integrasi kepulauan cocos (keeling) dengan …repository.unair.ac.id/12306/2/fulltext.pdf ·...

S K R IP S I

JOSEPH AGUNG INDRA SUSETYO

INTEGRASI KEPULAUAN COCOS (KEELING) DENGAN AUSTRALIA SEBAGAI SALAH SATU

ALTERNATIF DARI RIGHTS OF SELF-DETERMINATION

FAKULTAS HUKUM UNIVERS1TAS ADRLANGGA

1987

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi INTEGRASI KEPULAUAN COCOS (KEELING) DENGAN AUSTRALIA SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF DARI RIGHTS OF SELF-DETERMINATION


INTEGRASI. KEPULAUAN COCOS (KEELING) DENGAN AUSTRALIA

SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF DARI

RIGHTS OF SELF-DETERMINATION

S K R I P S I

OLEH :


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1987




' •' *A \rlTI. e !' i.A S 'O ^ 'A l

INTEGRASI KEPUALAUN COCOS {KEELING )■ DENGAN AUSTRALIA

SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF DARI

RIGHTS OF SELF-DETERMINATION

SKR1PSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS

DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK

MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

f i r //0 6 ftff'

i .

OLEH :


038111254

PEMBIM1 /PENGUJI

M I M B ;P E R P U S T A tA A K j

■ N X V E R Sn AS a i r l a n q q a - j

S i i H A, R A Y A i

AG O F F M S . H . , M. A.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1987




KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang

Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah

Nya, sehingga saya dapat menyeleyaikan skripsi ini untuk

memenuhi syarat mencapai gelar sarjana dalam rangka

studi aaya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih

kepada pimpinan fakultas, staf pengajar serta segenap

staf administrasi akademik Fakultas Hukum Universitas

Airlangga.

Secara khusus, saya sampaikan terima kasih kepada *

Bapak Harun Alsagoff, S.H., M.A. yang dengan sabar dan

penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan pengara-

han selama penyusunan skripsi ini. Demikian pula kepada

Bapak Djasadin Saragih, *S.H., LL.M. dan Bapak Eman, S.H.

yang telah menguji dan memberikan penilaian terhadap

skripsi ini.

Saya sampaikan pula terima kasih kepada Bapak

Tran Van Dinh, staf Perpustakaan Kedutaan Besar Austra

lia di Jakarta, dan Bapak Haryanto, staf United Nations

Information Centre di Jakarta, yang telah banyak memban-

t‘u mempersiapkan data yang say.a perlukan. Juga kepada

Saudara Wardianto, staf Perpustakaan Surabaya Post, yang

telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

iii




Sudah r>epanta snya 1 ali pada kesempatan ini saya

sampaikan pula terima kasih sedalam - dalamnya kepada

Ayahanda, Susilo, bersama Ibundu, Sri Indyah, serta

isteri. tereint.a, Lina Krav/at/i, yang dengan penuh kasih

sayang dan kesabaran serta pengorbanan yang tiada tara-

nya telah memberikan dor oilman kepada saya untuk lebih

tekun dan majn dalam studi. Juga kepada adik serta

kakak-kakak, It-rutarna Kakak Jimmy dan I.anriy', saya sarn-

paikan terima kaf:ih atas segala perhatian dan bantuannya

yelama ini.

AiU'iirnya saya harapkan skripsi. ini rnempunyai. arti

dan kegunaan, khususnya dalam rangka pengernbangan ilmu

hukum international.

i v

Surabaya, November 1987

Joseph Agung Indra Susetyo




DAFTAR ISI

Hal arnan

KATA P E N G A N T A R ........................................... iii

DAFTAR I SI ....................... «....................... v

PENDAWJLUAN ............................................... 1

BAB 1 : SI.'! 1 , F-DTCTKRMIN AT J 0 N DAN PERKEMUANGANNYA

1. Prinsip Self-Determination ........... 8

2. Self--Determination Sebagai. f l a k ...... 12

BAB II : INTEGRASI .DALAM TINJAUAN HtJKUM

INTERNASIONAL

1. Pengertian InUegrasi .................. 17

2. Integrasi : Salah Satu Alternatif

Dari Self-Determination ............... 18

BAB III : INTEGRASI KEPULAUAN COCOS (KEELING)

DENGAN AUSTRALIA

1. Sejarah Kepulauan Cocos (Keeling) ... 23

2. Prosedur Dan Proses Integrasi ........ 27

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan ............................... 41

2. Saran ..................................... “”43

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

I. Peta Kepulauan Cocos (Keeling)

II. The Act of Self-Determination Options




I I I .

IV.

Referendum ( 1 f-Pel'erini nat ion) Ordinance

1084

keaoJ.urji Ma.iol ifv Uinurn PBB 3 9 /3 0

vi




P E N I) A 11 U L 11 A N

1 • P e r m a s a l a h a g _:_._La t a r B e la k a n g d a n J ktmurjanixga

Banyak res o 3. uni dan dekl.ax'as i Parserikatan Bangs a

Bangsa yang mengarah kepada perbaikan dan terjalinnya

perdamaian ant&rbangsa, yang menjadi salah satu tujuan

Perserikatan Bangsa Bangsa. Kalau “Universal Declaration

on Human Rights" bisa dijadikan contoh, maka penerapan

deklarasi ini secara iamgguh-tsungguh akan menghindarkan

kita dari krisis Timur Tengah, krisis Namibia, krisis

Malvinas, serta lain-lain krisi?;. Karena doklarasi ini

sebetulnya menjamin suatu hak danar, y.«iit,u hak penfintuan

nasib sendiri (rights of self-determination).i

Di bidang self-determination, terlihat suatu per-

juangan yang panjang sebelurn Majelis Umum PBB' berhasil

mengukuhkannya sebagai hak semua bangsa. Usaha pertama

Majelis Umum PBB untuk memberikan ketegasan tentang

prinsip self-determination sebagai hak tercantum dalam

resolusi Majelis Umum PBB 637 A (VII) 16 December 1952I

mengenai "The Right of Peoples and Nations to Self-

Determination“. Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) 14

Desember 1960 mengenai "Declaration on the Granting of

Independence to Colonial Countries and Peoples" dengan

tegas menyatakan, bahwa prinsip self-determination meru-

pakan hak semua bangsa, dart atas dasar hak inilah kemer

dekaan harus diberikan.

1




Perumusun semaoarn itu lceinbali dimuat rlalam pasal

I dari resolusi ten tang [Jak-Hak Asasi Manusia, yaitu

resolusi Majelis Urnurn PBB 2;.:00 A (XXI) 16 Desember 1966

t.entang "The Int^rnahi.ona] Covenant on Economic, Social,

and Cultural Rights" dan “The Internationa] Covenant on

Civil and Political Rights”, Resolusi Majelis Umum PBB

2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai “The Declaration of

Principles of Internationa] Law Concerning Friendly Re

lation and Cooperation' among States" kembali memuat hak

penent,uan nasib sendiri.

Self-determination biasanya menunjuk kepada ke-

merdekaan (independence), tetapi resolusi Majelis Umum

PBB 1541 (XV) 15 Desember 1960 rnengakui bahwa rakyat

suatu daerah yang belum berpemerintahan sendiri boleh

mernilih "free association or integration with an inde

pendent State" sebagai alternatif dari pelaksanaan self-

determination, di samping "independence". Resolusi ini

mengajukan persyaratan khusus dalam pelaksanaan self-

determination, yakni persyaratan "free and voluntary

choice" dan "democratic processes".

Kepulauan Cocos (Keeling) - suatu “Non-Self-Go

verning Territory" dengan Australia sebagai "adminis

tering power" - telah rnelaksanakan hak penentuan nasib

sendiri pada tanggal 14 April 1984 dalam suatu referen

dum dengan has! 1 mayor i*tas suara (87,7 %) inenyatakari in

tegrasi dengan Australia. Memang kecil peristiwa itu,




begitu pula tempat peri stiwa itu terjadi. Tetapi peris

tiwa i tu pen ting bag i perkembangan hukum internas i o nal,

khususnya hukum kebiasaan international.

Seperti kita ketahui, Majelis Umum PBB hanya ber-

•tugas mftmberi rekomendasi yang tidak mengikat. Resolusi

yang dikeluarkan Majelis Umum PBB bukan merupakan suatu

perjanjian yang mengikat secara hukum pada anggota-ang-

gota PBB. Tetapi, meskipun tidak berwenang meng'el.uarkan

keputusan yang rnengikat, bukan berarti Majelis Umum PBB

tidak rnampu mengembangkan hukum internasional. Salah

satu cara Majelis Umum PBB dalam mengembangkan hukum

internasional adalah melalui praktek negara-negara yang

berpednrnan pada resolusi dan deklarasi. yang dikeluarkan-

nya. Diantaranya merigenai self-determination.

2. Penjelasan Judul

Judul : "Integrasi Kepulauan Cocos (Keeling) de~

ngan Australia Sebagai Salah Satu Alternatif Dari Right

of Self-Determination", telah mencerminkan inti permasa-i

lahannya.

Integrasi merupakan salah satu alternatif dari

hak self-determination yang dapat menentukan status

"full measure of self-government" bagi suatu daerah yang

belum berpemerintahan sendiri. Ketentuan ini tercantum

dalam resolusi Majelis Umum PBB 1541 (XV) 15 Desember

1960.

n i U H

FBRPUSTACAAH •W NIVERSITAS A iR L A N O O A "___ s U M A » A Y A




4

Dalam resolusi tersebut dialas, antara lain di tentukan1

priuwip sebagai btirikut :

Pi inoip3e VIA Non-SellM5overning Territory can be said to have rt3tn.vhe.jd a ft.il 3 meMuirre u f sel f-government by :(a) Kuier'.'c-rtoe ay a .‘■iovereign independent State;(b) IVree association with an independent State;(u) Integration with an independent State.

£>edangl\an self--determination berarti upaya suatu\

bangsa atau kelompok rakyat untuk menentukan sendiri

status politiknya serta bebas melaksanakan perkombangan

ekonoiiii, rjosial, dan kebudaya?innya.

3. Alasan Perni 1 ihan J udul

Integrasi Kepulauan Cocos (Keeling) dengan Aus

tralia rnerupakan kasus self-determination yang sangat

menarik di bidang hukum internasional. Sampai saat ini,

masih terdapat perbedaan pendapat tentang self-determi

nation di kalangan ahli hukum internasional. Apakah hak

self-determination rnerupakan hak dalam arti hukum atau

hanya rnerupakan prinsip yang harus dihormati.

Di sarnping itu, Kepulauan Cocos (Keeling) hanya

berupa kumpulan pulau-pulau karang keoil yang luas tanah

seluruhnya hanya sekitar 13 kilometer persegi. Letaknya

pun kira-kira 2680 kilometer dari pantai barat. Austra

lia. Dan penduduknya dibelenggu oleh sejenis perbudakan

di tangtin pernilik pulau itu, keluarga Cl un ies-Rosa.




Penulisan ini, dimaksudkan untuk mengungkapkan

upaya penduduk wuatu "Non-Gelf-Governing Territory" me-

laksanakan hak se 1 f-de t e rmi n a t ion. Dari pengungkapan ini

akan terlihat; jelac, bahwa pelaksan&an hak self-determi

nation banyak bergantung pada peranan dan kemauan "admi

nistering power". Walaupun, seperti kita ketahui, hak

self-determination adalah hak penduduk wilayah yang ber- i

san^kutan, bukan hak "administering power".

Penulisan ini rnerupakan studi kasus yang bersifat

rnenerangkan dengan pendekatan dari segi hukum internasi-

onal Metode yang digunakan bersifat ekletis antara

induksi dan deduksi dengan prosedur pengumpulan data

yang bertumpu pada Gt u d i literatur, dokumen dan majalatr

ilmiah dengan ditunjang doktrin atau ajaran yang relevan

6. PertanfifXurirt.iawaban Si stematika

Bab I berupa tinjauan terhadap konsep self-de

termination, sehingga kita ketahui lebih dulu bagairnana

hak self-determination menurut hukum international. Juga

dibahas perkernbangan hak self-determination yang semula

rnerupakan pri noip yang harus dihorrnati, kemudian berkem-

bang menjadi hukum kebianaan internasional (internatio

nal customary law), sebagai pernbuka bagi Bab II yang me-




a

rupakan tinjauan khusus herhad^p masalah integrasi seba

gai salah satu alternatif d.ari hak self-determination.

Pandangan yang didapat dari Bab II ini adalah

yang semula u&l tf-determina+i on rnendapat pengertian yang

sarna dengan "independence", kernudian berkembang dengan

diberikannya alternatif lain sebagai irnplementasinya,

yaitu "free association or integration with an indepen

dent State or the emergence into any other political

stags''. Pembahasan - Bab II ini merupakan dasar untuk

mernbahas pokok permasalahan skripsi ini, yaitu Bab III.

Di dalam Bab III, akan diuraikan latar belakang

atau sejarah Kepulauan Cocos (Keeling), sehingga dapat

diketahui statusnya sebelum berintegrasi dengan Austra

lia. Setelah mengetahui status suatu daerah, dapat di

ketahui pula apakah penduduk daerah tersebut mempunyai

hak untuk menentukan nasib sendiri.

Berdasarkan hak self-determination tersebut^ akan

ditinjau prosedur dan proses integrasi .Kepulauan Cocos

(Keeling) dengan Australia. Pembahasan akan didasarkan

pada resolusi-resolusi Majelis Umum PBB yang menyangkut

dekolonisasi. Akan dibahas pula apakah integrasi terse

but, sebagai implementasi hak penentuan nasib sendiri

(self-determination), memenuhi syarat-syarat yang diten-

tukan dalarn resolusi-resolusi Majelis Umum PBB yang

bersangkutan. Terutama resolusi-resolusi Majelis Umum

PBB 1514 (XV) 14 Desember 1960, 1541 (XV) 15 Desember




1960, .lan (XXV) 24 Oktober J.U70.

an jut-nya penwLup, H m W JV, J i kt.-mukakan

kesimpuJ an yang rnerupakau rangkunian dari pernbahasan bab-

bab sebftiumnya. Juga dikemukakan beberapa aaran yang, di-

rasa perlu.

Akhi rnya, dengan a istematika seperti tersebut

diatas, diharapkan akan diperoleh karya yang cukup

runtut ilan jftlan.

]15 UN GAOR Gupp. 16, 06, UN Doc. A / 4fi84 ( H>60)




B A B I

SELF-DETERMINATION DAN PERKEMBANGANNYA

Suatu hal yang tidak dapat diabaikan tentang hak

asasi manusia adalah adanya prinsip penentuan nasib sen-

diri (self-determination). Prinsip self-determination

rnerupakan bag i an yang tidak dapat dipisahkan dari hak

asasi manusia. Rancangan “International Covenants on H u

man Rights" telah mencantumkan ketentuan-ketentuan seba-2

gai berikut :

1. Semua rakyat merniliki hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan perkembangan ekonomi, sosial dan kultural rnereka.

2. Negara-negara anggota konvenan ini, termasuk yang mempunyai tugas memerintah daerah yang tidak berpemerintahan sendiri dan daerah-daerah perwalian, memajukan direalisasikannya hak penentuan naaib sendiri dan penghormatan terahadap hak tersebut, cesuai dengan peraturan-peraturan Per- serikatan Bangsa Bangsa.

