ii - repositori.unud.ac.idsecure site €¦ · provinsi bali dengan data penduduk yang terbaru; dan...
TRANSCRIPT
Kerja sama antara:
Pusat Penelitian Kependudukan dan PengembanganSumber Daya Manusia Universitas Udayana
DenganPerwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Bali2015
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa / Ida Sang
Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan tuntunanNya kami dapat merampungkan
penyusunan “Profil Kuantitas dan Kualitas Penduduk Provinsi Bali Tahun 2015” sesuai
dengan rencana. Penyusunan buku profil kuantitas dan kualitas penduduk di Provinsi
Bali tahun 2015 bertujuan untuk (1) memberikan gambaran tentang kuantitas penduduk
Bali, baik dari segi jumlah, komposisi, distribusi, dan laju pertumbuhan penduduk
Provinsi Bali dengan data penduduk yang terbaru; dan (2) memberikan gambaran
tentang kualitas penduduk, baik berkenaan dengan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) beserta komponen-komponennya (seperti pendidikan, kesehatan, paritas daya
beli), kondisi ketenagakerjaan, dan penduduk miskin.
Terwujudnya buku profil kuantitas dan kualitas penduduk Provinsi Bali tahun
2015 adalah hasil kerjasama antara Pusat Penelitian Kependudukan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Udayana dengan Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, dan
kerjasama diantara sesama anggota tim penulis. Selain itu, penyelesaian penyusunan
buku profil kuantitas dan kualitas penduduk Provinsi Bali tahun 2015 juga sangat
ditentukan oleh peranan para pengumpul data atau informasi di lapangan.
Atas bantuan dan kerjasama yang diberikan oleh Perwakiltan BKKBN Provinsi
Bali, dan semua pihak yang telah membantu merampungkan penyusunan buku profil
ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Semoga buku “Profil Kuantitas dan Kualitas Penduduk Provinsi Bali Tahun 2015”
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Denpasar, 30 Nopember 2015
Tim Penyusun:
1. I Ketut Sudibia2. AAIN Marhaeni3. I Gusti Ayu Manuati Dewi4. I Nyoman Dayuh Rimbawan
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................................................... iiDaftar Isi...................................................................................................................... iiiDaftar Tabel ................................................................................................................ ivDaftar Gambar ............................................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
1.1.Latar Belakang ........................................................................................... 11.2.Rumusan Masalah .....................................................................................21.3.Tujuan Penulisan........................................................................................ 21.4.Manfaat Penulisan...................................................................................... 31.5.Metode Penulisan....................................................................................... 3
BAB II KUANTITAS PENDUDUK PROVINSI BALI ...................................................4
2.1. Jumlah Penduduk ...................................................................................... 42.2. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin ........................... 62.3. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota ..........................................102.4. Laju Pertumbuhan Penduduk ....................................................................11
BAB III KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI ....................................................153.1. Komponen IPM.......................................................................................... 16
3.1.1. Tingkat pengetahuan/ pendidikan ....................................................163.1.2. Paritas Daya Beli (rata-rata pengeluaran riil per kapita) ...................173.1.3. Angka Harapan Hidup ......................................................................19
3.2. Perkembangan IPM ...................................................................................21
BAB IV KONDISI KETENAGAKERJAAN ..................................................................234.1. Perkembangan Ketenagakerjaan .............................................................. 234.2. Tingkat Pendidikan, Lapangan Pekerjaan, dan Produktivitas
Angkatan Kerja yang Bekerja ....................................................................254.3. Pengangguran ........................................................................................... 294.4. Penduduk Miskin ....................................................................................... 33
BAB V PENUTUP .......................................................................................................375.1. Simpulan....................................................................................................375.2. Saran-saran............................................................................................... 38
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................40
iv
DAFTAR TABEL
No.Tabel
Judul Hlm.
2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Bali Dirinci MenurutKabupaten/Kota Tahun 2015
6
2.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun2015
7
2.3 Jumlah Penduduk Nonproduktif, Usia Produktif, dan Rasio BebanKetergantungan (RBK) Selama Periode 2010-2015
9
2.4 Kepadatan Penduduk di Provinsi Bali Dirinci MenurutKabupaten/Kota Pada Tahun 2010 dan 2015
10
2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali MenurutKabupaten/Kota Selama Periode 1961-1971 s.d. 2010-2015
13
3.1 Perkembangan tingkat pengetahuan/pendidikan penduduk ProvinsiBali, 2009-2013
16
4.1 Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali, 2010-2014 244.2 Perkembangan tingkat pendidikan angkatan kerja yang bekerja,
Provinsi Bali, 2010-201426
4.3 Distribusi angkatan kerja yang bekerja menurut sektor, ProvinsiBali, 2010-2014
27
4.4 Perkembangan produktivitas pekerja menurut lapangan usaha,Provinsi Bali, 2010-2013 (harga konstan 2000).
28
4.5 Perkembangan angkatan kerja yang bekerja menurut lama jamkerja, Provinsi Bali, 2010-2014
32
4.6 Perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Bali, 2010-2014 34
v
DAFTAR GAMBAR
No.Gambar
Judul Hlm.
3.1 AMH dan RLS per kabupaten/kota, Provinsi Bali, 2013 173.2 Perkembangan paritas daya beli penduduk Provinsi Bali,
2009-201318
3.3 Paritas daya beli penduduk per kabupaten/kota, Provinsi Bali, 2013 193.4 Perkembangan AHH penduduk Provinsi Bali, 2009-2013 203.5 AHH penduduk per kabupaten/kota, Provinsi Bali, 2013 213.6 Perkembangan IPM Provinsi Bali, 2009-2013 214.1 Pembagian penduduk usia kerja 234.2 Perkembangan pengangguran terbuka Provinsi Bali, 2010-2014 304.3 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan
PDRB Provinsi Bali, 2010-201431
4.4 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka per kabupaten/kotadi Provinsi Bali, 2010-2014
31
4.5 Perkembangan proporsi penduduk miskin per kabupaten/kota,Provinsi Bali, 2009-2013
35
4.6 Perkembangan proporsi penduduk miskin menurut kota desa,Provinsi Bali, 2010-2014
34
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangDalam berbagai tulisan tentang penduduk sering dijumpai berbagai sebutan
untuk penduduk. Misalnya ada yang menyebutkan bahwa penduduk merupakan titik
sentral pembangunan. Di sisi lain ada pula yang menyebutkan bahwa penduduk
menjadi subyek dan sekaligus juga sebagai obyek pembangunan. Lebih jauh, ada
pula yang menyebutkan bahwa penduduk merupakan modal pembangunan dan di
pihak lain disebutkan penduduk menjadi beban pembangunan. Hal ini merupakan
hal yang wajar, karena keterlibatan penduduk dalam pembangunan sudah dimulai
pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan, serta pembagian yang adil terhadap hasil-hasil
pembangunan. Artinya, pada saat penduduk sebagai perencana, pengorganisasian,
pengkoordinasian, pelaksana, dan pengawas pembangunan penduduk berperan
sebagai subyek pembangunan. Pada akhirnya hasil-hasil pembangunan tersebut
harus didistribusikan secara merata kepada seluruh penduduk, agar dapat dinikmati
oleh semua penduduk. Pada saat penduduk berperan sebagai penikmat hasil-hasil
pembangunan maka saat itulah penduduk sebagai obyek pembangunan.
Selanjutnya, penduduk dapat dikatakan sebagai modal pembangunan apabila
struktur penduduk menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada
usia produktif (kisaran umur 15-64 tahun). Sebaliknya, jika sebagian besar penduduk
memiliki usia nonproduktif (umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), maka dalam
kondisi seperti ini penduduk akan menjadi beban pembangunan. Namun demikian,
jangan disalahartikan bahwa semua penduduk usia 15-64 tahun akan otomatis
produktif, karena masih harus diperhatikan kualitas penduduknya dan tersedianya
lapangan pekerjaan yang siap menyerap tenaga kerja produktif.
Dalam kaitan dengan pembangunan, hampir semua program pembangunan
membutuhkan data penduduk, baik yang bersifat total maupun secara parsial.
Misalnya untuk menyusun perencanaan kebutuhan akan bahan pangan, kebutuhan
akan perumahan, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan transportasi publik,
kebutuhan akan tempat rekreasi, semuanya membutuhkan data penduduk secara
total. Sementara itu, untuk menyusun perencanaan pendidikan Pra Sekolah (Taman
Kanak-kanak), Sekolah Dasar, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi, dibutuhkan data
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 2
penduduk secara (menurut kelompok umur). Misalnya untuk pendidikan Pra Sekolah
dibutuhkan data 4-6 tahun, untuk pendidikan Sekolah Dasar dibutuhkan data
penduduk 7-12 tahun, untuk pendidikan SLTP diperlukan data penduduk usia 13-15
tahun, dan untuk SLTA diperlukan data penduduk 16-18 tahun, dan seterusnya.
Demikian pula jika dikaitkan dengan penyusunan program keluarga berencana (KB)
dibutuhkan data tentang pasangan usia subur (PUS), yaitu pasangan yang istrinya
berusia 15-49 tahun. Untuk perencanaan program bina keluarga balita (BKB), bina
keluarga remaja (BKB). dan bina keluarga lansia (BKL), dibutuhkan data penduduk
menurut kelompok umur. Penyusunan program-program ketenagakerjaan terkait
dengan jumlah penduduk usia kerja, penduduk yang bekerja, penduduk yang
menganggur, juga membutuhkan data penduduk menurut umur.
Memperhatikan uraian di atas, secara implisit tampak bahwa keseluruhan
kegiatan pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan di Indonesia sangat
berkepentingan dengan data penduduk. Hal ini sejalan dengan pemikiran konsep
pembangunan berwawasan kependudukan, yang menekankan pembangunan
direncanakan dan dilaksanakan oleh penduduk, dan hasil-hasil pembangunan juga
dinikmati oleh penduduk. Sehubungan dengan hal tersebut, maka data dan
informasi tentang profil penduduk yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas
penduduk sangat penting dalam merancang program-program pembangunan.
1.2 Rumusan MasalahBertolak dari latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan
masalah-masalah yang akan dikaji dalam penulisan profil penduduk di Provinsi Bali
tahun 2015.
1) Bagaimanakah profil penduduk Provinsi Bali tahun 2015 ditinjau dari
aspek kuantitas penduduk?
2) Bagaimanakan profil penduduk Provinsi Bali tahun 2015 ditinjau dari
aspek kualitas penduduk, baik yang berkenaan dengan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), kondisi ketenagakerjaan, dan penduduk
miskin?
1.3 Tujuan PenulisanPenyusunan profil penduduk di Provinsi Bali tahun 2015 memiliki beberapa
tujuan seperti berikut ini.
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 3
1) Untuk memberikan gambaran tentang kuantitas penduduk Bali, baik dari
segi jumlah, komposisi, distribusi, dan laju pertumbuhan penduduk
Provinsi Bali dengan data penduduk yang terbaru.
2) Untuk memberikan gambaran tentang kualitas penduduk, baik berkenaan
dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen-
komponennya (seperti pendidikan, kesehatan, paritas daya beli), maupun
kondisi ketenagakerjaan, dan penduduk miskin.
1.4 Manfaat Penulisan
1) Secara akademis, akan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang
kependudukan, dan dapat menjadi referensi bagi para pemerhati tentang
persoalan kuantitas dan kualitas penduduk.
2) Secara praktis, akan dapat digunakan oleh para perencana program-
program pembangunan agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan
selalu mengedepankan pembangunan berwawasan kependudukan.
1.5 Metode PenulisanPenulisan “Profil Kuantitas dan Kualitas Penduduk Provinsi Bali Tahun 2015”
didasarkan pada data penduduk hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 dan “Bali
Dalam Angka Tahun 2014”. Data penduduk yang diperoleh dari “Bali Dalam Angka
Tahun 2014” sangat terbatas, dan itupun merupakan hasil proyeksi penduduk
dengan periode terakhir tahun 2013. Berangkat dari keterbatasan informasi tersebut,
maka data yang dijadikan dasar analisis dalam penyusunan profil ini adalah data
penduduk hasil SP 2010 dan hasil proyeksi penduduk Bali tahun 2015. Proyeksi
penduduk Bali tahun 2015 disusun berdasarkan laju pertumbuhan penduduk yang
digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali untuk menghitung hasil
proyeksi penduduk selama periode 2010-2013. Hal ini dilakukan, karena dalam
penyusunan profil penduduk tahun 2015, semestinya menggambarkan data atau
kondisi kependudukan pada tahun yang bersangkutan (tahun 2015).
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2015, selanjutnya
dihitung pula berbagai perubahan beberapa aspek kependudukan yang penting
antara lain berkaitan dengan jumlah, komposisi, distribusi, dan laju pertumbuhan
penduduk selama periode 2010-2015. Hasil-hasil perhitungan yang telah selesai
dikerjakan kemudian dianalisis secara deskriptif.
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 4
BAB IIKUANTITAS PENDUDUK PROVINSI BALI
2.1 Jumlah PendudukPada Bab sebelumnya telah diungkapkan bahwa data penduduk sangat
dibutuhkan pada hampir semua aktivitas pembangunan. Berdasarkan pernyataan
tersebut tersirat bahwa data penduduk merupakan hal yang sangat penting, karena
kenyataannya data penduduk tidak sekedar hanya sebagai pelengkap, melainkan
menjadi data dasar dalam penyusunan setiap perencanaan pembangunan. Patut
dicatat, bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia berpusat pada
penduduk. Penduduk dapat bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus
sebagai penikmat hasil-hasil pembangunan atau secara ringkas pembangunan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Jumlah penduduk Provinsi Bali sangat dinamis, dan senantiasa menunjukkan
peningkatan dari sensus ke sensus penduduk berikutnya. Misalnya, pada waktu
sensus penduduk pertama kali dilaksanakan di Indonesia (SP 1961), jumlah
penduduk Provinsi Bali saat itu hanya mencapai 1.782.529 orang. Selanjutnya, pada
masa Orde Baru jumlahnya terus meningkat; yaitu menjadi 2.120.091 orang (SP
1971), naik lagi menjadi 2.469.724 orang (SP 1980), dan pada tahun 1990 mencapai
2.777.356 orang (Sudibia, 1992).
Meskipun pada masa Orde Baru, jumlah penduduk Bali selalu menunjukkan
peningkatan, namun sesungguhnya dilihat dari laju pertumbuhan penduduknya
sudah mulai menggambarkan penurunan. Perlu dicatat bahwa perubahan jumlah
penduduk di suatu wilayah ditentukan oleh beberapa komponen kependudukan
seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Komponen kependudukan yang
disebut terakhir masih dapat dibedakan menjadi migrasi masuk dan migrasi keluar.
