BAB II

DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR DAN

HIPOTESIS PENELITIAN

A. Deskripsi Teoritis

1. Hakikat Aset (Aktiva) Perbankan Syariah

a. Pengertian Aset (Aktiva)

Menurut Munawir (2002:30) aktiva adalah sarana atau

sumber daya ekonomik yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha

atau perusahaan yang hargan perolehannya atau nilai wajarnya

harus diukur secara objektif.

Menurut Thompson yang diterjemahkan oleh Skoussen

dkk (2001 : 131) aktiva adalah kemungkinan keuntungan ekonomi di

masa depan yang diperoleh atau dikontrol oleh entitas tertentu

sebagai hasil dari transaksi atau kejadian dimasa lalu.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004 : 16.2 ) “

Aktiva adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap

pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam

operasi perusahan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka

kegiatan normal perusahan dan mempunyai masa manfaat lebih

dari satu tahun“.

Menurut Wikipedia Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi

yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset

dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit

a. Aktiva Tetap

Menurut Halim dan Supomo ( 2001: 154 ) aktiva tetap

adalah kekayaan yang dimiliki dan digunakan untuk beroperasi

dan memiliki masa manfaat dimasa yang akan datang lebih dari

satu periode anggaran serta tidak dimaksudkan untuk dijual.

Menurut Horngren & Harison (1997: 502) aktiva tetap

adalah Aktiva yang dapat digunakan dalam jangka yang lama

dan bentuk fisiknya memberikan kegunaan dari aktiva tersebut.

Klasifikasi Aktiva Tetap

a) Aktiva tetap yang berwujud (tangible fixed asets)

Merupakan harta berwujud yang bersifat jangka

panjang dalam aktivitas operasi perusahaan, didalamnya

meliputi: tanah, bangunan, perabot, mesin-mesin, dan

peralatan lain yang digunakan untuk menghasilkan atau

memudahkan penjualan barang dan jasa.

b) Aktiva tetap tidak berwujud (intangible fixed asets)

Tidak dapat diobservasi atau dilihat secara langsung,

didalamnya berbentuk persetujuan, kontrak, atau paten,

tetapi harta itu sendiri tidak memiliki eksistensi fisik. Harta

tak berwujud termasuk pos-pos seperti hak cipta, paten,

goodwill, dan perjanjian monopoli.

b. Aktiva Produktif

Menurut Bank Indonesia aktiva produktif adalah

penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga,

penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh

penghasilan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor: 5/9

/PBI/2003 Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank

Syariah baik dalam rupiahmaupun valuta asing dalam bentuk

pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah,

penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,

komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif

serta titipan sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Pengelompokan Kualitas Aktiva Produktif Pada Bank

Syariah ( http://luqmannomic.wordpress.com )

a) Pembiayaan

Sama halnya dengan kredit pada perbankan

konvensional, kualitas pembiayaan pada bank syariah

digolongkan menjadi 4 golongan yaitu, lancar, kurang

lancar, diragukan dan macet.

Beberapa ketentuan dalam kualitas pembiayaan:

1) Penilaian terhadap kualitas pembiayaan yang

dilakukan berdasarkan kemampuan membayar

mengacu pada ketetapan pembayaran angsuran

pokok dan ataru pencapaian rasio antara realisasi

pendapatan (RP) dan proyeksi pendapatan (PP).

2) Proyeksi pendapatan dihitung berdasarkan pada

analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk

nasabah selama jangka waktu pembiayaan.

3) Bank syariah dapat mengubah proyeksi pendapatan

berdasarkan kesepakatan dengan nasabah

sepanjang terdapat perubahan atas kondisi

ekonomi makro, pasar dan politik yang

mempengaruhi usaha nasabah.

4) Bank Syariah wajib mencantumkan proyeksi

pendapatan dan perubahannya dalam perjanjian

pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah

dan harus terdokumentasi secara lengkap.

