kata pengantar - · pdf filemobilitas penduduk. di samping ketiga matra ini, ada aspek...
TRANSCRIPT
ii
KATA PENGANTAR Menyatukan persepsi atau pemahaman tentang penting dan strategisnya Program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi kesejahteraan dan kemajuaan daerah atau bangsa di masa depan merupakan masalah tersendiri dalam pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk, tetapi lebih mendasar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang andal dikemudian hari. Berbagai bukti emperis menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas SDM dan bukan oleh yang lain termasuk melimpahnya sumber daya alam. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan, kerjasama dan pendidikan kependudukan, pendidikan dan latihan kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Grand Desain Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2010-2035 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Provinsi Maluku. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berikut telah dapat dirumuskan Grand Desain Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Maluku yang diharapkan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Maluku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2035. Disamping itu, rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk ini dimaksudkan untuk menjadi pendoman bagi penyusunan peta kerja (road map) pengendalian kuantitas penduduk untuk kurun waktu sampai dengan tahun 2035. Selain itu, Grand Design ini juga diharapkan dapat membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan (prime stakeholder) tentang pentingnya upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi keberhasilan pembangunan. Diharapkan rancangan induk ini dapat menjadi pedoman bagi kemeterian, lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Akhir kata, Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Koalisi Kependudukan Provinsi Maluku dan SKPD di Provinsi Maluku, Perwakilan SKPD KB Kab/Kota di Maluku dan semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga Grand Desain Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2010-2035 tersusun dengan baik.
iii
Semoga buku ini bermanfaat bagi upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan termasuk kesejahteraan generasi mendatang.
Ambon, 20 Mei 2013
Drs. Djufry Assegaff Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
iv
KATA PENGANTAR Pembangunan di berbagai bidang tidaklah berdiri sendiri melainkan bertumpu pada aspek kependudukan. Sebuah negara terbentuk karena memiliki tiga pilar utama yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan, sehingga pengabaian terhadap aspek kependudukan sama artinya dengan mengabaikan pilar utama terbentuknya negara. Pembangunan sebagai suatu proses yang berlangsung terus menerus bertujuan menciptakan kesejahteraan penduduk. Namun peningkatan kesejahteraan penduduk akan sulit tercapai tanpa memperhatikan situasi kependudukan sebagai asumsi dasar dan pijakan utama pembangunan. Penduduk harus menjadi titik sentral dan perlu disadari tentang pentingnya mengintegrasikan berbagai variable kependudukan dalam setiap proses pembangunan, sehingga terwujud pembangunan berwawasan kependudukan. Masalah utama yang dihadapi adalah belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama antara daerah tentang penting dan strategisnya program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah di masa depan. Program ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk, tetapi lebih mendasar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang handal dikemudian hari. Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2010-2035 merupakan pedoman penting yang nantinya menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Maluku. Kami berharap Grand Design ini dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Maluku dari tahun 2010-2035. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggaota tim kerja Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk serta berbagai pihak bagi upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berwawsan kependudukan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ambon, 20 Mei 2013
Ir. Marits Th. Hetharia, M.Si Ketua Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Maluku
v
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL i KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI v DAFTAR BAGAN vii DAFTAR GAMBAR viii DAFTAR TABEL ix BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 2 1.2. Dasar Hukum 5 1.3. Konsep dan Definisi 6 1.4. Kondisi Saat Ini 8 1.5. Kondisi yang Diinginkan 11 1.6. Permasalahan 14 1.7. Tujuan Grand Design 15
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
2.1. Visi 16 2.2. Misi 16 2.3. Kebijakan 16 2.4. Tujuan 17 2.5. Sasaran Umum 18 2.6. Ukuran Keberhasilan 18 2.7. Strategi Pelaksanaan 19 2.8. Alur Pikir 19
BAB III. POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
3.1. Pengaturan Fertilitas 20 3.2. Penurunan Mortalitas 21 3.3. Pengarahan Mobilitas 22 3.4. Penyerasian Kebijakan Pengendalian
Kuantitas Penduduk 23 3.5. Target Pencapaian 24
(a). Fertilitas 24 (b). Mortalitas 26
BAB IV. ROAD MAP GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
4.1. Tujuan Road Map 27 4.2. Sasaran Lima Tahun 28 4.3. Keterkaitan Grand Design
dengan Road Map 32
vi
BAB V. PENUTUP 34 DAFTAR PUSTAKA 37
vii
DAFTAR BAGAN
Bagan I Alur Pikir Pengendalian Kuantitas Penduduk 19
viii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tahapan Pencapaian Road Map Tahun 2010-2035 32
ix
DAFTAR GAMBAR Tabel. 1. Jumlah Pus dan Peserta KB Provinsi Maluku 10 Tahun 2010 Tabel. 2. Sasaran Grand Design 33 Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2010-2035
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Lahirnya undang – undang Repubik Indonesia Nomor 52 tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga maka BKKBN tidak hanya mengurusi Program Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera tetapi mengurusi juga Program
yang kaitannya dengan kependudukan. Secara umum, penduduk
mempunyai tiga matra pokok, yaitu aspek kuantitas, kualitas, serta
mobilitas penduduk. Di samping ketiga matra ini, ada aspek
pendukung lainnya yaitu masalah administrasi kependudukan yang
berkenaan dengan ketiga matra tersebut. Di Indonesia, keempat
aspek kependudukan ini masih menghadapi kendala dan tantangan
yang cukup berat.
Dari sisi kuantitas, penduduk Maluku berjumiah sangat kecil
jika dibandingkan dengan Provinsi – Provinsi lainya di Indonesia. Saat
ini, penduduk Maluku diperkirakan berjumiah sekitar 1.533.506 jiwa
dengan angka laju pertumbuhan penduduk sesuai hasil Sensus
Penduduk tahun 2010 yaitu sebesar 2,80%.
