musrenbang kelurahan & kecamatan
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Buku panduan ini disusun untuk memberikan pedoman dan arahan bagi para pemangku kepentingan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka menindaklanjuti usulan hasil Rembuk RW. Proses perencanaan pembangunan partisipatif dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional.
Aspek-aspek pokok dalam panduan ini terdiri atas mekanis memproses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, Pedoman Pelaksanaan Sebagian Tugas & Fungsi Kelurahan dan Kecamatan Dalam Pengelolaan Kawasan Sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Kelurahan dan Kecamatan, peran para pemangku kepentingan, serta dokumen masukan dan keluaran pelaksanaan Musrebang Kelurahan dan Kecamatan.
Para pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan hendaknya menjadikan buku ini sebagai pedoman, sehingga seluruh rangkaian proses musyawarah berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan dan target yang diharapkan.
Jakarta, November 2013 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta,
SARWO HANDHAYANI
DAFTAR ISI
Halaman
Mekanisme Perencanaan Partisipatif Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 ...... 1 Panduan Musrenbang Kelurahan A. Pengertian ................................................................................................. 2 B. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 3 C. Masukan (Bahan Musrenbang Kelurahan) ................................................. 3 D. Jadwal Pelaksanaan .................................................................................. 4 E. Mekanisme ................................................................................................. 4 F. Peserta ....................................................................................................... 7 G. Narasumber ................................................................................................ 8 Lampiran I Musrenbang Kelurahan A. Form 1 (Daftar Hadir Musrenbang Kelurahan) ........................................... 9 B. Form 2 (Berita Acara Rapat Verifikasi Hasil Rembuk RW) ........................ 10 C. Form 3 (Berita Acara Musrenbang Kelurahan) .......................................... 11 D. Susunan Acara Musrenbang Kelurahan ..................................................... 12 Lampiran II Rembuk RW Pedoman Pelaksanaan Sebagian Tugas Dan Fungsi Kelurahan Dalam Pengelolaan Kawasan Kelurahan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2009 ..................................................................................... 13Lampiran III Rembuk RW Lembar Kontrol Verifikasi Kegiatan Untuk Penguatan Kelurahan dan Kecamatan ......................................................................................................... 19 Panduan Musrenbang Kecamatan A. Pengertian ................................................................................................... 28 B. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 28 C. Masukan (Bahan Musrenbang Kecamatan) ............................................... 29 D. Jadwal Pelaksanaan ................................................................................... 29 E. Mekanisme ................................................................................................. 29 F. Peserta ...................................................................................................... 31 G. Narasumber ................................................................................................. 32 Lampiran I MusrenbangKecamatan A. Form 1 (Daftar Hadir MusrenbangKecamatan) ........................................... 33 B. Form 2 (Berita Acara MusrenbangKecamatan) .......................................... 34 C. SusunanAcaraMusrenbangKecamatan ...................................................... 35 Lampiran I MusrenbangKelurahan Pedoman Pelaksanaan Sebagian Tugas Dan Fungsi Kecamatan Dalam Pengelolaan Kawasan Kecamatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2009 ..................................................................................... 36
1
REMBUK
RW
10 USULAN
KELURAHAN
5 USULAN
KECAMATAN
3 USULAN
SKPD/UKPD
V
E
R
I
F
I
K
A
S
I
V
E
R
I
F
I
K
A
S
I
PAGU
MUSRENBANGKELURAHAN
PAGU
MUSRENBANGKECAMATAN
PAGU
MUSRENBANGKOTA/KAB
MUSRENBANGPROVINSI
KEGIATANASMAS
KELURAHANOK
OK
OK
KEGIATANASMAS
KELURAHAN
KEGIATAN
BANKDATA
MASUKANUNTUK
DIUSULKANTAHUN
BERIKUTNYA
YA
TIDAK
TIDAK
YA
TIDAK
YA
PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT
MEKANISME PERENCANAAN PARTISIPATIFDI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2014
Lampiran II Surat Edaran Gubernur
Provinsi DKI Jakarta
N omor
T anggal
:
:
:
57/SE/201322 November 2013
2
PANDUAN MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2014
PENDAHULUAN
Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada tahun yang akan datang.
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mengakomodir usulan hasil Rembuk RW semaksimal mungkin, dilakukan verifikasi oleh Kanppeko/Kab, SKPD/UKPD, seksi teknis kecamatan, dan Lurah agar usulan yang diajukan sesuai dengan aturan dalam penyusunan kegiatan.
Musrenbang Kelurahan
A. Pengertian 1. Musrenbang Kelurahan adalah forum antar pemangku
kepentingan (stakeholder) dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah tingkat kelurahan untuk jangka waktu satu tahun.
2. Penyelenggara adalah tim yang dibentuk oleh Lurah yang bertanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Musrenbang Kelurahan.
3. Pendamping Rembuk RW adalah tim aparatur kelurahan sebanyak maksimal 7 (tujuh) orang yang diberi tugas oleh Lurah.
4. Verifikasi adalah proses pengujian ketepatan usulan hasil Rembuk RW berkenaan dengan nomenklatur, dimensi, dan SKPD/UKPD sasaran.
Verifikasi dilaksanakan secara bertahap, yaitu : a. Verifikasi tahap I membahas usulan hasil Rembuk RW
3
yang ditujukan ke kelurahan (10 usulan) dan kecamatan (5 usulan)
b. Verifikasi tahap II membahas usulan hasil Rembuk RW yang ditujukan ke tingkat kota/kabupaten dan provinsi (3 usulan)
5. Pagu Musrenbang Kelurahan adalah pagu yang dialokasikan untuk menampung usulan masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan kelurahan.