Prinsip self-determination rnerupakan proses yang

berkembang secara evolusioner, yang rnerupakan penerapan

tingkah laku yang "auto-determination", misalnya dalam

negara kota Yunani. Perang agama antarsekte Kristen di-

lengkapi dengan hak "self-determination" seperti yang3

tercantum da];nn Perjanji.an Wr-st Pha]ia tahun 1648.

8




Sejak tahun 1739, prinsip ini, sebagai prinsip

yang diterapkan seoara umum, tel ah rnempunyai tempat

dalam pemikiran demokratis. Di akhir abad ke-XVII, self-

determination rnenjadi isu yang hang at di Eropa ketika

pelbagai kelornpok rakyat berjuang untuk rnendirikan nega-

ra merdeka, dan di benua Ame/rika, Kanada berusaha mele-4

I »nulw»i i < J I r I ■ i/t i i 11 i(j?M i' i .

Dalam tahun 1915, Presiden Wilson mengemukakan

gagasan “self-government". Baru pada tahun 1918. Wilson

menggunakan istilah "self-determination", seperti yang

tercantum dalam usul naskah Presiden Wilson untuk5

Konvensi Liga H.mgsa Bangsa pasal III :

The ContA’acting Power unite guaranteeing ... territorial readjustment ... as may in the future become necessary by reason of changes in the present racial conditions and asperations or present social and political relationship pursuant to the principle of s e 1f-det e r rn i nat i o n .

Sewaktu Presiden Wilson dirninta untuk inenjelaskan

gagasannya di Konperensi Perdamaian di Paris, dia mene-

rnui kesulitan karena sifat self-determination yang mudah

berubah, seperti dikatakan Michla Pomerance "The Wilso

nian conception of self-determination may, obviously, be

viewed in a myriad of ways, depending on the angle of6

the viewer".

Di saruping adanya perbedaan pendapat tentang pe-

ngertian self-determination, juga terdapat perbedaan

pendapat menegnai penerapah prinsip self-determination.




Negara-negara Sekutu mau menerima sejauh hanya diterap-* ’

kan di negara-negara Jerman, Austro-Hongaria, Turki, dan7

bekas Kerajaan Rusia. Karena banyak yang menentang dan*

meragukan kegunaan gagasan dari Wilson, maka self-d©ter

ra in at ion telah dilupakan dan dikubur sesudah Konperensi,

Perdamaian Paris dan t. idak dimuat dalarri Konvenai. Liga.

Bangsa Bangsa.

Akibat kegagalan di atas, oleh Hitler self-deter

mination dij&dikan dasar untuk menjalankan kebijaksana-*

annya yang ekspansionis dan aneksasionis di tahun 1930-8

an, yang mendorong pecahnya Per;ang Dunia II. *

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dengan di~

tandatanganinya Piagam PBB di San Fransisco tanggal 26

Juni 1945, self-determination dicantumkan dalarn pasal 1

(2) dan pasal 55 Piagam PBB. Tetapi, di dalam kedua

pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan

self-determination,

Menurut Gleb Starusheriko, self-determination mern-9

punyai dua aspek, yaitu :

1. The international aspect of the .principle of self-determination presupposes the right of a people (or nation) to (a) secede and form an independent-state; (b) secede and joint, another state; and (c) remain in state as a federal, autonomous, etc., member.

2. The internal aspect of principle of self-determination, that is, the people's right to manage its domestic* affairs without interferences from without, presupposes recognition of the right of people (or nation) to (a) decide .what its political and social system will be like; (b) freely dispose of its natural resources and

10




u

manage its economic; and (c) decide all other d o mestic issues concerning cultural, religion, etc.

•James Crawford herpendapat bahwa istilah self-10

determination rnempunyai dua.arti, yaitu :

1. Persamaan kedaulatau negara terutama hak negara untuk mernilih sendiri bentuk pemerintahannya tanpa ad a uwnpur Imigan.

2. Hak rakyat untuk mernilih sendiri b«snt,tjV. peuier i n - taharmya tanpa mengindahkari keinginan negar* yang munjadikan daerah itu bag:iun dari wi.layahtiya.

Femikiran "self-government" Wilson merupakan cam-

puran kesimpulan yang dapat diistilahkan dengan "inter

nal self-determination", yakni kebebasan untuk mernilih

sendiri bentuk pemerintahannya, dan "external self-de-

termination", yakni hak setiap rakyat untuk mernilih sen

diri kesatuan politiknya dan bebas dari campur tangan11

asing.

Sedang menurut Ian Brownlie, pada umumnya self-12

determination berarti :

,"... the arrangement by a group of individuals of their life together in their own way, and preserving the character of the group. It may be invoked by a whole people as a right to independence, ... or by a religious, ethnic, cultural or linguistic group within the state, as a right to effective representation in the government or to organization as a separate political or social unit

"International Covenant on Civil and Political

Rights” dan "International Covenant on Economic, Social

and Cultural Rights" menetapkan bahwa sernua rakyat rnern-

punyai hak untuk mfenetukan nasib sendiri, oleh karena

itu mereka bebas menentukan atatus pulitik mereka dtrn




mengembahgkan ekonomi, sosial, dan kebudayaan mereka,

serta mengoJah kebudayaan dan sumber alarn mereka.

Dari beberapa pendapat di atas, secara • ringkas

dapat dikatakan bahwa self-determination adalah upaya

suatu bangsa untuk menentukan sernua masalah yang berke-

naan dengan si stem negara tersebut tanpa campur tang an

negara lain.

2. Sel f-Determination Sebatfai Hak

Permasalahan yang sampai kini belurn rnendapat

suatu penyelesaian yang memadai ialah apakah hak self-

determination rnerupakan hak dalam arti hukum atau hanya

rnerupakan suatu prinsip. Ada yang berpendapat bahwa hak

self-determination rnerupakan hak dalam arti hukurn, ada

pula pendapat yang menyatakan bahwa self-determination

rnerupakan prinsip yang harus dihormati.

Xlrnu hukum memandang hak sebagai suatu kekuasaan

berdasarkan hukum atau suatu kewenangan subyek hukum un-

tuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk menun-

tut dari subyek hukum lain suatu tindakan tertentu.

Dalam konteks hukum internasional, Rudoplh von Xhering

mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang terlindung13

secara hukum.

Prinsip adalah asas yang menjadi dasar untuk ber-

piki.r, bertindak, dan sebagainya. Jadi di dalam hak,

subyek hukum dapat menuntut dilaksanakannya hak

12




tersebut. Sedangkan di dalam prinsip, subyek hukum tidak

dapat menuntut pelaksanaan prinsip tersebut.

Seperti diketahui, Majelis Umum PBB bukan badan

legislatif, sehingga tidak dapat mengeluarkan keputusan14

yang mengikat secara hukum terhadap anggotanya. Walau-

pun demikian, bukan berarti Majelis Urnurn PBB tidak marripu

berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum inter-

nasional, sebagaimanan dikatakan Rosalyn Higgins :

The lack of a legislative competence in the Assembly does not, of course, mean that the Assembly is incapable, through its practice, of contributing to the

I development of customary international law. The resolutions and declarations of international organs, repeated with sufficient frequency and bearing the characteristic of 'opinio juris', can establish a general practice recognised as legal custom.

Jadi agar praktek negara.dan organisasi; interna

sional dapat berkembang menjadi hukum kebiasaan interna

sional harus memenuhi dua unsur, yaitu 'repeated with

sufficient frequency' dan adanya ’opinio juris sive

necessitatis'. Sedangkan Merrie Faye Witkin rnernberikan16

batasan sebagai berikut :

For a principle or practice to develop into a general rule of international law, it must fulfill the requirements of 1) repeated aplication over time; 2) acceptance by a large majority of states; 3) performance with conviction that the practine is binding.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan

bahwa agar praktek negara atau organisasi international

berkembang munjadi hukum kebiasaan internasional harus

memenuhi dua unsur, yaitu praktek tersebut harus dilaku-

13




kan berulangkali dan adanya pendapat yang menerima

praktek tersebut sebagai hukum ('opinio juris sive

necesssitatis’j.

Di dalam situasi yang nyata, memang sulit untuk

menentukan setelah berapa kali atau berapa lama dapat

dikatakan telah terbentuk suatu kebiasaan, karena memang

tidak ada ketentuan yang pasti. Mengenai masalah ini di-

gambarkan oleh Hakim Tanaka dalam kasus Afrika Barat Da-17

ya sebagai berikut : •

In former days, practice, repetition and 'opinio juris sive necessitatis’, which are the ingredients of customary law might be combined together in a very long and slow process extending over centuries. In the communication and information, the formation of a custom through the medium of international organizations is greatly facilitated and accelerated; the establishment of such a custom would require no more than one generation or even far less than t h a t . ..

Sejak berdirinya PBB tahun 1945, self-determina

tion telah dilaksanakan di pelbagai kawasan di dunia.

Sebagai ilustrasi dapat ditampilkan : Maroko, Aljazair,

Tunisia, Zimbabwe (Rhodesia Selatan), Indonesia (Irian

Barat dan Timor Timur), Somalia, Malaysia (Sabah dan

Sarawak)', Burma, Ilongaria, Siprus, Toga, Fiji, Samoa

Barat, Kepulauan Cook, dan baru-baru ini Kepulauan Cocos

(Keeling).

Dari suara yang diberikan pada resolusi Majelis

Umum PBB yang rnenyangkut self-determination, dapat dike-

tahui bahwa rnayoritas negara telah menerima prinsip

self-determination. Misalnya resolusi Majelis Umum PBB

14




1514 (XV) I960, 89 suara setuju, 9 suara abstain/ tanpa

suara munentan#. Waluupun muntfkin dalurn tintfkat pertama

resolusi-resolusi Majelis (Jmurn PBB diputuskan herdasar

alasan- alasan pol it Is, tetapi resolusi-resol usi tersebut

penting peranannya di dalam mernbentuk apa yang dinamakan

O p i n i o juris sive necessitatis’ di dalam hukurn kebiasa-18

aan internasional.

Dili hat secara praktis, sulit menentukan motivasi

tindakan suatu negara. Apakah tindakan tersebut didasar-

kan suatu kewa.iihan hukum atau berdasar alasan politis.

Oleh karen* sal it menentukan motivasi tindakan. suatu19

negarft, Hakim Fitzmaurice berpendapat bahwa :

. . .' it is beleived to be a sound principle that, in the long run, it is only the actions of states that build up practice, just as it is only practice (constant and uniform, as the Court has said) that constitutes a usage or custum, and builds up eventually a. rule of customary international law.

Selanjutnya Kelseri dan Guggenheim mengembangkan

apa yang disebut “single element theory" dalam pemben-20

tukan hukum kebiasaan internasional dengan menyatakan :

... State practice is sufficient to priduce a rule of customary law, and. psychological element or 'opinio juris1’ does not also have to be proved to exist ( 'corpus’ without * animus’ ) ... or more precisely that the ’corpus’ of State practice is only required to prove the existence of the 'animus’ ...

Dari uraian di atas, saya berpendapat bahwa prin

sip self-determination telah memenuhi unsur-unsur untuk.

berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional,

seperti yang diformulasikan dalam pasal 3*3 (1) sub b

15




Statuta Mahkamah Internasional : "International custom

as evidence of general practice accepted as law". Dengan

demikian, hak self-determination merupakan hak dalam

arti hukum.

16

Marbangun Hardjowirogo, Hak-Hak M anusia. Yayasan Idayu, Jakarta, 1981, h. 59.

3M.C. Rassiouni, "Self-Determination and The

Pa i estinians " . Amerinan Journal_of International__ Law,No. 4, Vol. 65, September, 1971, h. 31..

4Werner Levi, Contemporary International Law : A

Concise Tnt.rridijr;tion. Westview Press Inc. , Colorado, 1979, h. 198.

5Michla Pornerance, "The United States and Self-

Determination : Perspective on the Wilsonian Conception", American Journal...&f.Ia:fcsrna.Liflaal-LaM> No.1, Vol. 70, Januari, 1976, h. 22-23.

6ib i d . . h. 4.

7Robert A. Friedlander, “Self-Determination : A

Legal Political Inquiry", dalam Yonah Alexander dan Robert A. Friedlander (ed.), Self-Determination : National.,. Regional. and Global Dimensions. Westview Press, Colorado; 19R0, h. 307.

8ibisL., h. 309.

9Richard J. Erickson, International Law and_The

R evolutionary State, A.W. Sijthoff, Leiden, 1972, h. 56.

10James Crawford, "The Criteria Statehood in

International Law", British.Yearbook of International




L a w . Royal Institute of International Affairs, London, 1976, h. 152.

11 * -

Michla Pometf'&nce, o'd . oit. . h. 17.

12Ian Brownlie, Principles of Public Internatio

nal L a w , net. IT, Clarendon Press, Oxford, 1973, h. 44.

13Wolfgang Friedman, Legal Theory, cet. V, Colum

bia University Press, New York, 1970, h. 323.

14Ada yang berpendapat bahwa, ditinjau dari forum

PBB, dalam hukum internasional ada dua macam “international laws;". Yaitu a), “hard laws" : rnisalnya perjanjian- perjaujian internasional, baik yang multilateral maupaun yang bilateral; dan b) “soft laws" : seperti resolusi dan deklarasi PBB. Meskipun PBB tidak dapat dianggap sebagai suatu “law-making body", namun ahli hukum internasional, seperti Wolfgang Friedman, Leo Gross, Castaneda dan lain-lain menganggap, bahwa "soft laws" dari PBB adalah pelopor (precursor) dari "hard laws". Rftsolusi dan deklarasi PBB rnerupakan suatu mata-rantai penting dalam kelanjutan proses perkembangan dan formulasi dari prinsip-prinsip baru dalam hukum internasional. (Lihat hand-out Roes 1 an Abdulgani pada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum (Jniversitas Airlangga, Jakarta, 17 Februari 1987).

15Rosalyn Higgins, "The United Nations and Law

making : The Political Organs", American Journ als of Interna t iona l haw. No. 4, Vol. 64, September, 1970, h. 42.|

16Merrie Faye Witkin, "Transkei : An Analysis of

The Practice of Recognition - Political or “Legal", Harvard Int ernational Law J ournal. No. 3, Vol. 18, Summer 1977, h. 620.

17Rosalyn Higgins, o p . o i t . . h. 39.

18Mnohtar Kusumaatmadja, P&ntfantar Hukum Interna-

siona t, net. ill, Binaoipta, Bandung, 1981, h. 147.




Clive.* Parry, T£iy._ __ ami Evidf-nron o fl n t e i - n a t , i a u a l . JL»*w> M a c h e s t . f - . r On W o r s S t - y P r f t s s s , MarinheRt *?•, 1965, h. 63.

20H . V}. A . Th r r 1 way, 1i if-e mal. \ orj>i] Cus'l.nmarv J .aw

&Dcl_Codific?ation, eet. II, A.W. Sijthoff, Leiden, 1972, h. 72.

1.9




B A B II

INTEORA.SI DAXAM TINJA13AN HOKUM INTERNA5IQNAL

1 • ' Pen;?ert\ an I'ntegras i

Istilah integrasi berasal dari kata latir/. “inte-

grare" yang herarti "wenjadikan utuh" (to make whole),

Secara umum, Ensiklopedi Indonesia mengartik&n integrasi

sebagai "penyatuan secara terencana dari bagian-bagian

yang herb&dfi men.iadi suatu kesjatuan yang serasi at.au21

satuan dari tingkatan yang lebih tinggi".