Walaupun semua komponen kependudukan yang disebutkan di atas berpengaruh
terhadap laju pertumbuhan penduduk, namun komponen kependudukan yang
berkontribusi secara signifikan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk
adalah komponen kelahiran. Betapa tidak, karena pada awal pelaksanaan program
keluarga berencana (KB) yaitu tahun 1970-an, angka fertilitas total atau total fertility
rate (disingkat TFR) Provinsi Bali mencapai sekitar 6 orang anak per wanita. Setelah
sekitar dua dasawarsa program KB dilaksanakan di Indonesia (termasuk Provinsi
Bali), angka fertilitas total yang dicapai di Provinsi Bali mencapai 2,28 orang anak
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 5
per wanita pada tahun 1990. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali
mengalami penurunan dari 1,71 persen per tahun (periode 1971-1980) menjadi 1,18
persen per tahun (periode 1980-1990).
Periode selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk Bali kembali mengalami
peningkatan menjadi 1,26 persen per tahun (periode 1990-2000), dan tambah pesat
lagi menjadi 2,15 persen per tahun (periode 2000-2010). Laju pertumbuhan
penduduk setinggi itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah pelaksanaan sensus
penduduk di Provinsi Bali. Pada periode 2000-2010 jumlah penduduk Provinsi Bali
mengalami peningkatan dari 3.146.999 orang pada tahun 2000 menjadi 3.890.757
orang pada tahun 2010. Salah satu penyebab penting dari keadaan di atas adalah
faktor migrasi masuk yang jauh lebih besar daripada migrasi keluar. Tingginya arus
migrasi masuk menuju Bali pada waktu itu adalah dampak dari eksodus penduduk
dari Pulau Jawa sebagai akibat adanya kerusuhan pada akhir masa pemerintahan
Orde Baru sekitar tahun 1998. Sementara itu, pada periode tahun 2000-an di
Provinsi Bali sendiri terjadi penundaan pemberangkatan transmigrasi (migrasi
keluar), mengingat daerah-daerah tujuan transmigrasi adalah rawan konflik. Dalam
pelaksanaan program KB juga timbul kesulitan dalam melakukan koordinasi pada
era desentralisasi karena adanya berbagai bentuk pelembagaan program KB di
tingkat kabupaten/kota. Persoalan-persoalan yang disebut terakhir berdampak pada
meningkatnya proporsi PUS yang tergolong unmet need dan menurunnya proporsi
peserta KB aktif. Keadaan yang disebut terakhir berdampak pada tingginya TFR
penduduk, yaitu 2,3 anak per wanita (SDKI 2012), padahal hasil SDKI 2002/2003
dan SDKI 2007 menunjukkan angka TFR yang stagnan pada 2,1 anak per wanita.
Selanjutnya, dengan mengadopsi asumsi proyeksi penduduk yang digunakan
oleh BPS Provinsi Bali maka dapat diperoleh jumlah penduduk Bali pada tahun 2015
adalah sebesar 4.171.750 orang. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2010,
terungkap bahwa jumlah penduduk Bali bertambah sebesar 281.193 orang selama
periode 2010-2015. Secara rinci jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota di
Provinsi Bali pada tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.1. Berdasarkan Tabel 2.1
dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak dijumpai di Kota Denpasar, yaitu
sebesar 887.006 orang. Atau Kota Denpasar yang luasnya hanya 2,3 persen dari
luas daratan seluruh Provinsi Bali dihuni oleh lebih dari 20 persen penduduk. Hal ini
tentu sangat ironis dibandingkan dengan Kabupaten Buleleng yang luasnya sekitar
24 persen dari luas seluruh daratan di Provinsi Bali, hanya dihuni oleh sekitar 16
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 6
persen penduduk Provinsi Bali. Sementara itu, Kabupaten Klungkung yang memiliki
penduduk paling sedikit (4,2 persen), menempati wilayah yang luasnya 5,6 persen
dari seluruh luas daratan Provinsi Bali.
Tabel 2.1Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Bali Dirinci Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2015Kabupaten/
KotaLuas Wilayah Jumlah Penduduk
Km2 Persen Orang *) Persen1. Jembrana 841,80 14,93 272.272 6,532. Tabanan 839,33 14,90 437.153 10,483. Badung 418,52 7,42 621.658 14,904. Gianyar 368,00 6,53 497.172 11,925. Klungkung 315,00 5,59 176.158 4,226. Bangli 520,81 9,24 223.107 5,357. Karangasem 839,54 14,89 409541 9,828. Buleleng 1.365,88 24,23 647.883 15,529. Denpasar 127,78 2,27 887.006 21,26
Jumlah: 5.636,66 100,00 4.171.950 100,00*) Catatan: Jumlah penduduk dihitung dengan menggunakan asumsi pertumbuhan
penduduk yang dibuat BPS Provinsi Bali periode 2010-2013.
2.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis KelaminKomposisi penduduk menurut umur adalah pengklasifikasian penduduk ke
dalam berbagai kelompok umur. Misalnya, penggolongan umur 0-4 tahun disebut
kelompok balita, penggolongan umur 0-14 tahun disebut anak-anak, penggolongan
umur 15-59 tahun sebagai penduduk usia kerja, dan umur 60 tahun ke atas
digolongkan sebagai penduduk lanjut usia (lansia). Secara umum penduduk usia
kerja menurut patokan internasional adalah penduduk yang berumur antara 15-64
tahun, sedangkan penduduk lansia adalah mereka yang berumur 65 tahun ke atas.
Dengan demikian berdasarkan data pada Tabel 2.2, diperoleh bahwa jumlah
penduduk balita di Provinsi Bali pada tahun 2015 mencapai 341.054 orang atau
sekitar 8 persen dari seluruh penduduk Provinsi Bali. Apabila diperhatikan jumlah
penduduk yang tergolong anak-anak (0-14 tahun), jumlahnya mencapai 1.043.013
orang atau sekitar 25 persen dari seluruh penduduk Bali tahun 2015.
Selanjutnya berdasarkan batasan penduduk lansia di Indonesia khususnya
atau di negara-negara Asia umumnya, maka besarnya jumlah penduduk lansia (60
tahun ke atas), mencapai 416.033 orang atau sekitar 10 persen dari seluruh
penduduk Provinsi Bali tahun 2015. Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja
dengan kisaran umur 15-59 tahun adalah sebesar 2.712.904 orang atau sekitar 65
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 7
persen dari seluruh penduduk Provinsi Bali tahun 2015. Selanjutnya, jika digunakan
patokan internasional maka diperoleh jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas
adalah 276.361 orang atau 7 persen penduduk Bali tahun 2015. Dengan demikian
proporsi penduduk usia kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 68 persen.
Tabel 2.2Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015
KelompokUmur (Tahun)
Jumlah Penduduk (orang) Rasio JenisKelamin*)Total Laki-laki Perempuan
0-4 341.054 174.950 166.104 1055-9 363.167 187.292 175.875 106
10-14 338.792 174.286 164.506 10615-19 318.324 162.093 156.231 10420-24 335.809 170.630 165.179 10325-29 329.124 168.676 160.448 10530-34 334.060 167.236 166.824 10035-39 344.345 173.304 171.041 10140-44 338.072 170.527 167.545 10245-49 302.485 152.117 150.368 10150-54 229.564 114.576 114.988 10055-59 181.121 89.995 91.126 9960-64 139.672 68.602 71.070 9765-69 107.376 50.808 56.568 9070-74 78.990 36.615 42.375 8675+ 89.995 38.775 51.220 76
Seluruhnya: 4.171.950 2.100.482 2.071.468 101*) Catatan : Rasio Jenis Kelamin = (Penduduk laki-laki/Penduduk perempuan) X 100
Setelah memperoleh gambaran tentang komposisi penduduk menurut umur,
berikut ini disajikan pula informasi tentang komposisi penduduk menurut jenis
kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat diperoleh dari rasio jenis
kelamin (RJK) penduduk, yaitu jumlah penduduk laki-laki dibandingkan jumlah
penduduk perempuan dan hasil akhir dikalikan 100. Apabila RJK-nya 100 berarti
jumlah penduduk laki-laki akan sama dengan jumlah penduduk perempuan,
sedangkan jika RJK-nya lebih besar dari 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih
banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Sebaliknya jika RJK-nya kurang dari
100, berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk
laki-laki. Pada awal-awal kehidupan, RJK penduduk umumnya lebih besar dari 100,
artinya bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dilahirkan dibandingkan
dengan jumlah penduduk perempuan. Sebaliknya, menjelang akhir kehidupan RJK
penduduk umumnya lebih kecil dari 100, Artinya, bahwa jumlah penduduk
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 8
perempuan cenderung lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Dengan
perkataan lain bahwa penduduk perempuan cenderung memiliki harapan hidup lebih
panjang daripada laki-laki.
Selain beberapa pola umum RJK yang digambarkan di atas, masih perlu
dibahas mengenai pola RJK yang lain. Daerah-daerah yang menjadi tujuan kaum
migran cenderung memiliki RJK lebih besar dari 100, dan begitu pula sebaliknya
daerah-daerah yang menjadi sumber migran cenderung memiliki RJK kurang dari
100. Hal ini tentu tidak terlepas dari pola umum migrasi, yang oleh Ravenstein
disebut sebagai hukum-hukum migrasi. Bahwa penduduk laki-laki cenderung lebih
banyak yang melakukan migrasi daripada penduduk perempuan. Hal ini disebabkan
oleh posisi laki-laki yang umumnya menjadi tiang ekonomi rumah tangga, sehingga
akan berakibat RJK penduduk di daerah tujuan lebih besar dari 100. Sebaliknya
daerah-daerah yang ditinggalkan cenderung memiliki RJK kurang dari 100.
Tentu saja pola umum yang diungkapkan di atas bukan harga mati, karena
hukum-hukum migrasi di atas sudah cukup lama dan belum mempertimbangkan
mengenai emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Misalnya, dewasa ini
Indonesia terkenal sebagai pengirim pekerja migran wanita atau tenaga kerja wanita
(TKW). Semakin besarnya migran TKW yang meninggalkan daerahnya, sementara
para suami atau penduduk laki-laki memilih tetap tinggal di daerah asal, maka RJK
penduduk di daerah asal (daerah pengirim) akan lebih besar dari 100.
Komposisi penduduk berikutnya yang akan dibahas adalah komposisi
penduduk menurut rasio beban ketergantungan (RBK). Rasio beban ketergantungan
adalah perbandingan antara penduduk usia nonproduktif dengan penduduk usia
produktif. Penduduk usia nonproduktif merupakan jumlah antara penduduk yang
berusia kurang dari 15 tahun dan jumlah penduduk lansia (umur 60 tahun ke atas),
sedangkan penduduk usia produktif adalah mereka yang berusia antara 15-59
tahun. Rasio beban ketergantungan menunjukkan banyaknya jumlah penduduk
nonproduktif yang ditanggung oleh setiap 100 orang penduduk usia produktif.
Semakin besar proporsi penduduk nonproduktif (anak-anak umur 0-14 tahun dan
penduduk lansia) dibandingkan dengan penduduk usia produktif, maka semakin
berat beban pembangunan di suatu wilayah atau suatu negara. Kondisi penduduk
Provinsi Bali jika dikaitkan dengan besarnya RBK, dapat diikuti pada Tabel 2.3.
Gambaran tentang komposisi penduduk nonproduktif dan penduduk produktif dalam
kurun waktu lima tahun terakhir tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 9
Selama periode 2010-2015 proporsi penduduk umur 0-14 tahun mengalami
penurunan, penduduk lansia mengalami peningkatan, dan di pihak lain proporsi
penduduk usia produktif (15-59 tahun) mengalami sedikit peningkatan. Perubahan-
perubahan yang digambarkan di atas tidak berdampak besar terhadap perubahan
rasio beban ketergantungan selama periode 2010-2015. RBK penduduk hanya
menurun dari 56 menjadi 54 selama periode lima tahun terakhir.
Tabel 2.3Jumlah Penduduk Nonproduktif, Usia Produktif, dan Rasio Beban
Ketergantungan (RBK) Selama Periode 2010-2015
KelompokUmur (tahun)
Hasil SP 2010 Hasil Proyeksi 2015Orang Persen Orang Persen
0-14 1.009.223 25,94 1.043.013 25,0015-59 2.501.420 64,29 2.712.904 65,0360+ 380.114 9,77 416.033 9,97
Jumlah: 3.890.757 100,00 4.171.950 100,00(0-14) dan 60+ 1.389.337 1.459.046
15-59 2.501.420 2.712.904RBK: 56 54
Sumber: Data Penduduk Tabel 2.2.
Besarnya rasio beban ketergantungan (RBK) penduduk di suatu daerah juga
dapat digunakan untuk menggambarkan pencapaian bonus demografi di daerah
tersebut. Bonus demografi yang sering pula disebut demographic gift merupakan
keuntungan ekonomis yang diperoleh dengan menurunnya proporsi anak-anak dan
di pihak lain meningkatnya proporsi penduduk produktif. Logikanya adalah, apabila
jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita semakin berkurang, maka berkurang pula
waktu yang dikonsumsi untuk memelihara dan membesarkan anak. Dengan
demikian akan terbuka peluang yang lebih besar bagi wanita untuk memasuki pasar
kerja atau sektor publik, sehingga dapat membantu meningkatkan penghasilan
keluarga. Meningkatnya penghasilan keluarga dapat memberikan peluang yang
lebih besar bagi keluarga untuk menabung sebagian penghasilannya, dan hal ini
akan dapat mendorong terjadinya pemupukan modal. Pemupukan modal ini sangat
penting sebagai sumber investasi yang sangat berguna untuk meningkatkan laju
pembangunan ekonomi.
Pertanyaannya adalah: apakah Provinsi Bali sudah mencapai bonus
demografi selama periode 2010-2015? Bonus demografi akan terjadi, apabila RBK
penduduk di suatu daerah sudah mencapai kurang dari 50, artinya apabila setiap
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 10
100 orang penduduk usia produktif menanggung kurang dari 50 orang penduduk
nonproduktif. Berdasarkan data hasil SP 2010 dan hasil proyeksi penduduk tahun
2015 secara berturut-turut diperoleh RBK sebesar 56 dan 54. Hal ini menunjukkan
bahwa Provinsi Bali belum mencapai bonus demografi. Salah satu penyebabnya
adalah belum tercapainya angka kelahiran total sesuai dengan target MDGs
(Millenium Development Goals) yang mencanangkan TFR sebesar 2,1 anak per
wanita tahun 2015. Hasil SDKI 2012 untuk Provinsi Bali cukup mencengangkan
karena TFR Bali saat itu mencapai 2,3 anak per wanita. Padahal, menurut hasil
SDKI 2002/2003 dan SDKI 2007, TFR yang dicapai Bali sudah stagnan pada 2,1
anak per wanita. Implikasi dari kondisi tersebut adalah masih dibutuhkan kerja keras
untuk memantapkan pelaksanaan program KB secara konsisten dan berkelanjutan.