6. SIP adalah Sistem Informasi Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.
B. Maksud dan Tujuan Maksud : Membahas usulan hasil Rembuk RW yang diusulkan
dalam anggaran penguatan kelurahan. Tujuan:1. Menetapkan kegiatan prioritas hasil Rembuk RW yang
menjadi kewenangan kelurahan sesuai dengan pagu Musrenbang Kelurahan;
2. Melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan; dan
3. Menetapkan perwakilan (unsur masyarakat) untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
C. Masukan (Bahan Musrenbang Kelurahan) Dokumen yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan adalah : 1. Pra Rancangan Awal RKPD Tingkat Kelurahan memuat :
a. Hasil Rembuk RW, yaitu 10 (sepuluh) usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang menjadi kewenangan kelurahan;
b. Arah kebijakan pembangunan kelurahan; c. Program dan kegiatan prioritas kelurahan sesuai dengan
kewenangan yang diberikan. 2. Panduan Musrenbang Kelurahan;
4
3. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2009 tentang SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Kelurahan; dan
4. Pagu Musrenbang Kelurahan.
D. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan:
a. Survey lokasi usulan : 16 s.d 26 Januari 2014 b. Verifikasi usulan hasil : 16 Januari s.d 2 Februari 2014 Rembuk RW ke Kelurahan & kecamatan + input
2. Musrenbang Kelurahan : 3 s.d 16 Februari 2014
Catatan : Verifikasi yang dimaksud pada angka 1 (b) adalah terhadap usulan hasil Rembuk RW yang ditujukan ke kelurahan (10 usulan) dan kecamatan (5 usulan)
E. Mekanisme Tahapan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan terdiri dari: 1. Tahap Persiapan:
a. Kanppeko/Kanppekab 1) Melaksanakan rapat verifikasi yang bertempat di
kecamatan bersama seksi teknis kecamatan dan tim pendamping Rembuk RW dari masing-masing kelurahan;
2) Menandatangani berita acara verifikasi hasil Rembuk RW;
3) Menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
4) Memantau pelaksanaan survey usulan hasil Rembuk RW; dan
5) Mengumpulkan salinan/fotocopy berita acara Rembuk RW beserta lampirannya.
5
b. Camat 1) Seksi Teknis Kecamatan
Mengikuti pelaksanaan verifikasi hasil Rembuk RW yang dilaksanakan oleh Kanppeko/ Kanppekab.
2) Sub Bagian Program dan Anggaran Mengendalikan pelaksanaan survey usulan hasil
Rembuk RW oleh tim pendamping.
c. Lurah 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survey
hasil Rembuk RW yang dilakukan oleh tim pendamping Rembuk RW;
2) Menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan dengan tugas-tugas sebagai berikut: a) Mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat
Musrenbang Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
b) Menyiapkan kesiapan jaringan internet, proyektor, layar, tempat, peralatan dan bahan/materi serta kelengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan; dan
c) Mengundang peserta. 3) Memastikan usulan hasil Rembuk RW yang akan
dibahas pada Musrenbang Kelurahan telah diinput kedalam SIP.
d. Tim Pendamping Rembuk RW 1) Melakukan survey terhadap usulan hasil Rembuk
RW;2) Mengumpulkan berita acara Rembuk RW beserta
lampirannya; dan 3) Mengikuti pelaksanaan verifikasi hasil Rembuk RW.
6
2. Tahap Pelaksanaan: a. Lurah
1) Membuka acara Musrenbang; 2) Membahas hasil Rembuk RW secara online dengan
metode sebagai berikut : a) Pada sesi pertama membahas usulan hasil
Rembuk RW dari masing-masing RW yang diusulkan ke kelurahan; dan
b) Dalam pembahasan, tidak diperkenankan untuk merubah usulan hasil Rembuk RW(menambah kegiatan baru, merubah nomenklatur, lokasi, volume, anggaran).
3) Menyepakati hasil pembahasan sebagaimana angka (2) dengan para peserta;
4) Mencetak dokumen hasil pembahasan Musrenbang Kelurahan secara langsung dari SIP;
5) Menandatangani Berita Acara pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
6) Menutup pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;7) Menyampaikan hasil Musrenbang Kelurahan kepada
RW; dan 8) Menetapkan delegasi (unsur masyarakat) untuk
mengikuti Musrenbang Kecamatan. b. Camat Bertindak sebagai narasumber (jika forum memerlukan
masukan) dalam Musrenbang Kelurahan yang bersifat konsultatif
c. Kanppeko/Kanppekab Bertindak sebagai narasumber (jika forum memerlukan
masukan) dalam Musrenbang Kelurahan yang bersifat konsultatif
d. Perwakilan RW Memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan
yang diajukan.
7
3. Tahap Pelaporan Hasil dari Musrenbang Kelurahan adalah: a. Daftar Hadir (Form 1); b. Berita Acara Verifikasi Hasil Rembuk RW (Form 2); c. Berita Acara Musrenbang Kelurahan (Form 3); d. Hasil Musrenbang Kelurahan yang dicetak dari SIP; dan e. Tabel Hasil Verifikasi (Form 4).
F. Peserta Peserta Musrenbang Kelurahan adalah : 1. Anggota DPRD yang berdomisili di kelurahan setempat; 2. Perwakilan SKPD/UKPD teknis; 3. Seksi Teknis Kecamatan; 4. Puskesmas Kelurahan; 5. Unsur masyarakat Kelurahan lainnya, terdiri dari :
a. Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK); b. Pengelola PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan);c. Pengelola KJK PEMK (Koperasi Jasa Keuangan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan); d. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat); e. LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) ; f. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga); g. Keterwakilan Perempuan dari yang diundang; h. Majelis taklim; i. Karang Taruna; j. Remaja Masjid; k. Kepala Sekolah atau Unsur Pendidikan (Direktur
Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan); l. Petugas Puskesmas; m. Tokoh Masyarakat; n. Tokoh Agama; o. Usahawan;
8
p. Pelaksana Kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat);
q. Pelaksana Kegiatan PKH (Program Keluarga Harapan); r. Ormas dan Orsospol; s. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat); dan t. Delegasi/Perwakilan RW.