Masalah kedua berkenaan dengan kualitas penduduk yang
relatif masih rendah. Dari sisi kualitas, jumlah penduduk Maluku yang
sangat kecil, ternyata tidak diimbangi dengan mutu sumber daya
manusia yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Maluku pada tahun 2010 masih berada ditataran bawah yaitu sebesar
3
71, 42 atau peringkat 20 secara Nasional. Kualitas penduduk yang
masih rendah ini ditandai antara lain dengan angka kematian yang
masih tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, serta angka kemiskinan
yang masih besar jumlahnya. Kondisi Kependudukan yang ada
sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang
dilaksanakan pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti
dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan
pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk
yang besar tapi dengan tingkat kualitas yang rendah akan menjadikan
penduduk sebagai beban pembangunan.
Fenomena ketiga adalah masalah persebaran penduduk. Dari
sisi persebaran dan mobilitas penduduk, dijumpai ketimpangan
persebaran penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi hanya di
Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Secara umum
lingkungan banyak memberikan pengaruh pada kualitas kehidupan
penduduk. Pada kondisi sekarang ini terjadi pemanfaatan sumber
daya alam yang berlebihan, seperti : penebangan liar dan
pembakaran hutan, pemanfaatan lahan liar (tempat tinggal di
bantaran sungai, daerah kumuh perkotaan), ketidakdisiplinan dalam
koordinasi dan pelaksanaan pembangunan tata kota yang
menyebabkan banjir, beban pemerintah bertambah berat dengan
semakin bertambahnya penduduk miskin.
Masalah keempat adalah masalah data, informasi, dan
administrasi kependudukan. Dari sisi data/administrasi
kependudukan, catatan rutin kependudukan atau registrasi vital
4
penduduk belum terdokumentasi secara lengkap dan komprehensif.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pencatatan atau registrasi belum
bisa dilakukan dengan tertib, disiplin, serta cermat sesuai ketentuan.
Di sisi lain, penduduk sebagai modal dasar pembangunan
adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah serta diiringi
dengan laju pertumbuhan yang cepat akan memperlambat
tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan
kualitas penduduk akan mendorong pembangunan di semua aspek
dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dengan
demikian arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan
pembangunan senantiasa memperhatikan aspek kependudukan, dan
lingkungan hidup.
Negara-negara maju saat ini pada umumnya tidak memilki
Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai namun memiliki Sumber
Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas. Sebaliknya
banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) memiliki SDA yang
melimpah akan tetapi belum diimbangi dengan SDM yang tangguh
dan berkualitas, tetap tertinggal dari negara-negara yang sudah
berkembang.
Pada saat ini diharapkan terjadi pergeseran paradigma yang
mengedepankan pola pembangunan yang berwawasan
kependudukan. Pembangunan yang demikian mengandung dua
makna, pertama: pembangunan yang disesuaikan dengan potensi
5
dan kondisi penduduk yang ada; Kedua: pembangunan sumber daya
manusia, yaitu pembangunan yang lebih menekankan kualitas
sumber daya manusia dibandingkan peningkatan infrastruktur
semata. Kedepan perencanaan pembangunan maupun
implementasinya tidak dapat lagi mengabaikan peran penduduk
sebagai objek maupun subjek atau agen pembangunan.
Untuk mengatasi masalah kependudukan di Maluku yang
demikian kompleks, serta sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang
Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, Pemerintah perlu membuat semacam Grand
Design Pembangunan Kependudukan di Maluku. Grand Design
Pembangunan Kependudukan di Maluku hanya 1 (satu) aspek
pembangunan kependudukan, yaitu Grand Design Pengendalian
Kuantitas Penduduk.
Berikut adalah pokok-pokok pikiran tentang Grand Design
Pembangunan Kependudukan, yaitu Grand Design Pengendalian
Kuantitas Penduduk.
1.2. Dasar Hukum
Berbagai landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Grand
Design Pengendalian Kuantitas Penduduk dapat disebutkan antara
lain sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6
c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
d. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
e. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
f. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang
Berkeadilan;
g. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
h. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.
27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusun Grand Design
Pembangunan Kependudukan Tahun 2011 - 2035.
1.3. Konsep dan Definisi
Berbagai konsep dan definisi dari beberapa parameter
kependudukan yang digunakan dalam penyusunan Grand Design
antara lain :
1. Penduduk didefinisikan bahwa setiap orang yang berdomisili
atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam
waktu yang cukup lama.
2. LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) adalah pertambahan
penduduk pada daerah tertentu dan dalam periode tertentu.
3. TFR (Total Fertility Rate) adalah angka kelahiran total yaitu
rata-rata anak yang dimiliki oleh seseorang perempuan
7
sampai pada akhir masa reproduksinya dengan ketentua
perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR
dihitung.
4. NRR (Net Reproduction Rate) adalah angka fertilitas yang
telah memperhitungkan faktor mortalitas, yaitu kemungkinan
bayi perempuan meninggal sebelum mencapai akhir masa
reproduksinya.
5. CBR (Crude Birth Rate) adalah angka kelahiran kasar atau
banyaknya kelahiran hidup pada suatu periode (tahun) per
1000 penduduk pada periode yang sama.
6. CPR (Contraceptive Prevalence Rate) proporsi perempuan
usia reproduksi yang menggunakan (atau mitra yang
menggunakan metode kontrasepsi pada titik tertentu dalam
waktu tertentu.
