INFORMED CONSENT, INFORMED RESHUFAL,

RECORD KEEPING DALAM PELAYANAN

KEBIDANAN

Secondary Heading

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai

Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”

oleh NURUL SOIMAH

ETIKA PROFESI DAN HUKUM ESEHATAN S1 PROFESI BIDAN 2019

INFORMED CONSENT, INFORMED RESHUFAL, RECORD

KEEPING DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

SLIDE 3

POKOK BAHASAN 1. INFORMED CONSENT,

2. INFORMED RESHUFAL,

3. RECORD KEEPING DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa Memberikan Argumentasi Terhadap Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan Dengan MEMAHAMI SUSUNAN REKAM

MEDIS ASUHAN KEBIDANAN SESUAI KETENTUAN HUKUM

QS Al -Mudassir 38 • Artinya

Tiap-tiap diri bertabggung jawab

atas apa yang diperbuatnya.

Dokumentasi sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban tertulis atas apa

yang telah kita lakukan ke pasien dalam

proses hubungan terapeutik

Record Keeping

Chart /Record Keeping adalah sebuah dokumen yang memberikan informasi yang berguna bagi pasien dan informasi tentang perawatan kesehatannya.

Pengertian lain adalah sebuah grafik yang terdapat pada suatu papan yang memperlihatkan suatu pertukaran dan variasi dari temperature, nadi, pernafasan dan tekanan darah.

Record

• Record adalah catatan yang berisi tentang kejadian otentik, kegiatan pernyataan, transaksi. Pengertian lain dari record adalah informasi yang berisi kenyataan atau kejadian dalam pelayanan yang diberikan atau penulisan tentang kenyataan yang menggambarkan tentang pelayanan yang otentik dan legal.

Dokumentasi • Dokumentasi dalah sekumpulan catatan,

penyimpanan dan desiminasi dari catatan informasi dalam system terintegritas untuk penggunaan yang efisien dan mudah diterima. Dokumentasi merupakan persiapan dan catatan komunikasi mendorong untuk membuktikan suatu informasi atau kejadian

Dokumen asuhan kebidanan • kondisi kesehatan pasien,

• kebutuhan pasien,

• rencana asuhan,

• kegiatan asuhan kebidanan serta respon pasien terhadap asuhan kebidanan yang telah diterima

Hasil Penelitian

• Nurul (2015)

• Kelengkapan Pendokumentasian Oleh bidan Praktik Swasta Di IBI Ranting Muntilan didapatkan dari 10 Responden pada 9 jenis layanan sesuai kompetensi bidan didapatkan dari Dokumentasi layanan Persalinan 100 %, KB 87%, Kehamilan 60 %, 6 Layanan lain masih dibawah 50%

Fungsi Dokumentasi kebidanan • menginformasikan factor atau situasi tertentu selama

asuhan kebidanan diberikan,

• sarana komunikasi antar tenaga kesehatan dalam mengungkapkan fakta actual pasien yang dapat dipertanggungjawabkan.

• aspek legal, dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum,

pendokumentasian asuhan kebidanan harus sesuai dengan standart asuhan kebidanan.

Legal Aspek Dokumentasi Kebidanan

• KEPMENKES NO 938, TAHUN 2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan.

• Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 269, Tahun 2008 tentang Rekam Medis, Pasal 1,Ayat (7) disebutkan bahwa dokumen adalah

”Catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan obsevasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencintraan (imaging) dan rekaman elektro diagnostik”

Arti Penting Dokumentasi 1) Kepastian hukum (tertib/order);

2) Kegunaan (kemanfaatan/utility); dan

3) Keadilan (justice).

Form RM

• Lembar Data Subyektif

• Obyektif,

• Informed Consent

• Catatan Medis Lain/Laborat

• Catatan Perkembangan

• Analisa,

• Penatalaksanaan

• Partograf Persalinan

• Ringkasan Pulang

Contoh lembar catatan medik

Tgl/ jam

subyektif obyektif analisa Instruksi/ advis

penatalaksanaan

keterangan

Ttd, nama petugas

Unsur penyusunan draf dokumen a. Asas filosofis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar yang

berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilainilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

b. Asas sosiologis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya-laku secara efektif.

c. Yuridis

KEPMENKES NO:938 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR ASUHAN KEBIDANAN

• BAB II

• STANDAR I-----> Pengkajian ( SUBYEKTIF DAN OBYEKRTIF

• STANDAR II--- PERUMUSAN DIAGNOSA/MASALAH

• STANDAR III-- PERENCANAAN

• STANDAR IV-- IMPLEMENTASI

• STANDAR V--EVALUASI

• STANDAR VI-PENCATATAN ASUHAN

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tahun 2006 tentang rekam medis manual

Berfungsi sebagai : • Bagi Health care provider dapat berfungsi sarana informasi dan

komunikasi tentang pengobatan pasien • Peningkatan kualitas layanan • Laporan perkembangan riset kedokteran yang menunjang

keperluan pendidikan dan penelitian • Bagi pihak payer for service dapat digunakan untuk pengajuan

klaim asuransi atau untuk pembiayaan kesehatan • Data statistik kesehatan untuk menyelidiki pola penyakit,

pengaruh kejadian wabah yang dapat menunjang keperluan penelitian dan perkembangan ilmu kesehatanan.