G. Narasumber 1. Kanppeko/Kanppekab; dan 2. Camat.
9
Lampiran I Musrenbang Kelurahan
Form 1
DAFTAR HADIR MUSRENBANG KELURAHAN PROVINSI DKI JAKARTA
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten : Hari/Tanggal : Tempat :Waktu :
Agenda1. Menetapkan kegiatan prioritas hasil Rembuk RW yang
menjadi kewenangan kelurahan sesuai dengan pagu Musrenbang Kelurahan;
2. Untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan; dan
3. Menetapkan perwakilan (unsur masyarakat) untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
No. Nama/UsiaPerwakilan Lembaga
Kemasyarakatan/Instansi & No. Telp/HP
TandaTangan
10
Form 2
Berita Acara Rapat Verifikasi Hasil Rembuk RW
Kelurahan............................, Kecamatan...................... Tahun 2014
Rapat verifikasi hasil Rembuk RW telah dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : ............................................................
Tempat : ............................................................
Peserta : 1. Kanppeko/Kanppekab; 2. Seksi Teknis Kecamatan; 3. Tim Pendamping Rembuk RW.
Materi yang dibahas dalam rapat teknis verifikasi adalah : 1. Melakukan pemilahan terhadap usulan hasil Rembuk RW sesuai dengan
kewenangan kelurahan dan kecamatan; 2. Melakukan verifikasi terhadap usulan hasil Rembuk RW (nomenklatur,
volume, satuan, anggaran dan UKPD/SKPD sasaran) sesuai hasil survey; 3. Menyepakati hasil rapat bersama peserta; dan 4. Melakukan input usulan hasil Rembuk RW (Form 4, 5, dan 6) sesuai hasil
rapat teknis verifikasi.
Serta bertindak selaku pimpinan rapat adalah :
Pimpinan Rapat : ..................... Jabatan Kepala Kanppeko/Kab
Notulis : ...............................
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta, ...............................2014 Kepala Kanppeko/Kanppekab)*........................,
(...............................................) NIP
Catatan : 1. Bagi anggota tim verifikasi yang tidak hadir, diangggap menyetujui Berita Acara ini; 2. Berita Acara beserta lampirannya dibawa pada saat pembahasan Musrenbang
Kelurahan dan Kecamatan.
*)coret yang tidak perlu
11
Form 3
Berita Acara Musrenbang
Kelurahan ......................., Kecamatan ......................... Tahun 2014
Musrenbang Kelurahan telah dilaksanakan pada :
Hari dan tanggal : ............................................................
Jam : ............................................................
Bertempat di : ............................................................
Peserta : Daftar Hadir terlampir
Materi yang dibahas dalam Musrenbang Kelurahan ini adalah : 1. Membahas usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang ditujukan ke kelurahan
berdasarkan urutan prioritas masing-masing RW; 2. Menetapkan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada angka (1),
sebagai Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Tahun 2014 berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
3. Menetapkan perwakilan untuk mewakili para pemangku kepentingan tingkat kelurahan pada Musrenbang Kecamatan (Unsur Masyarakat).
Serta bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :
Pimpinan Musyawarah : ............................... Jabatan Lurah
Notulis : ............................... Jabatan Sekretaris Lurah
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta, ............................ 2014 Lurah .............................,
(.....................................) NIP
Tembusan : • Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi.
12
Susunan Acara Musrenbang Kelurahan
Waktu Acara PenanggungJawab
± 15 Menit Pendaftaran Peserta TimPenyelenggara
± 10 Menit Penjelasan mekanisme Musrenbang sekaligus membuka acara Lurah
Disesuaikan
Membahas hasil Rembuk RW secara online dengan metode sebagai berikut : 1. Pada sesi pertama membahas
usulan hasil Rembuk RW dari masing-masing RW yang diusulkan ke kelurahan;
2. Pada sesi kedua lurah menyampaikan kegiatan usulan masyarakat untuk menjadi prioritas lurah; dan
3. Dalam pembahasan, tidak diperkenankan untuk merubah usulan hasil Rembuk RW (menambah kegiatan baru, merubah nomenklatur, lokasi, volume, anggaran).
Lurah
± 15 Menit Kesepakatan hasil pembahasan Lurah
Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kelurahan Lurah
Penutup Lurah
13
Lampiran II Musrenbang Kelurahan
PEDOMAN PELAKSANAAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KELURAHAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 147 TAHUN 2009
A. SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN1. Ikut aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana;
a. Penyediaan peralatan penanganan tanggap darurat bencana di tingkat Kelurahan yaitu sepatu boot, senter, lampu emergency, terpal, tambang/tali, genset portable (mesin dan BBM), emergency tools, masker dan karung pasir (jika terjadi rob);
b. Pengadaan prasarana dan sarana logistik tanggap darurat bencana di tingkat Kelurahan yaitu kompor, tabung gas, panci dan wajan; dan
c. Penyediaan bahan makanan pokok untuk penanganan awal tanggap darurat bencana yang mempunyai dampak maksimal 40 Kepala Keluarga selama masa 1 X 24 jam, (dapat berupa beras, mie instan, air minum, telor, ikan asin, tahu, tempe, susu dan makanan bayi).
2. Melaksanakan deteksi dini terhadap potensi dan penyelesaian gangguan sosial;
Penyediaan operasional FKDM Kelurahan.
3. Bersama dengan Satgas Satpol PP Kelurahan melaksanakan penertiban terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Gubernur;
14
Pelaksanaan penertiban gubuk liar (jumlah 10), penjual miras, pengatur lalu lintas liar, trek-trekan, becak, gelandangan, pengemis, pedagang asongan, pedagang kaki lima.
B. SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP1. Memelihara, memonitor, mengawasi dan mengendalikan
kebersihan lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
Pelaksanaan koordinasi penanganan kebersihan lingkungan dengan pemerintah kecamatan, serta unsur pelaksana urusan kebersihan.
2. Melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kebersihan lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
a. sosialisasi kebersihan rumah tangga dan lingkungan pemukiman : komposting, pemilahan sampah; dan
b. mendorong kelompok masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga pada lingkungan masing-masing.
3. Melakukan penanganan pengangkutan sampah dari lingkungan permukiman masyarakat ke tempat penampungan sementara;
Pelaksanaan pemantauan dan koordinasi pengangkutan sampah dengan masyarakat/lembaga kemasyarakatan.
