implikasi musyawarah perencanaan pembangunan … awal.pdf · is an increase musrenbang program of...
TRANSCRIPT
i
TESIS
IMPLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
SPASIAL DI KELURAHAN KESIMAN, DENPASAR,
BALI
ANAK AGUNG NGURAH ARITAMA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
ii
TESIS
IMPLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
SPASIAL DI KELURAHAN KESIMAN, DENPASAR,
BALI
ANAK AGUNG NGURAH ARITAMA
NIM 1391861004
PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
iii
IMPLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
SPASIAL DI KELURAHAN KESIMAN, DENPASAR,
BALI
Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister
pada Program Magister, Program Studi Arsitektur
Program Pascasarjana Universitas Udayana
ANAK AGUNG NGURAH ARITAMA
NIM 1391861004
PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
iv
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2015
Pembimbing I
Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si
NIP 19521225 198003 1 002
Pembimbing II
G.A.M. Suartika, ST, M.EngSc. Ph.D
NIP 19691018 199412 2 001
Ketua Program Studi Magister Arsitektur
Program Pascasarjana
Universitas Udayana,
G.A.M. Suartika, ST, M.EngSc. Ph.D
NIP 19691018 199412 2 001
Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Udayana,
Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S (K)
NIP 19590215 198510 2 001
Mengetahui,
v
Tesis Ini Telah Diuji pada
Tanggal, 8 Desember 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana
No: 4090/UN 14.4/HK/2015, Tanggal 30 November 2015
Ketua : Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si
Anggota :
1. G. A. M. Suartika, ST., MEngSc. Ph.D
2. Prof. Ir. Ngakan Putu Sueca, MT. Ph.D
3. Dr. Ir. Ida Ayu Armeli, M.Si
4. Dr. Ir. Widiastuti, MT
vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Anak Agung Ngurah Aritama
NIM : 1391861004
Program Studi : Magister Arsitektur
Judul Tesis : Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap
Pembangunan Spasial di Kelurahan Kesiman, Denpasar, Bali
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat.
Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 7 Desember 2015
Yang membuat pernyataan,
Anak Agung Ngurah Aritama
vii
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena telah
diberikan kesehatan dan keteguhan hati untuk menyelesaikan tugas akhir (Tesis) ini
pada saat yang tepat. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti
ujian tugas akhir guna mencapai gelar Magister Teknik Arsitektur. Penulis menyadari
bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan
kritik dan saran dari para pembaca untuk proses penyempurnaannya.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak
Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si selaku dosen pembimbing I, dan Ibu G.A.M.
Suartika, ST, M.EngSc, Ph.D selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan
arahan, bimbingan, dan memberikan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
Selain itu, rasa terima kasih Penulis diucapkan kepada dosen penguji yaitu, Bapak
Prof. Ir. Ngakan Putu Sueca, MT, Ph.D, Ibu Dr. Ir. Ida Ayu Armeli, M.Si, dan Ibu Dr.
Ir. Widiastuti, MT serta dosen lainnya yang memberikan bimbingan dan
pembelajaran.
Terimakasih juga diucapkan kepada Rektor Universitas Udayana Bapak Prof.
Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD beserta pihak-pihak dalam lingkup Program
Pascasarjana Universitas Udayana yaitu Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K)
selaku Direktur Program Pascasarjana, Ibu G.A.M. Suartika, ST, MEngSc. Ph.D
viii
selaku Ketua Program Magister Arsitektur, beserta jajarannya yang telah memberikan
kesempatan dan fasilitas dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
Rasa terima kasih penulis sedalam-dalamnya juga diucapkan kepada Bapak
Lurah Kesiman Dewa Agung Rai Darmawan, S.IP beserta jajaran staf kelurahan
Kesiman, Kepala Lingkungan, dan seluruh masyarakat kelurahan Kesiman. Kepada
narasumber lainnya yang telah bersedia memberikan bantuan berupa data dan
informasi terkait. Selain itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada
keluarga, orang tua, Ajik (Drs. A.A. Made Babadan, M.Si), Ibu (Dra. IGA. Ayu
Marhaeni) dan Adik (A.A. Gede Daniartha) yang telah memberikan doa, motivasi
dan dukungan. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Magister
Arsitektur 2013 (Dodi Karsem, Putu Kubit, Bli Agus Darma, Waris) dan rekan
Arsitek 2008 (Yoga Brengos, Ardiantika Bob, Hoki dan lainnya) atas kerelaannya
memberikan bantuan.
Semoga memberi manfaat.
ix
ABSTRAK
IMPLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TERHADAP PEMBANGUNAN SPASIAL DI KELURAHAN KESIMAN,
DENPASAR, BALI
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah salah
satu sistem perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta
mempertemukan seluruh stakeholder di Desa. Kegiatan pembangunan yang
terealisasi dari program Musrenbang dirasakan telah memberikan dinamika
pembangunan pada pembangunan spasial. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui (1) program dan rencana pembangunan spasial dalam Musrenbang desa
beserta realisasinya, (2) faktor-faktor yang berpengaruh pada perumusan program,
dan (3) implikasi pelaksanaan program terhadap pembangunan spasial.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan
untuk pemecahan masalah menggunakan tiga teori yakni teori ideologi, teori
pembangunan spasial, dan teori partisipasi masyarakat. Lokasi penelitian terletak di
Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar. Terdapat dua jenis data
dalam penelitian ini yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh
langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dokumentasi foto dan sketsa.
Data sekunder diperoleh melalui survei instansional dan arsip yang terkait. Analisis
data dilaksanakan melalui deskripsi, klasifikasi. penyajian data, dilanjutkan dengan
penarikan kesimpulan.
Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai
macam jenis usulan program Musrenbang. Baik berupa infrastruktur jalan, jembatan,
lampu penerangan jalan maupun program non fisik berupa sosialisasi masyarakat.
Secara umum setiap tahun terjadi kenaikan anggaran usulan program Musrenbang.
Terdapat dua faktor yang berpengaruh pada perumusan program yakni faktor internal
(kebutuhan pembangunan, sumber daya masyarakat, perangkat desa/sumber daya
organisasi, dominasi, dan sosial budaya) dan faktor eksternal (anggaran, kebijakan
dan ekonomis lahan). Terungkap dalam penelitian terdapat delapan program
pembangunan yang telah terealisasi dan berimplikasi terhadap pembangunan spasial
di Kelurahan Kesiman. Implikasi yang ditimbulkan antara lain adalah perubahan
fungsi dan pemanfaatan lahan, peningkatan nilai dan perubahan kepemilikan lahan,
perubahan ruang domestik dan kemunculan fungsi baru pada masing-masing rumah,
dan pemanfaatan ruang jalan sebagai parkir kendaraan dan aktivitas sosial budaya.
Kata kunci : implikasi, musrenbangdes, spasial, Kelurahan Kesiman
x
ABSTRACT
IMPLICATION OF MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA (MUSRENBANGDES) TO SPATIAL DEVELOPMENT IN KESIMAN
VILLAGE, DENPASAR, BALI
Village Development Planning Conference (Musrenbangdes) is one of the
planning system involving public participation and bring together all stakeholders in
the village. Development activity perceived to be realized from Musrenbang program
has given development dynamics on spatial development. Therefore, this study aimed
at determining (1) programs and spatial development plans contained in Musrenbang
in the village Kesiman with the realization (2) factors that influence the formulation
of program (3) the implication of program‟s implementation for spatial development.
This study uses qualitative and quantitative methods, whereas the theoretical
basis for solving problems using three theories, theory of ideology, theory of spatial
development, and the theory of public participation. Study sites located in Kesiman
Village, Denpasar District, Denpasar City. Meanwhile, data source consists of
primary data and secondary data. Primary data was gained directly through interview,
observation, photo documentation and sketch. Secondary data was gained through
instantional survey and related archieves. Data analysis was done through descriptive
qualification and data presentation followed by a conclusion.
Result and discussion of the study showed that there are various types of
program proposals Musrenbang. Either in the form of roads, bridges, street lighting
and non-physical form of community outreach programs. In general, every year there
is an increase Musrenbang program of budget proposal. There were two factors that
influence in formulating the program, namely internal factor (development need,
human resources, village officers/organization resources, domination and socio
culture) and external factors (budget, policy, and economic value of land). Revealed
in the study contained eight development programs that have been realized and has
implications for spatial development in Kesiman Village. The implications posed
include changes in the function and use of land, increasing the value and the changes
in land ownership, changes in domestic spaces and the emergence of new functions in
each home, and the road space utilization as vehicle parking and socio-cultural
activities.
Key word : implication, musrenbangdes, spatial, Kesiman Village
xi
RINGKASAN
Desa berperan sangat penting dalam menentukan arah pembangunan nasional,
dikarenakan sebagian besar penduduk di Indonesia bertempat tinggal di desa.
Mengingat akan pentingnya peranan desa tersebut, sangatlah penting wilayah-
wilayah di desa mendapatkan sentuhan pembangunan. Salah satu bentuk upaya
pemerintah dalam meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah pedesaan
adalah melalui diselenggarakannya forum Musrenbangdes. Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah salah satu sistem perencanaan yang
melibatkan partisipasi masyarakat desa dan mempertemukan seluruh pemegang
keputusan/stakeholder di Desa. Sistem yang dalam bahasa ilmu perencanaan sering
diistilahkan bottom up planning system.
Program dan kegiatan pembangunan yang telah terealisasi yang berasal dari
usulan-usulan dalam Musrenbang desa telah memberikan warna dan dinamika
pembangunan. Dinamika tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, baik
pembangunan, ekonomi, sosial dan pembangunan spasial. Melihat adanya dinamika
tersebut rumusan masalah yang diambil dalam penelitian adalah untuk mengetahui:
(1) program dan rencana pembangunan spasial yang terdapat dalam Musrenbang desa
di Kelurahan Kesiman beserta realisasinya, (2) faktor-faktor yang berpengaruh pada
perumusan program, (3) implikasi pelaksanaan program terhadap pembangunan
spasial.
Untuk memecahkan permasalahan pada rumusan masalah, metode yang
digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian terletak di
Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Melihat rumusan
masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian terdapat dua sumber data yang
diperlukan yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari observasi
langsung, wawancara, dan dokumentasi sketsa dan foto, sedangkan data sekunder
diperoleh dari survei instansional dan penelusuran arsip/dokumen. Sedangkan
terdapat dua jenis data yakni data kualitatif dan kuantitatif, data kuantitatif
dipergunakan untuk rumusan masalah pertama dan data kualitatif dipergunakan untuk
rumusan masalah kedua dan ketiga. Analisis data dilaksanakan melalui deskripsi,
klasifikasi dan penyajian data dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.
Pada bagian hasil dan pembahasan penelitian ditemukan bahwa dalam kurun
waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2010-2014. Program-program yang
diusulkan dalam forum Musrenbang di Kelurahan Kesiman sangat beragam.
Beberapa diantaranya adalah pavingisasi jalan lingkungan, pengaspalan jalan,
pembuatan trotoar, pemasangan lampu penerangan jalan, penataan taman,
xii
penggelontoran got/sungai, perbaikan senderan, perbaikan saluran irigasi, pengadaan
sistem komputer, perbaikan gedung, sosialisasi undang-undang, dan lainnya.
Dari semua usulan program tersebut, secara umum terdapat dua jenis program
yang diusulkan dalam forum Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman, yakni program
fisik dan non fisik. Dari fakta tersebut diketahui dari total anggaran usulan program
pembangunan fisik memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan usulan
program non fisik. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2010 diketahui bahwa 98,2
persen anggaran untuk pembangunan fisik dan 1,8 persen untuk pembangunan non
fisik. Kemudian di tahun 2011 keseluruhan usulan program berupa pembangunan
fisik. Pada tahun 2012 diketahui bahwa persentase pembangunan fisik sebesar 99,11
persen untuk pembangunan fisik dan 0,9 persen untuk pembangunan non fisik.
Berikutnya di tahun 2013 dan 2014 seluruh usulan pembangunan berupa
pembangunan fisik. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa selama ini masyarakat
lebih membutuhkan pembangunan fisik.
Dari keseluruhan usulan pembangunan fisik terdapat pembangunan yang
berupa pembangunan infrastruktur baru dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah
ada. Besaran persentase perbandingan antara pembangunan infrastruktur baru dan
pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada berbeda setiap tahunnya. Dikarenakan
perbedaan kebutuhan masyarakat setiap tahun dan habisnya usia pakai infrastruktur
yang ada. Ditinjau dari total besaran usulan anggaran, secara umum terjadi kenaikan
usulan anggaran dalam setiap penyelenggaraan Musrenbang. Kecuali pada tahun
2012, terjadi penurunan usulan anggaran dari tahun sebelumnya. Adanya kenaikan
anggaran setiap tahunnya menunjukkan terjadinya optimisme di kalangan masyarakat
dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang.
Sedangkan jika ditinjau dari jumlah usulan program terjadi fluktuasi dalam
jumlah usulan program, namun yang terpenting adalah sebaran usulan program
Musrenbang yang semakin merata ke seluruh wilayah di Kelurahan Kesiman. Melihat
dari kenaikan nilai anggaran usulan program pembangunan dan sebaran usulan
program pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah, bahwa tingkatan
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang dapat dikategorikan pada
tingkatan akses. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kapasitas untuk masuk
dalam pemerintahan dan dapat berpartisipasi dalam mengelola kebijakan publik.
Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi usulan program dalam
penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Kesiman. Dalam proses penelitian
ditemukan delapan faktor yang berpengaruh dalam perumusan program. Faktor-
faktor tersebut antara lain adalah: faktor kebutuhan pembangunan, faktor sumber
daya masyarakat, faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, faktor dominasi,
xiii
faktor sosial budaya, faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor ekonomis lahan.
Faktor-faktor perumusan program yang didasarkan pada teori ideologi adalah faktor
perangkat desa/sumber daya organisasi, faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor
dominasi. Sedangkan faktor perumusan program yang dipengaruhi oleh teori
partisipasi masyarakat adalah faktor kebutuhan pembangunan dan faktor sumber daya
masyarakat. Selanjutnya faktor perumusan program yang didasarkan pada teori
pembangunan spasial adalah faktor sosial budaya dan faktor ekonomis lahan.
Faktor-faktor tersebut kemudian dibagi menjadi dua berdasarkan arah
datangnya perumusan program, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal
adalah seluruh aspek yang berasal dari masyarakat dan perangkat kerja desa tersebut,
berdasarkan pengamatan dan informasi terdapat lima aspek yang digolongkan dalam
faktor internal antara lain: (a) faktor kebutuhan pembangunan, (b) faktor sumber daya
masyarakat, (c) faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, (d) faktor dominasi,
dan (e) faktor sosial budaya. Faktor eksternal adalah aspek-aspek di luar ruang
lingkup desa/kelurahan baik secara administrasi, struktur maupun kewilayahan yang
mempengaruhi perumusan usulan program dalam Musrenbang desa antara lain: (a)
faktor anggaran, (b) faktor kebijakan dan (c) faktor ekonomis lahan.
Dari keseluruhan pembangunan yang telah terealisasi tidak semuanya
berimplikasi pada pembangunan spasial. Berdasarkan hasil pembobotan yang
dilakukan terhadap implikasi realisasi program pada aspek spasial terdapat delapan
program pembangunan yang berimplikasi pada pembangunan spasial antara lain
adalah pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda, pengaspalan Jalan WR
Supratman Gang Zambex I, pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna,
pemavingan Gang Ratna X, pengaspalan Jalan Surabi Gang II, pengaspalan Jalan WR
Supratman Gang Zambex III, pemavingan gang menuju SD 13 Kesiman dan
pemavingan Jalan Akasia XVI.
Keseluruhan realisasi program pembangunan yang disebutkan pada bagian
sebelumnya tersebut berimplikasi secara langsung pada pembangunan spasial.
Implikasi pada aspek spasial yang terjadi berupa perubahan pemanfaatan lahan
khususnya pada lahan pertanian. Adanya perbaikan kualitas jalan akan meningkatkan
nilai lahan yang memicu untuk alih kepemilikan lahan dan pada akhirnya terjadi
perubahan pemanfaatan lahan. Selain itu terdapat pula perubahan spasial melalui
perubahan ruang-ruang domestik dan kemunculan fungsi ruang baru pada masing-
masing rumah. Implikasi yang ditimbulkan selanjutnya adalah adanya pemanfaatan
ruang spasial jalan lingkungan sebagai tempat parkir kendaraan dan untuk aktivitas
sosial dan budaya masyarakat.
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM ............................................................................... i
PRASYARAT GELAR ............................................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................... iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ......................................................................... iv
LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... v
UCAPAN TERIMA KASIH .................................................................................... vi
ABSTRAK ............................................................................................................ viii
ABSTRACT ............................................................................................................ ix
RINGKASAN .......................................................................................................... x
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xviii
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xxi
GLOSSARIUM .................................................................................................... xxii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................... 7
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................................ 7
1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................................. 7
1.4.1 Manfaat Penelitian Akademis ..................................................................... 8
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis .......................................................................... 8
xv
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, LANDASAN
TEORI DAN MODEL PENELITIAN ................................................................. 9
2.1 Kajian Pustaka .................................................................................................... 9
2.1.1 Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang ............................................ 10
2.1.2 Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau .............................................. 12
2.1.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Proses Perencanaan Pembangunan
Pasca Musrenbang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ............................ 16
2.1.4 Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal Kawasan Tanjung Bunga Kota
Makassar, Formasi Sosial dan Perubahan Spasial .................................... 20
2.2 Kerangka Berpikir dan Konsep ......................................................................... 23
2.2.1 Kerangka Berpikir ................................................................................... 23
2.2.2 Konsep .................................................................................................... 25
2.3 Landasan Teori ................................................................................................. 38
2.3.1 Teori Ideologi .......................................................................................... 38
2.3.2 Teori Pembangunan Spasial...................................................................... 42
2.3.3 Teori Partisipasi Masyarakat ................................................................... 45
2.4 Model Penelitian ............................................................................................... 49
BAB III METODE PENELITIAN .......................................................................... 51
3.1 Pendekatan Penelitian ....................................................................................... 51
3.2 Lokasi Penelitian............................................................................................... 53
3.3 Jenis dan Sumber Data ...................................................................................... 53
3.4 Instrumen Penelitian ......................................................................................... 56
xvi
3.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................................................ 57
3.5.1 Observasi ................................................................................................. 59
3.5.2 Wawancara............................................................................................... 60
3.5.3 Survei Instansional ................................................................................... 61
3.6 Teknik Analisis Data ......................................................................................... 63
3.6.1 Tahapan Deskripsi Data ........................................................................... 63
3.6.2 Tahapan Klasifikasi Data.......................................................................... 64
3.6.3 Tahapan Analisis Data .............................................................................. 66
3.6.4 Tahapan Evaluasi ..................................................................................... 67
3.7 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data ............................................................... 67
BAB IV HASIL PENELITIAN .............................................................................. 68
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kesiman .............................................................. 68
4.1.1 Keadaan Topografi dan Luas Wilayah ...................................................... 70
4.1.2 Keadaan Penduduk dan Sosial Masyarakat ............................................... 71
4.1.3 Jumlah Banjar dan Lingkungan Dinas ...................................................... 72
4.2 Gambaran Umum Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman ............................. 73
4.2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Musrenbang Desa ................................... 74
4.2.2 Tujuan dan Capaian Musrenbang Desa ..................................................... 76
4.2.3 Hirarki dan Alur Perencanaan di Kelurahan Kesiman ............................... 77
4.2.4 Input dan Output Musrenbang Desa.......................................................... 79
4.2.5 Peserta Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman ..................................... 80
4.2.6 Tahapan dan Proses Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman.................. 82
4.2.7 Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman .......... 87
xvii
4.3 Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Musrenbang Desa Kelurahan
Kesiman ............................................................................................................ 88
4.3.1 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2011 ........... 88
4.3.2 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2011-2012 ........... 94
4.3.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2012-2013 ..........101
4.3.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2013-2014 ..........107
4.3.5 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2014-2015 ..........114
4.3.5 Analisa Usulan Program Pembangunan Dari Tahun 2010-2014 ...............120
4.4 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Perumusan Program dan Kegiatan
Pembangunan dalam Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman ........................126
4.4.1 Faktor Internal .........................................................................................132
4.4.2 Faktor Eksternal ......................................................................................139
4.5 Implikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Musrenbang Desa
terhadap Pembangunan Spasial di Kelurahan Kesiman .....................................144
4.5.1 Implikasi Program Pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda
Terhadap Pembangunan Spasial .............................................................151
4.5.2 Implikasi Program Pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I
Terhadap Pembangunan Spasial .............................................................153
4.5.3 Implikasi Program Pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna Terhadap
Pembangunan Spasial ............................................................................155
4.5.4 Implikasi Program Pemavingan Gang Ratna X Terhadap Pembangunan
Spasial ...................................................................................................158
4.5.5 Implikasi Program Pengaspalan Jalan Surabi Gang II Terhadap
Pembangunan Spasial ............................................................................159
xviii
4.5.6 Implikasi Program Pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III
Terhadap Pembangunan Spasial .............................................................162
4.5.7 Implikasi Program Pemavingan Gang Menuju SD 13 Kesiman Terhadap
Pembangunan Spasial ............................................................................164
4.5.8 Implikasi Program Pemavingan Jalan Akasia XVI Terhadap Pembangunan
Spasial ...................................................................................................167
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.......................................................................173
5.1 Simpulan..........................................................................................................173
5.1.1 Program Pembangunan dalam Musrenbang Kelurahan Kesiman..............173
5.1.2 Faktor yang Berpengaruh pada Perumusan Program Pembangunan .........176
5.1.3 Implikasi Pelaksanaan Program terhadap Pembangunan Spasial ..............178
5.2 Saran................................................................................................................181
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................183
Lampiran ....................................................................................................................
xix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian .............................................................. 24
Gambar 2. 2 Delapan Tangga Partisipasi Arnstein................................................... 47
Gambar 2. 3 Model Penelitian ................................................................................. 50
Gambar 4. 1 Peta Lokasi Wilayah Studi di Kelurahan Kesiman………………….…69
Gambar 4. 2 Hirarki Perencanaan di Kelurahan Kesiman ........................................ 78
Gambar 4. 3 Situasi Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Kesiman .............. 85
Gambar 4. 4 Persentase Pembangunan Fisik dan Non Fisik 2010-2011 ................... 90
Gambar 4. 5 Persentase Program Berdasarkan Pembiayaan Kegiatan 2010-2011 .... 92
Gambar 4. 6 Pemetaan Program Musrenbang 2010-2011 ........................................ 93
Gambar 4. 7 Persentase Perbaikan dan Pengadaan Infrastruktur 2011-2012 ............ 97
Gambar 4. 8 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2011-2012 ............... 98
Gambar 4. 9 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2011-2012 ..... 99
Gambar 4. 10 Pemetaan Program Musrenbang 2011-2012 .....................................100
Gambar 4. 11 Persentase Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik 2012-2013 ..103
Gambar 4. 12 Persentase Per Bidang Urusan Pembangunan 2012-2013 .................104
Gambar 4. 13 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2012-2013...105
Gambar 4. 14 Pemetaan Program Musrenbang 2012-2013 .....................................106
Gambar 4. 15 Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Infrastruktur 2013-2014 ....110
Gambar 4. 16 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2013-2014 ............111
Gambar 4. 17 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2013-2014...112
xx
Gambar 4. 18 Pemetaan Program Musrenbang 2013-2014 .....................................113
Gambar 4. 19 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2014-2015 ............117
Gambar 4. 20 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2014-2015...118
Gambar 4. 21 Pemetaan Program Musrenbang 2014-2015 .....................................119
Gambar 4. 22 Jumlah Anggaran Usulan Program Musrenbang Tahun 2010-2014 ..120
Gambar 4. 23 Jumlah Usulan Program Musrenbang dari Tahun 2010-2014 ...........121
Gambar 4. 24 Peranan Teori Ideologi dalam Faktor Perumusan Program ...............127
Gambar 4. 25 Peranan Teori Partisipasi Masyarakat pada Faktor Perumusan Program
........................................................................................................129
Gambar 4. 26 Peranan Teori Pembangunan Spasial pada Faktor Perumusan Program
........................................................................................................130
Gambar 4. 27 Grafik Kehadiran Musrenbang Berdasarkan Tingkat Usia ................134
Gambar 4. 28 Grafik Kehadiran Musrenbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan......134
Gambar 4. 29 Dialog dalam Penyelenggaraan Musrenbang ....................................137
Gambar 4. 30 Keterlibatan Prajuru Adat dalam Pelaksanaan Program ...................138
Gambar 4. 31 Faktor Ekonomis Lahan pada Pembangunan Musrenbang ................143
Gambar 4. 32 Kondisi Jalan Sedap Malam Gang Alamanda ...................................151
Gambar 4. 33 Kondisi Lingkungan Jalan WR Supratman Gang Zambex I ..............153
Gambar 4. 34 Kondisi Lingkungan Jalan Sedap Malam Gang Ratna ......................156
Gambar 4. 35 Lokasi dan Kondisi Gang Ratna X ...................................................159
Gambar 4. 36 Peta Lokasi dan Kondisi Lingkungan Jalan Surabi Gang II ..............161
xxi
Gambar 4. 37 Kondisi Lingkungan di Jalan WR Supratman Gang Zambex III .......163
Gambar 4. 38 Lokasi dan Kondisi Gang SD Negeri 13 Kesiman ............................166
Gambar 4. 39 Kondisi dan Lokasi Jalan Akasia XVI ..............................................168
Gambar 4. 40 Diagram Implikasi Spasial Program Musrenbang di Kelurahan
Kesiman ...........................................................................................170
xxii
DAFTAR TABEL
Tabel 3. 1 Jenis, Sumber Data, dan Instrumen Penelitian ........................................ 58
Tabel 4. 1 Jumlah Banjar Adat dan Lingkungan Dinas di Kelurahan Kesiman…….72
Tabel 4. 2 Tahapan dan Proses Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Kesiman .... 86
Tabel 4. 3 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2011 ................... 89
Tabel 4. 4 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2011-2012 ................... 95
Tabel 4. 5 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2012-2013 ..................102
Tabel 4. 6 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2013-2014 ..................108
Tabel 4. 7 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2014-2015 ..................115
Tabel 4. 8 Tabel Realisasi Program Kelurahan Kesiman Tahun 2011-2015 ............124
Tabel 4. 9 Tabel Implikasi Pelaksanaan Program Pembangunan Musrenbang ........146
xxiii
GLOSSARIUM
Istilah
Angkul-angkul : Gerbang masuk ke dalam rumah tradisional Bali.
Bade/wadah : Sarana pengusung mayat dalam upacara ngaben
Banjar : Kesatuan organisasi masyarakat terkecil di Bali yang berada di
bawah Desa adat serta memiliki tata aturan masing-masing.
Bendesa : Tokoh masyarakat pemimpin dari Desa adat.
Civil society : Pencapaian kondisi masyarakat yang sejahtera dan sadar akan
hak dan kewajiban sebagai warga, sering diistilahkan masyarakat
madani.
Desa adat : Kesatuan masyarakat adat di Bali yang telah terbentuk secara
tradisional berdasarkan pola, kaidah dan tata pergaulan yang
diwariskan secara turun temurun.
False consciousness: Ideologi dianggap sebagai kesadaran palsu, kesadaran yang
disebutkan tidak berdasarkan pada realitas kehidupan.
Kahyangan tiga : Tiga Pura yang ada dalam tiap Desa adat di Bali, yakni Pura
Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem.
Karang telajakan : Lahan bagian depan rumah, transisi antara tembok batas dengan
jalan.
Kelian : Pemimpin/ketua dalam organisasi banjar di Bali
Krama desa : Masyarakat yang merupakan anggota dari Desa adat.
Landuse : Tata guna lahan
Nagari : Kesatuan masyarakat adat yang terbentuk secara tradisional di
Sumatera Barat.
Ngaben : Upacara pembakaran mayat di Bali
Pecalang : Aparat keamanan lingkungan tradisional di Bali
Penyengker : Tembok pembatas unit masing-masing rumah
Pundukan : Jalan setapak menuju areal persawahan
xxiv
Saling seluk : Kondisi dimana dua buah banjar, beberapa warga masyarakatnya
berdomisili di banjar A namun memiliki keanggotaan di banjar
B, begitu sebaliknya.
Sekehe : Organisasi masyarakat di dalam desa yang didasarkan atas
kesamaan pekerjaan, hobi dan lainnya.
Teba : Lahan perkebunan di belakang unit permukiman
Tukad : Sungai
Tri Hita Karana : Falsafah Hindu di Bali yang berarti tiga hal yang menimbulkan
kebaikan. Terdiri dari Parhyangan (urusan Ketuhanan),
Pawongan (urusan antar sesama manusia), dan Palemahan
(urusan dengan alam).
Singkatan
ADD : Alokasi Dana Desa
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPD : Badan Permusyawaratan Desa
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
RKT : Rencana Kerja Tahunan
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RTRWK : Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten/Kota
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
TPM : Tim Penyelenggara Musrenbang
1
BAB I
PENDAHULUAN
Bab pendahuluan memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian. Latar belakang merupakan bentuk penjelasan mengenai
permasalahan yang terjadi didukung dengan fakta-fakta, sehingga dapat dilihat
permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah merupakan pemaparan mengenai
permasalahan penelitian yang akan distudi. Tujuan penelitian adalah penjelasan
mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Terakhir manfaat
penelitian, berisi uraian manfaat-manfaat penelitian terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan (manfaat akademik), dan pemecahan masalah-masalah yang terjadi di
masyarakat (manfaat praktis).
1.1 Latar Belakang
Desa memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan arah
pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal
di desa. Sebagai unsur pemerintahan terbawah yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat, desa memiliki peranan penting dalam menciptakan stabilitas nasional.
Hal tersebut dikarenakan persebaran wilayah desa yang cukup beragam dan luas di
wilayah Indonesia serta keanekaragaman masyarakat yang dimiliki oleh desa. Sadar
akan pentingnya desa sebagai penjaga stabilitas masyarakat maka diperlukan
1
2
pembangunan yang menyentuh aspek kehidupan masyarakat desa yang dirangkaikan
dalam pembangunan nasional.
Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan
masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan
pembangunan di tingkat desa. Dalam kenyataannya, berbagai bentuk dan program
yang mendukung percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh
pemerintah. Beberapa program sudah menunjukkan hasil yang signifikan namun
tidak sedikit pula yang kurang berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan
kualitas hidup di masyarakat (Dewi, 2012: 1).
Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan dengan baik serta menyentuh
kebutuhan riil masyarakat, sehingga pembangunan di desa dapat menyentuh langsung
dengan masyarakatnya. Maka dari itu pembangunan desa harus terencana dengan
baik berdasarkan hasil kajian dan analisis yang menyeluruh terhadap segala macam
potensi dan permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi. Hasil analisis tersebut
dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan dan program pembangunan desa di
masa mendatang dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal.
Sebagai perwujudan untuk melaksanakan pembangunan desa salah satu bentuk
perencanaan tersebut dapat berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) desa. Menurut Pasal 80 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa, perencanaan pembangunan
3
yang dimaksud baik RPJM maupun RKT diselenggarakan dengan melibatkan
masyarakat desa.
RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun,
yang diantaranya berisi tentang kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan,
kebijakan umum dan program dengan memperhatikan RPJM daerah, program Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan.
Sementara RKT merupakan penerjemahan RPJM Desa yang disusun untuk
memenuhi kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat jangka pendek yakni
setiap tahun.
Dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa
wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa musyawarah perencanaan
pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa,
swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota.
Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk
menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang
direncanakan.
Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Oktober dengan mengacu kepada
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa
4
diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan
dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan
(program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa
bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang
desa yang dilakukan dengan baik akan mampu membangun kesepahaman mengenai
kemajuan desa dengan meneropong potensi dan permasalahan melalui sumber-
sumber pembangunan yang ada baik di dalam maupun di luar desa.
Musrenbang desa melihat dari konsepnya tentunya mengedepankan „musyawarah
mufakat‟, diharapkan terjadi partisipasi aktif dan dialogis dari masyarakat dalam
penyelenggaraannya. Pendekatan Musrenbang desa ini memberikan kesempatan
perencanaan yang bersumber dari masyarakat sendiri, di dalamnya diadakan forum
untuk merembugkan program dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau
pengambilan keputusan bersama. Pada akhirnya akan terjadi satu kesatuan pandangan
di dalam perencanaan dan terjadi integrasi program yang memperkuat proses dan
prinsip perencanaan partisipatif. Pada ilmu perencanaan moderen pendekatan
perencanaan seperti ini sering kita sebut sebagai perencanaan bottom up planning.
Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, terutama pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa keharusan desa untuk
memilih sistem pemerintahannya, adat atau dinas. Untuk itu harus dipilih salah satu
diantara kedua jenis desa tersebut (Diantha, 2015: 6). Melihat pada Pasal 6 tersebut
jika pilihan jatuh pada desa adat maka desa adat akan memiliki dua kewenangan
5
sekaligus yakni kewenangan adat dan pemerintahan, desa adat akan menjadi
perpanjangan pemerintah pengganti peran desa dinas.
Hal ini hingga kini masih menjadi perdebatan masyarakat antara yang mendukung
penetapan desa adat atau desa dinas. Melihat fenomena yang telah diungkapkan,
Musrenbang sebagai forum masyarakat yang saat ini penyelenggaraannya dilakukan
oleh desa dinas pastinya akan terjadi perubahan sistem dan penyelenggaraan terkait
meleburnya desa adat dan dinas. Akan tetapi penelitian ini tidak akan melihat pada
ranah pemilihan desa adat dan desa dinas, namun lebih pada penyelenggaraan
Musrenbang dan produk pembangunan yang dihasilkan dalam forum Musrenbang
desa. Walaupun nantinya penyelenggaraan Musrenbang akan diselenggarakan oleh
desa dinas atau desa adat.
Seperti halnya dengan desa dan kelurahan lainnya di Indonesia, Kelurahan
Kesiman yang memiliki jumlah penduduk 9.969 jiwa (Anonim, 2013) telah
melaksanakan Musrenbang kelurahan sebagai upaya mewujudkan pembangunan
yang berasal dari masyarakat. Keberadaan Musrenbang di Kelurahan Kesiman telah
memberikan dinamika pada pembangunan wilayah spasial, baik pada ruang domestik
masyarakat maupun pada ruang publik. Pembangunan tersebut dirasakan telah
berdampak pada infrastruktur, ruang publik maupun pada perubahan ruang domestik
masyarakat wilayah di Kelurahan Kesiman.
Salah satu perubahan yang dapat kita lihat secara langsung terkait dinamika
pembangunan di Kelurahan Kesiman adalah berkembangnya Kawasan Sedap Malam
6
yang memunculkan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tersebut terjadi cukup luas di
sepanjang Jalan Sedap Malam, kawasan yang dulunya merupakan lahan pertanian
produktif sebagian telah berubah fungsi menjadi areal perumahan, kantor dan toko.
Fenomena ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diulas, sejauh mana kebijakan
Musrenbang menyikapi fenomena ini.
Musrenbang sebagai forum tertinggi desa di Kelurahan Kesiman apakah telah
didesain untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi belakangan ini, sehingga
dinamika pembangunan tersebut tidak sampai memberikan implikasi buruk pada
lingkungan dan masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dilihat dan
diulas dalam penelitian ini. Pada penelitian ini akan dilihat mengenai program
pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan Musrenbang kelurahan terhadap
pembangunan aspek spasial yang terjadi selama lima tahun terakhir.
Usulan program Musrenbang desa disertai dengan realisasi pembangunan yang
berpengaruh terhadap pembangunan spasial dalam kurun waktu lima tahun terakhir
tersebut dijadikan fokus dalam penelitian ini. Selain itu fokus penelitian pada
implikasi pembangunan spasial terkait pelaksanaan Musrenbang desa merupakan hal
yang menarik untuk dibahas. Terlebih lagi selama ini penelitian yang mengkaitkan
peranan Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial belum banyak diangkat
sebagai penelitian, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas untuk digali
lebih mendalam.