7. IMR (Infant Mortality Rate) Angka Kematian Bayi atau
banyaknya kematian bayi (anak usia kurang satu tahun) pada
suatu periode (tahun) tertentu per 1000 kelahiran hidup
periode/tahun yang sama.
8. CDR (Crude Death Birth Rate) Angka Kematian Kasar,
banyaknya kematian pada suatu periode (tahun) tertentu per
1000 penduduk tengah periode/tahun yang sama.
9. Life Expectancy adalah usia harapan hidup seorang yang
dihitung berdasarkan statistik probabilitas.
10. Migrasi Masuk adalah masuknya penduduk dari suatu daerah
asal ke suatu daerah dengan tujuan menetap.
8
11. Migrasi Keluar adalah keluarnya penduduk dari suatu daerah
asal ke suatu daerah dengan tujuan menetap.
12. Migrasi Neto adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi
keluar,
13. Migrasi Bruto adalah jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar.
14. Migrasi semasa hidup adalah migrasi berdasarkan tempat
kelahiran.
15. Migrasi Risen adalah migrasi berdasarkan tempat tinggal lima
tahun yang lalu
1.4. Kondisi Saat Ini
Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah
penduduk di Provinsi Maluku 1.533.506 yang mencakup penduduk
yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 569.395 jiwa
(37,13 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 964.111 jiwa
(62,87 persen). Tingginya jumlah penduduk tersebut masih bisa
bertambah pesat seiring laju pertumbuhan penduduk (LPP) dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 2,80 persen pertahun disertai total
fertility rate (TFR) sebesar 3,7 berdasarkan data SDKI 2007. Selain
itu salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah penduduk adalah
karena semakin kondusifnya wilayah Maluku setelah berakhirnya
konflik sosial pada tahun 1999 - 2002.
Laju pertumbuhan penduduk Maluku tahun 2010 menunjukkan
angka 2,80, hal ini cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi yang
lain di Indoensia. Kemungkinan besar penyebabnya adalah arus
9
migrasi balik dan migrasi keluar yang merupakan akibat dari konflik
sosial yang pernah terjadi. Kontribusi dari pertumbuhan alamiah
(natural increase) tidak dapat disangkal sangat mempengaruhi laju
pertumbuhan penduduk di Maluku.
Sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk yang tidak
memenuhi harapan ini tidak terlepas dari melemahnya Program
Keluarga Berencana Nasional sejak satu dekade belakangan setelah
berlakunya otonomi daerah, terutama setelah penyerahan
kewenangan program KB diberikan ke kabupaten/kota. Undang-
Undang otonomi daerah pada awalnya memang tidak menyatakan
urusan KB sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian keberlangsungan
program KB di daerah sangat tergantung dari pemahaman dan
persepsi Pemerintah Kabupaten/Kota tentang penting dan
strategisnya Program KB bagi kemajuan daerah. Kondisi ini
menyebabkan kelembagaan KB di daerah sangat lemah, tenaga
program yang tercerai berai, serta dukungan sarana, prasarana dan
anggaran KB yang sangat tidak memadai.
Melemahnya Program KB ini kemudian terbukti dari
stagnannya pencapaian peserta KB di Maluku yang tetap sekitar 34%
serta tingginya angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR) sebesar
3,7 anak per wanita pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
(SDKI 2007). Di sisi lain angka “unmet need” KB meningkat menjadi
22,4% (SDKI 2007).
10
Selain itu, pencapaian Program KB tidak merata antar
Kabupaten/Kota. Disparitas pencapaian program ini sangat besar
yang antara lain dapat ditunjukkan dari “range” peserta KB yang
berkisar dari 56,2% (Kota Tual) sampai 86,5% (Kabupaten Maluku
Tenggara) lebih jelasnya dilihat pada table berikut ini :
Tabel. 1 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Maluku Tahun 2010
No Kabupaten/Kota PUS Peserta KB Prevalensi
1 Maluku Tengah 60,851 44,266 72,74
2 Maluku Tenggara 32,111 27,780 85,51
3 A m b o n 39,946 31,292 78,34
4 Maluku Tengara Barat 15,044 10,871 72,26
5 B u r u 20,300 14,625 72,04
6 Seram Bagian Barat 29,339 20,970 71,47
7 Seram bagian Timur 20,339 14,420 70,69
8 Kepulauan Aru 17,945 13,031 72,62
9 T u a l 7,082 3,982 56,23
10 Buru Selatan 12,481 9,759 78,19
11 Maluku Barat Daya 10,696 6,593 61,64
Maluku 266,194 197,589 74,23
Program KB sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam
bidang kependudukan, memiliki implikasi yang tinggi terhadap
pembangunan kependudukan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
Program KB Nasional yang telah dirintis sejak tahun 1970 merupakan
rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil
berkualitas sebagai upaya penting dalam mencapai pembangunan
yang berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya
11
pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta
peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk melalui
perwujudan keluarga kecil yang diharapkan menjadi dasar tumbuhnya
keluarga berkualitas yang memberi peluang pada pembentukan
sumber daya manusia Indonesia yang lebih handal, tangguh dan
mandiri.
Kondisi yang kurang menguntungkan bagi Program KB ini
kemudian disadari sehingga Pemerintah dan DPR merevisi Undang-
Undang Pemerintah Daerah yang kemudian diikuti dengan keluarnya
Peraturan Pemerintah yang mencakup penetapan urusan KB sebagai
urusan yang wajib dilakukan di daerah.
Kondisi program KB yang semakin menguat kemudian ditandai
dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang
mencakup antara lain penguatan program KB dan sekaligus
mengukuhkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional.
