4.1.2

Penerimaan

Definisi penerimaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa penerimaan adalah : Penyambutan, proses, perbuatan, cara menerima.[4]4.1.3

Pengolahan

Kegiatan pengolahan merupakan kegiatan yang penting dalam menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam suatu instansi atau perusahaan.

Adapun pendapat pengolahan ini menurut pendapat para ahli diantaranya menurut Sujana Ismaya menyebutkan bahwa :Pengolahan menunjukkan langkah-langkah apapun yang dilakukan dengan cara cara apapun yang mungkin, untuk membuat data dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu.[7]

Dari pendapat para ahli tekait pengolahan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pengolahan adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara apapun dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu.4.1.4

Surat Pemberitahuan (SPT)

Definisi SPT menurut situs yang berada di dirjen pajak menyebutkan bahwa :SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak , objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[8]

Adapun SPT ini ditinjau dari jenisnya terdapat dua macam yaitu:

1.SPT Masa, SPT masa yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak

2.SPT Tahunan, SPT tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Sedangkan ditinjau dari fungsinya SPT sendiri mempunyai fungsi yang diantaranya:

1.Wajib Pajak PPH

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebebarnya terutang dan untuk melaporkan:

a)Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

b)Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

c)Harta dan kewajiban.

d)Pemotong atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak.

2.Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a)Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran

b)Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.4.1.5

SPT Tahunan Orang Pribadi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), SPT Tahunan PPH Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis yaitu, 1770, 170S 170SS.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk pengisiannya menyebutkan bahwa SPT Tahunan PPH Orang Pribadi 1770 :

Ditujukan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha.pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghasilan netto, dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPH final dan/atau penghasilan lain. [6]

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -34/PJ/2009 juga menyebutkan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi 1770S :

Ditujukan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya dan/atau yang dikenakan PPH final dan/atau penghasilan lain. [6]

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -34/PJ/2009 juga menyebutkan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi 1770SS :

Ditujukan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi. [6]

Sebagai landasan untuk pemungut pajak dalam mengenakan tarif pajak penghasilan kepada Wajib Pajak, maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 besaran tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tarif PPH

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif Pajak

sampai dengan Rp50.000.0005%

di atas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.00015%

di atas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.00025%

di atas Rp500.000.00030%

Tabel 4.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Per Tahun (RP)Per Bulan (RP)

Wajib Pajak (WP)158400001320000

WP Kawin1320000110000

Isteri Bekerja158400001320000

Tanggungan1320000110000

Maksimal TanggunganK/3-

4.1.6

Bagan Alir/Flowchart

Menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, menjelaskan bahwa:

Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat dan logis. Bagan alir merupakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem.[3]

Terdapat beberapa jenis bagan alir yang biasa digunakan, yaitu sebagai berikut:

1.Bagan Alir Sistem (System Flowchart)

Bagan alir sistem (system flowchart) merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada didalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan dalam sistem. Bagan alir sistem digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang telah ditentukan.

2.Bagan Alir Dokumen (Document Flowchart)

Bagan alir dokumen (document flowchart) atau disebut dengan bagan alir formulir (form flowchart) atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Bagan alir dokumen ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan didalam bagan alir sistem.

3.Bagan Alir Skematik (Schematic Flowchart)

Bagan alir skematik (schematic flowchart) merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu menggambarkan prosedur dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan dalam menjelaskan simbol-simbol bagan alir kepada orang yang kurang paham.

4.Bagan Alir Program (Program Flowchart)

Bagan alir program (program flowchart) terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika program (program logic flowchart) dan bagan alir program komputer terinci (detailed computer program flowchart). Bagan alir logika program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Bagan alir logika program ini dipersiapkan oleh analis sistem.

5.Bagan Alir Proses (Process Flowchart)

Bagan alir proses (process flowchart) merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Berguna bagi analis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur.4.2

Pembahasan Pelaporan Kerja Praktek

4.2.1

Prosedur Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Berdasarkan Peraturan Direktorat Dirjen Pajak No 19/PJ/2009 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), standar tata cara penerimaan SPT Tahunan PPh adalah sebagai berikut :

1.Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara SPT dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, dan Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), serta Nomor telepon yang dapat dihubungi dan menyerahkannya kepada Petugas TPT atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box.