7
1.2 Rumusan Masalah
Melihat dari beberapa permasalahan yang telah dibahas pada latar belakang
terdapat beberapa hal yang akan dijadikan rumusan masalah penelitian adalah:
a. Program serta rencana pembangunan spasial apa sajakah yang terdapat dalam
Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman dan bagaimanakah realisasinya?
b. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh pada perumusan program dan
kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman?
c. Bagaimana implikasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial di Kelurahan Kesiman?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada penelitian ini antara lain adalah untuk menjawab masalah
yang telah dipaparkan antara lain:
a. Untuk mengetahui program dan rencana pembangunan spasial yang terdapat
dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman beserta realisasinya.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada perumusan program
dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman.
c. Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial di Kelurahan Kesiman.
1.4 Manfaat Penelitian
Pada penelitian ini manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni manfaat
akademis dan manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
8
memberikan tambahan pengetahuan dan penerapan teori-teori yang telah didapatkan
khususnya di bidang ilmu perencanaan.
1.4.1 Manfaat Penelitian Akademis
Manfaat penelitian bagi lingkungan akademis dapat dijadikan sebagai bahan
dalam ilmu perencanaan dan manajemen desa dan kota. Selain itu dapat juga sebagai
acuan dalam penelitian-penelitian yang akan datang. Bagi peneliti sendiri penelitian
ini bermanfaat di dalam menambah wawasan dan pengetahuan terkait obyek
penelitian. Untuk dapat mengetahui dan dapat memberikan sumbangan pemahaman
terkait implikasi proses Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial pada sebuah
wilayah.
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai acuan di
dalam pengembangan daerah di masa yang akan datang. Terutama terkait
permasalahan perencanaan pembangunan wilayah, sehingga dapat berguna bagi
kepentingan masyarakat bersama. Selain itu diharapkan dapat memberikan
sumbangan bagi pelaksana kebijakan tata ruang dalam menyusun dan menjalankan
kebijakan ketataruangan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
9
BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL
PENELITIAN
Bab II berisi tentang kajian pustaka, konsep, landasan teori dan model penelitian.
Kajian pustaka membahas mengenai kajian teori termutakhir yang telah ada
sebelumnya dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu
konsep berbicara mengenai batasan terhadap terminologi teknis yang merupakan
komponen dari kerangka teori. Landasan teori adalah landasan berpikir yang
bersumber dari teori sebagai tuntunan dalam memecahkan masalah penelitian.
Terakhir model penelitian yang memuat tentang abstraksi sintesis dari teori dan
permasalahan penelitian.
2.1 Kajian Pustaka
Untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa kajian pustaka yang terkait
dengan implikasi Musrenbang Desa terhadap pembangunan spasial. Kajian ini
berperan dalam menentukan gambaran awal dari penelitian yang akan dilakukan.
Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pijakan dalam meneliti di lapangan.
Kajian pustaka juga digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan
diangkat menjadi topik penelitian serta untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam
tempatnya yang lebih luas. Konstruksi teoritis yang ada dalam kajian pustaka akan
memberikan landasan bagi penelitian.
9
10
2.1.1 Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang
Hasil penelitian tesis Joseph Motte pada tahun 2005 yang diunggah pada
http://www.eprints.undip.ac.id/11763/, mengungkapkan bahwa telah terjadi
mekanisme proses Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur Semarang yang tidak
berjalan dengan semestinya. Hal tersebut diindikasikan akibat dari tidak
berlangsungnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam merencanakan program
pembangunan daerahnya. Padahal masyarakat inilah yang paling mengerti dan
memahami permasalahan yang ada di lingkungannya dan perencanaan pembangunan
apa yang tepat bagi mereka. Namun permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian
yakni Kecamatan Gajahmungkur menurut penulis adalah kesadaran masyarakat untuk
secara aktif berpartisipasi dalam Musrenbang masih rendah.
Motte selanjutnya mengedepankan rumusan masalah dalam penelitiannya yakni
untuk melihat “Bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat Kecamatan
Gajahmungkur dalam Musrenbang, dan faktor apa saja yang mempengaruhi
partisipasi terhadap program pembangunan?”. Partisipasi masyarakat dijadikan
sebagai pokok persoalan yang difokuskan dalam penelitian. Informasi dan masukkan
pada masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak sebagai komponen penting dalam
penentuan program pada proses perencanaan/Musrenbang di tingkat Kecamatan.
Substansi permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada partisipasi masyarakat dan
proses pembangunan yang dibatasi pada Musyawarah Rencana Pembangunan.
11
Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif merupakan suatu pendekatan
penelitian dengan menggambarkan dan mengetahui keadaan atau fenomena
partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Gajahmungkur dalam Musrenbang
secara sistematis, faktual dan akurat. Data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian
ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif dianalisis untuk memperoleh
kesimpulan dari tingkat partisipasi. Data kuantitatif dianalisis dengan menjumlahkan,
mengklasifikasi dan membuat persentase. Hasilnya berupa tabel, grafik, gambar serta
pemetaan.
Melalui proses pendekatan dan metode penelitian serta dari kajian literatur dan
analisis tersebut didapatkan sebuah temuan studi yakni, tingkat partisipasi masyarakat
Kecamatan Gajahmungkur dalam proses Musrenbang tergolong sedang.
Penggolongan dalam kriteria „sedang‟ tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor
antara lain: perbedaan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pengalaman
berorganisasi penduduk (Motte, 2005: 97). Akan tetapi dilihat dari tingkat kehadiran
masyarakat dalam setiap Musrenbang dapat dikatakan cukup karena persentase
kehadiran masyarakat lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatan
partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur masih berada pada tahap
informing dan consultation. Sedangkan pada tahapan partnership dalam partisipasi
masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur masih cukup sulit.
12
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Joseph Motte, permasalahan
yang ditekankan pada penelitiannya adalah mengetahui tingkatan partisipasi
masyarakat. Selain itu juga permasalahan lainnya yang dilihat adalah faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Joseph Motte tersebut memiliki kesamaan
dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni terletak pada faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perumusan program.
Sedangkan perbedaan dari penelitian Joseph Motte dengan penelitian ini terletak
pada penekanan implikasi pelaksanaan program terhadap aspek spasial. Selain itu
perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilaksanakan oleh
Joseph Motte terletak di Kecamatan Gajahmungkur, Semarang sedangkan penelitian
ini terletak di Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar. Melihat dari aspek lokasi dan
fokus dari kedua penelitian yang berbeda tentunya output yang dihasilkan akan
berbeda pula.
2.1.2 Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
Penelitian lainnya yang masih terkait dengan pelaksanaan Musrenbang desa
terkait dengan partisipasi masyarakat yang ditulis oleh Utin Sri Ayu Supadmi dkk
(2013) yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Pada penelitian tersebut dipaparkan bahwa
guna terwujudnya pembangunan daerah yang terpadu, selaras, serasi, dan seimbang
diperlukan sinergi antara kegiatan pemerintah dan partisipasi masyarakat yakni
melalui forum Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan untuk menjamin
13
terpenuhinya aspirasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan.
Penyusunan rencana pembangunan merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas
dan dari atas ke bawah dengan kata lain merupakan kombinasi dari perencanaan
bottom up dan top down. Tahapan-tahapan penyusunan pembangunan tersebut
dimulai dari penyusunan pembangunan tingkat desa yakni secara kongkrit dan
terpadu.
Permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut adalah adanya faktor-faktor
yang menyebabkan pelaksanaan hasil Musrenbang di Kecamatan Kapuas, Kabupaten
Sanggau belum sesuai dengan usulan kegiatan. Permasalahan yang diangkat tersebut
bersumber pada implementasi kebijakan hasil Musrenbang dan faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang. Dalam
implementasinya, tujuan dari adanya Musrenbang yakni sebagai sistem perencanaan
partisipatif ternyata tidak seluruhnya memberikan dampak yang maksimal di dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena tersebut terjadi diakibatkan oleh
hasil yang diperoleh kurang sejalan dengan yang direncanakan sendiri oleh
masyarakat. Permasalahan-permasalahan publik yang menurut masyarakat penting
dan segera harus dilaksanakan justru kurang menjadi prioritas. Oleh karena itu hasil
yang diharapkan kurang sesuai dengan yang dibayangkan oleh masyarakat,
permasalahan ini diakibatkan oleh jumlah anggaran yang tidak memadai.
Hasil penelitian yang diungkapkan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hampir
semua kelurahan dan desa di Kecamatan Kapuas mengusulkan kegiatan yang kurang
14
lebih sama, yang membedakan hanya lokasi kegiatan saja. Musrenbang merupakan
sebuah kebutuhan dalam pembangunan. Kegiatan Musrenbang dapat dilihat dari
bidang ekonomi, fisik dan sosial budaya. Berbagai aspirasi yang disampaikan oleh
masyarakat dalam Musrenbang lebih menitikberatkan pada hal-hal yang sifatnya
penting dan menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika aspirasi masyarakat
yang telah ditampung dalam proses Musrenbang dan menjadi dokumen Musrenbang,
maka masyarakat berharap banyak agar kegiatan tersebut dapat tercapai dan sesuai
dengan harapan masyarakat. Akan tetapi kenyataan berbicara bahwa masyarakat
menilai pembangunan yang berjalan belum sesuai dengan apa yang masyarakat
kehendaki.
Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi hasil Musrenbang di
Kecamatan Kapuas antara lain adalah pertama, faktor keakuratan usulan kegiatan.
Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan
merupakan rumusan elit kelurahan dan desa, sehingga partisipasi masyarakat yang
sesungguhnya belum terakomodasi. Hal tersebut berimplikasi pada stigma bahwa
kewenangan pihak elit saja yang merumuskan daftar kegiatan prioritas.
Kedua, minimnya pendampingan, kurangnya pendamping dan fasilitator desa
yang kompeten dan mampu melaksanakan perencanaan partisipatif, menyebabkan
prioritas kegiatan terkadang tidak dapat terakomodir. Untuk mengatasi hal tersebut
diupayakan adanya peningkatan kapasitas tim pendamping dan fasilitator desa. Serta
15
mampu melaksanakan analisis situasi dan masalah secara partisipatif sebelum
Musrenbang desa dilaksanakan.
Ketiga, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan Musrenbang. Untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat, maka pemerintah harus menunjukkan
transparansi di dalam pelaksanaan Musrenbang. Selama ini forum Musrenbang yang
melibatkan masyarakat secara umum hanya terbatas di tingkat kelurahan.
Keterwakilan masyarakat dalam forum tingkat kecamatan sangat kecil. Hal ini
menyebabkan usulan program banyak hilang di tengah jalan.
Keempat, jumlah anggaran yang disediakan untuk pembangunan hasil
Musrenbang masih kurang mencukupi. Hal ini dikarenakan masih banyak program
yang harus dijalankan. Artinya selama ini perencanaan pembangunan bukan
didasarkan atas penggalian aspirasi masyarakat tetapi lebih pada penyesuaian alokasi
anggaran. Apabila anggaran dirasakan mencukupi maka program dapat dilaksanakan
sebaliknya apabila alokasi anggaran tidak mampu menampung seluruh kegiatan maka
akan dipilih kegiatan yang paling mendesak untuk dilaksanakan.
Secara teoritis Musrenbang sebagai salah satu bentuk perencanaan pembangunan
yang bersifat bottom up sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja belum
terimplementasi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan
masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahapan yang lebih tinggi yaitu Musrenbang
Kabupaten, prioritas usulan yang disampaikan oleh masing-masing desa/kelurahan
harus disinkronkan dengan program pembangunan SKPD yang bersifat top down.
16
Usulan masyarakat harus bersaing dengan program SKPD yang sudah lebih terukur
dan lebih terencana dengan baik.
Secara keseluruhan penelitian tesis yang dimuat dalam jurnal oleh Utin Sri Ayu
Supadmi dkk bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan Musrenbang dan
faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan program. Persamaan antara
penelitian yang dilakukan Supadmi dkk dengan penelitian dilakukan penulis terletak
pada rumusan masalah yang dilihat yakni faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang.
Sementara perbedaan dari kedua penelitian terletak pada faktor-faktor
implementasi kebijakan dilihat pada saat penyelenggaraan Musrenbang. Penelitian
yang dilakukan penulis terfokus melihat faktor yang berpengaruh pada perumusan
program dan implikasi program pembangunan pada pembangunan spasial. Sedangkan
pada penelitian yang dilaksanakan Supadmi dkk, faktor implementasi yang dilihat
berfokus pada setelah diselenggarakannya Musrenbang, apa saja yang berkaitan
dengan jalannya program. Selain pada fokus penelitian yang berbeda, perbedaan
lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilaksanakan Supadmi dkk
terletak di Kabupaten Sanggau, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terletak
di Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar.
2.1.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Proses Perencanaan Pembangunan
Pasca Musrenbang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Salah satu tesis yang memuat keberadaan Musrenbang sebagai unsur
perencanaan pembangunan ditulis oleh Evi Agustina Rahayu (2013). Pada tesis
17
tersebut dikemukakan bahwa pendekatan perencanaan partisipatif dalam
pembangunan di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang.
Penjaringan partisipasi masyarakat sejak awal dalam proses perumusan kebijakan
publik atau dalam perencanaan pembangunan menjadi penting untuk
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil apabila
mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.
Tujuan penelitian yang ditulis pada tahun 2013 ini adalah untuk mendapatkan
gambaran tentang proses akomodasi usulan masyarakat dalam tahapan perencanaan
pembangunan daerah pasca Musrenbang. Adapun rumusan masalah yang diangkat
antara lain adalah (a) program dan kegiatan pembangunan apa saja yang terealisasi di
tingkat Kecamatan, (b) bagaimana akomodasi usulan masyarakat yang berlangsung
sehingga menjadi program dan kegiatan pembangunan yang terealisasi (bagaimana
pola berjalannya usulan, siapa saja yang berperan, dengan cara apa mereka
mempengaruhi), (c) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akomodasi usulan
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder
diperoleh dari daftar usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2011, hasil
Musrenbang tingkat kabupaten tahun 2011, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2011
dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2011. Sedangkan data primer
diperoleh dengan wawancara langsung dengan para informan. Pernyataan dapat
berupa pernyataan pribadi maupun mewakili instansi atas nama pribadi.
18
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang sebagai mekanisme resmi
penyampaian usulan kegiatan belum memiliki pengaruh besar dalam proses
perencanaan pembangunan di daerah (Rahayu, 2013). Dalam proses perumusan
kebijakan publik pada Musrenbang penting untuk diketahui siapa aktor yang terlibat
dan bagaimana keterlibatannya sehingga mempengaruhi pendefenisian masalah
publik, hingga kebijakan publik yang dirumuskan. Aktor-aktor yang terlibat dalam
perumusan kebijakan publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi pemeran
serta resmi dan tidak resmi.
Praktek Musrenbang yang berlangsung selama ini di Kabupaten Hulu Sungai
Tengah dinilai belum efektif. Dari hasil kegiatan yang terealisasi di tahun 2011,
serapan usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang hanya 39%. Hal ini
disebabkan oleh masih banyaknya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan
Musrenbang sehingga perlu banyak pembenahan. Salah satunya dalam mekanisme
pengusulan program.
Sumber usulan kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selain
dari Musrenbang juga berasal dari proposal yang diajukan masyarakat maupun dari
hasil reses DPRD. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses berjalannya
usulan kegiatan dalam tahapan perencanaan pasca Musrenbang, diantaranya
mekanisme penyampaian usulan kegiatan yang belum baku, sumber daya masyarakat
yang umumnya masih lemah, sumber daya organisasi/perangkat daerah yang belum
memadai, dan peran aktor perumus kebijakan publik yang signifikan.
19
Secara umum proses perencanaan yang berlangsung di daerah masih memiliki
beberapa kekurangan. Oleh karena itu perlu masukan dan kerjasama para pemangku
kepentingan dalam upaya serius untuk memperbaikinya. Termasuk dalam hal
pengendalian atau evaluasi, untuk mengoptimalkan keberhasilan perencanaan hingga
tahap implementasi.
Sekilas dari hasil penelitian pada tesis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada
Proses Perencanaan Pembangunan Pasca Musrenbang di Kabupaten Hulu Sungai
Tengah terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan penulis. Persamaan yang dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan
Rahayu (2013) adalah sama-sama melihat proses dan jalannya pengusulan program
serta kegiatan pembangunan dalam Musrenbang serta faktor yang berpengaruh dalam
dalam proses perencanaan pembangunan pasca Musrenbang.
Sementara itu perbedaan yang terdapat antara keduanya adalah lingkup
Musrenbang yang dijadikan objek dalam penelitian. Pada penelitian yang
dilaksanakan Rahayu (2013) lingkup penelitian berada pada level kabupaten/kota
yakni di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan
penulis lingkup penelitian mencakup wilayah kelurahan yakni Kelurahan Kesiman,
Kota Denpasar. Selain itu terdapat rumusan masalah yang mengkaitkan program dan
kegiatan Musrebang desa dengan keberadaan pembangunan spasial yang terjadi di
Kelurahan Kesiman, sedangkan penelitian sebelumnya tidak membahas masalah
tersebut.
20
2.1.4 Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal Kawasan Tanjung Bunga Kota
Makassar, Formasi Sosial dan Perubahan Spasial
Salah satu penelitian yang memuat dampak pembangunan terhadap perubahan
spasial dan sosial masyarakat dilakukan oleh Batara Surya pada tahun 2010 yang
diunggah pada http://www.indo-planning-journals.com/index.php/tataloka/. Pada
penelitian Disertasi yang dimuat dalam bentuk jurnal internet tersebut diungkapkan
bahwa munculnya sebuah kawasan baru perkotaan di Makassar, yang mana pada
awalnya merupakan wilayah permukiman komunitas nelayan di pinggiran kota.
Perubahan fisik spasial pada kawasan tersebut ditandai oleh adanya pembangunan
wilayah yang disertai dengan pengembangan fungsi-fungsi ruang baru. Oleh sebab itu
perluasan wilayah baru dapat merekonstruksi pola ruang baru di Makassar melalui
munculnya kota baru.
Adanya perubahan paradigma pembangunan dari kebijakan sentralisasi
pembangunan menjadi desentralisasi pembangunan telah terlihat memiliki pengaruh
pada kecepatan akselerasi pembangunan pada kawasan-kawasan pinggiran kota.
Pinggiran kota yang dulunya adalah wilayah peri urban dengan kecenderungan
kegiatan agraris telah menjadi sebuah kawasan perkotaan yang terencana dan
modern. Oleh karena itu melalui kebijakan desentralisasi tersebut dapat dilihat
perkembangan fungsi-fungsi spasial baru dalam hal ini pada lokasi penelitian yang
telah dilakukan yakni pada kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar.
Dalam penelitiannya diungkap bahwa penggerak akselerasi pembangunan
spasial pada pembangunan kawasan Metro Tanjung Bunga dimotori oleh adanya
21
peranan kekuatan kapitalis. Perkembangan tersebut diawali oleh penguasaan lahan-
lahan agraris yang kemudian dilanjutkan dengan dominasi atas penguasaan faktor-
faktor produksi non kapitalis. Proses tersebut terus berjalan dengan penguasaan
sarana produksi kemudian beralih pada penguasaan produksi ruang dan menciptakan
ruang yang representatif. Adanya fenomena tersebut sesuai dengan konsepsi bahwa
penguasaan sarana produksi menjadi reproduksi akan berlanjut pada penciptaan ruang
secara representasional (Surya, 2010: 218).
Selain fenomena yang telah dijelaskan diatas, fenomena lainnya yang berupa
temuan penelitian adalah terjadinya pembangunan fisik spasial kawasan Metro
Tanjung Bunga. Ciri khas dari pembangunan tersebut adalah perubahan morfologi
kawasan dari pedesaan yang relatif homogen ke morfologi perkotaan yang beragam.
Keberagaman morfologi tersebut berkembang pada pola kegiatan ekonomi dan sosial
masyarakat yang terpolarisasi menjadi kegiatan moderen-tradisional, kualitas tinggi-
kumuh yang selanjutnya terangkum menjadi pola formal dan informal.
Adanya pembangunan dan perluasan wilayah perkotaan telah berimplikasi pada
aspek spasial yang ditunjukkan oleh adanya dua jenis penguasaan lahan yakni ruang
kapitalis dan non kapitalis. Dalam pelaksanaan rencana, pengembang tidak serta
merta dapat menghilangkan ruang-ruang non kapitalis ini. Ruang-ruang non kapitalis
ini tetap bertahan dan menunjukkan eksistensinya melalui sektor-sektor informal dan
masyarakat kelas pekerja bawah. Temuan di atas dalam penelitian ini disebutkan
sebagai fenomena artikulasi spasial perkotaan.
22
Munculnya pembangunan yang sangat cepat tersebut selain berpengaruh pada
kegiatan dan perubahan fisik spasial juga memunculkan determinasi pada perubahan
formasi sosial. Perubahan pada mode produksi dan perubahan orientasi mata
pencaharian pada komunitas masyarakat mendorong keberlangsungan tata cara
produksi dari kelas kapitalis dan non kapitalis. Dominasi dari kelas kapitalis tersebut
memunculkan pemisahan lokasi hunian komunitas lokal secara spasial pada kawasan
Metro Tanjung Bunga Makassar yang pada akhirnya mendorong perubahan sosial
pada komunitas lokal.
Akselerasi pembangunan yang berlangsung sangat cepat dan didorong oleh
perubahan fisik spasial tersebut menciptakan ruang-ruang yang terencana maupun
yang tidak terencana (Surya, 2010: 215). Kondisi tersebut berakibat pada segmentasi
sosio spasial pada kawasan studi. Munculnya perubahan fisik spasial di bagian lain
merupakan faktor pendorong lahirnya kaum-kaum dalam formasi sosial baru pada
kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar. Melihat temuan dalam penelitian ini
bahwa tidak hanya rekayasa perubahan fisik spasial yang terjadi pada kawasan Metro
Tanjung Bunga Makassar namun juga muncul formasi sosial baru akibat dari
dominasi oleh struktur ruang yang ditandai oleh penguasaan ruang kapitalis dan non
kapitalis pada kawasan pengembangan baru tersebut. Fenomena spasial perkotaan
yang dideterminasi oleh dinamika formasi sosial kapitalis-non kapitalis ini yang
diperkenalkan sebagai fenomena „artikulasi spasial perkotaan‟ (Surya, 2010: 221).
23
Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh Batara Surya
pada tahun 2010, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan penulis. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada adanya temuan
mengenai terjadinya pembangunan spasial yang menimbulkan dampak pada berbagai
aspek. Akan tetapi dalam penelitiannya Batara Surya mengungkapkan adanya
perubahan formasi sosial yang diakibatkan oleh adanya pembangunan spasial.
Sementara perbedaan pada kedua penelitian ini terletak pada kajian dan
pendalaman implikasi pembangunan. Pada penelitian yang dilakukan Batara Surya
adanya perubahan spasial yang memunculkan perubahan pada aspek non spasial
yakni aspek sosial. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis tidak
menyentuh aspek lainnya selain aspek spasial. Selain itu perbedaan terletak pada
lokasi penelitian, pada penelitian yang dilakukan Surya (2010) lokasi penelitian
terletak di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar sedangkan penelitian yang
dilakukan penulis terletak di Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar.
2.2 Kerangka Berpikir dan Konsep
2.2.1 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan abstraksi dan sintesis antara teori dengan
permasalahan yang ditemukan di lapangan, kemudian digunakan untuk menjawab
dan memecahkan permasalahan dalam penelitian. Kerangka berpikir juga merupakan
sebuah gambaran mengenai struktur penelitian yang akan dilakukan. Diagram
kerangka berpikir akan disajikan pada Gambar 2.1 dibawah ini.
24
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian
Konsep
Fokus :
Implikasi
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa Terhadap
Pembangunan
Spasial
(Kelurahan
Kesiman)
Perumusan Masalah
o Program serta
rencana
pembangunan spasial
apa sajakah yang
terdapat dalam
Musrenbang desa di
Kelurahan Kesiman
dan bagaimana
realisasinya?
o Faktor-faktor apakah
yang berpengaruh
pada perumusan
program dan
kegiatan
pembangunan dalam
Musrenbang desa di
Kelurahan Kesiman?
o Bagaimana implikasi
pelaksanaan program
dan kegiatan
pembangunan
Musrenbang desa
terhadap
pembangunan spasial
di Kelurahan
Kesiman?
Fenomena
permasalahan/
problem serta
isu yang
berkembang di
lokasi studi
Teori
Kajian
Pembahasan
Penelitian/ Hasil
Temuan
Metode
Penelitian
Data
Lapangan
Hasil Penelitian
o Program
pembangunan
dan realisasi
pembangunan
spasial
o Faktor-faktor
perumusan
program
o Implikasi
pelaksanaan
program
terhadap
pembangunan
spasial
Kesimpulan
dan Saran
25
2.2.2 Konsep
Konsep memberikan batasan tentang terminologi teknis dan merupakan
bagian dari kerangka teori.
a. Implikasi
Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai istilah implikasi,
beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Implikasi menurut kamus bahasa
Indonesia mempunyai pengertian suatu keadaan yang dapat berpengaruh atau
mempengaruhi dan terlibat dalam suatu kegiatan atau proses (Agustin, 2011: 262).
Pada dasarnya implikasi dapat didefinisikan sebagai akibat langsung atau
konsekuensi atas suatu keadaan serta proses yang menyertai keadaan tersebut. Istilah
implikasi sering berhubungan dengan suatu telaah atau kajian dalam sebuah
penelitian.
Secara bahasa implikasi memiliki makna sesuatu yang telah tersimpul dan
disimpulkan dalam suatu penelitian. Secara luas implikasi dipandang dari sebuah
penelitian merupakan sebuah hubungan yang menyebabkan sesuatu terjadi akibat
kejadian lainnya. Pemaknaan implikasi dijelaskan sebagai akibat yang menyertai
maupun akibat yang akan datang kemudian (Agustin, 2011: 262).
Implikasi berfungsi untuk membandingkan hasil penelitian atau suatu kajian
yang lalu dengan hasil penelitian yang baru saja dilakukan. Dapat kita sebut bahwa
implikasi bermakna bagaimana suatu hal berdampak terhadap hal lainnya dan
menimbulkan akibat lain yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Misalnya dalam
implikasi teoritis dari sebuah penelitian, peneliti menyajikan kebenaran sebuah
26
penelitian dengan tujuan meyakinkan penguji pada kontribusi ilmu pengetahuan
maupun teori yang digunakan dalam sebuah penelitian.
Pada konteks penelitian ini, implikasi memiliki pengertian suatu keadaan atau
proses yang dipengaruhi oleh program pembangunan. Dalam penelitian ini dilihat
bahwa Musrenbang desa memiliki implikasi pada pembangunan spasial pada sebuah
wilayah. Keberadaan Musrenbang desa sebagai forum penyampaian aspirasi
masyarakat yang terkait pembangunan di lingkungannya telah menghasilkan produk-
produk pembangunan yang telah dirasakan masyarakat.
Produk/hasil pembangunan yang berupa pembangunan infrastruktur, program
dan kegiatan lainnya telah memberikan efek pada aspek lainnya pada kehidupan
masyarakat. Salah satunya dalam aspek spasial yakni pertumbuhan infrastruktur suatu
wilayah yang begitu cepat akan secara langsung dapat berimplikasi pada
pembangunan spasial wilayah tersebut (Nurmandi, 2006: 36). Pembangunan
infrastruktur dan sistem pelayanan publik yang terencana merupakan lokomotif
penggerak munculnya pembangunan yang tentunya berimplikasi terhadap
pembangunan spasial wilayah dilaksanakannya proyek.
Kesimpulannya, implikasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu
keadaan pada aspek spasial yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh realisasi produk
program pembangunan yang direncanakan melalui forum Musrenbang. Realisasi
produk program berupa pembangunan infrastruktur, jalan lingkungan, jembatan,
pavingisasi, dan pembangunan lainnya akan berpengaruh pada pembangunan spasial
27
di wilayah dilaksanakannya program. Implikasi spasial dapat berupa perubahan fisik
wilayah, bangunan, dan sirkulasi ruang.
b. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa
Pembangunan yang telah dilakukan dimasa lalu memperlihatkan sebuah bentuk
pembangunan berparadigma sentralistik dengan orientasi pembangunan perkotaan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Paradigma tersebut telah menunjukkan
kegagalan terutama akibat dari kejatuhan ekonomi nasional yang disertai dengan
adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini yang
berkuasa saat itu yakni pemerintahan orde baru. Proses pembangunan pada masa orde
baru yang cenderung sentralistik dari atas ke bawah telah lama menuai kritik karena
tidak jarang pendekatan pembangunan tersebut hanya berdampak pada masyarakat
elit di perkotaan dan tidak menyentuh masyarakat terbawah di desa-desa.
Bergulirnya reformasi memicu timbulnya pemikiran-pemikiran baru yang
merevolusi cara pandang pembangunan. Paradigma baru pembangunan tersebut
mengarahkan pembangunan pada azas-azas: desentralisasi, demokratis, supremasi
hukum, hak azasi manusia, pembangunan dari bawah melalui pemberdayaan dan
partisipasi masyarakat terutama masyarakat bawah serta pembangunan yang
berwawasan lingkungan. Keseluruhan prinsip pembangunan yang baru tersebut
diwujudkan ke dalam proses pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
(Soetomo, 2009: 29). Paradigma pembangunan seperti ini sesungguhnya bertujuan
untuk membentuk masyarakat madani yang sering diistilahkan civil society.
28
Pembangunan yang dimulai dari level bawah yakni dari desa yang menjadi cita-
cita pembangunan nasional saat ini mengalami berbagai macam kendala. Sumber
daya manusia sebagian besar masih berada di wilayah desa, namun kualitas SDM
yang dimiliki desa tidak sebanding dengan kuantitasnya. Justru sumber daya manusia
berkualitas yang dimiliki desa berpindah ke kota sehingga kesempatan desa untuk
mengembangkan wilayah melalui orang-orang terbaiknya tidak terlaksana.
Perencanaan dan pembangunan desa adalah suatu wujud pencarian dan
penggalian potensi dan ide serta gagasan-gagasan yang diwujudkan oleh masyarakat
sendiri dalam keseluruhan proses pembangunan. Perencanaan dan pembangunan desa
ini tentunya dilandasi oleh konsep-konsep yang telah hadir dalam kehidupan
masyarakat desa sendiri, salah satunya adalah konsep gotong royong yang berakar
dari budaya bangsa Indonesia. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan
masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Masyarakat mempunyai hak untuk
terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka
memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang (Dirjen Cipta
Karya, 2008: 8).
Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan
oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah
kota/kabupaten bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan (Dirjen
Cipta Karya, 2008: 8). Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas
pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
29
kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga
komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau
berfungsi (Dewi, 2012: 5). Oleh karena itu, Musrenbang juga merupakan forum
pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan
pembangunan.
Musrenbang sebenarnya secara tidak langsung akan memberikan pembelajaran
kepada masyarakat untuk mengelola program dan dana yang terkumpul dari diri
mereka yang telah diserahkan kepada negara melalui membayar pajak, retribusi dan
pungutan lain yang sah. Untuk itu masyarakat dituntut untuk mampu merencanakan
dan melaksanakan program kegiatan berdasarkan kebutuhan riil.
Pada Musrenbang desa terdapat unsur-unsur pembangunan yang merupakan
prioritas rencana kegiatan pembangunan skala Desa/Kelurahan (Dirjen Cipta Karya,
2008: 24). Unsur-unsur pembangunan diantaranya berisi tentang usulan kegiatan
prioritas masing-masing dusun yang disampaikan pada forum Musrenbang desa.
Tiap-tiap dusun memiliki prioritas pembangunan yang berbeda-beda, misalnya
terdapat usulan mengenai perbaikan lingkungan fisik seperti infrastruktur jalan,
saluran air, gapura desa dan lainnya. Selain daripada itu, ada pula usulan program
yang bersifat non fisik seperti kegiatan sosial melalui pemberdayaan masyarakat
kurang mampu dan kegiatan budaya melalui pemberian bantuan pada sekehe-sekehe
kesenian yang ada di desa.
30
Musrenbang kelurahan bagi kelurahan merupakan bagian dari mekanisme
perencanaan pembangunan di daerah untuk merumuskan kegiatan-kegiatan
pembangunan yang tentunya diprioritaskan pada program-program penting di dalam
meningkatkan kehidupan masyarakat (Sutoro, 2004: 145). Hasil Musrenbang desa
akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Desa serta merumuskan prioritas
permasalahan yang merupakan kewenangan pihak desa untuk diajukan ke
Musrenbang kecamatan. Selanjutnya hasil usulan dari Musrenbang kecamatan akan
dibawa menuju Musrenbang kabupaten/kota. Pada level kabupaten/kota inilah akan
disepakati usulan-usulan yang akan dibiayai oleh anggaran APBD kabupaten/kota
atau yang akan dilanjutkan menuju level yang lebih tinggi yakni provinsi dan
nasional.
Dapat disimpulkan bahwa Musrenbang desa merupakan ajang bagi masyarakat
serta stakeholder desa dalam merumuskan program dan rencana pembangunan yang
akan diwujudkan pada tahun berikutnya. Musrenbang desa pun dapat menjadi sarana
bagi pemerintah kelurahan dengan masyarakat untuk merumuskan kegiatan
pembangunan swadaya masyarakat kelurahan maupun kegiatan yang diusulkan untuk
diajukan dibiayai melalui pos anggaran APBD Kabupaten/Kota.
c. Pembangunan Spasial
Pembangunan didefinisikan sebagai “upaya terencana dan sistematik yang
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” (Suparlan dalam Praboatmodjo,
2006:5). Pembangunan dilaksanakan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai
31
kondisi seperti di negara maju. Instrumen penting pembangunan adalah perencanaan
yang mencakup upaya untuk mengontrol, mengarahkan, mempengaruhi dan
memantau proses pembangunan. Aspek perencanaan pembangunan diwujudkan
dalam berbagai program antara lain Musrenbang, PNPM, dan lainnya. Sementara
aspek kontrol dan pengawasan diwujudkan dalam bentuk arahan kebijakan berupa
RTRW (rencana tata ruang dan dan rencana wilayah), RDTR (rencana detail tata
ruang), RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan) dan rencana-rencana lainnya.
Salah satu bentuk pembangunan yang sangat penting dalam menunjang upaya
keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan spasial.
Pembangunan spasial ditujukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta
memiliki tingkat kesejahteraan yang dapat dipertahankan. Pembangunan spasial
memberikan suatu perubahan pada aspek fisik wilayah, penggunaan sumber alam dan
lingkungan yang ada pada wilayah spasial dalam rangka meningkatkan
perekonomian, konsumsi dan kehidupan masyarakat (Worosuprojo, 2009: 6).
Pembangunan spasial dapat kita lihat dengan ciri-ciri adanya perkembangan
terhadap suatu wilayah. Setidaknya terdapat tiga aspek yang mencirikan bahwa suatu
wilayah telah melakukan pembangunan spasial. Ketiga aspek tersebut antara lain
adalah terjadi perkembangan pada (1) pemanfaatan lahan, (2) bangunan dan (3)
sirkulasi (Yunus, 2006: 10).
Bentuk pemanfaatan lahan menekankan pada ekspresi spasial kegiatan manusia
atas sebuah bidang lahan. Bentuk pemanfaatan lahan menunjukkan kenampakan dan
32
bentuk-bentuk tertentu dari penggunaan lahan. Sebagai contoh adanya bentuk
permukiman, persawahan, industri, perdagangan, jasa, lapangan olahraga,
perkebunan dan lainnya. Kenampakan lahan tersebut hanya akan dapat dilihat jika
telah terjadi pembangunan spasial atas lahan-lahan tersebut. Sebuah bentuk
pemanfaatan lahan ditandai oleh adanya lahan yang digunakan untuk infrastruktur
fisik dan sosial, penggunaan komersial, kantor-kantor pemerintah, ruang komunitas,
dan gedung-gedung publik (Suartika, 2010: 108). Beberapa contoh terjadi
pembangunan spasial adalah adanya dikotomi antara lahan agraris dengan lahan
terbangun (non agraris).
Berikutnya ciri pembangunan spasial dapat kita lihat dari aspek perkembangan
bangunan (Yunus, 2006: 14). Aspek perkembangan bangunan ini selalu bercirikan
dominasi fungsi bangunan/gedung yang berorientasi pada kegiatan non agraris.
