kajian ekonomi dan keuangan regional · pdf filedaerah adalah melakukan berbagai kajian dan...

1Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali Triwulan III 2015

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Tim Asesmen dan Advisory

Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988

Email :

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

REGIONAL PROVINSI BALI

TRIWULAN III 2015

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali Triwulan III 20152


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali triwulan III 2015. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali.

Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional. Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian

Denpasar, 18 November 2015

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIAPROVINSI BALI

Dewi SetyowatiKepala Perwakilan

daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada stakeholders. Salah satunya melalui KEKR yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, stakeholders dapat memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ide-ide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut. Akhir kata, kami berharap semoga Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini bermanfaat bagi para pembaca.

TTD

KATA PENGANTAR


Kata Pengantar 2

Infografis 12

Ringkasan Umum 14

Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali 17

Bab I Ekonomi Makro Regional 21

1.1. KONDISI UMUM 23

1.2. SISI PENAWARAN 23

1.2.1. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 25

1.2.2. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 26

1.2.3. Kategori Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Real Estate 27

1.2.4. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 28

1.2.5. Kategori Transportasi dan Pergudangan 29

1.2.6. Kategori Industri Pengolahan 30

1.2.7. Kategori Jasa Perusahaan, Jasa Keuangan, dan Jasa Lainnya 31

1.2.8. Kategori lainnya 31

1.3. SISI PERMINTAAN 32

1.3.1. Konsumsi 32

1.3.2. Investasi 33

1.3.3. Neraca Perdagangan 34

1.4. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI 36

BabIIPerkembanganInflasi 47

2.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI 49

2.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI 49

2.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa 49

2.2.2. Inflasi Menurut Kota 54

2.3. DISAGREGASI INFLASI 56

a) Volatile Food 57

b) Administered Prices 57

c) Core Inflation 58

2.4. PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON SAMPEL INFLASI 59

2.5. INFLASI PEDESAAN 60

Daftar Isi


Bab III Perbankan dan Sistem Pembayaran 67

3.1. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM 71

3.1.1. Pelaksanaan Fungsi Intermediasi 71

3.1.2. Non Performing Loan (NPL) 74

3.2. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 74

3.3. PERKEMBANGAN PERBANKAN KABUPATEN/KOTA 75

3.4. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 77

3.4.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 77

3.4.2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai 78

Bab IV Keuangan Pemerintah 85

4.1 ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI BALI 87

4.2 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PROVINSI BALI 87

4.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN/KOTA DI BALI 88

4.4 PERANAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN BALI 90

Bab V Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 93

5.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI BALI 95

5.2 KONDISI KESEJAHTERAAN PROVINSI BALI 96

Bab VI Prospek Perekonomian 101

6.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL 103

6.2. INFLASI BALI TRIWULAN II 2015 105

6.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI 107

Daftar Singkatan 111


Grafik 1. 1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali 23

Grafik 1. 2 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan I 2015 24

Grafik 1. 3 Andil Kategori terhadap Perekonomian Provinsi Bali Triwulan I 2015 24

Grafik 1. 4 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan 25

Grafik 1. 5 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara 25

Grafik 1. 6 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali 25

Grafik 1. 7 Perkembangan Visa on Arrival 25

Grafik 1. 8 Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 26

Grafik 1. 9 Tingkat Penghunian Kamar dan Rata-rata Lama Menginap di Hotel 26

Grafik 1. 10 Perkembangan Produksi Padi di Bali 26

Grafik 1. 11 Perkembangan Penangkapan Ikan PPN Pengambengan 27

Grafik 1. 12 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian 27

Grafik 1. 13 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali 27

Grafik 1. 14 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) 28

Grafik 1. 15 Kredit Kategori Konstruksi 28

Grafik 1. 16 Pertumbuhan Komoditas Utama Penjualan 28

Grafik 1. 17 Perkembangan Total Penjualan 28

Grafik 1. 18 Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran 29

Grafik 1. 19 Arus Penumpang Laut Pelabuhan Benoa 29

Grafik 1. 20 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Ngurah Rai 29

Grafik 1. 21 Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan 30

Grafik 1. 22 Arus Bongkar Muat Pelabuhan Provinsi Bali 30

Grafik 1. 23 Arus Kapal Pelabuhan Provinsi Bali 30

Grafik 1. 24 Kredit Kategori Industri 30

Grafik 1. 25 Penyaluran Kredit di Kategori Jasa Keuangan 31

Grafik 1. 26 Penyaluran Kredit di Kategori Jasa Perusahaan 31

Grafik 1. 27 Penyaluran Kredit di Adm. Pemerintah 31

Grafik 1. 28 Konsumsi Listrik di Bali 31

Grafik 1. 29 Jumlah Pelanggan Listrik 32

Grafik 1. 30 Indeks Keyakinan Konsumen 33

Grafik 1. 31 Kredit Konsumsi 33

Daftar Grafik


Grafik 1. 32 Perkembangan Giro Pemerintah 33

Grafik 1. 33 Kredit Investasi 33

Grafik 1. 34 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali 34

Grafik 1. 35 Volume Ekspor Luar Negeri Bali 34

Grafik 1. 36 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama 34

Grafik 1. 37 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama 35

Grafik 1. 38 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan 35

Grafik 1. 39 Pertumbuhan Ekspor berdasarkan Negara Tujuan 35

Grafik 1. 40 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali 35

Grafik 1. 41 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali 35

Grafik 1. 42 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC 36

Grafik 1. 43 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC 36

Grafik 1. 44 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali 36

Grafik A. 1 Pekerjaan Utama Wisman (Mei 2015) 38

Grafik A. 2 Pekerjaan Utama Wisman (Mei 2014) 38

Grafik A. 3 Rata-rata Pengeluaran per hari 40

Grafik B. 1 Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial 42

Grafik B. 2 Pertumbuhan Klasifikasi IHPR (qtq) 43

Grafik B. 3 Pertumbuhan IHPR (yoy) 43

Grafik B. 4 Sumber Pembiayaan Responden 44

Grafik 2. 1 Inflasi Kota di Bali (%yoy) 49

Grafik 2. 2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy) 49

Grafik 2. 3 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali 50

Grafik 2. 4 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali 50

Grafik 2. 5 Perkembangan Sumbangan Inflasi Beras (%mtm) 50

Grafik 2. 6 Kondisi Produksi dan Surplus Defisit Komoditas Bawang Merah di Bali & Nusa Tenggara 50

Grafik 2. 7 Perkembangan Sumbangan Inflasi Bawang Merah (%mtm) 51

Grafik 2. 8 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali 51

Grafik 2. 9 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali 51

Grafik 2. 10 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali 52

Grafik 2. 11 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali 52

Grafik 2. 12 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali 52


Grafik 2. 13 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali 52

Grafik 2. 14 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali 53

Grafik 2. 15 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali 53

Grafik 2. 16 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali 53

Grafik 2. 17 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali 53

Grafik 2. 18 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali 54

Grafik 2. 19 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali 54

Grafik 2. 20 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar 54

Grafik 2. 21 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja 54

Grafik 2. 22 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy) 57

Grafik 2. 23 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah 58

Grafik 2. 24 Perkembangan Indeks Harga Ekspor Non Migas 58

Grafik 2. 25 Nilai Penjualan Eceran 59

Grafik 2. 26 Ekspektasi Konsumen 59

Grafik 2. 27 Pergerakan Harga Komoditas Pertanian di Kabupaten Karangasem 59

Grafik 2. 28 Pergerakan Harga Komoditas Peternakan di Kabupaten Karangasem 59

Grafik 2. 29 Pergerakan Harga Komoditas Pertanian di Kabupaten Gianyar 60

Grafik 2. 30 Pergerakan Harga Komoditas Peternakan di Kabupaten Gianyar 60

Grafik 2. 31 Perkembangan Inflasi Pedesaan (mtm) 60

Grafik 2. 32 Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd) 60

Grafik 2. 33 Perkembangan Inflasi Pedesaan dan Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Bali 61

Grafik C. 1 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen 62

Grafik C. 2 Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini 62

Grafik C. 3 Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen 63

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Tahunan Asset, DPK dan Kredit 71

Grafik 3. 2 Komposisi dan Pertumbuhan Asset Menurut Kelompok Bank 71

Grafik 3. 3 Perkembangan LDR menurut Kelompok Bank 72

Grafik 3. 4 Pertumbuhan DPK Menurut Kelompok Bank 72

Grafik 3. 5 Pertumbuhan DPK 72

Grafik 3. 6 Pertumbuhan Kredit Perbankan 67

Grafik 3. 7 Komposisi Kredit 73

Grafik 3. 8 Perkembangan NPL Kredit 74

Grafik 3. 9 NPL Berdasarkan Kelompok Bank 74


Grafik 3. 10 Pertumbuhan Asset, Kredit dan DPK 74

Grafik 3. 11 Perkembangan LDR 75

Grafik 3. 12 Jumlah Kantor Bank per 1.000 Penduduk Dewasa 75

Grafik 3. 13 Penyebaran Kantor Bank di Provinsi Bali 76

Grafik 3. 14 Jumlah ATM per 10.000 Penduduk Dewasa 76

Grafik 3. 15 Penyebaran ATM di Provinsi Bali 76

Grafik 3. 16 Penyebaran DPK dan Kredit (Lokasi Proyek Kabupaten/Kota Prov. Bali Juni 2015) 76

Grafik 3. 17 Perkembangan Uang Kartal di Bali 77

Grafik 3. 18 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling 77

Grafik 3. 19 Perkembangan Kliring 78

Grafik 3. 20 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong 78

Grafik 3. 21 Perkembangan Transaksi RTGS dari Bali 79

Grafik 3. 22 Perkembangan Transaksi RTGS ke Bali 79

Grafik 4. 1 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan di Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Bali (%) 88

Grafik 4. 2 Pagu Pendapatan APBD diSeluruh Kab/Kota di Prov. Bali 89

Grafik 4. 3 Pagu BelanjaAPBD diSeluruh Kab/Kota di Prov. Bali 89

Grafik 4. 4 Realisasi Pendapatan APBD di Seluruh Kab/Kota di Prov. Bali 89

Grafik 4. 5 Realisasi Belanja APBD di Seluruh Kabupaten/Kota Prov. Bali 89

Grafik 4. 6 Peranan APBD Provinsi Bali Terhadap Perekonomian Bali 90

Grafik 4. 7 Kontribusi APBD terhadap Perekonomian Kabupaten/Kota di Bali 90

Grafik 5. 1 Perkembangan Jumlah Pengangguran di Prov. Bali 96

Grafik 5. 2 Jumlah Tenaker Berdasarkan Lapangan Kerja Utama 96

Grafik 5. 3 Perkembangan Tenaga Kerja 2007-2015 96

Grafik 5. 4 NTP Prov. Bali 97

Grafik E. 1 Pendapatan Per Kapita di Prov. Bali 98

Grafik E. 2 Pendapatan Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Pendapatan 99

Grafik E. 3 Tipologi Klassen Provinsi Bali 2015 100

Grafik 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali 103

Grafik 6. 2 Perkembangan Dunia Usaha 104

Grafik 6. 3 Proyeksi Inflasi Bali 106

Grafik 6. 4 Volatilitas Nilai Tukar Negara Peers 107

Grafik 6. 5 Ekspektasi Konsumen terhadap Perubahan Harga Barang & Jasa 107

Grafik 6. 6 Perkiraan Curah Hujan Agustus 2015 107


Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy) 24

Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy) 32

Tabel A. 1 Rata-rata Komposisi Pengeluaran Wisman 39

Tabel A. 2 Rata-rata Lama Tinggal dan Pengeluaran Wisman 40

Tabel B. 1 Pertumbuhan IHPR (qtq) 42

Tabel B. 2 Pertumbuhan IHPR (yoy) 44

Tabel 2. 1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran 55

Tabel 2. 2 Ranking Komoditas Berdasarkan Sumbangan dan Frekuensi Inflasi di Kota Denpasar 55

Tabel 2. 3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran 56

Tabel 2. 4 Ranking Komoditas Berdasarkan Sumbangan dan Frekuensi Inflasi di Kota Singaraja Triwulan I 2015 56

Tabel 3. 1 Perkembangan Usaha Bank Umum di Bali 71

Tabel 3. 2 Perkembangan Kredit Menurut Kategori 73

Tabel 3. 3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali 75

Tabel 3. 4 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali 77

Tabel 3. 5 Perkembangan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong 78

Tabel 3. 6 Perkembangan Transaksi RTGS 79

Tabel 4. 1 Rata-rata Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2012 – 2015 88

Tabel 4. 2 APBD Provinsi Bali 91

Tabel 5. 1 Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja 96

Tabel 5. 2 Gini Ratio Kabupaten / Kota di Provinsi Bali 97

Tabel 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran 103

Tabel 6. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan 104

Tabel 6. 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali 105

BOKS A PEMETAAN KENDALA UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI (MOST BINDING CONSTRAINT) MELALUI GROWTH DIAGNOSTIC 38

BOKS B ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BALI 42

BOKS C KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 62

Daftar Boks

Daftar Tabel


Seri Mengenal Bank Indonesia

SERI MENGENAL BANK INDONESIA DAN EKONOMI “Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan” 65


Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali triwu-lan III mengalami peningkatan hingga tercatat sebesar 6,29% yoy.

Dari sisi penawaran peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2015 bersumber dari peningkatan kinerja sebagian besar kategori lapangan usaha, terutama perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, administrasi pemerintahan, dan jasa keuangan.

Perkembangan harga menunjukkan penurunan dengan tingkat inflasi sebe-sar 6,56% yoy.

Dari sisi permintaan peningkatan pertumbuhan bersumber dari peningkatan kinerja konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT.

6.29%

perkembangan inflasi

PROYEKSI PEREKONOMIANKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

perkembangan PERBANKAN

perkembangan SISTEM PEMBAYARAN

7,92%yoy

SINGARAJA

6,27%yoy

DENPASAR

6,56% yoy

52,9%

10,09% yoy10,68% yoy

79,66

8,52% yoy

perkembangan perekonomianProvinsi Bali Triwulan III 2015

LDR1,89

104,46

6,57% 0.5 YOY

6,28% 0.5 YOY

1,99%

NPL

PERTUMBUHAN EKONOMI

TRIWULAN IV 2015

2015

2,98% 1 YOY

INFLASI

PENDAPATAN BELANJA

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

KREDIT

NILAI TUKAR PETANI

ASET DPK

562 LembarRp14T

KLIRINGKe Bali

Rp15,7T

RTGSDari BaliRp25,72T

Rpuangelektronik

NON TUNAI

Rp3,6T Rp1,23T Rp4,8T

Rp

TUNAI

NET OUTFLOWINFLOW OUTFLOW

77,44% +-

2,98% 1 YOY+- +-

+-

6.29%perkembangan perekonomianProvinsi Bali Triwulan III 2015


Ringkasan UmumSejalan dengan kondisi nasional, kinerja perekonomian Bali pada triwulan III 2015 juga

menunjukkan kinerja yang membaik. Perekonomian Bali pada triwulan III 2015 tumbuh

sebesar 6,29% (yoy), meningkat dari triwulan II 2015 yang tercatat sebesar 6,03% (yoy).

Sejalan dengan perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi Bali triwulan laporan

masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,73%

(yoy). Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari

peningkatan kinerja pada sebagian besar kategori lapangan usaha. Beberapa diantaranya

adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda

motor, konstruksi, administrasi pemerintahan, dan jasa keuangan. Dari sisi permintaan,

peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali terjadi seiring dengan peningkatan konsumsi

yang terutama didorong oleh konsumsi pemerintah seiring dengan peningkatan realisasi

belanja pemerintah.

Secara spasial, kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali masih terjadi,

khususnya antara wilayah Bali Selatan dan Bali non-Selatan. Wilayah Bali Selatan yang

mendominasi aktivitas perekonomian dan pusat pertumbuhan industri pariwisata yang

menjadi tonggak perekonomian Bali seperti Badung dan Denpasar mampu tumbuh tinggi

mencapai 6,75%(yoy) dan 6,77%(yoy) pada tahun 2014. Sementara itu, Kabupaten

Bangli yang berada di wilayah Bali non-Selatan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar

5,67%(yoy) pada tahun 2014.

Tren penurunan inflasi di Bali terus berlanjut. Inflasi Bali mengalami penurunan

dibandingkan triwulan sebelumnya, hingga berada pada batas bawah proyeksi Bank

Indonesia. Pada triwulan III 2015 inflasi Bali tercatat sebesar 6,56% (yoy), lebih rendah

dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 6,83% (yoy).

Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Singaraja yang tercatat sebesar 7,92%

(yoy) pada September 2015. Realisasi inflasi di Singaraja berada di atas inflasi

Kota Denpasar yang tercatat sebesar 6,27% (yoy). Meskipun demikian disparitas

inflasi antara Denpasar dan Singaraja semakin menyempit, yang tidak lepas dari

semakin solidnya upaya pengendalian inflasi oleh TPID Kota Singaraja.Berdasarkan

penyebabnya, penurunan tekanan inflasi pada triwulan III tahun 2015 disebabkan oleh

semua kelompok baik volatile food, core inflation maupun administered prices.

Pemantauan pergerakan harga di kota-kota nonsampel inflasi di Bali dilakukan oleh

Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Bali melalui Sistem Informasi Harga Komoditas

Pangan Strategis (SiGapura) Provinsi Bali. Hasil pemantauan harga terhadap 7

komoditas (penyumbang utama inflasi Bali) di Kabupaten Karangasem menunjukkan

bahwa sepanjang triwulan III 2015 harga-harga cenderung stabil dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya, dengan penurunan harga cukup tinggi pada komoditas

bawang merah.

Disisi lain tekanan inflasi pedesaan Bali yang dihitung dengan menggunakan Indeks

Perekonomian Bali

triwulan III 2015

mengalami peningkatan

menjadi sebesar 6,29%

(yoy)

Tekanan inflasi Provinsi

Bali pada triwulan III 2015

melandai


Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di sepanjang triwulan III 2015 masih menunjukkan

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pedesaan pada

September 2015 tercatat sebesar 0,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan

nasional yang tercatat sebesar -0,02% (yoy). Hal ini mendorong TPID untuk terus

mengintensifkan pengendalian inflasi, tidak hanya di daerah perkotaan, namun juga

di perdesaan.

Pada triwulan III 2015, kinerja bank umum di Provinsi Bali masih terjaga, seiring

dengan indikator fungsi intermediasi dan kualitas kredit yang masih terjaga. Bank

umum menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan asset yang masih mengalami

pertumbuhan, seiring dengan NPL yang membaik dan LDR yang terjaga, meskipun

trend perlambatan penyaluran kredit masih berlanjut. Sejalan dengan perkembangan

bank umum, BPR mencatat kinerja yang terjaga seiring dengan perbaikan NPL dan

terjaganya LDR. Sementara itu, secara spasial penyaluran kredit perkabupaten/ kota di

Provinsi Bali berdasarkan lokasi proyek serta perkembangan layanan perbankan masih

menunjukkan konsentrasi di daerah Bali Selatan.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, sistem pembayaran tunai maupun

nontunai mengalami peningkatan pada triwulan III 2015. Posisi sistem pembayaran

tunai pada triwulan III 2015 berada pada posisi net outflow seiring dengan peningkatan

kebutuhan seiring perayaan hari raya keagamaan dan musim liburan. Sejalan dengan

itu jumlah transaksi kliring di Provinsi Bali juga mengalami peningkatan. Namun

demikian perkembangan RTGS menunjukkan pertumbuhan yang melambat.

Dukungan fiskal terhadap perekonomian Bali semakin membaik, sebagaimana

tergambar pada realisasi belanja modal yang berada di atas rata-ratanya selama 5

tahun terakhir. Membaiknya realisasi belanja juga didukung oleh masih tingginya rasio

kemandirian fiskal Provinsi Bali.

Namun demikian, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Bali pada

triwulan III 2015 masih tercatat 77,44%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya

yang mencapai 83,9%. Demikian juga untuk realisasi anggaran belanja yang sebesar

52,90%, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi belanja triwulan III 2014 yang

sebesar 55,94%.

Secara spasial, sampai dengan triwulan III 2015, seluruh Kabupaten/Kota di Bali telah

merealisasikan anggarannya, dengan rata-rata tingkat realisasi pendapatan mencapai

72,51% dan rata-rata tingkat realisasi belanja sebesar 55,81%. Pemerintah Kabupaten

Tabanan tercatat memiliki realisasi pendapatan tertinggi, yakni sebesar 80,22%.

Sementara realisasi belanja tertinggi tercatat di Kabupaten Jembrana, yaitu sebesar

63,62%.

Perekonomian masih

didukung oleh kinerja

perbankan yang terjaga.

Sistem pembayaran tunai

maupun nontunai

mengalami peningkatan

pada triwulan III 2015

Realisasi pendapatan dan

belanja triwulan III 2015

lebih rendah

dibandingkan dengan

tahun sebelumnya


Tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali cukup baik, sebagaimana tercermin pada

angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali pada Agustus 2015 yang tercatat

sebesar 1,99%, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional yang

tercatat sebesar 6,16% pada periode yang sama.

Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat Bali dalam beberapa

tahun terakhir terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini

sebagaimana tergambar pada tren perbaikan indikator kesejahteraan seperti tingkat

kemiskinan dan Nilai Tukar Petani. Selanjutnya, distribusi kesejahteraan antar penduduk

juga mengalami perbaikan sebagaimana tercermin pada menurunnya angka gini ratio.

Hasil tracking Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada triwulan III 2015

terhadap beberapa indikator perekonomian juga menunjukkan optimisme terhadap

kondisi kesejahteraan masyarakat Bali . Secara spatial, dalam kurun waktu 3 tahun

terakhir mayoritas Kabupaten/Kota di Bali telah memiliki kualitas hidup yang memadai.

Dengan perkembangan terakhir, perkiraan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali

mengalami perbaikan. Perekonomian Bali pada triwulan IV 2015 diperkirakan akan

mengalami peningkatan pada kisaran 6,57% ± 1% (yoy) sehingga secara keseluruhan

tahun 2015 perekonomian Bali akan tumbuh pada kisaran 6,28% ± 1% (yoy).

Perlambatan perekonomian Bali di tahun 2015 terutama disebabkan oleh tertahannya

kinerja ekspor seiring dengan perlambatan perekonomian global serta kinerja

konsumsi pemerintah yang sempat tertahan sampai dengan pertengahan tahun 2015.

Dari sisi produksi, perlambatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari perlambatan

kinerja beberapa kategori lapangan usaha, antara lain kategori lapangan pertanian,

kehutanan, dan perikanan, kategori industri pengolahan, serta kategori lapangan

usaha real estate.

Dari sisi perkembangan harga, berdasarkan hasil tracking sampai dengan triwulan

IV 2015 inflasi Bali diperkirakan akan sebesar 2,98%±1% (yoy) pada tahun 2015

sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang

sebesar 4±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, melandainya inflasi pada triwulan IV

2015 terutama bersumber dari administered prices dan volatile foods. Sementara itu

tekanan kelompok core inflation relatif stabil.