1.5. Kondisi Yang Diinginkan
Dalam jangka panjang kondisi kependudukan yang diinginkan
adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu
besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir
diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga
12
penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk
tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR)
akan menjadi 2,1 per wanita atau Net Reproduction Rate (NRR)
sebesar 1 per wanita pada tahun 2015. Selanjutnya secara berlanjut
angka fertilitas total menjadi 2,08 per wanita dan NRR NRR menjadi
0,99 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2035, angka fertilitas
total diharapkan menjadi 2,01 per wanita dan NRR sebesar 0,96.
Patut dicermati bahwa TFR dan NRR tidak dimaksudkan untuk
terus menurun sampai dibawah 1,85 dan 0,89, karena kalau itu terjadi
maka pada jangka panjang penduduk Maluku bisa mengalami
penurunan seperti fenomena yang terjadi di negara-negara maju yang
TFR nya telah di bawah 1,5 per wanita dan bahkan ada yang di
bawah 1 per wanita. Penduduk yang terus menurun akibat fertilitas
yang sangat rendah akan mengakibatkan proporsi penduduk lanjut
usia (lansia) akan sangat besar sehingga akan menyebabkan
masalah tersendiri yang tidak kalah peliknya.
Di sisi lain, angka kematian di Maluku diharapkan terus
menurun sedangkan angka harapan hidup secara konsisten terus
meningkat. Angka kematian bayi pada kurun waktu 2010-2015
diharapkan akan turun menjadi 29,8 per 1000 kelahiran hidup dan
terus menurun secara berlanjut sehingga pada periode 2030-2035
menjadi 20,7 per 1000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya
angka kematian bayi, angka harapan hidup juga meningkat, menjadi
72,4 pada periode tahun 2030-2035.
13
Selain tingkat kelahiran, mobilitas penduduk juga
mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Maluku. Persentase
distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang
terendah sebesar 3,50 persen di Kabupaten Buru Selatan hingga
yang tertinggi sebesar 23,59 persen di Kabupaten Maluku Tengah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Provinsi
Maluku sangat tidak merata. Tingkat kepadatan penduduk di Maluku
rata-rata adalah 33 jiwa/km² dengan tingkat kepadatan tertinggi di
Kota Ambon yaitu 879 jiwa/km², sedangkan tingkat kepadatan
terendah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu 10 jiwa/km². Hal
ini menunjukkan gejala bahwa arus urbanisasi dari desa ke kota
sangat besar. Pertambahan penduduk di Kota Ambon yang tidak
memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai kelak akan
menjadi beban bagi lingkungan pemukiman, perumahan, lapangan
kerja dan sanitasi.
Usaha pembangunan perkotaan menjadi sulit karena derajat
hidup, kesehatan dan pendapatan penduduk yang rendah akan
menjadi beban pemerintah kota. Penduduk yang pindah dari desa ke
kota tidak siap menghadapi berbagai tantangan dan persaingan keras
dalam kehidupan masyarakat kota sehingga menimbulkan daerah
miskin perkotaan (slum areas), kriminalitas yang meningkat dan
penyandang masalah sosial bertambah.
14
1.6. Permasalahan
Program utama untuk mengendalikan kuantitas dan laju
pertumbuhan penduduk adalah melalui Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional. Masalah utama yang dihadapi dalam
program ini adalah belum adanya persamaan persepsi dan
pemahaman tentang pentingnya program kependudukan dan
Keluarga Berencana ini bagi pembangunan bekelanjutan di daerah.
Pemahaman yang keliru tentang program ini mengakibatkan
kurangnya prioritas yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota
terhadap masalah kependudukan dan keluarga berencana.
Kurangnya perhatian dan prioritas dari pemerintah daerah ini
tercermin dari lemahnya lembaga yang menangani masalah
kependudukan dan KB, tidak disediakannya tenaga yang memadai
(terutama penyuluh KB di lapangan), serta tidak tersedianya sarana,
prasarana, dan anggaran yang cukup untuk pengelolaan program di
daerah. Masalah utama dari upaya peningkatan kesehatan atau
penurunan angka mortalitas antara lain berkaitan dengan masalah
akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk akibat dari kondisi
geografis Maluku yang memang sangat sulit.
15
1.7. Tujuan Grand Design
Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini
dimaksudkan untuk:
(a) Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian
kuantitas penduduk di Provinsi Maluku 2010-2035;
(b) Menjadi pedoman bagi penyusunan Road Map pengendalian
kuantitas penduduk 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025,
2025-2030, dan 2030-2035.
(c) Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam
perencanaan pembangunan yang berwawasan
kependudukan.
16
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
2.1. Visi
Visi dari Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah:
Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara
jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup
baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung
lingkungan, tetapi juga dengan kondisi perkembangan sosial dan
budaya masyarakat.
2.2. Misi
Misi dari Grand Design pengendalian Kuantitas Penduduk mencakup
dua hal berikut:
(a) Membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu
kebijakan (prime stakeholders) tentang penting dan strategisnya
upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan
berkelanjutan;
(b) Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-
undangan (regulasi) yang mendukung upaya pengendalian
kuantitas penduduk.
2.3. Kebijakan
Terdapat tiga arah kebijakan yang dirumuskan dalam Grand
Design Pengendalian Kuantitas Penduduk, yaitu:
17
(a) Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui
penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas
penduduk;
(b) Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar
kuantitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan
daya tampung lingkungan;
(c) Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan tidak
hanya pada tingkat Provinsi tetapi juga pada tingkat
Kabupaten/kota secara berkelanjutan.
2.4. Tujuan
Tujuan utama dari pengendalian kuantitas penduduk dapat
dirumuskan sebagai berikut:
(a) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui
rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan
jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran
penduduk;
(b) Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk
sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung
lingkungan secara kedaerahan melalui pengendalian angka
kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan
mobilitas penduduk.