Terjadinya pembangunan spasial terjadi akibat karakteristik alih fungsi lahan agraris
menjadi areal terbangun seperti gedung-gedung, permukiman, fasilitas-fasilitas
pelayanan publik merupakan fenomena yang terjadi dalam proses menuju kekotaan.
Setting perumahan, jalan lingkungan, dan lainnya dengan adanya alih fungsi lahan
pertanian akan berubah seiring dengan adanya perkembangan bangunan/gedung.
Berikutnya aspek perkembangan sirkulasi dalam hal ini menekankan pada
peredaran barang, jasa dan informasi (Yunus, 2006: 18). Seperti diketahui munculnya
pembangunan spasial akan terjadi dampak yang mengikutinya yakni terciptanya
33
jaringan transportasi yang padat dan kompleks. Begitupula peredaran barang dan jasa
akan semakin lancar dengan adanya jaringan transportasi yang semakin berkembang.
Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pembangunan spasial yang ditekankan
dalam penelitian ini yakni pembangunan spasial yang terjadi pasca realisasi program-
program pembangunan yang usulannya melalui forum Musrenbang desa. Yakni
dengan melihat mekanisme perencanaan pembangunan dalam Musrenbang desa serta
produk pembangunan yang dihasilkan. Produk pembangunan tersebut khususnya
berupa pembangunan pada aspek fisik, infrastruktur, pembangunan fasilitas publik.
Pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan, jembatan, pembuatan
saluran/gorong-gorong, trotoar, fasilitas publik seperti kantor desa, balai desa.
Keseluruhan pembangunan tersebut akan dilihat implikasi spasial yang terjadi pada
masing-masing pembangunan.
d. Pembangunan Desa
Secara historis desa merupakan embrio bagi kelahiran masyarakat politik dan
pemerintahan di Indonesia. Desa telah menjadi institusi sosial yang sangat penting
jauh sebelum terbentuknya lembaga-lembaga serta negara-bangsa di jaman moderen
(Dwipayana, 2006: 2). Desa merupakan institusi otonom secara tradisi, adat-istiadat,
dan hukum yang mengakar kuat dan mandiri tanpa campur tangan asing. Istilah
„desa‟ merupakan terminologi bahasa Jawa yang menjadi sebutan yang seragam di
seluruh wilayah negara yang mengacu pada unit pemerintahan lokal seperti nagari,
pasirah, dan lainnya.
34
Secara umum wilayah Indonesia didominasi oleh wilayah pedesaan dengan
kegiatan pertanian sebagai lokomotif ekonomi desa. Sejumlah penelitian
menunjukkan jumlah penduduk miskin di pedesaan masih cukup banyak (Usman,
2008; 30). Sementara yang lain menunjukkan bahwa berada di kelompok yang sangat
miskin dan ada juga yang lebih baik. Jika kita menilik pada undang-undang terbaru
tentang desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa
merupakan:
“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.”
Keberadaan desa di Bali diistilahkan dengan desa adat (Gelebet, 2002: 15).
Desa adat di Bali terdiri dari unit-unit permukiman yang di dalamnya terdapat
aktivitas sosial, relijius dan budaya. Desa adat mengatur ruang untuk bermukim
secara horizontal yakni hubungan antara warga/krama desa. Sementara itu, desa dinas
atau desa administratif mengatur secara vertikal ke bawah dengan pemerintahan.
Syarat utama suatu desa adat adalah adanya tri hita karana yakni atma, angga dan
khaya (jiwa, fisik dan tenaga). Dalam desa adat unsur kahyangan tiga sebagai jiwa,
sima, krama desa sebagai tenaga dan teritorial/wilayah sebagai fisiknya.
35
Desa adat merupakan salah satu warisan yang merupakan hasil pemikiran dari
Mpu Kuturan, kata desa berasal dari bahasa Sansekerta yang biasanya dipergunakan
di kalangan umat Hindu di Bali. Istilah ‘desa’ dan ‘desi’ seperti halnya negara dan
negari. Berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya tanah air, tanah asal dan tanah
kelahiran (Kartohadikoesoemo dalam Widja, 2000: 30). Desa adat yang telah dikenal
saat ini di Indonesia telah dikenal sejak jaman Hindu. .
Berdasarkan beberapa pengertian tentang desa di atas dapat kita simpulkan
bahwa desa dalam arti pemerintahan adalah bagian penting yang merupakan unsur
terkecil dalam pemerintahan dan bagian pemerintahan yang menyentuh langsung
masyarakat. Sementara itu pengertian desa jika ditilik dari aspek kemasyarakatan
merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kemandirian serta terikat adat
istiadat antar masyarakat desa tersebut. Kemudian dilihat dari bentuk serta ciri-
cirinya pedesaan/desa memiliki pergaulan yang kuat diantara ribuan masyarakatnya.
Bentuk masyarakatnya yang komunal terlihat dari ciri adanya rasa gotong-royong
yang tinggi beserta sistem musyawarah mufakat yang masih kuat dipertahankan
dalam pemerintahan desa.
Keberadaan desa sebagai bagian dari pemerintahan yang secara langsung
bersentuhan dengan masyarakat terbawah sangat penting dan memiliki peranan untuk
ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Selama ini kita hanya melihat
bahwa pembangunan akan terlihat jika ada pembangunan berskala besar/proyek di
wilayah pedesaan. Pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada
36
pembangunan berskala „proyek‟ saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau
cakupan yang lebih luas.
Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses
pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau
seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari
pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh
sumber daya pembangunan bersumber dari desa (Muhi, 2011: 1). Pembangunan desa
pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah)
di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa
baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan
keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa
dampak positif terhadap kemajuan desa.
Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi
objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama,
yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan aspek non fisik. Pembangunan yang
objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan
seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana
ibadah, pendidikan (hardware berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan software
berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran),
keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam kedua aspek ini selanjutnya
disebut pembangunan desa (Muhi, 2011: 4).
37
Pada pembangunan desa, pemerintah (pusat dan daerah) berperan dalam
memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan hal lainnya yang
bersifat bantuan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam intervensi pembangunan
pada batasan-batasan tertentu. Misalnya, intervensi yang dimaksud adalah turut
campur secara aktif dan bertanggungjawab dalam pembangunan desa, seperti
membuka keterisolasian desa melalui pembangunan fasilitas jalan desa, jembatan,
gedung sekolah, puskesmas, dan lainnya.
Seperti yang telah diungkapkan di atas, intervensi pemerintah pada batasan-
batasan tertentu. Meskipun pemerintah memiliki intervensi dalam pembangunan desa
namun pemerintah tidak boleh mengabaikan potensi masyarakat setempat, yang
berakibat pada masyarakat hanya berpartisipasi pasif dalam hal ini masyarakat hanya
sebagai penonton. Keterlibatan masyarakat sangat penting diperlukan dalam
pembangunan desa. Karena pembangunan desa bukan hanya sebatas sarana dan
infrastruktur yang dikerjakan dalam jangka pendek. Bahkan pembangunan desa
bersifat menyeluruh dari aspek fisik, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan hingga
pembangunan kembali.
Dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan segala upaya dari
masyarakat, pemerintah dan swasta untuk memberdayakan potensi sumber daya yang
terdapat di desa. Melalui pembangunan desa tersebut diharapkan dapat mengangkat
taraf kehidupan masyarakat desa tanpa mengurangi daya dukung sumber daya alam
yang diberdayakan tersebut. Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik
38
yakni fasilitas dan infrastruktur masyarakat desa dan pembangunan ekonomi dan
kehidupan sosial masyarakat desa.
2.3 Landasan Teori
Landasan teori merupakan landasan berpikir yang bersumber dari teori yang
diperlukan sebagai tuntunan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam
penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai kerangka acuan untuk mengarahkan
suatu penelitian. Pada landasan teori dapat berupa perangkat konsep, definisi, dan
proposisi yang menyajikan hubungan antara variabel-variabel yang menerangkan
gejala dalam penelitian. Sementara teori merupakan perspektif atau sudut pandang
untuk menafsirkan dan memaknai gejala-gejala dalam membangun konsep.
2.3.1 Teori Ideologi
Ideologi adalah sebuah dasar pemikiran atau ide yang mendasari pemikiran
yang logis yang kemudian menjadikan ide tersebut sebagai pedoman dalam
kehidupan sesuai dengan ide dan pemikiran tadi. Kata ideologi dapat dianggap
sebagai visi yang luas dan cara untuk memandang sesuatu. Secara umum ideologi
sebagai suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang
bersifat sistematis yang memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam
kehidupan nasional suatu bangsa dan negara (Budiman, 1996: 21).
Istilah ideologi diperkenalkan oleh Antoine Destutt de Tracy seorang filsuf
Prancis pada akhir abad ke 18 untuk mendefinisikan secara sistematis tentang ide
(Rahman, 2013). Kata ini berasal dari bahasa Prancis idéologie, yang merupakan
39
penggabungan dari dua kata yakni idéo yang berarti gagasan dan logie/logos yang
berarti ilmu. Dapat diartikan bahwa ideologi sebagai ilmu yang meliputi kajian
tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan.
Menurut Karl Marx, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan
kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ideologi dapat dianggap sebagai visi dan
teropong untuk memandang sesuatu. Tujuan utama dari ideologi adalah untuk
menawarkan sebuah perubahan melalui pemikiran logis. Ideologi tidak hanya sekadar
pembentukan ide namun lebih dari itu ideologi dapat diterapkan pada masalah publik
sehingga membuat konsep ideologi menjadi intisari pemikiran dalam politik. Secara
implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak
diletakkan sebagai sistem berpikir logis.
Marx menjelaskan bahwa ideologi sebagai false consciousness (Rahman,
2013). Ideologi dianggap sebagai kesadaran palsu, kesadaran yang disebutkan tidak
berdasarkan pada realitas. Ideologi disebutkan mendistorsi kenyataan menjadi sesuatu
yang palsu untuk dipersepsikan menjadi kesadaran. Ideologi tidak mempengaruhi
dengan paksaan, tidak melalui paksaan senjata. Ideologi mempengaruhi pemikiran
seseorang melalui hal-hal yang bersifat persuasif. Ideologi akan masuk ke dalam
kesadaran masyarakat secara diam-diam tanpa kita sadari. Masyarakat tidak akan
menyadari keberadaan ideologi tersebut jika tidak ditelaah secara mendalam, tiba-tiba
saja kita telah menganggapnya sebagai sebuah kelaziman. Demikianlah Marx
membuktikan bahwa ideologi adalah false consciousness kesadaran yang palsu.
40
Contoh bekerjanya ideologi juga terjadi di Indonesia. Ketika kita mendengar
istilah komunisme, hal-hal yang terlintas dalam pikiran adalah unsur pemberontakan,
sadisme dan ateisme. Hal-hal tersebut sudah terlanjur terdeskripsi dalam pemikiran
masyarakat. Namun perumusnya sendiri Karl Marx memberikan pengertian
komunisme tidak seperti yang dideskripsikan oleh masyarakat kita, justru komunisme
merupakan kritik atas kapitalisme yang gagal membawa kesejahteraan pada
masyarakat. Kesimpulannya bahwa terdapat suatu ideologi yang telah dibangun
selama ini yang mendiskreditkan realitas komunisme. Demikianlah ideologi dapat
memberikan interpretasi yang berbeda mengenai suatu hal, sehingga ideologi ini
sangat berbahaya jika disalahartikan (Rahman, 2013).
Terdapat dua tipe ideologi yang dianut berdasarkan pengaruh negara pada
masyarakatnya (Asshiddiqie, 2009). Kedua tipe ideologi tersebut adalah ideologi
terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan atau
filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial sebagai
kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai
sesuatu yang harus dipatuhi. Ideologi dengan tipe seperti ini lebih berupa dogmatis
dan apriori.
Ciri lain dari ideologi tertutup adalah ideologi tersebut tidak bersumber dari
masyarakat, melainkan dari pemikiran kaum elit yang harus dipropaganda pada
masyarakat. Oleh karena itu ideologi dengan tipe ini berasal dari kaum elit dengan
41
sendirinya ideologi ini harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat yang pada
akhirnya bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara totaliter.
Tipe kedua adalah ideologi terbuka, ideologi terbuka hanya mengandung
orientasi dasar dan paham pokok (Asshiddiqie, 2009). Sedangkan penerjemahannya
selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip yang
berkembang di masyarakat. Ideologi dapat berkembang dan bersifat terbuka, inklusif
dan tidak totaliter. Ideologi terbuka hanya dapat ada dalam sistem demokratis.
Ideologi berperan dalam suatu perumusan keyakinan arah kebijakan yang
dimiliki suatu negara, bangsa, organisasi atau perkumpulan untuk mencapai suatu
tujuan khusus yang hendak dicapai (Sukarna, 1974: 19). Selain hal di atas ideologi
juga berperan dalam menganalisa kejadian-kejadian sosial, ekonomi, politik yang
berkembang di masyarakat. Pada permasalahan-permasalahan tertentu ideologi dapat
memberikan jalan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi golongan-
golongan tertentu.
Pada penelitian ini teori ideologi berperan dalam membedah permasalahan
terkait penyelarasan program-program pembangunan Musrenbang yang digulirkan
oleh pemerintah kepada desa-desa khususnya di lokasi studi. Melalui ideologi yang
bersumber dari Undang-Undang Dasar, pemerintah dapat menjalankan suatu program
pembangunan. Adanya realisasi program-program pembangunan, masyarakat akan
diarahkan untuk tunduk kepada kekuasaan negara, sehingga masyarakat memiliki
ketaatan terhadap ketentuan dan aturan hukum di negara tersebut. Keberadaan
42
pembangunan yang bersumber dari ideologi suatu negara juga sekaligus berfungsi
untuk menangkal pengaruh ideologi lain yang berpotensi memecah belah persatuan
bangsa.
2.3.2 Teori Pembangunan Spasial
Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu cara atau proses yang
ditempuh untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dari saat ini. Pembangunan
didefinisikan sebagai suatu proses menyeluruh yang bertujuan pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan
pemberantasan kemiskinan. Berbagai proses dalam mewujudkan pembangunan
berikutnya akan menampakkan berbagai perubahan pada struktural masyarakat, sikap
hidup dan kelembagaan masyarakat (Todaro, 2004: 28). Dalam kegiatan Musrenbang
desa, pembangunan merupakan output/keluaran dari proses Musrenbang yang
dijabarkan dari program-program.
Dewasa ini paradigma pembangunan mulai bergeser dari pembangunan yang
menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Menuju
pada pembangunan yang juga memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan
kebudayaan. Ketiga sasaran pembangunan yang diwujudkan dalam pertumbuhan
ekonomi, pelestarian lingkungan dan kebudayaan dikenal dengan pembangunan
berkelanjutan/sustainable development (Tjatera, 2010: 12).
Sementara itu pengertian ruang merupakan alih kata space untuk bahasa
Indonesia. Space berasal dari bahasa latin yakni spatium yang berarti terbuka, luas,
43
memungkinkan orang berkegiatan dan bergerak leluasa di dalamnya dan dapat
berkembang tidak terhingga. Ruang diberi pengertian sebagai tempat acuan untuk
menunjukkan posisi peletakan sebuah objek dan menjadi suatu media untuk
memungkinkan objek tersebut bergerak (Munitz dalam Hariyono, 2007). Ruang
sebagai tempat, sebagai penghubung, sebagai penampung berbagai aktivitas
operasional fisik dan sosial yang terbagi atas ruang-ruang publik dan privat. Ruang
juga dapat diartikan sebagai tatanan hirarki yang memiliki tingkat dan nilai makna
tersendiri (Hariyono, 2007: 187).
Pembangunan spasial merupakan suatu cara dan proses yang ditempuh dalam
mewujudkan ruang dalam konteks fisik dan wilayah agar tercapai kehidupan manusia
yang memiliki tingkat kesejahteraan yang dapat dipertahankan (Worosuprojo, 2009:
5). Tujuan dari pembangunan spasial disesuaikan dengan konsepsi pembangunan
berkelanjutan yakni melalui pembangunan spasial akan terjadi pertumbuhan ekonomi
sekaligus pelestarian lingkungan, dan kebudayaan. Melalui kemampuan masyarakat
dalam mengelola dan memanfaatkan spasial ruang, dapat dicapai apa yang telah
dirumuskan dalam pembangunan berkelanjutan.
Dalam pembangunan spasial terdapat tiga elemen fisik utama yang
menunjukkan kenampakan pembangunan spasial yang didasarkan pada konsep urban
morphology (Smailes dalam Yunus, 2006: 10). Ketiga elemen tersebut antara lain
adalah elemen pemanfaatan lahan, elemen bangunan, dan elemen sirkulasi. Adanya
pembangunan sebagai motor penggerak perubahan memunculkan proses berubahnya
44
ketiga elemen yang telah disebutkan. Berikutnya akan dijelaskan penjelasan dari
masing-masing elemen kenampakan pembangunan spasial.
Elemen pemanfaatan lahan yang dipaparkan Yunus (2006) dalam tulisannya
menekankan pada ekspresi fisiko spasial kegiatan manusia atas sebuah bidang lahan.
Elemen pemanfaatan lahan menunjukkan terjadinya kenampakan atau bentuk-bentuk
pemanfaatan lahan seperti permukiman, persawahan, industri, perdagangan, jasa,
perkantoran dan lainnya. Berbagai bentuk pemanfaatan lahan ini dapat dibagi lagi
menjadi bentuk-bentuk yang lebih rinci.
Sedangkan untuk identifikasi bentuk pemanfaatan lahan yang berasosiasi pada
makna perkotaan, maka dibedakan menjadi dua macam yakni pemanfaatan lahan
agraris dan pemanfaatan lahan non agraris (Yunus, 2006: 12). Pemanfaatan lahan non
agraris adalah bentuk pemanfaatan lahan yang diklasifikasikan sebagai settlement
built up area. Sementara bentuk pemanfaatan lahan agraris disebutkan sebagai daerah
vegetated area, yakni daerah yang berasosiasi dengan sektor pertanian.
Elemen bangunan yang ditekankan dalam penjelasan Yunus (2006) adalah
pada building characteristics. Elemen bangunan melihat pada fungsi dan orientasi
pemanfaatan bangunan. Dalam tinjauan aspek urban, wilayah kota cenderung diisi
oleh dominasi fungsi bangunan berbagai ragam fungsi dengan corak non agraris.
Sedangkan wilayah pedesaan fungsi dan pemanfaatan bangunan cenderung berupa
bangunan permukiman dan fungsi pendukung aktivitas agraris (Yunus, 2006: 15).
Selain berupa fungsi dan orientasi bangunan dalam tinjauan perkotaan, jumlah dan
45
kepadatan bangunan digunakan untuk dikategorikan suatu wilayah telah terjadi
pembangunan spasial.
Berikutnya elemen sirkulasi digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya
pembangunan spasial dari sebuah wilayah. Elemen sirkulasi yang dimaksud adalah
peredaran barang, jasa, dan informasi namun yang menjadi penekanan adalah sarana
dan prasarana yang memfasilitasi yakni jaringan transportasi dan komunikasi (Yunus,
2006: 18). Wilayah yang memiliki kepadatan dan kegiatan penduduk yang cukup
tinggi akan menciptakan infrastruktur dan jaringan transportasi dan komunikasi yang
lebih kompleks. Sebaliknya wilayah dengan aspek pembangunan spasial yang rendah
akan memiliki infrastruktur yang lebih sederhana. Kompleksitas sirkulasi dapat
dilihat dari banyaknya kendaraan yang lalu-lalang, keragaman kendaraan, kepadatan
jaringan jalan, dan aneka rambu lalu lintas.
Pada penelitian ini teori pembangunan spasial dilihat sebagai alat untuk
melihat implikasi yang ditimbulkan akibat realisasi program Musrenbang. Dalam
ranah spasial, implikasi realisasi program dapat berupa aspek pemanfaatan lahan,
aspek bangunan maupun aspek sirkulasi. Berbagai macam implikasi realisasi program
pembangunan memiliki keterkaitan dengan masing-masing elemen dalam
kenampakan pembangunan spasial.
2.3.3 Teori Partisipasi Masyarakat
Konsep partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa partisipasi dan dukungan
46
masyarakat sangat mustahil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat
berhasil dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Keberadaan partisipasi masyarakat
sebagai syarat dalam mendukung pembangunan di daerah merupakan sebuah hal
yang diharuskan di era kebebasan dan keterbukaan informasi. Terutama pada
kegiatan Musrenbang, konsep partisipasi masyarakat merupakan jiwa dan semangat
yang mendasari kegiatan tersebut.
Beberapa ahli memiliki pengertian yang beragam mengenai konsep partisipasi
masyarakat. Partisipasi adalah ’take a part’ atau ikut serta (Pei dalam Salain, 2001:
9). Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun
kelompok sosial dan organisasi yang bertujuan untuk mengambil peranan serta ikut
serta dalam mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi langsung kehidupan masyarakat
(Sumarto, 2009: 37). Dari berbagai pengertian tentang partisipasi masyarakat pada
intinya adalah adanya keterlibatan dan gotong royong masyarakat dalam
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan, sehingga keseluruhan
hasil yang diperoleh dalam proses pembangunan memiliki makna di mata
masyarakat.
Substansi partisipasi merupakan makna terdalam yang ada pada konsep
partisipasi itu sendiri (Sutoro, 2004: 152). Terdapat tiga hal substansi dari partisipasi
yakni voice, akses dan kontrol, sebagai berikut:
a. Voice, merupakan hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan
aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terdapat komunitas
47
terdekatnya maupun pemerintah. Voice dapat disampaikan warga dalam
berbagai cara misalnya opini publik, referendum, media massa dan
berbagai forum warga.
b. Akses, memiliki pengertian ruang dan kapasitas masyarakat untuk
masuk dalam area governance yakni mempengaruhi dan menentukan
kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik.
Terdapat dua hal penting dalam akses yakni: keterlibatan secara terbuka
(inclusion) dan keikutsertaan (involvement).
c. Kontrol masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun
kebijakan pemerintah. Terdapat kontrol internal (self-control) dan
kontrol eksternal (external control). Artinya kontrol atau pengawasan
tidak hanya terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah tetapi juga
kemampuan warga untuk melakukan penilaian secara kritis dan reflektif
terhadap lingkungan dan perbuatan yang dilakukan mereka sendiri.
Keseluruhan substansi dalam partisipasi masyarakat dapat diukur melalui
suatu teori yang telah dirumuskan Arnstein (1969) yang disebut dengan teori The
Ladder of Participation yakni suatu tahapan partisipasi masyarakat (Arnstein, 1969).
Kedelapan tahapan ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi
masyarakat:
Kontrol masyarakat (citizen control).
Pelimpahan kekuasaan (delegated power)
Kemitraan (partnership).
Penentraman (placation).
Konsultasi (consultation).
Informasi (information).
Therapi (theraphy).
Manipulasi (manipulation).
Gambar 2. 2 Delapan Tangga Partisipasi Arnstein
Sumber: Arnstein dalam Salain, 2001
Penghargaan atau mengalah. Keinginan dan gagasan
didengar akan tetapi keputusan oleh
pemerintah/Tokenisme
Peran serta tidak terjadi. Masyarakat menjadi objek
kegiatan dengan kata lain tidak ada partisipasi
masyarakat pada tingkatan ini/ Non partisipasi
Lemah
Kuat Peran serta masyarakat terwujud, terjadi pembagian hak, tanggung jawab
dan wewenang antara masyarakat dan
pemerintah dalam pengambilan
keputusan/ Kekuasaan masyarakat.
48
Berdasarkan Gambar 2.2 di atas terdapat jenjang partisipasi masyarakat dalam
keikutsertaan dalam pembangunan. Masyarakat akan mengikuti alur dari tangga
pertama hingga tangga kedelapan. Dari kedelapan tingkatan partisipasi masyarakat
dapat digolongkan menjadi tiga tahapan peranan, yakni:
a. Tahapan pertama yaitu non partisipasi yang terdiri dari dua tangga yakni
manipulasi dan terapi. Manipulasi dan tangga kedua terapi/perbaikan tidak
termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Pada tingkatan ini
masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan
mereka tidak dilandasi oleh suatu dukungan mental, psikologis, dan disertai
konsekuensi yang memberikan kontribusi dalam program tersebut. Masyarakat
pada posisi ini hanyalah menjadi objek dalam pembangunan, tidak terjadi peran
serta dalam pembangunan.
b. Tahapan kedua yakni Tokenisme dimana terdapat tangga partisipasi ketiga,
keempat dan kelima yaitu pemberian informasi, konsultasi dan
penentraman/peredaman kemarahan. Pada tahapan ini sesungguhnya adalah suatu
bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat untuk
sekedar meredam keresahan masyarakat. Oleh karena itu tangga ini masuk dalam
kategori tokenisme. Konsultasi yang yang disampaikan hanyalah upaya untuk
mengundang ketertarikan publik untuk mempertajam legitimasi. Selanjutnya
Arnstein menyebutnya sebagai tingkat penghargaan atau formalitas. Pada titik ini
49
konsultasi publik berupa masukan dan gagasan dilakukan pemerintah, namun
pengambilan keputusan pembangunan tetap dilakukan pemerintah.
c. Berikutnya pada tahapan ketiga yakni kekuasaan masyarakat yang dimulai dari
tangga keenam yakni kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan
masyarakat. Menurut Arnstein baru pada tangga keenam inilah terjadi partisipasi
atau kemitraan masyarakat. Pada tahap ini masyarakat telah mendapat tempat
dalam suatu program pembangunan. Pada tangga ketujuh sudah terjadi
pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat. Terakhir masyarakat
sudah dapat melakukan kontrol terhadap program pembangunan. Tahap inilah
yang disebut dengan partisipasi atau dalam istilah Arnstein sebagai kekuasaan
masyarakat.
2.4 Model Penelitian
Model penelitian merupakan abstraksi dan sintesis antara teori dan
permasalahan penelitian yang digambarkan dalam bentuk gambar. Berikut di bawah
ini akan diperlihatkan model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
pada Gambar 2.3.
50
Gambar 2. 3 Model Penelitian
Implikasi Musywarah Perencanaan
Pembangunan Desa terhadap
Pembangunan Spasial
Dinamika Pembangunan
Desa Ditinjau dari Proses
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
Faktor yang berpengaruh
pada perumusan program
dan pembangunan
9 Lingkungan
Permukiman (13
Banjar) Kelurahan Kesiman
Program dan realisasi
pembangunan spasial
Implikasi
Program serta rencana
pembangunan spasial apa sajakah
yang terdapat dalam Musrenbang
desa di Kelurahan Kesiman dan bagaimana realisasinya?
Faktor-faktor apakah yang
berpengaruh pada perumusan
program dan kegiatan
pembangunan dalam Musrenbang
Desa di Kelurahan Kesiman?
Bagaimana implikasi pelaksanaan
program dan kegiatan
pembangunan Musrenbang Desa
terhadap pembangunan spasial di
Kelurahan Kesiman?
1. Teori Partisipasi Masyarakat 2. Teori Pembangunan Spasial
3. Teori Ideologi
Teori Ideologi
Teori Partisipasi Masyarakat
Teori Pembangunan Spasial
51
BAB III
METODE PENELITIAN
Bab III membahas mengenai pendekatan penelitian yang akan digunakan, dan
terkait mengenai pengumpulan data awal penelitian hingga diperoleh hasil analisis.
Selain itu Bab III memaparkan beberapa bagian antara lain lokasi penelitian, jenis
dan sumber data, instrumen penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, metode
dan teknik analisis data dan yang terakhir metode dan teknik penyajian hasil analisis
data.
3.1 Pendekatan Penelitian
Melihat dari rumusan masalah yang telah diungkap pada Bab I dan melihat
tujuan dan sasaran dari penelitian yakni untuk memahami implikasi pelaksanaan
Musrenbang kelurahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kelurahan
Kesiman. Maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan
kuantitatif atau mix methods. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis
program yang terdapat dalam kegiatan Musrenbang di Kelurahan Kesiman dan
menentukan realisasi program pembangunan mana saja yang akan dianalisis dengan
metode kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini
digunakan dalam menganalisis implikasi realisasi program pembangunan
Musrenbang desa pada aspek spasial.
51
52
Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang memiliki
karakteristik desain penelitian yang jelas, langkah-langkah penelitian dan hasil yang
diharapkan telah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian kuantitatif semua objek
penelitian direduksi menjadi fakta yang dapat diamati (Bungin, 2011: 25). Penelitian
kuantitatif bertujuan menjelaskan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan
variabel yang terjadi dan menjadi objek penelitian tersebut. Penyajian data dalam
penelitian kuantitatif dapat berupa angka-angka, tabel, grafik, dan diagram.
Sementara metode kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang
memberikan penekanan pada data yang dihasilkan berupa data deskriptif, yakni kata-
kata tertulis ataupun lisan dari objek atau orang yang diamati (Moleong, 2012: 11).
Terdapat beberapa ciri-ciri dari penelitian kualitatif yakni subyek sampel, sumber
data tidak mantap dan rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil jalan.
Langkah penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai. Tidak
mengemukakan hipotesis sebelumnya, tetapi lahir selama penelitian berlangsung.
Desain penelitian yang fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat
dipastikan sebelumnya. Kegiatan pengumpulan data harus dilakukan sendiri oleh
peneliti. Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.
Pada penelitian ini produk atau hasil-hasil pembangunan dari usulan dalam
kegiatan Musrenbang desa dijadikan obyek penelitian. Untuk memudahkan melihat
produk pembangunan yang telah terealisasi dilakukan pengelompokkan berdasarkan
tahun usulan dan realisasi program. Selanjutnya produk pembangunan dalam bentuk
53
realisasi program tersebut dilihat implikasinya pada aspek pembangunan spasial,
yang tersebar di seluruh wilayah Kelurahan Kesiman.
3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kesiman yang meliputi wilayah
administrasi Lingkungan Ujung, Lingkungan Cerancam, Lingkungan Pekandelan,
Lingkungan Pekandelan Kauh, Lingkungan Dangin Tangluk, Lingkungan Kebonkuri,
Lingkungan Kebonkuri Kaja, Lingkungan Buaji Anyar, Lingkungan Kebonkuri
Kawan, dan berada di wilayah Desa Pakraman Kesiman, Kota Denpasar (Kelurahan
Kesiman, 2011: II-3).
Kelurahan Kesiman terletak di pusat Kecamatan Denpasar Timur atau nol
kilometer dari pusat kecamatan. Kelurahan Kesiman memiliki batas-batas wilayah
(Kelurahan Kesiman, 2011: II-3) sebagai berikut.
Sebelah Utara : Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara.
Sebelah Selatan : Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan
Sebelah Barat : Kelurahan Sumerta, Desa Sumerta Kaja, dan Desa Sumerta
Kelod Kecamatan Denpasar Timur
Sebelah Timur : Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur
3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan
kuantitatif. Data dalam bentuk kuantitatif berupa jumlah program tiap tahun selama
lima tahun terakhir dan nilai anggaran dari masing-masing program. Sementara data
54
dalam bentuk kualitatif didapatkan dari hasil narasi yang berupa data-data tertulis,
lisan, gambar-gambar, foto, maupun skema yang diperoleh dalam hasil observasi di
lapangan maupun dalam proses wawancara pada pihak-pihak yang terlibat. Pada
penelitian ini data yang bersifat kuantitatif dipergunakan sebagai data pendukung
memperkuat data kualitatif.
Data yang bersifat data tertulis berupa laporan penyelenggaraan Musrenbang
yakni program-program pembangunan yang diusulkan dalam Kelurahan Kesiman
selama lima tahun terakhir. Selain itu yang juga data tertulis adalah laporan realisasi
program Musrenbang berikut proses pelaksanaannya. Sementara data tidak tertulis
berupa informasi yang didapat melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap
kepala lingkungan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan
program.
Laporan penyelenggaraan Musrenbang merupakan data yang dibutuhkan untuk
menjawab rumusan masalah pertama yakni program dan rencana pembangunan
spasial yang terdapat dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. Pada laporan
tersebut terdapat jenis-jenis program pembangunan dan jumlah program yang
diusulkan masyarakat dalam satu tahun. Selain itu data tersebut juga digunakan untuk
menjawab rumusan masalah kedua yakni faktor-faktor yang berpengaruh pada
perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa di
Kelurahan Kesiman.
55
Untuk menjawab rumusan masalah kedua diperlukan teknik wawancara dan
observasi langsung dengan tokoh-tokoh dan kepala lingkungan yang terlibat dalam
penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Kesiman. Observasi langsung digunakan
untuk mengetahui lebih mendalam pengalaman pelaku dalam proses dan kegiatan
perumusan program dalam Musrenbang desa. Lewat metode observasi langsung
diharapkan dapat diketahui lebih mendetail faktor yang berpengaruh dalam
perumusan program pembangunan.
Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah ketiga diperlukan data berupa
laporan realisasi penyelenggaraan program Musrenbang. Dari laporan tersebut dapat
diketahui program apa saja yang telah terealisasi. Selain itu juga diperlukan
wawancara dengan kepala lingkungan dan masyarakat setempat untuk memastikan
program yang sudah terealisasi. Sementara untuk melihat implikasi Musrenbang desa
pada pembangunan spasial diperlukan pengamatan langsung ke lapangan untuk
melihat sejauh mana implikasi dari realisasi program pembangunan tersebut. Melalui
wawancara dan pendalaman pemahaman dengan masyarakat setempat, dilihat
bagaimana reaksi dan respon masyarakat terhadap keberadaan program serta
pengaruh program pada aspek-aspek lainnya yang tentunya masih terkait dengan
pembangunan spasial.
Sumber data dapat dibagi menjadi dua macam yakni data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan/responden melalui
wawancara . Pada penelitian ini wawancara dilakukan langsung oleh peneliti untuk
56
melihat mengetahui pengalaman dan pemahaman informan tentang program,
pelaksanaan program dan proses pembangunan dalam Musrenbang, hal tersebut
bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan data.
Data sekunder merupakan data berupa dokumentasi, salinan dan kutipan,
referensi-referensi dan gambar. Pada penelitian ini data sekunder berupa data dari
instansi terkait jenis program pembangunan, realisasi program, kondisi sosial
masyarakat, dan peta wilayah. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa
dokumentasi dan arsip-arsip program beserta realisasinya dilakukan penelusuran pada
instansi terkait yakni Kelurahan Kesiman dan Kecamatan Denpasar Timur.
3.4 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan
peneliti untuk menunjang pelaksanaan penelitian. Selain membutuhkan peralatan
sebagai instrumen penelitian, pada penelitian kualitatif peneliti sendiri merupakan
instrumen dalam meneliti (Moleong, 2012: 163). Berikut beberapa instrumen
penelitian yang akan dipergunakan di dalam meneliti antara lain:
o Pedoman wawancara, dapat berupa interview ataupun kuisioner, dan dibuat
dengan terstruktur dan tertulis untuk memudahkan menggali informasi dari
informan sehingga proses wawancara dapat menemukan inti dari rumusan
masalah dalam penelitian (Putra, 2013: 42).
o Alat bantu berupa perekam yang dipergunakan untuk mendokumentasikan
hasil wawancara. Selain alat perekam juga dilengkapi dengan alat-alat tulis
57
untuk mencatat hasil observasi lapangan. Alat bantu lainnya berupa kamera
sebagai perekam dokumentasi fisik berupa foto dan perekam suara (Putra,
2013: 42). Selain itu diperlukan seperangkat komputer yang dipergunakan
untuk pembuatan laporan, editing gambar/peta dan analisis data.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dalam sebuah
penelitian. Berbagai macam metode telah dikembangkan dalam proses pengumpulan
data. Beberapa diantaranya adalah teknik wawancara, observasi dan survei
instansional. Wawancara tidak hanya menggali informasi tetapi juga menemukan
informasi baru yang diungkapkan oleh informan untuk ditindaklanjuti dalam proses
penelitian selanjutnya. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati, melihat,
merekam, mengukur dan mencatat objek yang diobservasi.
Begitu pula dengan survei instansional, survei instansional bertujuan
menemukan arsip-arsip terkait yang dapat menunjang fakta-fakta yang ditemukan
dalam observasi dan wawancara. Kekeliruan dalam pengumpulan data seringkali
terjadi, misalnya pada metode wawancara maupun observasi, akibatnya terjadi
kekeliruan dalam menginterpretasi data (Arikunto, 2002: 196). Hal ini disebabkan
peneliti tidak langsung berperan sebagai pengumpul data, sehingga terjadi kekeliruan.