Perkembangan tenaga

kerja dan kesejahteraan

Provinsi Bali pada triwulan

III 2015 menunjukan

perkembangan yang

cukup baik

Perekonomian Bali

triwulan IV 2015

diperkirakan tumbuh

pada kisaran 6,57% ±

1% (yoy), dan pada tahun

2015 di kisaran 6,28% ±

1% (yoy)

Inflasi Bali pada triwulan

IV 2015 diperkirakan

pada kisaran 2,98%±1%

(yoy)


PDRB DAN INFLASI

Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali

Indikator 2014 2014 2015 I II III IV I II III

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Produk Domestik Regional Bruto (%) 6.55 6.21 6.21 7.88 6.72 6.20 6.03 6.29

Berdasarkan Kategori :

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.81 2.93 2.66 8.63 4.73 3.0 5.01 2.3

- Pertambangan dan Penggalian -5.16 -2.79 1.89 3.67 -0.60 -5.07 -6.11 -9.4

- Industri Pengolahan 9.73 9.35 9.05 7.50 8.88 6.73 8.57 6.9

- Pengadaan Listrik, Gas -2.47 5.01 3.35 4.64 2.64 1.97 -6.5 -1.3

- Pengadaan Air 5.49 7.75 9.19 7.15 7.40 0.93 1.1 0.8

- Konstruksi -1.04 1.46 2.21 4.60 1.80 2.67 3.61 6.1

- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8.87 5.89 6.34 8.07 7.27 7.66 6.87 8.9

- Transportasi dan Pergudangan 7.04 6.22 5.70 4.04 5.71 4.48 4.73 5.8

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

7.63 5.56 5.53 7.46 6.53 7.53 5.61 5.35

- Informasi dan Komunikasi 6.32 7.04 7.06 8.40 7.21 9.79 9.05 10.8

- Jasa Keuangan 10.26 10.87 5.97 10.93 9.49 10.93 6.92 10.7

- Real Estate 8.74 8.66 9.56 8.60 8.89 5.86 4.95 4.9

- Jasa Perusahaan 6.13 7.52 7.82 8.41 7.49 5.23 6.91 7.2

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3.64 8.52 13.56 16.51 10.75 7.28 7.92 9.4

- Jasa Pendidikan 14.11 14.66 8.55 6.08 10.58 8.75 8.85 8.2

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 13.96 12.40 14.60 9.07 12.43 8.06 7.9 9.8

- Jasa lainnya 6.50 7.67 8.19 8.13 7.63 8.96 7.41 7.6

Berdasarkan Pengeluaran :

- 1. Pengeluaran Konsumsi 2.39 3.94 5.10 (0.48) 2.66 7.81 6.44 6.69

- 1a. Konsumsi Rumah Tangga 1.71 4.26 6.43 8.17 5.16 8.42 7.33 7.29

- 1b. Konsumsi LNPRT 11.13 7.29 (3.86) (7.26) 1.24 -1.9 -1.31 1.30

- 1c. Konsumsi Pemerintah 6.99 1.98 0.15 (25.07) (8.63) 4.43 2.86 4.42

- 2. Investasi (7.48) (3.21) 6.69 11.17 1.47 5.32 4.91 4.17

- 2a. PMTB (6.47) (2.65) 6.07 11.13 1.81 7.43 7.61 6.09

- 2b. Perubahan Inventori (36.19) (18.77) 44.05 18.45 (12.52) -83.08 -85.16 -80.77

- 3. Neraca Perdagangan Bersih 1,022.2 (522.36) 31.77 (131.35) (1,175.52) 18.55 25.41 -0.45

- 3a. Ekspor Luar Negeri 14.49 21.74 19.33 19.96 18.93 -31.84 25.14 9.03

- 3b. Impor Luar Negeri 38.81 7.75 5.10 12.48 17.14 68.54 28.04 -4.68

- 3c. Net Ekspor Antardaerah (30.27) 4.58 22.01 4.28 1.87 7.81 6.44 6.69 Ekspor

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) 132.19 131.09 131.68 136.11 531.07 137.56 122.35 107.74

Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 27.57 31.1 30.86 32.84 122.37 27.80 29.05 25.81

Impor

Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) 126.12 44.58 91.99 100.75 363.43 32.1 30.7 21.2

Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 11.71 11.69 28.67 29.15 81.22 30.87 2.00 1.80

Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy) 6.09 6.41 4.59 8.43 8.43 6.42 6.97 6.56


PERBANKAN

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA

Indikator 2013 2014 2015

I II III IV I II III IV I II III

PERBANKAN

Total Asset (Rp Triliun) 64.85 68.04 73.19 75.55 75.05 79.50 83.83 85.78 85.39 88.52 92.28

DPK (Rp Triliun) 55.98 57.84 62.26 64.23 63.90 66.50 70.54 70.51 72.01 73.58 76.54

- Giro (Rp Triliun) 11.90 12.05 13.38 11.71 12.23 13.83 14.11 11.96 12.86 13.70 15.00

- Tabungan (Rp Triliun) 27.54 28.82 30.84 32.75 31.17 30.96 32.90 33.90 32.46 32.35 34.09

- Deposito (Rp Triliun) 16.54 16.97 18.04 19.77 20.49 21.71 23.53 24.72 26.69 27.51 27.44

Kredit (Rp Triliun) - lokasi bank 41.42 44.77 47.16 49.25 50.33 52.83 55.09 57.20 57.96 59.77 60.97

- Modal Kerja 16.67 17.37 18.32 19.71 19.99 21.29 22.26 22.75 22.94 23.76 24.01

- Investasi 8.65 10.27 10.66 11.08 11.35 11.90 12.55 13.40 13.62 13.87 14.14

- Konsumsi 16.10 17.13 18.19 18.46 18.99 19.64 20.28 21.05 21.40 22.13 22.81

Kredit UMKM (Rp Triliun) 16.12 17.78 18.68 19.74 20.21 21.61 22.22 22.95 23.87 24.82 25.30

Loan to Deposit Ratio (%) 73.99 77.40 75.75 76.67 78.77 79.44 78.10 81.14 80.49 81.24 79.66

NPL gross (%) 0.61 0.54 0.51 0.49 0.70 1.66 0.95 0.91 1.34 1.91 1.89

Kabupaten/Kota

Indikator 2013 2014 2015


Jembrana Kredit

1,504

1,578

1,652

1,718

1,776

1,863

1,955

2,058 2,118 2,248 2,260

DPK 775 791 846 877 882 967 1,045 1,043 1,072 1,058 1,118

Tabanan Kredit

3,695 3,881

3,943

4,204

4,306

4,569

4,793

4,975 5,215 5,466

5,548

DPK 1,608

1,704

1,725

1,775

1,801

1,870

1,906

1,869 1,992 2,008

2,146

Badung Kredit 12,565 14,084 15,537 16,176 16,501 17,622 18,742 20,555 21,125 21,584 21,993

DPK 6,731

7,488

7,652

8,020

7,826

8,286

8,509

11,307 11,724 11,831

12,610

Gianyar Kredit

3,682

3,883

4,103

4,354

4,474

4,761

4,991

5,316 5,418 5,589

5,668

DPK 1,969

2,072

2,245

2,211

2,217

2,225

2,391

2,336 2,402 2,487 2,723

Klungkung Kredit

1,133

1,185

1,228

1,261

1,282

1,330

1,376

1,411 1,451 1,520

1,536

DPK 704

742

777

807

843

935

975

959 1,037 1,098 1,159

Bangli Kredit

1,115 1,161

1,216

1,262

1,297

1,373

1,435

1,479 1,530 1,599

1,639

DPK 557

603

711

724

699

742

837

829 826 853

915

Karangasem Kredit

1,634 1,746

1,818

1,877

1,958

2,092

2,209

2,282 2,378 2,506

2,555

DPK 1,058

1,086

1,171

1,223

1,208

1,303

1,458

1,467 1,497 1,486

1,569

Buleleng Kredit

3,718

4,183

4,309

4,449

4,770

5,269

5,309

5,547 5,595 5,914 6,058

DPK 2,321

2,441

2,737

2,756

2,824

2,908

3,098

3,036 3,036 3,039

3,266

Denpasar Kredit

21,796

23,004

24,367

25,517

26,186

27,085

28,334

29,399 29,395 30,140 30,822

DPK 40,258

40,913

44,393

45,843

45,596

47,263

50,318

47,664 48,425 49,721

51,039

Miliar Rp


SISTEM PEMBAYARAN

Indikator 2013 2014 2015


SISTEM PEMBAYARAN

Transaksi Tunai

Inflow (Rp Triliun)

2,906 2,503 2,797 2.194 3.331 2.607 3.269 2.392 4,086 2,810 3,669

Outflow (Rp Triliun)

2,280 2,468 4,154 3.494 2.382 2.669 4.422 3.630 2,089 3,464 4,899

RTGS :

RTGS From :

Nom. Transaksi RTGS From (Mil Rp)

29,941 33,865 34,940 27.875 42.024 31.878 29.728 35.585 35,192 34,327 25,721

Vol.Transaksi RTGS From (Lembar)

21,235 24,172 34,726 23,638 20.507 20.973 19.634 23.192 12,945 13,254 12,100

RTGS To :

Nom. Transaksi RTGS To (Mil Rp)

21,187 23,450 45,831 21,702 19.201 17.724 15.355 18.166 15,608 17,304 15,727

Vol. Transaksi RTGS To (Lembar)

20,623 22,580 42,415 21,221 19.855 20.268 18642 21.460 14,002 14,337 12,775

RTGS From-To :

Nom. Transaksi RTGS To (Mil Rp)

3,990 4,144 9,280 4,038 3.866 4.281 4.840 6.219 4,076 5,226 4,713

Vol. Transaksi RTGS To (Lembar)

5,107 5,630 9,692 5,029 4.631 4.677 4.260 5.197 3,468 3,618 3,192

Kliring :

Nom. Kliring (Juta Rp)

11,782 12,467 13,009 13,616 12.853 12.833 13.753 14.507 13,548 10,096 14,002

Vol. Kliring (Rb Lbr)

529 541 525 553 543 540 553 574 551 408 562

Nom. Tolakan Cek/BG Kosong (Jt Rp)

323 344 326 410 321 314 522 640 356 354 343

Vol Tolakan Cek/BG Kosong (Rb Lbr)

8.17 8.42 7.75 8.39 8.06 9.09 8.56 7.60 8.05 7.95 8.4


Halaman ini sengaja dikosongkan

21KEKR TW III 2015Ekonomi Makro Regional

kajian ekonomi dan keuangan regional

ekonomi makroregional

BAB I

KEKR TW III 2015 Ekonomi Makro Regional22


1.1. Kondisi Umum

Grafik 1.1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional

yang mengalami peningkatan dari sebesar 4,67% (yoy)

pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 4,73% (yoy)

pada triwulan III 2015, perekonomian Provinsi Bali

turut menunjukkan perbaikan kinerja pada triwulan

III 2015. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada

triwulan III 2015 mengalami peningkatan dari 6,03%

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 6,29%

(yoy). Secara agregat, output riil pada periode laporan

tercatat mencapai Rp 32,8 triliun. Dari sisi penawaran,

peningkatan pertumbuhan tersebut terutama

bersumber dari peningkatan kinerja pada sebagian

besar kategori lapangan usaha. Beberapa diantaranya

adalah lapangan usaha perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi,

administrasi pemerintahan, dan jasa keuangan. Dari

sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi

Bali terjadi seiring dengan peningkatan konsumsi yang

terutama didorong oleh konsumsi pemerintah seiring

dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah.

1.2. Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan

ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2015 bersumber

dari peningkatan kinerja sebagian besar kategori

lapangan usaha, terutama kategori perdagangan

besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda

motor, konstruksi, administrasi pemerintahan, dan jasa

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tahun dasar 2010

6.03

6.29

0123456789

24,00025,00026,00027,00028,00029,00030,00031,00032,00033,00034,000


2013 2014 2015

%,y

oy

Rp

Mili

ar

PDRB g PDRB (skala kanan)

keuangan. Secara umum peningkatan terjadi seiring

dengan realisasi proyek pemerintah dan peak season

industri pariwisata dan berlangsungnya hari raya

keagamaan.

Perekonomian Provinsi Bali masih didominasi oleh

industri pariwisata sebagaimana terlihat dari lapangan

usaha penyediaan akomodasi makan dan minum serta

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang

memiliki pangsa masing-masing sebesar 23% dan

8%. Sementara itu, meskipun cenderung mengalami

perlambatan kinerja, lapangan usaha pertanian masih

menjadi lapangan usaha utama dengan pangsa

mencapai 15% terhadap total perekonomian provinsi Bali

(Grafik 1.2). Sementara dari sumbangan pertumbuhan

ekonominya, lapangan usaha perdagangan besar dan

eceran dan konstruksi yang mengalami peningkatan

pertumbuhan pada triwulan III 2015, memberikan

sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi Bali masing-

masing sebesar 0,77% dan 0,56% (Grafik 1.3). Di sisi

lain, meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan,

lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan

minum masih memberikan sumbangan terbesar

kepada perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III

2015 mencapai 1,05%. Selain itu, seiring dengan

perlambatan lapangan usaha pertanian sumbangan

lapangan usaha tersebut terhadap perekonomian

Provinsi Bali pada triwulan III 2015 turut mengalami


Komponen 2014

2014 2015

I II III IV I II III

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.81 2.93 2.66 8.63 4.73 3.0 5.01 2.3

Pertambangan dan Penggalian -5.16 -2.79 1.89 3.67 -0.6 -5.07 -6.11 -9.4

Industri Pengolahan 9.73 9.35 9.05 7.5 8.88 6.73 8.57 6.9 Pengadaan Listrik, Gas -2.47 5.01 3.35 4.64 2.64 1.97 -6.5 -1.3 Pengadaan Air 5.49 7.75 9.19 7.15 7.4 0.93 1.1 0.8 Konstruksi -1.04 1.46 2.21 4.6 1.8 2.67 3.61 6.1

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8.87 5.89 6.34 8.07 7.27 7.66 6.87 8.9

Transportasi dan Pergudangan 7.04 6.22 5.7 4.04 5.71 4.48 4.73 5.8

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.63 5.56 5.53 7.46 6.53 7.53 5.61 5.35

Informasi dan Komunikasi 6.32 7.04 7.06 8.4 7.21 9.79 9.05 10.8 Jasa Keuangan 10.26 10.87 5.97 10.93 9.49 10.93 6.92 10.7 Real Estate 8.74 8.66 9.56 8.6 8.89 5.86 4.95 4.9 Jasa Perusahaan 6.13 7.52 7.82 8.41 7.49 5.23 6.91 7.2

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3.64 8.52 13.56 16.51 10.75 7.28 7.92 9.4

Jasa Pendidikan 14.11 14.66 8.55 6.08 10.58 8.75 8.85 8.2 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 13.96 12.4 14.6 9.07 12.43 8.06 7.9 9.8

Jasa lainnya 6.5 7.67 8.19 8.13 7.63 8.96 7.41 7.6

PDRB 6.55 6.21 6.21 7.88 6.72 6.2 6.03 6.29

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy)*

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

* Tahun Dasar 2010

Grafik 1.2 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan III 2015


Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan15%

Pertambangan dan Penggalian

1%Industri

Pengolahan6%

Pengadaan Listrik dan Gas

0%

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0%

Konstruksi9%

Perdagangan Besar dan

Eceran, dan Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor8%

Transportasi dan

Pergudangan 9%

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

23%

Informasi dan Komunikasi

5%

Jasa Keuangan dan Asuransi

4%

Real Estate4%

Jasa Perusahaan

1%

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib5%

Jasa Pendidikan

5%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial2%

Jasa lainnya

1%

Grafik 1.3 Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan III 2015


0.33

-0.12

0.46

0.00

0.00

0.56

0.77

0.43

1.05

0.69

0.45

0.24

0.08

0.59

0.43

0.21

0.12

-0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Konstruksi


Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan


Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa lainnya

penurunan mencapai 0,33% dari sebelumnya yang sebesar 0,75%.


1.2.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum

Grafik 1.4 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

969

1,077

8.13

2.37

(5)

0

5

10

15

20

25

0

200

400

600

800

1,000

1,200

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2011 2012 2013 2014 2015

% y

oy

Rib

u o

ran

g

Jml Wisman g Wisman (skala kanan)

Grafik 1.5 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara


-20

0

20

40

60

80

100


2013 2014 2015

%,y

oy

Australia PRC UK Japan France

Grafik 1.6 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali


Australia22%

PRC19%

Japan6%

UK5%

France4%

Germany4%

Malaysia4%

Taiwan3%

USA3%South of

Korea3%

Singapore3%

Netherland3%

New Zealand

2%

India2%

Rusia1%

Other Nationality

16%

yang cukup kompetitif turut berkontribusi dalam

menahan laju pertumbuhan kunjungan wisman.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan

minum mengalami sedikit perlambatan dari sebesar

5,61% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar

5,35% (yoy) pada triwulan III 2015. Berlangsungnya

peak season pariwisata seiring dengan liburan sekolah

dan hari raya keagamaan belum mampu mendorong

kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan

dan minum pada periode laporan. Hal ini salah

satunya disebabkan oleh erupsi gunung raung yang

mengakibatkan penutupan Bandara Internasional

Ngurah Rai selama beberapa hari di pertengahan Juli

2015 sehingga berdampak pada penurunan kunjungan

wisatawan. Selain itu, berdasarkan hasil survei dan

liaison, membaiknya kondisi destinasi tropis di Negara

kompetitor seperti Thailand, Hawaii, dsb dengan biaya

Perlambatan pertumbuhan wisman pada triwulan III

2015 yang tercatat sebesar 2,37% (yoy), jauh lebih

rendah dibandingkan dengan triwulan II 2015 yang

sebesar 8,13% (yoy).

Berdasarkan klasifikasi negara asal wisman, perlambatan

pertumbuhan terutama disebabkan oleh kontraksi

pertumbuhan kunjungan wisman asal Australia dari

sebesar 4,22% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi

kontraksi sebesar -12,75% (yoy). Kontraksi tersebut

diindikasikan sebagai dampak penutupan bandara serta

kondisi perkembangan perekonomian Australia2 yang

tertahan seiring dengan penurunan harga komoditas

batu bara. Namun demikian, penurunan masih

tertahan oleh pertumbuhan jumlah kunjungan wisman

asal Jepang dan Inggris. Disamping itu, implementasi

penambahan negara bebas visa pada triwulan berjalan

mendorong pertumbuhan wisman asal Tiongkok

sehingga tercatat menjadi negara asal wisman terbesar

kedua setelah Australia.

Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kunjungan

wisman, perkembangan kredit penyediaan akomodasi

makan, dan minum mengalami perlambatan dari


5,45%(yoy) pada triwulan III 2015. Kondisi ini seiring

dengan persaingan di lapangan usaha ini yang semakin

1 Statement On Monetary Policy Reserve Bank of Australia (RBA) November

2015 : terjadi tren penurunan pendapatan per kapita in terms of trade.

2 Australia mendominasi kunjungan wisman dengan share sebesar 22%


ketat sehingga menekan angka return on investment

industri pariwisata.

Di sisi lain, perkembangan Tingkat Penghunian

Kamar (TPK) menunjukkan kondisi berbeda. TPK

hotel berbintang pada triwulan III 2015 mengalami

peningkatan menjadi sebesar 66,48% dari sebesar

57,99% pada triwulan II 2015. Berdasarkan hasil

survei dan liaison, peningkatan tersebut seiring dengan

upaya promosi dari hotel (termasuk penurunan rate

dan package untuk kelompok) yang dilakukan oleh

perhotelan. Selain itu peningkatan TPK tersebut

diindikasikan merupakan dampak peningkatan

kunjungan wisatawan domestik (wisdom) seiring

musim liburan sekolah dan libur lebaran.

Grafik 1.7 Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

01020304050607080

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000


2013 2014 2015

%,y

oy

Rp m

iliar

Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

g Kr. Akmamin (skala kanan)

Grafik 1.8 Tingkat Penghunian Kamar dan Rata-rata Lama Menginap di Hotel

Grafik 1.9 Perkembangan Produksi Padi di Bali

Grafik 1.10 Perkembangan Penangkapan Ikan PPN Pengambengan

Sumber : BPS Provinsi Bali Sumber : pipp.djpt.kkp.go.id, diolah

0

1

2

3

4

5

-10

10

30

50

70

90

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2011 2012 2013 2014 2015

Har

i

%

TPK Bintang

TPK Non Bintang

Rata2 menginap Bintang (skala kanan)

Rata2 menginap Non Bintang (skala kanan)

319,121

158,350

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

I II III

2015

GKG

Ribu

Ton

-2000200400600800100012001400

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2012 2013 2014 2015

%,y

oy

ton

Tangkapan Ikan g Tangkapan Ikan (skala kanan)

1.2.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan

pada triwulan III 2015 mengalami perlambatan

pertumbuhan. Penurunan terutama terjadi pada

subkategori tabama, subkategori holtikultura, dan

subkategori perikanan. Dari subkategori tabama

pelambatan terutama bersumber dari penurunan

produksi padi pada triwulan III 2015 yang mengalami

penurunan produksi secara signifikan dari 319 ribu ton

GKG pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 158 ribu

ton GKG. Penurunan produksi tersebut seiring dengan

berlangsungnya El Nino yang menyebabkan kekeringan

yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Bali.

Sejalan dengan perlambatan subkategori tabama,

subkategori perikanan turut mengalami perlambatan,

terlihat dari perlambatan tangkapan ikan di PPN

Pengambengan. Pertumbuhan tangkapan ikan di

PPN Pengambengan pada triwulan III 2015 tercatat

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan


Grafik 1.11 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian

0

10

20

30

40

50

60

0200400600800

1,0001,2001,4001,600


2013 2014 2015

%,y

oy

Rp M

iliar

Kredit Pertanian g Kredit Pertanian (skala kanan)

Grafik 1.13 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR)Sumber : Survei Harga Properti Residensial, Bank Indonesia

0

5

10

15

20

145

150

155

160

165

170

175

180

185


2013 2014 2015

%,y

oy

IHPRg IHPR (yoy) - (skala kanan)

Grafik 1.12 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi BaliSumber : Asosiasi Semen Indonesia

-40

-20

0

20

40

0

100

200

300

400

500

600


2013 2014 2015

% yoyRibu TonKonsumsi Semen g konsumsi semen - (skala kanan)

Grafik 1.14 Kredit Kategori Konstruksi

0

20

40

60

80

100

120

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


2013 2014 2015

%,y

oy

Rp M

iliar

Kr. Konstruksi g Kr. Konstruksi (skala kanan)

terkontraksi sebesar -10% (yoy), jauh lebih rendah

dibandingkan dengan triwulan II 2015 yang mencapai

36% (yoy). Berdasarkan hasil FGD dengan pelaku

usaha di sektor perikanan, diperoleh informasi bahwa

penurunan hasil tangkapan tersebut salah satunya

merupakan dampak peraturan kemaritiman yang

menyebabkan penurunan efisiensi hasil tangkapan ikan

Provinsi Bali (larangan transshipment serta pelarangan

penggunaan kapal asing).

Seiring dengan perlambatan kinerja lapangan usaha

pertanian, pertumbuhan penyaluran kredit sektor

pertanian juga turut mengalami perlambatan. Kredit

pertanian pada triwulan III 2015 tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 25,16% (yoy), sedikit lebih

rendah dari triwulan II 2015 yang sebesar 27,29% (yoy).

1.2.3. Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan

Usaha Real Estate

Perkembangan lapangan usaha konstruksi pada

triwulan III 2015 menunjukkan kinerja yang membaik.

Pada triwulan III 2015 lapangan usaha konstruksi

tercatat tumbuh sebesar 6,1% (yoy), jauh lebih tinggi

dibandingkan triwulan II 2015 yang sebesar 3,61%(yoy).

Peningkatan tersebut seiring dengan berlangsungnya

pembangunan proyek-proyek pemerintah sejalan

dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah pasca

selesainya proses R-APBN dan telah mencapai 53%

pada triwulan III 2015. Perbaikan kinerja lapangan

usaha konstruksi tersebut juga terkonfimasi dari

tren peningkatan pertumbuhan konsumsi semen

Provinsi Bali pada triwulan II 2015, seiring dengan

pembangunan pemerintah yang memiliki lag period

dengan pengadaan bahan bangunan.

Di tengah-tengah peningkatan kinerja lapangan usaha

konstruksi, lapangan usaha real estate masih belum

menunjukkan kinerja yang membaik. Pada triwulan III


2015, lapangan usaha real estate tercatat tumbuh stabil

sebesar 4,9% (yoy) seiring dengan masih berlanjutnya

tren kenaikan harga tanah di Provinsi Bali yang

mendorong sikap wait and see kontraktor di tengah-

tengah masih lesunya permintaan rumah.

Sementara itu, sejalan dengan pertumbuhan kredit

secara total, pertumbuhan kredit konstruksi masih

tertahan. Pada triwulan III 2015 kredit konstruksi

tercatat tumbuh sebesar 5,76% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan II 2015 yang mencapai

9,20%(yoy).

1.2.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pertumbuhan kategori lapangan usaha perdagangan

besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

menunjukkan kinerja yang membaik dengan

peningkatan pertumbuhan dari sebesar 6,87% (yoy)


pada triwulan III 2015. Peningkatan tersebut sebagai

Grafik 1.15 Pertumbuhan Komoditas Utama Penjualan Sumber : Survei Penjualan Eceran, KPwBI Prov. Bali

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700


2013 2014 2015

%,y

oy

gPeralatan Tulis gKendaraan & Suku Cadangnya

gMakanan & Tembakau gKerajinan, Seni & Mainan

gBahan Kimia gBahan Bakar

Grafik 1.16 Perkembangan Total Penjualan Sumber : Survei Penjualan Eceran

0

20

40

60

80

100

120

140

050000

100000150000200000250000300000350000400000


2013 2014 2015

%,y

oy

Rp J

uta

Total Penjualan gTotal(skala kanan)

Grafik 1.17 Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

0

5

10

15

20

25

30

35

40

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000


2013 2014 2015

%,y

oy

Rp m

iliar

Kr. Perdagangan Besar dan Eceran

g. Kr. Perdagangan Besar dan Eceran

tertentu seperti bahan bakar. Sejalan dengan hal

tersebut pertumbuhan kredit perdagangan besar dan

eceran turut mengalami perlambatan dari sebesar


14,69% (yoy) pada triwulan III 2015.

1.2.5. Lapangan Usaha Transportasi dan

Pergudangan

dampak peak season pariwisata, liburan sekolah dan

berlangsungnya hari raya keagamaan pada triwulan

berjalan. Peningkatan yang terjadi juga terkonfirmasi

dari hasil survei penjualan dan eceran yang mulai

menunjukkan tren peningkatan pertumbuhan

penjualan beberapa komoditas utama pada triwulan

laporan. Dari survei dan liaison didapatkan informasi

bahwa beberapa produk seperti kosmetik dan bahan

makanan mengalami peningkatan seiring dengan

promosi yang dilakukan pedagang serta peningkatan

kebutuhan menjelang hari raya keagamaan.

