kapita selekta perbandingan hukum

Nama : Rouly RosdianiNPM : 111 000 317Kelas : A Reguler Sore

BAB I

APA DAN GUNA APA PERBANDINGAN HUKUM?

Perbandingan hukum adalah metode penyelidikan bukan suatu cabang

ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi ungkapan sementara orang.

Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salahs atu lembaga

hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga lain yang kurang lebih

sama dari sistem hukum yang lain. Dengan membanding-bandingkan maka

didapat persamaan-persamaan, tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistem

hukum itu. Perbandingan hukum juga bahkan dapat pula dilakukan dengan

membanding-bandingkan suatu lembaga yang sama dimasa yang lampau

dengan sifat/corak lembaga hukum yang sama itu di masa sekarang.

Membanding-bandingkan hukum ini disebabkan oleh adanya suatu

kebutuhan atau lebih. Kebutuhan ini dapat kita bedakan dalam :

A. Kebutuhan-kebutuhan ilmiah

Dengan membanding-bandingkan berbagai sisitem hukum, maka

akan memenuhi kebutuhan kita dalam mendapatkan titik-titik

persamaan dan perbedaan dari semua sistem hukum yang kita

bandingkan.

Dalam mempelajari sistem hukum asing, maka pengetahuan kita

tentang hukum dan lembaga-lembaganya akan makin dalam dan

luas, oleh karena itu kita dapat melihat dalam kebutuhan yang sama

dapat dicapai dengan penyelesaian yang berbeda-beda. Akan tetapi,

perbedaan kondisi masyarakat yang berjauhan letaknya dapat

menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan penyelesaian yang

sama pula walaupun anggota masyarakat hukum tersbut tidak terkait

hubungan kebidayaan apapun. Ini berarti cara untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu mungkin berbeda, tetapi

mungkin pula searah ata bersamaan.


Maka, perbandingan hukum ini diperlukan baik bagi ilmu

pengetahuan, maupun pelaksanaan hukum. Lagi pula hukum tidak

semata-mata untuk kepentingan ilmu saja tetapi juga untuk

kepentingan masyarakat, maka kebutuhan ilmiah ternyata tidak

terepas dari kebutuhan praktis.

B. Kebutuhan-kebutuhan praktis

Perbandingan hukum ternyata membantu pembentikan hukum

nasional dalam arti seluas-luasnya. Seperti kita ketahui, hukum positif

kita masih banyak merupakan warisan kolonial. Karena itulah perlu

dibentuk hukum nasional yang bersumber pada hukum adat dan

falsafah hidup bangsa Indonesia. Hukum nasional harus memenuhi

kebutuhan-kebutuhan perekonomian bangsa dalam pergaulannya

dengan bangsa-bangsa yang berdaulat. Adanya tuntutan baru ini

mengharuskan kita menyelidiki bagaimana negara lain memenuhi

kebutuhannya supaya kita dapat menyusun hukum Indonesia yang

modern tapi tidak mengorbankan kepentingan nasional Indonesia

dengan tidak menyisihkan moral dan kepribadian bangsa Indonesia.

Sebagai misal:

1. Mengenai penanaman moda asing

Dalam rangka rehabilitasi perekonomian kearah

masyarakat adil dan makmur ternyata kita sangat

membutuhkan modal asing. Politik Indonesia juga menerima

penanaman modla asing namun para pemilik modal asing baik

pemerintah maupun swasta ragu untuk menanamkan

modalnya. Maka, kita perlu menyelidiki bagaimana negara lain

mengatur penanaman modal asing sehingga kita dapat

menerapkan yang paling baik untuk Indonesia. Ternyata

permasalahannya adalah ketidakpastian hukum di Indonesia

seperti masih terdapat ketidakpastian hukum yang berlaku


bagi golongan Indonesia asli, kemudian BW bertitik tolak pada

faham individualisme sedangakan UUPA berpaham

kolektivisme seperti hukum adat.

2. Mengenai pengertian domicili sekarang

Pengertian domisili menurut hukum kita adalah teritorial

yaitu, tempat tinggal seseorang atau kedudukan badan hukum.

Domisili dalam hukum inggris berarti tanah air seseorang yang

dapat berupa :

Domicili of origin (tanah air seseorang berdasarkan

tempat lahirnya atau tempat lahir ayahnya yang sah)

Domicii of dependence (tanah air seseorang yang

belum dewasa berdasarkan domisili ayah, ibu bagi ayah

yang tidak sah, dan istri yang ditentukan oleh domisili

suaminya)

Domicili of choice (tanah air seseorang berdasarkan

pilihannya sendiri bagi yang sudah dewasa)

Menurut sistem hukum inggris pengertian domicili of choice

seseorang ditentukan oleh facta dan animusnya. Umpamanya

walaupun seseorang itu warga negara inggris tetapi facta

dann animusnya ia warga negara beligia maka ia dianggap

berdomisili di belgia.