Berikutnya pada Tabel 3.1 akan dijelaskan jenis, sumber data dan instrumen
penelitian.
58
Tabel 3. 1 Jenis, Sumber Data, dan Instrumen Penelitian
No Tujuan Jenis data Sumber Data Instrumen Penelitian Teknik Pengumpulan Data
1 Program serta rencana
pembangunan spasial yang
terdapat dalam Musrenbang
desa di Kelurahan Kesiman
dan realisasinya
o Laporan
perencanaan
Musrenbang
Kelurahan
Kesiman lima
tahun terakhir
o Kelurahan Kesiman
o Kecamatan Denpasar
Timur
o Alat tulis
o Komputer
o Survei instansional pada instansi
pemerintahan (Kantor Kelurahan
Kesiman dan Kecamatan Denpasar
Timur)
o Studi dokumentasi dan arsip
2 Faktor-faktor yang
berpengaruh pada
perumusan program dan
kegiatan pembangunan
dalam Musrenbang desa di
Kelurahan Kesiman
o Laporan
penyelenggaraan
Musrenbang
o Dokumentasi
penyelenggaraan
Musrenbang
o Kelurahan Kesiman
o Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
o Kepala lingkungan
o Peneliti
o Panduan
wawancara
o Alat perekam
(kamera, video)
o Alat tulis
o Komputer
o Wawancara (Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kesiman,
Kepala lingkungan)
o Studi dokumentasi dan arsip
3 Implikasi pembangunan
spasial akibat
dilaksanakannya proses
Musrenbang desa di
Kelurahan Kesiman
o Laporan realisasi
program
Musrenbang
o Foto
o Gambar
o Peta wilayah
Kelurahan
Kesiman terbaru
o Kelurahan Kesiman
o Bidang
Pembangunan
o Data lapangan
o Peneliti
o Panduan
wawancara
o Alat perekam
(kamera, video)
o Alat tulis
o Komputer
o Observasi lapangan
o Wawancara ( Bidang Pembangunan
Kelurahan Kesiman, Lurah Kelurahan
Kesiman, Kepala lingkungan)
o Survei lapangan
59
Untuk mengantisipasi kekeliruan dalam menginterpretasikan data diperlukan
teknik dan metode khusus di dalam pengumpulan data, sehingga dapat meminimalisir
kesalahan interpretasi data pada saat tahapan analisis data. Beberapa teknik yang akan
digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini antara lain adalah:
3.5.1 Observasi
Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya
melalui hasil kerja panca indra. Jika dilihat dari sudut penelitian bahwa observasi
adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian,
data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti (Bungin, 2011: 143). Berikut
beberapa bentuk teknik observasi yang dapat diaplikasikan pada penelitian ini adalah.
Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada
lokasi pelaksanaan program pembangunan Musrenbang. Peneliti secara langsung
melihat atau mengamati apa yang terjadi pada wilayah studi, dalam observasi
langsung ini hanya dilakukan pengambilan foto melalui kamera untuk memberikan
pemahaman awal. Observasi langsung ini bermanfaat agar peneliti mengetahui
dimana saja lokasi usulan program pembangunan dalam Musrenbang desa di
Kelurahan Kesiman.
Selanjutnya dilakukan observasi terfokus yakni hasil dari observasi langsung
yang telah terseleksi dengan tujuan mempersempit fokus penelitian pada lokasi
realisasi program. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar program
yang terealisasi berupa program fisik dengan fokus program berupa pembangunan
60
dan perbaikan akses jalan lingkungan. Realisasi program tersebut tentunya memiliki
implikasi langsung pada pembangunan spasial. Observasi terfokus mengarahkan pada
peneliti untuk menemukan data hasil dari observasi langsung. Selanjutnya dilakukan
pengamatan dan pencatatan hasil observasi langsung. Data yang dicatat berupa
sketsa, tahun usulan dan realisasi program, foto dan gambar, serta deskripsi situasi
dan fenomena di lapangan.
Akan tetapi dalam pelaksanaan observasi terfokus lapangan kerap kali terjadi
kesulitan, kesulitan tersebut berupa ketidaksesuaian antara peta dasar yang diperoleh
dari instansi dengan kondisi di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut yakni tidak
tergambarnya posisi gang dan jalan lingkungan baru. Oleh karena itu dalam pemetaan
program-program Musrenbang dilakukan penggambaran kembali berdasarkan
keadaan lapangan. Dalam proses penggambaran ulang dibantu melalui foto udara
pencitraan dari google map. Selanjutnya berdasarkan peta baru tersebut dibuat
pemetaan usulan program dan dibuat gambar plot masing-masing rumah pada
gang/jalan lingkungan realisasi program.
3.5.2 Wawancara
Metode interview/wawancara adalah metode pengumpulan data melalui
pemberian beberapa pertanyaan kepada responden dengan cara mendatangi langsung
calon responden. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur
dan tercatat, namun pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan
ditanyakan (Bungin, 2011: 136). Pewawancara mengajukan pertanyaan seperti
61
pembicaraan biasa untuk menghindari kesan mendikte informan, sehingga diperoleh
jawaban yang sesuai fakta. Metode ini diharapkan mendapatkan informasi yang
subyektif terkait dengan realisasi pembangunan yang telah dilakukan melalui proses
Musrenbang Kelurahan. Narasumber yang digali informasinya melalui kegiatan
wawancara adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kesiman,
Bidang Pembangunan dan seluruh Kepala Lingkungan di Kelurahan Kesiman.
Faktanya dalam pelaksanaan wawancara terdapat beberapa informan yang
sangat sulit ditemui dikarenakan kesibukan pekerjaan. Hal tersebut disiasati peneliti
melalui wawancara melalui media telepon, sehingga informasi penting tidak sampai
terlewatkan. Selain itu dalam kegiatan wawancara narasumber seringkali
menceritakan dan menunjukkan keberhasilan program pembangunan di
lingkungannya. Kondisi seperti ini diharapkan pewawancara harus mampu
mengarahkan maksud dan tujuan dari pedoman wawancara agar narasumber dapat
memberikan respon jawaban. Terutama pada pertanyaan mengenai implikasi spasial,
dikarenakan kebanyakan informan kurang memahami yang dimaksud implikasi
spasial. Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut pewawancara harus
memberikan sedikit penjelasan untuk memberikan pandangan awal pada informan.
3.5.3 Survei Instansional
Metode survei instansional bertujuan untuk mendapatkan data sekunder untuk
mendukung proses penelitian mulai dari pendataan tahap awal hingga pada analisis
dan penarikan kesimpulan. Data survei instansional tersebut berguna dalam proses
62
awal dari sebuah proses pengumpulan data (Moleong, 2012: 219). Data instansional
tersebut dapat berupa data dokumen penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
Kesiman selama lima tahun terakhir, laporan realisasi pelaksanaan program
Musrenbang Kelurahan Kesiman, gambar kawasan, data lainnya yang mendukung
pelaksanaan penelitian. Langkah-langkah di dalam mendapatkan data tersebut
melalui kunjungan langsung menuju instansi-instansi tersebut dengan berbekal surat
survei. Instansi yang dimaksud diantaranya Dinas Tata Ruang Kota Denpasar, Kantor
Kecamatan Denpasar Timur, Kantor Kelurahan Kesiman, dan instansi lainnya yang
terkait.
Dalam pelaksanaan survei instansional terjadi beberapa kendala yakni terdapat
arsip-arsip usulan program Musrenbang yang hilang di kantor Kelurahan. Untuk itu
peneliti menelusuri arsip tersebut hingga kantor Kecamatan Denpasar Timur. Untuk
dapat memastikan validitas data usulan program arsip yang didapatkan dari
Kecamatan Denpasar Timur. Data tersebut dikonfirmasi kembali pada staf Kelurahan
Kesiman bahwa memang benar arsip tersebut yang dimaksud.
Selain itu data mengenai realisasi program pembangunan tidak semuanya
tercatat oleh kantor Kelurahan. Penelusuran lebih lanjut dilakukan pada SKPD terkait
yang mengerjakan realisasi program tersebut, dalam hal ini Dinas PU Kota Denpasar.
Melalui arsip-arsip laporan realisasi fisik pembangunan terungkap program-program
apa saja yang terealisasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kelurahan
Kesiman.
63
3.6 Teknik Analisis Data
Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan beberapa tahap sebagai berikut:
3.6.1 Tahapan Deskripsi Data
Pada tahapan ini, data yang telah dikumpulkan dideskripsikan sesuai dengan
data pada usulan program pembangunan pada laporan penyelenggaraan Musrenbang
desa. Proses deskripsi data ini menjabarkan usulan program pembangunan tahun per
tahun selama lima tahun terakhir. Kemudian usulan program tersebut dideskripsikan
berdasarkan nilai anggaran, jenis pembangunan (fisik dan non fisik), tipologi
pembangunan, serta pembangunan infrastruktur baru atau perbaikan kualitas
infrastruktur.
Pada tahapan pendeskripsian data pada laporan penyelenggaraan Musrenbang
desa, data yang bersifat statistik diolah dengan metode kuantitatif. Bertujuan untuk
menggambarkan fenomena usulan pembangunan yang terjadi dari tahun ke tahun.
Keseluruhan proses deskripsi data ini menghasilkan informasi berupa grafik tiap-tiap
usulan pembangunan dan diagram persentase masing-masing usulan program
pembangunan. Pada akhir tahapan deskripsi data ini menghasilkan pemetaan usulan
program dan kegiatan pembangunan dalam proses Musrenbang desa di Kelurahan
Kesiman yang dikelompokkan setiap tahun. Hal tersebut bertujuan memberikan
pemahaman awal mengenai program prioritas yang diharapkan dan dibutuhkan oleh
masyarakat, usulan anggaran dalam Musrenbang beserta partisipasi masyarakat
dalam kegiatan Musrenbang.
64
Selanjutnya pada bagian akhir dilakukan komparasi tiap-tiap tahun anggaran
berdasarkan nilai anggaran dan jumlah usulan program. Komparasi tersebut bertujuan
untuk melihat sejauh mana peningkatan kualitas usulan program dalam Musrenbang.
Sekaligus untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
Musrenbang selama lima tahun terakhir, sehingga dapat diketahui seberapa efektif
penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Kesiman dalam mengangkat isu-isu dan
usulan-usulan dari masyarakat.
Pada tahapan ini dilakukan pula penelusuran lebih dalam mengenai faktor-
faktor yang berpengaruh pada perumusan program pembangunan. Penelusuran
mendalam terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam perumusan program
menggunakan teknik wawancara. Seluruh data yang diperoleh dalam tahapan
wawancara dikumpulkan. Semua informasi yang diungkapkan oleh informan yang
terkait pada faktor perumusan program dijadikan satu. Untuk selanjutnya dianalisis
pada tahapan berikutnya, yakni tahap klasifikasi data.
3.6.2 Tahapan Klasifikasi Data
Pada tahapan ini, data yang telah dideskripsikan berupa usulan pembangunan
yang telah dikumpulkan per tahun dan faktor dalam perumusan program
pembangunan. Proses selanjutnya adalah menelusuri usulan program yang telah
terealisasi pada masing-masing wilayah lingkungan melalui wawancara dan
penelusuran data realisasi program di Kelurahan Kesiman. Setelah realisasi program
pembangunan di seluruh wilayah terkumpul, kemudian hasil dari realisasi program
65
tersebut dilakukan klasifikasi melalui pembobotan dengan metode kuantitatif yang
didasarkan pada dampak yang ditimbulkan pada masing-masing program.
Bobot ditentukan melalui nilai angka antara lain, (a) program yang langsung
berimplikasi pada aspek spasial bernilai 4, (b) program yang berimplikasi pada aspek
lain namun mempengaruhi aspek spasial bernilai 3, (c) program yang kurang
berimplikasi pada aspek spasial bernilai 2, (d) program yang tidak berimplikasi pada
aspek spasial bernilai 1. Hasil pembobotan dengan metode kuantitatif ini diperlukan
untuk memperkuat data pada proses analisis yang nantinya menggunakan metode
kualitatif. Pembobotan ini bertujuan untuk memperoleh kasus realisasi proyek yang
benar-benar memiliki keterkaitan dan implikasi secara langsung pada pembangunan
spasial.
Selanjutnya program-program yang telah terealisasi dan memiliki bobot 4
dikumpulkan. Pengumpulan tersebut dilanjutkan dengan proses observasi lebih
mendalam pada masing-masing lokasi objek pelaksanaan program pembangunan.
Selain melaksanakan observasi juga dilakukan wawancara pada masyarakat dan
kepala lingkungan tempat dilaksanakannya program tersebut. Tahapan tersebut
bertujuan untuk mengetahui proses Musrenbang dari awal usulan program, berikut
pada tahap pelaksanaan hingga pasca dilaksanakannya program tersebut.
Sementara deskripsi data berupa faktor yang berpengaruh dalam perumusan
program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan masing-masing tema. Kemudian
dari hasil wawancara pada tiap-tiap narasumber dikerucutkan menjadi faktor-faktor
66
dalam perumusan program. Berikutnya faktor-faktor perumusan program yang sudah
berupa masing-masing sub tema didialogkan dengan teori yang telah disampaikan
pada bagian kajian teori. Masing-masing faktor perumusan program dicari
korelasinya dengan teori tersebut, pada akhirnya akan terlihat masing-masing faktor
terbangun dari rumusan teori tersebut. Selanjutnya untuk mempermudah pemahaman
faktor-faktor tadi kemudian digolongkan kembali berdasarkan lingkup pengaruhnya,
yakni faktor internal dan eksternal.
3.6.3 Tahapan Analisis Data
Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting karena semua data yang
telah diklasifikasikan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan pemahaman pada
landasan teori. Pada tahapan ini, kasus pada masing-masing program pembangunan
yang telah terealisasi dilihat fenomena-fenomena yang terjadi. Selanjutnya dianalisis
menggunakan metode kualitatif dari perspektif spasial dan aspek lainnya yang terkait
pada perubahan ruang dengan pendekatan-pendekatan teori pembangunan spasial
khususnya teori ruang dalam kota/wilayah.
Melalui pendekatan teori yang telah disebutkan sebelumnya, fenomena-
fenomena dan fakta yang ditemukan pada saat observasi dihubungkan dan
didialogkan satu persatu. Dengan menghubungkan antar fenomena dengan teori yang
ada akan ditemukan hubungan sebab-akibat antara realisasi program pembangunan
dengan fenomena yang terjadi pasca dilaksanakannya program. Pada akhirnya akan
didapatkan temuan fenomena-fenomena di lapangan yang dapat digolongkan sebagai
67
implikasi dari realisasi program pembangunan dalam Musrenbang desa di Kelurahan
Kesiman.
3.6.4 Tahapan Evaluasi
Tahap ini merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, pada proses ini
dilakukan penilaian/evaluasi keseluruhan terhadap semua proses yang telah
dilaksanakan. Tahapan ini akan menyajikan deskripsi dan analisis data yang telah
dilakukan serta dibuatkan kesimpulan seluruh hasil analisa.
3.7 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data
Penyajian data merupakan hal yang sangat penting, melalui penyajian data
kumpulan informasi yang telah tersusun dapat ditampilkan serta memberikan adanya
pengambilan keputusan dan pembuatan kesimpulan. Penyajian informasi melalui teks
dan tulisan narasi yang mengungkapkan program pembangunan serta realisasi
program dalam Musrenbang, faktor yang mempengaruhi program serta implikasi
pelaksanaan program pembangunan pada Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman.
Penyajian data tersebut dapat berupa: (1) Teks naratif : hasil penelitian berupa
paragraf atau alinea. (2) Tabel : berupa data numerik maupun non numerik dalam
bentuk baris dan kolom. (3) Diagram : dalam bentuk grafik atau pie chart. (4) Peta :
menyajikan kondisi obyek penelitian dalam bentuk gambar yang bisa dilengkapi foto
hasil dokumentasi (Arikunto, 2002: 322). Pembahasan dan penyajian data diuraikan
secara kualitatif dan kuantitatif.
68
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab empat memuat tentang gambaran umum Kelurahan Kesiman, gambaran
umum Musrenbang di Kelurahan Kesiman, program dan kegiatan pembangunan
dalam Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman, faktor-faktor yang berpengaruh
dalam perumusan program Musrenbang di Kelurahan Kesiman dan implikasi
pelaksanaan program pembangunan Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial
di Kelurahan Kesiman.
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kesiman
Kelurahan Kesiman terletak di Pusat Kecamatan Denpasar Timur atau nol
kilometer dari Pusat Kecamatan (Kelurahan Kesiman, 2011: II-3), memiliki batas-
batas wilayah antara lain:
a. Sebelah Utara : Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara.
b. Sebelah Selatan : Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan
c. Sebelah Barat : Kelurahan Sumerta, Desa Sumerta Kaja, dan Desa Sumerta
Kelod, Kecamatan Denpasar Timur
d. Sebelah Timur : Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur
Kelurahan Kesiman merupakan wilayah hasil pemekaran dari wilayah
sebelumnya yakni Desa Kesiman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 1980, tentang Peningkatan Status Pemerintah Kelurahan dan Perangkatnya,
68
69
maka sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal
1 Juni 1982, Desa Kesiman dimekarkan menjadi dua desa Dinas dan satu Kelurahan
yakni: 1. Kelurahan Kesiman, (2) Desa Kesiman Petilan dan (3) Desa Kesiman
Kertalangu (Kelurahan Kesiman, 2011: II-2).
Wilayah Kelurahan Kesiman dapat kita lihat dari peta lokasi wilayah studi
pada penelitian ini:
Peta Kota Denpasar
Peta Kecamatan Denpasar
Timur
Gambar 4. 1 Peta Lokasi Wilayah Studi di Kelurahan
Kesiman
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Peta Wilayah Kelurahan Kesiman
70
4.1.1 Keadaan Topografi dan Luas Wilayah
Kondisi topografi wilayah di Kelurahan Kesiman relatif datar, yang merupakan
dataran rendah atau dataran pantai dengan kemiringan < 0,5 %. Dataran yang lebih
tinggi terdapat di bagian utara sedangkan dataran yang lebih rendah terdapat dibagian
selatan dan timur. Kelurahan Kesiman terletak pada koordinat 08o38.751” Lintang
Selatan dan 115o14.651” Bujur Timur. Terletak pada ketinggian 64 meter di atas
permukaan laut (Kelurahan Kesiman, 2011: II-7).
Topografi wilayah pada pinggiran Sungai Ayung sedikit bergelombang akibat
turunan menuju ke arah Sungai Ayung, dengan kemiringan lahan pada pinggiran
kawasan Sungai Ayung masih berada kurang dari 15%. Jarak lokasi Kelurahan
Kesiman terhadap pusat-pusat kegiatan dapat ditempuh dengan ukuran waktu 10
sampai dengan 20 menit, dimana jarak ke Ibu Kota Denpasar berjarak + 1 Km, Jarak
ke Ibu Kota Kecamatan 0 km, dan jarak ke Pusat Ibu Kota Provinsi + 1 Km
(Kelurahan Kesiman, 2011: II-8).
Luas wilayah Kelurahan Kesiman adalah 266,0 hektar. Penggunaan lahan yang
terbesar di wilayah Kelurahan Kesiman adalah lahan persawahan yakni seluas 130,1
hektar kemudian disusul oleh penggunaan lahan untuk lahan permukiman seluas
119,16 hektar. Selanjutnya diisi oleh lahan perkebunan, perkantoran, pekarangan,
taman, kuburan serta prasarana umum lainnya (Kelurahan Kesiman, 2013: 19).
71
4.1.2 Keadaan Penduduk dan Sosial Masyarakat
Jumlah penduduk Kelurahan Kesiman Tahun 2010 adalah sebesar 9.969 jiwa
yang terdiri dari 5.006 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 4.963 jiwa penduduk
perempuan dan terdiri dari 2.617 Kepala Keluarga. Kepadatan penduduk Kelurahan
Kesiman saat ini mencapai 37,4 jiwa per Km2 atau 374 jiwa per hektar (Kelurahan
Kesiman, 2013: 32).
Dari 9.969 jiwa penduduk yang terdata di Kelurahan Kesiman tercatat sebagian
besar penduduk Kelurahan Kesiman menyelesaikan pendidikan SMA/sederajat yakni
sebesar 2.782 jiwa. Sementara masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan D1-D3
sederajat sebesar 2.082 jiwa. Dilanjutkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat
pendidikan S1-S3 sederajat sebesar 493 jiwa (Kelurahan Kesiman, 2013: 35). Hal
tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Kesiman memiliki kesadaran
yang tinggi mengenai arti penting pendidikan dalam memajukan Desa.
Dilihat dari segi mata pencaharian sebagian besar berprofesi sebagai
buruh/swasta, dan pekerja di bidang jasa. Rincian dari mata pencaharian penduduk
Kelurahan Kesiman adalah 769 jiwa laki-laki dan 676 jiwa perempuan yang bermata
pencaharian sebagai karyawan perusahaan swasta. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil
sebanyak 241 jiwa laki-laki dan 219 jiwa perempuan. Sedangkan dari segi agama
yang dianut sebagian besar masyarakat Kelurahan Kesiman menganut agama Hindu
(Kelurahan Kesiman, 2013: 36).
72
4.1.3 Jumlah Banjar dan Lingkungan Dinas
Adapun jumlah banjar dan komposisi Banjar adat dan lingkungan Dinas di
Kelurahan Kesiman dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.
Tabel 4. 1 Jumlah Banjar Adat dan Lingkungan Dinas di Kelurahan Kesiman
No Banjar Adat Lingkungan (Dinas)
1 2 3
1 Banjar Adat Ujung Lingkungan Dinas Ujung
2 Banjar Adat Ceramcam Lingkungan Dinas Ceramcam
3 Banjar Adat Dauh Tangluk Lingkungan Dinas Pekandelan Kauh
4 Banjar Adat Pabean Lingkungan Dinas Pekandelan Kauh
5 Banjar Adat Kesumajati Lingkungan Dinas Dangin Tangluk
6 Banjar Adat Dangin Tangluk Lingkungan Dinas Dangin Tangluk
7 Banjar Adat Dajan Tangluk Lingkungan Dinas Pekandelan
8 Banjar Adat Abian Tubuh Lingkungan Dinas Pekandelan
9 Banjar Adat Kebonkuri Lukluk Lingkungan DInas Kebonkuri Kaja
10 Banjar Adat Kebonkuri Mangku Lingkungan Dinas Kebonkuri Kawan
11 Banjar Adat Kebonkuri Tengah Lingkungan Dinas Kebonkuri Kaja
12 Banjar Adat Kebonkuri Klod Lingkungan Dinas Kebonkuri
13 Banjar Adat Buana Anyar Lingkungan Dinas Buana Anyar
(Sumber: PLPBK Kelurahan Kesiman, 2010)
73
4.2 Gambaran Umum Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman
Musrenbang merupakan sebuah cara pandang baru dalam sistem perencanaan
pembangunan di Indonesia. Sebagai sebuah sistem perencanaan pembangunan yang
baru berkembang beberapa tahun setelah bergulirnya era reformasi tentu pelaksanaan
Musrenbang di setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Musrenbang telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan
program pembangunan yang menjadi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi
masyarakat (Sumpeno, 2011: 227).
Berpijak pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yakni pada Pasal 1 Ayat (21)
menyatakan bahwa, Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka
menyusun rencana pembangunan nasional daerah. Sedangkan untuk Musrenbang
desa memiliki landasan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2007 Pasal 1 Ayat (11), yang menyatakan Musrenbang desa adalah forum
musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku
kepentingan di desa untuk menyepakati rencana dan program pembangunan di desa
selama satu tahun.
Sementara itu sebagai penuntun penyelenggaraan Musrenbang disusun
panduan penyelenggaraan Musrenbang yang dijabarkan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga penyelenggaraan
74
Musrenbang dapat menghasilkan program dan kegiatan yang didasarkan pada
kebutuhan serta melibatkan partisipasi masyarakat.
Implementasi pelaksanaan program dalam Musrenbang desa pada akhirnya
memang harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui
penerjemahan program-program menjadi proyek dan pelaksanaan program di
lapangan. Kegiatan Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar
dilaksanakan setiap tahun pada akhir tahun di bulan Oktober. Berbagai permasalahan
dan kebutuhan masyarakat diungkap dalam forum ini secara langsung oleh
masyarakat.
Dalam mendukung suksesnya pembangunan dan pelaksanaan program dan
rencana kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat
semata namun peranan pihak swasta harus juga turut serta terlibat. Pembangunan
tidak akan berjalan dan bergerak maju jika pemerintah, masyarakat dan swasta tidak
bersatu dan berperan bersama-sama dalam mewujudkan pembangunan tersebut. Oleh
karena itu keterlibatan swasta dalam mendukung program dan rencana kegiatan
dalam Musrenbang merupakan hal yang mutlak dilakukan.
4.2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Musrenbang Desa
Dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pada sebuah organisasi pemerintahan
diperlukan adanya landasan hukum yang mendukung terselenggaranya seluruh hal
untuk mendukung kesuksesan program. Terdapat beberapa undang-undang dan
peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa. Salah satunya
75
adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang
mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Selain itu
juga terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjabarkan
lebih detail mengenai kedudukan pemerintahan desa dalam otonomi daerah termasuk
kewajiban desa dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pemerintahannya.
Khusus bagi Musrenbang desa diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan
Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) lima tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
setiap tahunnya. Rencana kerja dan pembangunan tersebut tentunya harus didukung
oleh anggaran sebagai sumber pembiayaan. Untuk itu pada setiap RPJM maupun
RKP Desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa). Landasan hukum yang dipergunakan dalam menunjang
penyusunan APB Desa ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.
76
4.2.2 Tujuan dan Capaian Musrenbang Desa
Musrenbang sebagai sebuah perencanaan yang bersumber dari masyarakat
memiliki tujuan dan hasil capaian yang diharapkan dimasa yang akan datang.
Tentunya tujuan Musrenbang Desa ini akan disesuaikan dengan permasalahan dan
kebutuhan yang dihadapi masing-masing desa. Seperti halnya desa lainnya di
Indonesia, Kelurahan Kesiman sebagai sebuah bagian kecil instansi pemerintahan
tingkat desa memiliki tujuan dan capaian dalam kegiatan Musrenbang Desa.
Tujuan Musrenbang desa yaitu:
1. Menentukan dan menyepakati prioritas masalah/kebutuhan dalam kegiatan
pembangunan desa yang akan dijadikan RKP Desa (Djohani, 2008: 5),
dengan prioritas sebagai berikut:
o Prioritas kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan oleh desa
sendiri serta dibiayai melalui dana swadaya masyarakat desa.
o Prioritas kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh desa sendiri
yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD
Kota atau sumber dana lainnya.
o Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui
Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan
dibiayai melalui APBD Kota atau APBD provinsi.
2. Menentukan dan menyepakati Tim Delegasi desa yang bertugas untuk
menjelaskan permasalahan yang ada di desa untuk diajukan dalam forum
77
Musrenbang kecamatan selanjutnya untuk dijadikan sebagai program
pemerintah daerah/SKPD pada tahun berikutnya.
Sementara capaian Musrenbang desa (Djohani, 2008: 5) yaitu:
1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun RKP Desa, pada anggaran tahun
yang direncanakan.
2. Daftar prioritas permasalahan desa untuk diajukan pada forum yang lebih
tinggi yakni Musrenbang kecamatan.
3. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan menjadi perwakilan desa di
tingkat Musrenbang kecamatan.
4. Berita Acara Musrenbang desa.
4.2.3 Hirarki dan Alur Perencanaan di Kelurahan Kesiman
Dalam prosesnya penyelenggaraan kegiatan perencanaan desa di Kelurahan
Kesiman merupakan sebuah contoh pelaksanaan perencanaan dari bawah ke atas
(bottom up planning). Model perencanaan ini dikembangkan dimulai dengan
pengenalan akan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat
merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut, Sudiantara (wawancara, 23
Juni 2015).
78
Melihat implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di Kelurahan Kesiman
tidak sepenuhnya berasal dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Akan tetapi
terdapat masukan dari SKPD terkait untuk menyelaraskan program-program dari
Renja maupun Renstra pemerintah. Oleh karena itu perencanaan tersebut tidak murni
bersifat bottom up planning namun juga terdapat kombinasi dari top down planning.
Pendekatan bottom up planning dapat dilihat pada mekanisme Musrenbang
Kelurahan, Musrenbang Kecamatan hingga berlanjut pada Musrenbang Kota.
Sementara pendekatan top down planning dapat dilihat pada mekanisme RPJMD,
Renstra SKPD hingga Rancangan Renja SKPD. Kedua pendekatan sistem tersebut
Musrenbang
Kelurahan
Musrenbang
Kecamatan
Forum SKPD
Musrenbang
Kota
RPJMD
Renstra SKPD
Rancangan
Renja SKPD
RKPD
RPAPBD
APBD
Penjabaran APBD
Gambar 4. 2 Hirarki Perencanaan di Kelurahan Kesiman
Sumber: Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015)
79
digabungkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk diselaraskan
disesuaikan dengan prioritas serta kebutuhan anggaran yang dimiliki pemerintah.
Selanjutnya setelah melalui evaluasi serta proses rencana perubahan keseluruhan
rencana tersebut diterjemahkan pada APBD untuk dilaksanakan setiap tahun
anggaran.
4.2.4 Input dan Output Musrenbang Desa
Penyelenggaraan Musrenbang desa membutuhkan masukan materi/data/
informasi antara lain, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015):
1. Dokumen RPJM Kelurahan.
2. Usulan pembangunan dari (kepala lingkungan/banjar atau per sektor urusan
pembangunan).
3. Hasil RKP desa tahun yang telah berjalan maupun yang sedang berjalan.
4. Draf rancangan awal RKP desa yang direncanakan.
5. Program prioritas masing-masing SKPD dan daerah.
6. Program daerah dan nasional yang masuk ke desa.
Seluruh kegiatan dan proses dari Musrenbang desa akan menghasilkan
dokumen-dokumen antara lain, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015):
1. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang kemudian menjadi
lampiran dari SK Lurah atau peraturan Lurah tentang RKP Desa.
2. Berita Acara Musrenbang desa
3. SK Lurah untuk Tim Delegasi desa
80
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan mengacu pada
dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
4.2.5 Peserta Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman
Dalam penyelenggaraan Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman melibatkan
seluruh anggota masyarakat Kelurahan Kesiman, Sudiantara (wawancara, 23 Juni
2015). Hal ini dikarenakan forum ini merupakan forum milik masyarakat untuk
mengutarakan pendapat dan mengakomodasi kepentingan masyarakat sendiri. Untuk
lebih dapat mengoptimalkan proses penjaringan aspirasi masyarakat, peserta
Musrenbang desa akan lebih ideal jika diikuti oleh berbagai komponen masyarakat
yakni individu atau kelompok, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015):
o Keterwakilan wilayah (banjar/ kepala lingkungan).
o Keterwakilan berbagai sektor dan komponen masyarakat (ekonomi/swasta,
pertanian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, agama, lingkungan).
o Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua).
o Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh
adat/bendesa, kelompok marjinal).
o Keterwakilan unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, aparat kecamatan
serta SKPD terkait).
o Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan
yang memiliki wewenang dalam kebijakan pembangunan desa.
81
Setiap peserta dalam Musrenbang desa berkewajiban untuk berpartisipasi secara
aktif dalam setiap kegiatan Musrenbang hingga pengambilan keputusan. Peserta
Musrenbang akan memaparkan kondisi dan kebutuhan pembangunan untuk
masyarakat. Selain itu peserta Musrenbang desa harus terbuka terhadap masukan dan
aspirasi dari peserta Musrenbang desa lainnya, sehingga musyawarah ini benar-benar
menjadi forum milik masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat
desa.
Walaupun seluruh warga desa berhak berpartisipasi dalam Musrenbang desa,
namun terdapat beberapa kriteria yang sebaiknya disampaikan ketika dilaksanakan
Musrenbang desa. Peserta Musrenbang desa harus menjunjung prinsip-prinsip
musyawarah dan dapat menghargai pendapat masing-masing peserta, mendahulukan
kepentingan bersama dan mendukung keberpihakan terhadap kaum marjinal.
Musrenbang desa tidak hanya forum pertemuan masyarakat semata, namun
peserta Musrenbang desa agar turut serta mengumpulkan dan mempelajari materi dan
informasi serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang desa
(Dirjen Cipta Karya, 2008: 20). Selain itu peserta Musrenbang desa harus memiliki
kepekaan terhadap berbagai isu-isu dalam pembangunan dan yang terpenting
memahami kebijakan, aturan serta program-program pemerintah yang menyangkut
pembangunan desa, sehingga peserta Musrenbang desa merupakan peserta yang turut
aktif serta menghasilkan program pembangunan yang diharapkan masyarakat.
82
4.2.6 Tahapan dan Proses Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman
Musrenbang desa sebagai sebuah forum bersama masyarakat desa di Kelurahan
Kesiman memiliki tahapan kegiatan. Berbeda dengan kegiatan Musrenbang di
wilayah lain, tahapan Musrenbang di Kelurahan Kesiman berangkat dari sangkep
krama banjar, yang dilanjutkan pada tahapan membawa aspirasi dari lingkup banjar
adat menuju lingkungan dinas, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015). Terdapat tiga
tahapan dalam kegiatan Musrenbang desa yakni: tahapan pra Musrenbang desa,
tahapan pelaksanaan Musrenbang desa, dan tahapan pasca Musrenbang desa.
a. Tahapan Pra Musrenbang Desa
1. Membentuk organisasi dalam Musrenbang, terdiri dari kegiatan:
o Membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM)
o Membentuk Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM
o Masyarakat masing-masing banjar adat mengundang kepala lingkungan
yang menaungi banjar tersebut untuk menghadiri sangkep banjar
membahas usulan yang akan dibawa pada Musrenbang desa di
Kelurahan Kesiman. Serta sekaligus menunjuk kepala lingkungan
sebagai delegasi dari masing-masing wilayah lingkungan.
2. Pengkajian desa secara oleh tim pemandu, terdiri dari kegiatan:
o Penelusuran potensi, permasalahan dan kondisi desa (per banjar/
lingkungan dan per sektor pembangunan).
o Menyusun data potensi, permasalahan, kondisi oleh tim pemandu.
3. Penyusunan draf Rancangan RKP Desa, terdiri dari kegiatan:
83
o Review dokumen RPJM Desa dan hasil kajian partisipatif yang telah
disusun oleh TPM dan Tim Pemandu.
o Kajian dokumen/data kebijakan program dan anggaran daerah oleh
TPM dan Tim Pemandu.
o Penyusunan draf Rancangan RKP Desa dengan mengacu pada kajian
dokumen/data kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM, Tim
Pemandu serta usulan program pembangunan yang dibawa dari forum
sangkep banjar oleh masing-masing kepala lingkungan.
b. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa
1. Pembukaan acara Musenbang, dipandu oleh pembawa acara dengan rincian
agenda kegiatan:
o Pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang desa.
o Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM).
o Sambutan dari Lurah sekaligus pembukaan kegiatan Musrenbang
selanjutnya doa bersama.
2. Penjelasan dan diskusi oleh narasumber/diskusi panel sebagai masukan
Musrenbang:
o Penjelasan dari masing-masing bidang pembangunan di tingkat
Kelurahan dan pemaparan kepala lingkungan tentang deskripsi
permasalahan masing-masing wilayah dan tiap satuan bidang
pembangunan desa dari hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya.
84
o Pemaparan Lurah mengenai: (a) hasil evaluasi RKP Desa yang sudah
berjalan, (b) kerangka prioritas program pembangunan menurut RPJM
desa, (c) informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk
tahun yang direncanakan.
o Pemaparan pihak kecamatan, SKPD kecamatan mengenai kebijakan dan
prioritas program daerah di wilayah kecamatan.
o Tanggapan dan diskusi bersama masyarakat.
3. Pemaparan draf Rancangan RKP Desa oleh TPM disertai dengan tanggapan
dan pengecekan oleh peserta Musrenbang.
4. Perjanjian kesepakatan program prioritas disertai dengan rencana anggaran
per bidang isu.
5. Pembentukan Tim Delegasi Desa yang akan mewakili desa di tingkat
kecamatan.