Webster Dictionary rnengartikan integrasi sebagai

"incorporation of diverse groups or individuals into a

well-ordered community or society whose behavior is22

based on similar standards". Sevang menurut Black's

Law Dictionary, integrasi berarti "the act or process of*

making whole or entire. Bringing together different23

groups (as races) as equals".

Dalam bidang ilmu politik terdapat dua pengertian

tentang integrasi., yaitu "The State of cobesian which

e>:ist in a political community as demonstrated by a high

degree of mutual political interaction among the members

of that community based on consent rather than coercion"

dan "the process of asimilating segregated groups into a24

rest of the community".

17




Dalam pengertian hukum internasional, integrasi

dijurnpai st*oara eksplisit dalam resolusi Majelis Umum

PBB 1541 (XV) 15 December 1960 dan resolusi Majelis Umum

PBB 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 yang rnerupakan implemen-

tasi dari pasal 73 Piagarn PBB. Tetapi, di dalam kedua

resolusi tersebut tidak dijf«laskan secara terperinoi apa

yang dimaksud dengan integrasi.

Michael B. Akehurst, dalam menafsirkan arti inte

grasi yang dimuat dalam resolusi Majelis Umum .PBB 1541

(XV) 15 Desember 1960, secara singkat mengatakan "inte

gration means that the territory becomes part of an in-25

dependent State".

Sebagai suatu penafsiran, maka integrasi dalam

hukum internasional berarti salah satu proses pencapaian

status "self-government" dalam rangka pelaksanaan hak

self-determination suatu daerah yang tidak

berpemerintahan sendiri.

2. Integrasi Salah Satu A l t e rxvati£_...5elf-Determination

Salah satu tujuan resolusi Majelis Umum PBB 1514

(XV) 1960 adalah menghapus kolonialisme, yang dianggap

mer^jadi penghalang utama kerja sama internasional, per-

kernbangan ekonomi, sosial, dan budaya rakyat daerah-dae-

rah jajtihan serta ketertiban dan perdarnaian dunia. Reso

lusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) 14 December I960 rnenen-26

t u k a u’:

18




2. All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, cultural development.

3. Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never .serve as a pretext for delaying independence.

4. All armed action or repressive measures of all kind directed againts dependent peoples shall cease in order to enable them to exercise peacefully and freely their right to complete independence, and the integrity of their national territory shall be respected.

5. Immediate steps shall be take, in Trust and Non- .Self-Governing Territories or all otherterritories which have not yet attained independence, to transfer all powers to the peoples of those territories in accordance with their freely expressed will and desire, without any distiction as to rece, creed or clour, in order to enable them to enjoy complete independence and freedom.

Pada waktu perurausan resolusi ini, negara-negara

kolonial (antara lain Inggris, Perancis, Afrika Selatan,

Amerika Serikat, Portugal, dai*i Spanyol) mempertanyakan

apakah rakyat daerah yang bersangkutan secara politis,

ekonomi, sosial dan edukatif siap untuk merdeka. Dengan

adanya ketentOan paragraf 3 di atas, “preparedness" yang

dipertanyakan negara-negara kolonial itu tidak lagi

menjadi hal yang penting. Bahkan ditegaskan dalam

paragraf 5 bahwa kemerdekaan harus segera diberikan ada

atau tidak persiapan untuk itu. Dengan demikian,

berdasarkan resolusi ini, self-determination mendapat

pengertian yang saraa dengan "independence'*, , yang menjadi

alasan mengapa negara-negara kolonial bersikap abstain

dalam resolusi ini.

Dengan dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB

19




20

1541 (XV) 19G0, diberikan altf-rnatif lain sebagai, imple-

meritasi self-determination, yang salah satu diantaranya

adalah integrasi. Jadi untuk mencapai “full measures of

self-government", rakyat daerah yang bersangkutan dapat

rnemilih alternatif yang paling sesuai dengan kehendak

rnereka. Swpanjang pilihan tersebut. adalah .integra^i, re-

solusi Majelis Umum PBB 1541 (XV) 15 Desemher 1960 mene-27

tapkan pula prinsip-prinsip Lain sebagai berikut :

•Principle VII Integration with an independent State should be on the basis of complete equality between the people of the erstwhile Non-Self-Governing Territory and those of th« independent country with which it is integrated. The peoples of both territories should have equal, status and right of citizenship and equal guarantees of fundamental rights and freedom without any distinction or discrimination; both should have equal rightw and oppurtunities for representation and effective at all levels in the executive, legislative and judicial organs of government.

Principle IXIntegration should have corne about in the following circumstances :(a) The integrating territory should have attained

an advanced stage of self-government with free political institution, its peoples would have the capacity to make a responsible choice through informed and democratic processes;

(b) The integration should be the result of the freely expressed wishes, of the territory's peoples acting with full knowledge of the change in their status, their wishes having been expressed through free and voluntary coice and democratic processes impartially conducted and based on univerla adult suffrage. The United N a tions eolud, when it deems it necessary, supervive these processes.

Dalam me]aksanakan hak self-determination, dua

persyarat.au khusus yakni "free and voluntary choice" dan




"demooratins process" harus dipenuhi. Perwujudan dua

persyaratari tersebut dapat teraapai apabila terlibat

pihak ketiga yang bertindak sebagai pengamat. Tanpa ke-

terlibatan pihak ketiga sulit untuk menentukan apakah

pelaksanaan hak self-determination itu merupakan basil

"free and voluntary choice" dan "democratic process".

Dalam hal ini, adalah wajar apabila pihak ketiga terse-

but ■Perserikat.an Bangsa Bangsa.t

Integruui dicantumkan kembali dalam resolusi Ma

jelis TJrnum PBB 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 yang antara28

lain menetapkan :

The establishment of a sovereign and independent State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitute modes of implementing the right of self- determination by that people.

Perumusan tersebut merupakan pandangan dari suatu

panitia yang dibentuk Majelis Urnum PBB untuk membuat

deklarasi yang akhirnya diterima sebagai resolusi

Majelis Umum PBB 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 tentang "The

Declaration of Principles of International Law

Concerning Friendly Relation and Cooperation Among

States"., Panitia berpendapat bahwa perwujudan hak self-

determination harus ditekankan pada kehendak rakyat (the

will of people) yang belum tentu ingin merdeka dan mem-

puny a i. pemerintaban sendiri. Dari pada terlepas

terapung-apung di lautan internasional tanpa adanya

21




dukungan dan raenempatkan diri dalam suatu* hahaya

dianeksir oleh negara yang lebih kuat beberapa wilayah

tetap ingin berkedudukan sebagai wilayah koloni. Oleh

karena itu, panitia memberikan alternatif sebagai

implementasi hak self-determination dengan “free

assooiation or integration with and independent State or29

the emergence into any political status".

Jadi, hak self-determination yang semula diarti-

kan dengan "independence"., setelah dikeluarkannya reso-

lusi Majelis Tlmurn PBB 1541 (XV) 1960 dan resolusi Maje-

i is Urnurn PBB 2625 (XXV) 1970 dapat berarti "free

association or integration with an independent State or

the emergence into any political status" sebagai i'mple-

mentasinya. Perluasan alternatif ini bisa dirnengerti,

sebab tidak semua wilayah koloni, baik secara demografi

maupun teritorial, mampu berdiri sendiri sebagai negara

merdeka.

21Hasan Shadily (ed.), "Integrasi", Ensiklopedi

Indonesia, Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1932, h. 1461.

22Virginia S. Thatcher, "Integration", The Mew

Webster. Encyclopedic D ictionary of English Language, Grolies, New York, 1970, h. 448.

23•"Inlugration", Black's Law Dictionary, cet. V,

West Publishing Co., 1979, ,h. 642.




Geoffrey K. Roberts, "Integration'’, £ D i c t i on a r y o f Po 1i t i c a 1 An a. 1 vs i. s . Longman Group Ltd. , London, 1971, h. 101.

24

Michael B. Akehurst, A Modern Introduction to International L a w , cr-t. IV, George Allen and Unwin Ltd., London, 1932, h, 252.

2615 UN GAOR Supp. 16, 29, UN Doc. A/4684 (i960)

27J 5 UN GAOR Supp. 16, 66, UN Doc. A/4684 (i960)

2925 UN GAOR Supp. 28, 122, UN Doc. A/8023 (1970)

29Robert Rosenstock, "The Declarations of Princi

ples of International Law Concerning Friendly Relations: A Survey", American Journal of International L a w . Mo. 5, Vol. 65, Oktober, 1971, h. 731.




B A B III

INTEGRASI KEPULAUAN COCOS (KEELING)

DENGAN AUSTRALIA

1. 8e.iar.ah Kepulauan ..Cocos (K e e I in# )

Kepulauan Cocos (Keeling) terletak di Samudera

Hindia pada 12 derajab 05 rnenit 3 intang selatan dan 96

derajat 53 rnenit bujur tirnur, kira-kira 2688 kilometer

pantai '‘barat- Australia atau kira-kira 1000 kilometer

barat daya Jakarta.

Kepulauan Cocos (Keeling) terdiri dari 2? pulau5

karang keoil yang terbagi.dalam dua bagian. Di sebelah

utara adalah pul.au tungg&l yang diberi narna North

Keeling dan tidak berpenghuni..Di sebelah selatan, kira-

kira 24 kilometer dari Pulau North Keeling, terdiri dari

sekelompok pulau karang yang mengelilingi sebuah laguna.

Hariya dua pulau yang dihuni, yaitu Pulau West dan Pulau30

Home.

Pulau West dihuni oleh pegawai official Represen

tative Pemerintah Australia, para petugas lapangan ter-

bang, mercusuar, stasiun teleknmunikasi, hostel, dan be-

berapa orang yang bekerja pada perusahaan miriyak Inggris

"SHELL”. Pulau Home dihuni olch keluarga John Clunifts-

Ross dan penduduk keturunan campur-baur Jawa, Melayu,

23




Sunda, India, Cina, Afrika, dan Eropa yang berkerja di

perkebunan kelapa rnilik keluarga John Clunies-Ross. Luas

tanah seluruh Kepulauan Cocos (Keeling) hanya sekitar 14

kilometer persegi.i

Kepulauan Cocos (Keeling) pertarna kali diketemu-

kan oleh Kapten William Keeling, komaridan kapal "Red

D r a g o n 1' dari East India Company, pada tahun 1609. Kepu-

lauan tersebut•kosong sampai tahun 1826, .ketika Hare

datang rnembawa sekitar 90 budak laki-laki dan perempuan.

Alexander Hare adalah warga negara Inggris yang pada

jaman Raffles dianggap banyak berjasa dalam merebut Jawa

dari Belanda. Pada tahun 1827, datang rombongan kedua

yang dipirnpin oleh Kapten John Clunies-Ross, seorang. pe-

laut Scotlandia, bersarna istri dan 6 orang anaknya, 1231

orang Inggris, seorang Jawa serta seorang Portugis.*

Hare dan Clunies-Ross masing-masing membuka per-

,kebunan kelapa yang menjadi penghasilan utarna kepulauan

Cocos (Keeling) sampai sekarang. Kepulauan itu akhirnya

diberi nama Kepulauan Cocos, Kepulauan Kelapa. Clunies-

Ross dalam waktu-waktu tertentu datang ke Batavia menca-

ri tenaga tambahan untuk * mengurusi kebun k e l a p a n y V

Antara Hare dan Clunies-Ross kemudian terjadi perseli-

sihan mengenai pemilikan Kepulauan Cocos (Keeling). Ba

nyak pekerja Hare yang pindafr bekerja di perkebunan

Clunies-Ross karena tertarik upah yang lebih tinggi dan

kondisi yang lebih baik. Akhirnya pada tahun 1831., Alex-

p ”! ' '£>B *1 F»j ST A K A AM j " HNIYERS1TA3 AIRLANOOA"




ander Bare meninggalkan Kepulauan itu menuju Singapura32

dan meninggal di situ.

Pada tahun 1836, Charles Darwin rnengunjungi Kepu

lauan Couos (Keeling), ketika bapak Teori Evolusi itu

sedang mengadakan perjalanan keliling dunia untuk mempe-

lajari terbentuknya kepulauan karang. Charles Darwin

rnenggambarkan para pekerja di perkebunan milik Clunies-

Ross sebagai ‘'nominally in a state of freedom as regards

their personal treatment but in most other point they33

are considered slaves".

Karena takut akan diduduki negara lain, Clunies-

Ross mengajukan permintaan kepada Ratu Inggris supaya

dapat memiliki kepulauan tersebut bersama-sama dengan

Inggris. Tetapi permintaan Clunies-Ross ditolak. Justru

Kepulauan Cocos (Keeling) secara resmi dinyatakan menja

di bagian dari British Dominion oleh Kapten Fremantle di

atas kapal Inggris HMS Juno tanggal 1 Maret 1857. Baru

di akhir bulan Mfci. 1857, Kapten Fremantle menyadari ke-

keli ruannya, karena misi dia seberiarnya menancapkan ben-

dera Inggris di Kepulauan’ Cocos di gugusan Kepulauan

Andaman. Oleh Inggris kepulauan tersebut diserahkan k e

pada Colony of Ceylon pada tahun 1878. Tetapi delapan

tahun kemudian, penguasaan atas Kepulauan Cocos

(Keeling) dipindahkan lagi, kali ini oleh Inggris34

diserahkan kepada Government of the Straits Settlement,

Dengan suatu surat perjarjjian tertanggal 7 Juli

25




1886, Ratu Victoria menganugerahkan seluruh tanah di Ke

pulauan Cocos (Keeling) kepada ouc-u John Clunies-Ross,

George, dengan syarat antara lain, bahwa Ratu Inggris

berhak menggunak&n tanah-tanah dari kepulauan itu tanpa

sewa untuk kepentingan umum, dan Clunies-Ross dilarang

mengikatkan tanah-tanah tersebut kepada siapa pun, kecu-

ali keluarganya, tanpa adanya persetujuan terlebih dulu

dari Ratu Int'gris. Kepulauan Cocos (Keeling) dipersatu-

kan ke dalam penieri ntahan Settlement of Singapore pada

tahun 1903. Te+.api ketika pada Perang Dunia II Singapura

diduduki tyntara Jepang, penguasaan kepulauan ini dise-35

rahkan lagi kepada Colony of Ceylon.

Sejak William Keeling rnenemukan af.nl knF;ong di

tengah samudera itu, Kepualaun Cocos (Keeling) memang

dianggap sangat strategis, dan selalu digunakan huat pos

samudera kapal-kapal Inggris yang mengarungi autara

Timur Tengah, India, Kepulauan Indonesia, dan Laut Cina

Selatan. Pada awal Perang Dunia I, kapal penjelajah

Jerman "Emden“ menyerang kepulauan itu, tetapi ditengge-

lamkan kapal perang Australia "Sydney". Bulan Maret

1942, di tengah Perang Dunia II., pemborn-pemborn Jepang

menyerang pulau-pulau itu sehingga merusakkan stasiuni

telekomunikasi yang dibangun tahun 1901. Antara tahun

1944-1945, Airfield Construction Squadron dari Angkatan

Udara Australia (RAAF) membangun lapangan terbang di

Pulau West guna menghadapi pembom-pembom Jepang. Setelah




Perang dunia II berakhir, penduduk Pulau Home dirasakani

terlalu padat. Sehingga antara tahun 1948-1951, sekitar

1600 penduduk dipindahkan ke Sabah,. Singapura, dan

Pualau Christmas. Hal ini niengakibatkan penduduk

Kepulauan Cocos (Keeling) tinggal beberapa ratus orang36

saja, sampai rjekarang.