2.3 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/KotaKemampuan suatu daerah untuk menghidupi masyarakatnya berkaitan erat
dengan distribusi penduduk pada tingkat kabupaten/kota di provinsi yang
bersangkutan. Salah satu indikator kependudukan yang lazim digunakan untuk
menggambarkan distribusi penduduk di suatu wilayah/daerah adalah kepadatan
penduduknya. Berkaitan dengan kajian ini, kepadatan penduduk di masing-masing
kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat diikuti pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4Kepadatan Penduduk di Provinsi Bali Dirinci Menurut Kabupaten/Kota
Pada Tahun 2010 dan 2015Kabupaten/
KotaLuas
WilayahTahun 2010 Tahun 2015
Penduduk Kepadatan Penduduk Kepadatan(Km2) (Orang) (Orang/km2) (Orang) (Orang/km2)
1. Jembrana 841,80 261.638 311 272.272 3232. Tabanan 839,33 420.913 501 437.153 5213. Badung 418,52 543.332 1.298 621.658 1.4854. Gianyar 368,00 469.777 1.276 497.172 1.3515. Klungkung 315,00 170.543 541 176.158 5596. Bangli 520,81 215.353 413 223.107 4287. Karangasem 839,54 396.487 472 409541 4588. Buleleng 1.365,88 624.125 457 647.883 4749. Denpasar 127,78 788.589 6.171 887.006 6.942
Jumlah: 5.636,66 3.890.757 690 4.171.950 740Sumber: Hasil SP 2010 Provinsi Bali dan Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2015.
Secara keseluruhan ditemukan bahwa kepadatan penduduk Provinsi Bali
mengalami peningkatan dari 690 orang menjadi 740 orang per km2 selama periode
2010-2015. Ditinjau dari segi polanya, terdapat kemiripan kepadatan penduduk
menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali antara tahun 2010 dan 2015. Kabupaten
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 11
yang memiliki kepadatan penduduk terendah dijumpai di Kabupaten Jembrana,
sementara kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kota
Denpasar. Terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki kepadatan penduduk di atas
1.000 orang per km2; seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten
Gianyar. Tingginya kepadatan penduduk di ketiga kabupaten/kota yang disebutkan
di atas tidak dapat dilepaskan dari pesatnya perkembangan aktivitas pariwisata di
ketiga wilayah yang diungkapkan di atas. Perkembangan aktivitas pariwisata di
ketiga wilayah tersebut juga memberikan imbas terhadap munculnya kegiatan-
kegiatan ekonomi lainnya, dan pada gilirannya akan meningkatkan peluang kerja di
wilayah-wilayah tersebut. Bertambahnya peluang kerja sejalan dengan semakin
menggeliatnya kegiatan ekonomi di ketiga wilayah di atas akan menjadi penarik
utama para migran, baik dari kabupaten lain di Bali maupun migran dari luar Bali.
Akibatnya, ketiga wilayah tujuan para migran tersebut akan semakin padat.
Kehadiran migran yang semakin banyak di daerah tujuan, tidak hanya
membawa dampak positif, akan tetapi juga akan muncul dampak negatif. Dari segi
penyediaan tenaga kerja, kehadiran para migran tersebut akan memudahkan dalam
merekrut tenaga kerja. Di pihak lain, kehadiran para migran tersebut justru akan
menimbulkan permasalahan apabila mereka kurang berpendidikan, tidak memiliki
keterampilan tertentu. Mereka tidak mampu bersaing di sektor formal, dan akibatnya
sebagian diantara mereka memilih melakukan kegiatan di sektor informal. Ciri umum
pekerja sektor informal adalah skala usahanya kecil, pendapatannya rendah
upahnya rendah, dan jam kerjanya panjang. Sisanya, yang tidak terserap di sektor
formal maupun informal akan terpaksa menganggur. Rendahnya pendapatan migran
yang bekerja di sektor informal akan menyebabkan mereka terpaksa menempati
rumah yang tidak layak huni atau sering disebut sebagai permukiman kumuh.
Demikian pula jika sebagian para migran tidak memperoleh pekerjaan, baik di sektor
formal maupun informal akan mengakibatkan mereka terpaksa menjadi penganggur.
Permukiman kumuh dan pengangguran merupakan masalah-masalah sosial yang
segera harus dipecahkan oleh pemerintah, agar tidak memicu munculnya berbagai
tindak kriminalitas yang dapat meresahkan masyarakat.
2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara adalah salah satu
indikator penting dalam pembangunan, karena laju pertumbuhan penduduk yang
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 12
tinggi akan menghambat laju pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk
yang semakin meningkat akan mendorong jumlah penduduk di suatu daerah atau
negara semakin besar, akibatnya unsur pembagi dalam penentuan pendapatan per
kapita akan semakin besar. Hasilnya, tentu saja pendapatan per kapita di daerah
atau negara tersebut akan semakin merosot. Dalam hal ini tentu tidak dapat
dilupakan hipotesis penduduk Malthus yang hingga kini mengundang pendapat yang
kontroversial. Menurut Malthus, “penduduk bertambah menurut deret ukur,
sementara bahan makanan bertambah menurut deret hitung”. Mereka yang pro
dengan pendapat Malthus, berupaya memberikan bukti-bukti yang mendukung
pendapat tersebut dengan mengambil contoh kejadian-kejadian di Afrika. Bahwa
terjadinya bahaya kelaparan, bencana alam yang tidak berkesudahan disebabkan
oleh terganggunya keseimbangan alam karena semakin banyaknya penduduk.
Menariknya pembahasan tentang laju pertumbuhan penduduk, mendorong para ahli
untuk mengaitkan laju pertumbuhan penduduk dengan jangka waktu penduduk
menjadi dua kali lipat. Dalam kaitan ini ditemukan formula penduduk menjadi dua
kali lipat dalam jangka waktu: t = 70/r (t adalah jangka waktu, r adalah laju
pertumbuhan penduduk, dan 70 adalah bilangan konstan). Misalnya jika laju
pertumbuhan penduduk adalah 2 persen, maka jangka waktu lipat duanya adalah
70/2 = 35 tahun, sementara jika laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan
menjadi 1 persen maka penduduk akan menjadi dua kali lipat dalam jangka waktu
70/1 atau 70 tahun. Konsekuensi dari keadaan di atas adalah sangat penting untuk
melakukan upaya-upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
Sebelum membahas lebih jauh berbagai upaya yang dilakukan dalam
pengendalian laju pertumbuhan penduduk, terlebih dahulu akan disoroti tentang
laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bali sejak sensus penduduk pertama kali
dilakukan (1961) sampai dengan tahun 2015 (Tabel 2.5). Laju pertumbuhan
penduduk Provinsi Bali selama kurun waktu 55 tahun terakhir menunjukkan
perkembangan yang menarik. Jika digambarkan, laju pertumbuhan penduduk
Provinsi Bali menyerupai gelombang, yaitu turun, naik, dan turun kembali.
Selama periode 1961-1990, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan
yang signifikan, yaitu dari 1,75 persen per tahun (periode 1961-1971) menjadi
1,71 persen per tahun (periode 1971-1980) dan turun lagi menjadi 1,18 persen
per tahun (periode 1980-1990). Pada dua periode berikutnya, laju pertumbuhan
penduduk Provinsi Bali kembali meningkat menjadi 1,26 persen per tahun
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 13
(periode 1990-2000) dan naik lagi menjadi 2,15 persen per tahun (selama
periode 2000-2010). Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi BPS Provinsi Bali
periode 2010-2013, maka diperkirakan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bali
sebesar 1,40 persen per tahun selama periode 2010-2015 (BPS Provinsi Bali,
2014).
Tabel 2.5Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Selama Periode 1961-1971 s.d. 2010-2015
Kabupaten/Kota
Laju Pertumbuhan Penduduk (dalam persen per tahun)1961-1971 1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2015
Jembrana 2,88 1,95 0,60 0,63 1,22 0,80Tabanan 1,83 0,49 0,19 0,73 1,13 0,76Badung 2,57 2,58 2,78 2,33 4,62 2,73Gianyar 1,56 1,33 0,96 1,56 1,80 1,14Klungkung 0,86 0,72 0,12 0,31 0,95 0,65Bangli 1,10 1,72 0,88 0,94 1,06 0,71Karangasem 0,23 1,80 0,89 0,49 0,96 0,65Buleleng 2,24 2,10 1,04 0,33 1,12 0,75Denpasar *) *) *) 3,20 4,00 2,38Bali: 1,75 1,71 1,18 1,26 2.15 1,40Sumber : Sudibia, dkk (2012) dan BPS Provinsi Bali (2014).*) Catatan: Kota Denpasar masih bergabung dengan Kabupaten Badung.
Seperti diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk suatu daerah
ditentukan oleh tiga komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.
Kelahiran akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian
berpengaruh sebaliknya, yaitu akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk.
Sementara itu komponen migrasi penduduk memiliki dua pengaruh yaitu positif dan
negatif. Migrasi masuk akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan
migrasi keluar akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk di daerah tersebut
Memperhatikan pengaruh masing-masing komponen demografi terhadap laju
pertumbuhan penduduk, maka sejak awal tahun 1970-an Pemerintah Orde Baru
mulai melaksanakan program KB dengan komitmen yang tinggi. Upaya yang
dilakukan pemerintah ternyata membuahkan hasil, yaitu menurunnya TFR Bali dari
6,0 anak menjadi sekitar 2, 3 anak per wanita periode 1970-1990 (Sudibia, 1992).
Berikutnya, pada tahun 2000-an ditemukan TFR Provinsi Bali stagnan pada 2,1 anak
per wanita, baik menurut hasil SDKI 2002/2003 maupun SDKI 2007, dan akhirnya
menurut hasil SDKI 2012 TFR Bali justru naik lagi menjadi 2,3 anak per wanita.
Sementara itu pada variabel mortalitas, khususnya angka mortalitas bayi atau infant
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 14
mortality rate (IMR), juga berhasil diturunkan dari sekitar 121 kematian menjadi 51
kematian masing-masing per 1000 kelahiran hidup selama periode 1971-1990.
Menurut hasil SDKI 2012, angka mortalitas bayi turun lagi menjadi 30 kematian per
1000 kelahiran hidup.
Di pihak lain, data migrasi risen neto pada periode 1975-1980 menunjukkan
tanda (-) 15.150 orang, yang berarti bahwa jumlah migran risen yang keluar lebih
banyak daripada yang masuk ke Bali pada periode yang sama. Pada periode 1985-
1990 migrasi risen neto berubah tanda menjadi (+) 9.570 orang, yang berarti migran
risen yang masuk ke Bali lebih banyak daripada yang keluar Bali pada periode yang
sama. Pada periode-periode berikutnya jumlah migrasi risen neto positif semakin
bertambah besar, yaitu (+) 21.871 orang (SP 2000), meningkat lagi menjadi (+)
37.630 orang (SUPAS 2005), dan naik lagi menjadi (+) 61.209 orang (SP 2010).
Memperhatikan perubahan komponen-komponen demografi selama periode
2000-2010, terungkap bahwa komponen yang menonjol peranannya terhadap
pertumbuhan penduduk Bali periode 2000-2010 adalah komponen migrasi. Tahun
2000-an merupakan awal dari pelaksanaan otonomi daerah yang diwarnai oleh
berkurangnya arus migrasi keluar, karena adanya penundaan pemberangkatan
transmigran asal Bali mengingat daerah-daerah tujuan tersebut rawan konflik. Di sisi
lain perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bali telah berhasil sebagai motor
penggerak ekonomi Bali. Perkembangan sektor pariwisata, terutama di kabupaten
Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar telah menjadi penarik bagi para
migran yang berasal dari kabupaten lain di Bali dan dari luar Bali. Kondisi ini
tercermin dari tingginya pertumbuhan penduduk di ketiga kabupaten/kota di atas.
Berbeda dengan keadaan periode 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk
Bali periode 2010-2015 diproyeksikan oleh BPS Provinsi Bali sebesar 1,40 persen
per tahun. Periode 2010-2015 kemungkinan dipandang lebih kondusif daripada awal
periode 2000-2010 yang baru menapaki desentralisasi, diwarnai oleh munculnya
masalah kelembagaan kependudukan (termasuk program KB). Namun demikian,
dewasa ini masalah kelembagaan kependudukan sudah mulai mendapat perhatian
dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah tersebut.
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 15
BAB IIIKUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI
Sejarah perkembangan ekonomi negara-negara di dunia menunjukkan bahwa
yang menjadi penentu perkembangan tersebut adalah kualitas Sumber Daya
Manusia-nya (SDM), bukan jumlah dan ragam Sumber Daya Alam (SDA) yang
dimiliki suatu negara. Seperti misalnya Jepang dan Singapura, kedua negara ini
miskin SDA tetapi kemajuan ekonominya jauh diatas Indonesia yang sangat kaya
SDA. United Nation Development Programe (UNDP) mengukur kualitas SDM
menggunakan HDI (Human Development Index) atau di Indonesia disebut dengan
istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian hasil
pembangunan dari suatu negara/daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan
yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan (melek huruf dan lama
sekolah), serta paritas daya beli. Makin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah
menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya makin baik.
Tahun 2013 IPM Indonesia mencapai 68,4 naik tipis dari tahun sebelumnya
sebesar 68,1. IPM Indonesia tahun 2013 menempati urutan ke-108 dari 187 negara
di dunia. Pada tahun yang sama IPM Singapura menempati urutan ke-9, Malaysia
urutan ke-62, Brunei urutan ke-30, dan Thailand urutan ke-89. Yang berada dibawah
Indonesia antara lain Laos (urutan ke-139), Vietnam (121), Kamboja (136), dan
Filipina (117).