6. Penutup disertai dengan penandatanganan berita acara Musrenbang dan
penyampaian kata penutup oleh Ketua TPM/Tim Pemandu.
c. Tahapan Pasca Musrenbang Desa
1. Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa: (1) penerbitan SK Lurah
untuk Tim Delegasi Desa, (2) penyusunan daftar prioritas masalah desa untuk
disampaikan di Musrenbang kecamatan, (3) penyusunan RKP Desa hingga
dibuat SK Lurah.
85
2. Pembekalan Tim Delegasi Desa oleh TPM dan Tim Pemandu agar menguasai
data dan informasi serta penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa Tim
Delegasi ke Musrenbang kecamatan, penguatan wawasan dan kemampuan
lain untuk dapat meyakinkan pada saat mengikuti Musrenbang kecamatan
(wawasan, teknik komunikasi dan presentasi).
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan
mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
Gambar 4. 3 Situasi Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Kesiman
Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kesiman, 2013
Untuk mempermudah pemahaman mengenai tahapan, proses, dan input/output
dalam penyelenggaraan Musrenbang desa di kelurahan Kesiman, berikut akan
disajikan pada Tabel 4.2 diagram tahapan proses Musrenbang di kelurahan Kesiman.
86
Tabel 4. 2 Tahapan dan Proses Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Kesiman
Tahapan Pra Musrenbang Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Tahapan Pasca Musrenbang
Tingkat Kelurahan
Tingkat Banjar/ Lingkungan Dinas
Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman
Penjaringan aspirasi dan usulan
program pembangunan melalui
sangkep banjar
Menunjuk Kepala Lingkungan sebagai
delegasi Musrenbang
Pembentukan TPM (Tim Penyelenggara
Musrenbang)
Terdiri dari 3 orang diketuai oleh
Sekretaris Kelurahan dan anggota staf
Kelurahan
Membentuk Tim Pemandu (TP)
Pembentukan TP (Tim Pemandu
Musrenbang)
Terdiri dari tokoh masyarakat dan
profesional yang mengerti potensi dan
kondisi desa
Menyusun data potensi, permasalahan
dan kondisi tiap wilayah
Review RPJM Desa
Penyusunan draf RKP Desa Diskusi Panel yang
diikuti seluruh
peserta
Musrenbang
Pemaparan
Lurah evaluasi
RKP Desa
Pemaparan
RPJM Desa
Pemaparan ADD Desa
Pemaparan SKPD
Kecamatan
Prioritas dan
program
pembangunan
Kecamatan
Usulan program
pembangunan
oleh Kepala Lingkungan
Pemaparan
program oleh
satuan bidang pembangunan
Pemaparan draft
RKP Desa oleh
TPM
Pemaparan
potensi dan
permasalahan
oleh Tim
Pemandu
Program prioritas pembangunan
yang akan diusulkan pada
Musrenbang tingkat
Kecamatan.
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa).
Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP Desa)
Pembentukan Tim Delegasi
Desa oleh TPM dan TP yang
akan mewakili program
prioritas di Musrenbang
Kecamatan
87
4.2.7 Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa prinsip-
prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta, TPM, maupun Tim Pemandu.
Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dalam rangka membangun forum musyawarah
yang transparan, terbuka serta mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan
masyarakat. Beberapa prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut, Sudiantara
(wawancara, 23 Juni 2015).
1. Prinsip kesetaraan, seluruh peserta Musrenbang desa memiliki kedudukan
yang sama dan setara dalam berbicara, mengemukakan pendapat serta
dihargai walaupun terjadi perbedaan pendapat.
2. Prinsip musyawarah, seluruh peserta Musrenbang memiliki keberagaman latar
belakang baik dari tingkat pendidikan, status sosial/ekonomi, jenis kelamin,
kelompok usia, maupun jenis kelamin.
3. Prinsip anti dominasi, pada penyelenggaraan Musrenbang tidak
diperkenankan ada kelompok ataupun individu yang memaksakan kehendak
dan pendapat pribadi, sehingga dapat mendominasi keputusan-keputusan yang
dibuat.
4. Prinsip keberpihakan, pada pelaksanaan Musrenbang diupayakan untuk
mendorong kelompok masyarakat yang memiliki keterbelakangan dan posisi
marjinal untuk mengungkapkan aspirasi dan pendapatnya. Kelompok tersebut
terutama golongan miskin, perempuan dan generasi muda.
88
5. Prinsip anti diskriminasi, seluruh masyarakat desa memiliki hak dan
kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan Musrenbang, tidak terkecuali
kelompok marjinal dan perempuan.
6. Prinsip pembangunan desa secara holistik, Musrenbang dimaksudkan sebagai
kegiatan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukanlah kegiatan
kelompok tertentu saja.
4.3 Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Musrenbang Desa Kelurahan
Kesiman
Untuk mengetahui program dan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang desa
di Kelurahan Kesiman perlu dilakukan studi terhadap Rencana Kerja Pembangunan
(RKP) Desa selama lima tahun terakhir. Hal tersebut dilakukan untuk melihat
keberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan serta jenis program
dalam Musrenbang. Adanya pembangunan yang telah dilaksanakan akan membawa
implikasi pada pembangunan spasial baik yang diakibatkan secara langsung maupun
secara tidak langsung.
4.3.1 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2011
Pada tahun anggaran 2010-2011 program kegiatan pembangunan meliputi
pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik pada tahun anggaran ini
sebagian besar berupa pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan dan
perbaikan infrastruktur yang telah mengalami kerusakan. Untuk lebih jelasnya dapat
kita lihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.
89
Tabel 4. 3 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2011
No. Nama Kegiatan Lokasi Output/Keluaran Volume Anggaran (APBD
Kota)
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
Pembuatan kios Pasar Yadnya (9) unit: 3
x 3.5 m.
Pelebaran jembatan di Jalan Sedap
Malam Banjar Abiantubuh.
Pemasangan lampu penerangan jalan
(Jalan Anyelir Gang Rama).
Peninggian senderan sungai/got (Jalan
Sedap Malam Gang Cempaka dan Gang
Seruni).
Penggelontoran got (Jalan Turi II,
Banjar Cerancam).
Pembuatan jembatan Gang Titi Batu
(Jalan Sedap Malam Gang Titi Batu).
Pembuatan Tapal Batas Lingkungan
(Lingkungan Kebonkuri)
Sosialisasi undang-undang (perda) ke
masyarakat
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Peningkatan
ekonomi
Kelancaran akses
transportasi
Penerangan Malam
Hari
Memperlancar
Arus Air
Memperlancar
Arus Air
Kelancaran akses
transportasi
Batas fisik
lingkungan lebih
jelas
Pemahaman
peraturan
masyarakat
94.5 m2
36 m2
5 Unit
100 m
110 m2
1 unit
1 unit
1 unit
Rp. 139.000.000,00
Rp.400.000.000,00
Rp. 15.000.000,00
Rp. 650.000.000,00
Rp. 55.000.000,00
Rp. 250.000.000,00
Rp. 40.000.000,00
Rp. 30.000.000,00
Dinas PU
Dinas PU
DKP
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Kesbangpolin
mas
Total Anggaran Tahun Anggaran 2010-2011 Rp. 1.579.000.000,00
Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman 2010
90
Jika dilihat daftar program kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2010-
2011 terdapat delapan program kegiatan pembangunan yakni tujuh program
pembangunan yang bersifat fisik, dan satu program pembangunan non fisik. Seluruh
program kegiatan pembangunan tersebut memiliki nilai total anggaran sebesar Rp.
1.579.000.000,00. Dari keseluruhan program kegiatan pembangunan fisik tersebut,
terdapat program pembangunan yang merupakan pengadaan infrastruktur baru dan
pemeliharaan infrastruktur secara berkala.
Berdasarkan data yang telah ditunjukkan pada Tabel 4.3 sebagian besar anggaran
pada program kegiatan pembangunan tahun 2010-2011 diperuntukkan pembangunan
fisik. Sementara untuk program pembangunan yang bersifat pembangunan non fisik
lebih sedikit persentasenya. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada pembangunan fisik
memiliki nilai total anggaran sebesar Rp. 1.549.000.000,00, sedangkan untuk
pembangunan non fisik memiliki nilai total anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00. Jika
dihitung dalam persentase anggaran dapat kita lihat diagram pada Gambar 4.4 di
bawah ini.
Gambar 4. 4 Persentase Pembangunan Fisik dan Non Fisik 2010-2011
98.2%
1.8%
Pembangunan Fisik
Pembangunan Non Fisik
91
Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa pembangunan fisik memiliki persentase
yang lebih besar dari pembangunan non fisik, pembangunan fisik memiliki persentase
yakni 98.2 persen sedangkan pembangunan non fisik hanya memiliki persentase
sebesar 1.8 persen. Melihat pada data yang diperlihatkan pada Gambar 4.4 bahwa
kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur fisik memiliki tingkat urgensi
yang lebih tinggi dari pembangunan non fisik.
Jika dilihat dari masing-masing program dan kegiatan pembangunan,
pembiayaan kegiatan program, porsi anggaran terbesar berada pada usulan program
peninggian senderan sungai/got Jalan Sedap Malam Gang Cempaka dan Gang Seruni
yakni Rp.650.000.000,00 dengan persentase anggaran sebesar 41 persen. Kemudian
porsi anggaran terbesar kedua ditempati oleh usulan pelebaran jembatan di Jalan
Sedap Malam Banjar Abiantubuh dengan nilai anggaran sebesar Rp.400.000.000,00
atau dengan persentase sebesar 25 persen.
Selanjutnya porsi anggaran terbesar ketiga ditempati usulan pembuatan Jembatan
Jalan Sedap Malam Gang Titi Batu (16 persen) sebesar Rp.250.000.000,00, kemudian
pembuatan kios Pasar Yadnya 9 unit (9 persen) yakni sebesar Rp.139.000.000,00,
penggelontoran got (3.5 persen), pembuatan tapal batas lingkungan (2.5 persen),
kemudian program sosialisasi undang-undang dan peraturan kepada masyarakat (2
persen) dan terakhir program pemasangan lampu penerangan jalan (1 persen).
Gambaran persentase porsi usulan program dalam bentuk diagram dapat dilihat pada
Gambar 4.5.
92
Gambar 4. 5 Persentase Program Berdasarkan Pembiayaan Kegiatan 2010-2011
Sementara itu untuk pengelolaan usulan program dan kegiatan Musrenbang desa
di Kelurahan Kesiman pada tahun 2010-2011 diserahkan pada Dinas PU, Dinas Tata
Ruang dan Permukiman dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan/DKP. Hal tersebut
dikarenakan hampir seluruh program pada tahun 2010-2011 merupakan program dan
kegiatan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur, sehingga diperlukan bantuan dari
tenaga teknis dinas terkait.
9%
26%
1%42%
4%
13%
3% 2% Pembuatan kios Pasar Yadnya
Pelebaran jembatan di Jl Sedap MalamPemasangan lampu penerangan jalanPeninggian senderan sungai/gotPenggelontoran got
Pengaspalan Jl Sedap Malam III Gg RatnaPembuatan Tapal Batas LingkunganSosialisasi undang-undang (perda) ke masyarakat
93
Gambar 4. 6 Pemetaan Program Musrenbang 2010-2011
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
94
4.3.2 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2011-2012
Program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2011-2012 lebih
memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik. Program dan kegiatan
pembangunan pada tahun 2011-2012 antara lain pemavingan jalan lingkungan,
pengaspalan, penggelontoran got dan sungai, pemasangan lampu penerangan jalan
dan pembuatan senderan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 4.4 di
bawah ini.
95
Tabel 4. 4 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2011-2012
No. Nama Kegiatan Lokasi Output/Keluaran Volume Anggaran (APBD
Kota) Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Pemavingan (Jl. Turi, Gg. Batur, Gg. Buntu,
Gg. Taman; Jl. Sedap Malam No. 24 dan
19A, Gg. Sandat, Gg. Sandat I, Gg. Mawar,
Gg. Seruni, Gg. Seruni IV, Gg. Cempaka,
Gg. Cempaka I; Jl. WR Supratman Gg.
Gunung Kawi)
Pengaspalan (Jl. Turi Gg. Sari, Gg. Buaji,; Jl.
WR Supratman Gg. Zambex I, Gg. Zambex
II; Jl. Surabi Gg. Surabi I; Jl. Ratna Selatan)
Penggelontoran Got dan Sungai (Sepanjang
Jl. Turi, Jl. Sedap Malam utara, Jl. Randu, Jl.
Sokasati, Jl. Akasia XVI, Jl. Kroya, Br. Dauh
Tangluk dan Lingkungan Kebonkuri Tengah)
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
(Sebelah timur Pasar Yadnya, Jl. Sedap
Malam Gg. Cempaka I, Jl. Ratna Selatan)
Senderan (SD N 9 Kesiman)
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kenyamanan pejalan kaki
Kenyamanan pengguna
jalan
Memperlancar saluran air
Penerangan malam hari
Untuk pengamanan tanah
aset sekolah dan keamanan
siswa
6.051 m2
4670 m2
5130 m2
10 unit
75 m
Rp. 553.651.000,00
Rp. 268.237.500,00
Rp. 238.520.000,00
Rp. 50.000.000,00
Rp. 1.000.000.000,00
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
DKP
Dinas PU
Total Anggaran Tahun Anggaran 2011-2012 Rp. 2.110.408.500,00
Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman 2011
96
Berdasarkan data daftar program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2011-
2012 terdapat lima usulan program pembangunan yang diusulkan dalam
Musrenbang desa tahun 2011. Kelima usulan program dan kegiatan pembangunan
tersebut memiliki nilai total anggaran sebesar Rp. 2.110.408.500,00. Setiap program
dan kegiatan pembangunan memiliki besaran nilai anggaran yang berbeda yang
didasarkan pada jenis kegiatan pembangunan serta volume pekerjaan yang
diusulkan. Kelima usulan program dan kegiatan pembangunan tersebut merupakan
pekerjaan infrastruktur fisik, baik yang bersifat pengadaan maupun pemeliharaan
dan perbaikan.
Jika diperhatikan besaran total anggaran yang diusulkan pada tahun anggaran
2011-2012, terdapat kenaikan total anggaran yang diusulkan pada tahun ini
dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Jumlah kenaikan anggaran pada
tahun ini sebesar Rp. 531.408.500,00. Kenaikan anggaran pada tahun ini berkisar
33,6 persen dari nilai total anggaran tahun sebelumnya.
Kenaikan nilai total anggaran pada tahun ini dari tahun sebelumnya cukup
signifikan. Prioritas pembangunan pada tahun anggaran ini masih sama
dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yakni pemeliharaan dan pengadaan
infrastruktur pendukung kegiatan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari
tahun anggaran 2011-2012, pada tahun anggaran ini fokus dan prioritas
pembangunan antara perbaikan dan pengadaan infrastruktur yang mendukung
kegiatan masyarakat cukup berimbang porsinya.
97
Berdasarkan data pada Tabel 4.4 di atas, program dan kegiatan pembangunan
yang bersifat perbaikan dan pemeliharaan antara lain: a) Pemavingan gang, b)
Pengaspalan jalan lingkungan, dan c) Penggelontoran got dan sungai. Selain itu
program pembangunan yang bersifat pengadaan infrastruktur baru adalah: a)
Pemasangan lampu penerangan jalan dan b) Pembuatan senderan. Persentase
perbandingan perbaikan dan pengadaan infrastruktur pada tahun anggaran 2011-
2012 dapat dilihat pada diagram di Gambar 4.7.
Gambar 4. 7 Persentase Perbaikan dan Pengadaan Infrastruktur 2011-2012
Melihat Gambar 4.7 tampak bahwa persentase perbaikan dan pemeliharaan
infrastruktur yang sudah ada dibandingkan dengan pengadaan infrastruktur baru
memiliki porsi anggaran yang hampir sama besar. Akan tetapi persentase pengadaan
infrastruktur baru tetap lebih sedikit yakni 49,7 persen, sedangkan pemeliharaan
infrastruktur yang sudah ada sebesar 50,3 persen. Dari data yang disajikan, dapat
digambarkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan dan pembangunan
infrastruktur baru sangat diperlukan.
50.3%
49.7%
Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Pengadaan Infrastruktur Baru
98
Sementara itu jika dilihat dari masing-masing program dan kegiatan
pembangunan, program pembangunan senderan di SD Negeri 9 Kesiman memiliki
jumlah anggaran yang paling besar yakni Rp. 1.000.000.000,00 dengan persentase
sebesar 48 persen dari total anggaran. Porsi anggaran terbesar selanjutnya diisi oleh
program pemavingan jalan lingkungan yang memiliki jumlah anggaran sebesar Rp.
553.651.000,00 atau sebesar 26 persen dari total anggaran. Kemudian porsi anggaran
ditempati oleh program pengaspalan jalan (13 persen), penggelontoran got dan sungai
(11 persen) dan pemasangan lampu penerangan jalan (2 persen). Gambaran
persentase program dalam bentuk diagram pada Gambar 4.8.
Gambar 4. 8 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2011-2012
Dalam pengelolaan usulan program dan kegiatan Musrenbang di Kelurahan
Kesiman hampir seluruhnya ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota, kecuali
untuk program pengadaan lampu penerangan jalan yang prosesnya ditujukan kepada
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Diharapkan melalui ikut sertanya SKPD
terkait dalam pengelolaan usulan program kegiatan ini, dapat memberikan masukan
26%
11%
13%
48%
2%Pemavingan jalan lingkungan
Penggelontoran sungai, saluran drainase/gorong-gorongPengaspalan
Pembangunan Senderan
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
99
terhadap permasalahan dan penanganan usulan. Terutama yang terkait dengan
program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik yang membutuhkan tenaga
ahli teknis terkait.
Gambar 4. 9 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2011-2012
Pemavingan jalan
lingkungan
Penggelontoran
sungai, saluran
drainase/gorong-gorong
PengaspalanPembangunan Senderan
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan
Dalam Ribu Rp553,651 Rp238,520 Rp268,237 Rp1,000,000 Rp50,000
Rp-
Rp200,000
Rp400,000
Rp600,000
Rp800,000
Rp1,000,000
Rp1,200,000
100
Gambar 4. 10 Pemetaan Program Musrenbang 2011-2012
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
101
4.3.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2012-2013
Program dan kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan di Kelurahan
Kesiman pada tahun anggaran 2012-2013 meliputi berbagai bidang urusan.
Beberapa diantaranya adalah bidang urusan pendidikan, bidang urusan pekerjaan
umum, serta bidang urusan kearsipan. Program-program tersebut merupakan usulan
dalam kegiatan Musrenbang desa di tahun 2012. Selanjutnya pada Tabel 4.5 akan
diperlihatkan lebih jelas mengenai daftar program pembangunan tahun 2012-2013.
102
Tabel 4. 5 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2012-2013
No. Nama Kegiatan Lokasi Output/ Keluaran Volume Anggaran (APBD
Kota)
Keterangan
1
2
3
4
5
6
Bidang urusan Pendidikan
Peninggian Pagar SD No. 13 Kesiman
Bidang urusan Pekerjaan Umum
Rehab gedung Kantor Lurah Kesiman
Pengaspalan jalan lingkungan Jl. Turi II
gg Batur
Penggelontoran got Jl. Turi, Jl. Kroya,
Jl. Kembang Matahari (timur jalan), Jl.
WR Supratman sampai batas timur Kel.
Kesiman
Pembangunan senderan SD 9 Kesiman
Jl. Turi Gg. Girisa, Lingkungan Br.
Ujung
Bidang urusan Kearsipan
Komputer dengan basis kepustakaan
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kenyamanan Belajar
Mengajar
Memberikan pelayanan
kepada masyarakat
Memperlancar arus lalu
lintas dan memudahkan para
pejalan kaki
Memperlancar arus air
Kenyamanan Belajar
Mengajar
Memperlancar pendataan/
mengklasifikasi buku-buku
-
400 m2
250 m2
650 m
112 m
1 unit
Rp. 31.073.000,00
Rp. 700.000.000,00
Rp. 190.000.000,00
Rp. 97.500.000,00
Rp. 821.457.000,00
Rp. 18.500.000,00
Disdikpora
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Badan
Kearsipan
Daerah
Total Anggaran Tahun Anggaran 2012-2013 Rp. 1.858.530.000,00
Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman 2012
103
Melihat pada Tabel 4.5 daftar program kegiatan pembangunan tahun anggaran
2012-2013, terdapat enam usulan program pembangunan dengan total anggaran
sebesar Rp. 1.858.530.000,00. Keenam dari program pembangunan tersebut
merupakan kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas. Hal tersebut terlihat dari
jenis program pembangunan yang diusulkan lebih kepada perawatan infrastruktur
secara berkala, yakni penggelontoran got dan perbaikan-perbaikan senderan serta
pengadaan fasilitas penunjang lainnya.
Berdasarkan data yang telah diperoleh, sebagian besar pos anggaran pada daftar
program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2012-2013 diperuntukkan untuk
pembangunan infrastruktur fisik dan perawatan infrastruktur secara berkala yakni
lima program kegiatan. Sedangkan pos anggaran lainnya lebih pada pengadaan
komputer untuk arsip. Dilihat dari data yang telah diperoleh, anggaran untuk
pembangunan infrastruktur fisik sebesar Rp. 1.840.030.000,00, sementara untuk
pengadaan sistem komputer sebesar Rp. 18.500.000,00. Identifikasi persentase
program dan kegiatan fisik dan non fisik dapat dilihat pada Gambar 4.11.
Gambar 4. 11 Persentase Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik 2012-2013
99%
1%
Pembangunan Fisik
Pembangunan Non Fisik
104
Pada Gambar 4.11 menunjukkan bahwa persentase pembangunan fisik sangat
besar yakni 99 persen, sedangkan pembangunan non fisik hanya berada pada angka 1
persen. Hal tersebut berindikasi bahwa pada tahun anggaran masyarakat masih
memprioritaskan pembangunan pada pembangunan fisik seperti perbaikan got,
jembatan, senderan, serta rehabilitasi dan perbaikan fasilitas pelayanan publik.
Sementara untuk pengadaan sistem komputer dengan basis kepustakaan dimasukkan
dalam program prioritas, namun memiliki jumlah anggaran yang tidak begitu besar
sehingga persentase menunjukkan angka yang relatif kecil.
Gambar 4. 12 Persentase Per Bidang Urusan Pembangunan 2012-2013
Sedangkan jika dilihat dari bidang kegiatan urusan pembangunan, bidang urusan
pekerjaan umum memiliki porsi anggaran yang paling besar yakni 98 persen. Hal
tersebut terlihat dari jumlah anggaran yang diusulkan untuk bidang pekerjaan umum
yakni sebesar Rp. 1.840.030.000,00. Dalam hal ini tanggung jawab pengelolaan
kegiatan pembangunan dari usulan ini diserahkan pada SKPD terkait yakni Dinas
Pekerjaan Umum Kota.
Bidang Pendidikan
1%
Bidang Pekerjaan
Umum98%
Bidang Kearsipan
1%
Bidang Pendidikan
Bidang Pekerjaan UmumBidang Kearsipan
105
Sementara itu untuk bidang urusan program kegiatan lainnya yakni bidang
pendidikan memiliki persentase porsi anggaran 1,5 persen. Nilai anggaran yang
diusulkan pada bidang urusan program tersebut Rp. 31.073.000,00. Selain itu pada
bidang urusan pendidikan terdapat hal yang cukup menarik yaitu usulan program
kegiatan adalah peninggian pagar SD Negeri 13 Kesiman. Usulan tersebut merupakan
program kegiatan yang bersifat perawatan dan rehabilitasi infrastruktur fisik, namun
dalam tanggung jawab pengelolaan kegiatan pembangunan dari usulan ini diserahkan
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
Salah satu usulan kegiatan yang bersifat pengadaan barang yang bersifat non
fisik yakni pengadaan komputer dengan basis kepustakaan yang dimasukkan dalam
bidang urusan kearsipan. Nilai anggaran pada bidang urusan kearsipan sebesar Rp.
18.500.000,00 atau jika dilihat melalui persentase usulan anggaran adalah sebesar 0,5
persen. Sedangkan untuk pengelolaan usulan program bidang kearsipan diserahkan
pada Badan Kearsipan Daerah.
Gambar 4. 13 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2012-2013
Peninggian Pagar SD
No. 13 Kesiman
Rehab gedung Kantor Lurah
Kesiman
Pengaspalan jalan
lingkungan
Penggelontoran got Jl. Turi, Jl. Kroya, Jl.
Kemban…
Pembangunan
senderan SD 9
Kesiman …
Komputer dengan
basis kepustaka
an
Dalam Ribu Rp31,073 Rp700,000 Rp190,000 Rp97,500 Rp821,457 Rp18,500
Rp-Rp100,000 Rp200,000 Rp300,000 Rp400,000 Rp500,000 Rp600,000 Rp700,000 Rp800,000 Rp900,000
106
Gambar 4. 14 Pemetaan Program Musrenbang 2012-2013
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
107
4.3.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2013-2014
Program dan kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan pada tahun
anggaran 2013-2014 sebagian besar meliputi bidang kegiatan infrastruktur.
Beberapa diantaranya adalah perbaikan saluran got/irigasi, trotoar, peningkatan jalan
lingkungan, serta rehabilitasi gedung perkantoran. Dilihat dari daftar usulan program
dan kegiatan pembangunan tersebut terlihat beberapa program yang merupakan
program pembangunan yang telah diusulkan pada tahun anggaran 2012-2013,
namun belum terealisasi sehingga diajukan untuk diusulkan kembali.
Program dan kegiatan pembangunan tersebut tentunya telah melalui kesepakatan
Musrenbang desa Kelurahan Kesiman. Sebagian besar usulan tersebut merupakan
kegiatan perawatan dan pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Untuk lebih
jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 4.6 pada halaman berikutnya.
108
Tabel 4. 6 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2013-2014
No. Nama Kegiatan Lokasi Output/ Keluaran Volume Anggaran (APBD
Kota)
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
Rehabilitasi gedung Kantor Lurah Kesiman
Penggelontoran got Jl. Turi, Jl. Kroya, Jl. Kembang
Matahari (timur jalan), Jl. WR Supratman sampai
batas timur Kel. Kesiman, Jl Akasia XVI
Perbaikan saluran irigasi/got (Jl. Pralina-Turi timur,
Br. Ujung)
Trotoarisasi (Jl. Kroya dan Jl. Sedap Malam)
Pemavingan Gang (Jl. Kroya, Jl WR Supratman Gg
Gunung Kawi, Jl. Akasia Gg. Ratna IX, Gg Ratna
XXII, Gg Buaji Agung, I, II, III, Jl. Sedap Malam Gg
V, Gg Genjinga, Gg Cempaka, Gg Mawar, Gg Sandat
I, Gg Seruni I, Gg Margot I, Gg Teratai, Gg Kamboja,
Gg Teratai I, Gg Margot III, Gg Mekarsari, Gg
Menuh).
Peningkatan jalan lingkungan (Jl. Surabi Gg IV, Jl.
Turi II Gg Batur, Gg Buaji, Jl. WR Supratman Gg
Zambek III, Jl Akasia XVI A Jl. Sedap Malam III Gg.
Ratna Selatan Ujung, Jl. Sedap Malam Gg Lavender,
Gg. Sekar, Gg. Kembangsari, Gg. Dahlia, Gg. Melati,
Gg. Gardenia, Gg. Gardenia I II III, Gg. Alamanda,
Gg. Pucuk, Gg. Anggrek, Gg. Liva Diva
Lampu Penerangan Jalan (Jl. Sedap Malam)
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Memberikan pelayanan
kepada masyarakat
Memperlancar arus air
Memperlancar arus air
Kenyamanan pejalan
kaki
Kenyamanan pejalan
kaki dan keindahan
gang
Kenyamanan pengguna
jalan/gang
Penerangan gang pada
malam hari
400 m2
650 m
1000 m
2500 m
2500 m
4500 m
7 titik
Rp. 900.000.000,00
Rp. 300.000.000,00
Rp. 300.000.000,00
Rp. 100.000.000,00
Rp. 400.000.000,00
Rp. 500.000.000,00
Rp. 30.000.000,00
Dinas
PU/DTRP
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
DKP
Total Anggaran Tahun Anggaran 2013-2014 Rp. 2.530.000.000,00
Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman 2013
109
Berdasarkan data yang telah diungkapkan pada Tabel 4.6, terdapat tujuh usulan
program pembangunan yang diusulkan dalam Musrenbang desa tahun anggaran
2013-2014. Ketujuh usulan program dan kegiatan pembangunan tersebut bernilai
sebesar Rp. 2.530.000.000,00, dengan ketentuan bahwa ketujuh usulan program
kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat prioritas. Dari ketujuh usulan
program dan kegiatan pembangunan tersebut keseluruhannya merupakan
pembangunan yang bersifat fisik.
Jika dilihat dari total anggaran yang diusulkan dalam Musrenbang desa di
Kelurahan Kesiman tahun 2013-2014, terdapat kenaikan jumlah anggaran yang
diusulkan dari tahun anggaran sebelumnya 2012-2013. Kenaikan usulan anggaran
tersebut sebesar Rp. 671.470.000,00. Kenaikan tersebut cukup signifikan yakni
sekitar 36,12 persen dari total anggaran tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat menginginkan adanya tambahan program prioritas pembangunan
di Kelurahan Kesiman.
Berdasarkan data yang diperoleh program dan kegiatan pembangunan yang
bersifat perbaikan dan pemeliharaan antara lain adalah: a) rehabilitasi gedung kantor
Lurah Kesiman, b) penggelontoran got, c) perbaikan saluran irigasi/got, d)
pemavingan gang dan e) peningkatan jalan lingkungan. Sementara program dan
kegiatan pembangunan yang bersifat pengadaan baru adalah : a) trotoarisasi dan b)
pengadaan lampu penerangan jalan. Identifikasi program dan kegiatan pembangunan
110
yang bersifat perbaikan/pemeliharaan dengan pengadaan dapat kita lihat pada
diagram yang telah disajikan pada Gambar 4.15.
Gambar 4. 15 Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Infrastruktur 2013-2014
Gambar 4.15 menunjukkan porsi atau persentase perbaikan dan pemeliharaan
infrastruktur yang sudah ada lebih besar daripada pengadaan infrastruktur baru.
Persentase perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada sebesar 94,8
persen sedangkan pengadaan infrastruktur baru hanya sekitar 5,2 persen. Dari data
yang telah disajikan pada diagram tersebut dapat kita lihat bahwa program perbaikan
infrastruktur yang sudah ada lebih diprioritaskan daripada program pengadaan
infrastruktur yang baru.
Jika dilihat dari masing-masing program dan kegiatan pembangunan, program
rehabilitasi kantor Lurah Kesiman memiliki rencana anggaran yang paling besar
yakni 35 persen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 900.000.000,00. Anggaran yang
diusulkan pada program pembangunan ini naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp.
200.000.000,00. Selanjutnya persentase terbesar kedua adalah program peningkatan
95%
5%
Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Pengadaan Infrastruktur Baru
111
jalan lingkungan yakni sebesar 20 persen dengan nilai anggaran sebesar Rp.
500.000.000,00. Berikutnya program pembangunan yang memiliki persentase
terbesar berturut-turut yakni program pemavingan gang sebesar 16 persen, diikuti
oleh program penggelontoran got (12 persen), perbaikan saluran irigasi/got (12
persen), trotoarisasi (4 persen) dan pengadaan lampu penerangan jalan (1 persen).
Gambar 4. 16 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2013-2014
Sementara itu untuk pengelolaan usulan program dan kegiatan Musrenbang desa
di Kelurahan Kesiman pada tahun 2013-2014 hampir seluruhnya diserahkan pada
Dinas Pekerjaan Umum Kota. Hal tersebut dikarenakan hampir seluruh program pada
tahun 2013-2014 merupakan program dan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan
infrastruktur, sehingga diperlukan bantuan dari tenaga teknis dinas terkait. Khusus
untuk usulan program rehabilitasi gedung kantor Lurah Kesiman, program tersebut
pengelolaannya diserahkan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota.
35%
12%12%4%
16%
20%
1% Rehabilitasi gedung Kantor Lurah KesimanPenggelontoran got
Perbaikan saluran irigasi/got Trotoarisasi
Pemavingan Gang
Peningkatan jalan lingkungan Lampu Penerangan Jalan
112
Gambar 4. 17 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2013-2014
Rehabilitasi gedung Kantor Lurah
Kesiman
Penggelontoran got
Perbaikan saluran
irigasi/got
Trotoarisasi
Pemavingan Gang
Peningkatan jalan
lingkungan
Lampu Peneranga
n Jalan
Dalam Ribu Rp900,000 Rp300,000 Rp300,000 Rp100,000 Rp400,000 Rp500,000 Rp30,000.
Rp-Rp100,000.00 Rp200,000.00 Rp300,000.00 Rp400,000.00 Rp500,000.00 Rp600,000.00 Rp700,000.00 Rp800,000.00 Rp900,000.00
Rp1,000,000.00
113
Gambar 4. 18 Pemetaan Program Musrenbang 2013-2014
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
114
4.3.5 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2014-2015
Program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2014-2015 memiliki
kesamaan prioritas dengan tahun anggaran sebelumnya 2013-2014, yakni sama-
sama memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik. Program dan kegiatan
pembangunan tersebut antara lain meliputi pemavingan jalan lingkungan,
pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan pengaspalan jalan. Jika dilihat
jumlah usulan program pada tahun anggaran ini justru lebih sedikit dibandingkan
tahun anggaran sebelumnya.
Melihat usulan program dan kegiatan pembangunan pada tahun ini seluruhnya
berupa pemeliharaan dan perawatan infrastruktur secara berkala. Untuk lebih jelas
mengenai daftar program pembangunan tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.7
pada halaman selanjutnya.
115
Tabel 4. 7 Daftar Program Pembangunan Tahun Anggaran 2014-2015
No. Nama Kegiatan Lokasi Output/ Keluaran Volume Anggaran (APBD
Kota)
Keterangan
1
2
3
Pemavingan Jl. Sedap Malam (Gg. Sandat I, Gg.
Sandat, Gg. Cempaka I, Gg. Cempaka, Gg. Simantri)
Penggelontoran sungai, saluran drainase/gorong-
gorong (Br. Abiantubuh, Jl. Sedap Malam Br.
Abiantubuh, Jl. WR Supratman perempatan Jl. Kroya,
Jl. Randu Br. Abiantubuh)
Pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan
Jl. Surabi, pengaspalan, Jl. WR Supratman Gg.
Gunung Kawi)
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Kelurahan
Kesiman
Memperlancar kegiatan
masyarakat
Memperlancar arus air
Kenyamanan akses
transportasi masyarakat
1400
m2
2000
m2
2300
m2
Rp. 175.000.000,00
Rp. 75.000.000,00
Rp. 2.715.000.000,00
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman 2014
Total Anggaran Tahun 2014-2015 Rp.2.965.000.000,00
116
Pada daftar usulan program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2014-
2015 di Tabel 4.7, terdapat tiga usulan program pembangunan yang telah diusulkan.
Ketiga usulan dan program kegiatan pembangunan tersebut jika dijumlahkan bernilai
sebesar Rp.2.965.000.000,00, dengan proporsi anggaran yang berbeda pada setiap
program kegiatan pembangunan. Ketiga usulan program dan kegiatan pembangunan
semuanya bersifat perbaikan dan pemeliharaan sarana infrastruktur fisik.
Terdapat kenaikan jumlah anggaran yang diusulkan dalam Musrenbang desa di
Kelurahan Kesiman tahun 2014-2015, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni
tahun 2013-2014. Kenaikan jumlah anggaran pada tahun anggaran ini bernilai sebesar
Rp.435.000.000,00, kenaikan anggaran pada tahun ini jika dihitung dalam persentase
sebesar 14,6 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Kenyataan ini menjadi hal yang
cukup menarik karena dalam setiap penyelenggaraan Musrenbang desa di Kelurahan
Kesiman kenaikan jumlah anggaran tiap tahun pada program kegiatan
pembangunannya.
Berbeda dengan usulan total anggaran justru penurunan terlihat pada jumlah
usulan program yang diajukan pada tahun 2014-2015. Pada tahun anggaran
sebelumnya jumlah usulan program pembangunan yakni tujuh program
pembangunan, sedangkan pada tahun anggaran 2014-2015 jumlah usulan program
hanya tiga usulan. Selain itu terdapat pula perbedaan pada usulan program tahun
sebelumnya, yakni tidak adanya program yang belum terealisasi yang dimasukkan
kembali pada program anggaran tahun 2014-2015.