4. Memfasilitasi kegiatan kebersihan lingkungan permukiman masyarakat secara swadaya oleh masyarakat;
a. Koordinasi penyediaan kendaraan pengangkut sampah dengan Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan kerja bakti lingkungan serta kegiatan pemeliharaan kebersihan di wilayah kelurahan; dan
b. Sewa kendaraan pengangkutan sampah hasil kerja bakti.
15
5. Menyediakan prasarana dan sarana kebersihan lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
a. Pengadaan alat/penunjang kebersihan : gerobak sampah (ukuran 1 x 2 meter persegi), sapu lidi, sekop, cangkrang, cangkul, pengki, kantong sampah;
b. Pengadaan alat kebersihan : tong sampah, tong sampah pilah (pada lingkungan pemukiman masyarakat); dan
c. Pengadaan sarana komposting melalui belanja hibah barang.
6. Memelihara dan merawat prasarana dan sarana kebersihan lingkungan Kelurahan.
a. Pemeliharaan sarana kebersihan : TPS sampah, transito/pul gerobak, gerobak, tong sampah, tong sampah pilah pada lokasi publik (taman, halte, halaman kantor Kel.) yang diserahkan oleh Sudin kepada Kelurahan; dan
b. Pembersihan TPS di lingkungan pemukiman, penyediaan bahan penghilang bau.
C. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT1. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi serta
koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kesehatan masyarakat dan lingkungan Kelurahan, seperti pos pelayanan terpadu, Rukun Warga siaga, pos kesehatan warga, gerakan kesehatan warga, gerakan peduli lingkungan, gerakan sayang ibu dan balita, gerakan anti narkoba dan pengembangan tanaman obat:a. Pelaksanaan Sosialisasi Posyandu, Gerakan Sayang Ibu
(GSI), Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), RW Siaga, Kelompok Pendukung Ibu dan Pos Gizi;
b. Pelaksanaan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba; c. Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu balita dan
lansia (Timbangan/dacin, meja, kursi, alat makan, ATK,
16
pengeras suara/wireless, atribute kader posyandu, dan blangko pelaporan);
d. Penyediaan sarana dan prasarana Gerakan Sayang Ibu yaitu ATK, tempat tidur periksa, meubelair (meja dan kursi);
e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yaitu ATK, tempat tidur periksa, meubelair (meja dan kursi);
f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Gizi yaitu ATK, tempat tidur periksa, meubelair (meja dan kursi) dan alat peraga;
g. Penyediaan operasional posyandu balita dan lansia; h. Penyegaran kader jumantik; i. Monitoring Kelompok Pendukung Ibu; dan j. Pendataan dan analisa hasil pendataan Pola Hidup Bersih
Sehat (PHBS).
2. Melaksanakan pemberantasan sarang dan jentik nyamuk, antara lain melalui kegiatan pengasapan, pemberantasan sarang nyamuk dan pembasmian jentik nyamuk;a. Penyediaan SDM, pemeliharaan alat dan penyediaan BBM
dalam kegiatan pengasapan pada Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah;
b. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan penyakit menular seperti DBD (senter, atribute petugas jumantik (name tag/topi/ rompi/kaos), larvasida, alat fogging, kartu rumah, papan jalan, kentongan, megaphone, spanduk, brosur);
c. Pelaksanaan pemantauan dan penemuan vektor resiko penyakit menular secara rutin di lingkungan perumahan; dan
d. Penyediaan operasional jumantik.
17
D. SEKSI PRASARANA DAN SARANA1. Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum,
seperti jalan lingkungan, saluran air lingkungan, saluran tersier dan prasarana mandi cuci kakus
a. Melaksanakan pembersihan jalan lingkungan pemukiman; b. Melaksanakan pembersihan/pengurasan got/saluran air
lingkungan (lebar < 50 cm); dan c. Pemeliharaan MCK/kakus yang menjadi aset Pemerintah
Daerah.
2. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan taman interaktif;
Pengetrikan, penyiraman, penyiangan, pengecatan, pemupukan pada taman interaktif (luas < 100 meter persegi).
3. Melaksanakan penebangan pohon mati, pohon yang mengganggu jaringan listrik dan jaringan telepon dan pohon tumbang;
a. Koordinasi penanganan pohon mati, pohon yang mengganggu jaringan listrik dan jaringan telepon dengan pemerintah kecamatan atau pelaksana urusan pertamanan;
b. Penanganan pohon tumbang yang mengganggu transportasi; dan
c. Pengadaan sarana penanganan pohon tumbang (chainsaw dan BBM-nya, tambang, kapak dan golok).
E. SEKSI PEREKONOMIAN
1. Melaksanakan monitoring, fasilitasi, serta pemberian bimbingan dan konsultasi terhadap usaha mikro dan kecil serta kegiatan ekonomi masyarakat lainnya;
a. Konsultasi pengembangan usaha mikro dan kecil; b. Fasilitasi pengembangan produk usaha mikro, kecil dan
18
menengah dengan melibatkan perusahaan lokal; dan c. Fasilitasi promosi produk usaha mikro dan kecil.
2. Melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian, pengembangan serta pemberian bimbingan dan konsultasi terhadap industri rumah tangga.
a. Konsultasi pengembangan industri rumah tangga; b. Fasilitasi pengembangan produk industri rumah tangga
dengan melibatkan perusahaan lokal; dan c. Fasilitasi promosi produk usaha industri rumah tangga.
19
Lampiran III Musrenbang Kelurahan
LEMBAR KONTROL/VERIFIKASI KEGIATAN UNTUK PENGUATAN KELURAHAN DAN PENGUATAN KECAMATAN
Setelah pelaksanaan Rembuk RW maka tim verifikasi akan
melakukan verifikasi kegiatan yang telah diusulkan dari Rembuk RW.
Agar antara peserta Rembuk RW dan tim verifikasi memiliki
kesamaan identifikasi kegiatan yang boleh dan tidak boleh diusulkan,
maka berikut adalah mekanisme dan langkah verifikasi yang akan
dilakukan tim verifikasi:
A. Mekanisme Pelaksanaan 1. Verifikasi dilaksanakan di Kanppeko/Kab
2. Tim verifikasi terdiri dari Kanppeko/Kab, Seksi Teknis
Kecamatan dan tim pendamping Rembuk RW masing-masing
kelurahan.
