Hukum Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

1

I

PENGERTIAN KONTRAK

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat

para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (agreement).

Atas dasar itu, Subekti1 mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang

berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu.

Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang

lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau affair exists, atau akan melakukan

suatu perbuatan tertentu.2 Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan

kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang

yang harus dipenuhi.3

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji.

Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk

menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada

akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.4 Berlainan dengan itu, di dalam berbagai

definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak common law, kontrak itu berisi

serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah

janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut

ke pengadilan.5

Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara

jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata, yakni “Perikatan yang Lahir dari

Kontrak atau Persetujuan.”

1 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 36. 2 A.G. Guest, (ed), Anson’s Law of Contract, Clarendon Press, Oxford, 1979, hlm 2 3J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1995, hlm 146. 4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 110 5 Lihat A.G. Guest, loc. cit.

Hukum Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

2

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan

yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang

lain. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan

tersebut di bawah ini. 3

Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada

perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.” Mengingat

kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan dirubah menjadi: atau di mana

kedua belah pihak saling mengikatkan diri.6

Dikatakan terlalu luas, karena rumusan: suatu perbuatan hukum dapat

mencakup perbuatan hukum (zaakwaarneming) dan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatigedaad). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena

perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya

kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada pihak

yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari

perjanjian.7perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau perkawinan pun berdasarkan

rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dapat digolongkan sebagai

perjanjian.8

J. Satrio juga membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti

luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai

yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya

perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya

ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan perkawinan

saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.9

Untuk memperbaiki kelemahan definisi di atas, Pasal 6.213.I Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Belanda (BW Baru) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu

6 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1955, hlm 27 7 Ibid, hlm 24 8 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlm 18. 9 J. Satrio, op. cit,…Buku I, , hlm 28-30

Hukum Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

3

perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada

satu orang atau lebih di mana keduanya saling mengikatkan dirinya.10

Berdasarkan Ketentuan Umum Hukum Kontrak Belanda, pengertian kontrak

adalah suatu perbuatan hukum (juridical act), yang dibuat dengan formalitas yang

memungkinkan, dan diijinkan oleh hukum yang berwenang-dan dibuat bersesuaian dan

harus ada ungkapan niat dari satu atau dua pihak secara bersama-sama yang saling

bergantung satu sama lain(interdependent). Kontrak ini bertujuan untuk menciptakan

akibat hukum untuk kepentingan satu pihak dan juga untuk pihak lain.11

Kontrak merupakan golongan dari ‘perbuatan hukum’, perbuatan hukum yang

dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya

niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa

perbuatan hukum adalah kontrak.12

Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan

bersama (mutual consent) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan

karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang

diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin untuk suatu kontrak

yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.13

Untuk menyesuaikan rumusan kalimat bahwa suatu kesepakatan haruslah

interdependent. Satu pihak akan setuju karena atau jika pihak lain setuju pula. Tanpa

adanya ketergantungan (interdependent) maka tidak ada kesepakatan (consent);

contohnya ketika dalam rapat pemilihan badan direksi suatu perusahaan, pemilihan ini

dipilih dengan persetujuan secara umum, hal ini bukan merupakan kontrak karena tidak

ada mutual interdependence.14

10P.P.P Haanappel and Ejan Mackaay menterjemahkannya dalam bahasa Inggris sebagai

berikut: “A contract in this sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties

assume an obligation toward one or more other parties”. Lihat P.P.P Haanappel and Ejan Mackaay,

Nieuw Nderlands Burgerlijk Wetbeek, Het Vermorgenrechts, Kluwer, Deventer, 1990, hlm 325 11 Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema, Contract Law in Netherlands, Kluwer Law

International, The Hague, London, Boston, 1995, hlm 33. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Ibid.

Hukum Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

4

Niat para pihak harus bertujuan untuk menciptakan adanya akibat hukum.

Terdapat banyak perjanjian yang menimbulkan kewajiban sosial atau kewajiban moral,

tetapi tidak mempunyai akibat hukum. Contohnya, janji untuk pergi ke bioskop tidak

menimbulkan akibat hukum, walaupun ada beberapa yang dapat menimbulkan akibat

hukum dalam situasi khusus tertentu. Maksud para pihak untuk mengadakan hubungan

hukum sangatlah menentukan dalam kasus ini.15

Pada akhirnya, akibat hukum harus dihasilkan untuk kepentingan satu pihak

dan pihak lainnya, atau, untuk kepentingan kedua belah pihak. Dalam Peraturan Umum

Hukum Kontrak Belanda menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak hanya dapat

untuk mengadakan perikatan terhadap satu sama lain.16

Di dalam sistem common law ada pembedaan antara contract dan agreement.