• Pembuktian masalah hukum dan etik, dan disiplin dapat sebagai alat bukti penyelesaian kasus

Permenkes 269/2008 Tentang Rekam Medis Pasal 3

1. Isi rekam medis pasien pada sarana pelayanan kesehatan rawat jalan sekurang kurangnya berisi tentang;

• Identitas pasien • Tanggal dan waktu • Hasil anamnesis sekurang kurangnya tentang keluhan dan

riwayar penyakit • Hasil pemeriksaan fisik • Diagnosis • Rencana penatalaksaan • pengobatan dan/atau tindakan • Pelayanan lain yang telah diberikan • Perstujuan tindakan jika diperlukan

Isi rekam medis pasien rawat inap sehari sekurang kurangnya memuat tentang

1. Identitas pasien 2. Tanggal dan waktu 3. Hasil anamnesis sekurang kurangnya tentang keluhan dan riwayar penyakit 4. Hasil pemeriksaan fisik 5. Diagnosis 6. Rencana penatalaksaan, pengobatan dan/atau tindakan 7. Persetujuan tindakan jika diperlukan 8. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan 9. Catatan ringkasan pulang 10. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu yang ikut terlibat memberikan layanan kesehtan 11. Pelayanan lain yang dialkukan tenaga kesehatan tertentu

Isi rekam medis untuk pasien dalam kondisi gawat darurat, sekurang kurangnya memuat tentang

1. Identitas pasien 2. Kondisi pasien saat tiba disarana pelayanan kesehatan 3. Identitas pengantar pasien waktu datang 4. Tanggal dan waktu 5. Hasil anamnesis sekurang kurangnya tentang keluhan dan riwayar penyakit 6. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik 7. Diagnosis 8. Pengobatan dan rencana tindakan 9. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut 10. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu yang ikut terlibat memberikan layanan kesehtan 11. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien jika dipindahkan kesarana kesehatan lain dan 12. Pelayanan kesehatan lain yang telah diberikan

TATA CARA PENULISAN

1. Halaman Demi halaman tertulis identitas pasien

2. Tulisan salah tidak boleh dihapus,ditipex, atau ditutup.

3. Pembetulan kesalahan penulisan diparaf

4. Tulisan mudah dibaca (Menghindari penafsiran salah)

5. Tanggal dan jam pelaksanaan asuhan/perawatan

6. Petugas yang terlibat mencatat setiap tindakan dan proses, diikuti dengan membubuhkan tanda tangan dan nama petugas pelaksana tindakan.

Prasarat minimal pendokumentasian PMB terdiri dari

• Status ibu dan bayi catatan SOAP (subjektif,objektif, analisa, penatalaksanaan).

• Partograf persalinan • Informed concent • Buku register kunjungan (Hamil, persalinan,

nifas,bayi,KB). • Form laporan bulanan. • Catatan keuangan. • Tersedia dan tertulis data dalam buku register

(, Bidan Delima)

• Ditinjau dari aspek hukum mengenai hak rahasia pendokumnetasian atau kesehatan bahwa hak atas rahasia kedokteran terdiri dari aspek ;

• Pidana: Delik aduan pasal 322 KUHP, dimana dokter/tenaga kesehatan dapat dituntut berdasarkan (delik aduan).

• Perdata : karena menimbulkan kerugian, bisa berupa : Wanprestasi,atau perbuatan yang bertertentangan dengan hukum, yaitu pasal 1365 BW (onrechtmatigedaad), disini dokter/tenaga kesehatan dapat digugat

Informed consent

• Persetujuan yg diberikan klien /kluarga untuk melkakukan tindakan tertentu stl mendapat penjelasan yg lengkap

• Merupakan suatu proses, bukan sekedar formulir,dimulai dari dialog antara klien dan petugas didasari keterbukaan

• Berperan dalam mencegah konflik etik tetapi tdk mengatasi masalah etik

General consent

• Diagnosa

• Prognosa

• Prosedur/tujuan tindakan

• Perkiraan Biaya

• Resiko

Informed consent .PERMENKES No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan

