta hukum dalam suatu tindak pidana
adalah merupakan proses penegakan hukum yang tidak dapat
dianggap sederhana dan mudah. Para penegak hukum dihadapkan
pada suatu tindak pidana yang dimana tingkat pembuktiannya sangat
komplek dan sulit, dan tidak mustahil produk putusan pengadilannya
nanti akan berakibat keliru ataupun tidak tepat. Fakta-fakta hukum
adalah merupakan suatu fakta yang peristiwa yang sesuai dengan
ketentuan hukum yang telah diuji kebenarannya dan telah memenuhi
batas batas minimal pembuktian.
Sunyoto alias subur bin supardi adalah seorang yang mempunyai
jabatan atau kedudukan sebagai kepala sales serta merangkap
sebagai sales pada UD. Markisa Surabaya dan yang bertindak untuk
melakukan sebuah pengecekan atas uang hasil penjualan perhiasan
emas adalah Ruky suswati, SE dan Aranilah. Sunyoto alias subur bin
supardi adalah seorang kepala sales yang mempunyai tugas untuk
memesan perhiasan emas kepada pabrik-pabrik, sedangkan sebagai
kepala sales Sunyoto alias subur bin supardi mempunyai tugas untuk
menjual perhiasan emas kepada toko-toko langganannya serta
menerima uang hasil dari penjualan perhiasan emas dari toko-toko
pelanggan UD. Markisa Surabaya tersebut.
Sunyoto alias subur bin supardi telah menjabat selaku kepala sales
dan merangkap sebagai sales sejak awal tahun 1990 di perusahaan
UD. Markisa Surabaya kepunyaan Nyo luki sutiono, dimana UD.
Markisa tersebut merupakan sebuah perusahaan yang bergerak
didalam bidang penjualan perhiasan emas, sedangkan tugas dari
5
6
Sunyoto alias bin supardi adalah memesan perhiasan emas, menjual
perhiasan emas, dan menerima pembayaran dari para pelanggan-
pelanggan toko serta bertanggung jawab kepada Ruky suswati dan
Aranilah atas pengecekan hasil uang penjualan perhiasan emas.
Sunyoto alias subur bin supardi telah menerima pembayaran
uang titipan secara bertahap dari toko emas sinar mulia yang
jumlahnya kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) atas penjualan barang berupa perhiasan emas. Lalu menerima
pembayaran dari Lie paulus stephanus selaku pemilik dari toko joko
emas sumber baru yang jumlahnya kurang lebih Rp. 56.000.000,- (lima
puluh enam juta rupiah). Kemudian menerima pembayaran kembali
dari Soeryaningsih selaku pemilik dari toko emas apollo yang
jumlahnya kurang lebih Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
atas penjualan barang perhiasan antara lain berupa gelang, cincin,
serta kalung liontin.4 Berikutnya menerima pembayaran dari David
cahyono selaku pemilik dari toko emas tiga bintang sejumlah kurang
lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas penjualan
barang perhiasan berupa gelang, cincin, serta kalung liontin.5 Serta dari
pelanggan-pelanggan lainnya yaitu toko juwita lombok Nusa Tenggara
Timur kurang lebih sejumlah Rp.732.441.000,- (tujuh ratus tiga puluh
dua juta empat ratus empat puluh satu rupiah).
Dengan diterimanya pembayaran uang dari hasil penjualan
perhiasan emas tersebut, ternyata sunyoto alias subur bin supardi tidak
melaporkan dan menyerahkan kepada perusahaan UD. Markisa
Surabaya serta kepada Ruky suswati, SE serta Aranilah yang bertugas
mengecek hasil penjualan perhiasan emas keperusahaan yang
kemudian dicatat kedalam buku pemasukan atas adanya hasil stock
oknam. Serta adanya uang hasil penjualan emas tersebut telah
dipergunakan oleh Sunyoto alias bin supardi untuk membayar hutang
4.5.
7
dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akibat dari adanya
uang hasil penjualan perhiasan emas yang tidak disetorkan oleh
Sunyoto alias subur bin supardi, UD. Markisa Surabaya mengalami
kerugian sejumlah Rp.1.418.985.000,- (satu milyar empat ratus delapan
belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian
pihak dari Nyo luki sutiono selaku pemilik UD. Markisa Surabaya
menempuh jalur hukum dengan melaporkan Sunyoto alias subur bin
supardi kepada pihak kepolisian.