5) Pembayaran angsuran pokok pembiayaan dapat

diangsur selama jangka waktu pembiayaan sesuai

dengan kesepakatan antara bank syariah dengan

nasabah.

6) Jika jangka waktu pembiayaan lebih dari 1 tahun,

pembayaran angsuran pokok pembiayaan wajib

diangsur secara berkala sesuai dengan proyeksi

arus kas masuk (cash inflow) usaha bank.

7) Pembayaran angsuran pokok wajib dicantumkan

dalam perjanjian pembiayaan antara bank syariah

dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara

lengkap.

b) Piutang

Untuk kualitas piutang dapat digolongkan

menjadi 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian

khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Beberapa ketentuan mengenai kualitas piutang dan

qardh:

1) Dalam hal nasabah bank syariah memiliki beberapa

rekening pembiayaan, piuang dan atau qardh

dengan kualitas yang berbeda, maka kulitas

rekening secara keseluruhan dinilai mengikuti

kualitas yang terburuk.

2) Kualitas setiap rekening pembiayaan, piutang dan

atau qardh dapat dikembalikan menjadi kulitas yang

sebenarnya sepanjang terdapat bukti-bukti dan

dokumentasi yang cukup untuk menyatakan

kepastian pemenuhan dan kelancaaran

pembayaran dari nasabah yang dinilai berdasarkan

prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan

membayar.

3) Dalam hal kualitas yang terburuk adalah rekening

piutang dan atau qardh dengan kualitas dlaam

perhatian khusus maka kualitas rekening dinilai

secara masing-masing.

c) Surat Berharga Syariah

Untuk kualitas surat berharga syariah digolongkan

menjadi beberapa golongan yaitu:

1) Surat utang pemerintah

2) Surat berharga pasar uang syariah yang belum

jatuh tempo

3) Obligasi berdasarkan prinsip syariah yang dicatat

dan diperdagangkan di pasar modal serta belum

jatuh waktu dengan realisasi pendapatan berupa

bagi hasil/margin/fee sesuai dengan jumlah dan

waktu yang disepakati.

4) Sertifikat reksadana berdasarkan prinsip syariah

yang memeiliki nilai aktiva bersih lebih besar dari

pada nilai investasi awal, memiliki likuiditas yang

tinggi dan tingkat resiko yang rendah.

5) Surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah

antara lain medium term note dan atau surat

berharga yang diterbitkan lembaga keuangan yang

tergabung dalam pasar keuangan Islam

Internasional atau Islamic Development Bank yang

mempunyai prospek pengembalian serta mengikuti

ketentuan untuk surat berharga komersial atau

obligasi.

6) Macet, surat berharga yang digolongkan dalam

golongan macet adalah surat berharga yang tidak

memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud

dalam golongan lancar. Untuk kategori surat

berharga ini, penulis tidak menjelaskan lagi dalam

bentuk tabel karena dari penjelasan diatas sudah

dapat dipahami.

d) Penempatan

Kualitas penempatan dimulai berdasarkan pada

ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau rasio

pencapaian antara realisasi pendapatan dengan

proyeksi pendapatan. Untuk kualitas penempatan,

digolongkan menjadi 4 golongan yaitu lancar, kurang

lancar, diragukan dan macet.

e) Penyertaan Modal

Penyertaan modal dengan pangsa bank syariah

kurang dari 20% wajib dicatat dengan metode biaya

(cost method), kualitas penyertaan modal digolongkan

atas :

1) Lancar, penyertaan modal digolongkan lancar jika

berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir

yang telah diaudit perusahaan tempat bank

syariah melakukan penyertaan memperoleh laba

dan tidak mengalami kerugian kumulatif.

2) Kurang lancar, penyertaan modal digolongkan

kurang lancar jika berdasarkan laporan keuangan

tahun buku terakhir yang telah diaudit perusahaan

tempat bank syariah melakukan penyertaan

mengalami kerugian sampai dengan 25% dari

modal perusahaan.