Tindakan Kedokteran

• Memperkenalkan diri sebagai bidan/petugas penanggung jawab tindakan medik yang akan dilakukan

• Mengkonfirmasi identitas pasien atau keluarganya dan hubungan kekeluargaannya dengan pasien

• Menjelaskan diagnosis penyakit pasien

• Menjelaskan jenis tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien dan keuntungan atau manfaatnya bagi pasien

• Menjelaskan prosedur atau tata cara pelaksanaan tindakan medik tersebut

• Menjelaskan akibat yang ditimbulkan bila tindakan tersebut tidak dilakukan

• Menjelaskan risiko dan efek samping tindakan medik tersebut dan cara antisipasi atau penanggulangannya

• Menjelaskan alternatif lain dari tindakan bila ada dan untung ruginya

• Menjelaskan prognosis pasien dengan atau tanpa tindakan medik

• Mengkonfirmasi tingkat pemahaman pasien atau keluarganya terhadap informasiyang diberikan

• Memberi kesempatan (waktu) pada pasien atau keluarganya untukmempertimbangkan keputusan persetujuan terhadap tindakan

• Menanyakan kesediaan atau persetujuan pasien atau keluarganya terhadaptindakan medik tersebut dan mencapai kesepakatan atau persetujuan secarasukarela dan tanpa paksaan

• Mengisi format Persetujuan Tindakan Medik dan menandatangani bersama saksi dan pasien

• Pastikan pasien mengisi dengan benar

• Pastikan pasien tidak unsur paksaan/tertekan

• Memahami isi penjelasan

Penelitian terkait • Hasil Penelitian Nurul S, 2018 di RS PKU

Muhammadiyah I Yogyakarta, Tentang Tingkat kepuasan pasien terhadap Penjelasan Informed choice pada pasien Persalinan Patologi didapatka bahwa dari 28(100%) responden berada pada tingkat kepuasan skala puas dengan penjelasan Informed consent baik oleh bidan maupun

dokter.

proses informed concent 1. Dimensi yang menyangkut hukum • informed concent merupakan perlindungan bagi pasien

terhadap bidan yang berprilaku memaksakan kehendak, proses informed concent memuat :

• Keterbukaan informasi dari bidan kepada pasien

• Informasi tersebut harus dimengerti pasien

• Memberikan kesempatan kepada pasien untuk memberikan kesempatan memahami masalah kesehatan dirinya dengan baik

Firman Allah didalam Al Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282

• Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermmu‟amlah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana allah mengajarkannya.....”

LANDASAN FILOSOFIS INFORMED CONSENT

• Doktrin “A man is the master of his own body”, yang

• bersumber pada Hak Azasi Manusia, yaitu “the right to

• self determination” (hak menentukan nasibnya sendiri).

• Berdasarkan doktrin tersebut maka tindakan apapun yang

• bersifat offensive touching terhadap tubuh seseorang

• (termasuk tindakan medik), harus mendapat persetujuan

• lebih dahulu dari pemilik tubuh tersebut.

• Konsekuensinya, tindakan medik yang dilakukan tanpa

• persetujuan pasien secara filosofis dianggap melanggar hak,

• meskipun tujuannya baik dan demi kepentingan pasien

Dimensi yang meyangkut etik proses informed concent terkandung nilai etik :

1. Menghargai kemandirian/otonomi pasien

2. Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila dibutuhkan/diminta sesuai dengan informasi yang telah dibutuhkan

3. Bidan menggali keinginan pasien baik yang dirasakan secara subjektif maupun sebagai hasil pemikiran yang rasional

a.Gagal melakukan tugas/kewajiban kepada klien

b.Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar

c.Melakukan tindakan yang mencenderai klien

d.Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas

Informed consent dilanggar

Mal praktek/lalai

Mempunyai 2 dimensi 1.Dimensi Hukum

merupakan perlindungan pasien terhadap tenaga kesehatan

keterbukaan informasi

Informasi dapat dimengerti pasien

Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yg terbaik

Kesulitan pelaksanaan informed consent

1. Pengertian dari klien / keluarga , siapa yg

harus tanda tangan . Apakah kalau pasien

sedang kesakitan bisa memberikan pilihan

2. Wali yang syah

3. Informasi yg diberikan betul jelas atau

tidak

4. Perlu saksi atau tidak

5. Bagaimana dalam keadaan darurat

Contoh soal latihan 1. Seorang perempuan usia 25 tahun, P1/A0 nifas hari ke 2 post sc dengan indikasi

atas permintaan pasien tidak mau merasakan sakit persalinan, dirawat di RS dengan keluhan merasakan merasa tidak dilayani dengan baik karena sudah berpesan ke bidan yang menerimanya sewaktu datang agar masalah kesehatannya jangan diceitakan kepada keluarganya kecuali suami, tetapi ibu kandungnya diberitahu tahu masalah indikasi operasinya.