Pihak kepolisian yang menerima laporan kemudian segera
menangkap Sunyoto alias subur bin supardi dan kemudian melakukan
penyidikan. Hasil penyidikan dapat dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) dan kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut
umum. Jaksa penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut
kepada Pengadilan Negeri Surabaya disertai dengan dakwaan primer
melanggar 374 KUHPidana dan dakwaan subsidair 372 KUHPidana.
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada atau yang ditemukan dari
hasil pemeriksaan para saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa
maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :
Saksi Ruki suswati, SE mengetahui adanya dugaan penggelapan
dalam jabatan tersebut pada saat dilakukannya stok oknam pada
tanggal 8 September 2010, 20 September 2010, dan 25 September
2010 setiap hari jum’at terhadap barang-barang yang ada pada sales
yang berupa perhiasan emas yang kemudian ditimbang dan dicatat
beratnya didalam sebuah buku pemasukan hasil stok oknam. Dari
dilakukannya stock oknam tersebut Sunyoto alias subur bin supardi
telah menggunakan uang dari penjualan emas atas pesanan toko
sehingga mengakibatkan UD. Markisa Surabaya mengalami kerugian
sebesar Rp.1.572.785.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta
tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Saksi Aranilah juga menerangkan mengetahui adanya dugaan
penggelapan dalam jabatan sama halnya dengan saksi Ruki suswati,
8
SE yaitu dilakukan dengan mengecek hasil penjualan sales pada setiap
hari jum’at untuk melakukan stok okname pada barang-barang yang ada
disales.
Sedangkan saksi Budi mintarja pemilik toko dragon menerangkan
pernah membeli barang perhiasan emas kepada sunyoto alias subur
bin supardi kemudian ditulis dengan menggunakan nota pembayaran
nomor : 003036 yang selanjutnya untuk pembayaran emas murni.
Saksi Lie paulus stephanus pemilik Joko emas sumber baru
menerangkan bahwa pernah membeli perhiasan emas berupa gelang,
cincin, dan kalung liontin kepada Sunyoto alias subur bin supardi
seberat 147.371 gram dengan harga sejumlah Rp.56.000.000,-(lima
puluh enam juta rupiah).
Saksi Soeryaningsih pemilik emas Apollo juga menerangkan
sebelum terjadinya permasalahan penggelapan dalam jabatan sering
membeli perhiasan emas kepada sunyoto alias subur bin supardi.
Perhiasan emas yang telah dibeli oleh Soeryaningsih seberat 108.645
gram sejumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Saksi
tidak pernah membeli barang perhiasan emas sesuai nota tanggal 10
Agustus 2010.
Sedangkan Sunyoto alias subur bin supardi mengakui pernah
memakai uang hasil penjualan dari toko pelanggan untuk bermain judi
kurang lebih Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). Pada saat stok
oknam uang yang digunakan Sunyoto alias subur bin supardi
seharusnya Rp.656.000.000,- (enam ratus lima puluh enam juta
rupiah).
B. Analisis Yuridis
Berdasarkan pembahasan fakta-fakta yang terungkap dalam
Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 3295/Pid.B/2010/PN.SBY
tersebut didapat bahwa Sunyoto alias subur bin supardi telah
melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dengan cara
menggunakan uang hasil dari penjualan perhiasan emas sebesar
9
Rp.1.418.985.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta
sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Hal tersebut Sunyoto alias subur bin supardi lakukan dengan cara
menggunakan tagihan dari toko-toko yang memesan barang
kepadanya. Uang hasil penjualan perhiasan emas yang seharusnya
disetorkan dan dilaporkan kepada perusahaan akan tetapi pada
kenyataannya malah digunakan untuk menutupi kekurangan
pembayaran perhiasan emas pada saat harga emas menjadi
melambung dan digunakan untuk membayar hutang serta bermain judi
bola tanpa sepengetahuan dari perusahaan UD. Markisa dan Ruky
Suswati, SE serta Aranilah selaku saksi yang melakukan pengecekan
terhadap hasil penjualan perhiasan emas.