2. Petugas TPT/ Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP dimana TPT/ Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan Tanda Terima SPT tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT, untuk selanjutnya diserahkan kepada Wajib Pajak.

3. KPP yang menerima SPT Wajib Pajak selain yang terdaftar di KPP tersebut, mengirimkan SPT Wajib Pajak ke KPP ditempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima dengan melampirkan Daftar Nominatif dan membuat Surat Pengiriman SPT per KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

4.KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), kecuali untuk SPT Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.

5.Atas permintaan kelengkapan SPT tersebut, paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada Petugas TPT.

6.Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT yang diminta, selanjutnya mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

7.Apabila sampai batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan. 8. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman Tanda Terima SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.

9.Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap.

Prosedur penerimaan sendiri melibatkan beberapa fungsi-fungsi terkait, antara lain adalah sebagai berikut :

1.Petugas Penerima SPT pada TPT/Mobil Pajak/Pojok Pajak/Drop Box

a.Menerima SPT Tahunan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dalam amplop tertutup yang di atasnya ditulis nama, NPWP, tahun pajak, status SPT (nihil/kurang bayar/lebih bayar), nomor telepon.

b.Membubuhkan stempel KPP, tanggal penerimaan, nama, NIP, dan tanda tangan pada tanda terima sebagaimana lampiran I,1.

c.Memberikan tanda terima (bagian untuk wajib pajak) kepada wajib pajak, dan menempelkan pada bagian lain (bagian untuk ditempelkan pada amplop) pada amplop SPT Wajib Pajak.

d.Memisahkan antara SPT Tahunan/e-SPT TahunanWajib Pajak yang terdaftar pada KPP sendiri denganWajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain.

e.Membuat Berita Acara Serah Terima Berkas penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana pada Lampiran I.2.

f.Menyerahkan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang diterima dan Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT kepada Petugas Seksi Pelayanan.

2.Petugas Seksi Pelayanan

a. Menerima dan meneliti SPT dan Berita Acara Serah Terima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Petugas Penerima SPT, selanjutnya meneruskan ke Kepala Seksi

Pelayanan untuk ditandatangani.

b. Merekam Tanda Terima ke dalam aplikasi pengawasan.

c. Mengelompokkan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan berdasarkan tempat Wajib Pajak terdaftar.

d. Melakukan penelitian terhadap SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang terdaftar di KPP sendiri.

e. Dari hasil penelitian, untuk SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang dinyatakan lengkap, diteruskan ke Petugas TPT untuk dilakukan perekaman penerimaan SPT, dan untuk SPT Tahunan/e-SPT Tahunan tidak lengkap diteruskan ke Account Representative.

f. Dari hasil pengelompokan SPT pada angka 3, untuk SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang tidak terdaftar di KPP sendiri dibuatkan/dicetak Daftar Nominatif Pengiriman SPT sebagaimana Lampiran I.4 dan dibuatkan konsep Surat Pengiriman sebagaimana Lampiran I.5.

g. Meneruskan Daftar Nominatif Pengiriman SPT dan konsep Surat Pengiriman ke Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan diparaf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.

h. Menerima Surat Pengiriman dan Daftar Nominatif yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP.

i. Menatausahakan dan mengirimkan SPT Tahunan, Surat Pengiriman dan Daftar Nominatif sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen.

j. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah direkam dan Register Harian dari Seksi PDI untuk selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.

k. Dalam hal SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang diterima dari KPP lain dan/atau melalui pos/ekspedisi tidak terdaftar di KPP sendiri akibat kesalahan pengiriman, pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan ke KPP Wajib Pajak terdaftar sesuai SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen.

3.Petugas TPT mempunyai tugas:

a. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap dari Petugas Seksi Pelayanan.

b. Melakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta loading e-SPT Tahunan.

c. Mencetak LPAD/BPS sebagaimana Lampiran I.3 dan register harian.

d. Meneruskan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk dilakukan perekaman detil SPT.

e. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari KPP lain dan/atau dari Pos/ekspedisi untuk selanjutnya diteruskan ke Seksi Pelayanan.

f. Atas Respon Surat Permintaan Kelengkapan SPT:

1).Menerima kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak.