Dengan suatu persetujuan tanggal 2 Nopember 1951

Pemerintah Australia membeli tanah yang dipakai untuk

lapangan terbang di Pulau West dari Clunies-Ross. Sejak

tanggal 1 September 1952, lapangan terbang tersebut d i

pakai sebagai persinggahan (stop over) penerbangan ko-

mersial Australia dari Sydney ke Johannesburg.

Pada t£inggal 23 Nopember 1955, Kepulauan Cocos

(Keeling) oleh pemerintah Inggris diserahkan kepada Pe

merintah • Australia yang kemudian diberi status sebagai

teritory dengan nam* resmi Territory of Cocos (Keeling)

Islands. Penyerahan ini dilakukari dengan sufttu Rri-t.ish

Order in Council yang dibuat oleh Ratu Elisabeth II ber-

dasarkan Cocos (Keeling) Islands Act 1955 of the United

Kingdom dan Commonwealth of Australian Cocos (Keeling)37

Islands Act 1955.

2. Progedur dan Proses Integrasi

Keadaan Kepulauan Cocos (Keeling) tidak banyak

diketahui orang sampai tahun 1957, ketika Hasluck,

sebagai Menteri External Territories Australia, rnengun-

27




jungi kepulauan itu tanggal 12 - 17 Januari 1957.

Hasluck rnelaporkan, penduduk kepulauan tersebut

dibelenggu oleh sejenis perbugjakan di tangan keluarga

Clunies-Ross yang memerintah dengan gaya feodal. Rumah,

pakaian dan perawatan kesehatan seadanya mernang diberi-

kan secara cuma-cuma. Pendidikan pun diberikan secarat

cuma-cuma, tetapi hanya sekedar bisa baca perintah dan

tugas sehari-hari. Sejak umur 15 tahun, para penduduk

diharuskan bekerja di perkebunan kelapa railik keluarga

Clunies-Ross. Upah para pekerja dibayarkan dalam bentuk

keping-kepi.Mg plastik yang dibubuhi tandatangan Tuan

John, panggilan warga setempat kepada John Clunies-Ross.

Semua warga Pulau Home dilarang mengunjungi Pulau West

tanpa ijin dari Tuan John. Menurut Hasluck, Clunios-Ross

tidak mengakui kekuasaan Australia di seluruh kepulauan

itu, terutama di tanah perkebunannya. Dia merasa mewari-

si kepulauan itu, yang diberikan kepada keluarga nenek

moyangnya oleh Ratu Victoria pada tahun 1886. Dia hanya

mau berhubungan dan berurusan dengan Ratu Inggris.

Hasluck mencoba menjelaskan tentang penyerahan kepulauan

tersebut dengan mengatakan bahwa Kepulauan Cocos

(Keeling) tetap berada di bawah kekuasaan Ratu Inggris,

tetapi kalau dulu pengelolaan dan pengawasannya dilaku-

kan oleh Pemerintah Inggris, sekarang dilakukan oleh

Pemerintah Australia. Jika dia atau penduduk lain rnentfi-

rirnkan surat kepada Ratu Inggris mengenai masalah

2838




Kepulauan Cocos (Keeling), rnaka Ratu Inggris akan menye-

rahkan surat mereka kepada Gubernur Jendral Australia

untuk dibahas. Clunies-Ross menganggap hal tersebut di

atas hanyalah rekaan Pemerintah Australia >dalam upaya

mengambil-alih self-government atas kepulauan tersebuti

dari tangan penduduk setempat.

Walaupun ditegaskan bahwa Pemerintah Australia

akan tetap menjamin semua hak miliknya, Clunies-Ross

tetap tidak mau rnengakui kekuasaan Australia dan tetap

mempertfthankan cara-cara yang feodalistis dalam berhubu-

ngan dengan penduduk. Menurut pengamatan Hasluck, ada

suatu ambisi dan kepentingan pribadi sehingga Clunies-

Ross tidak mau rnengakui kekuasaan Australia. Karena,

dalam pandangan Clunies-Ross, tanpa cara-cara yang feo

dalistis akan sulit mengusahakan perkebunan dan memper-39

tahankan kekuasaannya.

Kunjungan Hasluck tidak merubah keadaan Kepulau

an Cocos (Keeling) dan Pemerintah Australia pun tidak

berusaha merubah1 status quo kepulauan itu. Padahal Aus

tralia sebagai "administering power", berdasarkan pasal

73 Piagam PBB, berkewajiban memberikan laporan kepada

Sekretariat Jendral PBB mengenai perkembangan wilayah

yang bersangkutan serta memajukan kehidupan politik,

ekonomi, sosial dan pendidikan penduduknya. Tetapi "The

reports have been'utterly misleading and only New York's

pre-occupation can explain why they escaped detection

29




and censure".^

Pada bu'Jan Juni dan Desember 1958, 109 penduduk

Pulau Home beremigrasi ke Pulau Christmas. Beberapa saat

kemudian, sebagian besar dari penduduk yang beremigrasi

tersebut pitid*h ke Australia.

Kftpulauan Cocos (Keeling) kembali menarik perha-

tian banyak orang ketika A.G. Kerr, pejabat senior dari

Departemen External Territories, mengunjungi dan meng-

ungkapkan keadaan yang dijumpainya di sana pada bulan

November 1971. Dalam laporannya kepada Andrew J’eacock,

waktu itu Menteri External Territories, antara lain di-

sebutkan bahwa kehidupan penduduknya tidak berubah sejak

kunjungan Has luck tahun 1957. Penduduk yang keturunan

campur-baur itu tetap miskin, buta huruf, dan terkung-41

kung tidak bisa ke mana-mana. Menurut pendapat pendu-

duk setempat, dunia ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu42

Pulu dan Negeri. Pulu atau pulau adalah kepulauan tern-

pat mereka tinggal. Negeri adalah bagian dunia lain di

luar tempat tinggal mereka.

Dalam laporan itu juga disinggung masalah upah

pekerja yang hanya kira-kira 2 dollar Australia seming-

gu, itu pun masih tetap dibayarkan dalam bentuk keping-

keping plastik. fJpah sebesar itu hanya laku ditukarkan

dengan beras, gula atau kebutuhan kecil-kecil di toko

milik keluarga Clunies-Ross. Setiap kejahatan terhadap

perkebunan maupun terhadap masyarakat, rnisalnya rnerusak

30




sarana perkebunan atau mencuri, dijatuhi hukuman yang

ditentukan Clunies-Ross sendiri. Hukuman tersebut rnisal-

nya “bekerja selama dua minggu tanpa upah" atau "menguro-

pulkan sejenis kumbang, yang menjadi harna kelapa, sela-43

ma seminggu tanpa menerima upah". Jadi ClunieH-Rnss

selalu mendapat keuntungan dari setiap kejahatan yang

terjadi.

Di akhir laporannya, A.G. Kerr rnenyatakan bahwa

secara keseluruhan penduduk Kepulauan Cocos (Keeling)

merupakan budak keluarga Clunies-Ross. Memang dibentuk

eemacam dewan pemerintahan bagi penduduk setempat, teta

pi semua anggota dipilih dan diketuai oleh Clunies-Ross

sendiri. Clunies-Ross juga menolak hukum Australia di- |

berlakukan di kepulauan itu, karena hal itu dianggapnya

sebagai intervensi terhadap persoalan intern warga Kepu-44

lauari Cocos (Keeling).

Dalam bulan Januari 1972, Clunies-Ross mengirim

surat kepada Sekretaris External Territories dengan mak-

sud minta pengakuan self-governing atas Kepulauan Cocos

(Keeling) serta mengusulkan dibentuk hubungan seperti

Kepulauan Cook dengan Selandia Baru (free association)

antara Kepulauan Cocos (Keeling) dengan Australia.

Selain kedua hal tersebut di atas, Clunies-Ross

rnenyatakan h&iiwa tuntutan Australia atas Kepulauan Cocos

.(Keeling) tidak didasarkan alasan yang kuat. Secara geo-i

grafis, kepuaJauan itu tidak termasuk wilayah negara ma -

31




na pun. Secara historis, ketika diketemukan nenek moyang

Clunies-Ross kepulauan itu kosong (tidak berpenghuni).

Pada waktu itu, nenek moyar/g Clunies-Ross tidak dibiayai

atau didukung oleh suatu negara, tetapi rnerupakan petua-

langan pribadi. Tigapuluh tahun kemudian, Inggris meng-

aneksir kepulauan itu, yang kemudian terbukti adanya ke-

keliruan karena yang dimaksudkan sebenarnya adalah Kepu

lauan Cocos di gugusan Kepulauan Andaman. Jadi, menurut

pendapat Clunies-Ross, kekuasaan Australia didasarkan

atas aneksasi Pemerintah Inggris. Di masa kini, dasar

yang dapat diterima adalah perundingan yang bebas (free

ly negotiated) antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Setelah menggambarkan keadaan Kepulauan Gocos

(Keeling) yang aman, teratur, self-government, mengem-

bangkan sistem sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan!

keadaan penduduk, surat Clunies-Ross diakhiri dengan me-

nyatakan bahwa yang dibutuhkan penduduk adalah pengakuan45

self-government, bukan intervensi dari Australia.

Andrew Peacock mengunjungi Kepulauan Cocos

(Keeling) pada bulan September 1972, yang kemudian meng-

hasilkan dua kesepakatan antara Pemerintah Australia

dengan Clunifts-Ross. Pertama, Clunies-Ross rnengakuj k e

kuasaan Australia atas Kepulauan Cocos (Keeling) dengan

syarat Pemerintah Australia menjamin serta mengbormati

hak milik Clunies-Ross. Kedua, guru-guru Australia boleh

mengajar penduduk Pulau Home dengan syarat Clunies-Ross

32




sendiri yang wewawancarai dan mernilih calon guru yang

lulus di Perth dan guru-guru tersebut beserta keluarga-46

nya tidak boleh tinggal di Pulau Home.

Suatu delegasi (Visiting Mission) dari Komi be 24

PBB (Komite Dekolonisasi) mengunjungi Kepulauan Cocos

(Keeling) pada tanggal 7 - 1 0 Agustus 1974. Delegasi

tersebut dipimpin oleh Koume dari Pantai Gading . dengan

anggota wakil dari Trinidad dan Tobago dan Indonesia.

Delegasi PBB itu mengecam Pemerintah Australia setelah

melihat kepi noctngan-kepincangan yang terjadi. Mengapa

Australia mentolerir pembayaran upah pekerja dengan

keping-keping plastik. Mengapa upah pekerja dibayarkan

kepada Clunies-Ross apabila pekerja tersebut dipekerja-

kan, misalnya, di lapangan terbang milik Australia di

Pulau West. Seharusnya pegawai Official Representative

dipilih yang mengerti Bahasa Melayu, sehingga dapat me-47

ngetahui keinginan penduduk yang sebenarnya. Pendidik-

an yang diberikan kepada penduduk pun dinilai sangat

rendah, meskipun ada beberapa guru Australia yang membe-V .

rikan pelajaran.

Menurut pengamatan anggota dari Indonesia, Moham

mad Siddik, rendahnya pendidikan berpengaruh pula dalam48

kehidupan beragama. Antara lain dikatakan :

”... the chief priest finds difficult to get the people to pay attention... to Mohammedan, laws and religion... this clearly the result of lack education. In fact the Cocos Islanders makes seem to visit the Mosque only during Ramadhan - the fasting month"

33




Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah

Australia tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan fung-

sinya sebagai "administering power". Hal ini berkaitan

dengan kepentingan Australia di kepulauan tersebut, yang

tentu saja tidak ingin terganggu apabila dilakukan peru-

bahan-perubaha sesuai dengan pasal 73 Piagarn PBB. Secara

ekonomis, Kepulauan Cocos (Keeling) meiaang tidak ada ar-

tinya bagi Australia. Tetapi, dari segi geostrategic sa-

ngat penting arti’nya bagi Australia dan sekutu-

sekulunya, terutama AS dan Inggris. Kepulauan Cocos

(Keeling) dipergunakan sebagai pos pengarnatan Samudera

Hindia dalam watu jaringan denga pangkalan mi liter AS di

Kepulauan Diego Garnia.

Di dalam laporannya, delegasi PBB mendesak Peme-

rantah Australia agar segera melaksanakan perubahan-pe-

rubahan sesuai pasal 73 Piagarn PBB. Mengingat pengetahu-

an penduduk yang masih rendah, dianjurkan supaya

tindakan-tindakan yang akan diambil tidak dilaksanakan

dengan tergesa-gesa, tetapi juga tidak selambat-lambat49

tahun sebelurnnya.

Dengan adanya tekanan dari PBB, Pemerintah Austa-

lia mendesak Clunies-Ross melakukan perubahan-perubahan ;

yang diperlukan. Sesuai 'anjuran PBB, pelaksanaannya di-

lakukan secara bertahap. Upah para pekerja disesuaikan

dengan peraturan perundangan yang berlaku di Australia

dan dibayar dengan mata uang Australia, tidak dengan ke-

34




ping-kepirig plastik. Gury-guru Australia beserta keluar-

ganya diijinkan tinggal di Pulau Horne. Hubungan antara

Pulau Horne dengan Pulau West diperlancar dengan adanya

kapal-kapal kecil yang dioperasikan oleh Pemerintah

Australia. Sebelumnya angkutan kapal dioperasikan oleh

keluarga Clunies-Ross.

Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Australia

berusaha melepaskan ketergantunan penduduk kepada kelu

arga Clunies-Ross. Salah satunya adalah membeli sebagian

besiar tanah-tanah dari Clunies-Ross, keouali tanah milik

keluarga Clunies-Ross seluas enam hektar beserta . rumah

dan seg&la miliknya di atas tanah tersebut, tahun 1978.

Pengelolaan tanah-tanah itu kemudian diserahkan kepada

penduduk Cocos setelah dibentuk The Cocos Islands Co

operative Society pada bulan Januari 1979. Pada bulan

Juli 1979, dibentuk dewan pemerint&han bagi warga Cocos

yang disebut The Cocos (Keeling) Islands Council. Tugas

dewan tersebut antara lain memberikan pertimbangan' kepa

da "administering power" rnengenai semua masalah yang50

menyangkut kepentingan penduduk setempat.

Delegasi dari Komite 24 PBB kembali mengunjungi

Kepulauan Cocos (Keeling) pada bulan Juli 1980. Delegasi

yang dipimpin oleh K. Yere dari Pantai Gading itu antara

lain melaporkan, telah banyak perkembangan yang dicapai

sejak kunjungan delegasi pertama tahun 1974 terutama di

bidang sosio-ekonorni. Delegasi PBB mendesak Pemerintah

35




Australia untuk rneningkatkan pengernbangan bidang poli-

tik dan pendidikan sampai penduduk seternpat siap me'lak-

sanakan hak self-determination.

Menteri Dalam Negeri Australia, Tom McVeigh, me-

ngunjungi Kepulauan Cocos (Keeling) bulan November 1932

guna ! memlm-arukan kereungkinan di 1 aksanakarmya self-de-

termintion. Setel&h bertemu dengan The Cocos (Keeling)

Is! and« CouiK-i 1 , disepakati bahwa self-determination di-

lak.stmakan tahun 19133. Tetapi, karena pada bulan Maret

1983 di Australia diadakmi penri. 1 i ban anggntM pai/lumen,

maka diputn:jkan hak ft elf -deterini nati on akan dilaksanakan

paling 1 ami*at akhir tahun 1984.