Angka IPM suatu negara/daerah baru bermakna jika dilihat menurut cross
section atau time series data. Cross section data, artinya kita membandingkan IPM
antar negara/daerah pada satu tahun tertentu. Hasil perbandingan ini akan
menggambarkan dari sekian negara/daerah yang dibandingkan akan diketahui
negara/daerah yang mana lebih tinggi, sama, atau lebih rendah IPM-nya. IPM yang
lebih rendah mencerminkan negara/daerah tersebut kualitas SDM-nya lebih rendah.
Sedangkan dari time series data, kita melihat IPM satu negara/daerah dari tahun
ketahun. Jika IPM-nya makin tinggi, berarti kualitas SDM negara/daerah tersebut
makin baik.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih kongkrit dari kualitas SDM suatu
negara/daerah, perlu dilihat masing-masing komponen yang membentuk IPM.
Seperti disebutkan diatas komponen IPM meliputi tiga hal yaitu, tingkat
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 16
pengetahuan/pendidikan (angka melek huruf & rata-rata lama sekolah), umur
harapan hidup, dan paritas daya beli.
3.1. Komponen IPM
3. 1.1 Tingkat pengetahuan/pendidikan
Tinggi rendahnya tingkat pengetahuan/pendidikan penduduk suatu daerah
dilihat dari dua aspek yaitu Angka Melek Huruh (AMH) dan rata rata lama sekolah
(RLS). Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk umur 15 tahun keatas
yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan hurruf lainnya,
tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap seluruh penduduk usia
15 tahun keatas. AMH merupakan indikator dasar karena membaca merupakan
dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan, sedangkan RLS adalah jumlah
tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam
pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).
Tabel 3.1Perkembangan tingkat pengetahuan/pendidikan penduduk Provinsi Bali, 2009-2013
Komponen tingkatpengetahuan
Tahun2009 2010 2011 2012 2013
AMH (%)RLS (tahun)
87,227,83
88,408,21
89,178,35
90,178,57
91,038,58
Periode 2009-2013 tingat pengetahuan/pendidikan penduduk Bali
menunjukkan tren yang makin tinggi, tetapi dua tahun terakhir baik AMH ataupun
RLS peningkatannya melambat. Tahun 2013 AMH penduduk Bali mencapai 91,03
persen. Ini berarti sekitar 9,0 persen penduduk Bali umur 15 tahun keatas tidak bisa
baca tulis huruf latin atau lainnya. Hal ini sudah tentu menghambat mereka untuk
memperoleh/memperluas ilmu pengetahuannya. Pada tahun yang sama RLS-nya
8,58 tahun (Tabel 4.1). Ini berarti rata rata tingkat pendidikan penduduk Bali setara
kelas tiga SLTP. Hal ini mencerminkan Program Wajib Belajar sembilan tahun di Bali
belum tuntas.
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 17
Jika dilihat menurut kabupaten/kota hanya dua dari sembilan daerah yang
sudah menuntaskan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dua daerah tersebut
adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Di kedua daerah tersebut angka
RLS-nya sudah diatas sembilan tahun (Kota Denpasar: 10,94 tahun dan Kabupaten
Badung: 9,47 tahun). RLS yang paling rendah dialami oleh Kabupaten Karangasem
yaitu 5,88 tahun (setara kelas enam SD). Kabupaten ini AMH-nya juga paling
rendah yaitu 76,03 persen. Ini berarti sekitar 24,0 persen penduduk umur 15 tahun
keatas di Kabupaten Karangasem tidak bisa baca-tulis huruf latin atau huruf lainnya
(Gambar 3.1). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sampai pada posisi tahun
2013 tingkat pengetahuan/pendidikan penduduk yang paling tinggi adalah di Kota
Denpasar, sebaliknya yang paling rendah adalah Kabupaten Karangasem.
3.1.2. Paritas Daya Beli (rata rata pengeluaran riil per kapita)
UNDP menghitung standar hidup layak mengacu pada PDB (Produk Domistik
Bruto) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan
rata rata pengeluaran per kapita riil per bulan yang disesuaikan. Penyesuaian
tersebut dilakukan dengan menggunakan formula Atkinson. Pengeluaran riil yang
dimaksud adalah pengeluaran untuk berbagai komoditas kebutuhan pokok
masyarakat untuk makanan dan non makanan. Data pengeluaran untuk kedua
kebutuhan pokok tersebut dijaring melalui Susenas (Survei Sosial Ekonomi
Nasional).
Jembrana Tabanan
AMH (%) 91,36 90,86RLS (tahun) 7,86 8,39
0
20
40
60
80
100
120AM
H da
n RL
S
Gambar 3.1 AMH dan RLS per kabupaten/kota, Provinsi Bali, 2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 17
Jika dilihat menurut kabupaten/kota hanya dua dari sembilan daerah yang
sudah menuntaskan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dua daerah tersebut
adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Di kedua daerah tersebut angka
RLS-nya sudah diatas sembilan tahun (Kota Denpasar: 10,94 tahun dan Kabupaten
Badung: 9,47 tahun). RLS yang paling rendah dialami oleh Kabupaten Karangasem
yaitu 5,88 tahun (setara kelas enam SD). Kabupaten ini AMH-nya juga paling
rendah yaitu 76,03 persen. Ini berarti sekitar 24,0 persen penduduk umur 15 tahun
keatas di Kabupaten Karangasem tidak bisa baca-tulis huruf latin atau huruf lainnya
(Gambar 3.1). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sampai pada posisi tahun
2013 tingkat pengetahuan/pendidikan penduduk yang paling tinggi adalah di Kota
Denpasar, sebaliknya yang paling rendah adalah Kabupaten Karangasem.
3.1.2. Paritas Daya Beli (rata rata pengeluaran riil per kapita)
UNDP menghitung standar hidup layak mengacu pada PDB (Produk Domistik
Bruto) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan
rata rata pengeluaran per kapita riil per bulan yang disesuaikan. Penyesuaian
tersebut dilakukan dengan menggunakan formula Atkinson. Pengeluaran riil yang
dimaksud adalah pengeluaran untuk berbagai komoditas kebutuhan pokok
masyarakat untuk makanan dan non makanan. Data pengeluaran untuk kedua
kebutuhan pokok tersebut dijaring melalui Susenas (Survei Sosial Ekonomi
Nasional).
Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng
90,86 93,01 88,79 84,15 85,83 76,03 89,94
8,39 9,47 8,9 7,43 6,68 5,88 7,54
Gambar 3.1 AMH dan RLS per kabupaten/kota, Provinsi Bali, 2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 17
Jika dilihat menurut kabupaten/kota hanya dua dari sembilan daerah yang
sudah menuntaskan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dua daerah tersebut
adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Di kedua daerah tersebut angka
RLS-nya sudah diatas sembilan tahun (Kota Denpasar: 10,94 tahun dan Kabupaten
Badung: 9,47 tahun). RLS yang paling rendah dialami oleh Kabupaten Karangasem
yaitu 5,88 tahun (setara kelas enam SD). Kabupaten ini AMH-nya juga paling
rendah yaitu 76,03 persen. Ini berarti sekitar 24,0 persen penduduk umur 15 tahun
keatas di Kabupaten Karangasem tidak bisa baca-tulis huruf latin atau huruf lainnya
(Gambar 3.1). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sampai pada posisi tahun
2013 tingkat pengetahuan/pendidikan penduduk yang paling tinggi adalah di Kota
Denpasar, sebaliknya yang paling rendah adalah Kabupaten Karangasem.
3.1.2. Paritas Daya Beli (rata rata pengeluaran riil per kapita)
UNDP menghitung standar hidup layak mengacu pada PDB (Produk Domistik
Bruto) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan
rata rata pengeluaran per kapita riil per bulan yang disesuaikan. Penyesuaian
tersebut dilakukan dengan menggunakan formula Atkinson. Pengeluaran riil yang
dimaksud adalah pengeluaran untuk berbagai komoditas kebutuhan pokok
masyarakat untuk makanan dan non makanan. Data pengeluaran untuk kedua
kebutuhan pokok tersebut dijaring melalui Susenas (Survei Sosial Ekonomi
Nasional).
Buleleng Denpasar BALI
97,52 90,17
10,94 8,57
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 18
Gambar 3.2 menunjukkan bahwa paritas daya beli (standar hidup layak)
penduduk Provinsi Bali dari tahun ketahun trennya makin meningkat dari Rp
632.150,- (2009) menjadi Rp 643.780,- pada tahun 2013. Ini berarti selama periode
2009-2013 tumbuh rata rata 0,46 persen per tahun. Relatif rendahnya pertumbuhan
paritas daya beli tersebut dapat mengakibatkan perbaikan kualitas fisik penduduk
juga berjalan lambat.
Jika dilihat menurut kabupaten/kota paritas daya beli di Provinsi Bali sangat
bervariasi. Tiga daerah yaitu Kabupaten Klungkung, Karangasem, dan Kota
Denpasar angkanya jauh diatas rata rata Bali. Empat daerah setara dengan angka
Bali, sedangkan yang berada dibawah Bali hanya Kabupaten Jembrana (Gambar
3.3).
Makin tinggi paritas daya beli menjadi indikasi bahwa konsumsi masyarakat
baik untuk makanan atau non makanan kualitasnya makin baik. Peningkatan
kualitas ini berdampak positif terhadap kualitas phisik penduduk yang pada akhirnya
bermuara pada angka harapan hidup yang makin panjang.
626
628
630
632
634
636
638
640
642
644
2009
632,15
Parit
as d
aya
beli
(Rp.
000)
Gambar 3.2 Perkembangan paritas daya beli penduduk Provinsi Bali,2009-2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 18
Gambar 3.2 menunjukkan bahwa paritas daya beli (standar hidup layak)
penduduk Provinsi Bali dari tahun ketahun trennya makin meningkat dari Rp
632.150,- (2009) menjadi Rp 643.780,- pada tahun 2013. Ini berarti selama periode
2009-2013 tumbuh rata rata 0,46 persen per tahun. Relatif rendahnya pertumbuhan
paritas daya beli tersebut dapat mengakibatkan perbaikan kualitas fisik penduduk
juga berjalan lambat.
Jika dilihat menurut kabupaten/kota paritas daya beli di Provinsi Bali sangat
bervariasi. Tiga daerah yaitu Kabupaten Klungkung, Karangasem, dan Kota
Denpasar angkanya jauh diatas rata rata Bali. Empat daerah setara dengan angka
Bali, sedangkan yang berada dibawah Bali hanya Kabupaten Jembrana (Gambar
3.3).
Makin tinggi paritas daya beli menjadi indikasi bahwa konsumsi masyarakat
baik untuk makanan atau non makanan kualitasnya makin baik. Peningkatan
kualitas ini berdampak positif terhadap kualitas phisik penduduk yang pada akhirnya
bermuara pada angka harapan hidup yang makin panjang.
2010 2011 2012 2013
634,67
637,86
640,86
643,78
Gambar 3.2 Perkembangan paritas daya beli penduduk Provinsi Bali,2009-2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 18
Gambar 3.2 menunjukkan bahwa paritas daya beli (standar hidup layak)
penduduk Provinsi Bali dari tahun ketahun trennya makin meningkat dari Rp
632.150,- (2009) menjadi Rp 643.780,- pada tahun 2013. Ini berarti selama periode
2009-2013 tumbuh rata rata 0,46 persen per tahun. Relatif rendahnya pertumbuhan
paritas daya beli tersebut dapat mengakibatkan perbaikan kualitas fisik penduduk
juga berjalan lambat.
Jika dilihat menurut kabupaten/kota paritas daya beli di Provinsi Bali sangat
bervariasi. Tiga daerah yaitu Kabupaten Klungkung, Karangasem, dan Kota
Denpasar angkanya jauh diatas rata rata Bali. Empat daerah setara dengan angka
Bali, sedangkan yang berada dibawah Bali hanya Kabupaten Jembrana (Gambar
3.3).
Makin tinggi paritas daya beli menjadi indikasi bahwa konsumsi masyarakat
baik untuk makanan atau non makanan kualitasnya makin baik. Peningkatan
kualitas ini berdampak positif terhadap kualitas phisik penduduk yang pada akhirnya
bermuara pada angka harapan hidup yang makin panjang.
2013
643,78
Gambar 3.2 Perkembangan paritas daya beli penduduk Provinsi Bali,2009-2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 19
3.1.3. Angka Harapan Hidup (AHH)
AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung
sejak ia dilahirkan. AHH merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Makin tinggi AHH
menjadi indikasi bahwa pembangunan dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan sudah berada pada jalur yang benar.
Sepanjang periode 2009-2012 angka harapan hidup penduduk Bali trennya
tumbuh secara linier, tetapi tahun 2013 naik signifikan (Gambar 3.4). Meningkatnya
AHH berimplikasi pada makin banyaknya penduduk lansia (umur 65 tahun keatas).
Masalahnya sekarang adalah bagaimana menjadikan lansia tersebut tetap sehat
dan produktif sehingga beban yang ditimbulkan menjadi minimal.
625
630
635
640
645
650
655
660
665 661,73657,79
Parit
as d
aya
beli
(Rp.
000)
Gambar 3.3 Paritas daya beli penduduk per kabupaten/kota,Provinsi Bali, 2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 19
3.1.3. Angka Harapan Hidup (AHH)
AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung
sejak ia dilahirkan. AHH merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Makin tinggi AHH
menjadi indikasi bahwa pembangunan dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan sudah berada pada jalur yang benar.
Sepanjang periode 2009-2012 angka harapan hidup penduduk Bali trennya
tumbuh secara linier, tetapi tahun 2013 naik signifikan (Gambar 3.4). Meningkatnya
AHH berimplikasi pada makin banyaknya penduduk lansia (umur 65 tahun keatas).
Masalahnya sekarang adalah bagaimana menjadikan lansia tersebut tetap sehat
dan produktif sehingga beban yang ditimbulkan menjadi minimal.
652,54
648,25 647,37645,69
643,78 643,38 643,24
Gambar 3.3 Paritas daya beli penduduk per kabupaten/kota,Provinsi Bali, 2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 19
3.1.3. Angka Harapan Hidup (AHH)
AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung
sejak ia dilahirkan. AHH merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Makin tinggi AHH
menjadi indikasi bahwa pembangunan dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan sudah berada pada jalur yang benar.
Sepanjang periode 2009-2012 angka harapan hidup penduduk Bali trennya
tumbuh secara linier, tetapi tahun 2013 naik signifikan (Gambar 3.4). Meningkatnya
AHH berimplikasi pada makin banyaknya penduduk lansia (umur 65 tahun keatas).
Masalahnya sekarang adalah bagaimana menjadikan lansia tersebut tetap sehat
dan produktif sehingga beban yang ditimbulkan menjadi minimal.