Apa Sanksi yang dapat dipberlakukan pada kasus bidan tidak memenuhi hak pasien ?

A. Pidana: Delik aduan pasal 322 KUHP, dimana dokter/tenaga kesehatan dapat dituntut

B. Perdata: Delik aduan pasal 322 KUHP, dimana dokter/tenaga kesehatan dapat dituntut

C. Pidana : karena menimbulkan kerugian Wanprestasi (perbuatan bertertentangan dengan hukum )

D. Perdata : karena menimbulkan kerugian Wanprestasi (perbuatan bertertentangan dengan hukum )

E. Administrasi : karena menimbulkan kerugian Wanprestasi (perbuatan

bertertentangan dengan hukum)

Mal praktek terjadi karena

a.Ceroboh

b.Lupa

c.Gagal mengkomunikasi

INFORMED CONSENT

INFORMED

INFORMED CHOICE

Expresed Consent

Written

REFUSAL

CONSENT

Oral

Implied Consent

Emergence

Persetujuan vs Perjanjian

PERSETUJUAN PERJANJIAN

- Sukarela - Kemauan Sendiri

-Kesepakatan Bersama - Menjadi Undang- Undang

Bentuk pilihan (choice) dalam asuhan kebidanan

1. Gaya, bentuk pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan laboratorium/screaning antenatal

2) Tempat bersalin (rumah, polindes, RB, RSB, atau RS) dan kelas perawatan di RS

3) Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan

4) Pendampingan waktu bersalin

5) Clisma dan cukur daerah pubis

6) Metode monitor denyut jantung janin

7) Percepatan persalinan

8) Diet selama proses persalinan

lanjutan

9) Mobilisasi selama proses persalinan

10) Pemakaian obat pengurang rasa sakit

11) Pemecahan ketuban secara rutin

12) Posisi ketika bersalin

13) Episiotomi

14) Penolong persalinan

15) Keterlibatan suami waktu bersalin, misalnya pemotongan tali pusat

16) Cara memberikan minuman bayi

17) Metode pengontrolan kesuburan

PASIEN yang KOMPETEN

1. Pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau

2. telah/pernah menikah,

3. tidak terganggu kesadaran fisiknya,

4. mampu berkomunikasi secara wajar,

5. tidak mengalami kemunduran perkembangan

(retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental

KELUARGA TERDEKAT

• suami atau istri,

• ayah atau ibu kandung,

• anak-anak kandung,

• saudara-saudara kandung atau

• pengampunya.

TINDAKAN KEDOKTERAN

adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

INFORMASI yang DIBERIKAN

a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;

b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;

c. Altematif tindakan lain, dan risikonya;

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;

e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

f. Perkiraan pembiayaan.

tindakan medis yang benar

tindakan medis yang salah

kualitas obat

daya tahan

stadium terhadap obat penyakit

virulensi respon individ

ual

kepatuhan pasien

k o n d i s i - s a k i t

KUHP Pasal 351

• Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan

SANKSI PIDANA Pasal 531 KUHP

Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang dalam

keadaan bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak

KUHP Pasal 351 • Mengarah langsung sbg penghargaan thd

kapasitas otonomi tiap orang

• Menghindari berbuat kesalahan

• Bersedia dengan murah hati unt memberikan sesuatu yg bermanfaat dng segala konsekwensinya

• Keadilan menjelaskan tentang manfaat dan resiko yg dihadapinya

Pendekatan ini yg sering menimbulkan dilema etis

Ciri Keputusan yang etis

• Mempunyai pertimbangan Benar ,Salah

• Sering menyangkut pilihan yang sukar

• Tidak mungkin dielakkan

• Dipengaruhi oleh norma,situasi, iman , lingkungan sosial

SLIDE 3

MATERI

Dengan Muatan

1. Materi untuk mencapai LO

2. Memuat integrasi hasil penelitian

3. Memuat kajian Islam dalam bentuk mencantumkan ayat Al Quran atau Hadits yang berhubungan dengan materi, Tafsir dari ayat/ Hadits, Internalisasi nilai Islam.

4. Penekanan aspek penting dari materi yang diberikan.

5. Contoh penerapan materi pada kebutuhan profesi yang akan dijalani. Misal bentuk-bentuk kasus nyata dilapangan yang berhubungan dengan materi.