3) Diragukan, penyertaan modal digolongkan

diragukan jika berdasarkan laporan keuangan tahun

buku terakhir yang setelah diaudit perusahaan

tempat bank syariah melakukan penyertaan

mengalami kerugian lebih dari 25% sampai dengan

50% dari modal perusahaan.

4) Macet, penyertaan modal digolongkan macet jika

berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir

yang telah daudit perusahaan tempat bank syariah

melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih

dari 50% dari modal perusahaan.

Penyertaan modal dengan pangsa bank syariah

20% atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas

(equity method) dan digolongkan lancar.

f) Penyertaan Modal Sementara

Kualitas penyertaan modal sementara dinilai

berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetpakan

dalam ketentuan yang berlaku dan kemungkinan

penjualan penyertaan modal sementara dalam jangka

waktu tersebut. Kualitas penyertaan modal sementara

digolongkan dalam 4 golongan yaitu:

1) Lancar, digolongkan lancar jika belum melebihi

jangka waktu 1 tahun.

2) Kurang lancar, digolongkan kurang lancar jika telah

melebihi jangka waktu 1 tahun namun belum

melebihi jangka watu 4 tahun.

3) Diragukan, digolongkan dlam diragukan jika telah

melebihi jangka waktu 4 tahun dan belum melebihi

5 tahun.

4) Macet, digolongkan macet jika penyertaan modal

sementara belum ditarik kembali walaupun

perusahaan nasabah telah memiliki laba kumulatif.

Kualitas penyertaan modal sementara dapat diturunkan

oleh Bank Indonesia jika terdapat bukti yang memadai

bahwa:

1) Penjualan penyertaan modal sementara

diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang

lebih rendah dari nilai buku dan atau;

2) Penjualan penyertaan modal sementara dalam

jangka waktu 5 tahun diperkirakan sulit untuk

dilakukan.

g) Transaksi Rekening Administratif

Kualitas transaksi rekening administratif dinilai

dan digolongkan sesuai dengan ketentuan

penggolongan kualitas pembiayaan dan atau piutang

untuk masing-masing transaksi. Beberapa ketentuan

dalam kualitas transaksi rekening administrative yaitu :

1) Penilaian atas kualitas pembiayaan atas kualitas

pembiayaan, piutang, qardh dan transaksi rekening

administratif yang berjumlah sampai dengan Rp

500.000.000,- untuk nasabah individual atau

nasabah grup hanya didasarkan atas kemampuan

membayar.

2) Penilaian atas kualitas pembiayaan, piutang, qardh

dan transaksi rekening administratif yang berjumlah

lebih besar dari Rp 500.000.000,- baik untuk

nasabah individual atau nasabah grup

3) Penggolongan kualitas pembiayaan, piutang, qardh

dan transakasi rekening administratif untuk daerah

tertentu yang berjumlah sampi dengan 1 milyar

untuk nasabah individual atau nasabah grup hanya

didasarkan atas kemampuan membayar.

h) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Kualitas untuk sertifikat wadiah Bank Indonesia

yang dimiliki oleh bank syariah digolongkan lancar.

Sintesis

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan maka

dapat disintesiskan bahwa, Aset merupakan segala sarana,

prasarana dan SDM yang bernilai ekonomi yang dimiliki

oleh perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi

perusahaan untuk masa sekarang atau masa depan.

b. Pengertian Perbankan Syariah.

Antonio dan Perwataatmadja (1997:1) membedakan bank

syariah menjadi 2 pengertian yaitu Bank Islam dan Bank yang

beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah yaitu :

a. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah

Islam

b. Bank dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan

– ketentuan alqur’an dan hadist

Sementara Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah

Islam adalah Bank yang beroperasinya itu mengikuti ketentuan –

ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara

bermuamalat secara Islam.

Menurut Undang Undang No. 21 tahun 2008 Perbankan

Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya.

Menurut Undang Undang No. 21 tahun 2008 Bank

Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Undang undang No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada

tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang

menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1)

adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan

implikasi tertentu, meliputi:

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih

menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah.