2) .Meneliti kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak.

3).Mencetak dan menandatangani LPAD/BPS kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dan menyerahkan BPS kepadaWajib Pajak.

4).Meneruskan kelengkapan SPT ke Account Representative.

g.Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap oleh Account Representative untuk dilakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta loading e-SPT Tahunan.

4.Account Representative

a. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Pelaksana Seksi Pelayanan yang dinyatakan tidak lengkap.

b. Membuat konsep Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan selanjutnya meneruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan diparaf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.

c. Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen.

d. Menerima kelengkapan SPT dari Petugas TPT untuk digabungkan dengan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.

e. SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke Petugas TPT untuk dilakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta loading e-SPT Tahunan.

f. Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan tidak dipenuhi dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan, Account Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan selanjutnya meneruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan diparaf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.

5.Petugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi

a. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Petugas TPT yang telah diberi LPAD/BPS.

b. Merekam SPT Tahunan/loading e-SPT Tahunan ke dalam basis data perpajakan.

c. Meneruskan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah direkam/di-load ke Seksi Pelayanan untuk selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen

Wajib Pajak.

Adapun dokumen serta catatan yang digunakan dalam prosedur penerimaan dan pengolahan adalah sebagai berikut :

1.Tanda Terima SPT

Tanda terima ini berfungsi sebagai tanda bahwa SPT telah diterima oleh peutgas penerima.

2.Berita Acara SPT

Dokumen ini berfungsi sebagai pemberitahuan dari petugas penerima SPT kepada satgas bahwa telah diterimanya SPT dari Wajib Pajak.

3.Surat Permintaan Kelengkapan SPT

Dokumen ini digunakan sebagai pemberitahuan dari pihak KPP kepada WajibPajak atas kekurangan data pajak yang kurang.

4.Daftar Nominatif Pengiriman SPT

Dokumen ini berfungsi sebagai pemberitahuan kepada KPP lain perihal SPT Wajib Pajak.

5.Konsep Surat Pemberitahuan

Dokumen ini dibuat jika dalam 30 hari Wajib Pajak tidak menjawab Surat Permintaan Kelengkapan SPT yang telah diberikan.

6.Surat Pemberitahuan

Dokumen ini berfungsi sebagai tindak lanjut dari Kelengkapan SPT setelah diteliti oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

7.Kelengkapan SPT

Dokumen ini sebagai tindak lanjut dari Wajib Pajak atas permintaan KPP dalam melengkapi SPT.

8.Bukti Penerimaan Surat

Dokumen ini digunakan sebagai pemberitahuaan dari petugas TPT kepada Wajib Pajak bahwa kelengkapan SPT telah diterima KPP.

4.2.2

TATA CARA PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPH Orang Pribadi

Menurut Surat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009, menyebutkan bahwa tata cara perekaman SPT Tahunan Pajak Penghsilan adalah sebagi berikut :

1. Sebelum dilakukan Perekaman terhadap SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap, dibuatkan terlebih dahulu Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan

Wajib Pajak sebagaimana Lampiran II.1.

2. Pembuatan Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak dilakukan oleh Pelaksana pada Seksi PDI.

3. Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak hanya dibuat untuk SPT Tahunan yang wajib melampirkan Laporan Keuangan.

4. Setelah SPT Tahunan beserta Register Harian diterima dan dicocokkan, Pelaksana Seksi PDI membuat Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib

Pajak dengan cara mengutip data dari Neraca dan Laporan Laba/Rugi ke Transkrip. Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak sesuai dengan

pengelompokan yang telah ditentukan dalam formulir tersebut tanpa mengubah nilai yang dilaporkanWajib Pajak.