B. Tahapan Verifikasi 1. Menyiapkan dokumen
Dokumen yang harus disiapkan oleh Kanppeko/Kab adalah :
a. Fotocopy lampiran Berita Acara Rembuk RW, yaitu form 4
(10 usulan ke kelurahan), form 5 (5 usulan ke kecamatan)
dan form 6 (3 usulan ke tingkat kota/kabupaten dan provinsi);
b. Fotocopy lampiran Berita Acara survey usulan hasil Rembuk
RW (foto, laporan); dan
c. Panduan Rembuk RW dan Musrenbang.
20
2. Identifikasi Usulan Rembuk RW yang Merupakan Kegiatan
Rutin dan Kegiatan Bukan Kewenangan Kelurahan dan
Kecamatan
a. Kegiatan Rutin
Cocokkan dengan kegiatan dibawah ini, jika ada kegiatan
dari usulan Rembuk RW yang sama dengan kegiatan
dibawah ini, maka coret kegiatan tersebut.
• Operasional Posyandu • Operasional RT/RW dan LMK • Operasional FKDM • Operasional Jumantik • Fogging
Kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang langsung
terakomodir pada Renja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD,
sehingga Rembuk RW tidak perlu mengusulkan kegiatan
tersebut diatas.
b. Kegiatan Bukan Kewenangan Kelurahan dan Kecamatan
• Pembelian HT
• Pembangunan dan Perawatan Pos Kamling (Bukan Aset
Pemda)
• Pengadaan baju Linmas, Sepeda, dan Honorarium
• Pengadaan Pot di kelurahan
• Infrastruktur yang belum diserahkan oleh pengembang
Catatan : Kegiatan pada huruf B tidak boleh disiasati melalui
kegiatan lain, misalnya kegiatan penggerakkan
masyarakat namun anggarannya digunakan untuk
pembayaran honor linmas.
21
3. Periksa Kelengkapan Data Usulan Kegiatan
Sebelum proses verifikasi, periksa kelengkapan data usulan
hasil Rembuk RW yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
a. Usulan kegiatan merupakan alternatif pemecahan masalah;
b. Lokasi usulan harus lengkap (nama gang, jalan, RT/RW,
kelurahan, kecamatan);
c. Dimensi usulan fisik (panjang, lebar) harus lengkap;
d. Volume, satuan, dan anggaran wajib diisi;
e. Untuk usulan fisik, dituangkan dalam peta;
f. Penempatan usulan kegiatan sesuai dengan urutan prioritas;
dan
g. Status kepemilikan lahan/lokasi sudah jelas
Jika data usulan sudah lengkap, maka langkah selanjutnya
adalah mencocokkan usulan (terutama yang bersifat fisik)
dengan laporan hasil survey. Apabila terdapat perbedaan,
harus dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil survey.
4. Identifikasi Kegiatan Penguatan Kelurahan
Identifikasi kegiatan seperti dibawah ini pada usulan dalam
Rembuk RW. Jika ada usulan Rembuk RW seperti kegiatan
dibawah ini, maka kegiatan tersebut dimasukkan menjadi
kegiatan Penguatan Kelurahan
• Peralatan tanggap darurat: boot, senter, lampu emergency,
terpal, tambang/tali, genset portable (mesin dan BBM),
emergency tools, masker dan karung pasir (jika terjadi rob);
22
• Pengadaan prasarana dan sarana logistik tanggap darurat bencana di tingkat Kelurahan yaitu kompor,
tabung gas, panci dan wajan;
• Penyediaan bahan makanan pokok untuk penanganan awal tanggap darurat bencana yang mempunyai dampak maksimal 40 Kepala Keluarga selama masa 1 X 24 jam:
beras, mie instan, air minum, telor, ikan asin, tahu, tempe,
susu dan makanan bayi.
• Sewa Kendaraan Pengangkut Sampah hasil Gotong Royong
• Pengadaan alat/penunjang kebersihan: gerobak sampah
(ukuran 1 x 2 meter persegi), sapu lidi, skop, cangkrang,
cangkul, pengki, kantong sampah;
• Pengadaan alat kebersihan : tong sampah, tong sampah
pilah (pada lingkungan pemukiman masyarakat);
• Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu balita dan lansia: Timbangan/dacin, meja, kursi, alat makan, ATK,
peralatan masak, pengeras suara/wireless, tenda (tidak
harus), Kartu Menuju Sehat (KMS), cetakan SKDN, kartu
peserta, kartu bantu, atribute kader posyandu, pemberian
makanan tambahan, blangko pelaporan);
• Penyediaan sarana dan prasarana Gerakan Sayang Ibu:
ATK, tempat tidur periksa, meubelair (meja dan kursi);
• Pemberian makanan tambahan (PMT) posyandu balita;
• Melaksanakan pembersihan/pengurasan got/saluran air
lingkungan (lebar < 50 cm);
23
• Pengetrikan, penyiraman, penyiangan, pengecatan,
pemupukan pada taman interaktif (luas < 100 meter persegi).
• Pengadaan sarana penanganan pohon tumbang: chain
saw dan BBMnya, tambang, kapak dan golok.
Kegiatan diatas adalah pilihan dan jika terdapat kegiatan yang
akan diusulkan selain kegiatan tersebut, maka kegiatan
tersebut harus:
• Memiliki kesetaraan/selaras/mirip dengan kegiatan diatas.
• Berorientasi pada penanganan masalah yang ada di
Kelurahan
5. Identifikasi Kegiatan Penguatan Kecamatan
Kegiatan penguatan Kecamatan mencakup kegiatan dibawah
ini, jika ada kegiatan diluar kegiatan dibawah ini yang diusulkan
dari Rembuk RW, maka dapat diusulan ke
Kab/Kota/Provinsi/Swadaya Masyarakat.