2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua

pesan penting yaitu:

a. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam

b. Penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan

fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi

seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.

4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan

dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang

perbankan.

Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi

bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi

pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Asas, Tujuan, dan Fungsi Perbankan Syariah

a. Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya

berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip

kehati-hatian.

b. Pasal 3

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

c. Pasal 4

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial

dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana

yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana

sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi

pengelola zakat.

(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial

yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada

pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi

wakaf (wakif).

(4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Menurut sejarah, awal mula kegiatan Bank Syariah

pertama kali dilakukan di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-

an. Di Kairo Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di

desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih

berskala kecil.

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat

muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan

Syariah masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990-an.

Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus

1990.

Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang

merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dBank

Syariahentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte

pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini

BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa

kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Makassar

dan kota-kota lainnya.

Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik

pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian

berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari Bank

Konvensional yang sudah ada, seperti BNI Syariah. (lembaga

keuangan islam 2010 : 25 )

a. Produk-Produk Bank Syariah

Dalam rangka melayani masyarakat luas, terutama

masyarakat muslim, Bank Syariah menyediakan berbagai

macam produk perbankan. Produk yang ditawarkan sudah

tentu sangat islami, termasuk dalam hal memberikan

pelayanan kepada para nasabahnya. Berikut ini adalah

berbagai jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan kepada

masyarakat luas adalah sebagai berikut:

a. Al-Wadi’ah (Titipan)

Al-Wadi’ah adalah perjanjian simpan-menyimpan

atau penitipan barang ber-harga antara pihak yang

mempunyai barang dan pihak yang dBank Syariaheri

kepercayaan (bank syariah). Tujuan perjanjian ini adalah

untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan

barang tersebut. Barang-barang yang telah dititipkan

sewaktu-waktu dapat diambil kembali sebagian atau

seluruhnya oleh pemilik barang tersebut.

b. Pembiayaan dengan bagi hasil

Dalam bank konvensional untuk penyaluran

dananya kita mengenal istilah kredit atau pinjaman.

Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya

kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank

konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang

dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah

bunga bank akan tetapi bank syariah menerapkan sistem

bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang

diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam

empat akad utama yaitu:

c. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah perjanjian kesepakatan

bersama antar pemilik modal untuk menyertakan modal

sahamnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka

waktu panjang. Masing-masing pihak memberikan dana

dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

d. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua

pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal

dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama

kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila

kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si

pengelolalah yang harus bertanggung jawab atas

kerugian tersebut

e. Al-Muzara’ah

Al-Muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian

antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan

menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami

produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil

panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan

untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil

dari panennya.

f. Al-Musaqah

Al-Musaqah merupakan bagian dari Al-muzara’ah

yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas

penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan

dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap

diperoleh dari persentase hasil panennya.

g. Bai’al-Murabahah

Bai’al-Murabahah adalah menjual suatu barang

dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui

bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau

dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat

mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan

dikehendaki penjual. Perjanjian murabahah bermanfaat

bagi orang yang membutuhkan suatu barang, tetapi belum

mempunyai uang.

h. Bai’as-Salam

Bai’as-Salam artinya pembelian barang yang

diserahkan kemudian hari, tetapi pembayarannya

dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus

diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang

dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

i. Bai’al-Istishna’

Bai’al-Istishna’ adalah kontrak penjualan antara

pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah

pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu

tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan

harga dapat dilakukan dengan tawar-menawar dan sistem

pembayaran dapat dilakukan di muka atau diangsur.

j. Al-Ijarah

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas

barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa

diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut..

Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan

leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun

financial lease.

k. Al-Wakalah (Amanat)

Al-Wakalah artinya penyerahan atau pemberian

suatu mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini

harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati

oleh si pemberi mandat.

l. Al-Kafalah (Garansi)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang

diberikanpenanggung kepada pihak ketiga untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab

dari satu pihak kepada pihak lain.

m. Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang

yang berutang kepada orang lain yang

wajibmenanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan

beban utang dari satu pihak kepada lain pihak.

n. Ar-Rahn

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu

harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman

yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti

jaminan utang atau gadai.