5.Merekam elemen-elemen SPT sesuai dengan menu perekaman SPT Tahunan Pajak

Penghasilan sebagaimana diatur dalam

a. Lampiran II.2 untuk SPT PPh WP Orang Pribadi formulir 1770

b. Lampiran II.3 untuk SPT PPh WP Orang Pribadi formulir 1770 S

c. Lampiran II.4 untuk SPT PPh WP Orang Pribadi formulir 1770 SS

d. Lampiran II.7 Petunjuk Perekaman SPT Tahunan pada Tempat Pelayanan Terpadu

e. Lampiran II.8 Lembar Penelitian dengan komputer.

Pada seksi PDI setiap berkas/dokumen SPT Tahunan PPh Orang Pribadi itu direkam ke dalam server yang ada di KPP Pratama Bojonagara untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam profil wajib pajak oleh kantor pajak pusat.

Setelah semua selesai direkam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kemudian diteruskan kepada Seksi Pelayanan untuk selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak. Sedangkan dokumen yang disimpan di dalam server dibuat berupa file yang disebut CSV. File CSV berisi data-data SPT wajib pajak yang telah direkam oleh operator perekaman SPT dan telah diapprove oleh petugas yang berwenang bahwa data SPT wajib pajak yang bersangkutan telah selesai direkam dan data yang direkam dinyatakan benar. File CSV ini yang akan dilaporkan oleh KPP ke KP DJP.

Apabila saat perekaman terdapat data yang tidak sesuai atau tidak lengkap, maka dokumen SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut diserahkan kepada seksi Account Representative untuk kemudian dibuatkan surat permintaan kelengkapan SPT.4.2.3

Bagan Alir Prosedur Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Gambar 4.1 Bagan Alir Berjalan

Gambar 4.2 Lanjutan Bagan Alir Barjalan

Gambar 4.3 Lanjutan Bagan Alir Barjalan

Gambar 4.4 Lanjutan Bagan Alir Barjalan

Gambar 4.5 Lanjutan Bagan Alir BarjalanKeterangan:

1. TTSPT: Tanda Terima SPT

2. BASPT: Berita Acara SPT

3. DNPSPT:Daftar Nominatif Pengiriman SPT

4. SPKSPT: Surat Permintaan Kelengkapan SPT

5. KSP: Konsep Surat Pemberitahuan

6. SP: Surat Pemberitahuan

7. KSPT: Kelengkapan SPT

8. BPS: Bukti Peneriman Surat

Wajib Pajak menyerahkan SPT Tahunan kepada petugas penerima SPT. Petugas penerima SPT mencatatat tanggal, NIP, nama, dan membuat dokumen TTSPT dan BASPT. SPT Tahunan yangACC 1 dan BASPT diserahkan kepada Seksi Pelayanan, sedangkan dokumen TTSPT diserahkan kepada Wajib Pajak.

Petugas TPT menerima SPT Tahunan melalui pos, lalu diserahakan kepada Seksi Pelayanan. Seksi Pelayanan kemudian menyerahkan SPT Tahunan ACC 1 kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti kembali dan dibubuhi tanda tangan. Kemudian SPT Tahunan ACC 2 diserahkan kembali kepada Seksi Pelayanan. Seksi Pelayanan menerima SPT ACC 2 dari Kepala Seski Pelayanan dan menerima SPT Tahunan Petugas TPT, lalu kemudian di input dan direkam ke dalam database server.

Apabila Wajib pajak tersebut berada dalam wilayah KPP, maka dilakukan kembali penelitian kelengkapan SPT Tahunan tersebut. Jika lengkap diserahkan kepada petugas TPT, jika tidak diserahkan kepada Account Representative. Sedangkan bila bukan berada diwilayah KPP tersebut dibuatkan dokumen DNPSPT, lalu diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk dibubuhi tanda tangan dan DNPSPT ACC 1diserahkan kepada Kepala Kantor. Oleh Kepala Kantor kemudian disetujui dan ditanda tangani, kemudian DNPSPT ACC 2 dberikan kembali kepada Seksi Pelayanan untuk dikirim kepada KPP Pratama yang berwenang.

Oleh Petugas TPT, SPT Tahunan ACC 2 yang lengkap diinput dan direkam lalu dicetak batch SPT. Kemudian SPT Tahunan ACC 2 dan batch SPT diserahkan kepada Seksi PDI.