18
2.5. Sasaran Umum
Pada hakekatnya, pengendalian kuantitas penduduk
mempunyai tiga sasaran pokok kuantitatif, yang mencakup fertilitas,
mortalitas, dan persebaran penduduk.
Sasaran fertilitas diarahkan pada pencapaian kondisi
penduduk tumbuh seimbang (PTS) pada tahun 2015 yang ditandai
dengan TFR sebesar 3,0 per wanita dan NRR sebesar 1,39 per
wanita. Kondisi perlu secara konsisten diturunkan sehingga tahun
2020 TFR mencapai 2,9 per wanita sedangkan NRR menjadi 1,34 per
wanita. Kondisi ini terus dipertahankan untuk kurun waktu yang lama
untuk mencapai kondisi penduduk stabil (stasioner).
Dari sisi mortalitas angka kematian bayi diharapkan terus
menurun sehingga pada periode waktu 2020 – 2025 menjadi 24,5 per
1000 kelahiran hidup dan menjadi 20,7 per 1000 kelahiran hidup pada
kurun waktu 2030-2035.
Dari aspek persebaran penduduk diaharapkan akan terjadi
persebaran yang lebih merata sesuai dengan daya dukung alam dan
daya tampung lingkungan.
2.6. Ukuran Keberhasilan
Keberhasilan dari Grand Design Pengendalian Kuantitas
Penduduk ini akan dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran
kependudukan tersebut dapat dicapai pada setiap periode waktu,
seperti pemakaian kontrasepsi, angka kelahiran total, Net
Reproduction Rate, angka kelahiran kasar, laju pertumbuhan
19
penduduk, serta jumlah penduduk. Termasuk juga di dalamnya
adalah sasaran-sasaran mortalitas seperti angka kematian bayi dan
angka harapan hidup.
2.7. Strategi Pelaksanaan
Di tingkat daerah, strategi pelaksanaan dari Grand Design
Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup dua hal pokok, yaitu:
(1) Melalui penyelesaian Peraturan Pemerintah dan regulasi ikutan
sebagai penjabaran Undang-Undang No. 52 tahun 2009.
(2) Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan
komponen-komponen pengendalian kuantitas penduduk dan
pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan mortalitas,
dan pengarahan mobilitas penduduk.
2.8 Alur Pikir
Catatan :
*) PKP : Pengendalian Kuantitas Penduduk
20
BAB III
POKOK-POKOK PENGENDALIAN
KUANTITAS PENDUDUK
Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan tiga
komponen utama kependudukan, yaitu: (1) pengaturan fertilitas; (2)
penurunan mortalitas; dan (3) pengarahan mobilitas.
3.1. Pengaturan Fertilitas
Pengaturan fertilitas dilakukan melalui Program Keluarga
Berencana yang mengatur tentang:
(a) Usia ideal perkawinan;
(b) Usia ideal melahirkan;
(c) Jarak ideal melahirkan; dan
(d) Jumlah ideal anak yang dilahirkan.
Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program keluarga
berencana pada hakekatnya dilaksanakan untuk membantu
pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan memenuhi
hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan:
(a) Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
(b) Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian
ibu;
(c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan;
(d) Peningkatan kesertaan KB pria; dan
(e) Promosi pemanfaatan air susu ibu.
21
Pengaturan fertilitas melalui program keluarga berencana juga
dilakukan dengan:
(a) Larangan aborsi sebagai upaya pengaturan kehamilan;
(b) Peningkatan akses dan kualitas KIE dan pelayanan kontrasepsi
di daerah;
(c) Larangan pemaksaan pelayanan KB, karena bertentangan
dengan HAM;
(d) Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma
agama, budaya, etika, dan juga kesehatan; dan
(e) Perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin
di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
3.2. Penurunan Mortalitas
Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh
dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan kepada
upaya:
(a) Penurunan angka kematian ibu hamil;
(b) Penurunan angka kematian ibu melahirkan;
(c) Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
(d) Penurunan angka kematian bayi dan anak.
Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, dan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-
undangan dan norma agama.
22
Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada:
(a) Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri);
(b) Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan;
(c) Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian;
dan
(d) Partisipasi aktif keluarga dan masayarkat.
3.3. Pengarahan Mobilitas
Pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk mewujudkan
persebaran penduduk optimal yang didasarkan pada keseimbangan
jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung
lingkungan. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua kategori, yaitu
mobilitas penduduk lokal dan mobilitas penduduk regional.
Mobilitas Lokal
Mobilitas penduduk lokal mencakup hal-hal berikut:
(1) Mobilitas penduduk permanen dan non permanen;
(2) Mobilitas penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat
pertumbuhan ekonomi baru;
(3) Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar
daerah;
(4) Urbanisasi; dan
(5) Persebaran penduduk ke daerah perbatasan dan daerah
tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar.
23
Mobilitas penduduk lokal dilakukan dengan menghormati hak
setiap penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat
tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemerintah daerah menetapkan kebijakan mobilitas penduduk
sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
Perencanaan pengarahan mobilitas penduduk dan/atau
persebaran penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan
informasi persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana
Tata Ruang Wilayah.
Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang
memungkinkan penduduk untuk melakukan mobilitas ke daerah
tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Mobilitas Nasional
Pelaksanaan mobilitas penduduk regional dilaksanakan melalui
kerjasama antar Provinsi pengirim dan penerima migran Provinsi ke
dan dari Maluku sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah
diterima dan disepakati oleh pemerintah daerah Maluku.