Namun demikian, meskipun beberapa komoditas

mengalami peningkatan penjualan, hasil Survei

Penjualan Eceran menunjukkan sedikit perlambatan

pertumbuhan total penjualan. Kondisi tersebut seiring

dengan frekuensi aktivitas hari raya keagamaan yang

menahan laju pertumbuhan penjualan komoditas


Grafik 1.19 Arus Penumpang Laut Pelabuhan Benoa Grafik 1.21 Arus Bongkar Muat Pelabuhan Provinsi BaliSumber : BUMN, diolah Sumber : BUMN

020406080

100120140160180200


2012 2013 2014 2015

Ribu Orang

-40

-20

0

20

40

020406080

100120140160180200220240260280


2013 2014 2015

Arus Bongkar Muat (Ribu Ton)

g Bongkar Muat (yoy) - (skala kanan)Ribu Ton % yoy

Grafik 1.18 Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Komunikasi

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha -7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3


2013 2014 2015

SBT

Grafik 1.20 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Ngurah RaiSumber : BUMN

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800


2012 2013 2014 2015

Ribu Orang

Pertumbuhan kategori transportasi dan pergudangan

mengalami peningkatan mencapai 5,8% (yoy) pada

triwulan III 2015, lebih tinggi dari pertumbuhan

triwulan II 2015 yang sebesar 4,73% (yoy). Peningkatan

kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan

ini seiring dengan arus mudik dan arus balik lebaran

serta musim liburan dan peak season pariwisata yang

mendorong kunjungan ke Provinsi Bali. Hal tersebut

juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia

Usaha sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang

mengalami peningkatan pada triwulan III 2015.

Perkembangan tersebut juga terkonfirmasi dari

peningkatan arus penumpang di Pelabuhan Benoa, dari

sebesar 144 ribu orang pada triwulan II 2015 menjadi

sebesar 176 ribu orang pada triwulan III 2015. DIsamping

arus mudik dan arus balik lebaran, peningkatan pada

arus angkutan laut ini juga terjadi seiring dengan

penutupan bandara yang terjadi pada beberapa

waktu silam. Sejalan dengan hal tersebut, meskipun

terjadi penutupan bandara pada periode peak, arus

penumpang transportasi udara tetap mengalami sedikit

peningkatan pada triwulan III 2015 mencapai 2,3

juta orang, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan

II 2015 yang sebanyak 2,2 juta orang. Peningkatan

tersebut juga didorong oleh kebijakan penambahan

negara bebas visa yang mendorong kunjungan wisman

ke Provinsi Bali.

Di sisi lain, meskipun arus penumpang laut terus

mengalami peningkatan, pertumbuhan arus bongkar

muat dan arus unit kapal di Provinsi Bali mengalami

perlambatan. Pertumbuhan arus bongkar muat pada

triwulan III 2015 terkontraksi sebesar -1,67% (yoy), lebih

rendah dibandingkan dengan triwulan II 2015 yang

sebesar 17,23% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut arus


Grafik 1.22 Arus Kapal Pelabuhan Provinsi Bali Grafik 1.24 Indikator Industri Besar Sedang

Grafik 1.25 Indikator Industri Besar Sedang

Grafik 1.26 Kredit Kategori Industri

Grafik 1.23 Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan

Sumber : BUMN Sumber : BPS Provinsi Bali

Sumber : Survei Kegiatan Dunia UsahaSumber : BUMN

-18.42-20.00-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.00

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


2013 2014 2015

%,y

oy

Un

it

Unit Kapal

g Unit Kapal (skala kanan)

-20

-10

0

10

20

30


2013 2014 2015

%,yoyIndustri Kayu & barang dr kayu

Industri Furnitur

Industri Pegolahan Lainnya

-4

-3

-2

-1

0

1

2

0102030405060708090


2013 2014 2015

SBT

%

Kapasitas Produksi Terpakai

Kegiatan Dunia Usaha (skala kanan)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


2013 2014 2015

%,y

oy

Rp M

iliar

Kr Industri Pengolahan

gr. Kr. Industri Pengolahan (skalakanan)

05101520253035

0100200300400500600700


2013 2014 2015

%,y

oy

Rp

mili

ar

Kr. Transportasi dan Pergudangan

g Kr. Transportasi dan Pergudangan

unit kapal juga mengalami kontraksi, tercatat sebesar

–18,42% (yoy). Hal ini turut mengindikasikan relatif

rendahnya arus unit kapal dibandingkan periode yang

sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh semakin

besarnya preferensi masyarakat dengan menggunakan

jalur darat terkait dengan tingkat efisiensi jalur darat

yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalur laut.

Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran kredit kategori

dan transportasi mengalami perlambatan pertumbuhan

dari sebesar 27,85%(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi

sebesar 12,61%(yoy) pada triwulan III 2015.

1.2.6. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan III 2015, pertumbuhan lapangan industri

pengolahan mengalami perlambatan dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kategori

industri pengolahan melambat dari sebesar 8,57%(yoy)


pada triwulan III 2015. Perlambatan tersebut seiring

dengan kenaikan biaya produksi dengan berlanjutnya

penguatan US dollar. Sementara itu, penurunan

permintaan domestik dan luar negeri semakin menahan

kinerja industri pengolahan. Perlambatan tersebut

terkonfirmasi dengan perlambatan pertumbuhan

industri kayu dan barang dari kayu, industri furniture,

dan industri pengolahan lainnya untuk industri besar

pada triwulan III 2015.


Grafik 1.27 Konsumsi Listrik Industri

Grafik 1.30 Kegiatan Dunia Usaha – Jasa Jasa

Grafik 1.29 Penyaluran Kredit di Kategori Jasa Keuangan

Grafik 1.28 NTB Perbankan

Sumber : PT PLN Distribusi Bali, diolah

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

-30-20-100102030405060

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000


2013 2014 2015

%, yoyRibu KWH Konsumsi Listrik Industrig konsumsi industri (skala kanan)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10


2013 2014 2015

SBT

-10010203040506070

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


2013 2014 2015

%,y

oy

Rp m

iliar

Kr. Js. Keuangan

g Kr. Js Keuangan (skala kanan)

0

5

10

15

20

25

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III

2014 2015

%,y

oy

Perlambatan kinerja industri pengolahan ini juga

terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

yang menunjukkan penurunan pada triwulan III

2015 untuk industri pengolahan baik dari kegiatan

usahanya ataupun kapasitas terpasang. Sejalan

dengan hal tersebut perlambatan penyaluran kredit

industri pengolahan turut mengalami perlambatan

seiring dengan peningkatan resiko ketidakpastian ke

depan terutama terkait dengan kondisi permintaan

global. Penyaluran kredit kategori industri pengolahan

melambat dari 8,63%(yoy) pada triwulan II 2015

menjadi terkontraksi sebesar -4,17% (yoy) pada

triwulan III 2015.

1.2.7. Lapangan usaha Jasa Perusahaan, Jasa

Keuangan, dan Jasa Lainnya

Pada triwulan III 2015, lapangan usaha jasa mengalami

peningkatan pertumbuhan. Lapangan usaha jasa

keuangan mengalami peningkatan dari sebesar 6,92%

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi 10,07% (yoy).

Peningkatan tersebut seiring dengan dimulainya tahun

ajaran baru dan hari raya Galungan dan Kuningan

yang mendorong kebutuhan uang di masyarakat.

Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari peningkatan

NTB dari sebesar 7,06% (yoy) pada triwulan II 2015

menjadi sebesar 13,65% pada triwulan III 2015. Sejalan

dengan hal tersebut, penyaluran kredit jasa keuangan

turut mengalami peningkatan dari sebesar 6,16% (yoy)



Sejalan dengan perkembangan tersebut, lapangan

usaha jasa perusahaan yang turut menopang industri

pariwisata di Bali turut mengalami peningkatan dari


7,2% (yoy) pada triwulan III 2015. Peningkatan

juga terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya yang

mengalami peningkatan dari 7,41% (yoy) pada triwulan


Grafik 1.31 Penyaluran Kredit di Adm. Pemerintah

-200

0

200

400

600

800

0

5

10

15

20

25

30


2013 2014 2015

%,y

oy

Rp m

iliar

Kr. Adm Pemerintah

g Kr. Adm Pemerintah (skala kanan)

Grafik 1.32 Konsumsi Listrik di BaliSumber : BUMN, diolah

-20-1001020304050

0200400600800

1,0001,2001,400


2012 2013 2014 2015

% yoyjuta KWH Konsumsi Listrik

g Konsumsi Listrik (skala kanan)

Grafik 1.33 Jumlah Pelanggan ListrikSumber : BUMN, diolah

0

2

4

6

8

10

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2012 2013 2014 2015

% yoyRibu Unit

Jumlah Pelanggan

g Jumlah Pelanggan (skala kanan)

belanja pemerintah dan persiapan menjelang pilkada

serentak, lapangan usaha administrasi pemerintah

turut mengalami peningkatan dari sebesar 7,92%

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 9,4%

(yoy). Peningkatan tersebut juga terkonfirmasi pada

perkembangan penyaluran kredit dari sebesar 189%

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi 581% (yoy) pada

triwulan III 2015.

1.2.8. Lapangan usaha lainnya

Kategori informasi dan komunikasi mengalami

peningkatan dari sebesar 9,05% (yoy) pada triwulan

II 2015 menjadi sebesar 10,8% (yoy) pada triwulan

III 2015 seiring dengan peningkatan penggunaan

komunikasi pada musim liburan dan hari raya. Di sisi

lain, lapangan usaha pertambangan dan penggalian,

lapangan usaha penyediaan air, dan lapangan usaha

listrik dan gas mengalami perlambatan. Lapangan usaha

II 2015 menjadi sebesar 7,6% (yoy) pada triwulan III

2015. Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari hasil

Survei Kegiatan Dunia Usaha untuk kategori jasa-jasa

yang menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2015.

Selain itu, seiring dengan peningkatan kinerja realisasi

pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan

dari kontraksi sebesar -6,11% (yoy) pada triwulan II

2015 menjadi sebesar -9,4% (yoy) pada triwulan III

2015 sebagai salah satu dampak dari penerapan Perda

pelarangan sentra untuk Galian C (pasir dan batu).

Lapangan usaha penyediaan air turut mengalami

perlambatan dari sebesar 1,1% (yoy) pada triwulan


2015. Selain itu kontraksi yang terjadi pada lapangan

usaha listrik dan gas sebesar -1,3% (yoy) pada triwulan

III 2015 seiring dengan kenaikan TDL pada triwulan

laporan berjalan. Perlambatan pertumbuhan lapangan

usaha tersebut terlihat dari penurunan konsumsi listrik


1.3. SISI PERMINTAAN

Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan

ekonomi pada triwulan III 2015 bersumber dari

peningkatan konsumsi yang terutama didorong oleh

peningkatan kinerja konsumsi pemerintah dan konsumsi

LNPRT. Sementara itu, peningkatan realisasi proyek

pemerintah belum mampu mendorong peningkatan

kinerja investasi Provinsi Bali. Kondisi tersebut sejalan


Grafik 1.34 Perkembangan Giro Pemerintah

01122334455


2014 2015

Rp T

riliu

n

Komponen 2014

2014 2015


Konsumsi 2.39 3.94 5.1 -0.48 2.66 7.81 6.44 6.69

Kons.RT 1.71 4.26 6.43 8.17 5.16 8.42 7.33 7.29

Kons.LNPRT 11.13 7.29 -3.86 -7.26 1.24 -1.9 -1.31 1.30

Kons. Pemerintah 6.99 1.98 0.15 -25.07 -8.63 4.43 2.86 4.42

Investasi -7.48 -3.21 6.69 11.17 1.47 5.32 4.91 4.17

PMTB -6.47 -2.65 6.07 11.13 1.81 7.43 7.61 6.09

Perubahan Inv -36.19 -18.77 44.05 18.45 -12.52 -83.08 -85.16 -80.77

Ekspor LN 14.49 21.74 19.33 19.96 18.93 18.55 25.41 -0.45

Impor LN 38.81 7.75 5.1 12.48 17.14 -31.84 25.14 9.03 Net Ekspor antar daerah -30.27 4.58 22.01 4.28 1.87 68.54 28.04 -4.68

PDRB 6.55 6.21 6.21 7.88 6.72 6.2 6.03 6.29

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy)


dengan kinerja ekspor yang mengalami perlambatan

seiring dengan penurunan permintaan global.

1.3.1. Konsumsi

Komponen konsumsi secara umum mengalami

peningkatan dari 6,44% (yoy) pada triwulan II 2015

menjadi sebesar 6,69% (yoy) pada triwulan III 2015.

Berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan

tersebut bersumber dari konsumsi pemerintah yang

meningkat dari 2,86% (yoy) pada triwulan II 2015

menjadi sebesar 4,42% (yoy) pada triwulan III 2015.

Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh realisasi

belanja Pemprov pada triwulan III 2015 yang secara

akumulatif telah mencapai 53%. Beberapa komponen

konsumsi pemerintah antara lain belanja pegawai

seiring dengan pembayaran gaji ke 13 serta persiapan

pelaksanaan pilkada serentak di awal Desember

2015. Selain itu, peningkatan ini juga terlihat dari

perkembangan giro pemerintah yang menunjukkan

sedikit penurunan pada triwulan III 2015. Sementara

itu, konsumsi LNPRT turut mengalami peningkatan dari

sebesar -1,31% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi

sebesar 1,30% (yoy) pada triwulan III 2015, seiring

dengan persiapan pilkada serentak di awal Desember

2015.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga mengalami sedikit

perlambatan dari sebesar 7,33% (yoy) pada triwulan


Grafik 1.35 Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 1.37 Kredit Investasi

Grafik 1.36 Kredit Konsumsi Grafik 1.38 Perkembangan Nilai Impor Barang Modal

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

50

100

150


2013 2014 2015

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Indeks = 100

Indeks

0

10

20

30

40

50

60

70

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000


2013 2014 2015

Kr. Investasi

growth Kr. Investasi (skala kanan)Rp Miliar %, yoy

0

5

10

15

20

25

30

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


2013 2014 2015

Kr. Konsumsi

growth Kr. Konsumsi (skala kanan)Rp Miliar %, yoy

(200)(100)0100200300400500600700

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000


2013 2014 2015

Capital Goods g Capital Goods (RHS)

Juta USD %, yoy

Grafik 1.39 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali

-20

-15

-10

-5

0

5

10

0

40

80

120

160

200


2012 2013 2014 2015

Nilai Ekspor g Nilai Ekspor (RHS)Juta USD

%, yoy


2015. Perlambatan konsumsi ini tercermin juga pada

hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh KPwBI

Provinsi Bali. Ketiga indeks hasil Survei Konsumen

baik indeks keyakinan konsumsen, indeks ekspektasi

konsumen, maupun indeks kondisi ekonomi saat ini,

menunjukkan penurunan. Sementara itu, pertumbuhan

kredit konsumsi pada triwulan III 2015 tumbuh stabil


1.3.2. Investasi

Pertumbuhan investasi yang ditunjukkan oleh PMTB

pada triwulan III 2015 menunjukkan perlambatan dari


sebesar 6,09% (yoy). Peningkatan realisasi proyek

pemerintah belum mampu mendorong kinerja investasi

untuk mengalami peningkatan pada triwulan III 2015.

Perlambatan tersebut seiring dengan masih tertahannya

investasi swasta yang masih mengambil sikap wait and

see. Kondisi tersebut terlihat dari masih berlanjutnya

tren perlambatan pertumbuhan kredit investasi yang

mengalami perlambatan dari 16,62% (yoy) pada

triwulan II 2015 menjadi 12,66% (yoy). Sejalan dengan

perlambatan tersebut, pertumbuhan nilai impor barang

modal menunjukkan kontraksi yang mendalam dari

sebesar -59,47% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi

sebesar -94,60% (yoy) pada triwulan III 2015.


Grafik 1.40 Volume Ekspor Luar Negeri Bali

Grafik 1.41 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Grafik 1.44 Pertumbuhan Ekspor berdasarkan Negara Tujuan

Grafik 1.42 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

-20

-15

-10

-5

0

5

10

0

10

20

30

40


2012 2013 2014 2015

Volume Ekspor

g Volume Ekspor (RHS)

RibuTon

%, yoy

Perikanan23.76%

Perhiasan17.87%

Pakaian Jadi17.18%

Wood Manufactur

e10.25%

Furniture8.49%

Non Metalik Minerals5.18%

Tekstil4.31%

Manufaktur Metal2.87%

Travel Goods2.16%

Elektrik0.20% sanitasi

0.98%

Kayu0.28%

Lainnya6.47%

-70

-40

-10

20

50

80

110

140


2012 2013 2014 2015

USAustraliaJapan

SingaporeHongkong%,

yoy

(60)

(40)

(20)

0

20

40

60


2012 2013 2014 2015

Perikanan PerhiasanPakaian Jadi Wood ManufactureFurniture

% yoy

Grafik 1.43 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

US25.01%

Australia11.75%

Japan7.36%Singapore

9.16%Hongkong

5.66%Thailand2.68%

France2.37%

Inggris2.67%

Belanda3.33%

Spanyol0.97%

Cina2.43%

Germany2.53%

Other Countries24.08%

1.3.3. Neraca Perdagangan

Kinerja neraca perdagangan pada triwulan III 2015

menunjukkan perlambatan. Ekspor luar negeri pada

triwulan III 2015 terkontraksi sebesar -0,45% (yoy),

dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 25,41% (yoy). Berlangsungnya peak season

pariwisata belum mampu mendorong kinerja ekspor

jasa pada triwulan III 2015. Sementara itu, berdasarkan

hasil survei dan liaison, penurunan ekspor barang terjadi

seiring dengan pelemahan permintaan dunia. Kondisi

tersebut terlihat dari semakin dalamnya kontraksi baik

nilai ekspor barang maupun nilai impor barang.

Berdasarkan komoditasnya, komoditas ekspor Provinsi

Bali pada triwulan III 2015 masih didominasi oleh

perikanan sebesar 23,76%, perhiasan sebesar 17,87%,

pakaian jadi sebesar 17,18%, serta komoditas kayu

olahan dan produk furniture masing-masing sebesar

10,25% dan 8,49%. Hampir semua komoditas unggulan

tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan ekspor

kecuali untuk komoditas pakaian jadi.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, Amerika Serikat masih

menjadi negara tujuan utama untuk komoditas ekspor

Provinsi Bali dengan pangsa tercatat sebesar 25,01%.

Negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor Bali di

antaranya adalah Australia 11,75%, Singapura 9,16%,

serta Jepang 7,36%. Dilihat dari pertumbuhannya,

pertumbuhan ekspor ke negara tujuan tersebut pada


triwulan III 2015 cenderung mengalami perlambatan

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring

dengan penurunan permintaan dunia kecuali untuk

negara Singapura.

Sejalan dengan berlanjutnya tren penguatan USD

pada triwulan laporan, pertumbuhan impor luar negeri

Provinsi Bali mengalami perlambatan dari 25,14%

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi 9,03% (yoy) pada

triwulan III 2015. Perlambatan tersebut terlihat dari

berlanjutnya kontraksi impor luar negeri komoditas

pada triwulan III 2015 baik untuk nilai impor maupun

volume impor. Nilai impor Provinsi Bali mengalami

penurunan dari sebesar -31,16% (yoy) pada triwulan

II 2015 menjadi sebesar -76,96% (yoy) pada triwulan

II 2015. Sejalan dengan perkembangan volume impor

yang mengalami perlambatan dari kontraksi sebesar

-82,88% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar

-93,71% (yoy) pada triwulan III 2015.

Grafik 1.45 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali Grafik 1.47 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

Grafik 1.46 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali Grafik 1.48 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

(100)

(50)

0

50

100

150

200

0

20

40

60

80

100

120

140


2012 2013 2014 2015

% yoyJuta USDNilai Impor g Nilai Impor (RHS)

Consumption Goods

28%

Raw Material & Auxiliary Goods54%

Capital Goods18%

-400-20002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000

05

101520253035


2012 2013 2014 2015

Volume Impor g volume impor (RHS)Ribu Ton % yoy

(200)

0

200

400

600

800


2012 2013 2014 2015

g Consumption Goodsg Raw Materialg Capital Goods

%,yoy

Berdasarkan klasifikasi barang impor tersebut, impor

barang mentah (raw material) masih mendominasi

impor Provinsi Bali pada triwulan III 2015 yang mencapai

54%. Kemudian sisanya merupakan consumption

goods sebesar 28%, serta capital goods sebesar 18%

yang didominasi oleh barang-barang permesinan.

Ketiga jenis barang tersebut mengalami perlambatan

seiring dengan masih berlanjutnya penguatan USD

yang mendorong peningkatan biaya.

Perkembangan net ekspor antar daerah Provinsi Bali

selalu mengalami defisit selama beberapa tahun

terakhir dan masih berlanjut sampai dengan triwulan III

2015. Namun perkembangan net ekspor antar daerah

pada triwulan III 2015 menunjukkan perbaikan. Kondisi

tersebut seiring dengan upaya pemerintah untuk

pengendalian ketersediaan pasokan kebutuhan barang

di Provinsi Bali.


Grafik 1.49 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali

6.71

6.73

2013 2014

Buleleng

5.61

5.67

2013 2014

Bangli

6.43

6.59

2013 2014

Gianyar

6.03

6.35

2013 2014

Tabanan

5.38

5.88

2013 2014

Jembrana

5.81

5.85

2013 2014

Karangasem

5.71

5.82

2013 2014

Klungkung

6.54

6.77

2013 2014

Denpasar

6.41

6.75

2013 2014

Badung

1.4. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Di tengah tingginya laju pertumbuhan ekonomi Bali

pada beberapa tahun terakhir, Provinsi Bali masih

dihadapkan pada tantangan disparitas pertumbuhan

yang cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2014,

disparitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali masih

terjadi. Secara konsisten kabupaten/kota yang memiliki

angka pertumbuhan di atas angka pertumbuhan Bali

merupakan kabupaten/kota yang berada di wilayah

Bali selatan yakni Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Daerah ini merupakan konsentrasi pusat pemerintahan

sekaligus pusat perkembangan industri pariwisata yang

menjadi andalan Provinsi Bali. Sedangkan kabupaten/

kota lainnya cenderung memiliki angka pertumbuhan

di bawah angka pertumbuhan Bali. Pada tahun 2014,

perekonomian Kota Denpasar mampu mencapai 6,77%

sedangkan pertumbuhan Kabupaten Klungkung hanya

mencapai 6,59%.


BOKS A “PEMETAAN KENDALA UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI (MOST BINDING CONSTRAINT) MELALUI GROWTH DIAGNOSTIC”

Binding Constraints Pertumbuhan Ekonomi Provinsi BaliBerdasarkan hasil analisis kelayakan kerja dan business

environment analysis pada hasil Growth Diagnostics

Tahap I, aspek yang dianggap paling kritikal terkait

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali adalah Low

Social Return hal ini ditunjukkan dengan adanya

kendala pada jalur distribusi dan aspek infrastruktur

antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Melalui analisa awal metode analisis deskriptif dan

pengumpulan data sekunder, adapun hambatan

yang terindikasi menjadi kendala bagi pertumbuhan

di Provinsi Bali adalah:

1. Rendahnya kapasitas tenaga kerja dikarenakan

keterbatasan akses ke pendidikan menengah

yang dapat menjadi kendala untuk mencapai

pertumbuhan inklusif

2. Belum adanya intervensi pemerintah dalam

promosi pariwisata, belum optimalnya serta

belum kuatnya law enforcement regulasi

pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan

hotel serta persaingan pasar yang dapat

menyebabkan sektor PHR menurun

3. Dari IHK Bali yaitu Kota Denpasar dan Kota

Singaraja, dapat dilihat bahwa pergerakan inflasi

di Kota Singaraja cenderung lebih volatile jika

dibandingkan dengan Kota Denpasar. Hal ini

disebabkan karena Kota Singaraja memerlukan

jalur distribusi yang lebih panjang

4. Pertumbuhan ekspor di Bali mulai mengalami tren

penurunan. Hal ini perlu diwaspadai mengingat

kompetitor yang semakin beragam.

5. Keterbatasan variasi produk dan masih

rendahnya peranan Research and Development

dalam menciptakan produk yang inovatif.

Dalam suatu bagan binding contraints Provinsi

Bali dapat dipersingkat dalam suatu tabel 1.

Sebagaimana terlihat pada tabel, bahwa yang perlu

menjadi perhatian adalah sehubungan dengan

binding pada social return yaitu labor skill dan akses

Tabel 1. Tabel Binding Constraints Provinsi Bali


jalan (connectivity). Berikut root cause yang dapat

disampaikan secara sederhana sebagai pertimbangan

dasar dalam simulasi reform impact assessment di

Provinsi Bali.

