Handika Suryo S. 110113080017 Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara Dosen : Nadia Astriani, SH, M.Si

Jawaban Take Home Test. 1. Banyak pakar hukum yang memberikan definisi asas diskresi, menurut Saut P. Panjaitan, diskresi (pouvoir discretionnaire, Perancis) ataupun Freies Ermessen (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet matigheid van bestuur, jadi merupakan kekecualian dari asas legalitas. Menurut Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi. Selanjutnya Gayus T. Lumbuun mendefinisikan diskresi sebagai berikut: Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)1. Maka dari pendapat pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan diskresi ataupun freies ermessen adalah pelanggaran terhadap asas legalitas, tetapi secara asas kepentingan umum hal tersebut dikatakan tidak melanggar. Bahkan, Drs. C.S.T Kansil S.H. dalam bukunya latihan ujian pengantar Hukum Indonesia menjelaskan diberikannya diskresi ini kepada administrasi Negara itu sebenarnya berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh DPR sebagai badan legislative dipindahkan ke tangan pemerintah, administrasi Negara sebagai bada Eksekutif2. Jadi bisa dikatakan yang dijadikan patokannya adalah asas kepentingan umum. Menurut sjahran basah, S.H.,CN. unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu diskresi adalah: a. Ada karena adanya tugas-tugas public service yang diemban oleh administratur negara; b. Dalam menjalankan tugas tersebut, para administratur negara diberikan keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan;1

2

http://studihukum.blogspot.com/2010/10/penerapan-asas-diskresi-dalam-pembuatan.html Drs. C.S.T Kansil S.H, latihan ujian pengantar Hukum Indonesia, sinar grafika, Jakarta, hlm 321

c. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum. Berbicara sejauh mana pejabat yang membuat diskresi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka harus kita lihat bahwa secara esensi diskresi ini dicapai karena adanya tujuan Negara yang tercermin dalam faham Negara kesejahteraan (welfarestate). Oleh karenanya dengan tujuan semata mata kesejahteraan rakyat dan karena Indonesia merupakan Negara kesejahteraan modern3. Maka, pejabat yang membuat diskresi tidak dapat dipidanakan. 2. Ada beberapa permasalahan dalam birokrasi di Indonesia, yaitu4: Buruknya pelayanan publik Besarnya angka kebocoran anggaran negara Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS Sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual, dan masalah-masalah lainya. Birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan. Karakteristik birokrasi menurut max webber yang salah satunya adalah spesifikasi pekerjaan dengan rinci hak hak, kewajiban, tanggung jawab, lingkup kewenangan. Maksud dari pernyataan berikut antara lain adalah ialah spesifkasi yang digunakan dalam alur kerja suatu pemerintahan Negara dijelaskan secara spesifik, dimana antara hak dan kewajiban memiliki porsi yang sama, sementara untuk tanggung jawab dan lingkup kewenangan pun tidak ada yang tumpang tindih antara lembaga lembaga Negara. Sementara itu, kaitannya dengan keadaan birokrasi di Indonesia masih belum bisa dikatakan sesuai dengan karakteristik diatas, mengingat antara hak, kewajiban, tanggung jawab, dan lingkup kewenangan jika dilihat dari sisi lembaga Negara masih ada beberapa yang tumpang tindih, sebagai contoh lembaga KPK yang bisa dikatakan tumpang tindih dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan. 3. struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal3 4

Paragraph keempat pembukaan UUD 1945 http://swamandiri.wordpress.com/2010/12/27/permasalahan-birokrasi-indonesia/

System5. Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, dalam hal ini bisa dikatakan lembaga hukum, sedangkan yang disebut sebagai substansi hukum adalah berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, seperti misalnya aturan, norma, ataupun pola kelakuan dalam masyarakat. Yang berikutnya, Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya sadar hukum, system hukum tadi akan sangat sulit untuk diaplikasikan. Berkaitan dengan pencanangan reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya untuk perbaikan pelayanan public maka saya berpendapat hal itu harus di selaraskan dengan ketiga unsure yang dikemukakan Friedmen, dimana harus dimulai dari penguatan lembaga hukumnya terlebih dahulu, bagaimana lebaga tersebut benar benar menjadi lembaga yang pro akan hukum tanpa memperhatikan kepentingan kepentingan kelompok, jika lembaga hukumnya sudah baik maka mulai dilanjutkan dengan membuat peraturan yang notabenenya sesuai dengan maslahat masyarakat, apa yang sedang terjadi dimasyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat, karena hukum itu adalah gejala kemasyarakatan6 sehingga aturan yang dibuat pun harus disesuaikan. dengan hal tersebut maka bisa jadi secara otomatis proses sadar hukum akan terjadi di masyarakat sehingga pelayanan public akan menjadi baik dan paripurna tanpa adanya intervensi kepentingan kelompok. 4. salah satu pelayanan public yang seharusnya dititikberatkan oleh pemerintah adalah Pelayanan public di bidang pendidikan. Dewasa ini muncul salah satu program pemerintah mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang dapat dikatakan sebagai proses globalisasi pendidikan. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang kemudian sering disingkat RSBI memiliki pengertian Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional7. Sesaat jika dilihat secara tujuan dan konsep, RSBI berorientasi untuk menghasilkan lulusan lulusan yang diharapkan mampu bersaing secara taraf internasional, namun secara pelayanan public sudahkan program RSBI ini mewakili public terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tak jarang sekolah sekolah RSBI hanya menempatkan bagi mereka mereka yang bisa dikatakan sebagai golongan ekonomi kelas menengah keatas, sedangkan untuk golongan menengah kebawah masih sering terkendala oleh banyak pertimbangan yang salah satu ukurannya adalah masalah financial. Bahkan tak jarang hal ini memicu semakin renggangnya jurang pemisah antara anak anak yang berasal dari golongan ekonomi ke atas dan golongan ekonomi ke bawah.5 6

http://andinuzul.wordpress.com/2009/02/25/kesadaran-hukum-landasan-memperbaiki-sistem-hukum/ Mochtar Kusumaatmadja,Pengantar Ilmu Hukum (buku1), Alumni, Bandung, 1999, hlm 12 7 http://www.sekolahinternasional.com/2010/10/pengertian-rsbi-rintisan-sekolah.html

Dengan kata lain, hal ini hanya memicu kastanisasi pendidikan saja. Seharusnya jika memang Pemerintah ingin benar benar menginovasi pelayanan public di Indonesia tidak perlu memunculkan program baru yang disebut RSBI ini. Oleh karena setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak8, oleh karenanya alangkah lebih baiknya antara sekolah biasa dan RSBI ini semuanya disamakan statusnya demi menghapuskan kastanisasi yang saya maksud tadi.

8

Pasal 31 Bab XIII UUD45 setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.