Sedangkan oleh Account Representative, SPT Tahunan ACC 2 yang tidak lengkap dibuatkan SPKSPT rangkap 2. Lembar pertama diserahkan kepada Seksi Kepala Pengawasan dan Konsultasi, sedangkan lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani SPKSPT lembar pertama untuk kemudian. SPKSPT ACC 1 diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk ditandatangani. SPKSPT ACC 2 diserahkan kembali kepada Account Representative.

Wajib Pajak menerima SPKSPT lembar kedua, kemudian melengkapi kembali SPT Tahunan. KSPT kemudian diserahkan kembali kepada Petugas TPT. Petugas TPT membuat BPS dan menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak. Selain itu Petugas TPT juga menyerahkan KSPT kepada Account Representative.

Account Representative lalu menyerahkan KSPT dan SPT ACC 2 kepada Petugas TPT untuk kemudian diproses oleh petugas TPT sesuai dengan SPT ACC yang lengkap.

Seksi PDI menerima SPT ACC 2 dan batch SPT. Kemudian SPT ACC dan di-input dan direkam ke dalam server KPP. Kemudian Seksi PDI mencetak kembali batch SPT yang sudah direkam. SPT Tahunan dan batch SPT diserahkan kepada Seksi Pelayanan.44

_1311198825.vsdPetugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

SPT Tahunan ACC 2

6

Input SPT

Merekam Penerimaan SPT dan Mencetak Batch SPT

Data Base Server

SPT Tahunan ACC 2

Batch SPT

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

7

SPT Tahunan ACC 2

Batch SPT

7

Input Data SPT

Perekaman SPT dan cetak Batch SPT

Data Base Server

SPT Tahunan ACC 2

Batch SPT 1

8

KSPT

19

Membuat BPS

BPS

20

21

SPT Tahunan ACC 2

KSPT

22

Menerima SPT dari Pos

SPT

23

_1311201182.vsdKepala Seksi Pegawasan dan Konsultasi

SPKSPT

1

Meneliti dan Memaraf

13

SPKSPTACC 1

14

KSP

16

Meneliti dan memaraf

KSP ACC 1

17

_1311441602.vsdMulai

Wajib Pajak

Menyerahkan SPT Tahunan

SPT Tahunan

1

1

SPT Tahunan

Petugas Penerima SPT

Mencatat Tgl,Nip,Nama,Membuat TTSPT,BASPT

SPT Tahunan ACC 1

TTSPT

BASPT

2

3

TTSPT

2

2

18

SPKSPT

Melengkapi SPT sesuai SPKSPT

KSPT

19

BPS

20

_1311201169.vsdKepala kantor Pelayanan

DNPSPTACC 1

10

Menyetujui dan menandatangani

DNPSPTACC 2

11

Account Representative

SPT Tahunan ACC 2

12

Membuat SPKSPT

SPKSPT

1

2

13

SPKSPTACC 1

14

Menyetujui dan menandatangani

SPKSPTACC 2

15

SPKSPTACC 2

15

Membuat KSP

KSP

16

KSP ACC 1

17

Menyetujui dan Menandatangani

KSP ACC 2

Membuat SP

SP

18

KSPT

22

21

_1311198774.vsdPelaksana Seksi Pelayanan/Satgas

3

SPT Tahunan ACC 1

BASPT

4

Kepala Seksi Pelayanan

4

SPT Tahunan ACC 1

Meneliti dan Tanda Tangan

SPT Tahunan ACC 2

5

SPT Tahunan ACC 2

5

Input SPT

Perekaman SPT

Data Base Server

Wilayah KPP

Melakukan Penelitian SPT

Lengkap

SPT Tahunan ACC 2

Ya

Ya

6

SPT Tahunan ACC 2

Batch SPT 1

8

Selesai

Membuat Daftar Nominatif Pengiriman SPT ke KPP Lain

Tidak

DNPSPT

9

DNPSPT

9

Meneliti dan Paraf

DNPSPTACC 1

10

DNPSPTACC 2

11

KPP Pratama Lain

SPT Tahunan ACC 2

12

Tidak

SPT

23