117
Jika dilihat pada data yang telah diuraikan pada Tabel 4.7, bahwa keseluruhan
usulan program kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2014-2015 bersifat
perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang telah ada, antara lain: a)
pemavingan jalan lingkungan, b) penggelontoran sungai, saluran drainase/gorong-
gorong, c) pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan jalan). Masing-
masing program dan kegiatan pembangunan memiliki persentase yang berbeda-beda
sesuai dengan jenis program pembangunan serta volume pekerjaan.
Gambar 4. 19 Persentase Per Program Kegiatan Pembangunan 2014-2015
Berdasarkan Gambar 4.19 yang telah disajikan dapat dilihat program
pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan Jalan Surabi dan Jalan WR
Supratman Gang Gunung Kawi) memiliki persentase penggunaan anggaran yang
paling besar yakni 92 persen. Jumlah anggaran yang diusulkan untuk program
pembangunan ini adalah sebesar Rp. 2.715.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan
volume pekerjaan dan jenis pekerjaan dari program pembangunan ini yakni
pengaspalan dan pembuatan got yang cukup besar. Program pembangunan
6%2%
92%
Pemavingan jalan lingkungan
Penggelontoran sungai, saluran drainase/gorong-gorong
Pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan)
118
selanjutnya adalah pemavingan jalan lingkungan di Jalan Sedap Malam (Gang Sandat
I, Gang Sandat, Gang Cempaka I, Gang Cempaka, Gang Simantri) yang memiliki
persentase sebesar 6 persen. Anggaran yang diusulkan pada program pembangunan
ini adalah sebesar Rp. 175.000.000,00. Berikutnya untuk program pembangunan
penggelontoran sungai, got dan gorong-gorong (Banjar Abiantubuh, Jalan Sedap
Malam, Jalan WR Supratman perempatan Jalan Kroya, Jalan Randu Banjar
Abiantubuh) sebesar 2 persen, jumlah anggaran untuk program kegiatan
pembangunan ini adalah Rp. 75.000.000,00.
Gambar 4. 20 Program dan Jumlah Anggaran yang Diusulkan Tahun 2014-2015
Untuk pengelolaan usulan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2014-2015
seluruhnya diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota. Hal tersebut dikarenakan
seluruh program pembangunan pada tahun anggaran ini bersifat pemeliharaan
infrastruktur fisik. Pemeliharaan infrastruktur fisik tersebut memerlukan bantuan dari
tenaga teknis dari dinas terkait.
Pemavingan jalan
lingkungan
Penggelontoran
sungai, saluran drainase/goro
ng-gorong
Pemeliharaan jalan dan
pembuatan got
(pengaspalan)
Dalam Ribu Rp175,000 Rp75,000 Rp2,715,000
Rp-
Rp500,000
Rp1,000,000
Rp1,500,000
Rp2,000,000
Rp2,500,000
Rp3,000,000
119
Gambar 4. 21 Pemetaan Program Musrenbang 2014-2015
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
120
4.3.5 Analisa Usulan Program Pembangunan Dari Tahun 2010-2014
Melihat pada data usulan program pembangunan yang telah ditampilkan pada
bagian sebelumnya. Dapat digambarkan perkembangan usulan program dalam
kegiatan Musrenbang di Kelurahan Kesiman dari tahun 2010 sampai tahun 2014.
Berikut pada Gambar 4.22 akan disajikan grafik nilai anggaran usulan program dari
tahun 2010 sampai 2014.
Gambar 4. 22 Jumlah Anggaran Usulan Program Musrenbang Tahun 2010-2014
Berdasarkan grafik pada Gambar 4.22 menunjukkan bahwa secara umum setiap
tahun terjadi kenaikan nilai anggaran usulan program pembangunan, namun pada
tahun 2012 terjadi penurunan nilai anggaran sebesar Rp.251.878.000,00. Terjadinya
penurunan jumlah usulan anggaran di tahun 2012 dikarenakan sebaran lokasi
program yang lebih sedikit dibandingkan dengan sebaran lokasi program di tahun
2011. Penurunan sebaran lokasi program disebabkan karena terjadi penurunan
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Dalam Ribu Rp1,579,000 Rp2,110,408 Rp1,858,530 Rp2,530,000 Rp2,965,000
Rp-
Rp500,000
Rp1,000,000
Rp1,500,000
Rp2,000,000
Rp2,500,000
Rp3,000,000
Rp3,500,000
121
realisasi pembangunan di tahun sebelumnya. Hal tersebut berimplikasi pada
kecenderungan masyarakat untuk menurunkan jumlah usulan anggaran program
pembangunan di tahun berikutnya.
Sementara jika dilihat dari jumlah dan distribusi usulan program bahwa terjadi
perkembangan jumlah dan distribusi usulan program dari tahun ke tahun. Pada
Gambar 4.24 akan disajikan jumlah usulan program pembangunan dari tahun 2010-
2014.
Gambar 4. 23 Jumlah Usulan Program Musrenbang dari Tahun 2010-2014
Pada Gambar 4.24 menunjukkan adanya dinamika pada jumlah usulan program.
Pada tahun 2010 terdapat delapan usulan program kemudian turun menjadi lima
usulan program di tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dan tahun 2013
mengalami kenaikan jumlah usulan program masing-masing enam dan tujuh usulan.
Namun justru pada tahun 2014 terjadi penurunan usulan program menjadi hanya tiga
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Series1 8 5 6 7 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
122
usulan. Penurunan jumlah usulan program di tahun 2014 yang cukup drastis terjadi
karena keputusan masyarakat dalam Musrenbang untuk memfokuskan kegiatan
pembangunan di satu lokasi, sehingga dapat dilihat pada tahun 2014 sebaran lokasi
usulan program jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Adanya kenaikan jumlah anggaran usulan program setiap tahun kecuali pada
tahun 2012, menunjukkan bahwa terjadi optimisme di kalangan masyarakat dalam
perencanaan usulan program melalui Musrenbang, Sudiantara (19 Oktober 2015). Hal
ini meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan melalui mekanisme Musrenbang
sudah berjalan dengan efektif. Walaupun berdasarkan jumlah usulan program terjadi
dinamika dalam jumlah usulan program.
Namun perlu dicatat bahwa sebaran usulan program pembangunan semakin
merata ke berbagai wilayah di Kelurahan Kesiman. Terkecuali pada tahun 2014
terjadi perubahan paradigma sebaran lokasi usulan program yang justru menurun.
Sebaran usulan program pembangunan dapat dilihat pada pemetaan program
pembangunan dari tahun 2010 sampai 2014 pada bagian sebelumnya. Berdasarkan
sebaran usulan program yang cukup merata di berbagai wilayah tersebut. Terlihat
bahwa telah terjadi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui
forum Musrenbang.
Kondisi ini dapat mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dapat
digolongkan pada tingkatan akses, yakni masyarakat memiliki kapasitas untuk masuk
dalam ranah pemerintahan dan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan menentukan
123
kebijakan publik (Sutoro, 2004: 152). Masyarakat tidak hanya sekadar
menyampaikan aspirasi dan kepentingan, tetapi juga masyarakat berperan dalam
pengambilan keputusan. Akan tetapi tingkatan partisipasi masyarakat di Kelurahan
Kesiman belum sampai pada level self control. Artinya masyarakat belum dapat
melakukan penilaian kritis terhadap lingkungan dan pengambilan keputusan publik.
Masih diperlukan peranan pemerintah sebagai pengendali yang diwujudkan melalui
hadirnya tim SKPD dalam setiap penyelenggaraan Musrenbang.
Dari keseluruhan usulan program pembangunan dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014, terdapat 19 program yang telah berhasil terealisasi. Realisasi program
pembangunan dilaksanakan antara tahun 2011-2015. Program-program yang
terealisasi tersebut seluruhnya merupakan program pembangunan yang bersifat fisik
berupa perbaikan infrastruktur serta pengadaan infrastruktur baru.
Keseluruhan program yang telah terealisasi tersebut tersebar di seluruh wilayah
lingkungan Dinas di Kelurahan Kesiman. Sebagian besar telah dapat direalisasikan
dalam satu tahun anggaran, namun terdapat realisasi program yang dilaksanakan
dalam dua tahun anggaran. Untuk melihat lebih jelas, jenis program, tahun, volume
dan persentase realisasi dapat dilihat pada Tabel 4.8.
124
Tabel 4. 8 Tabel Realisasi Program Kelurahan Kesiman Tahun 2011-2015
No. Realisasi Program Tahun
Realisasi
Lokasi Volume Realisasi Persentase
Realisasi
1 Pengaspalan jalan Sedap Malam gang Alamanda 2011 Lingkungan Kebonkuri Kelod 480 m2 100 %
2 Pengaspalan jalan Sedap Malam gang Pakis 2011 Lingkungan Kebonkuri Kelod 420 m2 100 %
3 Pembangunan jembatan Banjar Abiantubuh 2012 Lingkungan Pekandelan 1 unit (36 m2) 100 %
4 Pengaspalan jalan WR Supratman gang Zambex I 2012 Lingkungan Dangin Tangluk 352 m2 100 %
5 Pemavingan jalan Sedap Malam gang Ratna 2012 Lingkungan Kebonkuri Kawan 3120 m2 100 %
6 Pemavingan gang Ratna X 2012 Lingkungan Kebonkuri Kawan 217.5 m2 100 %
7 Perbaikan dan Penggelontoran saluran irigasi Subak
Buaji
2012 Lingkungan Buaji Anyar 1200 m 65 %
8 Pemavingan jalan Akasia XVI 2012 Lingkungan Buaji Anyar 4620 m2 100 %
9
Pembangunan senderan SD 9 Kesiman jalan Turi gang
Girisa, Lingkungan Banjar Ujung
2013 Lingkungan Ujung 42 m 100 %
10 Senderan Tukad Bindu 2013 Lingkungan Ujung 150 m 100 %
11 Pengaspalan jalan Sedap Malam gang Sandat 2013 Lingkungan Kebonkuri Kaja 910 m2 100 %
125
12 Perbaikan dan Penggelontoran saluran irigasi Subak
Buaji
2013 Lingkungan Buaji Anyar 1200 m 35 %
13 Penggelontoran tukad Bindu 2014 Lingkungan Cerancam 160 m 100 %
14 Penataan taman telajakan Jalan Turi 2014 Lingkungan Pekandelan Kauh 400 m 100 %
15 Pengaspalan jalan Surabi gang II 2014 Lingkungan Pekandelan 660 m2 100 %
16 Pengaspalan jalan WR Supratman gang Zambex III 2014 Lingkungan Dangin Tangluk 384 m2 100 %
17 Pengaspalan gang Sari dan gang Buaji 2015 Lingkungan Cerancam 570 m2 dan 735 m2 100 %
18 Pengaspalan jalan WR Supratman gang Gunung Sari 2015 Lingkungan Pekandelan Kauh 382.5 m2 100 %
19 Pemavingan gang menuju SD 13 Kesiman 2015 Lingkungan Kebonkuri Kaja 132 m2 100 %
Sumber: Kelurahan Kesiman dan Wawancara Kepala Lingkungan, Tahun 2011-2015
126
Tercatat hampir seluruh lingkungan Dinas di Kelurahan Kesiman mendapat porsi
realisasi pembangunan selama lima tahun terakhir. Berdasarkan Tabel 4.8 sebagian
besar realisasi program pembangunan berupa pengaspalan dan pemavingan jalan
lingkungan. Selebihnya berupa pembangunan jembatan, penggelontoran sungai,
saluran irigasi, pembuatan senderan dan penataan taman telajakan.
Banyaknya realisasi pembangunan berupa pengaspalan dan pemavingan jalan
lingkungan disebabkan karena jumlah jalan lingkungan yang cukup banyak tersebar
dan belum tersentuh proyek pembangunan jalan. Selain itu munculnya permukiman-
permukiman baru khususnya yang banyak terdapat di Lingkungan Buaji Anyar
menyebabkan penambahan ruas jalan lingkungan yang harus diperbaiki, Parthaka
(wawancara, 27 Juli 2015). Hal tersebut berimplikasi pada setiap tahun anggaran
selalu ada saja program dan realisasi pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan
lingkungan di Kelurahan Kesiman.
4.4 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Perumusan Program dan Kegiatan
Pembangunan dalam Musrenbang Desa di Kelurahan Kesiman
Dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan pembangunan Musrenbang
desa di Kelurahan Kesiman tentunya terdapat berbagai macam pertimbangan yang
akan dijadikan acuan dalam penentuannya. Berbagai pertimbangan tersebut
merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan program kegiatan
pembangunan. Perumusan kebijakan program dan kegiatan diharapkan agar selaras
dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang desa, sehingga keputusan-
127
Teori Ideologi
Faktor Perangkat Desa/
Sumber Daya Organisasi Faktor
Dominasi
Faktor
Anggaran
Faktor
Kebijakan
keputusan yang diambil dalam setiap kegiatan Musrenbang desa merupakan program
dan kegiatan pembangunan yang tepat serta benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa hal yang berpengaruh dalam
perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam proses Musrenbang di
Kelurahan Kesiman. Penelusuran terhadap faktor-faktor yang berpengaruh tersebut
dilakukan melalui wawancara kepada tokoh-tokoh yang berperan dalam pengambilan
keputusan dalam proses Musrenbang desa. Masing-masing informan memiliki
pandangan mengenai faktor yang berpengaruh dalam perumusan program.
Dari pemaparan masing-masing narasumber terdapat beberapa sub bahasan
faktor-faktor yang berpengaruh pada perumusan program. Setiap narasumber
memiliki pendapat masing-masing mengenai faktor yang berpengaruh. Pendapat-
pendapat dari narasumber yang memiliki kesamaan maksud dan arti dijadikan satu
sub bahasan, sehingga didapat sekurangnya delapan sub bahasan faktor. Faktor-faktor
tersebut antara lain faktor kebutuhan pembangunan, faktor sumber daya masyarakat,
faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, faktor dominasi, faktor sosial budaya,
faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor ekonomis lahan.
Gambar 4. 24 Peranan Teori Ideologi dalam Faktor Perumusan Program
128
Dari keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan program,
terlihat peranan teori ideologi sebagai perumusan arah kebijakan. Kebijakan dari
sebuah organisasi atau perkumpulan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan
khusus yang hendak dicapai (Sukarna, 1974: 152). Faktor-faktor perumusan program
yang didasarkan pada teori ideologi adalah faktor perangkat desa/sumber daya
organisasi, faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor dominasi.
Keempat faktor tersebut memiliki nuansa kental bekerjanya teori ideologi dalam
mengkonstruksi perumusan program pembangunan. Keberadaan perangkat desa
dalam penyelenggaraan Musrenbang merupakan subsistem dari pemerintahan daerah.
Adanya fasilitator warga yang merupakan aparatur pemerintahan desa dapat
memberikan arahan pada usulan-usulan program khususnya bagi warga yang kurang
aktif dalam berpartisipasi. Kewenangan perangkat desa dalam mengarahkan usulan
program pembangunan merupakan bentuk bekerjanya teori ideologi.
Bentuk faktor dominasi dalam perumusan program pembangunan terlihat
dengan adanya intervensi dari tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa. Tokoh-tokoh
tersebut berperan mempengaruhi masyarakat lainnya untuk dapat meyakini
pendapatnya. Bentuk-bentuk intervensi dari tokoh masyarakat tersebut adalah
peranan ideologi dalam membentuk dan mengarahkan keyakinan sekelompok orang
agar mengikuti kehendaknya.
Berikutnya faktor anggaran, melalui politik anggaran pemerintah dapat
mendikte kelayakan program pembangunan yang menjadi usulan masyarakat.
129
Teori Partisipasi Masyarakat
Faktor Kebutuhan
Pembangunan Faktor Sumber Daya
Masyarakat
Keberadaan anggaran dapat membatasi realisasi program, tentunya segala program
yang dibuat realisasinya membutuhkan anggaran yang cukup. Oleh sebab itu secara
tidak sadar melalui politik anggaranlah masyarakat telah digiring untuk mengikuti
kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan program pemerintah.
Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka telah digiring pada sebuah
kenyataan akibat dari kebijakan tersebut dan masyarakat menggangapnya sebagai
sebuah kelaziman. Kondisi tersebut identik seperti yang dimaksudkan dalam teori
ideologi yakni ideologi sebagai false consciousness (Rahman, 2013), yakni ideologi
mendistorsi suatu kenyataan dan dipersepsikan sebagai suatu realitas. Ideologi
bekerja tidak melalui paksaan namun mempengaruhi pemikiran melalui pemikiran
persuasif. Masyarakat diajak untuk tunduk dengan politik dan ideologi pemerintah
melalui kebijakan anggaran yang diterapkan.
Peranan teori partisipasi masyarakat dalam perumusan program terletak pada
faktor kebutuhan pembangunan dan faktor sumber daya masyarakat. Konsep
partisipasi masyarakat menekankan peranan warga sebagai kelompok sosial untuk
ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan (Sumarto,
Gambar 4. 25 Peranan Teori Partisipasi Masyarakat pada Faktor Perumusan Program
130
Teori Pembangunan Spasial
Faktor Sosial
Budaya Faktor Ekonomis
Lahan
2009: 84). Usulan-usulan dari masyarakat merupakan wujud partisipasi masyarakat
dalam perencanaan program pembangunan. Usulan pembangunan tersebut bersumber
dari kebutuhan pembangunan yang penting untuk direalisasikan. Sebagai contoh
kebutuhan pembangunan merupakan faktor yang bersumber dari partisipasi
masyarakat yakni melalui pembangunan sarana prasarana desa yang sangat penting
yang menjadi kebutuhan warga.
Faktor sumber daya masyarakat menjadi salah satu bentuk dari peranan konsep
partisipasi masyarakat. Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, kualitas usulan
dari masyarakat menjadi hal yang penting. Setiap usulan yang diajukan dalam forum
Musrenbang dilatarbelakangi oleh kualitas sumber daya masyarakat. Usulan-usulan
pembangunan akan mencerminkan bagaimana kualitas sumber daya masyarakat.
Semakin baik kualitas sumber daya masyarakat maka kualitas usulan yang diajukan
dalam Musrenbang akan semakin terukur dan memiliki signifikansi dalam
peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Keberadaan ruang-ruang sosial dalam lingkungan Kelurahan Kesiman menjadi
pertimbangan dalam perumusan program pembangunan. Ruang sosial dalam
Gambar 4. 26 Peranan Teori Pembangunan Spasial pada Faktor Perumusan Program
131
pemanfaatannya dari ruang publik perkotaan/desa terlihat eksistensinya melalui
wilayah banjar adat serta wilayah subak. Ruang spasial yang dibentuk melalui
aktivitas sosial budaya tersebut diupayakan agar mendapat prioritas dalam
pembangunan, sehingga keberadaan aktivitas sosial tersebut tetap lestari. Peranan
teori pembangunan spasial dalam membedah fungsi-fungsi ruang sosial budaya
dalam penyelenggaraan Musrenbang menjadikan faktor sosial budaya sebagai bagian
dari faktor perumusan program.
Adanya kapitalisasi nilai lahan dengan memandang lahan sebagai sebuah
komoditas. Menjadikan lahan tidak hanya dipandang dari sudut pandang ruang
sebagai tempat penampung berbagai aktivitas di dalamnya. Tetapi juga lahan dapat
dipandang dari sudut pandang investasi yang dapat mendatangkan nilai keekonomian
dan memberikan keuntungan. Peranan teori pembangunan spasial dalam membedah
faktor ekonomis lahan dapat dilihat melalui perubahan fungsi, kepemilikan, dan
struktur ruang ketika ruang tersebut menjadi sebuah komoditas dan bernilai
ekonomis.
Selanjutnya kedelapan faktor yang telah dijelaskan pada bagian di atas
diklasifikasikan kembali berdasarkan asal munculnya faktor tersebut dari dalam
masyarakat dan dari luar masyarakat. Secara umum dapat digolongkan dua faktor
yang berpengaruh dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam
Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. Faktor yang pertama adalah faktor internal
dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal.
132
4.4.1 Faktor Internal
Faktor internal yang berpengaruh pada perumusan program kegiatan
pembangunan pada Musrenbang desa merupakan seluruh aspek yang berasal dari
masyarakat dan perangkat kerja desa tersebut. Faktor internal ini yang sangat
menentukan kualitas dan kuantitas rumusan program kegiatan pembangunan yang
selama ini telah diusulkan. Berdasarkan pengamatan terdapat lima hal yang menjadi
faktor internal antara lain: (a) faktor kebutuhan pembangunan, (b) faktor sumber daya
masyarakat, (c) faktor perangkat desa/sumber daya organisasi, (d) faktor dominasi,
dan (e) faktor sosial budaya.
a. Faktor Kebutuhan Pembangunan
Salah satu faktor internal yang berpengaruh adalah faktor kebutuhan
pembangunan. Faktor kebutuhan pembangunan adalah adanya kebutuhan akan
adanya sentuhan kegiatan pembangunan yang mampu memberikan manfaat bagi
masyarakat, namun seringkali usulan-usulan yang menjadi program kegiatan
pembangunan tidak benar-benar merupakan kebutuhan pembangunan. Justru
usulan-usulan tersebut lebih kepada keinginan dari sekelompok masyarakat,
Temaja (wawancara, 25 Juli 2015)
Untuk itu sebelum merumuskan suatu usulan program kegiatan pembangunan
diperlukan pemetaan kebutuhan pembangunan desa, dengan melihat lebih jauh
potensi dan permasalahan yang ada di desa. Melalui potensi dan permasalahan
yang ada, hal-hal yang merupakan permasalahan dapat diangkat menjadi usulan
dalam program pembangunan, Sudiantara (wawancara, 11 Juli 2015).
133
Berdasarkan penggalian potensi serta permasalahan tadi, program kegiatan
pembangunan yang diusulkan lebih berupa usulan yang bersifat kebutuhan bukan
keinginan-keinginan dari sekelompok masyarakat yang mendasarinya.
Misalnya pada tahun anggaran 2010-2011 di Kelurahan Kesiman dalam
kegiatan Musrenbang desa diusulkanlah program rehabilitasi gedung kantor
Lurah Kesiman. Sebelum dijadikan program kegiatan pembangunan, terdapat isu
permasalahan yang terjadi di masyarakat yakni terjadi penurunan tingkat
pelayanan publik yang diakibatkan oleh kurang maksimalnya fungsi gedung
fasilitas pelayanan yakni kantor Lurah. Guna menanggapi keluhan dan
permasalahan tersebut dalam Musrenbang desa tahun 2011 program rehabilitasi
gedung kantor Lurah Kesiman diangkat sebagai program kegiatan pembangunan.
b. Faktor Sumber Daya Masyarakat
Faktor internal kedua yang berpengaruh pada perumusan program kegiatan
pembangunan adalah faktor sumber daya masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa
kualitas sumber daya masyarakat akan tercermin pada partisipasi dalam kegiatan
pembangunan, terutama pada tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam kegiatan
Musrenbang desa. Kualitas usulan yang diajukan serta ketajaman dalam
menyampaikan usulan dan berargumentasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang
masyarakat tersebut, Dewa Putu Gede (wawancara, 22 Juli 2015). Terdapat
beberapa aspek yang menyangkut faktor sumber daya manusia yaitu (tingkat usia
dan tingkat pendidikan).
134
Gambar 4. 27 Grafik Kehadiran Musrenbang Berdasarkan Tingkat Usia
Sumber: Kelurahan Kesiman, 2013
Pada Gambar 4.27 menunjukkan tingkat kehadiran masing-masing kelompok
usia dalam forum Musrenbang di Kelurahan Kesiman. Tingkat usia berpengaruh
pada kehadiran dan keaktifan dalam menyampaikan usulan dan argumentasi.
Misalnya kalangan dari usia muda yakni yang diwakili oleh karang taruna
memiliki kecenderungan yang kurang aktif dalam kegiatan Musrenbang desa
akibat dari minimnya kehadiran dalam forum Musrenbang. Hal tersebut diakui
oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kesiman.
Gambar 4. 28 Grafik Kehadiran Musrenbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber: Kelurahan Kesiman, 2013
17-25 25-35 35-45 45-55 55-60
Series1 8.00% 26.00% 38.00% 21.00% 7.00%
0.00%5.00%
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%
Tidak Tamat
SD
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Tamat S1
Keatas
Series1 1.00% 8.00% 20.00% 35.00% 36.00%
0.00%5.00%
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%
135
Berikutnya latar belakang pendidikan juga berpengaruh pada kualitas usulan
dalam Musrenbang desa. Pada umumnya masyarakat dengan tingkat pendidikan
tamat SMA keatas cenderung memiliki keaktifan lebih baik dalam forum.
Tentunya dengan keaktifan yang baik dalam mengikuti Musrenbang desa maka
usaha untuk berpartisipasi dalam merumuskan program pembangunan pastinya
lebih baik pula.
c. Faktor Perangkat Desa/Sumber Daya Perangkat Desa
Sumber daya yang dimiliki oleh perangkat desa merupakan salah satu faktor
yang berperan dalam perumusan program kegiatan pembangunan, antara lain
Lurah, ketua LPM, ketua BPD serta staf pegawai Kelurahan. Dukungan dari
perangkat dan aparat pemerintahan desa yang memiliki perhatian serius akan
menjadikan desa tersebut bergerak menuju arah kemajuan. Keseriusan perangkat
desa dalam mengelola kegiatan Musrenbang menjadi salah satu faktor internal
yang berpengaruh pada perumusan program kegiatan pembangunan, Sudiantara
(wawancara, 11 Juli 2015).
Salah satu peranan penting aparat pemerintahan desa dalam mendukung
perumusan pembangunan adalah dengan menjadi fasilitator warga untuk
menjaring aspirasi dan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam
mengelola usulan dan aspirasi masyarakat, pemerintah desa tidak hanya
menjaring aspirasi dari warga yang aktif berbicara dalam forum, Parthaka
(wawancara, 27 Juli 2015). Akan tetapi perangkat desa juga harus dapat berperan
136
membangkitkan aspirasi dari kalangan marjinal yang biasanya cenderung kurang
aktif dalam mengemukakan pendapat.
Tidak hanya berperan dalam mengumpulkan dan mengelola aspirasi
masyarakat. Perangkat desa dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat
dan SKPD terkait dalam mencapai kesepakatan mengenai program kegiatan
pembangunan yang akan dirumuskan. Selain itu perangkat pemerintahan desa
wajib untuk mengawal dan mensukseskan program dan kegiatan pembangunan
desa hingga dapat disetujui dalam forum Musrenbang Kota.
d. Faktor Dominasi
Faktor internal berikutnya yang berperan pada perumusan program kegiatan
pembangunan dalam Musrenbang desa adalah faktor dominasi. Faktor dominasi
yang dimaksud adalah adanya intervensi dari tokoh-tokoh yang mengikuti
kegiatan Musrenbang desa serta memiliki dominasi dalam mengemukakan
aspirasi, Arya Adiputra (wawancara, 22 Juli 2015). Dominasi dari tokoh-tokoh
tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam perumusan
program kegiatan pembangunan. Tidak jarang tokoh-tokoh yang memiliki
dominasi ini adalah orang-orang yang dipercaya dan memiliki rekam jejak yang
baik di mata masyarakat.
Aspek latar belakang sosial masyarakat tentunya berpengaruh pada faktor
dominasi ini. Masyarakat dengan latar belakang sosial yang baik, misalnya
terpandang di kalangan masyarakat memiliki kecenderungan untuk berperan lebih
137
besar dan mendominasi dalam mendukung perumusan program dan kegiatan
pembangunan. Hal ini dikarenakan seseorang yang terpadang dalam suatu
komunitas masyarakat sangat disegani dan dipercaya oleh masyarakat sehingga
usulan-usulan serta pendapat yang diutarakan oleh kalangan ini akan sangat
berpengaruh dalam perumusan program.
Gambar 4. 29 Dialog dalam Penyelenggaraan Musrenbang
Sumber: Kelurahan Kesiman, 2012
Secara ideal dalam penyelenggaraan Musrenbang desa memang harus
memperhatikan pendapat dari seluruh kalangan masyarakat. Tidak dapat
dipungkiri bahwa adanya intervensi dari kalangan tertentu untuk dapat
mengakomodasi program pembangunan yang menjadi usulannya, Sudanta
(wawancara, 21 Juli 2015). Oleh karena itu faktor dominasi menjadi salah satu
aspek yang mempengaruhi perumusan program kegiatan Musrenbang desa.
e. Faktor Sosial Budaya
Faktor internal terakhir yang berperan dalam perumusan program
pembangunan dalam Musrenbang di kelurahan Kesiman adalah faktor sosial
budaya yakni dalam bidang organisasi adat. Kondisi masyarakat Kelurahan
138
Kesiman yang relijius dan taat akan nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan
masyarakat terdahulu (Kelurahan Kesiman, 2011: II-58). Menjadikan aspek sosial
budaya sebagai salah satu faktor dalam merumuskan program pembangunan.
Dalam perumusan program pembangunan, pranata sosial masyarakat adat di
Kelurahan Kesiman turut terlibat. Keterlibatan tersebut tidak hanya sekadar
menyaksikan dan sebagai bagian dari seremonial tahunan. Bahkan keterlibatan
perangkat adat tersebut adalah untuk menyuarakan kepentingan adat yang
pengaruhnya masih kuat di Desa Kesiman.
Gambar 4. 30 Keterlibatan Prajuru Adat dalam Pelaksanaan Program
Sumber: Kelurahan Kesiman, 2012
Salah satu bentuk keterlibatan aspek adat dalam Musrenbang di Kelurahan
Kesiman adalah penggalian aspirasi dan ide-ide pembangunan yang dimulai dari
level Banjar adat. Seluruh aspirasi masyarakat yang dibawa Kepala Lingkungan
dalam forum Musrenbang pada mulanya merupakan usulan yang bersumber dari
pesangkepan adat masing-masing Banjar. Bahkan dalam penyelenggaraannya
pun, Musrenbang di Kelurahan Kesiman turut menghadirkan Kelian adat masing-
masing banjar, Arya Adiputra (wawancara, 22 Juli 2015).
139
Selain dalam penyelenggaraan Musrenbang, faktor sosial budaya juga tercermin
dalam usulan dan realisasi program pembangunan. Pada usulan dan realisasi
program di lingkungan Buaji Anyar, terdapat usulan dan realisasi program yakni
penggelontoran saluran Subak Buaji, Parthaka (wawancara, 27 Juli 2015).
Realisasi program ini merupakan indikasi adanya peranan faktor sosial budaya
yang masih kuat untuk menjaga keberlangsungan kegiatan subak. Kenyataan
tersebut menunjukkan bahwa masyarakat senantiasa menjaga warisan budaya
agraris yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Kelurahan Kesiman.
4.4.2 Faktor Eksternal
Selain faktor internal yang berperan dalam perumusan program kegiatan
pembangunan dalam Musrenbang desa, terdapat pula faktor eksternal yang juga tidak
kalah penting peranannya. Faktor eksternal adalah aspek-aspek di luar ruang lingkup
desa/kelurahan, baik secara administrasi, struktur maupun kewilayahan yang
mempengaruhi perumusan usulan program pembangunan dalam Musrenbang desa.
Terdapat dua faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yakni (a)
faktor anggaran, (b) faktor kebijakan, dan (c) faktor ekonomis lahan.
a Faktor Anggaran
Anggaran sebagai salah satu unsur yang akan mendukung pembiayaan
program kegiatan pembangunan merupakan salah satu hal yang dapat
mempengaruhi perumusan program kegiatan. Sumber anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan program pembangunan Musrenbang desa diambil dari
140
sumber APBD Kota, Sudiantara (wawancara, 11 Juli 2015). Oleh karena itu
faktor anggaran dikategorikan sebagai faktor eksternal di luar ruang lingkup
Kelurahan.
Bahkan salah satu program kegiatan pembangunan yakni rehabiitasi gedung
kantor Lurah Kesiman harus diajukan berkali-kali, namun belum juga dapat
terlaksana. Padahal program tersebut sangat penting untuk segera ditindaklanjuti
dikarenakan kerusakan bangunan gedung yang cukup serius. Tidak jarang
ketersediaan anggaran menyebabkan program dan kegiatan pembangunan yang
sudah disepakati bersama dalam forum Musrenbang desa justru tidak dapat
terlaksana.
Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah program
untuk dapat dilaksanakan. Terbatasnya anggaran pemerintah menyebabkan
pemerintah tidak dapat mengakomodasi seluruh usulan program dalam satu tahun
sekaligus, Suryaningrat (wawancara, 27 Juli 2015). Seringkali program yang telah
diusulkan pada tahun sebelumnya harus diusulkan kembali dalam forum
Musrenbang tahun berikutnya.
Hal tersebut akibat tidak terlaksananya program kegiatan pembangunan
tersebut sehingga harus diusulkan kembali. Melihat kenyataan yang terjadi maka,
dalam merumuskan program kegiatan pembangunan perlu menyeleksi secara
ketat program kegiatan yang dirasa hanya bersifat keinginan dan yang mana
program kegiatan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan. Faktor anggaran
141
ini juga merupakan salah satu cara intervensi Pemerintah Daerah/Kota untuk turut
serta menentukan rumusan kebijakan program pembangunan desa.
b Faktor Kebijakan
Faktor berikutnya yang juga turut menentukan perumusan program kegiatan
pembangunan dalam Musrenbang desa adalah faktor kebijakan. Dalam
penyelenggaraan Musrenbang desa, tentunya akan menghadirkan perwakilan dari
pihak SKPD terkait sebagai unsur tim teknis, Sudiantara (wawancara, 11 Juli
2015). Tim teknis ini tentunya memiliki kapabilitas dan pemahaman yang lebih
baik mengenai pelaksanaan program kegiatan pembangunan nantinya di
lapangan.
Melalui kehadiran tim teknis ini setidaknya dapat mengarahkan program-
program pembangunan yang akan dirumuskan supaya dapat menyesuaikan
dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota. Hal ini dilihat sebagai
salah satu upaya pemerintah dalam mengintervensi kebijakan program
pembangunan desa, Mandra (wawancara, 21 Juli 2015). Upaya tersebut dilakukan
agar usulan-usulan dari masyarakat dalam Musrenbang akan otomatis terarah agar
sesuai dengan arah kebijakan tadi.
Tidak hanya dari unsur SKPD dan pemerintah, dari kalangan anggota DPRD
dan partai politik juga tidak jarang memanfaatkan faktor kebijakan ini untuk
merealisasikan program-program yang telah dijanjikan. Melalui kebijakan yang
telah dibuat dalam bentuk peraturan perundangan, kalangan ini dapat
142
mengarahkan kebijakan pembangunan pemerintah Kota. Pada akhirnya perubahan
tersebut berdampak pada kebijakan program pembangunan desa.
c Faktor Ekonomis Lahan
Faktor eksternal terakhir yang menentukan perumusan program kegiatan
pembangunan dalam Musrenbang desa adalah faktor ekonomis lahan. Masuknya
investasi ke dalam sebuah wilayah mensyaratkan adanya dukungan ketersediaan
lahan, infrastruktur, masyarakat, pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya
untuk mewujudkan kegiatan investasi tersebut. Salah satunya melalui
pembangunan sarana dan prasarana jalan umum, jaringan listrik dan air bersih.
Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur tersebut tentunya akan
meningkatkan nilai lahan tempat dilaksanakannya investasi. Pada tahapan
berkembangnya investasi ini, lahan dipandang sebagai komoditas yang memiliki
nilai keekonomian. Investasi lahan menduduki peringkat tertinggi dalam
keuntungan dan keamanan investasi (Abidin, 2013).
Pandangan yang melihat bahwa lahan sebagai sebuah komoditas yang
memiliki nilai ekonomis. Telah mendorong masyarakat pemilik tanah untuk
menjual lahannya seiring dengan semakin tingginya nilai ekonomis lahan tersebut
(Yunus, 2008: 245). Untuk lebih meningkatkan investasi nilai lahan, pemilik baru
akan pada mendirikan bangunan pada sebidang lahan, baik dalam bentuk
perumahan maupun perdagangan. Berdirinya bangunan pada lahan-lahan tersebut
143
juga bersamaan dengan masuknya jaringan infrastruktur khususnya jalan umum
menuju masing-masing areal permukiman.