Labor Skill 1

• Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia

dipenuhi dari luar Bali

• 38% jumlah guru belum memenuhi kualifikasi

pendidikan

• Wajib belajar 12 tahun belum tercapai

Infrastruktur

• Ketimpangan pembangunan bidang perhubungan

udara antara Bali Utara dan Bali Selatan

• Rendahnya penggunaan angkutan umum

• Kemacetan lalu lintas khusus khususnya di Bali

Selatan

• Infrastruktur akses jalan hingga tingkat desa

masih perlu ditingkatkan

Kendala lain yang perlu diperhatikan adalah

adanya alih fungsi lahan di Provinsi Bali yang juga

menyebabkan produktivitas pertanian di Provinsi

Bali kian menurun. Pemenuhan kebutuhan pangan

di Provinsi Bali akan terus terdesak seiring dengan

banyaknya alih fungsi lahan dan maraknya wisatawan

yang datang. Sehubungan dengan hal tersebut,

Pemerintah Provinsi Bali perlu memperhatikan

pemenuhan kebutuhan pangan melalui peningkatan

produktivitas pertanian. Menyikapi kendala tersebut,

telah direncanakan berbagai hal penanganan

hambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali

melalui program – program sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Bandara Internasional

Bali Utara dalam rangka peningkatan konektivitas

dan pemerataan pembangunan

2. Pembangunan PLTU Celukan Bawang

3. 9% dari total RPJMD 2013 – 2018 yang

difokuskan kepada peningkatan persentase

penerima beasiswa miskin, peningkatan APM

SMA/SMK/MA, dan pembangunan fisik.

Reform Impact Assessment Pertumbuhan Ekonomi Provinsi BaliPada analisis pertumbuhan ekonomi melalui

penerapan program pemerintah, tools yang akan

digunakan adalah CGE IndoTERM model sebagai alat

analisis konektivitas di Indonesia.

CGE IndoTERM diartikan sebagai “a dynamic inter-

regional, bottom-up, computable general equilibrium

(CGE) model of the Indonesian economy”. Melalui

tools ini dapat dianalisa dari berbagai regional

di Indonesia dan keterkaitannya satu sama lain.

Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh dari

penerapan program Pemerintah dimaksud ke dalam

indikator perekonomian di Provinsi Bali.

Gambar 1. Wide Impact IndoTERM

Dengan menggunakan IndoTERM ini maka desain

shock yang akan diterapkan pada Provinsi Bali

mengacu pada program pemerintah adalah sebagai

berikut:

1) Sumber BPS


Constraint Rencana Pemerintah Shocks

Infrastruktur Pembangunan PLTU Celukan

Bawang

• Celukan Bawang nantinya akan

memiliki kapasitas 380mw

(Shocks pada peningkatan kapasitas

seb. 14% pada sektor elecgas)

Connectivity Pembangunan Bandara

Internasional Bali Utara dalam

rangka peningkatan konektivitas


• Pembangunan Bandara

Internasional Bali Utara

(Shocks pada peningkatan investasi

seb. 30 T pada sektor airtrans atau

percentage investasi seb. 100%)

Labor Skill 9% dari total RPJMD 2013 – 2018

yang difokuskan kepada

peningkatan persentase penerima

beasiswa miskin, peningkatan APM

SMA/SMK/MA, dan pembangunan

fisik

• Perbaikan pendidikan melalui

sasaran peningkatan years of

schooling seb. 5,75%

(Shocks pada year of schooling

RPMJD dengan return to educ.

5.5%)

Simulasi Design Shocks CGE IndoTERM Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Berdasarkan hasil simulasi IndoTERM dengan

menggunakan asumsi shocks seperti bagaimana

disebutkan diatas, dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Grafik diatas menunjukkan perkiraan tambahan

pertumbuhan ekonomi dari basis tahun yang

ditunjukan dengan warna merah untuk simulasi

shock pertama, hijau dengan simulasi shock kedua,

dan kuning untuk simulasi shock ketiga. Grafik

juga menunjukkan pengaruh desain shocks akan

pertumbuhan ekonomi di wilayah/regional lainnya.

Nampak pada wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan

tidak terpengaruh. Berikut rincian hasil simulasi

IndoTERM:

Constraint Rencana Pemerintah Shocks

Infrastruktur Pembangunan PLTU Celukan

Bawang

• Celukan Bawang nantinya akan

memiliki kapasitas 380mw

(Shocks pada peningkatan kapasitas

seb. 14% pada sektor elecgas)

Connectivity Pembangunan Bandara

Internasional Bali Utara dalam

rangka peningkatan konektivitas


• Pembangunan Bandara

Internasional Bali Utara

(Shocks pada peningkatan investasi

seb. 30 T pada sektor airtrans atau

percentage investasi seb. 100%)

Labor Skill 9% dari total RPJMD 2013 – 2018

yang difokuskan kepada

peningkatan persentase penerima

beasiswa miskin, peningkatan APM

SMA/SMK/MA, dan pembangunan

fisik

• Perbaikan pendidikan melalui

sasaran peningkatan years of

schooling seb. 5,75%

(Shocks pada year of schooling

RPMJD dengan return to educ.

5.5%)


No. Asumsi Shocks Hasil Simulasi Gainers

1 Kapasitas listrik meningkat

sehubungan dengan

pembangunan PLTU sehingga

output Bali diasumsikan

meningkat (xtot 14%)

Pertumbuhan ekonomi

meningkat sebesar 1.25%

dengan peningkatan pada

sektor PHR sebesar 0.028%

Perusahaan semen

(14.8%),

Tekstil (6.4%),

Real estate (2.4%)

2 Pembangunan Bandara

Internasional akan memiliki

kapasitas yang sama dengan

existing Bandara Ngurah Rai

dan pengurangan cost pada

biaya perdagangan (xcap 100%

dan atradmar_cs 0,1%)

Pertumbuhan ekonomi




Aircraft (18.4%),

Transportation

service (10.1%),

Tires (5.6%)

3 Adanya peningkatan return on

education berdasarkan year of

schooling

Pertumbuhan ekonomi




Pengrajin kulit

(1.6%),

Furniture kayu

(1.5%)

No. Asumsi Shocks Hasil Simulasi Gainers

1 Kapasitas listrik meningkat

sehubungan dengan

pembangunan PLTU sehingga

output Bali diasumsikan

meningkat (xtot 14%)

Pertumbuhan ekonomi




Perusahaan semen

(14.8%),

Tekstil (6.4%),

Real estate (2.4%)

2 Pembangunan Bandara

Internasional akan memiliki

kapasitas yang sama dengan

existing Bandara Ngurah Rai

dan pengurangan cost pada

biaya perdagangan (xcap 100%

dan atradmar_cs 0,1%)

Pertumbuhan ekonomi




Aircraft (18.4%),

Transportation

service (10.1%),

Tires (5.6%)

3 Adanya peningkatan return on

education berdasarkan year of

schooling

Pertumbuhan ekonomi




Pengrajin kulit

(1.6%),

Furniture kayu

(1.5%)



PERKEMBANGANINFLASI

BAB II


2.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

Inflasi Bali mengalami penurunan dibandingkan

triwulan sebelumnya, hingga berada pada batas

bawah proyeksi Bank Indonesia. Pada triwulan III 2015

inflasi Bali tercatat sebesar 6,56% (yoy), lebih rendah

dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar

6,83% (yoy).

Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Singaraja

yang tercatat sebesar 7,92% (yoy) pada September

2015. Realisasi inflasi di Singaraja berada di atas inflasi

Kota Denpasar yang tercatat sebesar 6,27% (yoy).

Meskipun demikian disparitas inflasi antara Denpasar

dan Singaraja semakin menyempit, yang tidak lepas

dari semakin solidnya upaya pengendalian inflasi oleh

TPID Kota Singaraja.

Berdasarkan penyebabnya, penurunan tekanan inflasi

pada triwulan III tahun 2015 disebabkan oleh semua

Grafik 2.1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)



6.6

8.72

6.27

7.92

0123456789

10

Denpasar Singaraja

Tw II 2015 Tw III 2015

0

2

4

6

8

10


2013 2014 2015

Nasional Bali

kelompok baik volatile food, core inflation maupun

administered prices.

2.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

2.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Penurunan tekanan inflasi pada periode berjalan

terutama didorong oleh kelompok Perumahan, Listrik,

Gas dan Air serta kelompok Transportasi, Komunikasi

dan Jasa Keuangan, seiring dengan penurunan harga

minyak dunia yang berpengaruh pada penurunan harga

tarif listrik, bensin dan bahan bakar rumah tangga.

Disamping itu musim panen tebu dan tembakau juga

turut andil dalam menahan laju inflasi triwulan berjalan,

terutama pada kelompok makanan jadi. Ditengah

peningkatan demand dan terbatasnya produksi, laju

inflasi kelompok bahan makanan cukup terkendali.

Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam upaya

pengendalian harga. Dengan upaya yang konsisten

dan berkelanjutan, diharapkan tren penurunan dapat

berlanjut, sehingga dapat mendukung tercapainya

pencapaian target inflasi nasional yang sebesar 4±1%

(yoy).

a) Kelompok Bahan Makanan

Inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan III

2015 tercatat sebesar 10,02% (yoy), meningkat

dibandingkan dengan triwulan II 2015 yang sebesar

9,84% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, secara

triwulanan kelompok ini juga mengalami peningkatan

tekanan inflasi dari -0,05% (qtq) menjadi 2,06%

(qtq). Peningkatan tekanan inflasi tersebut didorong

oleh peningkatan permintaan seiring dengan musim

liburan sekolah dan perayaan hari raya keagamaan

pada triwulan berjalan. Disamping itu, kondisi pasokan

sedikit terganggu akibat kemarau dan kekeringan yang

melanda beberapa sentra pertanian di Bali. Namun

demikian, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh

berbagai upaya peningkatan produksi dan distribusi

yang dilakukan oleh pemerintah daerah.


Grafik 2.3 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

Grafik 2.4 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali



2.06

-6-4-202468

101214

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TWIII

TWIV

TwI

TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, qtq

10.02

02468

1012141618

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, qtq

Beras masih menjadi penyumbang inflasi tahunan dan

triwulanan pada periode berjalan. Kenaikan harga

beras ini disebabkan oleh mundurnya panen raya yang

seharusnya terjadi di September menjadi Oktober 2015,

sebagai dampak faktor cuaca (kekeringan). Kekeringan

yang terjadi di beberapa sentra pertanian di Bali telah

berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas

panen beras. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi

Bali, sampai dengan 18 Agustus 2015, terdapat 708,75

ha (0,87% dari total luas sawah) di Bali yang berada

dalam kondisi kekeringan. Berdasarkan skalanya/

tingkat keparahannya, sebanyak 99,5 ha lahan

pertanian berada dalam kondisi puso, 113 ha berada

dalam kondisi kering berat, 155,25 ha berada dalam

kondisi kering sedang dan 341 ha berada dalam kondisi

kering ringan. Kabupaten yang mengalami kekeringan

diantaranya Kabupaten Buleleng, Tabanan, Badung,

Karangasem dan Jembrana.

Kekeringan juga mendorong gagal panen pada

komoditas lainnya seperti cabai rawit, cabai merah dan

bawang merah. Komoditas lainnya yang juga mengalami

peningkatan harga cukup tinggi yakni daging ayam ras.

Kenaikan harga daging ayam terjadi sebagai dampak

peningkatan harga pakan ternak dan Keputusan Menteri

Pertanian dan Gabungan Perusahaan Pembibitan

Unggas (GPPU) yang memangkas produksi bibit ayam

Day Old Chicks (DOC) sebesar 40%. Pemangkasan

produksi dilakukan untuk menaikkan harga jual ayam

potong agar dapat menutupi kerugian peternak

mengingat harga jual sejak tahun 2014 (nilai penjualan

dibawah HPP). Hal ini terkonfirmasi oleh hasil liaison

kepada salah satu contact yang menginformasikan

terjadinya kenaikan harga ayam potong pada kisaran

15%-20% pasca pemberlakuan peraturan tersebut.

b) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan

Tembakau

Tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman jadi,

rokok dan tembakau tercatat sebesar 4,09% (yoy) atau

lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

yang sebesar 5,25% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut,

kelompok ini mengalami penurunan secara triwulanan,

dari sebesar 1,23% (qtq) pada triwulan II 2015 menjadi

sebesar 0,12% (qtq).

Penurunan tekanan inflasi tahunan kelompok bahan

makanan jadi terjadi pada semua sub kelompok, baik

kelompok makanan jadi, minuman tidak beralkohol

serta tembakau dan minuman beralkohol. Beberapa

komoditas yang mengalami penurunan harga cukup

tinggi diantaranya gula pasir, kue kering berminyak dan

roti manis. Musim giling tebu mendorong peningkatan

suplai gula pasir pada periode berjalan yang

menyebabkan penurunan harga gula serta beberapa

produk turunannya seperti kue kering dan kue manis.

Disamping itu, harga rokok juga mengalami penurunan

sebagai dampak penurunan harga tembakau seiring

dengan produksi yang berlimpah.


Grafik 2.5 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

Grafik 2.7 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

Grafik 2.6 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

Grafik 2.8 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah


0.12 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TWIII

TWIV

TwI

TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, qtq

0.35 0

0.51

1.52

2.53

3.54

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TWIII

TWIV

Tw I TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, qtq

4.09

0123456789

10

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%%, yoy

7.73

0

2

4

6

8

10

12

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, yoy

c) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan

Bahan Bakar

Tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik

dan gas mengalami penurunan baik secara triwulanan

maupun tahunan. Secara tahunan kelompok ini tercatat

mengalami penurunan dari sebesar 9,95% (yoy) pada

triwulan II 2015 menjadi sebesar 7,73% (yoy) pada

triwulan laporan. Sejalan dengan hal tersebut, secara

triwulanan kelompok ini juga mengalami penurunan

dari 1,06% (qtq) menjadi 0,35% (qtq).

Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan

tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga seiring

penurunan harga minyak dunia. Penurunan tekanan

inflasi pada kelompok ini juga didorong oleh penurunan

harga barang tahan lama seperti blender dan kulkas,

seiring dengan masih terbatasnya perbaikan daya beli

masyarakat yang menyebabkan penundaan pembelian

barang tahan lama. Disamping itu, harga besi beton

juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan

harga komoditas internasional.

d) Kelompok Sandang

Inflasi pada kelompok sandang tercatat mengalami

peningkatan, baik secara triwulanan maupun

tahunan. Pada September 2015 kelompok ini tercatat

mengalami inflasi sebesar 2,4% (qtq), atau lebih tinggi

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

sebesar 0,84% (qtq). Sementara itu, secara tahunan

kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 5,8%

(yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang sebesar 3,89% (yoy).

Peningkatan kelompok ini terutama didorong oleh

kenaikan harga sandang wanita (kebaya) seiring


dengan perayaan hari raya keagamaan yang jatuh pada

periode laporan. Disamping itu, juga terjadi kenaikan

pada harga kelompok sandang anak-anak (pempers

dan kaus kaki).

e) Kelompok Kesehatan

Tekanan inflasi kelompok kesehatan mengalami

peningkatan baik secara tahunan maupun triwulanan.

Pada September 2015 kelompok ini tercatat mengalami

inflasi sebesar 5,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,63% (yoy).

Sementara secara triwulanan tercatat mengalami inflasi

sebesar 1,93% (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan

dengan triwulan lalu yang sebesar 1,15% (qtq).

Peningkatan inflasi kelompok ini terutama didorong

oleh kenaikan harga perawatan jasmani dan kosmetika.

Sementara itu inflasi sub kelompok jasa kesehatan

Grafik 2.9 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali Grafik 2.11 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

Grafik 2.10 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali Grafik 2.12 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali



2.40

-2

-1

0

1

2

3

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TWIII

TWIV

Tw I TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, qtq

1.93

-1

0

1

2

3

4

5

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TWIII

TWIV

Tw I TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, qtq

5.80

-4

-2

0

2

4

6

8

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, yoy

5.24

0123456789

10

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, yoy

masih stabil, sejalan dengan hasil liaison Bank Indonesia

kepada beberapa Rumah Sakit Swasta di Bali yang

menyatakan tidak ada penyesuaian tarif jasa pelayanan

kesehatan.

f) Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

Inflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah

raga tercatat mengalami penurunan secara tahunan,

namun meningkat secara triwulanan. Pada September

2015 kelompok ini mengalami inflasi sebesar 4,29%

(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 4,72% (yoy).

Sementara secara triwulanan kelompok ini mengalami

peningkatan menjadi 3,54%(qtq) dari sebesar

0,08%(qtq) pada triwulan lalu. Peningkatan tekanan

inflasi kelompok ini secara triwulanan tidak lepas dari

siklus musimannya seiring dengan dimulainya tahunan

ajaran baru pada triwulan III 2015.


Grafik 2.13 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga di Prov. Bali

Grafik 2.15 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

Grafik 2.17 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

Grafik 2.14 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga di Prov. Bali

Grafik 2.16 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik



3.54

-1

0

1

2

3

4

5

6

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TWIII

TWIV

Tw I TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, qtq

0.12

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TWIII

TWIV

TwI

TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, qtq

BAHAN MAKANAN

MAKANAN JADI, MINUMAN,ROKOK, DAN TEMBAKAU

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK,GAS, DAN BAHAN BAKAR

SANDANG

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI, DANOLAHRAGA

TRANSPOR, KOMUNIKASI,DAN JASA KEUANGAN

26%19%19%16%9%6%

4.29

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, yoy

4.89

0

2

4

6

8

10

12

14

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

TwIV

TwI

TwII

TwIII

2012 2013 2014 2015

%, yoy

g) Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa

Keuangan

Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan

jasa keuangan mengalami penurunan dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya. Kelompok ini tercatat

mengalami inflasi sebesar 0,12% (qtq) atau lebih

rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

yang sebesar 1,69% (qtq). Penurunan tekanan inflasi

kelompok ini terutama terjadi karena penurunan harga

premium seiring dengan penurunan harga minyak

dunia.

2.2.2. Inflasi Menurut Kota

Inflasi provinsi Bali memperhitungkan inflasi di Kota

Denpasar dan Singaraja. Karakteristik inflasi Kota

Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi

oleh kelompok pengeluaran bahan makanan, makanan

jadi dan perumahan sebagaimana tercermin pada

dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut

dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja.


Grafik 2.18 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

Sumber : Badan Pusat Statistik

I. BAHAN MAKANAN

II MAKANAN JADI, MINUMAN,ROKOK, DAN TEMBAKAU

III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK,GAS, DAN BAHAN BAKAR

IV. SANDANG

V. KESEHATAN

VI. PENDIDIKAN, REKREASI,DAN OLAHRAGA

VII. TRANSPOR, KOMUNIKASI,DAN JASA KEUANGAN

27%26%19%12%6%5%4%

a) Kota Denpasar

Pada triwulan III 2015 laju inflasi Kota Denpasar

mengalami penurunan dari 6,60% (yoy) pada triwulan

II 2015 menjadi 6,27% (yoy) pada triwulan III 2015.

Penurunan terbesar terjadi pada kelompok perumahan,

air dan LGA, yaitu dari 9,34% (yoy) menjadi 7,39%

(yoy) yang didorong oleh penurunan tekanan inflasi

tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga. Sementara

itu, tekanan inflasi kelompok lainnya relatif stabil.

Kelompok yang tercatat mengalami inflasi tertinggi

adalah kelompok bahan makanan (10,31% yoy), seiring

dengan peningkatan demand dan terbatasnya produksi

akibat faktor cuaca. Sementara itu kelompok yang

mencatat inflasi terendah adalah kelompok Makanan

Jadi.

Apabila ditinjau pergerakannya sepanjang triwulan

III tahun 2015, maka 5 komoditas yang memberikan

sumbangan tertinggi terhadap inflasi Kota Denpasar

adalah cabai rawit, beras, Sekolah Menengah Pertama,

angkutan udara dan Sekolah Dasar. Sementara

komoditas yang paling sering mengalami inflasi adalah

beras, cakalang/sisik, susu kental manis, susu untuk

tulang/manula, sawi hijau.

mtm ytd yoy mtm ytd yoy mtm ytd yoy mtm ytd yoy

1 Bahan Makanan -0.09 2.78 2.48 -0,13 0,26 7,65 0.48 0.18 10.43 -1.26 1.94 10.31

2 Makanan Jadi 0.03 5.19 6.45 0,42 0,50 3,73 0.22 1.81 3.79 0.13 1.96 3.03

3 Perumahan, Air, LGA 0.96 4.05 4.98 -0,06 2,61 9,06 0.10 3.89 9.34 0.08 4.24 7.39

4 Sandang 0.15 2.43 2.99 -0,05 0,96 3,50 -0.19 1.25 2.81 1.73 3.77 4.95

5 Kesehatan 0.29 8.18 8.04 0,24 0,66 4,47 0.29 1.97 4.00 0.03 4.19 5.93

6 Pendidikan, Rekreasi, & OR 0.14 4.07 4.08 0,07 0,31 4,27 0.03 0.40 4.10 0.43 4.13 4.41

7 Transportasi & Komunikasi -0.37 1.20 2.00 0,53 -5,00 3,45 -0.13 -3.49 4.58 -0.75 -3.37 4.82

0.21 3.59 4.14 0.14 -0.08 5.88 0.14 0.84 6.60 -0.22 1.90 6.27

Tw I2014

Tw II Tw III2015

UMUM

No. Kelompok Barang Tw III

Komoditas Sumbangan

(qtq) Komoditas Frekuensi*

CABAI RAWIT 0.39 BERAS 3

BERAS 0.28 CAKALANG/SISIK 3

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 0.16 SUSU KENTAL MANIS 3

ANGKUTAN UDARA 0.09 SUSU UNTUK

TULANG/MANULA 3

SEKOLAH DASAR 0.08 SAWI HIJAU 3

Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

Tabel 2.2 Ranking Komoditas Berdasarkan Sumbangan dan Frekuensi Inflasi di Kota DenpasarTriwulan II 2015


*) Threshold > 0,01% (mtm)


51KEKR TW III 2015Perkembangan Inflasi

mtm ytd yoy mtm ytd yoy mtm ytd yoy mtm ytd yoy

1 Bahan Makanan -3.01 0.20 12.35 1,01 -0,90 6,31 -1.05 -0.79 7.02 0.29 2.76 8.62

2 Makanan Jadi 0.13 5.74 12.51 0,23 2,09 14,74 0.15 2.98 12.00 0.11 3.04 8.89

3 Perumahan, Air, LGA 0.34 2.64 7.19 -0,01 2,99 10,86 -0.02 3.19 10.56 0.27 3.63 9.30

4 Sandang -0.13 2.07 6.17 0,73 1,26 6,83 1.64 4.65 8.93 0.45 6.72 9.73

5 Kesehatan 0.27 0.51 0.84 0,00 0,35 1,62 0.00 0.72 1.66 0.34 1.23 1.51

6 Pendidikan, Rekreasi, & OR 0.00 1.73 2.68 -0,14 0,41 9,12 0.04 0.45 8.00 1.25 3.05 3.68

7 Transportasi & Komunikasi 0.90 1.69 11.79 -0,03 -7,36 4,45 0.06 -5.32 5.55 -0.06 -5.24 5.25

UMUM -0.61 2.30 9.56 0.34 0.15 8.99 -0.18 0.81 8.72 0.27 2.17 7.92

Triwulan II Triwulan I Triwulan II Triwulan III

2015No. Kelompok Barang

2014

Komoditas Sumbangan (qtq) Komoditas Frekuensi*

DAGING AYAM RAS 0.26 KANGKUNG 3

BENSIN 0.20 GULA PASIR 3

KANGKUNG 0.15 BENSIN 3

TONGKOL PINDANG 0.09 DAGING AYAM RAS 2

BAWANG MERAH 0.08 CAKALANG/SISIK 2

Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

Tabel 2.4 Ranking Komoditas Berdasarkan Sumbangan dan Frekuensi Inflasi di Kota Singaraja Triwulan II 2015


*) Treshold > 0,005% (mtm)


b) Kota Singaraja

Sejalan dengan pergerakan inflasi Nasional dan

Denpasar, inflasi Kota Singaraja tercatat mengalami

penurunan dari 8,72% (yoy) pada triwulan II 2015

menjadi menjadi 7,92% (yoy). Disparitas inflasi antara

Denpasar dan Singaraja semakin menyempit, yang

tidak lepas dari semakin solidnya upaya pengendalian

inflasi oleh TPID Kota Singaraja.

Berdasarkan kelompoknya, penurunan terjadi pada

kelompok bahan makanan jadi, perumahan, air dan

LGA serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga.

Penurunan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga

yang cukup tinggi, dari 8% (yoy) menjadi 3,68% (yoy)

merupakan dampak dari melandainya tekanan inflasi

akademi (perguruan tinggi). Sementara itu tekanan

inflasi kelompok lainnya masih meningkat.

Apabila ditinjau pergerakannya sepanjang Juli s/d

September tahun 2015, maka 5 komoditas yang

memberikan sumbangan tertinggi terhadap inflasi Kota

Singaraja adalah daging ayam ras, bensin, kangkung,

tongkol pindang, dan bawang merah. Sementara

komoditas yang paling sering mengalami inflasi

adalah kangkung, gula pasir, bensin, daging ayam ras,

cakalang/sisik.