643,24640,3
Gambar 3.3 Paritas daya beli penduduk per kabupaten/kota,Provinsi Bali, 2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 20
AHH per kabupaten/kota di Bali bervariasi antara 68,32 – 74,91 tahun.
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, tiga daerah AHH-nya dibawah rata rata
Bali, sedangkan enam yang lain berada diatasnya. Tiga daerah dengan AHH yang
rendah adalah (1) Kabupaten Karangasem, (2) Klungkung, dan (3) Buleleng.
Walaupun demikian ketiga daerah tersebut AHH-nya sudah melampui usia 65 tahun.
Oleh karena demikian dimasa yang akan datang semua daerah di Provinsi Bali akan
menghadapi masalah baru yaitu jumlah penduduk lansia yang makin banyak. Hal ini
berimplikasi pada meningkatnya dependency ratio sehingga beban tanggungan
penduduk usia produktif makin berat. Akibatnya kemampuan penduduk usia
produktif meningkatkan kualitas SDM bisa menurun. Padahal peningkatan kualitas
SDM merupakan syarat penting dalam proses pembangunan.
70,67
70,4
70,5
70,6
70,7
70,8
70,9
71
71,1
71,2
71,3
2009
AHH
(TAH
UN
)Gambar 3.4 Perkembangan AHH penduduk Provinsi Bali, 2009-2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 20
AHH per kabupaten/kota di Bali bervariasi antara 68,32 – 74,91 tahun.
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, tiga daerah AHH-nya dibawah rata rata
Bali, sedangkan enam yang lain berada diatasnya. Tiga daerah dengan AHH yang
rendah adalah (1) Kabupaten Karangasem, (2) Klungkung, dan (3) Buleleng.
Walaupun demikian ketiga daerah tersebut AHH-nya sudah melampui usia 65 tahun.
Oleh karena demikian dimasa yang akan datang semua daerah di Provinsi Bali akan
menghadapi masalah baru yaitu jumlah penduduk lansia yang makin banyak. Hal ini
berimplikasi pada meningkatnya dependency ratio sehingga beban tanggungan
penduduk usia produktif makin berat. Akibatnya kemampuan penduduk usia
produktif meningkatkan kualitas SDM bisa menurun. Padahal peningkatan kualitas
SDM merupakan syarat penting dalam proses pembangunan.
70,7270,78
70,84
2010 2011 2012
Gambar 3.4 Perkembangan AHH penduduk Provinsi Bali, 2009-2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 20
AHH per kabupaten/kota di Bali bervariasi antara 68,32 – 74,91 tahun.
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, tiga daerah AHH-nya dibawah rata rata
Bali, sedangkan enam yang lain berada diatasnya. Tiga daerah dengan AHH yang
rendah adalah (1) Kabupaten Karangasem, (2) Klungkung, dan (3) Buleleng.
Walaupun demikian ketiga daerah tersebut AHH-nya sudah melampui usia 65 tahun.
Oleh karena demikian dimasa yang akan datang semua daerah di Provinsi Bali akan
menghadapi masalah baru yaitu jumlah penduduk lansia yang makin banyak. Hal ini
berimplikasi pada meningkatnya dependency ratio sehingga beban tanggungan
penduduk usia produktif makin berat. Akibatnya kemampuan penduduk usia
produktif meningkatkan kualitas SDM bisa menurun. Padahal peningkatan kualitas
SDM merupakan syarat penting dalam proses pembangunan.
71,2
2013
Gambar 3.4 Perkembangan AHH penduduk Provinsi Bali, 2009-2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 21
3.2. Perkembangan IPM
Seperti disebutkan sebelumnya ketiga komponen yang membentuk IPM dari
tahun ketahun trennya meningkat. Oleh karena demikian dapat dipastikan bahwa
IPM Provinsi Bali juga akan makin tinggi. Peningkatan IPM mencerminkan
pembangunan manusia berjalan pada jalur yang benar (on the track).
6566676869707172737475
74,91
73,4672,56
AHH
(TAH
UN
)Gambar 3.5 AHH penduduk per kabupaten/kota, Provinsi Bali, 2013
71,52
70
70,5
71
71,5
72
72,5
73
73,5
74
74,5
2009
IPM
Gambar 3.6 Perkembangan IPM Provinsi Bali, 2009-2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 21
3.2. Perkembangan IPM
Seperti disebutkan sebelumnya ketiga komponen yang membentuk IPM dari
tahun ketahun trennya meningkat. Oleh karena demikian dapat dipastikan bahwa
IPM Provinsi Bali juga akan makin tinggi. Peningkatan IPM mencerminkan
pembangunan manusia berjalan pada jalur yang benar (on the track).
72,56 72,31 72,24 72,1871,2
7069,52
Gambar 3.5 AHH penduduk per kabupaten/kota, Provinsi Bali, 2013
72,28
72,84
73,49
2010 2011 2012
Gambar 3.6 Perkembangan IPM Provinsi Bali, 2009-2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 21
3.2. Perkembangan IPM
Seperti disebutkan sebelumnya ketiga komponen yang membentuk IPM dari
tahun ketahun trennya meningkat. Oleh karena demikian dapat dipastikan bahwa
IPM Provinsi Bali juga akan makin tinggi. Peningkatan IPM mencerminkan
pembangunan manusia berjalan pada jalur yang benar (on the track).
69,52
68,32
Gambar 3.5 AHH penduduk per kabupaten/kota, Provinsi Bali, 2013
74,11
2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 22
Pada Gambar 3.6 terungkap IPM Provinsi Bali trennya makin meningkat dari
71,52 pada tahun 2009 dan tahun 2013 naik menjadi 74,11. Ini berarti selama
periode 2009-2013 IPM Bali tumbuh rata rata 0,89 persen per tahun. Makin
meningkatnya IPM tersebut mencerminkan pembangunan manusia di Provinsi Bali
sudah berjalan baik. Tetapi secara umum kualitas SDM Indonesia masih tergolong
rendah jika dibandingkan dengan negara negara lainnya di dunia. Pada tahun 2013
IPM Indonesia seperti disebutkan diatas baru mencapai 68,4. Posisi ini berada pada
urutan 108 dari 187 negara di dunia. Jadi saat ini Indonesia termasuk Bali harus
bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan memberikan perhatian
yang lebih terhadap pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan
pendapatan masyarakat. Sekali lagi kualitas SDM yang baik merupakan syarat
penting dalam proses pembangunan.
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 23
BAB IV
KONDISI KETENAGAKERJAAN
4.1 Perkembangan Ketenagakerjaan
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk usia kerja adalah
penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Kemudian penduduk umur 15 tahun
keatas tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan
angkatan kerja. Masing masing kelompok ini kemudian dirinci lagi seperti yang
disajikan pada Gambar 4.1. Angkatan kerja yang berstatus bekerja dapat dilihat dari
beberapa aspek antara lain (a) menurut lapangan pekerjaan, (b) status pekerjaan,
dan (c) lama jam kerja. Dari aspek yang terakhir ini akan diperoleh gabaran
angkatan kerja yang berstatus sebagai pekerja penuh dan setengah pengangguran
(under utilized).
Gambar 4.1. Pembagian penduduk usia kerja
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2014) kondisi ketengakerjaan di
Provinsi Bali tidak menunjukkan perubahan yang signifikan kecuali angka
pengangguran dan TPAK (Tabel 4.1). Angka pengangguran baik secara absolut
ataupun prosentase menunjukkan tren yang menurun dari 68.791 orang (3,06
persen) menjadi 44.126 orang (1,90 persen). Menurunnya angka pengangguran
karena pertumbuhan angkatan kerja yang berstatus bekerja lebih tinggi
Angkatankerja
Bekerja Menganggur
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 23
BAB IV
KONDISI KETENAGAKERJAAN
4.1 Perkembangan Ketenagakerjaan
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk usia kerja adalah
penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Kemudian penduduk umur 15 tahun
keatas tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan
angkatan kerja. Masing masing kelompok ini kemudian dirinci lagi seperti yang
disajikan pada Gambar 4.1. Angkatan kerja yang berstatus bekerja dapat dilihat dari
beberapa aspek antara lain (a) menurut lapangan pekerjaan, (b) status pekerjaan,
dan (c) lama jam kerja. Dari aspek yang terakhir ini akan diperoleh gabaran
angkatan kerja yang berstatus sebagai pekerja penuh dan setengah pengangguran
(under utilized).
Gambar 4.1. Pembagian penduduk usia kerja
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2014) kondisi ketengakerjaan di
Provinsi Bali tidak menunjukkan perubahan yang signifikan kecuali angka
pengangguran dan TPAK (Tabel 4.1). Angka pengangguran baik secara absolut
ataupun prosentase menunjukkan tren yang menurun dari 68.791 orang (3,06
persen) menjadi 44.126 orang (1,90 persen). Menurunnya angka pengangguran
karena pertumbuhan angkatan kerja yang berstatus bekerja lebih tinggi
Penduduk usiakerja
(≥ 15 tahun)
Menganggur
Bukanangkatan
kerja
SekolahMengurus
rumahtangga
Lainnya (pensiunan,cacat
jasmani, bisu, dll)
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 23
BAB IV
KONDISI KETENAGAKERJAAN
4.1 Perkembangan Ketenagakerjaan
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk usia kerja adalah
penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Kemudian penduduk umur 15 tahun
keatas tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan
angkatan kerja. Masing masing kelompok ini kemudian dirinci lagi seperti yang
disajikan pada Gambar 4.1. Angkatan kerja yang berstatus bekerja dapat dilihat dari
beberapa aspek antara lain (a) menurut lapangan pekerjaan, (b) status pekerjaan,
dan (c) lama jam kerja. Dari aspek yang terakhir ini akan diperoleh gabaran
angkatan kerja yang berstatus sebagai pekerja penuh dan setengah pengangguran
(under utilized).
Gambar 4.1. Pembagian penduduk usia kerja
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2014) kondisi ketengakerjaan di
Provinsi Bali tidak menunjukkan perubahan yang signifikan kecuali angka
pengangguran dan TPAK (Tabel 4.1). Angka pengangguran baik secara absolut
ataupun prosentase menunjukkan tren yang menurun dari 68.791 orang (3,06
persen) menjadi 44.126 orang (1,90 persen). Menurunnya angka pengangguran
karena pertumbuhan angkatan kerja yang berstatus bekerja lebih tinggi
Lainnya (pensiunan,cacat
jasmani, bisu, dll)
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 24
dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Periode 2010-2014 angkatan
kerja yang bekerja tumbuh rata-rata 0,10 persen per tahun, sedangkan angkatan
kerja tumbuh 0,08 persen. Makin menurunnya angka pengangguran seiring dengan
makin banyaknya angkatan kerja yang bekerja menjadi indikasi bahwa salah satu
sasaran pembangunan yaitu memperluas kesempatan kerja guna menekan angka
pengangguran sudah on the track.
Pada periode yang sama TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) juga
makin rendah yaitu dari 77,8 persen (2010) menjadi 74,91 persen (2014). Seperti
diketahui TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan
penduduk usia kerja. Makin menurunnya TPAK mencerminkan makin sedikit
penduduk usia kerja yang tergolong sebagai angkatan kerja (memasuki pasar kerja).
Pada Diagram 1 terlihat bahwa penduduk usia kerja yang tergolong bukan sebagai
angkatan kerja adalah mereka berstatus sedang sekolah, mengurus rumah tangga,
dan lainnya. Menurunnya TPAK salah satunya karena makin banyak penduduk usia
kerja yang berstatus sedang sekolah. Dalam jangka panjang hal ini berdampak
positif terhadap peningkatan kualitas SDM Provinsi Bali. Kualitas SDM yang makin
baik dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi
yang relatif tinggi dapat memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat.
Tabel 4. 1Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali, 2010-2014
No. Keterangan Tahun2010 2011 2012 2013 2014
1 Penduduk usiakerja (orang)
2.902.573 2.952.545 3.008.970 3.073.019 3.092.880
2 Angkatan kerja(orang)
2.246.149 2.257.258 2.316.030 2.315.379 2.316.758
3 Angkatan kerjayang bekerja(orang)
2,177.358 2.204.879 2.268.710 2.273.897 2.272.632
4 Angkatan kerjayangmenganggur(orang)
68.791 52.384 47.330 41.482 44.126
5 TPAK (%) 77,38 76,45 76,97 75,35 74,916 Tingkat
pengangguranterbuka (%)
3.06 2,32 2,04 1,79 1,90
Sumber: Sakernas 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 25
4.2 Tingkat Pendidikan, Lapangan Pekerjaan, dan Produktivitas AngkatanKerja yang Bekerja
Kualitas SDM suatu negara/daerah tercermin dari tinggi rendahnya angka
indeks Pembangunan Manusia-nya (IPM). Makin tinggi angka IPM menunjukkan
kualitas SDM negara/daerah yang bersangkutan makin tinggi pula. IPM dibentuk
oleh tiga komponen yaitu (a) Angka Harapan Hidup sebagai cermin kesehatan, (b)
pendapatan per kapita sebagai cermin daya beli, dan (c) melek huruf serta rata rata
lama sekolah sebagai cermin tingkat pengetahuan. Pengukuran IPM suatu
negara/daerah dilakukan terhadap semua penduduk umur 15 tahun keatas. Oleh
karena itu untuk mengetahui kualitas angkatan kerja yang bekerja (selanjutnya
angkatan kerja yang bekerja disebut: pekerja) hanya dapat dilakukan dengan
melihat tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkannya.
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa periode 2010-2014 tingkat pendidikan pekerja
makin tinggi. Hal ini terlihat dari pekerja yang berpendidikan SLTP Umum kebawah
proporsinya makin menurun dari 60,6 persen (2010) menjadi 52,6 persen (2014).
Sebaliknya yang berpendidikan SMU keatas proporsinya meningkat dari 38,7
persen (2010) menjadi 46,5 persen (2014). Peningkatan pendidikan tersebut terjadi
baik untuk pekerja laki laki ataupun perempuan. Tetapi secara keseluruhan tingkat
pendidikan pekerja laki laki lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan.Hal
ini terjadi baik pada tahun 2010 ataupun 2014.
Perbedaan tingkat pendidikan tertinggi para pekerja diikuti oleh perbedaan
dalam sektor/lapangan pekerjaan mereka. Distribusi pekerja menurut sektor
menjadi cermin apakah perekonomian suatu daerah masih berorientasi pada Sektor
Primer, atau sudah beralih ke Sektor Sekunder dan atau Tersier.