3.4 Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk
Dengan kuantitas penduduk yang sedikit dan kualitas yang
rendah akan sangat sulit mencapai sasaran-sasaran pembangunan
seperti antara lain yang tertuang di dalam sasaran Millenium
Development Goals (MDGs). Oleh karena itu, upaya untuk
24
mengendalikan kuantitas penduduk dan meningkatkan kualitas
penduduk adalah menjadi tanggung jawab semua sektor.
Pengendalian kuantitas penduduk tidak mungkin dilakukan
oleh satu atau beberapa lembaga saja. Namun membutuhkan
dukungan dan komitmen yang besar dari semua sektor dan
pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap perundang-undangan,
regulasi, kebijakan, program maupun kegiatan sektor harus selaras
dengan upaya pengendalian penduduk. Melalui penyelarasan
kebijakan ini diharapkan sasaran-sasaran pengendalian kuantitas
penduduk seperti tertuang dalam road map akan lebih mudah dicapai.
3.5 Target Pencapaian
Dalam Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini
telah ditetapkan sasaran-sasaran kependudukan yang harus dicapai
yang mencakup hal-hal berikut:
(a) Fertilitas
Pada tahun 2015 diharapkan peserta KB di Maluku akan
berjumlah sebesar 73,83% dari pasangan usia subur (PUS).
Peserta KB ini secara konsisten diharapkan meningkat sehingga
pada tahun 2020 peserta KB di Maluku akan berjumlah 74,81%
dari PUS. Kondisi ini akan ditingkatkan sampai dengan tahun 2035
sebesar 77,6%.
Sejalan dengan meningkatnya pemakaian kontrasepsi, angka
fertilitas total (TFR) juga diharapkan menurun dengan konsisten.
25
Pada tahun 2015 diperkirakan angka fertilitas total akan menurun
mencapai sebesar TFR sebesar 3,0 per wanita atau net
reproduction rate (NRR) sebesar 1.39 per wanita.
Angka fertilitas ini secara konsisten diharapkan terus menurun
sehingga pada tahun 2035, angka fertilitas total di Maluku
mencapai 2,6 anak per wanita dan net reproduction rate sebesar
1,19 per wanita. Di sisi lain angka kelahiran kasar (crude birth
rate/CBR) juga menurun dari sekitar 23,7 kelahiran per 1000
penduduk pada tahun 2015 menjadi sekitar 19,8 kelahiran per
1000 penduduk pada tahun 2035.
Sejalan dengan keberhasilan meningkatkan pemakaian
kontrasepsi dan penurunan angka fertilitas, maka laju
pertumbuhan penduduk juga menurun secara konsisten. Pada
tahun 2015 diharapkan laju pertumbuhan penduduk akan menurun
menjadi 1,80% dan menurun secara terus menerus sehingga pada
tahun 2035 laju pertumbuhan penduduk akan menjadi 1,33%.
Dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka
diperkirakan total penduduk Maluku pada tahun 2015 menjadi
1.682.979 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2.321.499 jiwa pada
tahun 2035.
26
(b) Mortalitas
Penurunan angka fertilitas tersebut di atas juga akan diikuti oleh
penurunan angka mortalitas secara berlanjut. Angka kematian
bayi (IMR) akan menurun dari sekitar 28,3 kematian per 1000
kelahiran pada kurun waktu 2010-2015 menjadi sekitar 20,7
kematian per 1000 kelahiran pada periode tahun 2030-2035.
Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, angka harapan
hidup waktu lahir (life expectancy at birth) juga meningkat. Pada
tahun 2010-2015 diharapkan angka harapan hidup mencapai
70,20. Pada periode tahun 2020-2025 diperkirakan angka harapan
hidup mencapai 71,3 tahun Kemudian pada periode tahun 2030-
2035, angka harapan hidup mencapai 72,4 tahun.
Patut dicatat bahwa penurunan angka fertilitas akan menyebabkan
proporsi penduduk usia muda akan semakin menurun dan
sebaliknya proporsi penduduk usia tua akan semakin meningkat.
27
BAB IV
ROAD MAP GRAND DESIGN
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup
besaran-besaran yang harus diperhatikan dalam upaya untuk
mengatasi atau mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk. Secara operasional, untuk setiap periode atau tahapan 5
(lima) tahunan perlu disusun semacam peta jalan (road map) yang
mencakup tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan
kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya pengendalian kuantitas
penduduk. Road map ini diharapkan berfungsi sebagai acuan setiap
sektor serta pemerintah daerah dalam penyusunan langkah-langkah
kegiatan dalam mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk.
Secara garis besar, tujuan road map, sasaran lima tahunan serta
keterkaitan Grand Design dengan road map dapat dilihat dalam
uraian berikut:
4.1 Tujuan Road Map
Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup
kurun waktu 2010 sampai dengan 2035. Pada setiap periode lima tahun
dari tahun 2010 akan dibuat semacam road map untuk mengetahui
sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk yang
harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan
program yang perlu dilakukan, baik yang mencakup fertilitas, mortalitas
28
maupun persebaran. Dengan demikian tujuan dari road map ini dapat
berjalan secara sistematis dan terencana.
4.2 Sasaran Lima Tahunan
Tahun dasar yang digunakan dalam menyusun Grand Design
Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah tahun 2010 yang bertepatan
dengan dilaksanakannya Sensus Penduduk.
Pada tahun 2010 ini berbagai indikator kependudukan diperkirakan
sebagai berikut :
a. Penduduk :
- Total : 1.533.506.
- Laju Pertumbuhan : 2,80.
b. Fertilitas :
- Total Fertility Rate (TFR) : 3,20.
- Net Reproduction Rate (NRR) : 1,44.