Menghitung Bagi Hasil Bank Syariah (www.bi.go.id)

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah

nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan

bank syariah. Misalnya, jika customer service bank syariah

menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan Bank Syariah sebesar

65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi

hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh

bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di

sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi

bagi hasil sebesar 35%. Bagaimana menghitung nisbah bagi

hasil tersebut?

Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah,

misalnya Tabungan Bank Syariah dan Deposito Bank Syariah,

penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor,

yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan

investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk

simpanan Bank Syariah dengan skema investasi (mudharabah)

yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu untuk produk

simpanan Bank Syariah dengan skema titipan (wadiah), return

yang diberikanberupa bonus.

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan

investasi yang dapat dibagikankepada nasabah. Ekspektasi

pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan

melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang

menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti,

perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi.

Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang

berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang

berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang investment

manager, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator

ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari

sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi /proyeksi return

investasi. Termasuk juga indikator historis (track record) dari

aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang

tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan Bank

Syariah yang selama ini telah diberikanke sektor riil. Dari hasil

perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya

pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate- yang akan

dibagikankepada nasabah misalnya sebesar 11%.

Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang

merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup

biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang

wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat

efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya

pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-

indikator keuangan bank syariah yang bersangkutan seperti

ROA (Return On Asets) dan indikator lain yang relevan. Dari

perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah memerlukan

pendapatan investasi -yang juga dihitung dalam equivalent rate-

misalnya sebesar 6 %.

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi

hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah

sebesar: [11% dibagi (11%+6%)] = 0.65 atau sebesar 65%. Dan

bagi hasil untuk bank syariah sebesar: [6% dibagi (11%+6%)] =

0.35 atau sebesar 35%. Maka nisbah bagi hasilnya kemudian

dapat dituliskan sebagai 65:35.

Tentu saja dalam prakteknya nasabah Bank Syariah tidak

perlu terlalu pusing dengan perhitungan njlimet bagi hasil

semacam ini. Masyarakat hanya tinggal menanyakan berapa

rate indikatif dari Tabungan Bank Syariah atau Deposito Bank

Syariah yang diminatinya. Rate indikatif ini adalah nilai

equivalent rate dari pendapatan investasi yang akan

dibagikankepada nasabah, yang dinyatakan dalam persentase

misalnya 11% atau 8% atau 12%. Jadi masyarakat dengan

cepat dan mudah dapat menghitung berapa besar keuntungan

yang akan diperolehnya dalam menabung sekaligus berinvestasi

di bank syariah.

Sintesis

Dari definisi ataupun pengrtian yang telah disebutkan

diatas maka peneliti dapat menyintesiskan bahwa perbankan

syariah merupakan bank yang mengoperasikan semua operasi

kerjanya sesuai syariah islam.

2. Hakikat Suku Bunga

Menurut Karl dan Fair (2001:635) berpendapat suku bunga

adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam

bentubentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah

bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman

Menurut Sunaryah (2004:80) suku bunga adalah harga dari

pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per

unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber dayayang

digunakan oleh debitur yang harus dibayarkankepada kreditur.

Menurut Lipsey, Ragant dan Courant (1997:471) suku bunga

adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam

dari periode waktu tertentu.

Menurut Nopirin (1992:176) fungsi tingkat bunga dalam

perekonomian yaitu alokasi factor produksi untuk menghasilkan

barang dan jasa yang dipakai sekarang dan dikemudian hari.

Lipsey, Ragan dan Courant (1997:99–100) membedakan suku

bunga menjadi dua bagianyaitu suku bunga nominal dan suku bunga

riil. Dimana suku bunga nominal adalah rasio antara jumlah uang yang

dibayarkan kembali dengan jumlah uang yang dipinjam. Sedangkan

suku bunga riil lebih menekankan pada rasio daya beli uang yang

dibayarkan kembali. Dengan arti lain suku bunga riil adalah selisih

antara suku bunga nominal dengan laju inflasi.