Pembangunan infrastruktur jalan menuju permukiman baru tersebut dapat
menjadi usulan dalam penyelenggaraan Musrenbang desa. Musrenbang desa
merespon keberadaan permukiman baru pada lahan-lahan terbangun tersebut
melalui realisasi program, Sudanta (wawancara, 21 Juli 2015). Pembangunan
tersebut akan berpengaruh kembali pada nilai ekonomis lahan seperti yang sudah
dijelaskan di bagian awal. Oleh karena itu faktor ekonomis lahan ini dipandang
sebagai salah satu faktor eksternal perumusan program dalam Musrenbang desa.
Gambar 4. 31 Faktor Ekonomis Lahan pada Pembangunan Musrenbang
Sumber: Observasi lapangan (8 Juli 2015)
Salah satu kasus yang menunjukkan adanya faktor ekonomis lahan yang
mempengaruhi dalam perumusan program dapat dilihat pada realisasi program
pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda. Adanya pembangunan
permukiman baru pada lahan-lahan sekitarnya membutuhkan perbaikan kualitas
infrastruktur jalan menuju masing-masing permukiman. Isu ini pada akhirnya
dibawa pada forum Musrenbang untuk dijadikan usulan pembangunan.
144
Tidak dapat dipungkiri kepemilikan lahan persawahan di sekitarnya lambat
laun akan beralih tangan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan nilai
ekonomis lahan, yang memicu pemilik lahan untuk menjual pada pemilik modal.
Melihat dari kasus ini faktor ekonomis lahan digolongkan dalan faktor eksternal
dikarenakan arus investasi dan masuknya modal didominasi oleh pendatang yang
notabene bukan masyarakat lokal.
4.5 Implikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Musrenbang
Desa terhadap Pembangunan Spasial di Kelurahan Kesiman
Terdapat sembilan belas realisasi program pembangunan telah dilaksanakan
selama lima tahun terakhir dalam kurun waktu 2011-2015 pada Musrenbang desa di
Kelurahan Kesiman. Program pembangunan yang sudah terealisasi tersebut telah
berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat. Begitu pula terhadap pembangunan
keruangan, program pembangunan yang dihasilkan dalam proses kegiatan
Musrenbang desa juga dirasakan telah memberikan dampak yang berarti.
Dari sembilan belas realisasi pembangunan yang dilakukan beberapa diantaranya
bahkan telah berdampak signifikan terhadap ruang di wilayah Kelurahan Kesiman.
Akan tetapi tidak semua pembangunan yang telah dilaksanakan berimplikasi secara
langsung pada aspek spasial. Untuk mengetahui lebih jelas implikasi pelaksanaan
program Musrenbang desa dilakukan pembobotan pada dampak yang ditimbulkan
pada masing-masing program.
145
Bobot ditentukan melalui nilai angka antara lain, (a) program yang langsung
berimplikasi pada aspek spasial bernilai 4, (b) program yang berimplikasi pada aspek
lain namun mempengaruhi aspek spasial bernilai 3, (c) program yang kurang
berimplikasi pada aspek spasial bernilai 2, (d) program yang tidak berimplikasi pada
aspek spasial bernilai 1 (Bungin, 2011). Selanjutnya pada Tabel 4.9 di bawah ini akan
dijabarkan mengenai implikasi dan bobot implikasi pada masing-masing realisasi
program.
146
Tabel 4. 9 Tabel Implikasi Pelaksanaan Program Pembangunan Musrenbang
No. Program Pembangunan Faktor Perumusan
Program Lokasi
Tahun
Realisasi Implikasi
Bobot
Implikasi
1 Pengaspalan Jl Sedap Malam gg
Alamanda
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor ekonomis lahan
Lingkungan
Kebonkuri kelod
2011
Spasial-perubahan pemanfaatan
lahan dari pertanian menjadi
perumahan.
Ekonomi-peningkatan nilai lahan
4
2 Pengaspalan Jl Sedap Malam gg
Pakis
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor perangkat desa
Faktor ekonomis lahan
Lingkungan
Kebonkuri kelod 2011
Transportasi-kelancaran arus
kendaraan di sekitarnya.
Spasial-peningkatan kualitas
lingkungan permukiman.
3
3 Pembangunan jembatan Banjar
Abiantubuh
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor kebijakan
Lingkungan
Pekandelan
2012
Transportasi-kelancaran arus
kendaraan di sekitarnya.
Spasial-perkembangan wilayah
sekitar akibat kelancaran akses
transportasi
3
4 Pengaspalan Jl WR Supratman
gang Zambex I
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor sumber daya
masyarakat
Lingkungan
Dangin Tangluk
2012
Spasial-penambahan fungsi ruang
baru pada ruang-ruang domestik
rumah sekitar gang.
Transportasi-kelancaran arus
kendaraan.
4
147
5 Pemavingan Jl Sedap Malam gg
Ratna
Faktor sumber daya
masyarakat
Faktor kebutuhan
pembangunan
Lingkungan
Kebonkuri
kawan
2012
Spasial-peningkatan kualitas
lingkungan permukiman dan
perubahan fungsi lahan
Ekonomi-peningkatan nilai lahan
4
6 Pemavingan gang Ratna X
Faktor sumber daya
masyarakat
Faktor kebutuhan
pembangunan
Lingkungan
Kebonkuri
kawan
2012
Spasial- perubahan pemanfaatan
spasial dari pertanian menjadi
permukiman
Pertanian-kemudahan akses petani
membawa hasil panen
Ekonomi-peningkatan nilai lahan
4
7 Perbaikan dan Penggelontoran
saluran irigasi Subak Buaji
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor sumber daya
masyarakat
Faktor sosial budaya
Lingkungan
Buaji Anyar 2012
Pertanian-peningkatan hasil
produksi pertanian
Spasial-menghindarkan adanya
alih fungsi lahan pertanian akibat
mengeringnya lahan pertanian.
3
8 Pemavingan Jl Akasia XVI
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor perangkat desa
Faktor ekonomis lahan
Lingkungan
Buaji Anyar 2012
Spasial-pemanfaatan ruang jalan
sebagai ruang parkir masyarakat
Transportasi-kelancaran akses
transportasi
4
9 Pembangunan senderan SD 9
Kesiman Jl. Turi Gg. Girisa,
Faktor kebutuhan
pembangunan
Lingkungan
Ujung 2013
Keamanan-memberikan keamanan
dan kenyamanan siswa beraktivitas
2
148
Lingkungan Br. Ujung Faktor sosial budaya Spasial-perlindungan pada areal
sekolah, sehingga luasan areal
sekolah tidak berkurang.
10 Senderan Tukad Bindu
Faktor sumber daya
masyarakat
Faktor perangkat desa
Lingkungan
Ujung 2013
Lingkungan-mencegah adanya
kerusakan lingkungan akibat
derasnya arus sungai
Spasial-perlindungan pada areal
lahan-lahan masyarakat sepanjang
sungai
3
11 Pengaspalan Jl Sedap Malam gg
Sandat
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor sumber daya
masyarakat
Lingkungan
Kebonkuri kaja 2013
Transportasi-memudahkan akses
transportasi masyarakat menuju
lingkungan lain.
1
12 Penggelontoran tukad Bindu
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor sumber daya
masyarakat
Faktor kebijakan
Lingkungan
Cerancam 2014
Lingkungan-mencegah banjir dan
pendangkalan sungai
2
13 Penataan taman telajakan jalan
Turi
Faktor perangkat desa
Faktor sumber daya
masyarakat
Lingkungan
Pekandelan kauh 2014
Lingkungan-keindahan dan
keasrian lingkungan permukiman
Spasial-pemanfaatan areal
3
149
Faktor anggaran telajakan sebagai taman.
14 Pengaspalan Jl Surabi gg II
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor sumber daya
masyarakat
Lingkungan
Pekandelan 2014
Spasial-perubahan pada tiap rumah
melalui peninggian tembok
penyengker rumah
Transportasi-kelancaran
aksesibiltas kendaraan masyarakat
4
15 Pengaspalan Jl WR Supratman
gang Zambex III
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor sumber daya
masyarakat
Lingkungan
Dangin Tangluk 2014
Spasial-pemanfaatan badan jalan
sebagai tempat diselenggarakannya
upacara adat
Transportasi-kelancaran
aksesibiltas kendaraan masyarakat
4
16 Pengaspalan gang Sari
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor sumber daya
masyarakat
Faktor perangkat desa
Lingkungan
Cerancam 2015
Transportasi-kelancaran
aksesibilitas masyarakat
Spasial-peningkatan kualitas
spasial lingkungan permukiman
3
17 Pengaspalan gang Buaji
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor sumber daya
masyarakat
Faktor perangkat desa
Lingkungan
Cerancam 2015
Transportasi-kelancaran
aksesibiiltas masyarakat
Spasial-peningkatan kualitas
spasial lingkungan permukiman
3
150
18 Pengaspalan Jl WR Supratman gg
Gunung Sari
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor sumber daya
masyarakat
Lingkungan
Pekandelan kauh 2015
Transportasi-kelancaran
aksesibilitas masyarakat
2
19 Pemavingan gang menuju SD 13
Kesiman
Faktor kebutuhan
pembangunan
Faktor sosial budaya
Faktor perangkat desa
Lingkungan
Kebonkuri kaja 2015
Spasial-kenyamanan aktivitas
siswa menuju SD 13 Kesiman
Transportasi-Menimbulkan
kepadatan lalu lintas pada saat jam
masuk dan keluar sekolah.
4
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
151
Berdasarkan Tabel 4.9 terdapat delapan realisasi program yang memiliki bobot
nilai 4 yang artinya ketujuh program tersebut langsung berdampak pada aspek
spasial. Kedelapan program tersebut antara lain adalah pengaspalan Jalan Sedap
Malam Gang Alamanda, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I,
pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna, Pemavingan Gang Ratna X,
pengaspalan Jalan Surabi Gang II, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex
III, pemavingan gang menuju SD 13 Kesiman dan pemavingan Jalan Akasia XVI.
Berikutnya akan dibahas delapan realisasi program tersebut pada bagian berikutnya.
4.5.1 Implikasi Program Pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda
Terhadap Pembangunan Spasial
Salah satu usulan program yang terealisasi di lingkungan Kebonkuri antara lain
adalah peningkatan kualitas jalan lingkungan di Jalan Sedap Malam Gang Alamanda.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ini merupakan realisasi usulan
dalam Musrenbang yang diselenggarakan pada tahun 2009.
Gambar 4. 32 Kondisi Jalan Sedap Malam Gang Alamanda
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
152
Kondisi lingkungan di seputaran Jalan Sedap Malam gang Alamanda
menunjukkan bahwa terdapat beberapa rumah yang terletak bagian paling barat dan
bagian paling timur gang (dekat dengan Jalan Sedap Malam). Diantara deretan rumah
tersebut masih menyisakan lahan hijau berupa lahan persawahan yang terletak di
bagian tengah gang. Menurut penuturan masyarakat setempat pada awalnya gang
tersebut merupakan jalan pundukan/jalan menuju ke sawah. Kemudian diperlebar
sedikit agar lebih mudah membawa kendaraan ke dalam areal sawah dengan
perkerasan berupa batu kapur. Selain itu juga berdasarkan informasi masyarakat,
rumah-rumah yang berada di bagian barat gang tersebut baru-baru ini berdiri yakni
kurang lebih tiga sampai empat tahun yang lalu, namun rumah yang berada di depan
jalan utama telah berdiri sejak lama.
Berdasarkan temuan kondisi di lapangan yang telah dijelaskan pada bagian
sebelumnya muncul indikasi bahwa telah terjadi perubahan pemanfaatan lahan pada
objek studi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya lingkungan perumahan di sebelah
barat gang. Adanya perubahan pemanfaatan lahan yang sebelumnya didahului oleh
peningkatan kualitas jalan di lokasi studi, menunjukkan bahwa terdapat andil dari
sebuah program pembangunan pada perubahan lahan. Selain itu dengan adanya jalan
dengan kualitas yang lebih baik dapat meningkatkan nilai lahan, sehingga mendorong
beralihnya kepemilikan lahan yang berujung pada pemanfaatan lahan untuk fungsi-
fungsi lainnya.
153
Namun adanya perubahan pemanfaatan lahan tersebut tidak berarti bahwa
program pembangunan dapat dipersalahkan sebagai aktor penggerak perubahan
tersebut. Pada awalnya program tersebut bertujuan mempermudah akses petani untuk
mengangkut hasil panen serta alat-alat pertanian ke areal pertanian. Tetapi tujuan
mulia tersebut justru berimplikasi berbeda dari tujuan semula yang diinginkan.
4.5.2 Implikasi Program Pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I
Terhadap Pembangunan Spasial
Realisasi pembangunan program Musrenbang berikutnya yakni di wilayah
lingkungan Dangin Tangluk. Terdapat beberapa program yang telah terealisasi dan
dampaknya telah terlihat di masyarakat. Realisasi program tersebut antara lain adalah
pemeliharaan beberapa ruas jalan antara lain pengaspalan Jl WR Supratman Gang
Zambex I dan Gang Zambex III
Gambar 4. 33 Kondisi Lingkungan Jalan WR Supratman Gang Zambex I
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
154
Lokasi Gang Zambex I terletak di Jalan WR Supratman tepatnya di sebelah
timur dari Balai Banjar Dangin Tangluk. Kondisi lingkungan di sekitar Gang Zambex
I adalah lingkungan permukiman masyarakat dari Banjar Dangin Tangluk dan Banjar
Kesumajati. Dari Jalan WR Supratman ke arah utara tembus di Jalan Surabi Gang II,
melewati beberapa permukiman masyarakat. Peningkatan kualitas jalan lingkungan di
Gang Zambex I merupakan realisasi program Musrenbang pada tahun 2011,
sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.
Bagi masyarakat peningkatan jalan lingkungan di Gang Zambex I memberikan
dampak bagi pembangunan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Sebelum
dilaksanakannya pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan, akses ke utara
Gang Zambex I hanya dapat dilewati oleh kendaraan sepeda motor. Hal tersebut
dikarenakan lebar gang yang tidak memungkinkan dilewati mobil. Selain itu
sebelumnya akses dari Gang Zambex I menembus Gang Surabi II hanya berupa jalan
setapak, sehingga menyulitkan akses sekalipun dengan sepeda motor.
Untuk memperlebar jalan lingkungan Gang Zambex I dilakukan dengan
menutup got/saluran air dengan plat beton sepanjang Gang Zambex I. Melalui
pelebaran gang tersebut, kini Gang Zambex I dapat dilewati mobil. Selain pelebaran
gang, realisasi program disertai dengan peningkatan kualitas jalan yang mana pada
awalnya hanya perkerasan kerikil, kini dapat dilihat perkerasan jalan berupa aspal
siram. Keadaan tersebut memberikan implikasi pada kehidupan masyarakat sekitar
155
gang, masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah keatas memiliki kecenderungan
untuk memiliki mobil.
Keadaan terebut berimplikasi pada perubahan ruang-ruang domestik pada
masing-masing rumah yang memiliki mobil, yakni munculnya fungsi ruang baru pada
masing-masing rumah dengan adanya garasi mobil. Adanya garasi menimbulkan
perubahan pada pintu masuk rumah, sebelumnya pintu masuk rumah hanya berupa
angkul-angkul atau gerbang kecil dengan lebar satu hingga dua meter. Pintu rumah
tersebut dimodifikasi menjadi empat meter agar dapat memasukkan mobil ke dalam
areal rumah.
4.5.3 Implikasi Program Pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna
Terhadap Pembangunan Spasial
Salah satu program pembangunan yang terealisasi di lingkungan Kebonkuri
Kawan adalah pemavingan Gang Ratna, terletak di Jalan Sedap Malam tepatnya gang
ke selatan setelah Gang Seruni yang menghubungkan Lingkungan Kebonkuri Kaja
dan Lingkungan Kebonkuri. Program perbaikan kualitas permukaan jalan melalui
pemavingan tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 sedangkan pengusulan program
dilaksanakan pada tahun 2010 melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan Kesiman.
Lingkungan di sekitar Gang Ratna dilihat pada saat dilaksanakan pengamatan di
lapangan sangat beragam. Pada bagian utara terdapat permukiman masyarakat yang
merupakan krama Banjar Kebonkuri Kelod dan Kebonkuri Mangku. Menurut Kepala
Lingkungan Kebonkuri Kawan, wilayah batas masing-masing banjar adat di
Lingkungan Kebonkuri Kawan tidak dapat dipetakan secara jelas. Hal tersebut
156
dikarenakan adanya masyarakat yang berdomisili di Banjar Kebonkuri Mangku tetapi
menjadi anggota Banjar Kebonkuri Kelod yang sering diistilahkan dengan saling
seluk.
Selain lingkungan permukiman masyarakat yang berada pada bagian utara.
Terdapat pula areal persawahan di sebelah timur dan barat gang yang merupakan
areal garapan masyarakat pertanian di Kebonkuri. Di antara areal persawahan
tersebut terdapat pula perumahan masyarakat pendatang berupa perumahan kavling
dengan luasan beragam. Selain itu, diantara perumahan tersebut terdapat beberapa
usaha dagang yang dikelola masyarakat maupun dikontrakkan, dengan ciri khas
berupa toko-toko dan warung penjual bahan pokok serta usaha-usaha lainnya. Berikut
pada Gambar 3.34 akan diperlihatkan kondisi lingkungan dan lokasi Gang Ratna.
Gambar 4. 34 Kondisi Lingkungan Jalan Sedap Malam Gang Ratna
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
157
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan Kebonkuri Kawan,
sebelumnya gang dengan panjang kurang lebih 780 meter ini sudah pernah
mengalami perkerasan jalan yakni berupa aspal lapen. Akan tetapi karena gang ini
sering dilewati oleh mobil besar, sehingga lambat laun kondisi permukaan jalan
menjadi rusak. Keadaan tersebut menimbulkan keinginan warga untuk memperbaiki
kondisi gang dengan penyampaian kepada Kepala Lingkungan Kebonkuri Kawan
melalui mekanisme Musrenbang pada tahun 2010.
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan turunnya proyek pemavingan
gang pada tahun 2012. Adanya perbaikan permukaan jalan melalui pemavingan ini
dinilai menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan maupun pada aspek
spasial. Berdasarkan informasi dari masyarakat adanya proyek pemavingan ini
menimbulkan kenaikan ketinggian level pada badan jalan. Kenaikan ketinggian pada
level jalan menyebabkan badan jalan tidak tergenang air. Karena pada sebelum
diadakan pemavingan, saluran air dari areal persawahan seringkali meluber dan
menyebabkan sebagian badan jalan tergenang air.
Selain itu dengan adanya proyek pemavingan gang ini dapat meningkatkan nilai
lahan yang berada di sekitar gang. Terlebih lagi akses gang ini merupakan akses
tembus menuju Lingkungan Buaji Anyar di Akasia dan Sedap Malam Selatan, namun
ada dampak yang cukup disayangkan terjadi akibat kenaikan harga lahan ini.
Terdapat beberapa lahan pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi lahan
perumahan. Akibat dari kenaikan harga lahan tersebut ada keinginan dari masyarakat
158
pemilik lahan untuk menjual lahan produktifnya. Hal tersebut terlihat dari munculnya
beberapa perumahan dan tanah-tanah kavling baru yang muncul setelah perbaikan
jalan.
4.5.4 Implikasi Program Pemavingan Gang Ratna X Terhadap Pembangunan
Spasial
Program lainnya yang terealisasi di lingkungan Kebonkuri Kawan adalah
pemavingan Gang Ratna X. Sama seperti program pemavingan Gang Ratna program
perbaikan gang ini dilaksanakan pada tahun 2012, namun usulan program telah
digulirkan pada tahun 2010. Gang Ratna X merupakan gang buntu menuju
permukiman masyarakat dan areal persawahan yang berada di sebelah barat Gang
Ratna.
Berdasarkan informasi dari masyarakat, pada awalnya gang dengan panjang
sekitar 87 meter ini merupakan akses menuju sawah. Adanya alih fungsi lahan
menjadi permukiman yang berada di sebelah selatan gang maka akses tersebut
berubah menjadi jalan lingkungan. Pada saat ini gang tersebut merupakan akses
menuju areal persawahan sekaligus juga sebagai jalan masuk menuju tiap-tiap rumah
yang ada di sebelah selatan gang. Berikut pada Gambar 4.35 akan diperlihatkan
lokasi dan kondisi lingkungan di sekitar Gang Ratna X.
159
Berdasarkan pengamatan di lapangan adanya pemavingan yang dilaksanakan
di Gang Ratna X ini membawa implikasi pada lingkungan di sekitarnya. Menurut
salah seorang warga yang mengerjakan lahan pertanian di utara gang yang ditemui di
lapangan pada saat survei lapangan. Beliau menyatakan bahwa keberadaan gang yang
baik cukup membantunya dalam membawa hasil panen maupun membawa traktor
dengan lebih mudah ke dalam areal persawahan. Begitu pula dengan masyarakat yang
bermukim di sepanjang gang, kondisi permukaan gang yang cukup baik sangat
membantu masyarakat untuk akses kendaraan mereka.
4.5.5 Implikasi Program Pengaspalan Jalan Surabi Gang II Terhadap
Pembangunan Spasial
Program selanjutnya yang terealisasi di wilayah Lingkungan Pekandelan adalah
pengaspalan Jalan Surabi Gang II. Gang Surabi II ini merupakan akses alternatif jalan
Gambar 4. 35 Lokasi dan Kondisi Gang Ratna X
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Sumber
160
yang langsung tembus di Gang Zambex I dan Zambex II. Lingkungan sekitar dari
Gang Surabi II adalah lingkungan permukiman yang merupakan bagian dari krama
Banjar Dajan Tangluk. Program pengaspalan gang Surabi II merupakan realisasi dari
usulan program Musrenbang desa di tahun 2013. Sementara realisasi dari program
tersebut dilaksanakan pada tahun 2014.
Sebelum direalisasikan pengaspalan Gang Surabi II, kondisi permukaan gang
sudah ditutup aspal namun terdapat lubang-lubang serta ada beberapa lapisan aspal
yang terkelupas. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kondisi tersebut disebabkan
air hujan buangan masing-masing rumah yang meluber sehingga menggenangi
permukaan jalan yang mengakibatkan semakin lama lapisan aspal terkelupas dan
menyisakan kerikil. Hal tersebut akibat dari saluran pembuangan air yang tidak
memadai menampung buangan air hujan tersebut.
Melihat kondisi tersebut, masyarakat menilai perlu adanya perbaikan permukaan
jalan melalui bantuan pemerintah. Merespon masalah itu melalui sangkep Banjar
Dajan Tangluk, masyarakat memiliki keinginan untuk menyampaikan aspirasi
tersebut kepada Kepala Lingkungan Pekandelan sebagai usulan pembangunan.
Menanggapi usulan aspirasi masyarakat Kepala Lingkungan Pekandelan memutuskan
untuk membawa ide tersebut untuk diangkat sebagai usulan pembangunan pada
Musrenbang Kelurahan Kesiman pada tahun 2013. Untuk melihat kondisi dan lokasi
di Gang Surabi II akan diperlihatkan melalui gambar dan foto pada Gambar 4.36.
161
Dilaksanakannya pembangunan dan pengaspalan pada Jalan Surabi Gang II
memberikan implikasi terhadap aspek spasial terutama pada bagian pintu masuk dan
angkul-angkul rumah masyarakat. Implikasi tersebut berupa perbedaan ketinggian
level permukaan jalan dengan halaman pekarangan rumah masyarakat, yakni
pekarangan rumah masyarakat lebih rendah daripada level permukaan jalan. Selain
itu kenaikan level permukaan jalan ini menyebabkan tembok penyengker beberapa
rumah masyarakat terlihat lebih rendah. Akan tetapi kondisi tersebut disadari
masyarakat sebagai konsekuensi dilaksanakannya proyek, sehingga pelaksanaan
kegiatan program pembangunan berjalan dengan lancar.
Gambar 4. 36 Peta Lokasi dan Kondisi Lingkungan Jalan Surabi Gang II
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
162
4.5.6 Implikasi Program Pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III
Terhadap Pembangunan Spasial
Selanjutnya realisasi program pembangunan di Lingkungan Dangin Tangluk
terdapat di Jalan WR Supratman Gang Zambex III. Gang Zambex III terletak di
sebelah selatan dari Gang Zambex I, yakni di sebelah TK Srikandi serta Gang
Zambex III ini merupakan akses tembus menuju Gang Sedap Malam I. Proyek
peningkatan kualitas jalan lingkungan di Gang Zambex III merupakan realisasi
program Musrenbang pada tahun 2013, dan pelaksanaannya pada tahun anggaran
2014.
Kondisi lingkungan di sekitar Gang Zambex III juga memiliki kemiripan dengan
Gang Zambex I, sebagian besar lingkungan berupa permukiman masyarakat, dan
terdapat beberapa areal depan rumah yang dimanfaatkan sebagai areal berdagang
dengan ciri khas warung dan toko. Selain permukiman dan areal dagang dan toko
juga terdapat sarana pendidikan yakni TK Srikandi. Permukiman masyarakat yang
berada di bagian timur gang sebagian besar merupakan rumah-rumah indekos yang
mana penghuninya sebagian besar adalah pekerja di sektor informal seperti pedagang
kaki lima. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Lingkungan Dangin Tangluk,
Sudanta (wawancara, 21 Juli 2015):
“…sebelum diperbaiki kondisi Gang Zambex III sebenarnya sudah
pernah diaspal tetapi dalam bentuk lapen. Kemudian diajukan program
yang ditindaklanjuti dengan aspal hotmix. Karena jalan dirasa telah
baik, masyarakat sering memanfaatkan badan jalan untuk kegiatan
adat, terutama bagi yang tidak punya halaman yang cukup luas untuk
menyelenggarakan upacara …”
163
Program peningkatan kualitas jalan lingkungan di Gang Zambex III merupakan
usulan Musrenbang tahun 2013, sedangkan realisasi program dilaksanakan pada
tahun anggaran 2014. Berbeda dengan yang terjadi pada Gang Zambex I, Gang
Zambex III memiliki lebar badan jalan yang lebih besar dibandingkan Gang Zambex
I yakni sekitar 2,5 sampai 3 meter. Melihat bahwa lebar badan jalan yang sudah ada
dirasa sudah cukup, maka got/saluran air tidak ditutup dengan plat beton.
Peningkatan kualitas jalan lingkungan tersebut tentunya memberikan implikasi pada
lingkungan spasial.
Kualitas jalan yang lebih baik pastinya memudahkan akses masyarakat dalam
melaksanakan berbagai aktivitas. Tidak hanya berimplikasi secara aksesibilitas,
program peningkatan kualitas jalan lingkungan di Gang Zambex III telah
Gambar 4. 37 Kondisi Lingkungan di Jalan WR Supratman Gang Zambex III
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
164
memberikan pengaruh yang cukup besar pada aspek lainnya salah satunya adalah
aspek sosial dan budaya.
Salah satu hal menarik yang dapat diamati ketika melakukan observasi di
lapangan adalah pemanfaatan ruang jalan lingkungan sebagai tempat untuk
menggelar tenda ketika salah seorang masyarakat melaksanakan upacara adat. Hal
tersebut dilakukan dikarenakan luas pekarangan rumah yang tidak cukup untuk
menampung jumlah tamu undangan. Menurut masyarakat kualitas permukaan jalan
lingkungan dirasa cukup layak untuk mendirikan tenda dan digunakan sebagai tempat
penerimaan tamu.
Penggunaan jalan lingkungan sebagai tempat diselenggarakannya upacara adat
tersebut tentunya dengan ijin dari Kelian adat dan Kelian dinas. Serta dibantu oleh
pengamanan tradisional dari Pecalang untuk mengatur arah lalu lintas di sekitar
lingkungan. Selain digunakan untuk menggelar tenda, dalam kegiatan adat lainnya
jalan lingkungan sering dimanfaatkan untuk meletakkan bade/wadah pada
masyarakat yang menggelar upacara ngaben. Dari beberapa pemaparan di atas
mengenai implikasi pada aspek sosial budaya, terdapat temuan yang mengindikasikan
bahwa terjadi pemanfaatan spasial pada badan jalan lingkungan untuk mendukung
kegiatan upacara adat di Lingkungan Gang Zambex III.
4.5.7 Implikasi Program Pemavingan Gang Menuju SD 13 Kesiman Terhadap
Pembangunan Spasial
Terdapat beberapa usulan program pembangunan yang diusulkan dalam
kegiatan Musrenbang dari masyarakat Lingkungan Kebonkuri Kaja. Salah satunya
165
yang terealisasi adalah pemavingan gang menuju SD Negeri 13 Kesiman. Program ini
merupakan usulan dalam Musrenbang Kelurahan Kesiman pada tahun 2013,
sedangkan realisasi dari kegiatan pembangunan ini dilaksanakan pada tahun 2015.
Lingkungan di sekitar gang sebagian besar adalah permukiman penduduk dan
merupakan satu-satunya akses menuju SD Negeri 13 Kesiman. Berdasarkan
informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Kepala Lingkungan Kebonkuri
Kaja bahwa kondisi permukaan gang yang berupa urugan tanah kapur dengan
permukaan yang tidak rata. Kondisi tersebut dirasakan oleh masyarakat mengganggu
kenyamanan beraktivitas. Ditambah dengan adanya aktivitas sekolah yakni adanya
aktivitas masyarakat yang mengantar-jemput siswa. Hal tersebut menjadi keluhan
masyarakat, berikut petikan wawancara dengan Kepala Lingkungan Kebonkuri Kaja,
Suryaningrat (wawancara, 27 Juli 2015):
“…sebelum diperbaiki kondisi gang menuju SD 13 Kesiman masih
jalan kapur. Kondisi itu lumayan mengganggu kegiatan sekolah dan
masyarakat yang ada di lingkungan gang itu. Apalagi di musim hujan
permukaan gang yang bergelombang membuat adanya genangan air di
permukaan jalan. Sehingga kami bersama masyarakat mengusulkan
untuk perbaikan jalan. Dan sekarang ternyata pembangunan yang
turun adalah pemavingan bukan aspal seperti sebelumnya. Tapi yang
disayangkan masyarakat respon pemerintah termasuk lambat, padahal
usulannya sudah dari dulu…”
166
Seperti yang disebutkan dalam kutipan wawancara di atas, masyarakat
mengusulkan perbaikan gang tersebut dan usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk
perkerasan paving. Berdasarkan hasil wawancara juga terungkap respon dari
pemerintah didalam menindaklanjuti usulan program ini dirasakan lambat oleh
masyarakat. Hal tersebut menyebabkan muncul sedikit rasa kekecewaan dalam
masyarakat yang timbul akibat permasalahan tersebut.
Berdasarkan pengamatan di lapangan adanya program pembangunan dan
pemavingan gang di gang SD Negeri 13 Kesiman berdampak pada pembangunan
spasial. Implikasi tersebut berupa penggunaan ruang jalan di depan gang bagi orang
tua yang mengantar dan menjemput siswa. Sebelum dilakukannya perbaikan gang
tersebut masyarakat yang mengantar siswa sekolah diijinkan untuk mengantar sampai
ke depan sekolah. Namun dengan adanya perbaikan gang tersebut, masyarakat yang
mengantar siswa hanya mengantar sampai di depan gang. Kondisi tersebut
Gambar 4. 38 Lokasi dan Kondisi Gang SD Negeri 13 Kesiman
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
167
menyebabkan adanya kepadatan lalu lintas depan gang di Jalan Sedap Malam,
khususnya pada jam-jam berangkat dan pulang sekolah.
4.5.8 Implikasi Program Pemavingan Jalan Akasia XVI Terhadap
Pembangunan Spasial
Usulan lainnya yang telah terealisasi di Lingkungan Buaji Anyar adalah
pemavingan Jalan Akasia XVI. Program pemavingan jalan lingkungan ini meliputi
Jalan Akasia XVI A dan Jalan Akasia XVI B sepanjang kurang lebih 1300 meter.
Jalan Akasia XVI merupakan salah satu akses menuju Subak Buaji, selain itu juga
merupakan akses alternatif menuju Lingkungan Kebonkuri dan Jalan Sedap Malam.
Program pemavingan Jalan Akasia XVI merupakan usulan Musrenbang pada
tahun 2010, sementara pelaksanaan program dilaksanakan pada tahun 2012.
Lingkungan di sekitar gang sebagian berupa lingkungan permukiman masyarakat. Di
antara lingkungan permukiman tersebut, terdapat pula usaha masyarakat berupa toko
dan warung yang tersebar di rumah-rumah yang langsung berhadapan dengan akses
jalan utama. Selain permukiman terdapat pula areal persawahan yang terdapat di
bagian selatan, yakni yang berada pada wilayah Subak Buaji. Untuk melihat kondisi
dan lokasi pelaksanaan program akan diperlihatkan melalui Gambar 4.39.
168
Pada peta garis putus-putus berwarna kuning menunjukkan jalan yang telah
terealisasi program pemavingan. Menurut informasi dari kepala lingkungan, sebelum
direalisasikannya program ini kondisi jalan berupa aspal lapen dan terdapat beberapa
lubang di sepanjang jalan. Melihat kondisi ini masyarakat berinisiatif untuk
membawa permasalahan ini dalam forum Musrenbang melalui Kepala Lingkungan
Buaji Anyar pada tahun 2010. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui
pelaksanaan proyek pemavingan di tahun 2012. Seperti yang diutarakan Kepala
Lingkungan Buaji Anyar, Parthaka (wawancara, 27 Juli 2015):
“…sebelum ada realisasi program pemavingan di jalan Akasia XVI,
kondisi jalan memang sudah diaspal tetapi banyak yang terkelupas.
Kondisi itu dirasakan membahayakan, selain itu dirasa kurang nyaman
karena ini jalan permukiman dan jalan alternatif menuju Sedap Malam.
Sehingga pada waktu itu masyarakat mengusulkan adanya perbaikan
yang terealisasi yakni pemavingan jalan…”
Gambar 4. 39 Kondisi dan Lokasi Jalan Akasia XVI
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
169
Terealisasinya program pemavingan di Jalan Akasia XVI tidak hanya berdampak
pada lancarnya akses transportasi dan peningkatan kualitas lingkungan. Akan tetapi
juga berdampak pada aspek spasial. Salah satu temuan yang mengindikasikan adanya
pemanfaatan spasial adalah dengan adanya temuan di lapangan bahwa dengan
baiknya kualitas jalan lingkungan tersebut ada beberapa masyarakat yang menjadikan
badan jalan sebagai parkir kendaraan. Fenomena tersebut terutama terjadi pada
malam hari, karena di pagi hari kendaraan tersebut digunakan untuk beraktivitas
bekerja. Kondisi tersebut tak jarang menimbulkan kepadatan dikarenakan pengendara
kendaraan harus pelan-pelan saat berpapasan dengan kendaraan yang parkir tersebut.
Berdasarkan pemaparan mengenai temuan yang didapatkan pada delapan objek
penelitian lokasi realisasi program Musrenbang. Dari realisasi tersebut ditemukan
berbagai jenis implikasi spasial yang diakibatkan oleh realisasi pembangunan dalam
kegiatan Musrenbang di Kelurahan Kesiman. Setiap jenis implikasi yang ditimbulkan
tentunya berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Hal tersebut diakibatkan
oleh jenis program, lokasi dan kondisi sosial masyarakat pada masing-masing lokasi
yang berlainan. Untuk mempermudah memahami jenis-jenis implikasi yang
ditimbulkan akan dijelaskan melalui diagram pada Gambar 4.40 di bawah ini.
170
Berdasarkan diagram pada Gambar 4.40 bahwa masing-masing lokasi terdapat
implikasi yang berbeda pada lingkungan spasial, namun ada juga yang memiliki
kesamaan implikasi. Untuk itu setiap lokasi yang memiliki kesamaan dampak spasial
akan dikelompokkan. Untuk mengetahui tipikal implikasi apa saja yang terjadi pada
realisasi pembangunan Musrenbang di Kelurahan Kesiman.
Implikasi Realisasi
Program
Musrenbang
terhadap
Pembangunan
Spasial di Kelurahan
Kesiman
Realisasi Program Pengaspalan Jalan Sedap
Malam Gang Alamanda.