- Crude Birth Rate (CBR) : 24, 5 kelahiran per 1000 kelahiran.
- Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 34%
c. Mortalitas
- Infant Mortality Rate (IMR) : 30,1 kematian per 1000 kelahiran
hidup.
- Crude Death Rate (CDR) : 4,9 kematian per 1000 penduduk.
- Life expectancy (angka harapan hidup) : 69,80 tahun.
29
Pada tahun 2015 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indicator
kependudukan adalah sebagai berikut :
a. Penduduk :
- Total : 1.682.979.
- Laju Pertumbuhan : 1,80.
b. Fertilitas :
- Total Fertility Rate (TFR) : 3,08.
- Net Reproduction Rate (NRR) : 1,39.
- Crude Birth Rate (CBR) : 23,7 kelahiran per 1000 kelahiran.
- Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 73,83%
c. Mortalitas
- Infant Mortality Rate (IMR) : 28,3 kematian per 1000 kelahiran
hidup.
- Crude Death Rate (CDR) : 5,7 kematian per 1000 penduduk.
- Life expectancy (angka harapan hidup) : 70,2 tahun.
Pada tahun 2020 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indicator
kependudukan adalah sebagai berikut :
a. Penduduk :
- Total : 1.837.821.
- Laju Pertumbuhan : 1,72.
b. Fertilitas :
- Total Fertility Rate (TFR) : 2.96.
- Net Reproduction Rate (NRR) : 1,34.
- Crude Birth Rate (CBR) : 22,9 kelahiran per 1000 kelahiran.
- Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 74,81%
30
c. Mortalitas
- Infant Mortality Rate (IMR) : 26,4 kematian per 1000 kelahiran
hidup.
- Crude Death Rate (CDR) : 5,8 kematian per 1000 penduduk.
- Life expectancy (angka harapan hidup) : 70,8 tahun.
Pada tahun 2025 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indicator
kependudukan adalah sebagai berikut :
a. Penduduk :
- Total : 1.999.271.
- Laju Pertumbuhan : 1,64.
b. Fertilitas :
- Total Fertility Rate (TFR) : 2.84.
- Net Reproduction Rate (NRR) : 1,29.
- Crude Birth Rate (CBR) : 22,3 kelahiran per 1000 kelahiran.
- Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 75,77%
c. Mortalitas
- Infant Mortality Rate (IMR) : 24,5 kematian per 1000 kelahiran
hidup.
- Crude Death Rate (CDR) : 5,9 kematian per 1000 penduduk.
- Life expectancy (angka harapan hidup) : 71,3 tahun.
31
Pada tahun 2030 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indicator
kependudukan adalah sebagai berikut :
a. Penduduk :
- Total : 2.162.978.
- Laju Pertumbuhan : 1,51.
b. Fertilitas :
- Total Fertility Rate (TFR) : 2.72.
- Net Reproduction Rate (NRR) : 1,24.
- Crude Birth Rate (CBR) : 21,3 kelahiran per 1000 kelahiran.
- Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 76,73%
c. Mortalitas
- Infant Mortality Rate (IMR) : 22,6 kematian per 1000 kelahiran
hidup.
- Crude Death Rate (CDR) : 6,2 kematian per 1000 penduduk.
- Life expectancy (angka harapan hidup) : 71,9 tahun.
Pada tahun 2030 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indicator
kependudukan adalah sebagai berikut :
a. Penduduk :
- Total : 2.321.499.
- Laju Pertumbuhan : 1,33.
b. Fertilitas :
- Total Fertility Rate (TFR) : 2.6.
- Net Reproduction Rate (NRR) : 1,19.
- Crude Birth Rate (CBR) : 19,8 kelahiran per 1000 kelahiran.
- Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 77,69%
32
c. Mortalitas
- Infant Mortality Rate (IMR) : 20,7 kematian per 1000 kelahiran
hidup.
- Crude Death Rate (CDR) : 6,6 kematian per 1000 penduduk.
- Life expectancy (angka harapan hidup) : 72,4 tahun.
4.3 Keterkaitan Grand Design dengan Road Map
Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk periode 2010-
2015, 2015-2020, 2020-2025, 2025-2030 dan 2030-2035 akan disusun
sesuai dengan hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) periode sebelumnya serta dinamika
perubahan penyelenggaraan pemerintah.
Gambar 1
Tahapan Pencapaian Sasaran Road Map
Tahun 2010 – 2035
Pada periode tahun 2010 sampai dengan 2015, diharapkan
jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Maluku mulai terkendali
sehingga pada tahun 2030 akan dicapai kondisi penduduk tumbuh
33
seimbang (PTS). Kondisi PTS ini diindikasikan dengan pencapaian
sasaran TFR sebesar 2,19 atau NRR sebesar 1.03 per wanita. Pada
tahap berikutnya, kondisi PTS ini dapat tetap dipertahankan sampai
dengan tahun 2035 sehingga struktur penduduk menjadi terkendali.
Angka fertilitas (TFR) tidak dimaksudkan untuk terus menurun menjadi
di bawah 2 per wanita karena hal ini akan menyulitkan dikemudian hari
seperti dialami di negara-negara maju dengan pertumbuhan penduduk
yang minus.
TABEL 2 SASARAN GRAND DESIGN PENGENDALIAN
KUANTITAS PENDUDUK MALUKU TAHUN 2010-2035*
*) Sasaran Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini diolah dari berbagai
sumber seperti Proyeksi Penduduk tahun 2000-2025 (Bappenas), serta berbagai
sumber lainnya seperti Sensus Penduduk 2010, Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia (SDK!) 2007, sasaran MDG’s dansebagainya.