Manajemen BANK syariah (2002:40) secara leksikal bunga

sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana

dalam suatu kamus dinyatakan bahwa interest is a charge for a

financial loan, usually a percentage of the amount loaned. Bunga

adalah tanggungan pada pinjaman uang, yanmg biasanya dinyatakan

dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga

yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

a. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas

jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di Bank.

Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar

Bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga

tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam

atau harga yang harus dibayaroleh nasabah peminjam

kepada Bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Sebelum jauh membahas tentang bunga dalam investasi

maka perlu dikaji telebih dahulu apakah bunga tersebut

termasuk riba atau tidak, karena ini akan sangat

mempengaruhi pemaparan tulisan ini, maka akan diulas

sebagai berikut :

Al-qur’an, dengan jelas mengulas tentang riba sebagai

berikut ( www.indonetasia.com ) :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.(Qs: 2:275)

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni

neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Riba berasal dari kata Rabiyah dan Rabwah yang artinya

Bukit atau tanah tinggi. Riba secara teknis berarti

mengambil tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan

penganti yang dapat dibenarkan oleh Syariah Islam. Dengan

demikian maka jelas bahwa islam melarang riba dengan

berbagai konsekuensinya. Namun yang menjadi pertanyaan

selanjutnya adalah apakah bunga sama dengan riba? Untuk

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut perlu dikaji

apa sebenarnya riba. Kata riba = ziyadah yang berarti

bertumbuh, menambah atau berlebih. Adapun pengertian

tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas

modal yang diperoleh dengan cara yag tidak dibenarkan

syara’. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa

inggris sebagai usury yang artinya the act of lending money

at an exorbitant or illegal rate of interest. Sementara ulama

fikih mendefinisikan ribadengan kelebihan harta dalam suatu

muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksud

dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang

yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus

diberikanterutang kepada pemilik uang pada saat utang

jatuh tempo.

Apabila kita dasarkan pada pengertian riba yang tercantum

dalam surat ar – Rum ayat 39,” riba adalah nilai atau harga

yang ditambahkan kepada harta atau uang yang

dipinjamkan kepada orang lain. Ayat ini hanya sebagai

ancang Allah SWT dalam menerapkan hukum larangan riba

pada ayat yang diturunkan selanjutnya. Seperti Al –

Baqarah 277 dan 278. sementara pada ayat 275 surat Al –

Baqarah yang didalamnya mengandung tiga penjelasan

yaitu : pertama, jual beli atau bay itu tidak sama dengan

riba. Kedua perdagangan itu diperbolehkan sementara riba

itu diharamkan. Dan yang ketiga menegaskan bahwa

mereka yang telah mendengar ayat larangan ribaharus

segera menghentikan ribatenpa harus mengembalikan

ribayang sudah tertarik.

Hadist – hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa

riba itu haram dintaranya:

1) Al hakim meriwayatkan dari Ibnu masud bahwa nabi

Muhammaad SAW bersabda. “riba itu mempunyai 73

tingkatan yang paling rendah ( dosanya ) sama

dengan seseorang melakukan zina dengan Ibunya”

2) Diriwayatkan oleh abu hurairah bahwa Rasulullah

SAW bersabda “tuhan sesungguhnya berlaku adil

karena tidak membenarkan empat golongan

memasuki syurga atau tidak mendapat petunjuk

yakni: peminum arak, pemakan riba pemakan harta

anak yatim, dan mereka yang menelantarkan

Ibu/bapak mereka.

3) dari Ibnu abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda “

jika telah muncul wabah zina dan riba disuatu negeri,

maka berarti mereka telah siap menanti kedatangan

azab Allah SWT.”