• Pengadaan prasarana dan sarana logistik tanggap darurat bencana: kompor, tabung gas, panci dan wajan;
• Penyediaan peralatan penanganan tanggap darurat bencana: sepatu boot, senter, lampu emergency, terpal,
tambang/tali, genset portable (mesin dan BBM) dan
emergency tools;
• Penyediaan bahan makanan pokok untuk penanganan awal tanggap darurat bencana yang mempunyai dampak maksimal 100 Kepala Keluarga selama masa 1 X 24 jam:
24
beras, mie instan, air minum, telor, ikan asin, tahu, tempe,
susu dan makanan bayi;
• Pelaksanaan tutup lubang pada jalan lokal;
• Pemeliharaan/penataan trotoar yang sudah berada di jalan lokal: tutup lubang di trotoar dan bingkai trotoar;
• Pemeliharaan jembatan lokal beserta kelengkapannya (non
konstruksi);
• Pemeliharaan jembatan penyeberangan orang diatas kali
(non konstruksi);
• Pemeliharaan saluran mikro;
• Pemeliharaan saluran irigasi tersier;
• Pemeliharaan saluran penghubung yang mengalirkan
limbah/mengencerkan limbah (penggelontoran);
• Melaksanakan penopingan pohon pada jalan lokal dan
lingkungan;
• Penanggulangan pohon tumbang/pohon mati pada jalan
lokal dan lingkungan;
• Melaksanakan pemeliharaan pot-pot tanaman dan taman
serta jalur hijau pada jalan lokal dan lingkungan;
• Perawatan sarana dan prasarana kebersihan: truk
penyiram taman yang menjadi asset Kecamatan, truk
sampah/compactor, dipo, mandi cuci kakus/mandi kakus
(yang menjadi aset pemerintah daerah);
• Melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pencahayaan kota: (pencucian cover,
25
pengecatan tiang/stang ornamen dan panel) pada jalan
lingkungan dan MHT/gang pada wilayah kecamatan yang
dikoordinasikan dengan Suku Dinas sebagai fungsi
pengendali;
• Pelaksanaan pemeliharaan jalan setapak, jalan orang, jalan
MHT.
Kegiatan diatas adalah pilihan dan jika terdapat kegiatan yang
akan diusulkan selain kegiatan diatas, maka kegiatan tersebut
harus:
• Memiliki kesetaraan/selaras/mirip dengan kegiatan diatas.
• Berorientasi pada penanganan masalah yang ada di
Kecamatan
C. Dokumen Hasil Verifikasi a. Berita Acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi;
b. Kertas Kerja (Form 4, 5, dan 6 yang digunakan pada saat
pembahasan)
D. Metode Penyusunan Kegiatan 1. Kegiatan yang punya sasaran/objek/tujuan yang sama
Di beberapa SKPD (terutama kelurahan dan kecamatan)
terdapat beberapa kegiatan yang sebenarnya ditujukan untuk
tujuan/objek/sasaran yang sama tapi dipisah dalam beberapa
kegiatan yang berbeda.
26
Contoh :Kegiatan kerjabakti, pembersihan lingkungan yang
dilaksanakan dalam satu kelurahan yang sama dapat digabung
dalam satu kegiatan.
2. Kegiatan dengan jenis yang sama namun mempunyai
lokasi yang berbeda
Untuk kegiatan yang sama dan sejenis namun berbeda lokasi
dapat digabungkan dalam satu kegiatan. Namun dalam
penggabungan ini mohon diperhatikan aturan dan kendala yang
akan dihadapi untuk teknis pelaksanaan nantinya.
Contoh :
Kegiatan perbaikan jalan di 10 lokasi tidak perlu dipisahkan
satu persatu lokasi menjadi kegiatan yang berbeda, dengan
menyebutkan lokasi secara jelas.
3. Memilih Nomenklatur kegiatan yang tepat
Untuk kalimat kegiatan disarankan untuk menggunakan kalimat
aktif (berawalan pe-an) dan merupakan struktur kalimat positif
dan konstruktif. Untuk kegiatan yang masih menggunakan kata-
kata yang belum memenuhi kriteria diatas disarankan untuk
disempurkanan nomenklaturnya
Selain itu kalimat kegiatan yang diawali dengan kata ”Bantuan”/
”Biaya” / ”Honor” disarankan kuat untuk diganti kalimatnya.
27
Contoh 1:
Kalimat Aktif
”Dibangunnya Gedung xx” dirubah menjadi ”Pembangunan
Gedung xx”
Contoh 2:
Biaya ATK seharusnya ”Penyediaan Alat Tulis kantor”
Honorarium Cleaning Service seharusnya ditulis ”Penyediaan
jasa kebersihan kantor” dst
”Bantuan pelatihan untuk anak kurang mampu” seharusnya
cukup ditulis sebagai ”Pelatihan anak kurang mampu”.
28
PANDUAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2014
PENDAHULUAN
Kecamatan merupakan lini terdepan bersama kelurahan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melayani masyarakat dalam berbagai urusan, diantaranya mengenai kependudukan dan pembinaan wilayah. Sebaliknya, masyarakat merupakan mitra bagi aparat pemerintah (kecamatan) dalam melakukan penyusunan perencanaan diwilayah kecamatan, salah satu bentuknya pelayanan adalah dengan mengadakan suatu forum diskusi mengenai kebutuhan masyarakat baik yang belum tersedia ataupun memperbaiki fasilitas yang sudah ada yang dinamakan dengan Musrenbang Kecamatan.
Musrenbang Kecamatan
A. Pengertian 1. Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku
kepentingan di tingkat Kecamatan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun.
2. Penyelenggara adalah tim yang dibentuk oleh Camat yang bertanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Musrenbang Kecamatan.
3. Pagu Musrenbang Kecamatan adalah pagu yang dialokasikan untuk menampung usulan masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
4. SIP adalah Sistem Informasi Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.
B. Maksud dan Tujuan Maksud : Membahas usulan hasil Rembuk RW yang diusulkan
dalam anggaran penguatan kecamatan.