Periode 2010-2014 struktur perekonomian Provinsi Bali dari aspek
penyerapan pekerja mengalami perubahan yang signifikan. Pada Tabel 4.3 terlihat
kontribusi Sektor Primer dalam menyerap pekerja menurun dari 31,2 persen menjadi
23,6 persen. Sebaliknya dua sektor yang lain yaitu sekunder dan tertier
kontribusinya dalam menyerap pekerja makin tinggi. Sektor Sekunder meningkat
dari 20,7 persen menjadi 23,2 persen, sedangkan Sektor Tertier peningkatannya
lebih tinggi yaitu dari 48,1 persen menjadi 53,0 persen. Melihat angka angka
tersebut ini berarti baik pada tahun 2010 ataupun 2014, struktur perekonomian
Provinsi Bali sudah berorientasi pada Sektor Tertier. Hal ini terlihat dari paling
besarnya kontribusi sektor ini dalam menyerap pekerja. Malahan tahun 2014 Sektor
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 26
Tertier menyerap pekerja lebih dari 50,0 persen kemudian disusul oleh Sektor
Sekunder dan Primer masing masing sekitar 23,0 persen. Pengalaman negara
negara maju dalam proses pembangunan terjadi perubahan struktur perekonomian
mereka dari Sektor Primer ke Sektor Skunder dan atau Tertier. Pergesearan ini
terjadi karena pendapatan pekerja di Sektor Primer umumnya lebih rendah
dibandingkan dengan dua sektor yang lainnya.
Tabel 4.2.Perkembangan tingkat pendidikan angkatan kerja yang bekerja,
Provinsi Bali, 2010-2014.No Pendidikan
tertinggi ygditamatkan
2010 2014
L P L dan P L P L dan P
1 Tidak/belumpernah sekolah
5,0 11,0 7,7 3,6 9,0 6,0
2 Tidak/belum tamatSD
12,7 14,2 13,4 10,0 13,8 11,7
3 Sekolah Dasar 21,4 26,0 23,5 18,3 23,8 20,84 SLTP Umum 15,5 16,6 16,0 14,8 13,3 14,15 SLTP Kejuruan 0,9 0,5 0,7 0,8 0,6 0,76 SMU 22,2 13,5 18,2 25,2 16,4 21,27 SMK 11,5 9,0 10,4 12,6 10,5 11,68 Diploma I/II 3,0 2,3 2,7 2,6 2,0 2,39 Akademi/Diploma
III1,6 1,5 1,6 2,0 2,0 2,0
10 S1/D IV 5,6 5,1 5,4 8,6 7,8 8,311 Program S2/S3 0,5 0,2 0,4 1,5 0,7 1,1Jumlah: %
orang100,0
1.191.888100,0
985.470100,0
2.177.358100,0
1.248.588100,0
1.024.044100,0
2.272.632
Sumber: Sakernas 2010 dan 2014.
Dari segi jenis kelamin terlihat di Sektor Primer dan Tertier proporsi pekerja
perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki laki. Sedangkan di Sektor
Sekunder proporsi pekerja laki laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kondisi
ini terjadi baik pada tahun 2010 dan 2014.Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
partisipasi perempuan di Provinsi Bali sebagai angkatan kerja relatif tinggi.
BPS dalam perhitungan PDB (Produk Domestik Bruto) atau PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto) mengelompokkan kegiatan ekonomi menjadi sembilan
lapangan usaha. Oleh karena demikian pekerja yang melakukan kegiatan proses
produksi barang dan jasa terebar pada sembilan lapangan usaha tersebut. Seperti
yang ditunjukkan pada Tabel 4.3 empat dari sembilan lapangan usaha mampu
menyerap pekerja masing masing lebih dari 10,0 persen. Empat lapangan usaha
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 27
tersebut adalah (a) Perdagangan, Hotel & Restoran: 29,0 persen, (b) Pertanian: 23,2
persen, (c) Jasa-jasa: 17,3 persen, dan (d) Industri: 13,9 persen. Lima lapangan
usaha yang lain menyerap pekerja masing masing kurang dari 5,0 persen kecuali
Bangunan 9,0 persen
Tabel 4.3Distribusi angkatan kerja yang bekerja menurut sektor, Provinsi Bali, 2010-2014
Sektor/lapangan usaha 2010 2014L P L dan P L P L dan P
1. SEKTOR PRIMER: Pertanian (dlm arti
luas) Pertambangan &
Galian
29,629,3
0,3
33,132,8
0,3
31,230,9
0,3
22,922,4
0,5
24,624,3
0,3
23,623,2
0,4
2. SEKTOR SKUNDER: Industri Listrik dan air Bangunan
23,412,8
0,310,3
17,515,30,03
2,2
20,713,90,26,6
25,911,6
0,413,9
20,216,8
0,23,2
23,213,90,39,0
3. SEKTOR TERTISIER: Perdagangan, Hotel &
Restoran Angkutan,
Pergudangan &Komunikasi
Keuangan, Asuransi,Usaha persewaan, dll
Jasa-jasa.
47,021,6
6,6
3,1
15,7
49,331,8
1,7
2,2
13,6
48,126,2
4,4
2,7
14,8
51,224,3
5,1
3,8
18,0
55,134,7
0,6
3,4
16,4
53,029,0
3,1
3,6
17,3Jumlah: %
orang100,0
1.191.888100,0
985.470100,0
2.177.358100,0
1.248.588100,0
1.024.044100,0
2.272.632
Sumber: Sakernas 2010 dan 2014.
Jika jumlah pekerja pada masing masing lapangan usaha tersebut digunakan
sebagai faktor pembagi dari nilai tambah yang tercipta pada lapangan usahanya,
maka hasil bagi tersebut menggambarkan rata rata produktivitas per pekerja pada
lapangan usaha yang bersangkutan. Rata rata produktivitas ini lebih valid
menggambarkan tingkat penghasilan masyarakat dibandingkan menggunakan
pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi antara PDRB
dengan seluruh penduduk. Dalam hal ini semua penduduk dianggap mempunyai
penghasilan. Padahal yang sesungguhnya mempunyai penghasilan adalah mereka
yang tergolong sebagai pekerja. Kelemahan lain dari pendapat per kapita adalah
semua penduduk penghasilannya dianggap sama. Tetapi kalau menggunakan
produktivitas per pekerja, paling tidak diperoleh gambaran perbedaan penghasilan
pekerja menurut lapangan usaha. Artinya pekerja pada lapangan usaha mana
penghasilannya tergolong tinggi, menengah, atau rendah. Penghasilan disini
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 28
tercermin dari tingkat produktivitas per pekerja pada masing masing lapangan
usaha.
Periode 2010-2013 pendapatan per kapita penduduk Provinsi Bali meningkat
dari Rp 7,4 juta menjadi Rp 8,2 juta atau tumbuh rata rata 3,5 persen per tahun
(menurut harga konstan). Tetapi jika menggunakan produktivitas per pekerja,
penghasilan pekerja pada periode yang sama naik dari RP 13,3 juta menjadi Rp
15,3 juta atau tumbuh rata rata 4,8 persen per tahun (menurut harga konstan).
Dilihat dari indikator pendapatan per kapita dan produktivitas per pekerja, secara
makro arah pembangunan di Provinsi Bali sudah berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Tetapi kalau dilihat produktivitas per lapangan usaha tidak sepenuhnya
benar. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 produktivitas per pekerja sangat
variatif. Tahun 2013 misalnya produktivitas antar lapangan usaha bervariasi antara
Rp 7,4 juta (Bangunan) sampai Rp 60,9 juta (Listrik, Gas & Air). Variasi ini
mencerminkan terjadinya distribusi pendapatan yang kurang merata diantara
kelompok kelompok masyarakat. Kedua, periode 2010-2013 dua dari sembilan
lapangan usaha produktivitas per pekerjanya menurun yaitu pekerja pada Lapangan
Usaha Listrik, Gas dan Air serta Bangunan. Penurunan yang signifikan terjadi pada
Lapangan Usaha Listrik, Gas, dan Air sekitar 22,0 persen, sedangkan Bangunan
hanya 2,6 persen. Kendatipun demikian Lapnagan Usaha Listrik, Gas dan Air
produktivitas per pekerjanya tetap menduduki posisi tertinggi dibandingkan dengan
delapan lapangan usaha yang lain. Berbeda dengan Lapangan Usaha Bangunan
yng menduduki posisi terendah.
Tabel 4.4.Perkembangan produktivitas pekerja menurut lapangan usaha,
Provinsi Bali, 2010-2013 (harga konstan 2000).
No. Lapangan Usaha
Produktivitas per pekerja(Rp juta/tahun)
Pertum-buhan(% pertahun)
2010 2013*)
1 Pertanian (dalam arti luas) 8,5 11,3 10,02 Pertambangan dan Penggalian 26,8 28,9 2,53 Industri pengolahan 9,7 10,7 3,34 Listrik, Gas, dan Air 111,0 60,9 (-) 22,25 Bangunan 8,0 7,4 (-) 2,66 Perdagangan, Hotel & Restoran 16,1 17,8 3,47 Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi 33,5 53,0 16,58 Keuangan, Asuransi, dan Usaha persewaan 34,7 27,2 (-) 8,49 Jasa-jasa 12,4 13,7 3,4Keseluruhan 13,3 15,3 4,8
Sumber: BPS Provinsi Bali (data diolah).Catatan: *) Data PDRB tahun 2014 tidak tersedia sehingga yang digunakan adalah data Jumlah pekerja danPDRB 2013.
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 29
Ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga terlihat jika produktivitas per
pekerja dikaitkan dengan kemampuan masing masing lapangan usaha menyerap
pekerja. Pada Tabel 4.4 terlihat produktivitas per pekerja yang tinggi terjadi pada (a)
Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air, (b) Angkutan, Pergudangan & Komunikasi, (c)
Pertambangan & Penggalian, dan (d) Keuangan, Asuransi & Usaha persewaan.
Tetapi keempat lapangan usaha ini kemampuannya menyerap pekerja relatif rendah
yaitu sekitar 7,0 persen. Ini berarti hanya 7,0 persen dari seluruh pekerja yang
mempunyai produktivitas Rp 27 juta sampai Rp 61 juta. Mayoritas (sekitar 93,0
persen) pekerja rata rata produktivitasnya kurang dari Rp 20,0 juta (2013). Makin
timpangnya distribusi pendapatan juga terlihat dari makin tingginya angka Gini Rasio
Provinsi Bali dari 0,37 (2010) menjadi 0,40 (2013). Makin timpangnya distribusi
pendapatan menggambarkan penduduk yang kaya makin kaya, sebaliknya
penduduk miskin makin miskin atau minimal mereka tetap miskin.
4.3 Pengangguran
Tinggi rendahnya tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator
makro keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah. Oleh karena itu, menekan
tingkat pengangguran merupakan salah satu sasaran penting dalam proses
pembangunan. BPS dalam studi studi ketenagakerjaan mengelompokkan
pengangguran menjadi dua yaitu pengangguran terbuka dan setengah
pengangguran. Yang tergolong sebagai penganggur terbuka adalah angkatan kerja
yang memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut: (a) tidak mempunyai
pekerjaan dan mencari pekerjaan, (b) tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan
usaha, (c) tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin
mendapatkan pekerjaan, dan (d) sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Periode 2010-2014 pola perkembangan angka pengangguran terbuka di
Provinsi Bali cenderung menurun dengan titik terendah terjadi pada tahun 2013
sebesar 1,79 persen. Tetapi tahun 2014 angkanya meningkat menjadi 1,90 persen
(Gambar 4.2).
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 30
Sumber: Sakernas 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
Pola perkembangan tingkat pengangguran terbuka berkorelasi dengan
pertumbuhan PDRB. Korelasinya bersifat negatif, artinya arah perubahan kedua
variabel tersebut berlawanan. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3,
pertumbuhan PDRB yang makin tinggi diikuti oleh perkembangan tingkat
pengangguran terbuka yang makin rendah. Secara teoritis memang disebutkan
bahwa pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi cenderung akan membuka
kesempatan kerja makin banyak, sehingga berimplikasi pada menurunnya angka
pengangguran. Pada Gambar 4.3 memang terlihat dari tahun ketahun pertumbuhan
PDRB Provinsi Bali peningkatannya relatif rendah sehingga kemampuannya
memperluas kesempatan kerja juga rendah. Seperti disebutkan sebelumnya periode
2010-2014 kesempatan kerja tumbuh rata rata 0,10 persen per tahun. Karena antara
pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan perluasan kesempatan kerja berkorelasi, hal
ini menjadi alasan utama mengapa suatu negara/daerah menjadikan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi sebagai salah satu sasaran penting dalam proses
pembangunannya. Oleh karena itu tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi
merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah,
selain tingkat pengangguran,dan tingkat kemiskinan.
2010
Orang 68791
Persen 3,06
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Angk
a pe
ngan
ggur
an (o
rang
)Gambar 4.2 Perkembangan pengangguran terbuka Provinsi Bali,
2010-2014
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 30
Sumber: Sakernas 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
Pola perkembangan tingkat pengangguran terbuka berkorelasi dengan
pertumbuhan PDRB. Korelasinya bersifat negatif, artinya arah perubahan kedua
variabel tersebut berlawanan. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3,
pertumbuhan PDRB yang makin tinggi diikuti oleh perkembangan tingkat
pengangguran terbuka yang makin rendah. Secara teoritis memang disebutkan
bahwa pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi cenderung akan membuka
kesempatan kerja makin banyak, sehingga berimplikasi pada menurunnya angka
pengangguran. Pada Gambar 4.3 memang terlihat dari tahun ketahun pertumbuhan
PDRB Provinsi Bali peningkatannya relatif rendah sehingga kemampuannya
memperluas kesempatan kerja juga rendah. Seperti disebutkan sebelumnya periode
2010-2014 kesempatan kerja tumbuh rata rata 0,10 persen per tahun. Karena antara
pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan perluasan kesempatan kerja berkorelasi, hal
ini menjadi alasan utama mengapa suatu negara/daerah menjadikan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi sebagai salah satu sasaran penting dalam proses
pembangunannya. Oleh karena itu tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi
merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah,
selain tingkat pengangguran,dan tingkat kemiskinan.