2.3. DISAGREGASI INFLASI

Berdasarkan penyebabnya, penurunan tekanan inflasi

Grafik 2.19 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102013 2014 2015

yoy CORE VOLATILE ADMINISTERED

% yoy% yoy% yoy% yoy

KEKR TW III 2015 Perkembangan Inflasi52

pada triwulan III tahun 2015 disebabkan oleh semua

kelompok baik volatile food, core inflation maupun

administered prices.

a) Volatile Food

Setelah melandai pada triwulan sebelumnya, tekanan

inflasi kelompok volatile food pada triwulan laporan

kembali menurun yang tidak lepas dari sinergitas upaya

pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi

Bali.

Tren penurunan harga buah-buahan, sayur, daging,

dan bumbu-bumbuan masih berlanjut, seiring dengan

terkendalinya kondisi pasokan dan permintaan.

Ditengah melonjaknya permintaan daging sapi pada

momen perayaan Hari Raya Idul Adha, harga komoditas

ini di Provinsi Bali tercatat stabil. Hasil pemantauan

harga di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota

Denpasar maupun Singaraja tercatat tidak terdapat

kenaikan harga sebagai dampak terjaganya suplai.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari luar

Bali, Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kuota

ekspor sapi. Dengan demikian, diharapkan kebutuhan

sapi menjelang Hari Raya dapat dipenuhi, sehingga

dapat menahan laju kenaikan harga.

Namun demikian, laju penurunan harga yang lebih

dalam masih tertahan oleh kenaikan harga sejumlah

komoditas seperti beras, cabai merah dan cabai rawit

akibat kekeringan di sejumlah sentra pertanian di Bali

maupun di daerah lain yang menjadi sumber pasokan

Provinsi Bali.

b) Administered Prices

Inflasi Administered Prices menurun, sehingga berada

jauh dibawah rata-rata historisnya selama 5 tahun

terakhir. Deflasi kelompok administered prices terutama

disumbangkan oleh penurunan harga angkutan

udara, seiring dengan penurunan pertumbuhan arus

penumpang udara.

Penurunan kelompok administered prices juga

merupakan dampak penurunan harga minyak dunia,

yang berpengaruh pada melandainya harga bensin, tarif

listrik dan bahan bakar rumah tangga. PT Pertamina

(Persero) memutuskan untuk menurunkan harga elpiji

non subsidi kemasan 12 kilogram (kg). Untuk wilayah

Bali, harga elpiji 12 kg di level agen turun Rp 6.400/

tabung terhitung sejak Rabu, 16 September 2015.

Dengan perubahan harga tersebut, maka harga jual

elpiji 12 kg di agen berada di kisaran harga Rp133.400/

tabung. Sementara harga di tataran konsumen akan

bervariasi menyesuaikan dengan jarak suplai poin.

Sebelumnya harga elpiji 12 kg di tingkat agen berada di

kisaran Rp139.800/tabung.

c) Core Inflation

Secara fundamental tekanan inflasi kelompok inti

tercatat cukup stabil dan masih berada dalam tren

penurunan. Di tengah bayang-bayang risiko pelemahan

Rupiah pada triwulan III 2015, laju inflasi kelompok inti

cukup stabil didukung oleh masih memadainya sisi

Grafik 2.20 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Grafik 2.21 Perkembangan Indeks Harga Komoditas Non Migas

Sumber : Bank Indonesia, diolah Sumber : Bank Indonesia, diolah


Grafik 2.22 Nilai Penjualan Eceran

Grafik 2.24 Pergerakan Harga Komoditas Pertanian di Kabupaten Karangasem

Grafik 2.23 Ekspektasi KonsumenSumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Sumber : SiGapura, diolah

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

-80-60-40-20020406080100120140

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7

2010 2011 2012 2013 2014 2015

growth (%,mtm) Nilai Penjualan Eceran (Rp Juta)

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Beras Cabe MerahCabe Rawit Bawang Merah

0

50

100

150

200

250

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2010 2011 2012 2013 2014 2015

supply dan terjaganya ekspektasi inflasi.

Interaksi permintaan dan penawaran

Tekanan permintaan dapat direspon dengan baik oleh

sisi penawaran. Hal ini terindikasi dari hasil Survei

Pedagang Eceran Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Bali.

Pergerakan Rupiah

Nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi terhadap dollar

AS seiring dengan penguatan dollar AS terhadap hampir

seluruh mata uang di dunia. Pada September 2015,

secara point to point Rupiah melemah 9,3% dan ditutup

pada level Rp 14.650 per dollar AS pada akhir September

2015. Pelemahan Rupiah pada September 2015 sejalan

dengan mata uang negara peers lainnya, namun jauh

lebih rendah apabila dibandingkan dengan Real Brasil,

Ringgit Malaysia, Lira Turki dan Rand Afrika Selatan.

Ke depan, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai

tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, sehingga

dapat mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi

dan sistem keuangan.

Ekspektasi Inflasi

Ekspektasi inflasi masyarakat Bali, terutama dari sisi

konsumen relatif stabil. Hal ini tercermin pada hasil

Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Bali (grafik 2.23). Namun demikian, ekspektasi

inflasi masyarakat Bali masih relatif tinggi, sehingga

pengendalian ekspektasi inflasi sebagai langkah

antisipatif menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Optimalisasi forum strategis TPID dalam pemeliharaan

ekspektasi inflasi masyarakat dapat menjadi salah satu

alternatif solusi.

2.4. PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON

SAMPEL INFLASI

Pemantauan pergerakan harga di kota-kota nonsampel

inflasi di Bali dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi

Daerah Provinsi Bali melalui Sistem Informasi Harga

Komoditas Pangan Strategis (SiGapura) Provinsi Bali.

Hasil pemantauan harga terhadap 7 komoditas

(penyumbang utama inflasi Bali) di Kabupaten

Karangasem menunjukkan bahwa sepanjang triwulan

III 2015 harga-harga cenderung stabil dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya, dengan penurunan harga

cukup tinggi pada komoditas bawang merah.


Grafik 2.25 Pergerakan Harga Komoditas Peternakan di Kabupaten Karangasem

Grafik 2.26 Pergerakan Harga Komoditas Pertanian di Kabupaten Gianyar

Grafik 2.28 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm)

Grafik 2.27 Pergerakan Harga Komoditas Peternakan di Kabupaten Gianyar

Grafik 2.29 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd

Sumber : SiGapura, diolah

Sumber : SiGapura, diolah Sumber : BPS, diolah

Sumber : SiGapura, diolah Sumber : BPS, diolah

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Daging Babi Daging Ayam

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Beras Cabe Merah Cabe Rawit

Bawang Merah Bawang Putih

-1.5-1

-0.50

0.51

1.52

2.53

3.54

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9

2012 2013 2014 2015

Bali Nasional

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Daging Babi Daging Ayam

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2014 2015

Bali Nasional

Di lain sisi, pergerakan harga komoditas pertanian terpilih

di Kabupaten Gianyar menunjukkan peningkatan,

terutama untuk komoditas cabe merah dan cabai rawit.

Sementara itu, harga komoditas daging di Gianyar

menunjukkan pergerakan yang cukup stabil.

2.5. INFLASI PERDESAAN

Indeks Harga Konsumen Perdesaan (IHKP) dapat

ditunjukkan oleh Indeks Harga Konsumsi Rumah

Tangga Petani yang merupakan komponen dalam

Indeks Harga Yang Dibayar Petani. IHK perdesaan terdiri

dari 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu kelompok

bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok

perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan,

kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta

kelompok transportasi dan komunikasi.

Tekanan inflasi pedesaan Bali yang dihitung dengan

menggunakan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di

sepanjang triwulan III 2015 menunjukkan peningkatan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi

pedesaan pada September 2015 tercatat sebesar 0,52%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang


tercatat sebesar -0,02% (yoy). Tingginya tekanan inflasi

pedesaan disebabkan oleh adanya kenaikan bahan

makanan yang juga terjadi di kota sampel inflasi di Bali.

Hal ini mendorong TPID untuk terus mengintensifkan

pengendalian inflasi, tidak hanya di daerah perkotaan,

namun juga di perdesaan.


BOKS B ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BALI

Upaya menjaga stabilisasi harga barang dan jasa

di daerah sangat ditentukan oleh perencanaan

program kerja yang terstruktur dan terintegrasi

serta harus memiliki keselarasan dengan arah tujuan

pembangunan daerah dan nasional. Dalam kaitan

ini, TPID Provinsi Bali telah menyusun suatu roadmap

pengendalian inflasi daerah yang berisi rencana

pelaksanaan berbagai program kerja dalam upaya

mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil yang

mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional yang

telah ditetapkan, yaitu pada tahun 2015 s.d 2017

sebesar 4% + 1% dan tahun 2018 sebesar 3,5%

+1%.

a. Tujuan Penyusunan Roadmap Pengendalian

Inflasi Daerah

Untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan

tersebut diperlukan suatu roadmap pengendalian

inflasi daerah yang terstruktur dan terintegrasi yang

menjadi komitmen untuk dilaksanakan oleh semua

pemangku kepentingan di daerah. Secara ringkas

dapat dijelaskan bahwa tujuan penyusunan roadmap

pengendalian inflasi, yaitu :

• Sebagai policy guidance agar sinergi kebijakan

efektif

• Action plan bagi semua pihak untuk mencapai

inflasi yang rendah dan stabil baik untuk jangka

pendek maupun jangka menengah

• Pencapaian target inflasi daerah dan nasional

b. Tahapan penyusunan Roadmap pengendalian

inflasi daerah

Penyusunan roadmap pengendalian inflasi daerah

Provinsi Bali dimulai dengan beberapa tahapan yaitu :

• Melakukan identifikasi permasalahan pokok

berbagai permasalahan inflasi dan tantangannya

• Menetapkan langkah-langkah pengendalian

inflasi jangka pendek dan jangka menengah

• Memperoleh dukungan dan peran pemerintah

daerah, SKPD serta Kementerian/Lembaga

terkait.

Identifikasi permasalahan inflasi dan

tantangannya

Dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang telah

ditetapkan tersebut dihadapkan pada tantangan

pengendalian inflasi, baik dari kelompok administered

prices, volatile food, maupun inti.

Berikut ini telah diidentifikasi permasalahan dan

tantangan pengendalian inflasi daerah Provinsi

Bali berdasarkan masing-masing kelompok inflasi

(gabungan dari seluruh komoditas).


Inflasi Pangan Administered Prices Inti

Infrastruktur pertanian dan distribusi yang masih perlu dioptimalkan

Pasokan dipengaruhi oleh adanya keterbatasan beberapa produksi lokal Bali dan mata rantai distribusi yang masih cukup panjang

Perubahan lahan pertanian menjadi lahan komersial (alih fungsi lahan)

Produksi pangan rentan dengan gangguan pasokan (cuaca, iklim dan lain-lain)

Kendala pasokan antar waktu dan konektivitas antar daerah masih kurang

Durabilitas komoditas pangan tertentu (holtikultura) yang tidak tahan lama

Akses pembiayaan petani masih perlu dioptimalkan

Daerah surplus dan defisit pangan belum terkoneksi dengan baik

Ketergantungan transportasi darat pada BBM

Penurunan BBM tidak diikuti oleh penurunan tarif angkutan

Terbatasnya transportasi publik yang disubsidi Pemerintah

Tarif angkutan udara yang mengalami lonjakan pada saat peak season, di mana Bali merupakan daerah tujuan wisata.

Ekspektasi inflasi masih cukup tinggi terhadap peningkatan harga sewa rumah, kontrak rumah dan tukang bukan mandor

Langkah Pengendalian Inflasi Jangka Pendek

dan Menengah

Langkah kebijakan pengendalian inflasi daerah

Provinsi Bali dari sisi waktu pelaksanaan dibagi atas

jangka pendek (2015 / 2016) dan jangka menengah

(2017 / 2018) berdasarkan masing-masing kelompok

inflasi (gabungan seluruh komoditas).



Menjaga ketersediaan/pasokan pangan di pasar dalam jumlah yang memadai,

Mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi dan prognosa pangan pokok serta langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok,

Menambah produksi pangan melalui perluasan area tanam pertanian dan perbaikan irigasi serta penyediaan sarana produksi.

Membuat perda lahan abadi sesuai dengan UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mengutamakan daerah yang memiliki subak paling luas.

Implementasi penerapan UU no. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam hal asuransi bagi petani

Melakukan program Program Urban Farming, Puspasari antara lain melalui penanaman cabe dan komoditas lainnya di pekarangan rumah yang menjadi sumber tekanan inflasi.

Mengembangkan PIHPS untuk mengurangi asymetric information harga pangan di tingkat konsumen.

Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM petani/peternak/nelayan serta dukungan implementasi teknologi tepat guna.

Memperkuat dan memperluas peran Pemerintah dan Bulog dalam rangka melakukan stabilisasi harga pangan.

Melakukan Operasi Pasar/Pasar Murah pada saat terjadi gejolak harga

Melaksanakan Sidak terhadap aktivitas penimbunan pangan dan menindak para pelakunya secara hukum.

Melakukan pemetaan surplus defisit komoditas pangan antar kabupaten dan melakukan perdagangan antar daerah (antar Kabupaten) antara daerah surplus dengan defisit dengan tujuan memperpendek rantai distribusi pangan.

Melakukan antisipasi dampak El Nino pada gejolak harga pangan 2015 dan dampak La Nina pada harga pangan 2016

Menjamin kelancaran arus distribusi pasokan energi di daerah (BBM, Elpiji)

Meningkatkan transparansi dan menjaga konsistensi dalam hal penetapan harga BBM termasuk langkah pengendaliannya terhadap penyesuaian tarif angkutan (antar kota dan dalam kota)

Merumuskan penetapan HET di Kabupaten/Kota

Melaksanakan operasi pasar oleh Pertamina (Elpiji 3 kg) saat terjadi kelangkaan pasokan di daerah

Melaksanakan Sidak/pengawasan terhadap aktivitas peninbunan BBM dan Elpiji dan pengenaan sanksinya

Memantau penetapan kebijakan penetapan tarif angkutan darat/laut/udara di daerah

Memberikan ekpektasi positif ke masyarakat akan kecukupan energi di daerah

Mengarahkan ekspektasi inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil

Meningkatkan penyediaan bahan baku lokal untuk mengurangi impor bahan baku

Kebijakan pengendalian inflasi Daerah Provinsi Bali dalam Jangka Pendek (2015 / 2016)



Mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur pertanian seperti waduk, irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi, dermaga dan pelabuhan.

Memperluas kerjasama perdagangan antar daerah surplus defisit secara intensif yang dilakukan antar provinsi.

Perbaikan pola tanam (menyesuaikan dengan kondisi iklim dan cuaca)

Penanganan pasca panen untuk menjamin pasokan antar waktu (cold storage)

Stabilisasi harga di tingkat Produsen dalam rangka menjamin kontuinitas produksi pangan oleh petani.

Stabilitas harga di tingkat konsumen melalui pembentukan pasar penyeimbang di pasar secara berkesinambungan. Peran ini bisa dilaksanakan oleh Bulog atau PD. Pasar bekerjasama dengan Bulog.

Melanjutkan dan memperluas Program Urban Farming, Puspasari a.l melalui penanaman cabe dan komoditas lainnya di pekarangan rumah yang menjadi sumber tekanan inflasi

Implementasi secara efektif di daerah atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pengembangan dan optimalisasi informasi harga pangan sampai tingkat produsen.

Mereview mekanisme distribusi BBM /LPG di daerah

Mereview mekanisme kebijakan penetapan tarif angkutan di daerah

Meningkatkan jumlah SPBU dan secara merata di seluruh wilayah

Menerapkan sistem harga LPG 3 kg per wilayah

Meningkatkan peran Pemda terhadap penetapan tarif angkutan di daerah

Mengarahkan ekspektasi inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil

Meningkatkan penyediaan bahan baku lokal untuk mengurangi impor bahan baku

Kebijakan pengendalian inflasi Daerah Provinsi Bali dalam Jangka Menengah (2017 sd 2018)



PERBANKAN DANSISTEM PEMBAYARAN

BAB III


3.1. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BANK

UMUM

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Bali pada triwulan

III 2015 masih terjaga dengan sedikit perlambatan

pertumbuhan asset dan sedikit penurunan indikator

fungsi intermediasi. Sementara indikator kualitas kredit

pada periode laporan mencatat perbaikan. Asset bank

umum pada triwulan III 2015 mencapai Rp 92,28 triliun

atau tumbuh sebesar 10,09% (yoy) dan menunjukkan

perlambatan pertumbuhan dibanding pertumbuhan

triwulan sebelumnya (11,34%, yoy). Perlambatan

pertumbuhan asset tersebut didorong oleh perlambatan

pertumbuhan kelompok asset bank umum pemerintah

dan bank umum swasta Di sisi lain, asset bank asing

campuran mengalami peningkatan pertumbuhan

hingga mencapai 25,77% (yoy).

Pada triwulan III 2015 share asset kelompok bank umum

pemerintah dan kelompok bank umum asing mengalami

peningkatan masing-masing sebesar 60,21% dan

2,68%. Sementara itu share asset kelompok bank

umum swasta nasional mengalami penurunan menjadi

sebesar 37,11%. Peningkatan share bank umum

pemerintah yang diiringi oleh penurunan share asset

kelompok bank umum swasta nasional berdampak

pada peningkatan pengaruh bank pemerintah terhadap

kinerja bank umum secara keseluruhan.

I II III IV I II IIIAset 75,053 79,504 83,829 85,782 85,393 88,520 92,288

g Asset (%, yoy) 15.74 16.85 14.54 13.55 13.78 11.34 10.09Kredit Umum 50,329 52,826 55,088 57,209 57,967 59,777 60,972

g Kredit (%, yoy) 21.51 17.99 16.80 16.16 15.18 13.16 10.68 Modal Kerja 19,989 21,292 22,257 22,749 22,941 23,765 24,012 Investasi 11,351 11,898 12,552 13,404 13,626 13,876 14,141 Konsumsi 18,989 19,636 20,279 21,056 21,400 22,137 22,819 Kredit UMKM 20,210 21,611 22,224 22,951 23,879 24,826 25,307 Pangsa Kredit UMKM 40.16 40.91 40.34 40.12 41.19 41.53 41.51

Dana Pihak Ketiga 63,896 66,500 70,536 70,510 72,015 73,580 76,545g DPK (%, yoy) 14.14 14.97 13.29 9.77 12.71 10.65 8.52

Deposito 20,494 21,711 23,531 24,725 26,690 27,514 27,445g Deposito (%, yoy) 23.89 27.93 30.41 25.08 30.24 26.73 16.63

Giro 12,229 13,829 14,110 11,965 12,862 13,709 15,002g Giro%, yoy) 2.76 14.82 5.46 2.15 5.17 -0.87 6.32

Tabungan 31,174 30,960 32,895 33,820 32,463 32,357 34,098g Tabungan(%, yoy) 13.19 7.41 6.68 3.26 4.14 4.51 3.66

NPL (Gross) 0.70 1.66 0.95 0.91 1.34 1.91 1.89LDR 78.77 79.44 78.10 81.14 80.49 81.24 79.66

20152014Indikator Bank Umum

Tabel 3.1 Perkembangan Usaha Bank Umum di Bali(dalam miliar Rp)

Grafik 3.1 Pertumbuhan Tahunan Asset, DPK dan Kredit Grafik 3.2 Komposisi dan Pertumbuhan Asset Menurut Kelompok Bank

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

510152025303540


2014 2015

Nominal Asetgrowth Asetgrowth Kredit (skala kanan)growth DPK Bali

%, yoy Rp Miliar

0

5

10

15

20

25

30

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV I II III2014 2015

Share Bank Pemerintah Share Bank Asing & Campuran

Share Bank Swasta Nasional growth Bank Swasta Nas

growth Bank Asing & Campuran growth Bank PemerintahShare, % %, yoy


3.1.1. Pelaksanaan Fungsi Intermediasi

Fungsi intermediasi bank umum pada triwulan III

2015 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Rasio

Loan to Deposit Ratio (LDR) pada triwulan laporan

ini cukup terjaga, tercatat sebesar 79,66%, sedikit

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

yang sebesar 81,24%. Penurunan tersebut seiring

dengan peningkatan prinsip kehati-hatian perbankan

yang lebih selektif seiring dengan peningkatan resiko

ketidakpastian di dunia usaha sebagai dampak

ketidakpastian global.

Grafik 3.3 Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) Grafik 3.5 Pertumbuhan DPK Menurut Kelompok Bank

Grafik 3.4 Perkembangan LDR menurut Kelompok Bank Grafik 3.6 Pertumbuhan DPK

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


2014 2015

LDR Bank PemerintahLDR Bank Swasta NasionalLDR Bank Asing dan CampuranLDR

%

05

1015202530


2014 2015

%

Bank Swasta Nasional Bank Asing & Campuran

Bank Pemerintah Total Bank Umum

05

1015202530


2014 2015

%

Bank Swasta Nasional Bank Asing & Campuran

Bank Pemerintah Total Bank Umum

-505101520253035

0%

20%

40%

60%

80%

100%


2014 2015

Share Deposito Share TabunganShare Giro Growth GiroGrowth Tabungan Growth Deposito

% %, yoy

Berdasarkan kelompok bank, LDR terbesar pada

kelompok bank umum pemerintah terjaga sebesar

83,11%. Sedangkan pada kelompok bank umum

swasta nasional dan bank umum asing campuran

memiliki LDR lebih rendah dibanding bank umum

pemerintah, yaitu masing-masing sebesar 76,74% dan

38,75%.

3.1.1.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh bank

umum pada triwulan III 2015 mencapai Rp76,54 triliun,

atau tumbuh 8,52% (yoy). Pertumbuhan tersebut

melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

yang sebesar 10,65% (yoy). Perlambatan pertumbuhan

DPK tersebut terjadi pada deposito dan tabungan

seiring dengan kebutuhan uang tunai masyarakat yang

mengalami peningkatan pada kebutuhan hari raya dan

musim liburan sekolah.

DPK jenis tabungan pada triwulan III 2015 tercatat

sebesar Rp34,09 triliun, atau tumbuh sebesar 3,66%

(yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya

yang sebesar 4,51% (yoy). Selain itu, perlambatan

juga terjadi pada pertumbuhan deposito yang tercatat

sebesar 16,63% (yoy) dengan nominal Rp 27,4 triliun,

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang

sebesar 26,73% (yoy). Penurunan tersebut seiring


dengan penurunan suku bunga rata-rata tertimbang

deposito pada triwulan III 2015 yang tercatat sebesar

7,46%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang sebesar 7,64%.

Di sisi lain, Giro yang dihimpun oleh bank umum

di Provinsi Bali pada triwulan III 2015 mengalami

peningkatan. Setelah terkontraksi sebesar -0,87% (yoy)

pada triwulan II 2015, giro tercatat tumbuh sebesar

6,32% (yoy) sehingga mencapai Rp 15 triliun pada

triwulan III 2015.

3.1.1.2. Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit bank umum pada triwulan III 2015

masih melanjutkan tren perlambatan pertumbuhan

seiring dengan peningkatan prinsip kehati-hatian

perbankan ditengah ketidakpastian perekonomian

global yang berdampak pada penurunan kinerja

perekonomian Bali. Selain itu, perlambatan pertumbuhan

kredit Provinsi Bali yang sejalan dengan perlambatan

pertumbuhan kredit nasional ini juga disebabkan oleh

masih berlanjutnya tren peningkatan suku bunga bank.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit

yang disalurkan digunakan sebagai modal kerja dengan

share mencapai 39,38% dari total kredit. Pada triwulan

III 2015, kredit modal kerja tercatat sebesar Rp24

triliun, tumbuh sebesar 7,89% (yoy) lebih rendah dari

pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai

11,62% (yoy). Sementara itu, kredit produktif lainnya

yaitu kredit investasi yang pada triwulan III 2015

mencapai Rp14,1 triliun, memiliki share sebesar

23,19% dari total kredit. Pada triwulan III 2015 kredit

investasi tumbuh sebesar 12,66%(yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan II 2015 yang tumbuh sebesar

16,62% (yoy). Perlambatan tersebut seiring dengan

perlambatan pertumbuhan kinerja investasi swasta di

Provinsi Bali yang masih tumbuh terbatas.

Di sisi lain, kredit konsumsi tumbuh stabil dari 12,73%

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 12,53% (yoy)

dengan nominal sebesar Rp22,81 triliun pada triwulan

III 2015. Stabilnya pertumbuhan kredit konsumsi pada

triwulan III 2015 ini seiring dengan mulai pulihnya daya

beli masyarakat di Provinsi Bali meskipun belum mampu

mendorong peningkatan pertumbuhan total kredit.