Pada bu lan Agustus 1983,• Cree bin Haig terpilih

sebagai Ketua Management Committe of the Cocos Islands

Co-operative. Sedangkan Parson bin Yapat dan Wahin bin

Byrne rnasing* masing terpil ih sebagai Ketua dan Wakil51

Ketua Cocos (Keeling) Islands Council.

Untuk menjelaskan kepada penduduk Cocos mengenai

ketiga alternatif dari self-determination, pada bulan

Oktober 1903 di’keluarkan ketentuan yang disebut "The act

of Self-D^terrnination Options” (teks selengkapnya lihat

Lampirnn IT). Dalam ketent.uan tersebut dijelaskan ketiga

alternatif senuai resolusi Majelis Umum PBB 1541 (XV) 15

December 1900, yaitu M independence*, free association or

integration“ dengan segala konsekuensinya.

Di dalam suratnya kepada Sekretaris Jendral PBB-,

36




Menteri Luar Megeri Australia, Bill Hayden, memberitahu-

kan bahwa penduduk Kepulauan Cocos (Keeling) telah siap

me 1 aks ai 1 akan e 1 f-d e t e r m i. n‘at i o n . Se 1 a i n i t u , me 1 a 1 u i

Sekretaris Jendral PBB, mengundang delegasi dari Kornite

24 PBB untuk merundingkan persyaratan dan waktu pelaksa-

naan hak self-determination septa sekaligus mengawasi52

pelaksanaannya.

Pada wiclang tanggal 7 December 1983, Majelis Umum

PBB memutuskan (38/420), menunjuk Sekretaris Jendral PBB

untuk menentukan dan mengirimkan delegasi guna mengawasi

pelaksanaan self-determination sesuai dengan resolusi

Majelis Umum PBB 1541 (XV) 15 Desember 1960. Kepada

“administering power'1 dan penduduk setempat diharapkan

segera menetapkan ketentuan pelaksanaan self-determina

tion.

I Pada tanggal 14 Maret 1984, dikeluarkan ketentu

an pelaksanaan self-determination yang disebut "Referen

dum (Self-Determination) Ordinance 1984" (teks seleng-

kapnya lihat Larnpiran III). Dalam pasal 4 (1); ordonansi

tersebut ditetapkan bahwa referendum akan • dilaksankan

pada tanggal 6 April 1984. Berdasarkan resolusi Majelis

Umurn PBB 637 A (VII) 1952, self-determination dapat di-

laksanakan dengan plebisit atau cara-cara dernokratis

lain.

Delegasi dari Komite 24 PBB didarnpingi Menteri

Dalam Negeri Australia, Tom McVeigh, tiba di Kepulauan

37




Cocob (Keeling) pada tanggal 3 April 1984 untuk melihat

persiapan referendum sekal igus rnengawasi pe]aksanaannya.

Delegasi tersebut dipimpin sendiri oleh Ketua Komite 24

PBB, AbduJ Koroma dari Sierra Leone, dengan anggota Ra-

drodro (Fiji), Nebojsa Dirnitrijevic (Yugoslavia), Maria53

Eugenia Trujillo (Venezuela).

Menurut pengarnatan delegasi PBB, v/alaupun pendu

duk mengerti arti ketiga alternatif yang ditawarkau, te

tapi mereka tidak Tnemahami konsekuensinya. Berulang kali

hal ini ditanyakan dan penduduk mlnta saran apa yang se-

baiknya dipilih. Sesuai dengan kedudukannya, delegasi

PBB menjelaskan konsekuensi pilihan mereka dan menegas-

kan bahwa mereka sendiri yang harus menentukan pilihan

tersebut tanpa pengaruh siapa pun. Sejak lama Clunies-

Ross berusaha mempengaruhi penduduk agar mernilih "free

association".

Dari 261 pemilih yang terdaftar, sernua rnernberikan

suara dalam referendum tanggal 6 April 1984. Dari sesuai

pasal 22 Referendum (Self-Determination) Ordinance 1984,

basil pemungutan suara diumumkan pada tanggal 7 April54

1984 sebagai berikut :

Integration 229Free association 21Independence 9Invalid ballots 2

Total 261

Dengan demikian, mayoritas suara (87,7 %) menghendaki

38




integrasi dengan Australia. Pada tanggal S April 1984,

delegasi PBB rneninggalkan Kepulauan Cocos (Keeling) ber-

sama ernpat wakil penduduk Cocos untuk membioarakan sernua

konsekuensi dari pilihan mereka dengan Australia.

Di dalarn laporannya, delegasi PBB antara lain me-

nyatakan, bahwa pemungutan suara dilaksanakari dengan wa-

jar dan tidak melihat adanya usaha dari Australia untuk

meinaksa penduduk memilih integrasi. Seianjutnya dikata

kan, ditinjau dari latar belakang dan tingkat kedewasaan

politik penduduk, delegasi PBB berpendapat bahwa yeoara

uniurn penduduk mengerti arti ketiga alternatif yang diso-

dorkan ke hadapan mereka.

Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan

self-determination tersebut memenuhi persy&rat&n yang

ditentukan dalam prinsip IX resolusi Majelis Umum PBB

1541 (XV) 15 Desember 19G0, yaitu "free and voluntary

choice'' dan "democratic processes" serta dilaksanakan di

bawah supervisi atau perjgawasan PBB.

Pada sidang ke 39 tanggal 5 Desember 1985, hasil

referendum Kepulauan Cocos (Keeling) diterima Majelis

Umurn PBB dalarn resolusi nomor 39/30 (teks selengkapnya

lihat Larnpiran IV). Sebelumnya, pada sidang Komite keem-

pat Majelis Umum PBB tanggal 7 November 1984, Parson bin

Yapat, Ketua Cocos (Keeling) Islands Council, antaraP,v* U

lain mengatakfin :

39




40

We are certainly a small group of people, very small, but now we fe«] strong because we have entered int.u a big nation - that is> the Australian nation, and we have rights which are the same as other Australian. One more matter which is most important is our customs and practices. We have integrated with Australia but that does not mean we have thrown away our customs. The Australian Government has promised that it will help us to protect our customs.

Dalam snatu usaha dekolonisasi., mernang harus di-

mulai dari suatu tindakan dasar yang bersifat

mengembalikan identitas penduduk yang sebenarnya, yakni

kepribadiannya yang terbentuk berdasarkan patokan-patok-

an nilai sosi n-kultur&lnya.

30Penulisan Scjarah Kepulauan Cocos (Keeling)

terutama dikutip dari KBRI Canberra, Beberaoa Catatan Tentang : Australia Territories. Australia, Oktober, 1970.

31ifrid, , h. 31.

32ibid.. h. 32.

33Peter Hasting, "A Tale of Two Islands : The

Cocos/Christmas Story", New .Guinea and__ Australia, theEasifie and South-East Asia, Oktober, 1974, h. 7.

34KBRI Canberra, o p . c i t . . h. 34.

35ibid.. h. 35.

ibid36




52ibid.. h. 67.

53Department of Territories, Annual Re

IS,£5 > Australian Government Publishing Canberra, 1986, h. 40.

t54

ibid., h. 46.

55, , h. 64.

port 1984- Servioe,




37ibid, . h. 33.

38Pet-f.tr Hastings, on. cit. . h. 10.

39■ i 11:'i>t. , h. 11.

40ibid.■ h. 5.

41ibid., h. 13.

42Department Of Territories, Annual Report 1983-

1984. Austrlian Government Publishing Service, Canberra,1985, h. 61.

43Peter Hastings, o p . nit. . h. 12.

44ibid.. h. 14.

45

46ibid. . h. 17.

47Bahasa yang d’ipergunakan penduduk setempat

sehari^hari adalah Bahasa Melayu, karena sebagian besar nenek inoyang mereka keturunan Melayu. Oleh karena • itu, penduduk setempat disebut pula "Cocos Malay".

48Peter Hastings, o p . c i t . . h. 8.

49ibid.. h. 19.

50Department of Territories, o p . cit. . h. 63.

ibid51




B A B TV

P E N U T U P

1. Kesimpu i.an

Salah satu penghambat proses perkembangan prinsip

self-determination adalah sifatnya yang mudah berubah.

Tafsir tentang prinsip self-determination bisa berbeda

antara pihak yang satu dengan yang lain, tergantung

sudut pandang si penafsir. Akibatnya, tidak ada kesepa-

katan mengenai pengertian prinsip self-determination

serta penerapannya. Sehingga prinsip self-determination

tidak dioantumkan dalam konvftnsi Liga Bangsa Bangsa.

Prinsip self-determination mengalami perkembangan

yang pesat setelah dicantumkan dalam Piagam PBB, yaitu

dalam pasal 1 (2) dan pasal 55. Lebih-lebih setelah

negara-negara Afro-Asia yang baru merdeka diterima men-

jadi anggota PBB. Sehingga menciptakan mayoritas baru

dalam Majelis Umum PBB, yang biasa disebut "Mayoritas

Dunia Ketiga dalam Majelis Umum". Denman dikuasainya

forum Majelis Umum PBB oleh negara-negara Dunia Ketiga,

Majelis Umum PBB berhasil mengeluarkan resolusi tentang

hak self-determination, yaitu resolusi 1514 (XV) 14

Desember 1960. Dengan semakin banyaknya pelaksanaan hak

self-determination berdasarkan resolusi tersebut di

41




atas (lihat halaman 14), hak se3 f-determination berkern-

bang menjadi hukum kebiasaan international. Dengan demi-

kian, hak self-determination adalah hak dalam arti hu

kum.

Dalam resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) I960,

self-determination diartikan dengan “independence"/ yang

menyebabkan negara-negara kolonial bersikap abstain.

Dengan dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB 1541

(XV) 15 Pesember 1960 dan resolusi Majelis Umum PBB 2625

(XXV) 1970, diberikan alternatif lain sebagai implemen-

tasinya, yaitu “free association or integration with an

independent State". Vang menjadi pertimbangan diberikan-

nya alternatif tersebut di atas adalah, tidak semua

wilayah yang belum merdeka raampu berdiri sendiri sebagai

negara merdeka. Hal tersebut bisa dikarenakan faktor

ekonomi* demografi, maupun teritorial, seperti halnya

warga Kepulauan Cocos (Keeling) yang mernilih integrasi

dengan Australia.

Ditinjau dari kondisi Kepulauan Cocos (Keeling),

satu-satunya pilihan yang dapat dilaksanakan adalah

integrasi. Dari segi ekonomi, karena kecilnya wilayah

dan tiadanya sumberdaya alam, untuk mencukupi kebutuhan

warganya akan bergantung pada bantuan Australia,

Clunies-Ross atau pihak lain. :Dari segi geopolitik,

Kepulauan Cocos (Keeling) akan menjadi ajang perebutan

pengaruh negara lain mengingat pnyisinya yang yangat

42




strategis. .Jadi, pilihan "Independence" dalam arti "na

tional sovereignty" akan'berarti penundukan d i r i : pada

salah satu negara dengan konsekuensinya yang akan jauh

uteny intpang dari kemerdekaan yang diinginkan serf,a rne-

ngingkari arti kemerdekaan itu sendiri.

Pilihan "free association" jelas akan memberikan

peluang b a g i Cluni es-Ross untuk kembali melaksanakan

cara-oara yang feodalistis terhadap penduduk aoternpat.;

Justru kondisi ini yang ingin dicegah dengan pelsksanaan

hak self-determination.

Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan

untuk menjamin kepastian hukumnya, perlu diadakan kon-

vensi tentang hak self-determination, sebagaimana h&lnya

hukum diplomatik maupu'n hukum laut. Dalam konvensi^ter

sebut bisa pula dimasukkan prinsip-prinsip lain, misal-

nya prinsip nondiskriminasi.

Osaha dekolonisasi bukanlah penoapai&n status

politik sem&ta-mata, tetapi menyangkut pula pengembangan

aspek ekonomi, sosial, dan budaya penduduk yang *ber-

.sangkulan. Oleh karena itu, bagi Pemerintah Australia

yang penting adalah membangun kehidupan yang layak bagi

warga Kepulauan Cocos (Keeling) yang dapat ,menjamin

teratas inya k et e r be 1 akan g a n dan keterg ant.ung an • yang

telah tereipta selama ini.

43




DAFTAR BACAAN

Buku

Akehurst, Michael B. , A Modern Introduction to International L a w ; cet. IV, George Allend and Unwin Ltd., London, .1982.

Alexander, Yonah dan Robert A. Friedlander (ed.), Se]f- Determination : National., R egional, and Globa) Di- EQan&ions., Westview Press, Colorado, 1980.

Brownlie, lan, Principles of Public International Law. Clarendon Press, . Oxford, 1973,

Erickson, Richard J.., International Law and The Revolutionary State. A.W. .SijtUoff, Leiden, 1972.

Friedman, Wolfgang, Legal Theory. cet. V, Columbia University Press, New York, 1970.

Levi, Werner. Contemporary International Law : A Concise Introduction. Westview Press;, Colorado, 1979.

Marbangun Hardjowirogo, ty$k-Hak Manusia. Yayasan Idayu,Jakarta, 1981'.

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional. cet. Ill, Binacipta, Bandung, 1981. **

*

Parry, Clive, The Sources and. Evidences__Qf Internati onal L a w . Manchester University Press, Manchester, J965.

Thirlway, H.W.A., International Customary Law and Codification. cet. Ill, A.W. Sijthoff, Leiden, 1972.

Ensiklorcdi dan Ramus

A Dictionary of Political,Analysis, Longman Group Ltd., London, 1971.

Black ' s_ _._Law Dictionary. cet. V, West Publishing Co. , 1979.

E n s 1k 1opedi Indonesia. Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1982.




The New Wfthw1,g»r Ency cl o pe di c Dictionary of Flnglish L a n g u a g e . Groolies, New York, 1970.

Majslsb

American Journal of International L a w . No. 4, Vol. 64,September, 1970.

________ , No. 4, Vol. 65, .September, 1971.

________ , No. 5, Vol. 65, Oktober, 1971.

________ , No. 1, Vol. 70, Januari, 1976.

British Yearbook ..of International L a w , Royal Institute of International Affairs, London, 1976.

Harvard International La^ Journal, No. 3, Vol. 18,, Summer, 1977.

Nfitt__Guinea arid_AustraliaJ_ the Pasific and ffouth-EastA s i a . Oktober, 1974.

Terbitan Khusus

Department of Territories, Annual Report 1983 - 1984. Australian Government Publishing Service, Canberra,1985.

_________ * . Anrmal_RegQrt.. 1984 - 1985, Australian G o vernment Publishing Service, Canberra, 1986.

KBRI Canberra, Beberapa Catatan tentang : Australian Territories. Australia, Oktober, 1970.