Realisasi Program
Pengaspalan Jalan WR
Supratman Gang Zambex I.
Realisasi Program
Pemavingan Jalan Sedap
Malam Gang Ratna.
Realisasi Program
Pengaspalan Jalan Sedap
Malam Gang Ratna X.
Realisasi Program Pengaspalan Jalan Surabi
Gang II, Br. Dajan Tangluk.
Realisasi Program
Pengaspalan Jalan WR
Supratman Gang Zambex III.
Realisasi Program
Pemavingan Gang Menuju SD
13 Kesiman, Kebonkuri.
Realisasi Program
Pemavingan Jalan Akasia
XVI, Buaji Anyar.
Terjadi perubahan pemanfaatan lahan dan peningkatan nilai lahan di sekitar lokasi Jalan
Sedap Malam Gang Alamanda.
Terjadi perubahan ruang-ruang domestik dan
angkul-angkul pada masing-masing rumah
dengan adanya ruang untuk garasi mobil.
Terjadi peningkatan nilai lahan di sekitar gang.
Kenaikan harga lahan disertai dengan alih
fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
Terjadi peningkatan kualitas permukiman dan
kemudahan akses menuju areal persawahan
yang berada di bagian utara permukiman.
Terjadi perubahan pada ruang domestik di sepanjang gang. Yakni perubahan angkul-
angkul dan peninggian tembok penyengker.
Terjadi pemanfaatan ruang jalan lingkungan
sebagai ruang aktivitas tempat
diselenggarakannya upacara adat.
Penggunaan ruang jalan di ujung gang bagi
pengantar dan penjemput siswa sehingga sering
terjadi kepadatan lalu lintas.
Terjadi pemanfaatan ruang jalan sebagai areal
parkir kendaraan masyarakat, kondisi tersebut
menimbulkan kepadatan lalu lintas.
Gambar 4. 40 Diagram Implikasi Spasial Program Musrenbang di Kelurahan Kesiman
171
Pengelompokkan tipikal implikasi spasial yang terjadi didapatkan jenis-jenis
impilkasi realisasi program Musrenbang yang terjadi antara lain adalah:
Perubahan fungsi lahan dan pemanfaatan lahan sekitar lokasi program.
Peningkatan nilai lahan dan perubahan kepemilikan lahan.
Perubahan ruang-ruang domestik dan kemunculan fungsi ruang baru pada
masing-masing rumah.
Pemanfaatan ruang jalan lingkungan untuk aktivitas sosial dan budaya
masyarakat.
Pemanfaatan ruang jalan lingkungan sebagai tempat parkir kendaraan
bermotor.
Peningkatan kepadatan arus lalu lintas akibat aktivitas sekolah.
Dari keseluruhan jenis implikasi yang terjadi, jika dilihat dari teori yang
dipaparkan oleh Yunus (2006) bahwa ada tiga elemen fisik utama yang menunjukkan
pembangunan spasial. Ketiga elemen tersebut adalah elemen pemanfaatan lahan,
elemen bangunan, dan elemen sirkulasi. Pada elemen pemanfaatan lahan jika dilihat
dari konteks implikasi spasial pada realisasi program Musrenbang di Kelurahan
Kesiman terdapat dua implikasi yang terkait elemen pemanfaatan lahan. Dua
implikasi tersebut adalah adanya perubahan fungsi lahan dan pemanfaatan lahan
sekitar lokasi program dan peningkatan nilai lahan serta perubahan kepemilikan
lahan.
172
Sedangkan elemen bangunan yang terkait pada implikasi spasial pada realisasi
program Musrenbang di Kelurahan Kesiman menitikberatkan pada dominasi
bangunan pada ruang-ruang domestik masyarakat. Implikasi yang terjadi adalah
berupa perubahan ruang-ruang domestik dan kemunculan fungsi ruang baru pada
masing-masing rumah. Adanya perubahan dan kemunculan fungsi ruang baru
menunjukkan terjadinya pembangunan spasial pada suatu wilayah.
Elemen sirkulasi yang menjadi penekanan pada implikasi realisasi program
Musrenbang di Kelurahan Kesiman yakni pada infrastruktur jalan lingkungan desa
serta aktivitas sirkulasi masyarakat. Implikasi yang terkait elemen sirkulasi antara
lain adalah peningkatan kepadatan arus lalu lintas akibat aktivitas sekolah,
pemanfaatan ruang jalan lingkungan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, dan
pemanfaatan ruang jalan lingkungan untuk aktivitas sosial dan budaya masyarakat.
Ketiga implikasi tersebut merupakan ciri dari adanya fenomena pada elemen sirkulasi
akibat dari pembangunan spasial.
173
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Melihat data dan analisis yang telah dilakukan pada bagian hasil dan
pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai implikasi
Musrenbang desa terhadap pembangunan spasial di Kelurahan Kesiman, Denpasar,
antara lain:
5.1.1 Program Pembangunan dalam Musrenbang Kelurahan Kesiman
Berdasarkan data yang telah diperoleh terdapat berbagai macam program dan
kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan terebut diusulkan setiap
tahun dan diidentifikasikan per masing-masing jenis kegiatan dan lokasi kegiatan.
Dari keseluruhan program kegiatan pembangunan Musrenbang diambil periode
kegiatan selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2010 sampai tahun 2014.
Pada tahun 2010 terdapat delapan usulan program pembangunan, antara lain:
pembuatan kios Pasar Yadnya, pelebaran Jembatan Abiantubuh, pemasangan lampu
penerangan jalan, peninggian senderan sungai, penggelontoran got, pengaspalan jalan
lingkungan, pembuatan tapal batas lingkungan, dan sosialisasi Undang-Undang
(Perda) ke masyarakat. Dari keseluruhan usulan pembangunan tersebut diketahui
bahwa 98,2 persen anggaran untuk pembangunan fisik dan 1,8 persen untuk
pembangunan non fisik.
173
174
Selanjutnya pada tahun 2011 kembali diselenggarakan Musrenbang desa, yang
mana terdapat lima program pembangunan diantaranya adalah: program pemavingan
jalan lingkungan, pengaspalan gang, penggelontoran got dan sungai, pemasangan
lampu penerangan jalan, serta pekerjaan pembuatan senderan. Melihat usulan pada
tahun 2011 keseluruhan usulan program pembangunan merupakan pembangunan
fisik, sementara usulan program yang bersifat non fisik tidak ada. Dari keseluruhan
pembangunan fisik terdapat 49,7 persen pengadaan infrastruktur baru sedangkan
pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada sebesar 50,3 persen. Pada tahun ini total
anggaran mengalami kenaikan sebesar 33,6 persen dari anggaran tahun 2010.
Di tahun berikutnya 2012 terdapat enam usulan program pembangunan yang
dibagi menjadi tiga bidang pekerjaan yakni bidang pendidikan, pekerjaan umum dan
kearsipan. Program-program tersebut antara lain adalah: peninggian pagar SD No. 13
Kesiman, rehab gedung kantor Lurah Kesiman, pengaspalan jalan lingkungan,
penggelontoran got, pembangunan senderan SD 9 Kesiman dan pengadaan komputer
dengan basis kepustakaan. Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan sebesar
persentase 99 persen untuk pembangunan fisik dan 1 persen untuk pembangunan non
fisik. Jumlah total anggaran usulan program pembangunan di tahun 2012 mengalami
penurunan dari anggaran tahun sebelumnya.
Pada tahun 2013 dalam forum Musrenbang Kelurahan Kesiman terdapat tujuh
usulan program pembangunan diantaranya adalah: rehabilitasi gedung kantor lurah
Kesiman, penggelontoran got, perbaikan saluran irigasi/got, trotoarisasi, pemavingan
175
gang, peningkatan jalan lingkungan, pemasangan lampu penerangan jalan. Seluruh
usulan program pembangunan di tahun 2013 merupakan pembangunan fisik terlihat
bahwa sebesar 94,8 persen pemeliharaan infrastruktur dan 5,2 persen pengadaan
infrastruktur baru. Total anggaran dari usulan program pembangunan di tahun 2013
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 23,41 persen.
Terakhir pada tahun 2014 dalam forum Musrenbang Kelurahan Kesiman
terdapat tiga usulan program pembangunan yang mana keseluruhan usulan program
tersebut merupakan pembangunan fisik. Usulan program pembangunan tersebut
diantaranya adalah: pemavingan Jalan Sedap Malam, penggelontoran sungai dan
saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan jalan dan pembuatan got. Terjadi
kenaikan total nilai anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 14,6 persen.
Dalam lima tahun terakhir terjadi kenaikan nilai anggaran usulan program
pembangunan. Kecuali pada tahun 2012 terjadi penurunan total nilai anggaran usulan
dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya usulan yang memiliki nilai
usulan cukup besar pada tahun 2011. Terjadinya kenaikan jumlah anggaran usulan
program tiap tahunnya menunjukkan adanya optimisme masyarakat dalam forum
Musrenbang. Melihat pada usulan program dan sebarannya dapat dikatakan bahwa
partisipasi masyarakat digolongkan dalam tahapan akses. Yakni masyarakat memiliki
kapasitas untuk masuk dalam ranah pemerintahan dan berpartisipasi dalam
mempengaruhi dan menentukan kebijakan publik.
176
5.1.2 Faktor yang Berpengaruh pada Perumusan Program Pembangunan
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat
dalam kegiatan Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman. Terdapat delapan faktor
yang berpengaruh dalam perumusan program pembangunan dalam Musrenbang
Kelurahan Kesiman. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: faktor kebutuhan
pembangunan, faktor sumber daya masyarakat, faktor perangkat desa/sumber daya
organisasi, faktor dominasi, faktor sosial budaya, faktor anggaran, faktor kebijakan,
dan faktor ekonomis lahan.
Dalam perumusan arah kebijakan dalam Musrenbang terdapat peranan teori
ideologi dalam mengkonstruksi perumusan program. Ideologi merupakan landasan
dasar dari suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Faktor-faktor perumusan
program yang didasarkan pada teori ideologi adalah faktor perangkat desa/sumber
daya organisasi, faktor anggaran, faktor kebijakan, dan faktor dominasi.
Selain ideologi terdapat pula unsur partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan Musrenbang. Konsepsi partisipasi masyarakat merupakan jiwa
penyelenggaraan Musrenbang. Berangkat dari semangat untuk membangkitkan
peranan masyarakat, Musrenbang dipilih sebagai sistem perencanaan pembangunan
yang melibatkan masyarakat. Faktor perumusan program yang dipengaruhi oleh teori
partisipasi masyarakat adalah faktor kebutuhan pembangunan dan faktor sumber daya
masyarakat.
Dalam konteks spasial tentunya melihat keberadaan ruang-ruang pada wilayah
Kelurahan Kesiman, sehingga teori pembangunan spasial dipergunakan dalam
177
membedah faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan program. Keberadaan
ruang-ruang dalam wujud lahan yang memiliki nilai ekonomis serta ruang dalam
ranah sosial menjadi faktor perumusan program. Oleh karena itu faktor perumusan
program yang didasarkan pada teori pembangunan spasial adalah faktor sosial budaya
dan faktor ekonomis lahan.
Berikutnya jika dilihat dari arah datangnya perumusan program, dapat
dikategorikan menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal dalam perumusan program pembangunan adalah seluruh aspek yang berperan
dalam menentukan arah pembangunan desa yang berasal dari masyarakat desa sendiri
dan beserta peran perangkat desa. Faktor internal ini sangat berpengaruh pada
kualitas dan kuantitas program pembangunan yang diusulkan. Terdapat lima aspek
yang termasuk dalam faktor internal antara lain: (a) faktor kebutuhan pembangunan,
(b) faktor sumber daya masyarakat, (c) faktor perangkat desa/sumber daya organisasi,
(d) faktor dominasi, dan (e) faktor sosial budaya.
Selanjutnya yang berpengaruh dalam perumusan program adalah faktor eksternal.
Faktor eksternal merupakan aspek-aspek di luar ruang lingkup desa/Kelurahan, baik
secara administrasi, struktur dan kewilayahan yang berpengaruh dalam perumusan
usulan program pembangunan Musrenbang desa. Terdapat dua aspek yang dapat
digolongkan ke dalam faktor eksternal yakni: (a) faktor anggaran, (b) faktor
kebijakan dan (c) faktor ekonomis lahan.
178
5.1.3 Implikasi Pelaksanaan Program terhadap Pembangunan Spasial
Tidak semua program yang merupakan usulan masyarakat dalam Musrenbang
desa di Kelurahan Kesiman dapat terealisasi. Dari keseluruhan program yang telah
disebutkan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa program yang telah
terealisasi. Implikasi pelaksanaan program Musrenbang dilihat pada masing-masing
lingkungan pada sembilan wilayah lingkungan yang ada di Kelurahan Kesiman.
Program yang telah terealisasi tersebut antara lain pembangunan senderan SD 9
Kesiman, pembangunan senderan Tukad Bindu, pengaspalan Gang Sari dan Gang
Buaji, penggelontoran Tukad Bindu, pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Gunung
Sari, penataan taman telajakan sepanjang Jalan Turi, pembangunan Jembatan Banjar
Abiantubuh, pengaspalan Jalan Surabi Gang II, pengaspalan Jalan WR Supratman
Gang Zambex I dan Gang Zambex III, pemavingan gang menuju SD Negeri 13
Kesiman, pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Sandat, pengaspalan Jalan Sedap
Malam Gang Alamanda, pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Pakis, pemavingan
Jalan Sedap Malam Gang Ratna, pemavingan Gang Ratna X, perbaikan dan
penggelontoran saluran irigasi di Subak Buaji, dan pemavingan Jalan Akasia XVI.
Dari keseluruhan program pembangunan yang telah terealisasi yang disebutkan
di atas tidak semuanya berimplikasi pada pembangunan spasial. Ada pula yang tidak
berpengaruh pada pembangunan spasial. Untuk mengetahui realisasi program yang
berimplikasi pada aspek spasial dilakukan pembobotan yang didasarkan pada
implikasi realisasi pembangunan pada aspek spasial. Berdasarkan hasil temuan
pembobotan implikasi program pembangunan dapat disimpulkan terdapat delapan
179
realisasi program yang langsung berimplikasi pada aspek spasial. Program-program
tersebut antara lain adalah pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda,
pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex I, pemavingan Jalan Sedap Malam
Gang Ratna, pemavingan Gang Ratna X, pengaspalan Jalan Surabi Gang II,
pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III, pemavingan gang menuju SD
13 Kesiman dan pemavingan Jalan Akasia XVI.
Realisasi program pengaspalan Jalan Sedap Malam Gang Alamanda
berimplikasi pada perubahan pemanfaatan lahan yang sebelumnya didahului oleh
peningkatan kualitas jalan. Program berikutnya yakni pengaspalan Jalan WR
Supratman Gang Zambex I berimplikasi pada aspek spasial melalui adanya
perubahan ruang-ruang domestik pada masing-masing rumah akibat munculnya
fungsi baru yakni garasi mobil. Hal tersebut akibat dari kecenderungan untuk
memiliki mobil akibat dari pelebaran jalan tersebut. Selanjutnya program pemavingan
Jalan Sedap Malam Gang Ratna, implikasi pada aspek spasial tampak pada adanya
alih fungsi beberapa lahan pertanian di sepanjang gang menjadi lahan perumahan.
Selain itu terdapat fenomena kenaikan harga lahan akibat perbaikan kualitas
permukaan gang.
Program lainnya yang berimplikasi pada aspek spasial adalah pemavingan Gang
Ratna X, sama seperti program pemavingan Jalan Sedap Malam Gang Ratna terdapat
indikasi perubahan fungsi lahan di sebelah selatan gang akibat dari perbaikan kualitas
permukaan gang. Berikutnya adalah pengaspalan Jalan Surabi Gang II, dampak yang
180
terjadi pada aspek spasial dari program ini adalah dengan adanya perubahan dengan
peninggian tembok penyengker dan angkul-angkul di beberapa rumah yang termasuk
dalam proyek perbaikan jalan lingkungan akibat dari permukaan badan jalan yang
semakin tinggi. Program pengaspalan Jalan WR Supratman Gang Zambex III
berimplikasi secara spasial pada pemanfaatan badan jalan untuk digunakan sebagai
tempat diselenggarakannya upacara adat, terutama bagi masyarakat yang memiliki
natah yang tidak cukup luas.
Berikutnya realisasi program pemavingan gang menuju SD 13 Kesiman
berimplikasi dari aspek spasial yakni adanya penggunaan jalan di depan gang masuk
sekolah untuk penunggu orang tua siswa, sehingga seringkali memunculkan
kepadatan lalu lintas terutama di jam-jam pulang sekolah. Kemudian yang terakhir
realiasi program pemavingan Jalan Akasia XVI. Realisasi program tersebut
berimplikasi spasial pada pemanfaatan badan jalan untuk digunakan sebagai lahan
parkir kendaraan masyarakat. keondisi tersebut tidak jarang menimbulkan kepadatan
akibat pengendara kendaraan harus pelan-pelan saat berpapasan dengan kendaraan
yang parkir tersebut.
Dari berbagai macam implikasi Musrenbang di Kelurahan Kesiman didapatkan
jenis-jenis implikasi realisasi program. Perubahan fungsi lahan dan pemanfaatan
lahan sekitar lokasi program. Terjadi peningkatan nilai lahan dan perubahan
kepemilikan lahan. Berikutnya yang ditemukan adalah perubahan ruang-ruang
domestik dan kemunculan fungsi ruang baru pada masing-masing rumah. Selanjutnya
181
terjadi pemanfaatan ruang jalan lingkungan sebagai tempat parkir kendaraan
bermotor dan aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Implikasi lainnya adalah
ditemukan peningkatan kepadatan arus lalu lintas di depan sekolah tempat
dilaksanakannya program pembangunan.
5.2 Saran
Sejumlah hal yang terungkap dalam penelitian ini merupakan fenomena-
fenomena yang sesungguhnya adalah dampak dari dilaksanakannya pembangunan di
suatu daerah. Adanya program pembangunan yang masuk ke suatu daerah tentunya
akan memunculkan dinamika di dalam masyarakat. Dinamika tersebut dapat berupa
aspek dukungan masyarakat, baik yang mendukung maupun kontra dalam
pelaksanaan program. Namun terlepas dari hal itu semua, tentunya keberadaan
perencanaan dalam pembangunan merupakan aspek yang sangat penting dipahami
dan dilakukan sebelum digulirkannya program-pembangunan.
Melihat implikasi dari pembangunan yang perencanaannya dilakukan melalui
forum Musrenbang desa di Kelurahan Kesiman, tidak semua program-program
pembangunan tersebut berimplikasi positif pada perkembangan wilayah. Tidak jarang
terdapat program pembangunan yang justru berimplikasi pada peningkatan perubahan
kenampakan spasial pada wilayah. Keseluruhan fenomena yang telah diungkapkan
tersebut adalah media pembelajaran bagi masyarakat. Pembelajaran untuk
mewujudkan sistem perencanaan yang lebih baik dan lebih tepat dalam mengawal
pembangunan wilayah desanya.
182
Hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan bagi masyarakat Kelurahan
Kesiman sebagai dokumen mengenai perencanaan yang telah dilakukan masyarakat
selama lima tahun terakhir. Sekaligus sebagai sarana untuk dapat mengkaji dan
merefleksi berbagai kebijakan yang akan digulirkan dalam bentuk program
pembangunan maupun dalam bentuk lainnya. Hal tersebut berimplikasi pada
program-program yang nantinya akan dijalankan agar sesuai dengan karakteristik, ciri
khas wilayah, dan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat.
Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penelitian di wilayah studi
tentunya akan berbeda jika penelitian dilakukan pada wilayah lainnya baik di
Denpasar maupun di Indonesia. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut aspek
kewilayahan, tetapi juga karakteristik penduduk dalam hal ini masyarakat serta nilai-
nilai yang muncul di dalamnya. Penelitian sejenis yang dilakukan di wilayah lain
diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta wawasan mengenai perencanaan
pembangunan desa.
Tentunya ada banyak hal-hal dan permasalahan yang belum dapat disebutkan
dalam penelitian ini akibat keterbatasan waktu dan sumber daya penulis. Pada
akhirnya keseluruhan proses dalam penelitian ini tidak dapat dilaksanakan tanpa
adanya peranan dan bantuan dari masyarakat dan aparatur pemerintahan di
lingkungan Kelurahan Kesiman.
183
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Z. Kompasiana. Sesat Fikir Orang Indonesia Menjual Tanah [cited
2015 Oktober. 4], Available from: URL http://www.kompasiana.com/octenal/sesat-
fikir-orang-indonesia-menjual-tanah_552b84a86ea834777d8b458e.
Agustin, R. 2011. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Penerbit
Serba Jaya.
Anonim. 2011. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas
(PLPBK) Kelurahan Kesiman. Denpasar: Kelurahan Kesiman.
Anonim. 2013. Profil Kelurahan Kesiman. Denpasar: Kelurahan Kesiman.
Anonim. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
Anonim. 2007. Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.
Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
Anonim. 2010. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan
yang Berkeadilan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Anonim. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta:
Departemen Dalam Negeri.
Ansy'ari, S. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional.
Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Jakarta:
Penerbit Rineka Cipta.
Arnstein, S R. 1969. A Ladder of Citizen Participation dalam Inovasi,
Partisipasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Asshiddiqie, J. Serba Sejarah. Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi [cited 2015
Januari. 4], Available from: URL:http://serbasejarah.wordpress.com.
184
Budiman, A. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Bungin, H. B. 2011. Metodologi Peneltian Kuantitatif. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Dewi, U. 2012. Perencanaan Pembangunan Desa: Pendekatan Community
Learning and Participatory Process (CLAPP), Yogyakarta 19 Oktober.
Departemen Pekerjaan Umum. 2008. Modul Khusus Fasilitator Musrenbang.
Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
Diantha, P. 2015. “Kekeliruan Naskah Akademik UU Desa”. Bali Post, 10
Januari, hal 6.
Djohani, R. 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa. Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
Dwipayana, A.A Ari dkk. 2006. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gelebet, I N. 2002. Arsitektur Tradisional Daerah Bali. Denpasar: Badan
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
Hariyono, P. 2007. Sosiologi Kota Untuk Arsitek. Jakarta: Bumi Aksara.
Jaweng, R E. 2015. “Setahun UU Desa”. Kompas. 14 Februari, hal 6.
Koentjaraningrat. 1984. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta:
Penerbit Djambatan.
Kombaitan, S. 1998. Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota:Belajar
dari Den Haag, Belanda. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 60.
Latare, S. 2013. Dinamika Perubahan pembangunan Masyarakat Pedesaan.
[cited 2014 November. 19]. Available from: URL:
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/1112/898.
185
Ma'rif, S dkk. 2010. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. Jurnal Riptek , 53-62.
Moleong, L J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Motte, J. 2005. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang [cited 2015 Januari. 22]
Available from: URL: http://www.eprints.undip.ac.id/11763/
Muhi, A. H. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. Jatinangor: Institut
Pemerintahan Dalam Negeri, 1-20.
Nurmandi, A. 2006. Manajemen Perkotaan (Aktor, Organisasi, Pengelolaan
Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia). Yogyakarta: Sinergi Publishing.
Nurmandi, A. 2014. Manajemen Perkotaan (Teori Organisasi, Perencanaan,
Perumahan, Pelayanan dan Transportasi mewujudkan Kota Cerdas). Yogyakarta:
Jusuf Kalla School of Goverment Universitas Muhammadiyah.
Praboatmodjo, H. 2006. Wilayah Perdesaan Berkelanjutan: Suatu Eksplorasi
Teoritis. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota , 1-11.
Putra, I D G. 2013. “Pemanfaatan Hunian untuk Fungsi Komersial di
Lingkungan Padangtegal Tengah, Ubud”(tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
Rahayu, Evi A. 2013. “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Proses
Perencanaan Pembangunan Pasca Musrenbang di Kabupaten Hulu Sungai
Tengah”(tesis). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Rahman, G. A. 2013. Departemen Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya Universitas Indonesia from Teori Ideologi Karl Marx: False Consciusness
[cited 2015 Januari 2015]. Available from: URL: http://philosophy.ui.ac.id/?p=1181
Salain, Putu Rumawan. 2001. Konsep “Participatory Process” dalam Penataan
Ruang. Pelatihan Tata Ruang Bappeda Badung , Denpasar 1-5 Mei.
186
Soekanto, S. 1977. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Yayasan Penerbit
Universitas Indonesia.
Soepomo, R. 1977. Mengenal Desa dan Pengelolaannya. Jakarta: PT Itermasa.
Soetomo, S. 2009. Urbanisasi dan Morfologi, Proses Perkembangan
Peradaban dan Wadah Ruang Fisiknya. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Soetrisno, L. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit
Kanisius.
Suartika. GAM. 2010. Morphing Bali: The State, Planning and Culture.
Germany: Lambert Academy Publishing.
Sukarna. 1974. Ideologi, Suatu Studi Ilmu Politik. Bandung: Penerbit Alumni.
Sumpeno, W. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Penerbit Read.
Supadmi, U. S. 2013. Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Jurnal Tesis
PMIS UNTAN , 1-13.
Surya, B. 2010. Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal Kawasan Tanjung
Bunga Kota Makassar. Jurnal Tataloka , 212-223.
Sutoro, E. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat.
Yogyakarta: APMD Press.
Tjatera, I Wayan. 2010. Tolok Ukur Keseimbangan Pembangunan antara Desa
dan Kota yang Tercermin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Proceedings Seminar Nasional Perencanaan dan Manajemen Spasial:
Musyawarah Perencanaan pembangunan , Denpasar 19 Juni.
Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. 2004. Pembangunan Ekonomi di
Dunia Ketiga Edisi Kedelapan, Jakarta : Penerbit Erlangga
187
Turindra, A. 2011. Turindra Corporation Indonesia (TCI). from Dinamika
Pembangunan [cited 2014 November 19] Available from: URL:
http://turindraatp.blogspot.com/2010/01/dinamika-pembangunan.html
Usman, S. 2008. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Widja, I M. 2000. “Perubahan Nilai-Nilai Rumah Tradisional Bali pada
Perkembangan Rumah Bali, Studi Kasus Rumah Tradisional di Desa Adat
Mengwi”(tesis). Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
Wiryomartono, B P. 2002. Urbanitas dan Seni Bina Perkotaan. Jakarta: Balai
Pustaka.
Worosuprojo, S. 2009. Mengelola Potensi Geografis Indonesia Untuk
Pembangunan Wilayah Berkelanjutan. Medan: USU Press.
Yunus, H S. 2008. Dinamika Wilayah Peri Urban. Yogyakarta: Penerbit
Pustaka Pelajar.
Yunus, H S. 2006. Metropolitan (Konsep, Problematika dan Prospek).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yunus, H S. 2004. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Penerbit Pustaka
Pelajar.
188
DAFTAR INFORMAN
1. Nama : I Nyoman India Sudiantara, SH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 51
Pekerjaan : Kabid PM Kelurahan Kesiman
Alamat : Jl Singosari
2. Nama : I Gusti Rai Ary Temaja, SE
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 42
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Ujung
Alamat : Jl Turi No. 37, Kesiman
3. Nama : I Nyoman Mandra, SH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 51
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Cerancam
Alamat : Jl Turi Gang Sari No. 1
4. Nama : I Dewa Putu Gede
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Pekandelan Kauh
Alamat : Jl Turi No. 4
5. Nama : I Gede Arya Adiputra
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 46
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Pekandelan
Alamat : Jl Sedap Malam No. 4 Denpasar
189
6. Nama : I Wayan Sudanta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 52
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Dangin Tangluk
Alamat : Jl Kembang Matahari I Gang Tlugtug 1
7. Nama : I Gede Putra Suryaningrat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 44
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Kebonkuri Kaja
Alamat : Jl Sedap Malam no. 54 Kesiman
8. Nama : I Ketut Sutapa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Kebonkuri
Alamat : Jl Sedap Malam III no. 4
9. Nama : I Made Budi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 53
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Kebonkuri Kawan
Alamat : Jl Sedap Malam III
10. Nama : I Ketut Parthaka
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 55
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Buaji Anyar
Alamat : Jl Akasia XVI/ gg Meskipun No. 7
190
No. Program Pembangunan Lokasi Tahun
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
Pembuatan kios Pasar Yadnya (9) unit: 3 x 3.5 m.
Pelebaran jembatan di Jl Sedap Malam Br. Abiantubuh.
Pemasangan lampu penerangan jalan (Jl Anyelir Gg Rama).
Peninggian senderan sungai/got (Jl Sedap Malam gg Cempaka dan gg
Seruni).
Penggelontoran got (Jl Turi II, Br Cerancam).
Pembuatan jembatan Gg Titi Batu (Jl Sedap Malam Gg Titi Batu).
Pembuatan Tapal Batas Lingkungan (Lingkungan Kebonkuri)
Sosialisasi undang-undang (perda) ke masyarakat
Lingk. Pekandelan
Lingk. Pekandelan
Lingk. Pekandelan
Lingk. Kebonkuri
Kaja
Lingk. Cerancam
Lingk. Kebonkuri
Kelod
Lingk. Kebonkuri
Kelod
Kelurahan Kesiman
2010
1
2
3
4
5
Pemavingan (Jl. Turi, Gg. Batur, Gg. Buntu, Gg. Taman; Jl. Sedap
Malam No. 24 dan 19A, Gg. Sandat, Gg. Sandat I, Gg. Mawar, Gg.
Seruni, Gg. Seruni IV, Gg. Cempaka, Gg. Cempaka I; Jl. WR
Supratman Gg. Gunung Kawi)
Pengaspalan (Jl. Turi Gg. Sari, Gg. Buaji,; Jl. WR Supratman Gg.
Zambex I, Gg. Zambex II; Jl. Surabi Gg. Surabi I; Jl. Ratna Selatan)
Penggelontoran Got dan Sungai (Sepanjang Jl. Turi, Jl. Sedap Malam
utara, Jl. Randu, Jl. Sokasati, Jl. Akasia XVI, Jl. Kroya, Br. Dauh
Tangluk dan Lingkungan Kebonkuri Tengah)
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (Sebelah timur Pasar Yadnya,
Jl. Sedap Malam Gg. Cempaka I, Jl. Ratna Selatan)
Senderan (SD N 9 Kesiman)
Lingk. Pekandelan
kauh dan Kebonkuri
kaja dan Kebonkuri
kawan.
Lingk. Cerancam,
Kebonkuri kawan dan
Dangin Tangluk
Lingk. Ujung,
Cerancam,
Pekandelan Kauh dan
Buaji Anyar
Lingk. Pekandelan
dan Kebonkuri kaja
Lingk. Ujung
2011
1
2
Peninggian Pagar SD No. 13 Kesiman
Rehab gedung Kantor Lurah Kesiman
Lk. Kebonkuri kaja
Lingk. Pekandelan
2012
LAMPIRAN
Tabel Usulan Program Pembangunan Musrenbang 2010-2014
191
3
4
5
6
Pelebaran Jembatan (kiri dan kanan) Jl. Sedap Malam, Br. Abiantubuh
Penggelontoran got Jl. Turi, Jl. Kroya, Jl. Kembang Matahari (timur
jalan), Jl. WR Supratman sampai batas timur Kel. Kesiman
Pembangunan senderan SD 9 Kesiman Jl. Turi Gg. Girisa,
Lingkungan Br. Ujung
Komputer dengan basis kepustakaan
Lingk. Pekandelan
Lingk. Cerancam dan
Pekandelan
Lingk. Ujung
Kelurahan Kesiman
1
2
3
4
5
6
7
Rehabilitasi gedung Kantor Lurah Kesiman
Penggelontoran got Jl. Turi, Jl. Kroya, Jl. Kembang Matahari (timur
jalan), Jl. WR Supratman sampai batas timur Kel. Kesiman, Jl Akasia
XVI
Perbaikan saluran irigasi/got (Jl. Pralina-Turi timur, Br. Ujung)
Trotoarisasi (Jl. Kroya dan Jl. Sedap Malam)
Pemavingan Gang (Jl. Kroya, Jl WR Supratman Gg Gunung Kawi, Jl.
Akasia Gg. Ratna IX, Gg Ratna XXII, Gg Buaji Agung, I, II, III, Jl.
Sedap Malam Gg V, Gg Genjinga, Gg Cempaka, Gg Mawar, Gg
Sandat I, Gg Seruni I, Gg Margot I, Gg Teratai, Gg Kamboja, Gg
Teratai I, Gg Margot III, Gg Mekarsari, Gg Menuh).
Peningkatan jalan lingkungan (Jl. Surabi Gg IV, Jl. Turi II Gg Batur,
Gg Buaji, Jl. WR Supratman Gg Zambek III, Jl Akasia XVI A Jl.
Sedap Malam III Gg. Ratna Selatan Ujung, Jl. Sedap Malam Gg
Lavender, Gg. Sekar, Gg. Kembangsari, Gg. Dahlia, Gg. Melati, Gg.
Gardenia, Gg. Gardenia I II III, Gg. Alamanda, Gg. Pucuk, Gg.
Anggrek, Gg. Liva Diva
Lampu Penerangan Jalan (Jl. Sedap Malam)
Lingk. Pekandelan
Lingk. Cerancam,
Pekandelan dan
Dangin Tangluk
Lingk. Ujung
Lingk. Pekandelan
Lingk. Pekandelan
kauh, Buaji anyar,
Kebonkuri kaja,
Kebonkuri kelod
Lingk. Pekandelan,
Dangin tangluk,
Kebonkuri kaja dan
Kebonkuri kelod.
Lingk. Kebonkuri
kelod
2013
1
2
Pemavingan Jl. Sedap Malam (Gg. Sandat I, Gg. Sandat, Gg.
Cempaka I, Gg. Cempaka, Gg. Simantri)
Penggelontoran sungai, saluran drainase/gorong-gorong (Br.
Abiantubuh, Jl. Sedap Malam Br. Abiantubuh, Jl. WR Supratman
Lingk. Kebonkuri
kaja dan Kebonkuri
kelod
Lingk. Pekandelan
2014
192
Sumber: Musrenbang Kelurahan Kesiman
3
perempatan Jl. Kroya, Jl. Randu Br. Abiantubuh)
Pemeliharaan jalan dan pembuatan got (pengaspalan Jl. Surabi,
pengaspalan, Jl. WR Supratman Gg. Gunung Kawi)
Lingk. Pekandelan
dan Pekandelan kauh
193
No. Narasumber Faktor yang Berpengaruh dalam Perumusan Program
1 Narasumber 1 o Faktor anggaran
o Faktor kebutuhan pembangunan
o Faktor sumber daya masyarakat
o Faktor sosial budaya
o Faktor dominasi
2 Narasumber 2 o Faktor anggaran
o Faktor perangkat desa/sumber daya perangkat desa
o Faktor kebutuhan pembangunan
o Faktor kebijakan pemerintah
3 Narasumber 3 o Faktor kebutuhan pembangunan
o Faktor dominasi tokoh berpengaruh
o Faktor kebijakan pemerintah
4 Narasumber 4 o Faktor kebutuhan pembangunan
o Faktor sosial budaya masyarakat
o Faktor anggaran
o Faktor dominasi tokoh berpengaruh
5 Narasumber 5 o Faktor dominasi tokoh masyarakat
o Faktor sosial budaya masyarakat
o Faktor anggaran
o Faktor kebijakan pemerintah
6 Narasumber 6 o Faktor anggaran
o Faktor kebutuhan pembangunan
o Faktor dominasi usulan tokoh berpengaruh
o Faktor nilai ekonomis lahan
7 Narasumber 7 o Faktor kebutuhan pembangunan
o Faktor anggaran
Tabel Faktor yang Berpengaruh pada Usulan Program Musrenbang
194
o Faktor sumber daya masyarakat/usulan masyarakat
8 Narasumber 8 o Faktor kebutuhan pembangunan
o Faktor sumber daya masyarakat/usulan masyarakat
o Faktor sumber daya aparatur/perangkat desa
o Faktor anggaran
9 Narasumber 9 o Faktor kebutuhan pembangunan
o Faktor sumber daya masyarakat/usulan masyarakat
o Faktor dominasi tokoh masyarakat
o Faktor anggaran
10 Narasumber 10 o Faktor sumber daya masyarakat/usulan masyarakat
o Faktor perangkat aparatur desa/sumber daya aparatur
o Faktor nilai ekonomis lahan