2010 2015 2020 2025 2030 20351 PENDUDUK
- TOTAL 1.533.506 1.682.979 1.837.821 1.999.271 2.162.978 2.321.499 - LPP 2.80 1.80 1.72 1.64 1.51 1.33
2 FERTILITAS - TFR 3,20 3,08 2,96 2,84 2,72 2.,6 - NRR 1,44 1,39 1,34 1,29 1,24 1,19 - CBR 24,5 23,7 22,9 22,3 21,3 19,8 - CPR 34 73,83 74,81 75,77 76,73 77,69
3 MORTALITAS - IMR 30,1 28,3 26,4 24,5 22,6 20,7 - CDR 5.8 5,7 5,8 5,9 6,2 6,6
- LIFE EXPECTANCY 69,80 70,2 70,8 71,3 71,9 72,4
NO INDIKATORTAHUN
34
BAB V
P E N U T U P
Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan oleh
karena itu di samping sebagai subyek (pelaku) pembangunan,
penduduk sekaligus adalah obyek (penikmat) hasil pembangunan.
Kebijakan pembangunan pada hakekatnya dimaksudkan untuk
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga
mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang.
Kebijakan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk
saat ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan penduduk generasi
mendatang.
Pembangunan berawawasan kependudukan adalah
pembangunan yang mengintegrasikan berbagai variable
kependudukan ke dalam proses perencanaan, penanggaran,
pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Tanpa pengintegrasian ini,
pembangunan dapat kehilangan maknanya dan bisa gagal untuk
menjadi penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan.
Apa kaitan antara pembangunan berwawasan kependudukan
dengan pembangunan berkelanjutan? Konsep dasar dari
pembangunan secara berkelanjutan adalah pembangunan untuk
memenuhi kebutuhan pada masa ini tanpa mengorbankan kebutuhan
generasi pada masa yang akan datang.
35
Dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersirat makna
pentingnya memperhatikan aspek penduduk dalam pelaksanaan
pembangunan. Tanpa memperhatikan pengelolaan jumlah penduduk
secara baik, jumlah kelahiran akan tinggi dan berdampak pada
ketersediaan sumber daya yang terbatas pada jangka panjang. Tanpa
kualitas penduduk yang baik dan pembangunan masih mengandalkan
pada ekploitasi sumber daya alam secara massif dalam jangka pendek
akan menyebabkan pembangunan berkelanjutan sulit terwujud.
Oleh karena itu, pendekatan kependudukan berbeda dari
kebijakan yang ada sebelumnya karena beberapa alasan, pertama,
kebijakan kependudukan memasukkan aspek reproduksi dan
seksualitas manusia sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan
dalam pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan.
Kedua, strategi pemberdayaan dan pelayanan kesehatan reproduksi
akan melengkapi program pembangunan manusia yang sedang
dijalankan sekarang ini. Ketiga, pendekatan ini bersifat inklusif dan
partisifatif, memberi suara dan kekuasaan dalam pengambilan
keputusan kepada mereka yang berperan dalam reproduksi manusia
dan seksualitas.
Karena pentingnya masalah kependudukan ini dalam
pembangunan maka pada tahun 2009 telah diterbitkan Undang-
Undang Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya undang-
undang ini, Pemerintah memandang perlu membuat Grand Design
36
Pembangunan Kependudukan yang mencakup lima aspek, yaitu:
kuantitas, kualitas, mobilitas, data-base, serta keluarga.
Dari sisi kuantitas, jumlah penduduk Maluku sangat kecil
dengan laju pertumbuhan penduduk yang belum sepenuhnya dapat
dikendalikan. Hasil sensus penduduk tahun 2010 yang lalu
menunjukkan jumlah penduduk Maluku 1.553.506 jiwa dengan laju
pertumbuhan yang tinggi. Dengan demikian baik target jumlah
penduduk dan laju pertumbuhan tidak dapat dicapai.
Untuk mengatasi masalah tersebut, serta dalam rangka
memberikan arah pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk
sampai dengan dua puluh lima tahun ke depan, telah disusun Grand
Design Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2010-2035.
Diharapkan Grand Design ini dapat memberikan arah kebijakan bagi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan di bidang
pengendalian kuantitas. Di samping itu, Grand Design ini hendaknya
menjadi acuan bagi penyusunan "road map" pengendalian kuantitas
penduduk dan sekaligus menjadi pedoman bagi kementerian dan
lembaga, serta pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
yang berwawasan kependudukan.
Dengan demikian, apa yang tertuang dalam Grand Design
Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mempunyai keterkaitan yang erat
dan menjadi salah satu acuan untuk bidang kependudukan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
dirumuskan setiap lima tahun sesuai tahapan rencana pembangunan.
37
DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat
Statistik (BPS), Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population
Projection) Tahun 2000-2025, Bappenas,- BPS.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioanl 2006, Ringkasan Proyeksi
Penduduk Indonesia 2000-2025 untuk Intern BKKBN
Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat
Statistik dan United Nations Population Fund. 2005. Proyeksi
Penduduk Indonesia 2000-2025, Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan 2008, Survei Demografi
dan Kesehatan Indonesia 2007, Macro Internasional, Maryland.
Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, Data Penduduk Indonesia Berdasarkan
Sensus Penduduk2010, diakses melalui internet pada tanggal 04 Juni
2012, http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=82&wilayah=Maluku
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2010,
Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan KB Tahun
2010-2014 (Renstra) BKKBN, Jakarta.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2010,
Survey Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Program Kependudukan dan KB Nasional
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dasar-dasar
Demografi, Jakarta Salemba Empat 2010
38
Puslitbang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2009, Survey
Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 Provinsi Maluku
Puslitbang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2010, Survey
Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Program Kependudukan dan KB Nasional
39