15 UN GAOR Supp. 16, 66, UN Doc. A / 4684 (I960)

15 UN GAOR Supp. 16, 29, UN Doc. A / 4684 (1960)

25 UN GAOR Supp. 28, 122, UN Doc. A / 8028 (1970)




It'iO' il'H'

i~ iwv

*- mo*

- trir

I N D I A N O C E A N

CO CO S (KEELING) ISLANDS

NMP76/1B1.1

U lO M I I M I 4

N*H‘I

- - Z )4 • IL O M IT M t

_ L _

im' -

inr -

»ru* -




T h e A c l o f S c l f J H ' t i T m i n n l i n n O p t i o n sf

Paper fo r presentation l<> the Cocos M alay community, October l l)83

Preamble1 A s a n o n - s e l f - g o v e r n i n g t e r r i t o r y . t h e C o c o s

( K e e l i n g ) I s l a n d s a r c c o v e r e d b y A r t i c l e 7 3 o f t h e

U N C h a r i e r o b l i g i n g m e t r o p o l i t a n p o w e r s t o e n s u r e ,

w i t h d u e r e s p e c t l o r t h e c u l t u r e o l t h e p e o p l e s

c o n c e r n e d , i h e p o l i t i c a l , e c o n o m i c , s o c i a l a n d

e d u c a t i o n a l a d v a n c e m e n t o l ' n o n - s e l f - g o v e r n i n g

t e r r i t o r i e s u n d e r t h e i r c o n t r o l a n d t h e d e v e l o p m e n t o f

s e l f - g o v e r n m e n t i n t h o s e t e r r i t o r i e s ; b y

U N R e s o l u t i o n 1 5 1 4 s l a t i n g t h a t a l l j > e o p l c s h a v e t h e

r i g h t t o s e l f d e t e r m i n a t i o n a n d c a l l i n g f o r t h e t r a n s f e r

o f a l l p o w e r s t o t h e p e o p l e s o f n o n - s e l f - g o v e r n i n g

t e r r i t o r i e s ; a n d h y R e s o l u t i o n 1 5 4 I s l a t i n g t h a t a

n o n - s e l f - g o v e r n i n g t e r r i t o r y c a n b e . s a i d t o h a v e

r e a c h e d a f u l l m e a s u r e o f s e l f - g o v e r n m e n t w h e n i t a c h i e v e s e i t h e r i n d e p e n d e n c e , f r e e a s s o c i a t i o n w i t h

a n i n d e p e n d e n t s t a t e , o r i n t e g r a t i o n w i t h a n

i n d e p e n d e n t s l a t e .

2 A b r i e f e x p l a n a t i o n o f e a c h s e l f d e t e r m i n a t i o n

o p t i o n a n d h o w i t c o u l d b e e x p e c t e d t o a f f e c t t h e

C o c o s M a l a y c o m m u n i i y f o l l o w s .

Independence3 U n d e r t h e i n d e p e n d e n c e o p t i o n , t h e C o c o s M a l a y

c o m m u n i t y w o u l d b e c o m p l e t e l y r e s p o n s i b l e f o r a l l

a s p e c t s o f t h e i r l i v e s , i n c l u d i n g f o r e i g n a f f a i r s a n d

d e f e n c e . I t w o u l d b e u p t o t h e m t o d e t e r m i n e h o w

t h e y w o u l d g o v e r n t h e m s e l v e s , h o w t h e y w o u l d r a i s e

r e v e n u e l o b u y s u p p l i e s , a n d t h e l e v e l a n d m e t h o d o f

f u n d i n g o f s e r v i c e s , i n c l u d i n g e d u c a t i o n a m i h e a l t h ,

t h a t w o u l d b e p r o v i d e d t o t h e c o m m u n i t y . T h e

c o m m u n i t y w o u l d o w n a l l I h e l a n d a n d h e n c e a l l t h e

f a c i l i t i e s i n t h e T e r r i t o r y a n d w o t d d b e r e s p o n s i b l e

f o r t h e i r u p k e e p i n c l u d i n g t h e a i r f i e l d a n d

c o m m u n i c a t i o n s w i t h t h e o u t s i d e w o r l d .

4 I n k e e p i n g w i t h h e r p o l i c y o f h e l p i n g i n d e p e n d e n t

s t a l e s , p a i i i c u l a r l y i n h e r o w n a r e a o f t h e w o i K I .

A u s t r a l i a c o u l d b e e x p e c t e d t o s u p p l y a d v i c e ,

m a t e r i a l s a n d m o n e y t o t h e n c w l y - i n d c p c n d c n t s t a t e .

A u s t r a l i a w o u l d n o t . h o w e v e r , h a v e a n o b l i g a t i o n t o

p r o v i d e A u s t r a l i a n l e v e l s o f s e r v i c e s a n d s t a n d a r d o f

l i v i n g , a s s h e w o u l d b e o b l i g e d t o d o u n d e r t h e

i n t e g r a t i o n o p t i o n .

5 T h e n c w l y - i n d c p c n d c n t s t a t e w o u l d b e e n t i t l e d t o

a p p l y t o j o i n t h e U n i t e d N a t i o n s a n d i t s a g e n c i e s .

S o m e a s s i s t a n c e c o u l d b e e x p e c t e d f r o m I h c s e

a g e n c i e s b u t c o n t r i b u t i o n s w o u l d b e l e v i e d f o r

m e m b e r s h i p .

Free Association6 P r i n c i p l e ( v i i ) a t t a c h e d t o U N R e s o l u t i o n 1 5 4 I

p r o v i d e s t h a t l i c e a s s o c i a t i o n s h o u l d b e t h e r e s u l t o f

f r e e a n d v o l u n t a r y c h o i c e b y t h e p e o p l e s o f t h e

t e r r i i o i y c o n c e r n e d a n i l t h e y s h o u l d h a v e t h e f r e e d o m

t o a l t e r t h e a r r a n g e m e n t s i f t h e y w a n l . T h e P r i n c i p l e

a l s o s a y s t h a t p e o p l e s h o u l d h a v e t h e r i g h t t o

d e t e r m i n e t h e i r o w n i n t e r n a l a r r a n g e m e n t s w i t h o u t

o u t s i d e i n l e i f c r e n c e .

7 U n d e r t h i s o p t i o n , a n a g r e e m e n t w o u l d b e

n e g o t i a t e d b e t w e e n A u s t r a l i a a n d t h e C o c o s M a l a y

c o m m u n i t y u n d e r w h i c h A u s t r a l i a w o u l d c o n d u c t , o n

b e h a l f o f t h e c o m m u n i t y , a l l m a t t e r s r e l a t i n g t o

d c f c n c c a n d r e l a t i o n s w i t h t h e o u t s i d e w o r l d . A s w i t h

( h e i n d e p e n d e n c e o p t i o n , t h e c o m m u n i i y w o u l d h a v e

t o d e t e r m i n e h o w t h e y w e r e l o g o v e r n t h e m s e l v e s ,

t h e s t a n d a r d s o f s e r v i c e s t h a t w o u l d b e p i o v i d c d a n d

t h e w a y s b y w h i c h r e v e n u e w o u l d b e r a i s e d t o p a y f o r

t h e s e t h i n g s a n d f o r i m p o r t s ,

K S i m i l a r l y , t o o . A u s t r a l i a w o u l d p r o v i d e j i d v i c e .

m a t e r i a l s a n d f i n a n c i a l s u p | X > r l b u t w o u l d n o t b e

o b l i g e d t o p r o v i d e A u s t r a l i a n l e v e l s o f s e r v i c e s a n d

s t a n d a r d o f l i v i n g .

y T h e C o c o s ( K e e l i n g ) I s l a n d s w o u l d n o t b e

e l i g i b l e f o r U N m e m b e r s h i p b u t A u s t r a l i a , a s p a r t o f

i t s s t e w a r d s h i p o f f o r e i g n a f f a i r s , w o u l d s e e k t o

o b t a i n w h a t e v e r U N a s s i s t a n c e w a s a v a i l a b l e .

Integration1 0 P r i n c i p l e ( v i i i ) a t t a c h e d t o U N R e s o l u t i o n 1 5 4 1

p r o v i d e s t h a t i n t e g r a t i o n w i t h a n i n d e p e n d e n t s t a t e

. s h o u l d b e o n t h e b a s i s o f c o m p l e t e e q u a l i t y b e t w e e n

t h e p e o p l e s o f I h e t e r r i t o r y i n q u e s t i o n a n d t h o s e o f

t h e i n d e p e n d e n t c o u n t r y w i t h w h i c h i t i s t o b e

i n t e g r a t e d . l : q u a l i t y s h o u l d i n c l u d e o p p o r t u n i t i e s l o r

e f f e c t i v e p a r t i c i p a t i o n a t a l l e x e c u t i v e , l e g i s l a t i v e a n d

j u d i c i a l l e v e l s .

1 1 U n d e r t h i s o p t i o n . C o c o s M a l a y s c o u l d c o n t i n u e

t o b e A u s t r a l i a n c i t i z e n s w i t h I h e r i g h t t o r e s i d e

p e r m a n e n t l y i n A u s t r a l i a . T h e y w o u l d h a v e t h e r i g h t s

a n d p r i v i l e g e s o f a l l A u s t r a l i a n c i t i z e n s a n d . o f

c o u r s e , t h e o b l i g a t i o n s o f a l l A u s t r a l i a n c i t i z e n s . F o r

i n s t a n c e , i n d u e c o u r s e , w h e n t h e i r i n c o m e s r i s e t o

I h e l e v e l a t w h i c h o t h e r A u s t r a l i a n s p a y i n c o m e t a x .

t h e y c o u l d b e r e q u i r e d t o p a y i n c o m e t a x . b e c a u s e

t h e e c o n o m y o f t h e I s l a n d s h a s n o t y e t d e v e l o p e d

f u l l y , i t i s i n t e n d e d t o r e v i e w i n t h r e e y e a r s l i m e t h e

e x i s t i n g e x e m p t i o n f r o m i n c o m e t a x .

1 2 A u s t r a l i a , a s a m u l t i - c u l t u r a l s o c i e t y c o m m i t t e d t o r e s p e c t i n g i h e r i g h t s a n d t r a d i t i o n s o f m i n o r i t y

c u l t u r e s , w o u l d c o n t i n u e t o p r o t e c t t h e I s l a n d e r s '

r i g h t s i n t h i s r e g a r d . A s s i s t a n c e w o u l d b e g i v e n i n

m a i n t a i n i n g t r a d i t i o n a l a i l s , c r a f t s a n d o t h e r c u l t u r a l

p u r s u i t s .

1 3 A s h a s b e e n t h e p r a c t i c e i n r e l a t i o n t o o t h e r

c o m m u n i t i e s , t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t w o u l d




t i n w m i o b l i g a t i o n t o r a i s e t h e C o c o s M u l a y s e r v i c e s

i u u l s t a n d a r d n f l i v i n g t o A u s t r a l i a n l e v e l s ; a s p u n o f

t h i s c o m m i t m e n t A u s t r a l i a w o u l d c o n l i i u i e ( o h e l p

( h e c o m m u n i t y e x a m i n e w a y s o f b r o a d e n i n g I h e

I s l a n d s ' e c o n o m i c h a s e b y d e v e l o p i n g a l t e r n a t i v e

i i u l u s i r i c . N a n d m e a s u r e s a i m e d a t g r e a t e r

s c l f - s u f l i c i e n c y . I ( i s t h e i n t e n t i o n t h a t ( h i s w i l l b e

a c h i e v e d a s s o o n a s p o s s i b l e , c o m m e n s u r a t e w i t h t h e

a v a i l a b i l i t y o f r e s o u r c e s f r o m b o t h G o v e r n m e n t a n d

t h e c o m m u n i t y h u t i n n o t m o r e t h a n 1 0 y e a r s . A

r e v i e w m c c h a n i s r n w i l l b e i m p l e m e n t e d . T h e G r a n t s

C o m m i s s i o n , u s e d b y t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t

o v e r t h e l a s t 5 0 y e a r s f o r s u c h t a s k s , w i l l b e a s k e d t o

r e p o r t t o t h e G o v e r n m e n t o n p r o g r e s s a f t e r 5 y e a r s .

P h i l a t e l i c r e v e n u e w o u l d c o n t i n u e t o b e p a s s e d t o t h e

C o u n c i l l o r c o m m u n i t y u s e .

M I n r e c o g n i t i o n o f t h e i m p o r t a n c e o f e d u c a t i o n

f o r t h e f u t u r e o f t h e C o c o s M a l a y p e o p l e , A u s t r a l i a

- w i l l c o n t i n u e t o g i v e p r i o r i t y t o p r o v i d i n g e d u c a t i o n

f a c i l i t i e s o f t h e h i g h e s t s t a n d a r d p o s s i b l e , w i t h t h e

a i m o f e q u i p p i n g C o c o s M a l a y s t o t a k e o v e r o f l i c i a l

p o s i t i o n s a t a l l l e v e l s . G o v e r n m e n t e m p l o y m e n t o f

G t c o s M a l a y s w o u l d b e p r o g r e s s i v e l y e x p a n d e d .

H e a l t h f a c i l i t i e s i n c l u d i n g a e r i a l e v a c u a t i o n w o u l d b e

m a i n t a i n e d a n d i m p r o v e d .

1 5 A u s t r a l i a p r o p o s e s t o e x t e n d a l l a p p r o p r i a t e

C o m m o n w e a l t h l a w s t o t h e T e r r i t o r y w h i c h a t

p r e s e n t d o n o t a p p l y , i n c l u d i n g s o c i a l s e c u r i t y a n d

h e a l t h l e g i s l a t i o n .

1 6 I n p u r s u i n g t h e s e o b j e c t i v e s , h o w e v e r , t h e

A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t w o u l d b e c o n s c i o u s o f t h e

d a n g e r s o f o v e r l y - r a p i d c h a n g e f o r t h e c o m m u n i t y

a n d w o u l d c o n s u l t c l o s e l y w i t h t h e c l e c t c d

r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e c o m m u n i t y a b o u t a n y p r o p o s e d

m e a s u r e s .

1 7 T h e a i m w o u l d b e t o l e a v e t h e c o m m u n i t y ,

t h r o u g h i t s e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e s , t o m a n a g e i t s o w n

a f f a i r s t o t h e g r e a t e s t e x t e n t p o s s i b l e , a n d . w i t h o u t

i n t e r f e r e n c e i n i t s c u l t u r e , t r a d i t i o n s , r e l i g i o n a n d

l a n d u s e , t o g i v e t h e C o c o s M a l a y c o m m u n i t y

d e m o c r a t i c a l l y c l e c t c d r e p r e s e n t a t i o n a t T e r r i t o r i a l

a n d F e d e r a l l e v e l s a p p r o p r i a t e t o t h e i r c i r c u m s t a n c e s .

T o ’ t h i s e n d . A u s t r a l i a w o u l d e x p a n d t h e p o w e r s a n d

f u n c t i o n s o f t h e C o c o s ( K e e l i n g ) I s l a n d s C o u n c i l t o

i n c l u d e a p p r o p r i a t e r e s p o n s i b i l i t i e s g o i n g b e y o n d

l o c a l g o v e r n m e n t p o w e r s i n a r e a s a f f e c t i n g t h e i r

d a i l y l i v e s . T h e j u r i s d i c t i o n o f t h e C o u n c i l w o u l d b e

e x p a n d e d t o i n c l u d e t h e e n t i r e T e r r i t o r y . T h e C o u n c i l

w o u l d c o n t i n u e t o h a v e a n a d v i s o r y r o l e o n a n y

m a t t e r s a f f e c t i n g t h e T e r r i t o r y b e y o n d t h e i r p r o p o s e d

p o w e r s . I n a d d i t i o n , a l l a d u l t I s l a n d e r s w o u l d h a v e a

v o t e i n F e d e r a l e l e c t i o n s a n d n a t i o n a l r e f e r c n d u m s ,

F o r t h i s p u r p o s e . C o c o s w o u l d b e j o i n e d t o t h e N T

e l e c t o r a t e .

