Upload File

jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus...

  • Home
  • Documents
  • jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
31

Upload: others

Post on 03-Feb-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 2: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 3: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 4: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 5: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 6: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 7: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 8: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 9: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 10: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 11: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 12: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 13: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 14: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 15: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 16: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 17: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 18: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 19: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 20: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 21: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 22: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 23: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 24: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 25: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 26: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 27: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 28: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 29: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 30: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 31: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca

kppntanjungbalai.files.wordpress.com · Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ... Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar

Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Dppkad Kota Salatigarepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7668/3/T1_232011087_Full... · aset tetap ke dalam Laporan Keuangan, ... inventarisasi

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA - ptun-makassar.go.idptun-makassar.go.id/wp-content/uploads/2016/05/CAL_BMN_005_05_T… · pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan

Penatausahaan Barang Milik Daerah

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA · Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov

Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Dppkad Kota Salatigarepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7668/1/T1_232011087_Judul.pdf · penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan

banjarmasin.bpk.go.id · Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah Pasal 9 Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Badan

Copy of Penatausahaan Barang Milik Negara

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

SIKLUS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARAbiroren.bnn.go.id/.../Paparan_Karo_Umum_-_SIKLUS_PENGELOLAAN_BMN.pdf · peraturan menteri keuangan nomor 120/pmk.06/2007 tentang penatausahaan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN …repo-nkm.batan.go.id/5764/1/031.SOP Penatausahaan Barang Persediaan.pdf · standar operasional prosedur penatausahaan barang persediaan

BUKU PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK · PDF fileterlaksananya tertib administrasi dan tertib Penatausahaan barang milik ... Pedoman kerja Penatausahaan Barang Milik Negara di

MENTERI DALAM NEGERI PERATURAN MENTERI ......- 5 - 22. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan

€¦ · Pengguna Barang dari tanwlng jawab administrasi dan fisik atas barang yang bcrada dalam penguasaannye— 46. Penatausahaan adalah rangkaian kcgiatan yang meliputi pembukuan,

BUKU PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

disnaker.indramayukab.go.id · Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeft)aran, Operator 3istem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Pengurus Barang sebagaimana

BUPATI ASMAT - asmatkab.go.id. DINAS KEPENDUDUKAN... · penatausahaan barang, perlengkapan dan kehumasan; c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan

ppid.polkam.go.id filelampiran peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan barang

COVER - ppak.co.id - SIM Aset Tetap.pdf · pengguna barang dan Sekretariat Daerah selaku pengelola barang dalam rangka penatausahaan barang milik daerah/aset tetap; 2. Tersajinya

EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN

NSPK Penghapusan BMN - Ditjen PAUD-DIKMASpaud-dikmas.kemdikbud.go.id/files/ebook/20140206221419/NSPK... · penatausahaan Barang Milik Negara, ... kami sampaikan terima kasih kepada

diklatbkdbateng.files.wordpress.com · 2014. 4. 17. · Nama Modul Penatausahaan Perbendaharaan Daerah Akuntansi Keuangan Pemda dan SKPD Pengelolaan Barang Milik Daerah Belanja Daerah

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA … · Periode Laporan BMN ini adalah Laporan Tahunan Anggaran Tahun 2017, per 31 Desember 2017 II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK

PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA …etheses.uin-malang.ac.id/1171/1/1151011_ Pendahuluan.pdf · menyangkut penatausahaan BMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN Penatausahaan Barang Milik ... · Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Setelah memilih course

bmnsemarang.files.wordpress.com KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA E. Pelaksanaan Setiap Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang melakukan sensus Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya

KATA PENGANTAR - kemenkeu.go.id · CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 1. Pendahuluan 2. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Pendekatan Penyusunan Laporan 4. Ringkasan

Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20190218114608...berdasarkan nota permintaan barang; mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; menyerahkan

PENGGUNA | | BARANG REPUBLIK INDONESIA · CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 1. Pendahuluan 2. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Pendekatan Penyusunan Laporan 4

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH a. Azas umum penatausahaan keuangan daerah

Penatausahaan BMN

MANUAL BOOK E-RKBMDaset.jakarta.go.id/fileapp/files/01_MB_eRKBMD.pdf · 2019-11-20 · - Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - Pengguna Barang(SKPD/UKPD) - Pengelola Barang - Pejabat

Scanned by CamScanner - Pulang Pisau Regency...berdasarkan nota permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Bar-ang SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; k. menyerahkan

LAPORAN · 2021. 4. 29. · Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2020 g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi asset, penatausahaan dan pengelolaan barang milik

PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PADANG … · keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum; c. penatausahaan barang milik daerah; dan