29
Tujuan:1. Menetapkan kegiatan prioritas hasil Rembuk RW yang
menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan pagu Musrenbang;
2. Untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan; dan
3. Menetapkan perwakilan (unsur masyarakat) untuk mengikuti Musrenbang Kota/Kabupaten.
C. Masukan (Bahan Musrenbang Kecamatan) Dokumen yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan adalah: 1. Pra Rancangan Awal RKPD Tingkat Kelurahan memuat :
a. Hasil Rembuk RW, yaitu 5 (lima) usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang menjadi kewenangan kecamatan;
b. Arah kebijakan pembangunan kecamatan; c. Program dan kegiatan prioritas kecamatan sesuai dengan
kewenangan yang diberikan. 2. Panduan Musrenbang Kecamatan; 3. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2009 tentang SOTK
(Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Kecamatan; dan 4. Pagu Musrenbang Kecamatan.
D. Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 23 Februari 2014.
E. Mekanisme Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kecamatan terdiri dari:
1. Tahap Persiapan : a. Kanppeko/Kanppekab
Menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
30
b. Camat 1) Menetapkan tim penyelenggara Musrenbang
Kecamatan dengan tugas-tugas sebagai berikut: a) Mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat
Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
b) Menyiapkan kesiapan jaringan internet, proyektor dan layar, tempat, peralatan dan bahan/materi serta kelengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan
c) Mengundang peserta. 2) Memastikan usulan hasil Rembuk RW yang akan
dibahas pada Musrenbang Kecamatan telah diinput kedalam SIP.
c. Lurah Berkoordinasi dengan perwakilan tingkat kelurahan pada Musrenbang Kecamatan.
2. Tahap Pelaksanaan : a. Camat
1) Membuka acara Musrenbang; 2) Membahas hasil Rembuk RW secara online dengan
metode sebagai berikut : a) Pada sesi pertama membahas usulan hasil
Rembuk RW dari masing-masing RW yang diusulkan ke kecamatan;
b) Dalam pembahasan, tidak diperkenankan untuk merubah usulan hasil Rembuk RW(menambah kegiatan baru, merubah nomenklatur, lokasi, volume, anggaran).
3) Menyepakati hasil pembahasan sebagaimana angka (3) dengan para peserta;
4) Mencetak dokumen hasil pembahasan Musrenbang
31
Kecamatan secara langsung dari SIP; 5) Menandatangani Berita Acara pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan; 6) Menutup pelaksanaan Musrenbang; dan 7) Menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada
Ketua RW melalui Lurah.
b. Walikota/Bupati Memonitor dan memberikan masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
c. Kanppeko/Kanppekab Bertindak sebagai narasumber (jika forum memerlukan
masukan) dalam Musrenbang Kecamatan yang bersifat konsultatif.
d. UKPD/SKPD Bertindak sebagai narasumber (jika forum memerlukan
masukan) dalam Musrenbang Kecamatan.
e. Lurah & Perwakilan Tingkat Kelurahan Memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan yang
diajukan.
3. Tahap Pelaporan Hasil dari Musrenbang Kecamatan adalah: a. Daftar Hadir (Form 1); b. Berita acara Musrenbang Kecamatan (Form 2); dan c. Hasil Musrenbang Kelurahan yang dicetak dari SIP.
F. Peserta Peserta Musrenbang Kecamatan adalah : 1. Anggota DPRD yang berdomisili di kecamatan setempat; 2. Muspika; 3. Kepala Seksi Kecamatan; 4. Kepala Seksi Unit Teknis di Kecamatan; 5. Lurah;
32
6. Tim Penggerak PKK Kecamatan; 7. Para Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan; 8. Delegasi RW yang ditetapkan pada berita acara Musrenbang
Kelurahan ( 1 orang); 9. BKM/LKM; dan 10. Ormas atau Orsos di lingkungan Kecamatan setempat.
G. Narasumber 1. Walikota/Bupati; 2. Kanppeko/Kanppekab; 3. Sudin/Kantor Kota/Kabupaten; dan 4. Camat.
33
Lampiran I Musrenbang Kecamatan
Form 1 DAFTAR HADIR MUSRENBANG KECAMATAN
PROVINSI DKI JAKARTA
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :
Hari/Tanggal : Tempat :
Waktu :
Agenda1. Menetapkan kegiatan prioritas hasil Rembuk RW yang menjadi
kewenangan kecamatan sesuai dengan pagu MusrenbangKecamatan;
2. Untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatanterhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayahkecamatan; dan
3. Menetapkan perwakilan (unsur masyarakat) untuk mengikutiMusrenbang Kota/Kabupaten.
No Nama/Usia Perwakilan LembagaKemasyarakatan/Instansi &
No. Telp/HP
TandaTangan
34
Form 2
Berita Acara Musrenbang Kecamatan
Kecamatan..................., Kota/Kabupaten..................... Tahun 2014
Musrenbang Kecamatan telah dilaksanakan pada :
Hari dan tanggal : ............................................................
Jam : ............................................................
Bertempat di : ............................................................
Peserta : Daftar Hadir terlampir
Materi yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan ini adalah : 1. Membahas usulan hasil Rembuk RW yang ditujukan ke kecamatan
berdasarkan urutan prioritas masing-masing RW; 2. Menetapkan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada angka (1),
sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2014 berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
3. Menetapkan perwakilan untuk mewakili para pemangku kepentingan tingkat kecamatan pada Musrenbang Kota/Kabupaten.
Serta bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :
Pimpinan Musyawarah : ............................... Jabatan Camat
Notulis : ............................... Jabatan Sekretaris
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta, ..........................2014
Camat,
(..........................................) NIP
Tembusan : • Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi.
35
Susunan Acara Musrenbang Kecamatan
Waktu Acara Penanggung Jawab
± 15 Menit Pendaftaran Peserta TimPenyelenggara
± 10 Menit Penjelasan mekanisme Musrenbang sekaligus membuka acara Camat
Disesuaikan
Membahas hasil Rembuk RW secara online dengan metode sebagai berikut : a) Pada sesi pertama membahas
usulan hasil Rembuk RW dari masing-masing RW yang diusulkan ke kelurahan;
b) Pada sesi kedua lurah menyampaikan kegiatan usulan masyarakat untuk menjadi prioritas lurah; dan
c) Dalam pembahasan, tidak diperkenankan untuk merubah usulan hasil Rembuk RW (menambah kegiatan baru, merubah nomenklatur, lokasi, volume, anggaran).