I K A u s t r a l i a w o u l d c o n t i n u e t o b e r e s p o n s i b l e f o r

t h e d e f e n c e o f t h e i s l a n d s .

1 9 T h e A u s t r a l i a n C j o v c m m c n t r e c o g n i s c s t h e

p r o f o u n d s i g n i l i c a n c c o f t h e l a n d f o r t h e C o c o s

M a l a y c o m m u n i t y a n d w o u l d V a n s f e r t o t h e

o w n e r s h i p o f t h e C o u n c i l t h e l a n d a t p r e s e n t l e a s e d t o

t h e C o - o p e r a t i v e ,

2 0 C o c o s M a l a y s w o u l d c o n t i n u e t o h a v e a c c e s s t o

a l l l e v e l s o f t h e A u s t r a l i a n j u d i c i a l s y s t e m i n c l u d i n g

a v e m f l t t f o r a p p e a l a g a i n s t o r o b j e c t i o n t o

a d m i n i s t r a t i v e d e c i s i o n s .

K 5 ! t I KFBRrUSTAKAAH \

••BITERS!!AS A1RLAN004- jM I R A B A * * ___ J




THE TERRITO RY OF CO CO S (KEELING) ISLANDS

Referendum (Self-determination) Ordinance1984

No. i of 1984

I, T H E G O V E R N O R - G E N E R A L of the Commonwealth of Australia, acting with the advice of the Federal Executive Council, hereby make the following Ordinance under the Cocos (Keeling) Islands Act ! 955.

Dated 14 March 1984.

N. M. STEPHEN Governor-General

By His Excellency’s Command,

T O M U R E N Minister of State for Territories and

Local Government

An Ordinance relating to the conduct of a referendum

PAR T I— PRELIMINARY

Short title

1. This Ordinance may be cited as the Referendum (Self- determination) Ordinance 1984.'

Interpretation

2. In this Ordinance, unless the contrary intention appears

“absent vote” means a vote cast at a mobile polling station by an elector referred to in sub-section 16 (1);

“elector” means a person whose name is on the roll;

“Gazette” means the Government Gazette of the Territory;

“Committee of Appeal” means the Committee constituted under sub-section 8(1);




“referendum” means the referendum conducted for the purposes of this Ordinance;

“referendum day” means 6 April 1984;

“the roll” means the electoral roll prepared, under subjection 5 *( I), for the purposes of the referendum.

PART II— ADMINISTRATION

Returning Officer and scrutineers

3. (I) The Administrator shall, by notice published in the Gazette, appoint a person to be the Returning Officer in relation to the referendum.

(2) The Administrator shall, by notice in writing published in the Gazette, appoint not less than 2 persons to be scrutineers in relation to the referendum.

PARI III— H O L D I N G O F R E F E R E N D U M

The referendum

4. (I) for the purpose of ascertaining the preference of the electors in relation to proposals relating to the peace, order and good government of the Territory, there shall be a referendum which, subject to this Ordinance, shall be held on 6 April 1984 in the Territory.

(2) The proposals to be put to the electors at the referendum shall be the proposals set out in the ballot paper in the Schedule.

Electoral roll

5. (1) The Minister shall, by notice published in the Gazette, appoint a person to prepare an electoral roll for the purposes of the referendum.

(2) A notice for the purposes of sub-section (1) shall contain the name and the address of the person appointed under that sub-section.

(3) An elector is entitled to vote in the referendum.

(4) The names of the persons who are, when the roll is prepared, enrolled on the electoral roll prepared and maintained under sub-section 17 (2) of the Local Government Ordinance 1979 shall be entered by the person appointed under sub-section (1) on the roll.

(5) Where the person appointed under sub-section (1) is aware of the name of a person whose name does not appear on the roll but who is entitled to be an elector, he shall, before the roll is published under sub-section (7), enter the name of that person on the roll.

(6) Where the person appointed under sub-section (1) is aware of the name of a person whose name appears on the roll but who is not entitled to be an elector, he shall, before the roll is published under sub-section (7), remove the name of that person from the roll.

2 R eferendum (Self-determ ination) N o. I. 1984




R eferendum (S elf-determ ination ) No. 1, 1984 3

(7) The person appointed under sub-section (1) shall cause the roll lo be published in the Gazette not later than 16 March 1984.

Alteration of roll— upon application

6. (1) A person who is entitled to be enrolled, but whose name does not appear on the roll, may claim to have his name entered on the roll.

(2) A claim referred to in sub-section (1) shall be made orally or in writing to the person appointed under sub-section 5 (I) so as to be received by him before 5 o’clock in the afternoon of 26 March 1984.

(3) Where the person appointed under sub-section 5 (1) is of the opinion that a person who has made a claim under sub-section (1) is eligible to be an elector, he shall cause the name of that person to be entered on the roll.

(4) Where the person appointed under sub-section 5 (1) is of the opinion that a person who has made a claim under sub-section (1) is not eligible to be an elector, he shall reject the claim and shall give notice of the rejection to the claimant forthwith.

(5) The person appointed under sub-section 5(1) shall not accept a claim under sub-section (1) received by him after 5 o’clock in the afternoon of 26 March 1984.

(6) No alteration under this section shall be made to the roll between 6 o’clock in the afternoon on 26 March 1984 and the day on which the result of the referendum is declared.

Alteration of roll— in certain circumstances without application

7. (1) Subject to sub-section (4), the person appointed under sub-section 5(1) shall remove from the roll the name of any person who—

(a) is dead; or

(b) ceases to be eligible to be an elector.

(2) Where the person appointed under sub-section 5(1) removes, under paragraph (1) (b), a name frofh the roll, he shall inform the person concerned as soon as possible of the removal of his name from the roll.

(3) Subject to sub-section (4), the person appointed under sub-section 5(1) may correct a name on the roll where he is informed of a change in that name.

(4) No alteration under this section shall be made to the roll between 6 o’clock in the afternoon on 26 March 1984 and the day on which the result of the referendum is declared,

Appeals

8. (1) The Minister may, by notice published in the Gazette, appoint 3 persons to constitute a Committee of Appeal.




4 R eferendum {S elf-determ ination) No. I, IV84

(2) A person-(a) who has made a claim under sub-scction 6(1) and whose claim has

been rejecled under sub-section 6 (4);

(b) who, not being a person referred to in paragraph (a), has made a claim under sub-section 6(1) and whose name has not been entered, or is not correctly entered, on the roll; or

(c) whose name has been removed from the roll,

may apply to the Committee of Appeal for an order under this section.

(3) An application under this section may be made either orally or in writing and shall be made to the Committee of Appeal, or in writing to the Returning Officer who shall forward such an application received by him to the Committee of Appeal, before referendum day.

(4) The Committee of Appeal shall hear and determine an application made under this section.

(5) In hearing and determining an application made under this section -

(a) the procedure of the Committee of Appeal shall, subject to this Ordinance, be determined by the Committee;

(b) the proceedings shall be conducted with as little formality and technicality, and with as much expedition, as the requirements of this Ordinance, and a proper consideration of the application, permit; and

(c) the Committee is not bound by rules of evidence.

(6) Where the Committee of Appeal hears and determines an application made under this section, it may order that the name of the applicant be entered, correctly entered or reinstated*on the roll, as the case requires.

(7) The person appointed under sub-section 5(1) shall give effect to an order made by the Committee of Appeal under this section.

Persons entitled to have their names entered on the roll

9. A person—

(a) who has attained the age of 18 years;

(b) whose principal place of residence is on Home Island in the Territory; and

(c) whose principal place of residence was on Home Island in the Territory during the whole of the period of 12 months immediately preceding 26 March 1984,

is, subject to the provisions of this Ordinance, entitled to have his name entered on the roll.

P A R T IV— V O T I N G

Voting at the referendum

10. (1) The referendum shall be by secret ballot.




R eferendum (Self-determ ination) ' N o. I. 1984 5

(2) Subject to section 17, the voting at the referendum shall commence at 8 o'clock in the morning on referendum day and shall conclude at 3 o'clock in the afternoon on that day.

Polling places and staff

11. (1) The poff for the referendum shaff be tafcen ai such p/ace or pfaces as the Returning Officer, by notice published in tht Gazette, appoints.

(2) The Returning Officer may, in a notice referred to in sub-section (I), appoint a mobile polling station solely for the taking of absent votes and shall, in the notice appointing t hat mobile polling station, state the days on which and the times and places, whether inside or outside the Territory, at which that mobile polling station will be open to receive absent votes.

(3) Subject to this section, the Returning Officer shall appoint a Presiding Officer for each polling place.

(4) Where the Returning Officer appoints more than 1 polling place, he may be the Presiding Officer at a polling place.

(5) Where the Returning Officer appoints only 1 polling place, he shall be the Presiding Officer at that polling place.

(6) The Returning Officer may appoint a poll clerk to assist the Presiding Officer at a polling place.

(7) At each polling place there shall be 1 or more separate voting compartments.

(8) Subject lo sub-sections 13 (7), (9) and (11), a person who is not an elector about to vote shall not enter a voting compartment during the poll.

Penalty: $10.

(9) The Returning Officer shall not appoint a person under the age of 18 years to be a Presiding Officer or poll clerk.

(10) In this section, a reference to a polling place includes a reference to a mobile polling station.

Ballot papers, voting stamps and ballot boxes

12. (1) Subject to this section, the ballot papers to be used for the purposes of the referendum shall be substantially in accordance with the ballot paper set out in the Schedule.

' (2) Subject to this section, the Administrator shall determine the form of the voting stamps to be used for the purposes of the referendum.

(3) The Returning Officer shall furnish to each Presiding OlVicer a sufficient number of ballot papers and voting stamps.

(4) The voting stamps shall be identical in colour, configuration and detail, shall be specially printed for the referendum and each shall be capable of being affixed to the ballot paper to indicate a vote.




6 Ri'jcri’mlunt (Svlf-ih-tcrm ination) No. /, 19X4

(5) The description of a proposal to be put lo the electors shall appear on the ballot paper under a symbol representing the proposal and there shall be sufficient space below the description for a voting stamp to be affixed in that space.

(6) The Presiding Officer shall initial each ballot paper on the back before delivering it to an elector voting at the polling place at which he presides.

(7) The Returning Officer shall furnish to each Presiding Officer a ballot box capable of being locked and with an opening in the top through which the ballot papers may be deposited.

(8) A ballot box furnished to a Presiding Officer under sub-section (7), other than an absent vote ballot box referred to in sub-section 17 (I), shall be displayed empty to electors present immediately before the commencement of polling and then it shall be locked and sealed and shall remain locked throughout the polling and its key shall be retained by a scrutineer.

Method of voting

13. (1) An elector may vote at any polling place or mobile polling station appointed by the Returning Officer.

(2) Subject to sub-section 15 (3), the Presiding Officer at a polling place shall deliver to each elector desiring to vote at that polling place a ballot paper initialled in accordance with sub-section 12 (6).

(3) Subject to sub-section 15 (3), the Presiding Officer at a polling place shall deliver to each elector desiring to vote at that polling place a voting stamp furnished to the Presiding Officer under sub-section 12 (3).

(4) Where the Presiding Officer has delivered a ballot paper and voting stamp to an elector in accordance with sub-sections (2) and (3) he shall place a mark against the name of that elector on a copy of the roll.

(5) An elector who has received a ballot paper and voting stamp under sub-sections (2) and (3) shall—

(a) enter a voting compartment;

(b) without leaving the compartment, affix the voting stamp in the space on the ballot paper below the proposal for which he wishes to vote;

(c) fold the ballot paper so as to conceal his vote; and

(d) in the presence of Presiding Officer, place the ballot paper in the ballot box.

(6) An elector may ask a Presiding Officer or poll clerk to identify the proposals on the ballot paper or to indicate to him the respective positions of the proposals on the ballot paper.

(7) When an elector makes a request referred to in sub-section (6) of a Presiding Officer or poll clerk, the Presiding Officer or poll clerk shall accompany the elector to a voting compartment and shall there comply with that request.




R eferendum (Self-determ ination} N o. I, I9H4 7

(8) In complying under sub-scction (7) with a-request, a Presiding Officer or poll clerk shall identify to ihe elector concerned each of the proposals on the ballot paper in the order in which it appears on the ballot papgr.

(9) Where the sight of an elector is so impaired that he is unable to vote without assistance or where the elector cannot vote without assistance for some other reason, the Presiding Officer, in the presence of a scrutineer or another person chosen by the elector and, if necessary, an interpreter, shall affix ihe voting stamp on the ballot paper in accordance with the wishes of the elector.

(10) A Returning Officer, scrutineer, interpreter or other person who assists an elector under this section shall not disclose to any person the nature of the vote of an elector exercised before him.

Penally: $20.

(11) Where a Presiding Officer or poll clerk complies, under sub-scction(7), with a request, a scrutineer and, if necessary, an interpreter may be present in the voting compartment.

Spoilt ballot papers

14. (1) If any voter, before depositing his ballot paper in the ballot box, satisfies the Presiding Officer that he has spoilt the ballot paper by mistake or accident, he is entitled, on giving it up, to receive a new ballot paper from the Presiding Officer, who shall there and then cancel the spoilt ballot paper, mark it accordingly and set it aside.

(2) Where a voter has affixed his voting stamp to a ballot paper that he has given up as a spoilt ballot paper he is entitled, when he receives a new ballot paper, to receive a new voting stamp from the Presiding Officer, who shall there and then cancel the voting stamp on the spoilt ballot paper.

(3) Spoilt ballot papers shall be retained by the Presiding Officer and handed by him to the Returning Officer in a parcel after the votes have been counted.

Questions

15. (1) A Presiding Officer at a polling place shall ask an elector inlending to vote at that polling place to state his full name and address, whether he needs assistance in casting his vote and whether he has already voted at the referendum, but shall not ask an elector any other question.

(2) A person shall not make a false statement in answer to a question asked of him in pursuance of sub-section (1).

Penalty; $20.

(3) A Presiding Officer shall not give a ballot paper or voting stamp lo a person unless -

(a) the person states his full name and address and that he has not already voted; and

(b) the name of the person is on the roll.




8 R eferendum (S elf-determ ination) N o. /, 19X4

Absent vote application

16. (1) An elector who, on referendum day

(a) by reason of illness or infirmity, will be unable to attend at a polling place to vote;

(b) being a woman— because of pregnancy, will be unable to attend at a polling place to vote; or

(c) will be absent from the Territory,

may apply for an absent vote.

(2) An application under paragraph (1) (a) or (b) shall be made not earlier than 16 March 1984 and not later than 3 o’clock in the afternoon on 5 April 1984.

(3) An application under paragraph (1) (c) shall be made not earlier than16 March 1984 and not later than 3 o’clock in the afternoon on 3 April 1984.

(4) An application under sub-section (1) shall be made to the Returning Officer or to a Presiding Officer at a mobile polling station, shall state the reason for the application, and may be made either orally or in writing.

Mobile polling station

17. (1) A mobile polling station shall be equipped with a copy of the roll, a ballot box marked “Absent Vote Ballot Box", a voting compartment, ballot papers and voting stamps.

(2) Sections 12,13,14 and 15 apply to voting at a mobile polling station.

(3) The ballot box issued in respect of a mobile polling station shall be displayed empty to electors present immediately before the first absent vote is cast, then locked, sealed and not opened again until the commencement of the counting of votes.