Hal ini dijadikan penyelesaian persoalan WNI asli dan WNI

keturunan asing. Dalam menentukan domisili WNI keturunan

asing animus harus dilihat dari fakta-fakta. Salah satunya

adalah berkehendak untuk tunduk pada sistem hukum yang

berlaku di Indonesia atau yang dikenal dengan istilah

opplosing atau peleburan. Sehingga ia tidak hanya


publikrechtelijke, tetapi juga privaat-rechtelijke menjadi orang

Indonesia.

3. Mengenaitempat kedudukan badan-badan hukum

Mengenai badan hukum di Indonesia, kalau ditinjau dari

BW dan WvK dimisili atau zetel dari badan hukum ditentukan

dimana badan hukum itu berdiri. Sedangkan dalam hukum

Swiss, kedudukan badan hukum itu ditentukan dimana tempat

pusat kegiatan badan hukum itu berlangsung. Jadi fakta dan

hukumnya sesuai, sehingga hak dan kewajibannya sesuai

dengan kepentingannya.

Disinilah terlihat perbandingan hukum memungkinkan

pembaharuan dan pembentukan hukum yang sesempuna-

sempurnanya. Schnitzer mengatakan perbandingan hukum

penting bagi unifikasi hukum. Selain itu erbandingan hukum

juga membantu kita di bidang internasional dengan :

1. Membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional

dan/perjanjian-perjanjian di bidang hukum perdata

internasional

Umpamanya kita sekarang melaksanakan

kerjasama internasional dalam IIMF, GATT, kerjasama

ekonomi di ASEAN, ILO, ECAFE,dll. Daam perjanjian

kehendak para pihak memegang peranan penting. Maka,

dengan melakukan perbandingan hukum kita dapat

mengetahui sistem hukum yang berlaku di negara yang

akan mengadakan kerja sama dengan kita.

2. Perbandingan hukum dapat pula menghindari

persengketaan dan salah faham internasional

Contohnya adalah kerjasama Indonesia-Malaysia

dalam pemberantasan penyelundupan. Ternyata terdapat


perbedaan pengertian penyelundupan dala hukum

Indonesia dan Malaysia. Indonesia mengartikan

penyelundupan sebagai “setia pemasukan atau

pengeluaran barang dari Indonesia tanpa ijin oemerintah”.

Sedangkan Malaysia mengaanggap penyelundupan

sebagai ekspor-impor barang terlarang seperti candu,

senjata api, obat bius; sehingga barter dianggap bukan

merupakan penyelundupan.

Untuk menghindari kesalah pahaman inilah kita

perlu melakuakan perbandingan hukum dan mempelajari

sistem hukum negara lain.

Adapun alasa-alasan mengapa membandingkan hukum Inggris dengan hukum

adat adalah sebagai berikut.

1. Sudah banyak ahli yang membandingkan hukum adat dengan hukum

Belanda, maka perlu perbandingan dengan hukum lain, yaitu hukum

Inggris.

2. Kaena bahasa Inggris banyak dipakai dalam pergaulan internasional dan

dunia perdagangan internasional, sehingga kebanyakan perjanjian

dibentuk memakan bahasa, istilah-istilah dan tentu kualifikasi hukum

inggris.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa sistem hukum Eropa

Kontinental, yang berdasarkan resepsi hukum Romawi, begitu jauh

bedanya dengan sistem hukum Anglo Saxon yang tumbuh dari hukum

kebiasaan (customary law) dan case law.

3. Karena Inggris memodernisir hukumnya tanpa kodifikasi, maka ada

kemungkinan bahwa hukum Inggris dapat mengandung pelajaran yang

berharga bagi kita.


Hukum Inggris menunjukkan perkembangan yang kontinu, secara

berangsur-angsur, tanpa meninggalkan dasar-dasarnya/coraknya yang

pokok. Dalam pembangunan hukum nasional haruslah berakar pada

hukum adat, tetapi harus pula merupakan hukum yang modern sesuai

dengan kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini. Maka dari itulah

dilakukan perbandingan dengan hukum Inggris.

4. Dalam rangka mempercepat kerjasama dengan ASEAN pemikiran

hukum Inggeris akan sangat penting karena kebanyakan negara ASEAN

(Singapura, Malaysia, dan Filipina)sedkit banyak telah meresepsi asas-

asas hukum Inggris ke dalam hukum nasionalnya.


BAB III

HAK, HUKUM, FUNGSI SOSIAL, DAN KEADILAN

Menurut Prof. Holland tujuan dari pada hukum adalah menciptakan dan

melindungi hak-hak. Oleh karena itu, hukum adalah sesuatu yang ditaati, maka

hukum terdiri dari kaedah-kaedah.

Tentang Hak dan Hukum

Holland mengatakan pada umumnya hak adalah kemampuan seseorang

untuk mempengaruhi tindak-tanduk orang lain, tidak dengan cara

mempergunakan kekuatan sendiri, tetapi berdasarkan pendapat umum atau

kekuatan umum. Sedangkan menurut Dias, hak adalah suatu tuntutan yang

berkat adanya suatu kaedah hukum dimiliki olehseseorang terhadap orang lain

agar supaya orang lain itu berbuat/bertindak menurut suatu kaedah tertentu itu.