Grafik 3.7 Pertumbuhan Kredit Perbankan

Grafik 3.8 Komposisi Kredit

Grafik 3.9 Perkembangan Suku Bunga

0

5

10

15

20

25

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000


2014 2015

Kredit

growth Kredit (skala kanan)

Rp Miliar %, yoy

0

10

20

30

40

0%

20%

40%

60%

80%

100%


2014 2015

%,yoyshare,%

KonsumsiInvestasiModal Kerjagrowth Modal Kerjagrowth Kr. Investasi (skala kanan)growth Kr. Konsumsi (skala kanan)

0.001.002.003.004.005.006.007.008.00

4

6

8

10

12

14

16

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9

2013 2014 2015Spread (rhs) Suku Bunga KreditSB Deposito BI RateSB LPS

% %

Berdasarkan kategori ekonomi yang produktif, sejak

beberapa tahun terakhir sebagian besar kredit yang

disalurkan oleh bank umum di Provinsi Bali terkonsentrasi

kepada kedua kategori yang merepresentasikan

perkembangan pariwisata Provinsi Bali yaitu pelaku

usaha kategori perdagangan besar dan eceran, serta


penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada

periode laporan, kredit kategori perdagangan besar dan

eceran memiliki share sebesar 31,18%. Kredit terbesar

selanjutnya adalah kategori penyediaan akomodasi dan

makan minum dengan share mencapai 10,32%

3.1.2. Non Performing Loan (NPL)

Rasio kredit bermasalah atau biasa dikenal dengan Non

Performing Loan Provinsi Bali masih terjaga di bawah

5%. NPL pada triwulan III 2015 yang tercatat sebesar

1,89% menunjukkan perbaikan jika dibandingkan

triwulan sebelumnya yang sebesar 1,91%.

I II III IV I II IIIPerdagangan Besar dan Eceran 14,736 15,865 16,574 17,460 17,966 18,747 19,008Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,614 5,825 5,969 6,252 6,515 6,439 6,295Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan 1,689 1,616 1,678 1,779 1,775 1,789 1,851Indust ri Pengolahan 1,619 1,669 1,886 1,935 1,838 1,813 1,807Perantara Keuangan 2,227 2,130 2,140 2,185 2,168 2,262 2,367Jasa Kemasyarakatan 1,330 1,475 1,692 1,452 1,310 1,345 1,310Konst ruksi 1,825 2,090 2,206 2,230 2,167 2,282 2,333Pertanian 948 1,011 1,075 1,146 1,219 1,286 1,346Lainnya 20,342 21,145 21,868 22,768 23,008 23,813 24,655

Sektor Ekonomi2014 2015

Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Menurut Kategori(dalam miliar Rp)

Grafik 3.10 Perkembangan NPL Kredit

Grafik 3.11 NPL Berdasarkan Kelompok Bank

0.00

2.00

4.00

6.00


2014 2015

NPL,% NPL Total Kredit

NPL Kredit Modal Kerja

NPL Kredit Investasi

NPL Kredit Konsumsi

0

1

1

2

2

3


2014 2015

Bank PemerintahNPL TotalBank Asing & CampuranBank Swasta Nasional

NPL, %

Berdasarkan jenis penggunaannya, penurunan NPL

tersebut bersumber dari penurunan NPL kredit investasi

dari sebesar 3,95% pada triwulan II 2015 menjadi

sebesar 3,19% pada triwulan III 2015. Sementara itu,

rasio NPL kredit modal kerja sebesar 2,34% dan NPL

kredit konsumsi terjaga sebesar 0,60% pada triwulan

III 2015.

3.2. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN

RAKYAT (BPR)

Sejalan dengan perkembangan bank umum, kinerja

BPR pada triwulan III 2015 masih terjaga. Asset BPR

pada triwulan III 2015 tumbuh mencapai 20,82%(yoy),

sedikit lebih rendah dari triwulan II 2015 yang mencapai

21,22% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan

perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit dan DPK.

Namun demikian, perlambatan pertumbuhan tersebut

masih diiringi dengan peningkatan kualitas kredit. NPL

BPR mengalami perbaikan dengan penurunan NPL dari

sebesar 3,10% pada triwulan sebelumnya menjadi

sebesar 3,03% pada triwulan III 2015. Kondisi tersebut

didukung oleh masih terjaganya fungsi intermediasi BPR

dengan LDR sebesar 80,54% pada triwulan III 2015.

Pertumbuhan penyaluran kredit BPR pada triwulan III

2015 mengalami perlambatan yaitu dari 18,77% pada

triwulan sebelumnya menjadi 16,81% dengan nominal

Rp7,95 triliun. Secara klasifikasi jenis penggunaan,

kredit yang disalurkan oleh BPR didominasi oleh kredit

produktif yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi

dengan porsi masing-masing sebesar 51,03% dan

12,38% dari total kredit, sedangkan kredit konsumsi

mencapai 36,58%.


Indikator BPR 2014 2015


Aset 7,982

8,250

8,719

9,380

9,604

10,001

10,534

g Asset (%, yoy) 23.89 18.98 17.57 21.80 20.31 21.22 20.82

Kredit Umum 6,257 6,520 6,808 7,120 7,328 7,744 7,952

g Kredit (%, yoy) 25.67 21.61 19.09 19.85 17.11 18.77 16.81

Modal Kerja 3,224 3,330 3,466 3,607 3,710 3,919 4,058

Investasi 699 743 818 869 908 968 985

Konsumsi 2,334 2,447 2,524 2,643 2,710 2,857 2,909

Dana Pihak Ketiga 5,194 5,265 5,501 5,905 6,053 6,248 6,478

g DPK (%, yoy) 24.53 18.73 16.37 19.09 16.53 18.67 17.76

Deposito 3,520 3,510 3,515 3,774 4,039 4,444 4,644

g Deposito (%, yoy) 23.29 18.95 10.62 12.65 14.74 26.58 32.11

Tabungan 1,675 1,755 1,985 2,131 2,015 1,805 1,834

g Tabungan(%, yoy) 27.23 18.28 28.18 32.50 20.30 2.83 -7.64

NPL (Gross) 2.56 2.97 2.68 2.37 3.31 3.10 3.03

LDR 82.57 82.71 84.13 78.96 80.11 81.67 80.54

Tabel 3.3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali(dalam miliar Rp)

Grafik 3.12 Pertumbuhan Asset, Kredit dan DPK Grafik 3.13 Loan to Deposit Ratio (LDR)

0

5

10

15

20

25

30

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000


2014 2015

%Miliar Rupiah Aset Growth Aset

Growth DPK Growth Kredit

70

75

80

85

90


2014 2015

%

Disisi lain, penghimpunan dana dari masyarakat pada

triwulan III 2015 oleh BPR tercatat sebesar Rp6,47

triliun atau tumbuh sebesar 17,76% (yoy), menurun

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,67%

(yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK tersebut

disebabkan kontraksi pertumbuhan tabungan

pada triwulan III 2015 mencapai -7,64% (yoy), dari

pertumbuhan sebesar 2,83% (yoy) pada triwulan

II 2015 seiring dengan meningkatnya konsumsi

masyarakat untuk kebutuhan hari raya. Di sisi lain,

pertumbuhan deposito BPR pada triwulan III 2015

mengalami peningkatan mencapai 32,11% (yoy), jauh

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang


3.3. PERKEMBANGAN PERBANKAN

KABUPATEN/KOTA

Secara spasial, perkembangan industri perbankan dan

kondisi financial inclusion di Provinsi Bali masih belum

merata dan terkonsentrasi di Bali Selatan. Hal ini tidak

terlepas dari masih terjadinya disparitas ekonomi antar

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Perkembangan terakhir akan persebaran ketersediaan

layanan perbankan di Provinsi Bali masih didominasi

oleh kuatnya peranan Kota Denpasar dan Kabupaten

Badung. Dari sisi ekonomi, perkembangan tersebut turut

berdampak pada ketidakseimbangan jasa pelayanan

keuangan inklusif yang dilakukan perbankan di Bali.


Salah satunya terlihat pada jumlah kantor bank yang

di Kota Denpasar mencapai 299 kantor, sedangkan di

Kabupaten Bangli hanya terdapat mencapai 25 kantor

bank. Sama halnya dengan ketersediaan layanan ATM

yang di Kota Denpasar mencapai 1053 sedangkan

di Bangli hanya tersedia 26 ATM. Kondisi tersebut

merupakan kondisi umum ketika bank follows the trade

di mana pusat perkembangan perekonomian Provinsi

Bali terkonsentrasi di Bali Selatan.

Kondisi serupa juga terlihat dari persebaran DPK

dan kredit per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada

September 2015 dimana Kabupaten Badung dan

Denpasar masih menjadi Kabupaten/Kota yang

mendominasi penyerapan kredit ataupun DPK di sistem

keuangan Provinsi Bali. Di sisi lain, kebutuhan akan

peran perbankan dalam perekonomian daerah-daerah

yang minim sumber pendanaan cukup besar, terlihat

dari hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali

Grafik 3.14 Jumlah Kantor Bank per 1.000Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

0.18

0.19

0.31

0.57

0.36

0.26

0.15

0.16

0.46

0.00 0.20 0.40 0.60

Kab. Buleleng

Kab. Jembrana

Kab. Tabanan

Kab. Badung

Kab. Gianyar

Kab. Klungkung

Kab. Bangli

Kab. Karangasem

Kota Denpasar

Grafik 3.15 Penyebaran Kantor Bank di Provinsi Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

85

39

105

253

134

35

25

48

299

0 100 200 300 400

Kab. Buleleng

Kab. Jembrana

Kab. Tabanan

Kab. Badung

Kab. Gianyar

Kab. Klungkung

Kab. Bangli

Kab. Karangasem

Kota Denpasar

Grafik 3.16 Jumlah ATM per 1.000 Penduduk Dewasa

Grafik 3.17 Penyebaran ATM di Provinsi Bali

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

0.280.15

0.372.15

0.790.35

0.160.24

1.63

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Kab. BulelengKab. JembranaKab. Tabanan

Kab. BadungKab. Gianyar

Kab. KlungkungKab. Bangli

Kab. KarangasemKota Denpasar

13030

126959

29547

2671

1053

0 200 400 600 800 1000 1200

Kab. BulelengKab. JembranaKab. Tabanan

Kab. BadungKab. Gianyar

Kab. KlungkungKab. Bangli

Kab. KarangasemKota Denpasar

memiliki LDR lebih dari 100% seperti salah satunya di

daerah Kabupaten Bangli yang memiliki Loan to Deposit

Ratio (LDR) mencapai 177%.


BulelengDPK : Rp 3,2 T

KREDIT : Rp 6,05 T

TabananDPK : Rp 2,1 T

KREDIT : Rp 5,54 T

BadungDPK : Rp 12,6 T

KREDIT : Rp 21,9 T

KarangasemDPK : Rp 1,56 T

KREDIT : Rp 2,55 T

BangliDPK : Rp 0,9 T

KREDIT : Rp 1,6T

GianyarDPK : Rp 2,7 T

KREDIT : Rp 5,6 TDenpasar

DPK : Rp 51TKREDIT : Rp 30,8 T

KlungkungDPK : Rp 1,15 T

KREDIT : Rp 1,53 T

JembranaDPK : Rp 1,1 T

KREDIT : Rp 2,2 T

Indikator 2014 2015


Inflow (Rp Miliar) 3,331 2,607 3,269 2,392 4,086 2,810 3,669

Outflow (Rp Miliar) 2,382 2,669 4,422 3,630 2,089 3,464 4,899

Net Inflow/(Outflow) 949 (62) (1,153) (1,238) 1,996 (654) (1,230)

Penukaran (Rp Juta) 84 81 94 93 64 16 17 Temuan Uang Palsu (lembar) 1,155 1,001 986 1,591 1,477 882 1,013

Tabel 3.4 Perkembangan Rekening DPK dan Kredit per Kabupaten di Bali September 2015

Tabel 3.5 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali

3.4. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

3.4.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran

Tunai

3.4.1.1. Perkembangan Aliran Masuk (Inflow) dan

Keluar (Outflow) serta Kegiatan

Penukaran

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, aliran

uang kartal pada triwulan III 2015 menunjukkan

berlanjutnya tren net outflow. Kondisi tersebut seiring

dengan peningkatan kebutuhan uang untuk transaksi

seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian.

Kondisi net outflow tersebut juga didorong oleh

peningkatan realisasi APBD pemerintah seiring dengan

peningkatan belanja langsung.

Outflow yang tercatat oleh Bank Indonesia pada triwulan

laporan adalah sebesar Rp 4,8 triliun meningkat sebesar

41,40% (qtq) dari triwulan sebelumnya. Dengan

demikian posisi aliran uang kartal pada periode laporan

tercatat sebesar Rp1,23 triliun (net outflow)

Grafik 3.18 Perkembangan Uang Kartal di Bali Grafik 3.19 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling (2,000)

(1,000)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

I II III IV I II III IV I II III2013 2014 2015

Net Inflow/(Outflow) Inflow Outflow

Miliar Rp

0

5

10

15

20

25

30

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000


Nominal Kas Keliling Frekuensi (skala kanan)

Juta Rp Frekuensi


3.4.1.2. Penyediaan Uang Layak Edar

Bank Indonesia terus berkomitmen dalam

meningkatkan kualitas uang layak edar di masyarakat

(clean money policy), dengan menarik uang lusuh/rusak

dari aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia (inflow).

Penyediaan uang layak edar tersebut dilakukan dengan

kegiatan penukaran uang dan kegiatan kas keliling. Di

Provinsi Bali, kegiatan kas keliling dilakukan hingga ke

Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) yang merupakan

salah satu daerah terluar di Provinsi Bali.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan uang kartal

yang layak edar dan pecahan yang tepat Bank Indonesia

melakukan kegiatan penukaran uang dan perkasan.

Kegiatan penukaran selain dilakukan melalui kegiatan

kas keliling. Frekuensi layanan kas keliling pada triwulan

III 2015 mencapai 20 kali.

Jumlah uang palsu yang teridentifikasi pada triwulan III

2015 sebanyak 1013 lembar, meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang sebesar 882 lembar.

Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah oleh Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus dilakukan

kepada masyarakat umum dan pelaku usaha di Bali

untuk meminimalisir peredaran uang palsu. Di samping

itu, Bank Indonesia senantiasa mengintensifkan

kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menekan

peredaran uang palsu.

3.4.2. Perkembangan Transaksi Pembayaran

Nontunai

3.4.2.1. Perkembangan Kliring

Seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian,

aktivitas transaksi nontunai menunjukkan peningkatan

baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Pada

triwulan III 2015 jumlah nominal perputaran kliring

mencapai Rp14 triliun, meningkat sebesar 38,69%

(qtq). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah transaksi

kliring pada triwulan III 2015 juga menunjukkan

peningkatan sebesar 37,75% (qtq).

Pada triwulan III 2015 jumlah tolakan cek/bilyet giro

kosong tercatat sebesar 8,4 ribu lembar dengan nominal

sebesar Rp343 miliar. Jumlah lembar tolakan tersebut

mengalami peningkatan sebesar 5,26%(qtq) dibanding

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,95 ribu

lembar. Lembar tolakan tersebut mencapai 1,49% dari

total lembar kliring yang ditransaksikan pada triwulan

III 2015. Sedangkan secara nominal, tolakan cek/bilyet

giro kosong mengalami penurunan mencapai -3,1%

(qtq). Nominal tolakan tersebut mencapai 2,45% dari

keseluruhan nominal transaksi kliring triwulan III 2015.

Indikator 2014 2015


PERPUTARAN KLIRING

Lembar (ribu) 543 540 553 574 551 408 562

Nominal Kliring (Rp Miliar) 12,853 12,833 13,753 14,507 13,548 10,096 14,002 - Rata-rata lembar per hari (ribu lembar) 8.91 9.47 9.06 9.11 8.89 6.69 9.37

- Rata-rata nominal per hari (Rp miliar) 211 225 225 230 219 166 233

TOLAKAN CEK/BG KOSONG

Lembar (ribu) 8.06 9.09 8.56 7.60 8.05 7.95 8.4 Nominal Cek/BG Kosong (Rp miliar) 321 314 522 640 356 354 343

- Rata-rata lembar per hari (ribu lembar) 0.13 0.16 0.14 0.12 0.13 0.13 0.14

- Rata-rata nominal per hari (Rp miliar rupiah) 5.26 5.51 8.56 10.15 5.74 5.80 5.72

Tabel 3.6 Perkembangan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong


Indikator 2014 2015


RTGS dari Bali

Nilai transaksi (Rp Miliar) 42,024 31,878 29,728 35,585 35,129 34,327 25,721

Jumlah transaksi 20,507 20,973 19,634 23,192 12,945 13,254 12,100

RTGS ke Bali

Nilai Transaksi (Rp Miliar) 19,201 17,724 15,355 18,166 15,608 17,304 15,727

Jumlah Transaksi 19,855 20,268 18,642 21,460 14,002 14,337 12,775

RTGS Antara

Nilai Transaksi (Rp Miliar) 3,866 4,281 4,840 6,219 4,076 5,226 4,713

Jumlah Transaksi 4,631 4,677 4,260 5,197 3,468 3,618 3,192

Tabel 3.7 Perkembangan Transaksi RTGS

Grafik 3.20 Perkembangan Kliring Grafik 3.22 Perkembangan Transaksi RTGS dari Bali

Grafik 3.21 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong Grafik 3.23 Perkembangan Transaksi RTGS ke Bali

0100200300400500600700800

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,000


2013 2014 2015Nominal Kliring Lembar

Miliar Rp Ribu Lembar

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000


Nilai Transaksi (Miliar Rp) Jumlah Transaksi

Miliar Rp Volume

0

2

4

6

8

10

0100200300400500600700


2013 2014 2015

Nominal Cek/BG Kosong Lembar (skala kanan)

Miliar Rp Ribu Lembar

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000


Nilai Transaksi (Miliar Rp)

Jumlah Transaksi

Miliar Rp Volume

3.4.2.2. Perkembangan Real Time Gross

Settlement (RTGS)

Transaksi nontunai RTGS pada triwulan III 2015

menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan

sebelumnya. Transaksi RTGS dari Bali mencapai Rp25,72

triliun atau turun -4,18% (qtq). Sejalan dengan

penurunan tersebut, nilai transaksi RTGS ke Bali turut

mengalami penurunan mencapai Rp15,7 triliun. Sama

halnya dengan transaksi RTGS yang terjadi di dalam

Provinsi Bali juga mengalami penurunan dari Rp 5,26

triliun menjadi sebesar Rp 4,7 triliun.


“PENTINGNYA STABILITAS SISTEM KEUANGAN”Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai

satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah

tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan

nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta

kestabilan terhadap mata uang negara lain. Dalam

mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung

oleh tiga bidang tugas antara lain; Menetapkan

dan Melaksanakan Kebijakan Moneter, Mengatur

dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran, serta

Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam seri periode kali

ini, kami akan menyajikan pemahaman singkat

terkait pentingnya stabilitas sistem keuangan.

Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi

yang memungkinkan sistem keuangan nasional

untuk berfungsi secara efektif dan efisien serta

mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan

eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau

pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan

dan stabilitas perekonomian nasional (PBI No.16/11/

PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan

Makroprudensial). Dengan terjaganya stabilitas

sistem keuangan, suatu negara diharapkan mampu

bertahan (resilience) dari shocks risiko sistemik

yang terjadi baik di lingkungan eksternal maupun

domestik sehingga dapat terhindar dari krisis. Krisis

Asia 1997/1998 dan krisis global 2008 memberikan

pelajaran bahwa biaya dari penanganan krisis

sangat mahal (biaya pemulihan krisis 1997 – 1998

di Indonesia adalah sebesar 51% dari PDB). Selain

itu, jangka waktu pemulihan kondisi perekonomian

tersebut juga sulit untuk diprediksi.

Mengingat pentingnya stabilitas sistem keuangan,

diperlukan pengawasan secara makroprudensial

maupun mikroprudensial. Berdasarkan UU No.21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

Bank Indonesia (BI) bersama dengan Kementerian

Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara bersama

– sama di dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem

Keuangan (FKSSK) berwenang untuk menjaga

stabilitas sistem keuangan. Dalam pasal 7 (tujuh)

dijelaskan bahwa pengaturan dan pengawasan

mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-

hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup

pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang

menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup

pengaturan dan pengawasan makroprudensial,

yakni pengaturan dan pengawasan selain yang

diatur dalam pasal dimaksud, merupakan tugas dan

wewenang Bank Indonesia.

Apakah yang disebut dengan sistem keuangan?

Sistem keuangan merupakan kumpulan institusi

dan pasar yang mana terdapat interaksi di dalamnya

dengan tujuan mobilisasi dana dari surplus unit (pihak

yang kelebihan dana) ke defisit unit (pihak yang

kekurangan dana), dengan menggunakan instrumen

keuangan.

Sistem Keuangan terdiri atas lembaga keuangan,

pasar keuangan, serta perusahaan non keuangan

dan rumah tangga yang saling beinteraksi dalam

pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan

perekonomian yang didukung oleh suatu infrastruktur

keuangan seperti sistem pembayaran, kliring efek, dan

deposit insurance. Secara umum, institusi keuangan,

dalam hal ini financial intermediaries, dapat dibagi

SERI KEBANKSENTRALAN


menjadi dua yaitu depository institution dan non-

depository institution. Depository Financial Institution

merupakan institusi yang menerima simpanan dari

surplus unit dan menyediakan kredit kepada deficits

unit melalui re-package jasa/instrumen yang tersedia

(contoh: perbankan). Sedangkan Non-Depository

Institution memperoleh dana dari sumber selain

deposits (contoh: perusahaan pembiayaan, asuransi,

securities firm, dana pensiun, dan lain sebagainya).

Tanpa adanya institusi keuangan, information cost

dan transaction cost dari transaksi pasar keuangan

dapat menjadi sangat mahal.

Pengawasan Makroprudensial

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan

untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia

agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara

menyeluruh maupun individual, dan mampu

memelihara kepentingan masyarakat dengan baik

serta bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Setelah terbitnya UU No.21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan perbankan

dan otoritas pengaturan telah dipindah dari Bank

Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan

(OJK). Berdasarkan PBI No. 16/11/PBI/2014 tanggal

1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan

Makroprudensial, pengaturan dan pengawasan

makroprudensial difokuskan pada mencegah dan

Sumber: Frederic S. Mishkin – The Economics of Money, Banking and Financial Markets

mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi

intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan

meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses

keuangan.

Ruang lingkup kebijakan makroprudensial adalah

pengaturan makroprudensial, pengawasan

makroprudensial, dan pengaturan dan

pengembangan akses keuangan. Adapun instrumen

pengaturan makroprudensial antara lain adalah:

1. Memperkuat ketahanan permodalan dan

mencegah leverage yang berlebihan

2. Mengelola fungsi intermediasi dan

mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas,

risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta

risiko lainnya yang berpotensi menjadi risiko

sistemik

3. Membatasi konsentrasi eksposur (exposure

concentration)

4. Memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan

5. Meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan

akses keuangan

Sedangkan untuk pengawasan makroprudensial

terdiri dari:

1. Pemantauan perkembangan kondisi sistem

keuangan

2. Identifikasi dan analisis risiko sistem keuangan

3. Penilaian risiko sistem keuangan


4. Penyampaian sinyal risiko sistemik

Bank Indonesia melakukan pengawasan

makroprudensial melalui surveilans sistem keuangan

dan melakukan pemeriksaan terhadap systemically

important bank dan/atau bank lainnya yang memiliki

common exposure yang berpotensi memberikan

dampak sistemik dan lembaga lainnya yang memiliki

keterkaitan dengan bank jika diperlukan untuk

meyakini risiko sistemik yang bersumber dari kegiatan

usaha bank.

Terkait dengan pengaturan dan pengembangan akses

keuangan, ruang lingkup kebijakan makroprudensial

adalah (i) kebijakan keuangan inklusif dan (ii) kebijakan

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

melalui perbankan sebagai objek pengaturan dan

pengembangan akses keuangan.

Bank Indonesia mengawasi adanya gejala risiko

sistemik yang mungkin pemicunya ditimbulkan oleh

permasalahan di suatu elemen sistem keuangan/

beberapa elemen sistem keuangan atau kondisi

makroekonomi. Berdasarkan PBI No.16/11/

PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan

Makroprudensial, Risiko Sistemik adalah potensi

instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan

yang menular (contagion) pada sebagian atau

seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor

ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity),

keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan

(interconnectedness), serta kecenderungan perilaku

yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan

untuk mengikuti siklus perekonomian (procyclicality).