2011 2012 2013
52384 47330 41482
2,32 2,04 1,79
Gambar 4.2 Perkembangan pengangguran terbuka Provinsi Bali,2010-2014
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 30
Sumber: Sakernas 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
Pola perkembangan tingkat pengangguran terbuka berkorelasi dengan
pertumbuhan PDRB. Korelasinya bersifat negatif, artinya arah perubahan kedua
variabel tersebut berlawanan. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3,
pertumbuhan PDRB yang makin tinggi diikuti oleh perkembangan tingkat
pengangguran terbuka yang makin rendah. Secara teoritis memang disebutkan
bahwa pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi cenderung akan membuka
kesempatan kerja makin banyak, sehingga berimplikasi pada menurunnya angka
pengangguran. Pada Gambar 4.3 memang terlihat dari tahun ketahun pertumbuhan
PDRB Provinsi Bali peningkatannya relatif rendah sehingga kemampuannya
memperluas kesempatan kerja juga rendah. Seperti disebutkan sebelumnya periode
2010-2014 kesempatan kerja tumbuh rata rata 0,10 persen per tahun. Karena antara
pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan perluasan kesempatan kerja berkorelasi, hal
ini menjadi alasan utama mengapa suatu negara/daerah menjadikan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi sebagai salah satu sasaran penting dalam proses
pembangunannya. Oleh karena itu tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi
merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah,
selain tingkat pengangguran,dan tingkat kemiskinan.
2014
44126
1,9
Gambar 4.2 Perkembangan pengangguran terbuka Provinsi Bali,2010-2014
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 31
Sumber: BPS Provinsi Bali.Catatan: Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
Provinsi Bali terdiri atas sembilan kabupaten/kota. Corak perekonomian antara
sembilan kabupaten/kota tersebut berbeda sehingga kemamuannya dalam
menciptakan pekerjaan juga berbeda. Akibatnya tingkat pengangguran terbuka antar
kabupaten/kota tidak sama. Pada Gambar 4.4 terungkap tahun 2010 tingkat
pengangguran terbuka antar kabupaten/kota bervariasi antara 0,65-6,57 persen,
sedangkan tahun 2014 variasinya makin rendah yaitu antara 0,48-2,95 persen.
Periode 2010-2014 enam dari sembilan kabupaten/kota tingkat penganggurannya
makin rendah.
Sumber: BPS Provinsi Bali.
3,06
5,83
012345678
2010
Peng
angg
uran
dan
Per
tum
buha
nPD
RB (%
)
Gambar 4.3 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka danpertumbuhan PDRB Provinsi Bali, 2010-2014
Pengangguran
Jembrana Tabanan Badung
2010 2,54 1,07 1,252014 2,95 2,25 0,48
01234567
Peng
angg
uran
(%)
Gambar 4.4 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka perkabupaten/kota di Provinsi Bali, 2010-2014
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 31
Sumber: BPS Provinsi Bali.Catatan: Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
Provinsi Bali terdiri atas sembilan kabupaten/kota. Corak perekonomian antara
sembilan kabupaten/kota tersebut berbeda sehingga kemamuannya dalam
menciptakan pekerjaan juga berbeda. Akibatnya tingkat pengangguran terbuka antar
kabupaten/kota tidak sama. Pada Gambar 4.4 terungkap tahun 2010 tingkat
pengangguran terbuka antar kabupaten/kota bervariasi antara 0,65-6,57 persen,
sedangkan tahun 2014 variasinya makin rendah yaitu antara 0,48-2,95 persen.
Periode 2010-2014 enam dari sembilan kabupaten/kota tingkat penganggurannya
makin rendah.
Sumber: BPS Provinsi Bali.
2,32 2,04 1,79
6,49 6,65 6,69
2011 2012 2013
Gambar 4.3 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka danpertumbuhan PDRB Provinsi Bali, 2010-2014
Pengangguran Pertumbuhan PDRB
Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng
1,25 2,36 3,59 0,65 2,82 3,26
0,48 1,43 1,94 0,67 2,06 2,74
Gambar 4.4 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka perkabupaten/kota di Provinsi Bali, 2010-2014
2010 2014
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 31
Sumber: BPS Provinsi Bali.Catatan: Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
Provinsi Bali terdiri atas sembilan kabupaten/kota. Corak perekonomian antara
sembilan kabupaten/kota tersebut berbeda sehingga kemamuannya dalam
menciptakan pekerjaan juga berbeda. Akibatnya tingkat pengangguran terbuka antar
kabupaten/kota tidak sama. Pada Gambar 4.4 terungkap tahun 2010 tingkat
pengangguran terbuka antar kabupaten/kota bervariasi antara 0,65-6,57 persen,
sedangkan tahun 2014 variasinya makin rendah yaitu antara 0,48-2,95 persen.
Periode 2010-2014 enam dari sembilan kabupaten/kota tingkat penganggurannya
makin rendah.
Sumber: BPS Provinsi Bali.
1,9
6,72
2014
Gambar 4.3 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka danpertumbuhan PDRB Provinsi Bali, 2010-2014
Buleleng Denpasar Prov. Bali
6,57 3,06
2,32 1,9
Gambar 4.4 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka perkabupaten/kota di Provinsi Bali, 2010-2014
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 32
Penurunan tingkat pengangguran yang signifikan terjadi di Kota Denpasar dan
Kabupaten Klungkung. Sebaliknya yang penganggurannya meningkat tajam adalah
Kabupaten Tabanan dan Jembrana. Tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka
pada masing masing kabupaten/kota di Provinsi Bali relatif rendah. Kendatipun
periode 2010-2014 beberapa kabupaten tingkat pengangguran terbukanya
meningkat tetapi angkanya kurang dari 3,0 persen. Oleh karena itu, sebenarnya
masalah besar yang dihadapi Provinsi Bali bukan tingginya angka tingkat
pengangguran terbuka, tetapi angka setengah pengangguran. Pekerja dikatakan
berstatus setengah pengangguran jika yang bersangkutan lama jam kerjanya
dibawah jam kerja normal (< 35 jam per minggu). Batasan angkatan kerja yang
bekerja yang digunakan oleh BPS dalam studi kependudukan khususnya dibidang
ketenagakerjaan sangat longgar. BPS menyebutkan seseorang digolongkan bekerja
jika seminggu sebelum pencatatan (pencacahan,) yang berangkutan bekerja
minimal satu jam tampa terputus. Mengacu pada definisi tersebut, ini berarti
seseorang yang bekerja antara 1-34 jam selama seminggu sebelum pencacahan
tergolong sebagai bekerja. Jam kerja yang pendek berpotensi memperoleh
pendapatan relatif rendah. Jam kerja yang pendek disamping mencerminkan
pendapatan yang rendah sekaligus juga menunjukkan terbatasnya lapangan
pekerjaan yang tersedia.
Tabel 4.5Perkembangan angkatan kerja yang bekerja menurut lama jam kerja, Provinsi Bali,
2010-2014Jam kerja(jam/minggu)
2010 2014L P L dan K L P L dan K
0*)
1-910-2425-3435-4445-59≥60
1,681,387,548,53
17,8444,4318,61
1,321,84
13,9813,0620,8133,6615,34
1,521,58
10,4510,5819,1839,5517,13
2,061,297,638,04
20,3145,6115,05
1,772,31
13,8813,2521,4532,8314,51
1,931,75
10,4510,3920,8239,8514,81
Jumlah: %Orang
100,001.191.888
100,00985.470
100,002.177.358
100,001.248.588
100,001.024.044
100,002.272.632
Sumber: Sakernas 2010 dan 2014.Catatan: *)sementara tidak bekerja (contoh: petani yang sedang menunggu panen).
Data pada Tabel 4.5 mengungkapkan tahun 2010 pekerja yang berstatus
setengah pengangguran mencapai 24,13 persen (setara: 525.396 orang). Tahun
2014 proporsinya naik tipis menjadi 24,52 persen (setara: 557.249 orang). Jadi
periode 2010-2014 angka setengah pengangguran di Provinsi Bali bukan berkurang
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 33
tapi meningkat rata rata 1,48 persen per tahun. Hal ini mungkin menjadi salah satu
faktor penyebab distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat makin timpang.
Masalah lain yang dihadapi Provinsi Bali dibidang ketenagakerjaan adalah
masih dijumpainya pekerja yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar. Menurut
BPS yang tergolong sebagai pekerja tidak dibayar dapat terdiri dari (a) anggota
rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu
suami/ayahnya bekerja di sawah, (b) bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga
dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di
warung, dan (c) bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang
dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah
tangga tetangganya. Tahun 2010 jumlah pekerja tak dibayar tersebut mencapai 17,8
persen (setara 387.022 orang) dari seluruh pekerja. Tahun 2014 jumlahnya
berkurang menjadi 13,3 persen (setara 302.542 orang). Baik tahun 2010 atau 2014
pekerja tak dibayar tersebut lebih banyak terdiri dari pekerja perempuan
dibandingkan dengan laki laki. Tahun 2014 misalnya perimbangan antara pekerja
laki dan perempuan adalah 0,76 berbanding 0,24.Tidak tertutup kemungkinan
seorang pekerja tidak dibayar sekaligus juga yang bersangkutan bekerja dibawah
jam kerja normal. Keberadaan pekerja tidak dibayar menjadi cermin terbatasnya
lapangan pekerjaan yang tersedia.
4.4 Penduduk MiskinSalah satu faktor penyebab kemiskinan adalah pengangguran (terbuka atau
setengah pengangguran). Tinggi rendahnya angka kemiskinan menjadi salah satu
indikator penting dari keberhasilan pembangunan. Esensi dari pembangunan adalah
meningkatnya derajat hidup masyarakat baik dilihat dari aspek ekonomi ataupun
sosial. Oleh karena itu dari tahun ketahun jumlah penduduk miskin harus dikurangi
sehingga menjadi minimal.
Penduduk miskin adalah penduduk dimana pengeluaran per kapitanya
berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). GK adalah besaran nilai pengeluaran yang
dibutuhkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-
makanan. GK terdiri atas dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk miskin ditentukan
berdasarkan posisi rata rata pengeluaran per kapita per bulan terhadap GK. Jika
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 34
pengeluarannya dibawah GK, berarti yang bersangkutan tergolong sebagai
penduduk miskin.
Tabel 4.6Perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Bali, 2010-2014
Aspek kemiskinan Tahun2010 2011 2012 2013 2014
A. Jumlah penduduk miskin: Persen Jumlah (.000 orang)
4,88174,9
4,20165,8
4,18166,9
3,95159,9
4,53185,2
B. Garis Kemiskinan (Rp) 208.152,- 233.172,- 249.997,- 272.349,- 295.210,-
C. Indeks Kemiskinan: Indeks Kedalaman (P1) Indeks Keparahan (P2)
0,710,14
0,660,16
0,580,12
0,470,095
0,420,068
Sumber: BPS Provinsi Bali.
Pemahaman penduduk miskin dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, jumlah, GK,
dan indeksnya. Ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6. Dari segi jumlah
terlihat selama empat tahun pertama dari periode 2010-2014 jumlah penduduk
miskin baik secara absolut atau persentase angkanya makin menurun. Tetapi tahun
2014 naik dan angkanya (secara absolut) jauh diatas empat tahun sebelumnya.
Ternyata pola perkembangan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pola
perkembangan angka pengangguran terbuka seperti disebutkan diatas. Hal ini
menunjukkan antara kedua variabel tersebut hubungannya bersifat positif, artinya
berkurang/bertambahnya angka pengangguran terbuka diikuti oleh
berkurang/bertambahnya penduduk miskin.
Periode 2010-2014 GK ditetapkan makin tinggi, rata meningkat 9,13 persen
per tahun. Pada periode yang sama tingkat inflasi di Provinsi Bali rata rata sekitar
6,0 persen. Ini berarti secara riil standar GK meningkat lebih dari 3,0 persen.
Meningkatnya standar GK menunjukkan kebutuhan dasar untuk pengeluaran
makanan dan non makanan ditentukan makin tinggi. Hal ini menjadi indikasi bahwa
kendatipun seseorang tergolong miskin tetapi kualitas phisiknya diharapkan makin
baik seiring dengan makin tingginya standar GK.
Indeks kemiskinan mencakup dua hal yaitu Indeks kedalaman (P1) dan
Indeks keparahan (P2). P2 menunjukkan seberapa jauh rata rata pengeluaran per
kapita penduduk miskin terhadap GK. Sedangkan P2 menunjukkan bagaimana
distribusi pengeluaran per kapita diantara penduduk miskin itu sendiri. Jika angka P1
dan P2 makin rendah berarti rata rata pengeluran per kapita penduduk miskin makin
mendekati GK-nya dan distribusi pengeluaran diantara mereka makin merata. Jika
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 35
angkanya makin tinggi menunjukkan keadaan sebaliknya. Oleh karena itu kondisi
penduduk miskin makin membaik jika angka P1 dan P2-nya makin kecil. Pada Tabel
4.6 terlihat baik angka P1 atau P2 selama periode 2010-2014 trennya makin
menurun. Hal ini menunjukkan rata rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di
Provinsi Bali makin meningkat sehingga makin dekat ke-GK dan distribusi
pengeluaran diantara mereka makin merata.
Jika dilihat menurut kabupaten/kota, perkembangan penduduk miskin di
Provinsi Bali polanya tidak sama. Artinya ada kabupaten/kota dimana jumlah
penduduk miskinnya bertambah, ada juga yang berkurang, tetapi ada juga yang
stagnan pada angka tertentu (Gambar 4.5).
Sumber: BPS Provinsi Bali.Catatan: Data penduduk miskin per kabupaten/kota tahun 2014 belum tersedia.
Pada gambar tersebut terungkap Kabupaten Klungkung disamping proporsi
penduduk miskinnya relatif tinggi juga selama periode 2009-2013 peningkatannya
cukup signifikan. Sebaliknya, yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah
Kabupaten Jembrana dan Gianyar. Enam kabupaten/kota yang lain naik turunnya
relatif kecil, malahan Kota Denpasar stagnan pada angka sekitar 2,0 persen. Pada
Gambar 4.5 juga terlihat hanya dua daerah dimana proporsi penduduk miskinnya
dibawah angka Provinsi Bali. Dua daerah tersebut adalah Kota Denpasar dan
Kabupaten Badung. Sebaliknya tujuh kabupaten yang lain proporsinya diatas rata
rata Provinsi kecuali Kabupaten Gianyar tahun 2013 sedikit diatas Provinsi.
Jembrana
Tabanan Badung
2009 6,8 4,99 3,28
2013 5,56 5,21 2,46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Pend
uduk
misk
in (%
)
Gambar 4.5 Perkembangan proporsi penduduk miskin perkabupaten/kota, Provinsi Bali, 2009-2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 35
angkanya makin tinggi menunjukkan keadaan sebaliknya. Oleh karena itu kondisi
penduduk miskin makin membaik jika angka P1 dan P2-nya makin kecil. Pada Tabel
4.6 terlihat baik angka P1 atau P2 selama periode 2010-2014 trennya makin
menurun. Hal ini menunjukkan rata rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di
Provinsi Bali makin meningkat sehingga makin dekat ke-GK dan distribusi
pengeluaran diantara mereka makin merata.