Menurut sistem hukum Inggris, adanya hak adalah karena adanya

hukum. Sehungga dalam sistem hukum Inggris hak-hak ternyata adanya

sebagai alat untuk memungkinkan manusia berkembang jiwa raganya.

Menurut E. Barker secara ideal suatu hak harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut.

1. Bahwa hak merupakan syarat bagi perkembangan kepribadian

manusia jadi bahwa hak itu merupakan kebutuhan.

2. Bahwa hak itu bersumber pada negara dan hukumnya, sehingga hak

tersebut dilindungi dan dijamin oleh hukum itu.

Menurut Prof. DR. Sunarjati Hartono ada satu lagi syarat dari hak yaitu

adanya pegakuan masyarakat bahwa kaedah-kaedah itu diperlukan (jadi

merupakan kebutuhan masyarakat).


Jika hak itu tidak memenuhi syara-syarat di atas, maka hai itu bukan jak

yang sempurna atau E. Barker menyebutnya sebaga hak kwasi (quasi right).

Hukum Hak dan Keadilan

Tetapi oleh sebab tidak ada negara yang sempurna, dapatlah dikatakan

bahwa ada kemungkinan besar bahwa suatu hak tidak memenuhi ketiga syarat

itu.

Negara yang hukumnya memenuhu ketiga syarat itu merupakan negara

hukum. Akan tetapi negara hukum yang sempurna adalah negara yang

hukumnya adil, sehingga menjamin adannya keadilan dalam masyarakat.

Maka akhirnya ini akan berarti, bahwa penegakan rakyat Rule of the law

social justice atau, keadilan sesuai dengan alam fikiran atau pola masyarakat

yang bersangkutan. Rule of the law itu berarti rule of the just the law kekuasaan

daripada hukum yang adil. Sebab hanya hukum yang dapat membawa dan

menjamin keadilan sosial itu dapat mengadakan pembagian ( distribusi )

daripada hak-hak rakyat secara adil pula.

Timbulnya Kaedah Hukum

Timbul kaedah hukum itu karena adanya kebutuhan masyarakat yang

menghendaki pengaturan yang adil dari pada hubungan antar manusia yang

tertentu itu. Kebebasan perseorangan mau tidak mau harus dibatasi oleh

kepentingan-kepentingan masyarakat. Pembatasan-pembatasan mana

diadakan oleh kaedah-kaedah yang kita namakan hukum.

Hak dan Fungsi Sosial

Menurut hukum adat maka fungsi atau tugas seseorang sesuatu atau

suatu barang dalam rangka kehidupan kemasyarakatan itu, menentukan dan


menimbulkan berbagai hak bagi orang. Maka, adalah suatu azas dalam hukum

kita, bahwa milik mempunyai fungsi sosial.

Tentang Ajaran Fungsionil

Jadi, suatu hak dikatakan memiliki fungsi sosial apabila penggunaan hak

itu tidak saja meningkatkan kesejahteraan yang memenuhi hak tersebut, tetapi

serentak meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka, hukum kita

pun berdasarkan aliran fungsionil. Untuk itu, perlu hukum untuk mengatur

tindak-tanduk manusia dalam pergaulan masyarakat, tidak seluruhnya hanya

hubungan-hubungan yang memenuhi atau sebaliknya bertentangan dengan

suatu fungsi sosial yang diatur oleh hukum itu.

Pertemuan antara Timur dan Barat

Maka, dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa sudah terdapat titik

pertemuan antara timur dan barat baik di bidang filsafah maupun di bidang

teknologi. Sekalipun bangsa Barat bertolak dari paham individualisme dan

kebanyakan bangsa Timur sebagaimana bangsa kita bertolak dari paham

kolektivisme.

Sehingga Margareth Mead berbicara tentang kebudayaan dunia (world

culture) di dalam bukunya “Anthropology” maka, jika bangsa kita ingin bertahan

di era modernisasi berarti perlu penyesuaian hukum dengan hukum negara-

negara tetangga sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD

1945.

Dengan telah berubahnya hukum barat dari corak yang individualistis

kecorak yang fungsionil, kiranya penyesuaian dan modernisasi hukum kita tidak

terlalu sukar. Oleh karena itu, hukum adat kita pun sudah berdasarkan aliran

pikiran yang fungsionil.


KOMENTAR

Secara deskriptif tampilan buku KAPITA SELEKTA PERBANDUNGAN

HUKUM dari Prof. DR, Sunarjati Hartono, SH. Ini kurang menarik baik dari segi

cover maupun kertas yang digunakan. Dari segi pengguanaan bahasa

penulisan juga terlalu bertele-tele dan agak sulit dimengerti, banyak bahasa

tidak baku yang digunakan. Kemudian dari segi isi, mungkin karena disusun

pada tahun 1960-an ada beberapa hukum yang dijelaskan yang sudah tidak

berlaku lagi saat ini, tetapi masih ada korelasinya dengan hukum yang berlaku

saat ini. Secara garis besar, maksud dari penulis dapat tersampaikan dengan

baik berkat penyertaan contoh pada setiap kasus yang dijelaskan.

kapita selekta perbandingan hukum

Documents