(4) During the period commencing when the ballot box referred to in sub-section (3) is locked in accordance with that sub-section and ending immediately before the commencement of the counting of votes, the Returning Officer shall have custody of the key of the ballot box.

(5) An elector who applies for an absent vote under paragraph 16(1) (a) or (b) shall be visited by a mobile polling station on referendum day.

(6) An elector who has applied for an absent vote under paragraph 16(1) (c) shall vote at a mobile polling station on a day before referendum day.

(7) A mobile polling station shall not visit any elector after 3 o’clock in the afternoon of referendum day.




R eferendum (Self-determ ination) N o. /, 19X4 9

1>ART V — C O U N T I N G T H E VOTKS

Counting the votes

18. (1) Subject to sub-section (2), immediately after the close of the poll at the referendum, the Presiding Officer at each polling place and mobile polling station shall bring, unopened, the ballot box from that place or station, as the case may be, to Ihe Returning Officer.

(2) The Presiding Officer at a mobile polling station, being a mobile polling station that is not open to receive votes on referendum day, shall cause the ballot box issued in respect of that station to be delivered to the Returning Officer on or before referendum day.

(3) When the Returning Officer receives the ballot boxes referred to in sub-section (I), he shall cause each of them to be opened, together with any ballot box received by him in pursuance of sub-section (2), and the total number of formal votes polled in favour of each proposal to be ascertained in the presence of scrutineers.

(4) The Returning Officer may appoint a person to assist him to count the votes.

(5) Subject to section 19, where an elector has placed his voting stamp below a proposal on the ballot paper, his vote shall be recorded in favour of that proposal.

Informal votes

19. (1) A vote shall be informal if—

(a) it is not authenticated by the initials of a Presiding Officer; or

(b) the intention of the voter can not be clearly ascertained from the ballot paper.

(2) Informal votes shall be rejected when the votes are counted.

Objections

20. (1) Where a scrutineer objects to a vote on the ground that it is informal, the Returning Officer shall mark the vote “admitted” or “rejected” according to his decision to admit or reject the vote.

(2) Sub-section (1) does not prevent the Returning Officer from rejecting a vote, being a vote in respect of which a scrutineer has not objected, as informal.

Recount

21. At any time before the declaration under section 22 of the result of (he referendum, the Returning Officer may, of his own motion, or shall, at the request of a scrutineer, direct a re-count of the votes cast at the referendum.




10 R eferendum (S elf-d eterm ination ) No. I, 1984

PAR T VI— R E S U L T O F R E F E R E N D U M

Declaration of result of referendum

22. Before 6 o’clock in the afternoon on 7 April 1984 the Returning Officer shall declare in public

(a) the number of formal voles polled in favour of each proposal; and

(b) the number of informal votes,

and the Returning Officer shall give to the Administrator a notice specifying the matter so declared and cause a copy of that notice to be published in the Gazette.

Validity of referendum

23. A court shall not declare the referendum to be void, or make any order- affecting the result of the referendum, on account of any delay in the conduct of the referendum, in the polling or in the declaration of the result, or on account of any absence or error of, or omission by, any person, being an absence, error or omission that did not, in the opinion of the court, affect the result of the referendum.

PAR T VII— C O M P U L S O R Y VOTING A N D OFFENCES

Compulsory voting

24. (1) As soon as practicable after the declaration under section 22 of the result of the referendum, the Returning Officer shall prepare, from the copies of the roll, a list of the names and addresses of persons who were electors and who did not vote and shall furnish the Administrator with the list so prepared.

(2) Within 1 month after the declaration of the result of the referendum, the Returning Officer shall cause to be given to each elector whose name appears on the list prepared in accordance with sub-section (1) a notice stating that the elector failed to vole and asking the elector to notify the reasons for that failure to vote.

(3) Each notice under sub-section (2) shall specify a date, not being a date less than 21 days after the date of the giving of the notice, by which the reasons for failure to vote are to be notified.

(4) An elector who has received a notice under sub-section (2) shall, on or before the date specified in the notice in pursuance of sub-section (3), notify the Administrator, cither orally or in writing, of his reasons for failure to vole.

(5) If an elector is unable, by reason of absence from his place of residence or physical incapacity, to notify the Administrator in accordance with sub-section (4), any other person who has personal knowledge of the facts may notify the Administrator and that notification shall, for the purposes of this section, be deemed to be compliance by the elector with the provisions of that sub-section.




R eferendum (Self-determ ination) N o. I, 1984

(6) Upon receipt of a notification in accordance with sub-section (4) or(5), the Administrator shall endorse on the list prepared in accordance with sub-section (1), opposite to the nanie of the elector by or on behalf of whom the notification was given, a note that the notification was received.

(7) The Administrator shall endorse on the list prepared in accordance with sub-section (1), opposite lo the name of each elector to whom a notice under sub-section (2) has been given and from or on behalf of whom he has not received a notification in accordance with sub-section (4) or (5), a note to that effect.

(8) A list purporting to be prepared by the Returning Officer and endorsed by the Administrator in accordance with this section, and any extract from or copy of the list, purporting to be certified, by writing under the hand of the Administrator, to be a true and correct extract or copy, is evidence in any court—

(a) of the fact that an elector whose name appears on the list did not vote;

(b) that a notice under sub-section (2) was received by the elector; and

(c) that the elector did, or did not, as the case may be, comply with sub-section (4).

Offences

25. (1) An elector shall not—

(a) fail, without a valid and sufficient reason, to vote at the referendum;

(b) having received a notice under sub-section 24 (2), fail to comply with sub-section 24 (4); or

(c) state to the Administrator a false reason for having failed to vote.

Penalty: $4.

(2) A person shall not make a false statement to the Administrator in relation lo the failure of an elector to vote.

Penalty: $4.

(3) A person shall not—(a) vole more than once at the referendum;

(b) falsely personate any other person with a view to obtaining a ballot paper and a voting stamp or with a view to exercising a vote; or

(c) threaten, offer or suggest any violence, injury, punishment or other detriment in relation to—

(i) an enrolment;

(ii) support of or opposition to a proposal; or

(iii) the exercise of a vote.

Penalty: $20.

(4) A person other than—(a) an elcctor to whom a ballot paper has been issued; or




(b) a Presiding Officer acting in pursuance of sub-scction 13 (9), shall not alVix a voting stamp on a ballot paper.

Penalty: $20.

(5) A person shall not give, confer or procure or promise or ofTer to give, confer or procure money or other property or benefit of any kind to, upon or for an elector or another person—

(a) in order to influence the elector in his vote in the referendum;(b) in order to induce the elector to refrain from voting in the referendum;

or(c) in order to induce the elector to support or oppose a proposal to be pul

at the referendum.Penalty: $20.

(6) An elector shall not ask for, receive or obtain money or other property or benefit of any kind for himself or another person upon the understanding that —

(a) his vote al the referendum will be influenced as a result or given in a particular manner;

(b) he will refrain from voting in the referendum; or(c) he will support or oppose a proposal to be put at the referendum.Penalty: $20.

(7) Proceedings for an offence under this section shall not be instituted except by the Administrator or a person authorized in writing by the Administrator for that purpose.

P A R T VIII— M I S C E L L A N E O U S

Regulations

26. The Minister may make regulations, not inconsistent with this Ordinance, prescribing all matters which are necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Ordinance.

12 R eferendum (Self-determ ination} N o. /, 19H4




Referendum (Self-determination)

S C H E D U L E

No. 1.1984 13

S u h - s c e t i o n s 4 ( 2 ) a n d 1 2 ( I )

B A L L O T P A P E R

z o

2 2

* I *£ > - <

5 c 5 U* SUO <-> w ► < £

J : o

53 1 S * I* 3 3M i jo -> 2(1 UJOS s <-> £ s3 W *

j o £3 c Sa. © r

zI D< />

UJ_JC/5<

c cUJQ .<0 -

t -O

cc 3 g 2

O 3

< s n» : 5 s

2 g o <s ! ; ? * i * s

5 i

I

o z *

* t/> —

v 3 < ;^ e o r 2 < < £< . o ?| S f !< * > I

4 <3 - J

< 5S Pw « r > o< <

* 1 < $

w z < g £ sCD ( j

I - o< «ffi Mo <</> u .a ££ <= CD

< 3< <e f

11M< 5" 2

M< *2 qC W ID t 6 - ?

Z K

It3 2

3 *

S s < _

§ 2

5 *u> < X ¥

8 ®< x * 3l-» v>i tx <j 3< t

SiSIm u> !?i O< B * << « # . <« Suj z

v><A<>2

55 £ w *2 « < Wi 2<e *

HnZ ww U.V- -*M V) W < ■j i-

• » £ < St

5 £v) £* 3 =

S’ ®S ©o «

W _ “* 5 <

H s0 > v>iesi?i < c <1 o o

a £S *o £ _j & o <u. 0.




R e s o l u t i o n a d o p t e d by the U n i t e d N a t i o n s G e n e r a l A s s e a b l y , t h i r t y - n i n t h s e s s i o n , on 5 D e c e m b e r 1983

G e n e ral A s s e m b l y

H a v i n g c o n s i d e r e d the q u e s t i o n of the C o c o s ( K e e l i n g X I s l a n d s ,

H a v i n g h e ar d the s t a t e m e n t s of the r e p r e s e n t a t i v e s of A u s t r a l i a ,

H a v i n g h e ard the s t a t e m e n t of the C h a i r m a n of the C o c o s ^ K e e l i n g ) I s l a n d s C o u n c i l ,

R e c a l l i n g its r e s o l u t i o n s 1514 (XV) of 14 D e c e m b e r 1960, c o n t a i n i n g the D e c l a r a t i o n of the G r a n t i n g of I n d e p e n d e n c e to C o l o n i a l C o u n t r i e s and P e o p l e s , and 1541 (XV) of 15 D e c e m b e r 1960,

R e c a l l i n g a l s o its d e c i s i o n 3 8 / 4 1 2 of 7 D e c e m b e r 19 8 3» by w h i c h it n o t e d , in ter a l i a , that the a d m i n i s t e r i n g p o w e r had d i s c u s s e d wi t h the r e p r e s e n t a t i v e s of the C o c o s ( K e e l i n g ) I s l a n d s c o m m u n i t y the q u e s t i o n of h o l d i n g an act of se lf - d e t e r m i n a t i o n to d e t e r m i n e t h e i r f u t u r e p o l i t i c a l s t a t u s , and its d e c i s i o n 3 8 / 4 2 0 of 7 D e c e m b e r 1983, by w h i c h it a u t h o r i s e d the S e c r e t a r y - G e n e r a l to a p p o i n t and d i s p a t c h a U n i t e d N a t i o n s m i s s i o n to v i s i t the C o c o s ( K e e l i n g ) I s l a n d s in 1984 and r e q u e s t e d him to s u b m i t a r e p o r t on the f i n d i n g s of the m i s s i o n to the G e n e r a l A s s e m b l y at its t h i r t y - n i n t h s e s s i o n ,

H a v i n g h e a r d the s t a t e m e n t of the C h a i r m a n of theU n i t e d N a t i o n s V i s i t i n g M i s s i o n d i s p a t c h e d to the Coc os( K e e l i n g ) I s l a n d s in A p r i l 1984 p u r s u a n t to G e n e r a l A s s e m b l y d e c i s i o n 3 8 / 4 2 0 andh a v i n g c o n s i d e r e d the r e p o r t of the V i s i t i n g M i s s i o n ,

N o t i ng w i t h a p p r e c i a tion the a c t i v e p a r t i c i p a t i o n of the a d m i n i s t e r i n g p o w e r in the w o r k of the S p e c i a l C o m m i t t e e on the S i t u a t i o n w i t h r e ga rd to the I m p l e m e n t a t i o n of the D e c l a r a t i o n on the G r a n t i n g of I n d e p e n d e n c e to C o l o n i a l C o u n t r i e s and P e o p l e s in r e g ar d to the C o c o s ( K e e l i n g ) I s l a n d s and




the c o - o p e r a t i o n it has e x t e n d e d to the C o m m i t t e e , i n c l u d i n g the r e c e i v i n g of v i s i t i n g m i s s i o n s to the T e r r i t o r y in 1974 and 1980.1. N o t es with s a t i s f a c t i o n the o b s e r v a t i o n s and

r e c o m m e n d a t i o n s of the U n i t e d N a t i o n s V i s i t i n g M i s s i o n to 0 b s e r v | the Act of S e l f D e t e r m i n a t i o n in the C o c o s ( K e e l i n g ) I s l a n d s , 1984;

T a k e s note that the pe op le of the Co c o s (K e e 1 i n g ) I s l a n d s vo te d by a s u b s t a n t i a l m a j o r i t y for i n t e g r a t i o n wit h A u s t r a l i a ;5* E n d o rses the v i e w of the V i s i t i n g M i s s i o n that,

in so doi ng , the p e o p l e of the T e r r i t o r y ha v e e x e r c i s e d their ri ght to s e l f - d e t e r m i n a t i o n in a c c o r d a n c e with the p r i n c i p l e s of the C h a r t e r of the U n i t e d N a t i o n s and the D e c l a r a t i o n of the G r a n t i n g of I n d e p e n d e n c e to C o l o n i a l C o u n t r i e s and P e o p l e s , c o n t a i n e d in G e n e r a l A s s e m b l y r e s o l u t i o n 1514 (X V );4* C o n s i d e rs it a p p r o p r i a t e that, in v i e w of the

d e c i s i o n of the p e o p l e of the C o c o s ( K e e l i n g )I s l a n d s , the t r a n s m i s s i o n of i n f o r m a t i o n in r e s p e c t of the C o c o s ( K e e l i n g ) I s l a n d s u n d e r A r t i c l e 73 e of the C h a r t e r s ho ul d cease;5. T a k e s_note of the a c t i o n s tak en by the

G o v e r n m e n t of A u s t r a l i a to t r a n s f e r o w n e r s h i p of land to the C o c o s ( K e e l i n g ) I s l a n d s c o m m u n i t y and to e x t e n d r e l e v a n t l e g i s l a t i o n to the c o m m u n i t y so that it ma y e n j o y the sam e b e n e f i t s as th os e a v a i l a b l e to the A u s t r a l i a n c o m m u n i t y at large, as we l l a3 the G o v e r n m e n t ' s a s s u r a n c e s that the u n i q u e c u l t u r a l i d e n t i t y , h e r i t a g e and t r a d i t i o n s of the C o c o s c o m m u n i t y will be p r e s e r v e d ;6* E x p r e s s e s its a p p r e c i a t i o n to the G o v e r n m e n t of

A u s t r a l i a , as the a d m i n i s t e r i n g p o w e r c o n c e r n e d , and to the C o c o a ( K e e l i n g ) I s l a n d s C o u n c i l for the c o o p e r a t i o n e x t e n d e d to the U n i t e d N a t i o n s ;7* E x p r e s ses its a p p r e c i a t i o n to the S p e c i a l

C o m m i t t e e on the S i t u a t i o n wi.th r e g a r d to the I m p l e m e n t a t i o n of the D e c l a r a t i o n on the G r a n t i n g of I n d e p e n d e n c e to C o l o n i a l C o u n t r i e s and P e o p l e s for the w o r k it has a c c o m p l i s h e d , in c l o s e c o - o p e r a t i o n wit h the a d m i n i s t e r i n g power, in r e s p e c t of the T e r r i t o r y .




integrasi kepulauan cocos (keeling) dengan …repository.unair.ac.id/12306/2/fulltext.pdf ·...

Documents