Camat
± 15 Menit Kesepakatan hasil pembahasan Camat
Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kelurahan
Camat
Penutup Camat
36
Lampiran II Musrenbang Kecamatan
PEDOMAN PELAKSANAAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KECAMATAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2009
A. SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN1. Melaksanakan kegiatan dan koordinasi serta
pembinaan upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; a. Pelaksanaan penertiban pada jalan lokal, jalur hijau,
bantaran kali, jembatan/PU, perbatasan antar Kelurahan, halte, jembatan penyeberangan orang (JPO) pada jalan protokol kecamatan, tempat ibadah kelas C, pelayan kesehatan (C), pemukiman penduduk, fasilitas sosial/ fasilitas umum serta taman (dengan luas maksimal 500 meter persegi);
b. Pelaksanaan penertiban gubuk liar (jumlah 10 sampai dengan 50 buah), penjual miras, pengatur lalu lintas liar, trek-trekan, becak, gelandangan, pengemis, pedagang asongan, pedagang kaki lima;
c. Pelaksanaan penertiban portal dan polisi tidur, penyalahgunaan peruntukan bangunan, reklame liar, spanduk, keping-keping; dan
d. Pelaksanaan penertiban bangunan yang berada diatas saluran air yang berlokasi pada jalan lokal.
2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana;a. Pengadaan prasarana dan sarana logistik tanggap darurat
bencana yaitu kompor, tabung gas, panci dan wajan; b. Penyediaan peralatan penanganan tanggap darurat
37
bencana yaitu sepatu boot, senter, lampu emergency, terpal, tambang/tali, genset portable (mesin dan BBM) dan emergency tools;
c. Penyediaan bahan makanan pokok untuk penanganan awal tanggap darurat bencana yang mempunyai dampak maksimal 100 Kepala Keluarga selama masa 1 X 24 jam, dapat berupa beras, mie instan, air minum, telor, ikan asin, tahu, tempe, susu dan makanan bayi; dan
d. Mengkoordinasikan penyediaan bantuan medis yang terdapat wilayah Kecamatan bagi korban bencana yang mempunyai dampak maksimal 100 Kepala Keluarga selama masa 1x24 jam.
B. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKATMendukung pelaksanaan upaya kesehatan kelurahan diwilayah Kecamatan.a. Pelaksanaan sosialisasi posyandu, Gerakan Sayang Ibu
(GSI), Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), RW Siaga, Kelompok Pendukung Ibu dan Pos Gizi;
b. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan Posyandu, Gerakan Sayang Ibu (GSI), Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), RW Siaga, Kelompok Pendukung Ibu dan Pos Gizi; dan
c. Supervisi pelaksanaan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan.
C. SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP1. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana umum.a. pelaksanaan tutup lubang pada jalan lokal; b. pemeliharaan/penataan trotoar yang sudah berada di jalan
lokal (tutup lubang di trotoar dan bingkai trotoar); c. pemeliharaan jembatan lokal beserta kelengkapannya (non
konstruksi); d. pemeliharaan jembatan penyeberangan orang diatas kali
(non konstruksi);
38
e. pemeliharaan saluran mikro; f. pemeliharaan saluran irigasi tersier; g. pemeliharaan saluran penghubung yang mengalirkan
limbah/mengencerkan limbah (penggelontoran); h. melaksanakan penopingan pohon pada jalan lokal dan
lingkungan; i. penanggulangan pohon tumbang/pohon mati pada jalan
lokal dan lingkungan; j. melaksanakan pemeliharaan pot-pot tanaman dan taman
serta jalur hijau pada jalan lokal dan lingkungan; k. perawatan sarana dan prasarana kebersihan, meliputi :
truk penyiram taman yang menjadi asset Kecamatan, truk sampah/compactor, dipo, mandi cuci kakus/mandi kakus (yang menjadi aset pemerintah daerah);
l. melaksanakan pengawasan atas kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas penerangan jalan dan sarana umum pada kawasan unggulan wilayah yang dilaksanakan oleh suku dinas;
m. melaksanakan pendataan lampu pencahayaan kota pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
n. melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pencahayaan kota (pencucian cover, pengecatan tiang/stang ornamen dan panel) pada jalan lingkungan dan MHT/gang pada wilayah kecamatan yang dikoordinasikan dengan Suku Dinas sebagai fungsi pengendali; dan
o. melaksanakan penatacahayaan pada event-event tingkat kecamatan.
2. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan saranapermukiman.Pelaksanaan pemeliharaan jalan setapak, jalan orang, jalanMHT.
39
3. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pelaporankondisi lingkungan pada lingkup Kecamatan.a. pengendalian/pengawasan saluran penghubung yang
mengalirkan limbah/mengencerkan limbah (penggelontoran); dan
b. pengendalian/pengawasan monitoring limbah/sampling yang masuk ke perairan umum dan yang berada di perairan umum.
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU
1. Memfasilitasi pembangunan gedung sasana krida karang taruna;a. mencari dan menyarankan lokasi pembangunan gedung
sasana krida karang taruna; b. sosialisasi pembangunan gedung sasana krida karang taruna
kepada warga masyarakat disekitar lokasi pembangunan; dan c. melakukan mediasi penyediaan lokasi pembangunan.
2. Pemeliharaan dan perawatan gedung serbaguna;Penyediaan jasa kebersihan dan melakukan rehab ringan gedung serbaguna yang menjadi aset Kecamatan.
3. Pemeliharaan dan perawatan taman pemakaman umum (TPU);a. penyiangan, pemotongan rumput pada lokasi Taman
Pemakaman Umum (TPU); danb. melaksanakan penanganan kebersihan lokasi TPU.
a.n GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Plt. SEKRETARIS DAERAH,
WIRIYATMOKO NIP 195803121986101001
40
CATATAN
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
41
CATATAN
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
42
CATATAN
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................