Adapun unsur penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374
KUHPidana yang unsur-unsur pokok penggelapan terdapat dalam
pasal 372 KUHPidana sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut
umum adalah :
Pasal 374 KUHPidana.
Unsur-unsur adalah sebagai berikut :
1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu
berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.
Pasal 372 KUHPidana (bentuk pokok penggelapan)
Unsur obyektif :
1. Barang siapa
Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan
yaitu Sunyoto alias subur bin supardi berdasarkan keterangan
saksi-saksi sebagai berikut : Keterangan saksi Darsono, saksi Ruki
suswati SE, Saksi Aranilah bahwa yang melakukan tindak pidana
penggelapan dalam jabatan adalah Sunyoto alias subur bin supardi.
Sunyoto alias subur bin supardi dianggap telah dewasa dan mampu
untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.
10
2. Memiliki dengan melawan hak
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka serta bukti
adalah dimana Sunyoto alias subur bin supardi, telah memiliki
dengan melawan hak atas sesuatu barang berupa uang hasil
penjualan perhiasan emas sebesar Rp.1.572.785.000,- (satu milyar
lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu
rupiah) dimana uang tersebut digunakan Sunyoto alias subur bin
supardi untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari
tanpa melaporkan dan menyetorkan kepada perusahaan dan tanpa
sepengetahuan pemilik perusahaan, Ruki suswati, SE, serta
Aranilah selaku yang melakukan pengecekan atas hasil penjualan
perhiasan emas.
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk
kepunyaan orang lain
Dari keterangan saksi-saksi Ruki suswati, SE dan Aranilah
melakukan stock oknam pada tanggal 8 September 2010 dan 25
September 2010 terjadi kekurangan emas per gramnya yang jumlah
seluruhnya berjumlah Rp.1.572.785.000,- (satu milyar lima ratus
tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
adalah bukan milik Sunyoto alias subur bin supardi tetapi milik UD.
Markisa.
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
Sunyoto alias subur bin supardi adalah selaku sebagai sales dalam
UD. Markisa Surabaya yang mempunyai tugas mengambil emas
dari toko-toko pelanggan. Dimana barang berupa perhiasan emas
berada didalam kekuasaannya dan hasilnya berupa uang sebanyak
Rp.1.572.785.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh
ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
11
Unsur Subjektif
1. Unsur dengan sengaja
Terdakwa Sunyoto alias subur bin supardi dengan sengaja telah
menggunakan uang milik perusahaan UD. Markisa Surabaya
sebesar Rp.1.572.785.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua
juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari dan membayar hutang.
Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dalam dakwaannya
jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yang pertama dimana
berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan dari saksi-saksi serta
pengakuan dari terdakwa, telah terbukti terdakwa Sunyoto alias subur
bin supardi bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan yang
sesuai didakwakan dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) yang berbunyi :
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya
terhadap barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya
atau karena ia mendapat upah uang untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”
Kemudian jaksa penuntut umum pada kejaksaan nomor :
PDM-/Ep.1/2010, tertanggal pada 30 Desember 2010 Negeri
Surabaya menuntut agar terdakwa Sunyoto alias subur bin supardi
dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan tetap ditahan karena
perbuatan penggelapan dalam jabatan.
Terdakwa Sunyoto alias subur bin supardi adalah seorang
kepala sales dan merangkap sebagai sales memiliki tugas memesan
perhiasan emas kepada pabrik-pabrik yang seharusnya dapat
dijalankan dengan baik tetapi malah menggunakan uang hasil
penjualan perhiasan emas dengan memanfaatkan kedudukan atau
jabatannya.
12
Majelis hakim dalam tindak pidana tersebut menjatuhkan
hukuman pidana lebih berat dari pada penjatuhan pidana yang
diberikan jaksa penuntut umum. Majelis hakim menjatuhkan hukuman
pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa Sunyoto alias
subur bin supardi. Unsur-unsur yang telah didakwakan tersebut telah
terbukti dan terpenuhi dengan rumusan delik.
13