Agama lain memandang riba

1) Perjanjian lama kitab keluaran ayat 25 pasal 22, “

bila kamu menghutangi seseorang diantara warga

bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku

laksana seoirang pemberi hutang, jangan kamu

meminta keuntungan kepadanya untuk pemilik

uang.

2) Kitab ulangan ayat 19 pasal 23, “ janganlah kamu

membungakan kepada saudaramu, baik uang

maupun bahan makanan atau apapun yang dapat

dibungakan

3) Kitab levicitus ( imamat )pasal 35 ayat 7. “

janganlah engkau mengambil bunga uang atau

riba darinya, melainkan engkau harus takut akan

Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup

diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu

kepada mereka dengan meminta bunga, juga

makananmu janganlah kamu berikan dengan

meminta riba.

Terkait BI Rate Sebagai Suku Bunga Acuan Maka Dapat

dijelaskan Sebagai Berikut (www.bi.go.id)

Pengertian Suku Bunga Bank Indonesia

1) Definisi

Menurut Bank Indonesia BI Rate adalah suku bunga

kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan

moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan

kepada publik.

2) Fungsi

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia

setiap Rapat Dewan Gubernur ( RDG ) bulanan dan

diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank

Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di

pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan

moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada

perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight

(PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan

diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada

gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam

perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan

BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran

yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan

menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada

di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

3) Penetapan BI Rate

1. Jadwal Penetapan dan Penentuan

1.1. Penetapan respons (stance) kebijakan moneter dilakukan

setiap bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan

cakupan materi bulanan.

1.2. Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku

sampai dengan RDG berikutnya

1.3. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan

dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (lag

of monetary policy) dalam memengaruhi inflasi.

1.4. Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula,

penetapan stance Kebijakan Moneter dapat dilakukan

sebelum RDG Bulanan melalui RDG Mingguan.

4) Besar Perubahan BI Rate

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI

Rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin

(bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia

yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka

perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam

kelipatan 25 bps.

5) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Seperti dijelaskan di atas, bahwa untuk mennetukan besar

kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi

oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman

saling mempengaruhi disamping faktor-faktor lainnya.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya

penetapan suku bunga adalah:

1. Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana sementara

permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh

bank agar kebutuhan dana tersebut cepat terpenuhi dengan

meningkatkan suku bunga simpanan.

2. Persaingan, dalam memperebutkan dana simpanan, maka

disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan

harus memperhatikan pesaing.

3. Kebijakan pemerintah, dalam arti baik untuk bunga simpanan

maupun bunga pinjaman kita, tidak boleh melebihi bunga yang

sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka

akan semakin tinggi tinggi bunganya, hal ini disebabkan

besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Serta faktor-

faktor yang lain.

Sintesis

Dari definisi di atas, maka dapat disintesiskan bahwa Bunga

Bank adalah balas jasa yang diberikan oleh Bank yang berdasarkan

prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli (yang

memperoleh pinjaman).atau menjual (yang memiliki simpanan)

produknya.

B. Kerangka Berpikir

Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Aset Perbankan

Syariah

Aset nerupakan segala sarana, prasarana dan SDM yang bernilai

ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memberikan

keuntungan bagi perusahaan untuk masa sekarang atau masa depan.

Bunga Bank adalah balas jasa yang diberikan oleh Bank yang

berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli (yang

memperoleh pinjaman).atau menjual (yang memiliki simpanan)

produknya.

Menurut Bank Indonesia BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang

mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh

bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Dalam hal ini diharapkan adanya hubungan yang sangat signifikan

dan positif antara suku bunga bank Indonesia terhadap aset perbankan

syariah. Berarti adanya kontribusi positif yang diberikan oleh suku bunga

bank Indonesia terhadpa aset perbankan syariah. Dengan arti lain bahwa

setiap naiknya suku bunga bank Indonesia secara tidak langsung juga

membuat aset perbankan syariah juga ikut bertambah.

C. Hipotesis penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan diatas, maka

peneliti menduga bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan

aoleh suku bunga bank Indonesia terhadap aset perbankan syariah.