Parameter dan indikator analisis risiko sistemik

ditinjau dari berbagai aspek seperti risiko kredit,

risiko likuiditas, risiko pasar, efisiensi, resiliensi, risiko

konsentrasi, excessive lending growth, dan leverage.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk

menganalisa risiko sistemik adalah sebagai berikut:

Risiko Kredit Risiko Likuiditas Risiko Pasar Efisiensi

- Pertumbuhan kredit - Komposisi portofolio - Konsentrasi exposure

dan counterparty - Kualitas penyediaan

dana secara total maupun per karakteristik kecukupan pencadangan

- Debt service ratio

- Funding concentration - Kecukupan alat likuid - LDR

- PDN - Sensitivity SSB fixed

rate - Marked to Market

SUN - Net interest income

- Return on assset (ROA)

- Rasio net interest margin (NIM)

- BOPO - Cost to income ratio - Overhead cost to

operational cost

Resiliensi Excessive Lending Growth

Risiko Konsentrasi Leverage

- CAR - Pertumbuhan

Modal/Pertumbuhan ATMR

- Modal inti/ATMR - Modal inti/Total Aset - Pertumbuhan modal

inti/Total Aset

- Credit growth - Credit to GDP - Sectoral credit growth

- Rasio Debitur Inti - Rasio Kredit per

Sektor Ekonomi - Rasio KPR dan KKB

- Levarage Ratio - Debt to Equity Ratio

Korporasi - Debt to Income Ratio


Melalui pengawasan perbankan baik secara

makroprudensial maupun mikroprudensial, early

warning indicators akan suatu sistem keuangan

diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga

krisis dapat dihindari dan diminimalkan. Dengan

sinergi serta koordinasi antara Bank Sentral, Otoritas

Jasa Keuangan, dan Pemerintah serta Lembaga

terkait, diharapkan stabilitas makroprudensial dapat

tercapai.


BOKS C KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai

negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Rupiah

sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang

harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat

Indonesia. Rupiah merupakan alat pembayaran

yang sah sehingga wajib digunakan dalam kegiatan

perekonomian di wilayah NKRI guna mewujudkan

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun landasan utama penerbitan ketentuan

kewajiban penggunaan Rupiah adalah sebagai

berikut:

Dalam UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,

beberapa pasal terkait kewajiban penggunaan

Rupiah adalah sebagai berikut:

• Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat (1)

UU Mata Uang)

• Setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam

transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI.

• Pengecualian Kewajiban Penggunaan Rupiah

(Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang)

Kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku

bagi:

1. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan

APBN;

2. penerimaan atau pemberian hibah dari atau

Dimensi Hukum Dimensi Ekonomi Dimensi Kebangsaan

- UU No.7 tahun 2011

tentang Mata Uang

- UU Bank Indonesia

- Peraturan Lainnya

Mengurangi tekanan demand

valas di pasar domestik

Rupiah yang berdaulat dan

memiliki martabat serta dapat

mendukung stabilitas nilai tukar

Rupiah

Tabel 1. Landasan Kewajiban Penggunaan Rupiah

ke luar negeri;

3. transaksi perdagangan internasional;

4. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing;

atau

5. transaksi pembiayaan internasional.

• Larangan Menolak Rupiah (Pasal 23 UU Mata

Uang)

Setiap pihak dilarang untuk menolak untuk

menerima Rupiah kecuali terdapat keraguan atas

keaslian Rupiah atau pembayaran kewajiban

tersebut telah diperjanjikan secara tertulis dalam

valuta asing.

Selanjutnya, Kewajiban Penggunaan Rupiah tersebut

kembali dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia

(PBI) No.17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015

tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah

NKRI dengan beberapa point penting sebagai berikut:

• Kewajiban penggunaan Rupiah berlaku untuk

transaksi tunai dan non tunai.

• Bank Indonesia berwenang untuk meminta

laporan, keterangan, dan/atau data kepada

setiap pihak yang terkait pelaksanaan kewajiban

penggunaan Rupiah dan Bank Indonesia

melakukan pengawasan terhadap kepatuhan


setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban

penggunaan Rupiah.

• Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban

penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai,

dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur

dalam UU Mata Uang (kurungan maksimal

1 Tahun dan denda maksimal Rp200 juta).

Untuk pelanggaran kewajiban penggunaan

Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank

Indonesia berwenang mengenakan sanksi

administratif berupa teguran tertulis, denda,

dan/atau larangan untuk ikut dalam lalu lintas

pembayaran. Sedangkan terhadap pelanggaran

kewajiban kuotasi dalam Rupiah dan kewajiban

penyampaian laporan dikenakan sanksi

adminstratif berupa teguran tertulis.

• Adapun perjanjian tertulis untuk transaksi

non tunai yang disusun dalam valuta asing

selain transaksi yang dikecualikan, atau proyek

infrastruktur strategis dan telah mendapatkan

persetujuan BI yang dibuat sebelum tanggal

1 Juli 2015, tetap berlaku sampai berakhirnya

perjanjian tersebut.

Dalam rangka mendukung ketentuan tersebut, KPwBI

Provinsi Bali terus melakukan kegiatan sosialisasi dan

edukasi ke berbagai pihak, diantaranya sosialisasi

kepada:

• Asosiasi pelaku usaha (pariwisata, travel agent,

cargo, dll);

• Hotel dan restoran;

• Media dan humas Pemerintah Daerah;

• Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)

Bukan Bank;

• Travel agent;

• Sekolah internasional;

• Butik/kios di Bandara I Gusti Ngurah Rai; dan

• Pelaku usaha lainnya.

Grafik 1. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kewajiban Rupiah kepada Stakeholders


Selain melakukan sosialisasi dan edukasi, KPwBI

Provinsi Bali juga menyebarkan leaflet Kewajiban

Penggunaan Rupiah dan KUPVA Bukan Bank Berizin

(Authorized Money Changer) di Bandara I Gusti

Ngurah Rai kepada para wisatawan mancanegara

yang berkunjung ke Bali. Leaflet Kewajiban

Penggunaan Uang Rupiah di NKRI berisi informasi

terkait Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015

tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah

NKRI. Beberapa poin penting dalam PBI tersebut

diantaranya mengenai kewajiban penggunaan

Rupiah baik dalam transaksi tunai maupun non

tunai, pengecualian dalam peraturan tersebut,

kewajiban pencantuman harga dalam Rupiah, serta

sanksi/denda yang dikenakan. Adapun titik utama

penyebaran leaflet adalah di Terminal Kedatangan

Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Terkait dengan pengawasan kepatuhan terhadap

peraturan tersebut, sesuai Pasal 13 PBI No.17/3/

PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban

Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, Bank Indonesia

berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap

kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan

kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban

pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam

Rupiah. Dalam melakukan pengawasan tersebut,

Bank Indonesia menempuh berbagai cara antara lain

Grafik 2. Leaflet Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI

sebagai berikut:

• Meminta laporan, keterangan, data, dan/atau

dokumen pendukung, dengan atau tanpa

melibatkan instansi tertentu;

• Melakukan pengawasan langsung terhadap setiap

pihak; dan/atau

• Menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian

dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan

setiap pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPwBI Provinsi

Bali bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Bali telah

melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah

pariwisata di Provinsi Bali, diantaranya pengawasan

langsung ke wilayah Seminyak, Kuta, Amed, Tulamben,

Benoa, Canggu, dan berbagai daerah pariwisata

lainnya.



KEUANGANPEMERINTAH

BAB IV


4.1 ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH

PROVINSI BALI

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Bali hingga

triwulan III 2015 tercatat mencapai Rp 3,56 triliun

atau sebesar 77,44% dari target pendapatan. Capaian

ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang

sama tahun sebelumnya, yang tercatat mencapai

83,90%. Penurunan tersebut terutama disebabkan

oleh terbatasnya realisasi di pos Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Sementara realisasi komponen lainnya

dalam anggaran pendapatan Pemerintah Bali relatif

stabil dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya.

Realisasi pos Pendapatan Asli Daerah pada triwulan

III tahun 2015 tercatat baru mencapai 76,88%,

jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode

yang sama pada tahun 2014 yang sebesar 92,46%.

Berdasarkan komponen PAD, penurunan persentase

realisasi terhadap target terjadi di semua komponen

pembentuknya, baik di Pendapatan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil PMD dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD

yang sah. Terbatasnya realisasi PAD tersebut terjadi

seiring dengan perlambatan kinerja perekonomian

Bali pada beberapa triwulan terakhir, yang terutama

berdampak pada penurunan retribusi daerah.

Penurunan tingkat realisasi PAD pada periode berjalan

juga merupakan dampak dari penurunan suku bunga

simpanan (giro) pemerintah di perbankan.

Sementara itu, pos Dana Perimbangan mengalami

peningkatan dari 70,51% pada triwulan III tahun 2014

menjadi 81,04%, terutama didorong oleh komponen

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah terealisasi

sebesar 80,06% dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang

sudah terealisasi sebesar 83,33% pada triwulan III 2015.

Meskipun realisasi pendapatan relatif terbatas, dari sisi

kemandirian fiskal, kemampuan Pemerintah Provinsi

Bali dalam membiayai anggarannya cukup baik,

sebagaimana tercermin dari rasio PAD terhadap total

anggaran pada tahun 2015 yang sebesar 61,19%.

Porsi PAD yang jauh lebih besar dibandingkan dengan

porsi Dana Perimbangan sebesar 23,29% dan lain-lain

pendapatan yang sah sebesar 15,51%.

4.2 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH

PROVINSI BALI

Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Bali pada

tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 4,99 triliun yang

dialokasikan dalam dua bagian, yaitu belanja tidak

langsung yang sifatnya rutin dengan porsi 69,41%

dan belanja langsung dengan porsi 30,59%. Alokasi

belanja modal lebih besar dibandingkan dengan tahun

2014, tercermin dari rasio belanja modal terhadap

total belanja yang sebesar 10,72% atau lebih besar

dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,73%.

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Bali pada triwulan

III 2015 masih sedikit lebih rendah dibandingkan

dengan tahun 2014 secara persentase. Persentase

realisasi belanja daerah Provinsi Bali terhadap pagunya

di triwulan III 2015 tercatat sebesar 52,9%, atau

sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya yang mencapai 55,94%. Meskipun

demikian, secara nominal terjadi peningkatan realisasi

belanja pemerintah dari Rp 2,51 triliun pada triwulan

III tahun 2014 menjadi Rp 2,63 triliun pada triwulan III

tahun 2015.

Realisasi belanja tidak langsung pada triwulan III 2015

tercatat sebesar Rp 1,83 triliun atau 52,96% terhadap

pagu. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar

60,65%. Berdasarkan komponen pembentuknya,

penurunan persentase realisasi terhadap pagu terutama

terjadi pada komponen Belanja Subsidi dan Belanja

Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota/Desa yang

tercatat masing-masing sebesar 0% dan 45,29%

atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 40%

dan 66,63%.

Sementara itu realisasi belanja langsung pada


triwulan laporan tercatat sebesar 52,77%, lebih tinggi

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

yang sebesar 45,83%. Berdasarkan komponen

pembentuknya, kenaikan tingkat realisasi belanja

langsung terutama didorong oleh peningkatan realisasi

belanja modal yang tercatat sebesar 48,42%, lebih

tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya yang tercatat sebesar 25,37%.

Perbandingan antar tahun menunjukkan bahwa

realisasi pendapatan triwulan III 2015 (77,44%),

berada di bawah rata-ratanya selama 5 tahun terakhir

(81,20%). Realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah

tahun 2015 yang berada di bawah rata-ratanya selama

5 tahun terakhir perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pemerintah perlu menggali potensi sumber pendapatan

lainnya untuk mempertahankan kemandirian fiskal di

kemudian hari.

Di sisi lain, realisasi belanja pada triwulan III 2015

(52,96%) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata

lima tahun terakhir (49,97%). Berdasarkan komponen

pembentuknya, realisasi belanja modal triwulan III 2015

tercatat berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

rata-rata 5 tahun terakhir. Hal ini seiring dengan

program peningkatan pembangunan infrastruktur

yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan

daerah.

4.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN/KOTA DI BALI

Secara spasial, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) tertinggi dimiliki oleh Kabupaten

Realisasi APBD Tw III 2012




dalam (%) dalam (%) dalam (%) dalam (%)

Pendapatan Daerah 78.34 85.1 83.9 77.44 81.20

Pendapatan Pajak Daerah 83.4 93.49 87.15 74.01 84.51

Belanja Daerah 41.83 49.2 55.94 52.90 49.97

Belanja Tidak Langsung 44.57 51.44 60.65 52.96 52.40

Belanja Modal 16.85 31.62 25.27 48.42 30.54

Uraian Rata-rata

Tabel 4.1 Rata-rata Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2012 – 2015

Sumber : Pemda Provinsi Bali

Badung yang merupakan kabupaten dengan skala

ekonomi terbesar di Provinsi Bali. Pada tahun 2015

Pagu Pendapatan Kabupaten Badung tercatat sebesar

Rp 3,6 triliun dan Pagu Belanja tercatat sebesar Rp 4,05

triliun. Di sisi lain, Kabupaten Bangli tercatat memiliki

APBD terendah, dengan Pagu Pendapatan tercatat

sebesar Rp 826 miliar dan Pagu Belanja tercatat sebesar

Rp 930 miliar.

Grafik 4.1 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan di Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Bali (%)

Sumber : Direktorat Jendral Perbendaharaan

75.15

6.43

9.95

21.45

7.90 14.73

7.91

16.46

40.12

78.07

9.93

13.88

27.66

8.70 16.57

11.36

16.90

39.34

0 20 40 60 80 100

Badung

Bangli

Buleleng

Gianyar

Jembrana

Karangasem

Klungkung

Tabanan

Denpasar

2015 2014

Dari sisi kemampuan daerah dalam membiayai

belanjanya, Kabupaten Badung juga memiliki

kemandirian fiskal tertinggi dibandingkan dengan

Kabupaten/Kota lainnya di Bali. Hal ini sebagaimana

tercermin dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap Total Pendapatan yang cukup tinggi, yakni

sebesar 78,07%. Sementara itu, Kabupaten/Kota

lainnya memiliki rasio kemandirian fiskal di bawah

50%, dan masih tergantung pada Dana Perimbangan

dalam membiayai belanjanya. Kabupaten Jembrana

tercatat memiliki rasio kemandirian fiskal terendah,


Grafik 4.2 Pagu Pendapatan APBD diSeluruh Kab/Kota di Prov. Bali

Grafik 4.4 Realisasi Pendapatan APBD di Seluruh Kab/Kota di Prov. Bali

Grafik 4.3 Pagu Belanja APBD di Seluruh Kab/Kota di Prov. Bali Grafik 4.5 Realisasi Belanja APBD di Seluruh Kab/Kota di Prov. Bali

Sumber : Direktorat Jendral Perbendaharaan Sumber : Direktorat Jendral Perbendaharaan


0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2014 2015

0102030405060708090

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

Pagu Realisasi % Realisasi

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

2014 2015

0

10

20

30

40

50

60

70

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Pagu Realisasi % Realisasi

yakni sebesar 8,7%.

Pagu anggaran seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi

Bali pada tahun 2015 mengalami peningkatan, baik

dari sisi pendapatan maupun belanja. Peningkatan

pagu pendapatan terbesar terjadi di Kabupaten

Klungkung, dari Rp 667 miliar menjadi Rp 838 miliar

atau meningkat sebesar 31,67% (yoy). Sedangkan

peningkatan terendah terjadi di Kabupaten Jembrana,

meningkat dari Rp 766 miliar menjadi Rp 836 miliar

atau meningkat 9,19% (yoy).

Sementara itu peningkatan pagu belanja tertinggi

terjadi di Kabupaten Klungkung yakni dari Rp 710

miliar menjadi Rp 1,016 triliun atau meningkat sebesar

43,22% (yoy). Peningkatan pagu belanja terendah

terjadi di Kabupaten Jembrana (9,62% yoy), meningkat

Rp 798 miliar menjadi Rp 875miliar.

Sampai dengan triwulan III 2015 seluruh Kabupaten/

Kota di Bali telah merealisasikan anggarannya, dengan

rata-rata tingkat realisasi pendapatan 72,51% dan

rata-rata tingkat realisasi belanja sebesar 55,81%.

Pemerintah Kabupaten Tabanan tercatat memiliki

realisasi pendapatan tertinggi, yakni sebesar 80,22%.

Sementara realisasi belanja tertinggi terjadi di

Kabupaten Jembrana, yang tercatat sebesar 63,62%.

4.4 PERANAN KEUANGAN DAERAH

TERHADAP PEREKONOMIAN BALI

Peranan APBD Provinsi Bali terhadap perekonomian

Bali cukup terbatas, baik dari sisi konsumsi maupun

investasi. Kontribusi Belanja Tidak Langsung terhadap

komponen Konsumsi Pemerintah dalam PDRB ADHB

Bali pada tahun 2014 hanya sebesar 19,42%, sedikit

meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar

15,68%. Sementara itu, kontribusi Belanja Modal terhadap


komponen Investasi dalam PDRB ADHB Bali pada tahun

2014 relatif kecil, hanya sebesar 0,76% atau menurun

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar

1,01%.

Di sisi lain, peranan fiskal terhadap perekonomian

seluruh Kabupaten/Kota di Bali cukup besar. Hal ini

sebagaimana tercermin pada rata-rata kontribusi APBD

terhadap PDRB ADHB seluruh Kabupaten/Kota di Bali

yang sebesar 15,26%. Kabupaten Bangli, Tabanan dan

Karangasem merupakan 3 Kabupaten yang memiliki

kontribusi APBD terhadap PDRB ADHB terbesar di

Bali. Sementara kontribusi APBD terhadap PDRB ADHB

terendah terjadi di Kota Denpasar.

Sebagai stimulus dalam perekonomian, belanja fiskal

pemerintah diharapkan tidak hanya disalurkan dalam

bentuk belanja rutin, namun juga diarahkan pada

pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang

berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui ekspansi

belanja modal yang terarah dan mempertimbangkan

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Grafik 4.6 Peranan APBD Provinsi Bali Terhadap Perekonomian Bali

Grafik 4.7 Kontribusi APBD terhadap Perekonomian Kabupaten/Kota di Bali


15.68%

1.01%

19.42%

0.76%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Kontribusi Belanja Langsung APBD Prov Bali thd Konsumsi

Pemerintah Provinsi Bali

Kontribusi Belanja Modal Pemprov Bali thd Investasi Bali

8.98

13.13

11.29

18.58

14.10

18.49 17.85

20.46

14.42

0

5

10

15

20

25

Denpasar Badung Gianyar Tabanan Buleleng Karangasem Klungkung Bangli Jembrana

%


PENDAPATAN DAERAH 4,608,608.72 3,569,105.38 77.44 3,958,173.01 3,320,891.79 83.90

PEND. ASLI DAERAH (PAD) 2,840,927.95 2,184,035.53 76.88 2,303,812.23 2,130,016.32 92.46

- Pendapatan Pajak Daerah 2,583,385.03 1,911,884.49 74.01 2,104,381.05 1,833,954.55 87.15

- Retribusi Daerah 37,393.21 34,817.41 93.11 35,031.03 57,538.65 164.25

- Hsl PMD & Hsl Pengel. Kek. Daerah yg dipisahkan 87,040.11 105,133.39 120.79 74,476.43 89,047.65 119.56

- Lain-Lain PAD yg Sah 133,109.60 132,200.25 99.32 89,923.73 149,475.47 166.22

DANA PERIMBANGAN 1,025,947.17 831,415.26 81.04 1,065,533.03 751,268.42 70.51

- Bagi hasil pajak dan bukan pajak 149,853.19 102,793.19 68.60 191,634.80 114,565.12 59.78

- Dana Alokasi Umum (DAU) 831,597.27 692,997.70 83.33 832,297.47 624,223.08 75.00

- Dana Alokasi Khusus (DAK) 44,496.71 35,624.37 80.06 41,600.75 12,480.23 30.00

- Dana Penguatan Infrastruktur Daerah - -

LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH 741,733.60 553,654.58 74.64 588,827.75 439,607.05 74.66

- Pendapatan Hibah 4,316.60 2,726.15 63.16 4,316.60 178.74 4.14

- Dana bagi hsl pajak dr Prov & pemda lainnya - -

- Dana Penyesuaian & otonomi khusus 525,647.00 394,691.72 75.09 391,318.65 285,437.79 72.94

- Bantuan Keuangan dr Prov atau Pemda lain 211,770.00 156,236.71 73.78 193,192.50 153,990.53 79.71

- Sumbangan Pihak Ketiga - -

- Alokasi Kurang Bayar DAK - -

BELANJA DAERAH 4,989,465.10 2,639,440.83 52.90 4,489,667.04 2,511,435.45 55.94

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,463,283.97 1,834,040.00 52.96 3,062,433.70 1,857,380.43 60.65

- Belanja Pegawai 903,501.40 514,931.73 56.99 904,232.77 501,511.60 55.46

- Belanja Barang - -

- Belanja Subsidi 10,000.00 - - 10,000.00 4,000.00 40.00

- Belanja Hibah 734,607.91 546,223.79 74.36 690,470.77 497,579.00 72.06

- Belanja Bantuan Sosial 159,280.60 93,047.35 58.42 156,441.22 108,964.00 69.65

- Belanja Bagi Hsl kpd Prov/Kab/Kota & Pemda 977,284.57 385,884.42 39.49 755,723.90 396,715.00 52.49

- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota/Desa

648,609.49 293,749.31 45.29 523,168.60 348,610.00 66.63

- Belanja Tidak Terduga 30,000.00 203.40 0.68 22,396.44 - -

BELANJA LANGSUNG 1,526,181.13 805,400.83 52.77 1,427,233.34 654,055.00 45.83

- Belanja Pegawai 91,026.73 51,667.31 56.76 47,282.65 26,404.00 55.84

- Belanja Barang dan Jasa 900,637.01 494,897.01 54.95 942,988.21 516,815.00 54.81

- Belanja Modal 534,517.39 258,836.51 48.42 436,962.48 110,836.00 25.37

PEMBIAYAAN 380,856.38 - 531,494.03 819,710.00

PENERIMAAN DAERAH 580,856.38 905,742.78 155.93 751,494.03 1,039,710.00 138.35

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

580,856.38 905,742.78 155.93 751,494.03 1,039,710.00 138.35

PENGELUARAN DAERAH 200,000.00 200,000.00 100.00 220,000.00 -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 200,000.00 200,000.00 220,000.00 -

Penguatan Modal Pemerintah Daerah - -

PEMBIAYAAN NETTO 380,856.38 705,742.78 185.30 531,494.03 -

URAIAN

2015

APBD P 2014 REALISASI APBD TW II 2014REALISASI APBD TW III 2015 %

2014

APBD 2015 %

Tabel 4.2 APBD Provinsi Bali(dalam jutaan Rupiah)

Sumber :PemerintahProvinsi Bali & Website DJPK



KETEnAGAKERJAAN DANKESEJAHTERAAN

BAB V


5.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN DI BALI

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali pada

Agustus 2015 tercatat sebesar 1,99%, atau sedikit

lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2014 yang

sebesar 1,9%. Meskipun meningkat, angka ini jauh

lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional yang

tercatat sebesar 6,16% pada periode yang sama.

Peningkatan angka TPT di Bali merupakan dampak

penurunan kinerja perekonomian pada dua triwulan

terakhir. Namun demikian, Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Bali optimis akan perbaikan kondisi

ketenagakerjaan di triwulan mendatang seiring dengan

indikasi perbaikan perekonomian Bali pada periode

laporan.

Rasio jumlah pekerja yang bekerja secara penuh (full

time) terhadap total pekerja pada Agustus 2015 adalah

sebesar 79,39%, lebih tinggi dibandingkan periode

sebelumnya yaitu Februari 2015 sebesar 76,9% dan

Agustus 2014 sebesar 77,41%.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, mayoritas

pekerja di Bali pada Agustus 2015 bekerja di sektor

perdagangan, rumah makan dan akomodasi, dengan

jumlah sebanyak 768.075 orang, atau sebesar 33,04 %

dari total penduduk yang bekerja. Kontribusi penduduk

yang bekerja di sektor ini mengalami peningkatan

dibanding bulan yang sama di tahun sebelumnya yang

mencapai 16,67%. Di sisi lain, meskipun kontribusi

sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja terus

Grafik 5.1 Perkembangan Jumlah Pengangguran Provinsi Bali Grafik 5.2 Jumlah Tenaker Berdasarkan Lapangan Kerja UtamaSumber : BPS Sumber : BPS

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Feb 12 Ags 12 Feb 13 Ags 13 Feb 14 Ags 14 Feb 15 Ags 15

Jumlah Pengangguran Tk Pengangguran

22%

12%

9%33%

3%

4%

16%1%

Pertanian

Industri

Konstruksi

Perdagangan

Trans, Pergudangan, & Komunikasi

Keuangan

Jasa Kemasyarakatan

Lainnya (Pertambangan, Penggalian, LGA)

mengalami penurunan, sektor ini masih memiliki

peranan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dari

banyaknya jumlah penduduk yang bekerja di sektor

pertanian yaitu sebesar 520.775 orang atau sebesar

22,4 % dari total penduduk yang bekerja. Sektor industri

dan sektor jasa kemasyarakatan juga memiliki peranan

yang cukup penting dalam menyerap tenaga kerja.

Penduduk yang bekerja di sektor industri pada bulan

Agustus 2015 berjumlah 287.534 orang (12,37%).

Sedangkan penduduk yang berkerja di sektor jasa

kemasyarakatan pada bulan Agustus 2015 berjumlah

368.535 orang (15,85 %).

