Sub Bagian SDM Hukum Humas | BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat

Irigasi

Perda Prov. Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Irigasi

Abstrak : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006

tentang Irigasi, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sebagian wewenang Pemerintah di

bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. untuk mewujudkan keberlanjutan

sistem irigasi, pengembangan dan pengelolaan yang dilaksanakan secara partisipatif perlu

didukung dengan pengaturan tugas, wewenang dan tanggungjawab kelembagaan dalam

pengelolaan irigasi yang ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun

1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 26

Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU

No. 26 Tahun 2007; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 20 Tahun 2006;

PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008.

Perda Provinsi Sulawesi Barat ini mengatur tentang:

Irigasi, dengan sistematika sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum

2. Maksud, Lingkup, Tujuan, dan Fungsi

3. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

4. Kelembagaan Pengeloaan Irigasi

5. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A), dan

Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A)

6. Komisi Irigasi

7. Wewenang dan Tanggung Jawab

8. Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

9. Pemberdayaan

10. Pengelolaan Air Irigasi

11. Pengembangan Jaringan Irigasi

Sub Bagian SDM Hukum Humas | BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat

12. Pengelolaan Jaringan Irigasi

13. Pengelolaan Aset Irigasi

14. Pembiayaan

15. Alih Fungsi Lahan Beririgasi

16. Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi

17. Pengawasan

18. Sanksi Administrasi

19. Penyidikan

20. Ketentuan Pidana

21. Ketentuan Lain-Lain

22. Ketentuan Penutup

Catatan : 1. Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 30 September 2009.

2. Mengundangkan dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Barat, agar setiap orang mengetahuinya.