Jika dilihat menurut kabupaten/kota, perkembangan penduduk miskin di
Provinsi Bali polanya tidak sama. Artinya ada kabupaten/kota dimana jumlah
penduduk miskinnya bertambah, ada juga yang berkurang, tetapi ada juga yang
stagnan pada angka tertentu (Gambar 4.5).
Sumber: BPS Provinsi Bali.Catatan: Data penduduk miskin per kabupaten/kota tahun 2014 belum tersedia.
Pada gambar tersebut terungkap Kabupaten Klungkung disamping proporsi
penduduk miskinnya relatif tinggi juga selama periode 2009-2013 peningkatannya
cukup signifikan. Sebaliknya, yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah
Kabupaten Jembrana dan Gianyar. Enam kabupaten/kota yang lain naik turunnya
relatif kecil, malahan Kota Denpasar stagnan pada angka sekitar 2,0 persen. Pada
Gambar 4.5 juga terlihat hanya dua daerah dimana proporsi penduduk miskinnya
dibawah angka Provinsi Bali. Dua daerah tersebut adalah Kota Denpasar dan
Kabupaten Badung. Sebaliknya tujuh kabupaten yang lain proporsinya diatas rata
rata Provinsi kecuali Kabupaten Gianyar tahun 2013 sedikit diatas Provinsi.
Badung Gianyar Klungkung Bangli Karang
asemBulelen
gDenpas
ar
3,28 5,76 5,23 5,18 6,37 5,95 2,2
2,46 4,27 7,01 5,45 6,88 6,31 2,07
Gambar 4.5 Perkembangan proporsi penduduk miskin perkabupaten/kota, Provinsi Bali, 2009-2013
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 35
angkanya makin tinggi menunjukkan keadaan sebaliknya. Oleh karena itu kondisi
penduduk miskin makin membaik jika angka P1 dan P2-nya makin kecil. Pada Tabel
4.6 terlihat baik angka P1 atau P2 selama periode 2010-2014 trennya makin
menurun. Hal ini menunjukkan rata rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di
Provinsi Bali makin meningkat sehingga makin dekat ke-GK dan distribusi
pengeluaran diantara mereka makin merata.
Jika dilihat menurut kabupaten/kota, perkembangan penduduk miskin di
Provinsi Bali polanya tidak sama. Artinya ada kabupaten/kota dimana jumlah
penduduk miskinnya bertambah, ada juga yang berkurang, tetapi ada juga yang
stagnan pada angka tertentu (Gambar 4.5).
Sumber: BPS Provinsi Bali.Catatan: Data penduduk miskin per kabupaten/kota tahun 2014 belum tersedia.
Pada gambar tersebut terungkap Kabupaten Klungkung disamping proporsi
penduduk miskinnya relatif tinggi juga selama periode 2009-2013 peningkatannya
cukup signifikan. Sebaliknya, yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah
Kabupaten Jembrana dan Gianyar. Enam kabupaten/kota yang lain naik turunnya
relatif kecil, malahan Kota Denpasar stagnan pada angka sekitar 2,0 persen. Pada
Gambar 4.5 juga terlihat hanya dua daerah dimana proporsi penduduk miskinnya
dibawah angka Provinsi Bali. Dua daerah tersebut adalah Kota Denpasar dan
Kabupaten Badung. Sebaliknya tujuh kabupaten yang lain proporsinya diatas rata
rata Provinsi kecuali Kabupaten Gianyar tahun 2013 sedikit diatas Provinsi.
Denpasar BALI
2,2 4,88
2,07 4,49
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 36
Uraian terakhir mengenai penduduk miskin dilihat menurut desa-kota. Pada
Gambar 4.6 terlihat pola perkembangan proporsi penduduk miskin di perkotaan dan
di perdesaan Provinsi Bali agak berbeda. Di perkotaan proporsi penduduk miskin
dari tahun ketahun relatif stagnan pada angka sekitar 4,0 persen. Sebaliknya di
perdesaan lebih fluktuatif. Empat tahun pertama periode 2010-2014 proporsinya
cenderung menurun, tetapi tahun 2014 meningkat kendatipun angkanya masih
dibawah tahun 2010. Oleh karena itu dapat dikatakan proporsi penduduk miskin di
perdesaan juga cenderung menurun dengan titik terendah terjadi pada tahun 2013.
Sumber: Susenas 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
Hal kedua yang terlihat dari Gambar 11 adalah proporsi penduduk miskin selalu
lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Oleh karena itu,
kedepan Program Pengentasan Kemiskinan harus lebih banyak menyasar penduduk
di perdesaan.
2010
Perkotaan 4,04
Perdesaan 6,02
Desa+Kota 4,88
0
1
2
3
4
5
6
7
Pend
uduk
misk
in (%
)
Gambar 4.6 Perkembangan proporsi penduduk miskin menurut kotadesa, Provinsi Bali, 2010-2014
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 36
Uraian terakhir mengenai penduduk miskin dilihat menurut desa-kota. Pada
Gambar 4.6 terlihat pola perkembangan proporsi penduduk miskin di perkotaan dan
di perdesaan Provinsi Bali agak berbeda. Di perkotaan proporsi penduduk miskin
dari tahun ketahun relatif stagnan pada angka sekitar 4,0 persen. Sebaliknya di
perdesaan lebih fluktuatif. Empat tahun pertama periode 2010-2014 proporsinya
cenderung menurun, tetapi tahun 2014 meningkat kendatipun angkanya masih
dibawah tahun 2010. Oleh karena itu dapat dikatakan proporsi penduduk miskin di
perdesaan juga cenderung menurun dengan titik terendah terjadi pada tahun 2013.
Sumber: Susenas 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
Hal kedua yang terlihat dari Gambar 11 adalah proporsi penduduk miskin selalu
lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Oleh karena itu,
kedepan Program Pengentasan Kemiskinan harus lebih banyak menyasar penduduk
di perdesaan.
2011 2012 2013
3,91 3,77 3,9
4,65 4,79 4,04
4,2 4,18 3,95
Gambar 4.6 Perkembangan proporsi penduduk miskin menurut kotadesa, Provinsi Bali, 2010-2014
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 36
Uraian terakhir mengenai penduduk miskin dilihat menurut desa-kota. Pada
Gambar 4.6 terlihat pola perkembangan proporsi penduduk miskin di perkotaan dan
di perdesaan Provinsi Bali agak berbeda. Di perkotaan proporsi penduduk miskin
dari tahun ketahun relatif stagnan pada angka sekitar 4,0 persen. Sebaliknya di
perdesaan lebih fluktuatif. Empat tahun pertama periode 2010-2014 proporsinya
cenderung menurun, tetapi tahun 2014 meningkat kendatipun angkanya masih
dibawah tahun 2010. Oleh karena itu dapat dikatakan proporsi penduduk miskin di
perdesaan juga cenderung menurun dengan titik terendah terjadi pada tahun 2013.
Sumber: Susenas 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
Hal kedua yang terlihat dari Gambar 11 adalah proporsi penduduk miskin selalu
lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Oleh karena itu,
kedepan Program Pengentasan Kemiskinan harus lebih banyak menyasar penduduk
di perdesaan.
2014
4,01
5,34
4,53
Gambar 4.6 Perkembangan proporsi penduduk miskin menurut kotadesa, Provinsi Bali, 2010-2014
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 37
BAB VPENUTUP
5.1 Simpulan1. Jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2015 diperkirakan mencapai
4.171.950 orang, dengan proporsi tertinggi adalah Kota Denpasar (sekitar 21
persen) dan terendah adalah Kabupaten Klungkung (sekitar 4 persen).
2. Proporsi penduduk usia kerja pada tahun 2015 mencapai 65 persen, anak-anak
(umur <15 tahun) sekitar 25 persen, dan sisanya penduduk lansia (60 tahun ke
atas) sebesar 10 persen. Rasio beban ketergantungan sebesar 54 persen, lebih
rendah dibandingkan dengan tahun 2010 (56 persen).
3. Laju pertumbuhan penduduk selama periode 2010-2015 diperkirakan sebesar
1,40 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan periode 2000-2010 yang
mencapai 2,15 per tahun. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar diperkirakan
tetap memberikan andil yang tinggi terhadap laju pertumbuhan penduduk di Bali,
yang merupakan pusat berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun nonekonomi.
4. Kualitas penduduk yang digambarkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
menunjukkan bahwa komponen pendidikan penduduk sangat lambat
peningkatannya dibandingkan dengan paritas daya beli dan angka harapan
hidup. Sementara itu pendidikan paling rendah ditemukan di Kabupaten
Karangasem; baik ditinjau dari angka melek huruf maupun rata-rata lama
sekolah. Demikian pula dilihat dari angka harapan hidup terendah, juga dialami
oleh penduduk Kabupaten Karangasem.
5. Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja didominasi oleh pendidikan
menengah (SLTP dan SLTA) dan SD ke bawah mencapai sekitar 86 persen,
sementara pendidikan tinggi hanya sebesar 14 persen.
6. Sektor tersier dengan dominasi perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa-
jasa menyerap lebih dari 50 persen dari seluruh penduduk yang bekerja.
Sementara sektor primer dan sekunder masing-masing menyerap kurang
seperempat dari seluruh penduduk yang bekerja.
7. Mayoritas pekerja (93 persen) memiliki produktivitas rendah (kurang dari Rp.
20,0 juta per tahun). Ssanya, sebesar 7 persen pekerja dengan produktivitas
antara Rp. 27,0 sampai Rp.61,0 juta per tahun. Distribusi pendapatan semakin
ltimpang; rasio Gini makin besar 0,37 (tahun 2010) menjadi 0,40 (tahun 2013).
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 38
8. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan, dari 1,79 persen (tahun
2013) menjadi 1,90 persen (tahun 2014). Sementara itu penduduk yang
tergolong setengah menganggur (bekerja <35 jam seminggu) meningkat dari
24,13 persen (setara 525.396 orang) pada tahun 2010 menjadi 24,52 persen
(setara 557.249 orang) pada tahun 2014.
9. Pesentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari 3,95 persen (setara
159,9 ribu orang pada tahun 2013) menjadi 4,53 persen (setara 185,2 ribu orang
pada tahun 2014). Kondisi kemiskinan menurut tempat tinggal menggambarkan
proporsi penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak daripada di daerah
perkotaan. Gambaran kemiskinan menurut kabupaten/kota menunjukkan
persentase penduduk miskin tertinggi ditemukan di Kabupaten Kliungkung
sebesar 7,0 persen.
5.2 Saran-saran1. Pelaksanaan program KB secara konsisten dan berkelanjutan tampaknya tetap
idtingkat kabupaten/kota, dan revitalisasi tugas dan fungsi PLKB yang menjadi
ujung tombak pelaksanaan program KB pada lini terdepan sehingga dapat
menghambat terjadinya ledakan penduduk.
2. Rasio beban ketergantungan yang cenderung menurun ke arah 50 persen
memberikan indikasi bahwa perkembangan penduduk telah mengarah pada
situasi terjadinya “bonus demografi”. Karena itu perlu dilakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan kualitas penduduk, baik melalui pendidikan formal, informal,
dan nonformal agar “bonus demografi” betul-betul membawa berkah bagai
masyarakat.
3. Laju pertumbuhan penduduk yang timpang antarkabupaten/kota di Provinsi Bali
mengindikasikan terjadinya ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota
yang berdampak pada ketimpangan kesempatan kerja dan ketimpangan
distribusi pendapatan. Oleh karena perlu dilakukan pemencaran pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dengan menggali potensi-potensi ekonomi di masing-
masing wilayah untuk mencegah semakin melebarnya kesenjangan ekonomi.
4. Program-program pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan angka melek
huruf dan rata-rata lama sekolah tampaknya masih membutuhkan perhatian
serius terutama di Kabupaten Karangasem sehingga dapat meningkatkan
kualitas penduduk di kabupaten tersebut.
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 39
5. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di Provinsi Bali masih
didominasi oleh pendidikan tingkat menengah (SLTP dan SLTA). Pencari kerja
yang hanya berbekal pendidikan menengah, tampaknya belum memiliki
keterampilan yang memadai untuk terjun ke pasar kerja. Oleh karena itu mereka
ini masih perlu diberikan pendidikan dan pelatihan agar dapat memenangkan
persaingan untuk meraih peluang kerja.
6. Penyerapan tenaga kerja antarsektor ekonomi di Provinsi Bali masih sangat
timpang. Untuk mencegah terjadinya dominasi salah satu sektor ekonomi,
pemerintah perlu membuat kebijakan ekonomi yang dapat mendorong semua
sektor ekonomi dapat berkembang dengan baik.
7. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi setengah
pengangguran, perlu dilakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan,
dan program magang agar mereka memiliki kualitas tenaga kerja yang
memadai.
8. Program-program kemiskinan yang selama ini digulirkan pemerintah perlu
dievaluasi, agar tidak ada kesan bahwa dengan adanya bantuan gratis bagi
penduduk miskin justru makin menambah panjang barisan penduduk miskin.
Hasil evaluasi program kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk melakukan
pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan efisien.
PROFIL KUANTITAS DAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI BALI TAHUN 2015 40
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2015. Bali Dalam Angka 2014. BPS Provinsi Bali: Denpasar.
Badan Pusat Statistik. 2011. Hasil SP 2010 Provinsi Bali. BPS Provinsi Bali:Denpasar
Badan Pusat Statistik,. 2011. Sakernas 2010. BPS Provinsi Bali: Denpasar
--------------------------. 2012. Sakernas 2011. BPS Provinsi Bali: Denpasar
--------------------------. 2013. Sakernas 2012. BPS Provinsi Bali: Denpasar
--------------------------. 2014. Sakernas 2013. BPS Provinsi Bali: Denpasar
--------------------------. 2015. Sakernas 2014. BPS Provinsi Bali: Denpasar
Badan Pusat Statistik,. 2011. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010. BPSProvinsi Bali: Denpasar
--------------------------. 2012. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011. BPSProvinsi Bali: Denpasar
--------------------------. 2013. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012. BPSProvinsi Bali: Denpasar
--------------------------. 2014. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013. BPSProvinsi Bali: Denpasar
--------------------------. 2015. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014. BPSProvinsi Bali: Denpasar
Badan Pusat Statistik,. 2013. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012.Calverton, Maryland, USA:BPS and Macro International, Inc.