Meskipun tingkat pengangguran relatif rendah,

kemampuan daya serap tenaga kerja di Bali masih

perlu dioptimalkan. Penyerapan tenaga kerja akibat

adanya investasi tercatat kurang dari 3 ribu orang per

1% pertumbuhan investasi. Kondisi ini berbeda dengan

dua tahun sebelumnya, dimana setiap satu persen

pertumbuhan investasi (PMTB) dapat menyerap tenaga

kerja sekitar 3,19 ribu sampai dengan 3,38 ribu tenaga

kerja.

Seiring dengan perbaikan optimisme kondisi

perekonomian ke depan, kondisi ketenagakerjaan

diperkirakan akan mengalami perbaikan. Hal ini

terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

KPwBI Provinsi Bali triwulan III 2015 yang menunjukkan

adanya optimisme penambahan tenaga kerja oleh dunia


usaha pada 6 bulan yang akan datang (yad), terutama

pada sektor bangunan, perdagangan hotel dan

restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

serta jasa-jasa.

Di samping itu, Hasil Survei Konsumen KPwBI Provinsi

Bali triwulan III 2015 juga menunjukkan adanya

optimisme penambahan lapangan kerja sebagaimana

ditunjukkan oleh Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja

6 bulan yad yang sebesar 101,5 (indeks diatas 100

menunjukkan optimisme konsumen).

Secara spatial, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar merupakan

dua wilayah dengan tingkat pengangguran yang

relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pesatnya

pembangunan di Kota Denpasar telah menarik minat

migrasi masuk penduduk pendatang, yang berakibat

Grafik 5.3 Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja 2013 – 2015Sumber : SKDU triwulan III 2015

-4-3-2-10123

I II III IV I II III IV I II III IV*

2013 2014 2015

Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan

Pengangkutan dan komunikasi Bangunan

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Jembrana 77,65 78.16 70.49 2,17 1.76 3.39

Tabanan 77,44 80.10 78.10 1,80 2.22 0.79

Badung 76,38 75.94 74.69 2,30 1.60 0.77

Gianyar 75,35 74.50 73.03 2,16 1.72 2.16

Klungkung 75,69 76.01 77.71 1,78 2.05 2.12

Bangli 78,98 88.19 86.38 1,00 0.95 0.75

Karangasem 76,65 83.29 83.33 1,99 1.34 1.34

Buleleng 76,10 77.75 75.76 1,97 3.15 2.13

Denpasar 75,88 70.48 69.90 3,69 2.41 2.64

TPAK (%) TPT (%)Kabupaten/Kota

Tabel 5.1 Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dan Pengangguran per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Sumber : BPS, diolah

pada tingginya tingkat pengangguran.

5.2 KESEJAHTERAAN PROVINSI BALI

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali dalam beberapa

tahun terakhir terus menunjukkan perkembangan yang

menggembirakan. Hal ini sebagaimana tergambar pada

tren perbaikan indikator kesejahteraan seperti tingkat

kemiskinan dan Nilai Tukar Petani. Selanjutnya, distribusi

kesejahteraan antar penduduk juga mengalami

perbaikan sebagaimana tercermin pada penurunan

angka gini ratio. Sejalan dengan hal tersebut, hasil

tracking Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

pada triwulan III 2015 terhadap beberapa indikator

perekonomian menunjukkan optimisme terhadap

kondisi kesejahteraan masyarakat Bali pada periode

laporan. Tingkat kemiskinan di provinsi Bali pada

Maret 2015 tercatat sebesar 4,74%, lebih rendah


Keterangan Mar-2014 Sep-2014 Mar-2015

Bali 4.53 4.76 4.74

Nasional 11.25 10.96 11.22

Tabel 5.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

dibandingkan dengan September 2014 yang tercatat

sebesar 4,76%. Berdasarkan daerah tempat tinggalnya,

penurunan tingkat kemiskinan terutama terjadi di

daerah perkotaan, yakni dari 4,35% pada September

2014 menjadi 4,31% pada Maret 2015. Sedangkan

persentase penduduk miskin di daerah perdesaan

masih menunjukkan peningkatan dari 5,39% pada

September 2014 menjadi 5,44% pada Maret 2015.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan

penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-

rata pengeluaran penduduk miskin di Bali cenderung

semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan

pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin

menyempit.

Penurunan jumlah kemiskinan di Bali terutama

didorong semakin meratanya distribusi pendapatan

dan berkurangnya jumlah pengangguran. Tingkat

ketimpangan antar masyarakat di Bali semakin

menyempit ditandai dengan penurunan Gini Ratio dari

0,44 pada September 2014 menjadi 0,37 pada Maret

2015 (kategori ketimpangan sedang). Di samping

itu juga terjadi perbaikan distribusi pembangunan

ekonomi yang dinikmati oleh kelompok menengah

terbawah dan kelompok menengah. Pada September

2015 kelompok menengah terbawah dan mengengah

hanya menikmati 14,29% dan 35,7%, meningkat dari

18,15% dan 38,25% pada Maret 2015.

Hasil tracking terkini kondisi kesejahteraan yang

dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Bali juga menunjukkan hal senada. Membaiknya Grafik 5.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi BaliSumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

020406080

100120140160180


2012 2013 2014 2015

NTPIndeks yg Diterima PetaniIndeks yg Dibayar Petani

Indeks

kondisi perekonomian pada triwulan III 2015 yang

disertai dengan melandainya laju inflasi mendorong

berlanjutnya kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal

ini ditandai dengan Indeks Ekspektasi Penghasilan 6

bulan yang akan datang Hasil Survei Konsumen Kantor

Perwakilan Bank Indonesia yang sebesar 112 (indeks

diatas 100 menunjukkan optimisme konsumen).

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan terkini Nilai

Tukar Petani (NTP) Bali, indikator untuk mencerminkan

kondisi kesejahteraan penduduk yang bekerja pada

sektor pertanian, juga menunjukkan perbaikan. Rata-

rata NTP Bali pada triwulan III 2015 tercatat sebesar

104,46, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lalu

yang sebesar 103,34. Peningkatan ini terjadi karena

laju kenaikan Indeks Yang Dibayar Petani (IB) lebih

tinggi dibandingkan dengan Indeks Yang Diterima

Petani (IT). Berdasarkan sub sektornya, penurunan NTP

(triwulanan) terutama terjadi pada subsektor tanaman

pangan, hortikultura dan peternakan. Sementara itu,

NTP perkebunan rakyat dan perikanan relatif stabil.


Secara spatial, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

lebih dari separuh wilayah Bali telah memiliki kualitas

hidup yang memadai. Indikator Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) menunjukkan bahwa kota Denpasar dan

kabupaten Badung memiliki kualitas hidup lebih baik

dibandingkan kabupaten lainnya. Membaiknya kualitas

hidup tidak terlepas dari membaiknya angka melek

huruf, usia hidup dan indikator hidup yang bersifat

non-ekonomi.

Tabel 5.3 Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah



PROSPEKPEREKONOMIAN

BAB VI


6.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL

Berdasarkan angka aktual pertumbuhan ekonomi

triwulan III 2015, maka perkiraan pertumbuhan

ekonomi di triwulan IV 2015 mengalami penyesuaian.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan IV 2015

diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,57 ± 0,5% (yoy)

(Grafik 6.1), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2015.

Optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi pada

triwulan IV 2015 tersebut didorong oleh perkiraan

Grafik 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali


Keterangan : IVp Angka Proyeksi Bank Indonesia

6.29

6.57 ± 0.5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

I II III IV I II III IVp

2014 2015

%,y

oy

Rp m

iliar

PDRB gPDRB (skala kanan)

2014

I I I I I I IVp

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.73 3.00 5.01 2.26 5.17 ± 0.5 3.87 ± 0.5

Pertambangan dan Penggalian (0.60) (5.07) (6.11) (9.41) 0.97 ± 0.5 -4.86 ± 0.5

Industri Pengolahan 8.88 6.73 8.57 6.88 6.97 ± 0.5 7.29 ± 0.5

Pengadaan Listrik, Gas 2.64 1.97 (6.48) (1.31) 1.87 ± 0.5 -1.03 ± 0.5

Pengadaan Air 7.40 0.93 1.10 0.76 1.07 ± 0.5 0.96 ± 0.5

Konstruksi 1.80 2.67 3.61 6.06 6.17 ± 0.5 4.65 ± 0.5


7.27 7.66 6.87 8.86 8.95 ± 0.5 8.10 ± 0.5

Transportasi dan Pergudangan 5.71 4.48 4.73 5.78 5.98 ± 0.5 5.26 ± 0.5

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.53 7.53 5.61 5.35 6.92 ± 0.5 6.34 ± 0.5

Informasi dan Komunikasi 7.21 9.79 9.05 10.77 8.83 ± 0.5 9.61 ± 0.5

Jasa Keuangan 9.49 10.93 6.92 10.71 6.83 ± 0.5 8.79 ± 0.5

Real Estate 8.89 5.86 4.95 4.92 3.24 ± 0.5 4.72 ± 0.5

Jasa Perusahaan 7.49 5.23 6.91 7.15 6.83 ± 0.5 6.55 ± 0.5


10.75 7.28 7.92 9.40 9.77 ± 0.5 8.68 ± 0.5

Jasa Pendidikan 10.58 8.75 8.85 8.24 5.19 ± 0.5 7.71 ± 0.5

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12.43 8.06 7.90 9.77 5.45 ± 0.5 7.78 ± 0.5Jasa lainnya 7.63 8.96 7.41 7.60 5.06 ± 0.5 7.23 ± 0.5

PDRB 6.72 6.20 6.03 6.29 6.57 ± 0.5 6.28 ± 0.5

Komponen 2015p2015

Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran

Sumber : BPS Provinsi Bali

IVp2015, 2015p angka proyeksi Bank Indonesia

peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha. Dari

sisi penawaran, perkiraan peningkatan pertumbuhan

disebabkan oleh lapangan usaha penyediaan

akomodasi makan dan minum seiring dengan peak

season industri pariwisata menjelang akhir tahun dan

hari raya keagamaan. Seiring dengan peningkatan

kinerja industri pariwisata, lapangan usaha pendukung

industri pariwisata lainnya salah satunya lapangan

usaha perdagangan besar dan eceran diperkirakan turut


mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan

permintaan menjelang akhir tahun. Optimisme akan

peningkatan kinerja perekonomian pada triwulan IV

2015 juga didukung oleh lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan seiring dengan perkiraan

panen pada triwulan IV 2015 dan mulai turunnya hujan

di pertengahan bulan November 2015. Selain itu, tren

perbaikan pada lapangan usaha konstruksi diperkirakan

akan berlanjut seiring dengan peningkatan intensitas

realisasi proyek pemerintah di semester II 2015.

Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan

triwulan IV 2015 diperkirakan didorong oleh komponen

konsumsi baik dari sisi konsumsi pemerintah, konsumsi

swasta, dan konsumsi LNPRT. Dari sisi konsumsi

pemerintah, peningkatan diperkirakan terjadi seiring

dengan pelaksanaan pilkada pada bulan Desember serta

realisasi proyek-proyek pemerintah. Dari sisi konsumsi

rumah tangga, perkiraan peningkatan konsumsi

seiring dengan hari raya keagamaan dan perayaan

akhir tahun. Dari sisi investasi, PMTB diperkirakan akan

mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan

realisasi APBD. Selain itu, dari sisi neraca perdagangan

Provinsi Bali dipekirakan akan membaik. Kinerja ekspor

luar negeri diperkirakan akan mengalami peningkatan

I I I I I I IVp

Konsumsi 2.66 7.81 6.44 6.69 7.50 ± 0.5 7.09 ± 0.5

Kons.RT 5.16 8.42 7.33 7.29 7.84 ± 0.5 7.71 ± 0.5

Kons.LNPRT 1.24 (1.90) (1.31) 1.30 5.72 ± 0.5 0.94 ± 0.5

Kons. Pemerintah (8.63) 4.43 2.86 4.42 6.23 ± 0.5 4.61 ± 0.5

Investasi 1.47 5.32 4.91 4.17 6.31 ± 0.5 5.19 ± 0.5

PMTB 1.81 7.43 7.61 6.09 6.91 ± 0.5 7.00 ± 0.5

Perubahan Inv (12.52) (83.08) (85.16) (80.77) -88.21 ± -83.59 ±

Ekspor LN 18.93 18.55 25.41 -0.45 12.75 ± 0.5 13.26 ± 0.5

Impor LN 17.14 -31.84 25.14 9.03 14.89 ± 0.5 -0.17 ± 0.5

Net Ekspor antar daerah 1.87 68.54 28.04 (4.68) 14.21 ± 0.5 19.24 ± 0.5

PDRB 6.72 6.20 6.03 6.29 6.57 ± 0.5 6.28 ± 0.5

2015pKomponen 20142015

Tabel 6.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan

Sumber : BPS Provinsi Bali

IVp 2015, 2015p angka proyeksi Bank Indonesia

seiring dengan potensi peningkatan permintaan global

menjelang akhir tahun serta peningkatan ekspor

jasa yang berasal dari industri pariwisata. Di sisi lain,

defisit net ekspor antardaerah diperkirakan mengalami

peningkatan seiring dengan perkiraan peningkatan

permintaan pada semester II 2015.

Grafik 6.2 Perkembangan Dunia UsahaSumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

I II III IV I II III IV I II III IV*

2013 2014 2015

SBT

(%)

Harga Jual Kegiatan Dunia Usaha

Perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada

triwulan IV 2015 sejalan dengan hasil Survei Kegiatan

Dunia Usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia,

yang menunjukkan perkiraan peningkatan Saldo Bersih

Tertimbang kegiatan usaha mencapai 21,46% pada

triwulan IV 2015, lebih tinggi dibandingkan dengan

realisasi pada triwulan III 2015. Sejalan dengan hal


Negara Pangsa Ekspor Bali Pertumbuhan Ekonomi

2013 2014 2015* 2016*

USA 25.01 2.2 2.4 2.6 2.8 Japan 7.36 1.6 -0.1 0.6 1.0 Australia 11.78 2.32 2.7 2.4 2.9 Singapore 9.16 3.85 2.9 2.2 2.9 Hongkong 5.66 2.94 2.5 2.5 2.7 World Output 3.4 3.4 3.1 3.6

Tabel 6.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) October 2015

Keterangan :

*) angka proyeksi IMF

Grafik 6.3 Proyeksi Inflasi Bali


Keterangan : *) Angka Proyeksi BI

0

2

4

6

8

10

12

I III I III I III I III I III I III I III I III I III

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

tersebut, perkiraan harga jual turut menunjukkan

peningkatan pada triwulan IV 2015.

Prospek perekonomian negara tujuan ekspor utama

Provinsi Bali pada tahun 2015 secara umum mengalami

peningkatan. Amerika Serikat sebagai negara utama

tujuan ekspor Provinsi Bali diperkirakan masih mengalami

peningkatan pertumbuhan pada tahun 2015 meskipun

tidak sekuat proyeksi sebelumnya. Namun demikian,

seiring dengan perkembangan perekonomian global

terakhir, terdapat revisi ke bawah akan perkiraan

ekonomi ke depan. Revisi ke bawah juga berdampak

pada perkiraan perlambatan perekonomian global di

tahun 2015 sebesar 3,1% (yoy) dari sebelumnya yang

mencapai 3,3% (yoy).

Dengan perkembangan terakhir, perekonomian Provinsi

Bali untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan

mengalami perlambatan dibandingkan dengan

perekonomian Bali tahun 2014 yang tumbuh sebesar

6,72% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2015

diperkirakan berada pada kisaran 6.28 ± 0.5% (yoy).

Dari sisi permintaan, penurunan permintaan global

pada 2015 berdampak pada perkiraan kinerja ekspor

luar negeri yang tidak sebaik sebelumnya. Selain itu,

konsumsi rumah tangga di tahun 2015 tertahan oleh

penurunan daya beli masyarakat dan resiko kenaikan

harga BBM dan TTL di awal tahun 2015. Dari sisi

penawaran, perkiraan perlambatan perekonomian

bersumber dari kinerja lapangan usaha pertanian

yang masih tertahan dengan adanya resiko kemarau

panjang seiring dengan berlangsungnya El Nino. Selain

itu lapangan usaha real estate diperkirakan masih

tertahan seiring dengan masih lesunya permintaan

properti ditengah-tengah tren kenaikan biaya produksi

dan harga tanah. Namun demikian, industri pariwisata

yang diwakilkan oleh kategori penyediaan akomodasi

makan dan minum dan kategori perdagangan besar

dan eceran masih diperkirakan akan tetap tumbuh kuat

pada tahun 2015 seiring dengan dukungan pemerintah

akan promosi pariwisata yang cukup kuat, serta

pembebasan visa untuk 30 negara tambahan yang

berpotensi mendorong peningkatan kinerja industri

pariwisata. Selain itu, program pembangunan proyek-

proyek pemerintah dan pelaksanaan Pilkada serentak

masih mampu mendorong sisi konsumsi pemerintah

dan lapangan usaha konstruksi.

6.2. INFLASI BALI TRIWULAN IV 2015

Berdasarkan hasil tracking sampai dengan triwulan

IV 2015, inflasi Bali diperkirakan akan sebesar


2,98%±1% (yoy) pada tahun 2015, dan diharapkan

dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional

yang sebesar 4±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya,

melandainya inflasi pada triwulan IV 2015 terutama

bersumber dari administered prices dan volatile foods.

Sementara itu tekanan kelompok core inflation relatif

stabil.

Penurunan tekanan inflasi kelompok administered prices

bersumber dari hilangnya pengaruh kenaikan Bahan

Bakar Minyak (BBM) yang terjadi pada November 2014.

Di samping itu, tidak ada kebijakan kenaikan harga-

harga yang diatur oleh pemerintah seiring dengan

masih berlanjutnya tren penurunan harga minyak dunia.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan periodesasi

harga BBM tiga bulan sekali, sehingga harga BBM akan

stabil hingga Desember 2015. PT. PLN memutuskan

untuk menunda kenaikan tarif listrik golongan 450 KVa

dan 900 KVa dari rencana awal pada triwulan IV 2015

menjadi tahun 2016.

Harga kelompok volatile foods diperkirakan akan

melandai seiring dengan kondisi cuaca yang mulai

kondusif dan penurunan tekanan demand pasca

perayaan 3 Hari Raya Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri,

Galungan dan Kuningan) di triwulan III 2015. Namun

demikian penurunan harga lebih dalam diperkirakan

masih tertahan oleh penurunan produksi Gabah Kering

Giling (GKG) 2015 sebesar 0,81% dibandingkan tahun

2014. Menurunnya produksi tersebut diperkirakan

terjadi karena berkurangnya luas panen 2.658 hektar

(1,86 persen), meskipun produktivitas mengalami

kenaikan sebesar 0,65 kwintal (1,08 persen).

Berkurangnya luas panen sebagai dampak musim

kemarau itu paling tinggi terjadi di Kabupaten Tabanan

yang mencapai 1.924 hektar (5,22 persen), menyusul

Kabupaten Karangasem 1.069 hektar (8,77 persen)

dan Kabupten Buleleng 830 hektar (3,74 persen).

Selain berkurangnya luas panen, beberapa hal yang

juga berkontribusi terhadap menurunnya produksi

padi di Bali yakni adanya pengalihan komoditi padi

ke tanaman tembakau seperti di Kabupaten Buleleng

yang mencapai 600 hektar dan di Kabupaten Gianyar

200 hektar, terjadinya pergeseran atau tunda tanam

yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar

dan Buleleng karena perbaikan jaringan irigasi pada

akhir tahun 2014 dan terjadinya kekeringan tanaman

padi seluas 635,76 hektar yang tersebar pada enam

Kabupaten di Provinsi Bali.

Tekanan inflasi kelompok inti juga diperkirakan stabil,

seiring dengan mulai membaiknya nilai tukar Rupiah,

masih berlanjutnya tren penurunan harga komoditas

internasional dan ekspektasi inflasi yang terjaga.

Setelah mengalami tekanan cukup kuat pada beberapa

periode terakhir, nilai tukar Rupiah mulai menunjukkan

tanda-tanda penguatan. Kondisi terkini menunjukkan

penguatan nilai Rupiah sehingga tercatat menyentuh

level Rp13.288/USD pada 14 Oktober 2015, atau

lebih baik dibandingkan dengan rata-rata September

2015 yang tercatat sebesar Rp14.396,1. Hal ini seiring

dengan sentimen positif baik dari eksternal (penundaan

peningkatan Fed Fund Rate) dan internal (implementasi

paket kebijakan perekonomian oleh Pemerintah

Republik Indonesia).

Optimisme terhadap terkendalinya tekanan inflasi

inti didukung oleh terjaganya ekspektasi masyarakat

dan masih kuatnya sisi penawaran dalam merespon

permintaan. Ekspektasi konsumen terhadap perubahan

harga ke depan cukup terjaga. Hasil Survei Konsumen

(SK) periode September 2015 menunjukkan indeks

ekspektasi perubahan harga periode 3 bulan ke depan

sebesar 172, menurun dibandingkan periode lalu yang

sebesar 177,89. Demikian pula untuk indeks ekspektasi

perubahan harga periode 6 bulan ke depan sebesar

178,5, menurun dibandingkan periode lalu yang sebesar

187,44. Sementara itu, sisi penawaran diperkirakan

akan dapat merespon sisi permintaan. Pertumbuhan

investasi pada beberapa tahun terakhir diperkirakan

dapat meningkatkan kemampuan sisi pasokan dalam

mengimbangi tetap kuatnya permintaan ke depan.


Namun demikian, masih terdapat sejumlah risiko

(upward risk) yang perlu diwaspadai, diantaranya: (i)

Masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan

dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Bali,

(ii) Masih belum optimalnya utilisasi sarana pelabuhan

yang tersedia (arus barang dan penumpang terpusat di

pelabuhan Gilimanuk) (iii) struktur pasar yang belum

efisien dan pola perdagangan yang belum efektif, dan

(iv) Berlanjutnya peningkatan harga properti di Singaraja

seiring dengan wacana pembangunan bandara di

wilayah tersebut, yang berpotensi mendorong inflasi

kelompok perumahan.

Grafik 6.4 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan (ytd)

Grafik 6.5 Ekspektasi Konsumen terhadap Perubahan Harga Barang & Jasa

Sumber : Bank Indonesia

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

0

50

100

150

200

250

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.3 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI

Upaya-upaya pengendalian inflasi yang berkelanjutan

secara intensif tetap dilakukan oleh Bank Indonesia

bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik

di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam

rangka menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali

selama triwulan III 2015. Berbagai langkah kegiatan

pengendalian inflasi yang telah dilakukan tersebut,

yaitu :

1. Melakukan pertemuan rapat rutin koordinasi

pengendalian inflasi daerah untuk tingkat Provinsi/

Kabupaten/Kota maupun se-Provinsi Bali, baik

rapat tim teknis maupun rapat tim kebijakan.

2. Mengelola ekspektasi masyarakat dengan

mengintensifkan komunikasi upaya pengendalian

inflasi melalui berbagai media, diantaranya melalui

talk show dan press release.

3. Menjalin kerjasama dan membangun komunikasi

yang lebih intensif dengan berbagai pihak

terkait dengan upaya stabilisasi harga dan

pemenuhan kecukupan pasokan melalui Focus

Group Discussion (FGD), termasuk FGD Langkah

Inisiasi Dalam Menghadapi El Nino, diantaranya

melalui Pengalokasian Pemberian Bantuan

Benih dan Puput untuk 75.053 ha (93% luasan

sawah di Bali), pengalokasian bantuan peralatan

mesin pertanian sebanyak 681 unit, termasuk di

dalamnya bantuan pompa air sebanyak 246 unit,

Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat

Usaha Tani (JITUT), koordinasi dengan stakeholder

terkait (BULOG, Subak dan PERPADI) dalam rangka

mengupayakan kecukupan stok beras, serta

berbagai proyek pembangunan embung.

4. Penyusunan model kerjasama antar daerah dan

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama

antara PD. Pasar Kota Denpasar, PD. Pasar Kabupaten

Buleleng dan PD. Pasar Kabupaten Badung tentang

“Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Untuk

Pemenuhan Pasokan Komoditas Pangan Antar

Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali “ pada tanggal 19

Agustus 2015 yang dilakukan bersamaan dengan

pelaksanaan High Level Meeting TPID se - Provinsi

Bali. Nota kesepahaman ini merupakan langkah

awal inisiasi perdagangan antar daerah antara PD

Pasar Kota Denpasar, PD Pasar Kabupaten Badung,


dan PD Pasar Kabupaten Buleleng

5. Melaksanakan program urban farming dalam

rangka mendorong secara luas penanaman

komoditas holtikultura di pekarangan rumah

penduduk antara lain cabai, bawang merah dan

komoditas lainnya penyumbang inflasi.

6. Melaksanakan kegiatan pasar murah di seluruh

wilayah Bali

7. Intensifikasi penyampaian informasi harga dan

ketersediaan stok melalui Sistem Harga Pangan

Utama Komoditas Strategis (SiGapura) dalam

rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat dan

dalam rangka mendukung integrasi PIHPS nasional.

kajian ekonomi dan keuangan regional · pdf filedaerah adalah melakukan berbagai kajian dan...

Documents