Semua kontrak adalah agreement, tetapi tidak semua agreements adalah kontrak.17

American Restatement of Contract (second) mendefinisikan kontrak sebagai ‘a promise

or set of promises for the breach of which the law give a remedy or the performance of

which the law in some way recognized a duty.’18

Salah satu kelemahan dari pengertian kontrak yang disebutkan dalam American

Restatement adalah tidak adanya elemen persetujuan (bargain) dalam kontrak. Tidak

adanya indikasi yang dibuat dalam definisi tersebut di atas adalah merupakan suatu ciri

khas perjanjian dua belah pihak (two-sided affair), sesuatu yang sedang dijanjikan atau

dilaksanakan dalam satu sisi merupakan pengganti untuk sesuatu yang sedang dijanjikan

atau dilaksanakan dalam sisi yang lain. Kemudian, berdasarkan pengertian di atas,

bahwa kontrak secara sederhana dapat menjadi ‘suatu janji’. Hal ini berarti untuk

melihat fakta yang secara umum merupakan beberapa tindakan atau janji yang diberikan

sebagai pengganti untuk janji yang lain sebelum janji itu menjadi sebuah kontrak. Di

samping itu, kontrak juga dapat merupakan’ serangkaian janji’. Hal ini tidak

memberikan indikasi bahwa beberapa janji biasanya diberikan sebagai pengganti untuk

15 Ibid. 16 Ibid, hlm 34. 17 Walter Woon, Basic Business Law in Singapore, Prentice Hall, New York, 1995, hlm 27 18 Ronald A. Anderson, Business Law, South-Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 1987,

hlm 186.

Hukum Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

5

janji yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut bisa saja salah untuk mengasumsikan bahwa

semua kontrak adalah persetujuan asli di mana di satu sisi suatu hal yang ditawarkan

untuk suatu hal lain yang memiliki nilai sama dengan yang lainnya. Faktanya, seperti

yang kita lihat, ada beberapa kasus di mana sebuah janji diperlakukan sebagai pemikiran

kontraktual yang tidak ada persetujuan (bargain) yang nyata.19

Beberapa pengertian kontrak yang lain masih memiliki arti yang sama, tetapi

ada satu pengertian yang tepat dan ringkas yang diungkapkan oleh Pollock yang

mendefinisikan kontrak sebagai ‘suatu janji di mana hukum dapat diberlakukan baginya’

(promises which the law will enforce).20

Substansi dari definisi-definisi kontrak di atas adalah adanya mutual agreement

atau persetujuan (assent) para pihak yang menciptakan kewajiban yang dilaksanakan

atau kewajiban yang memiliki kekuatan hukum.21

19 P. S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, Clarendon Press Oxford, 1981, hlm

29. 20 Ibid, hlm 28. 21 Ronald A. Anderson, loc.cit

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

6

II

SYARAT SAHNYA KONTRAK

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu

perjanjian, yaitu:

1. Adanya Kata Sepakat

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal

yang terdapat di dalam perjanjian.22 Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau

persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan

memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa

yang disepakati.23

Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai

persyaratan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) anta pihak-pihak.

Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Dan pernyataan pihak

yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).24 Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk

menentukan lahirnya perjanjian. Di samping itu, kata sepakat dapat diungkapkan dalam

berbagai cara, yaitu:

a. Secara lisan

b. Tertulis

c. Dengan tanda

d. Dengan simbol

e. Dengan diam-diam

22 Sudargo Gautama, Indonesian Business Law, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm

76. 23 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1955, hlm 164. 24 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlm 24.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

7

Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian, Mariam Darus

Badrulzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian tersebut,

yaitu: 25

a. Teori kehendak of will (wilstheorie)

Menjelaskan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima

dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.

b. Teori Pengiriman (verzentheorie)

Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu

dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

c. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie)

Mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa

tawarannya sudah diterima; dan

d. Teori Kepercayaan (vertrowenstheorie)

Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap

layak diterima oleh pihak yang menawarkan .

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap

tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini:

a. Paksaan (dwang)

Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan

kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan

atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan

penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu

setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak,

kewenangan ataupun hak istimewanya. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman

kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan

yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang

dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang,

25 Ibid

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

8

seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam

keadaan takut, dan lain-lain.26

Menurut Sudargo,27 paksaan (duress) adalah setiap tindakan intimidasi mental.

Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan

terhadapnya. Akan tetapi jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu

tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak

diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu

paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh

terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.

b. Penipuan (Bedrog)

Penipuan (fraud) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328

KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan

perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan

yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu,

sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang

seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan

gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada

serangkaian kebohongan (samenweefsel van verdichtselen), serangkaian cerita yang

tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu.28

Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang

dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai

maksud untuk menipu pihak lain dan membuat mereka menandatangani perjanjian itu.

Pernyataan yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini harus disertai

dengan tindakan yang menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau

atas nama pihak dalam kontrak, seseorang yang melakukan tindakan tersebut haruslah

26 See John D. Calamari and Joseph M. Perillo, Contracts, Second Edition, West Publishing

Co., 1977, hlm 262-264. 27 Sudargo Gautama, loc. cit 28 Read J. Satrio, op.cit, ….. Buku I, hlm 350-355.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

9

mempunyai maksud atau niat untuk menipu, dan tindakan itu harus merupakan tindakan

yang mempunyai maksud jahat – contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin

(kelalaian untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu

benda bukan merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan

hanya merupakan kelalaian belaka). Selain itu tindakan tersebut haruslah berjalan secara

alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya

unsur penipuan.29

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4

(empat) unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus

kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum

perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani

perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.30

Kontrak yang mempunyai unsur penipuan di dalamnya tidak membuat kontrak

tersebut batal demi hukum (null and void) melainkan kontrak tersebut hanya dapat

dibatalkan (voidable). Hal ini berarti selama pihak yang dirugikan tidak menuntut ke

pengadilan yang berwenang maka kontrak tersebut masih tetap sah.

c. Kesesatan atau Kekeliruan (Dwaling),

Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang

salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam

kekeliruan, yang pertama yaitu error in persona, yaitu kekeliruan pada orangnya,

contohnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian

perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai

nama yang sama. Yang kedua adalah error in substantia yaitu kekeliruan yang berkaitan

dengan karakteristik suatu benda, contohnya seseorang yang membeli lukisan Basuki

Abdullah tetapi kemudian setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan

yang dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari lukisan Basuki Abdullah.31

29 Sudargo Gautama, op.cit, hlm 77. 30 Ibid. 31 Mariam Darus Badrulzaman, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2001, hlm 75.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

10

Di dalam kasus yang lain, agar suatu perjanjian dapat dibatalkan, tahu kurang

lebih harus mengetahui bahwa rekannya telah membuat perjanjian atas dasar kekeliruan

dalam hal mengidentifikasi subjek atau orangnya.32

d. Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheiden)

Penyalahgunaan Keadaan (Undue influence) merupakan suatu konsep

yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. Konsep ini sebagai landasan

untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh

pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan Keadaan ada ketika

pihak yang melakukan suatu perbuatan atau membuat perjanjian dengan cara di bawah

paksaan atau pengaruh terror yang ekstrim atau ancaman, atau paksaan penahanan

jangka pendek. Ada pihak yang menyatakan bahwa Penyalahgunaan Keadaan adalah

setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus, atau bujukan dalam keadaan

yang mendesak, di mana kehendak seseorang tersebut memiliki kewenangan yang

berlebihan, dan pihak lain dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tak ingin

dilakukan, atau akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan merasa bebas.33

Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu: Pertama di mana

seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil

untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana

sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya. Kedua, di mana seseorang menggunakan

wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk

membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi. 34

Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian-perjanjian yang

mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja, pihak yang

merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat

memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan ini, 1321 KUHPerdata

menyatakan bahwa jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau

32 Sudargo Gautama, loc.cit. 33 John D. Calamari and Joseph M. Perillo, op.cit, hlm 273. 34 Ibid, hlm 274.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

11

penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antar

para pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan.

Persyaratan adanya kata sepakat dalam perjanjian tersebut di dalam sistem

hukum Common Law dikenal dengan istilah agreement atau assent. Section 23

American Restatement (second) menyatakan bahwa hal yang penting dalam suatu

transaksi adalah bahwa masing-masing pihak menyatakan persetujuannya sesuai dengan

pernyataan pihak lawannya.

2. Kecakapan untuk Membuat perikatan

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap

untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak

cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap

untuk membuat perjanjian, yakni:

a. Orang yang belum dewasa (persons under 21 years of age)

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele or conservatorship); dan

c. Perempuan yang sudah menikah

Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah

berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan

pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan

seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai

dia berusia 18 tahun.

Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal 31 ayat (2) UU No. 1

Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak

melakukan perbuatan hukum

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een

bepaald onderwerp), suatu hal tertentu adalah hal bisa ditentukan jenisnya

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

12

(determinable).35 Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus

mempunyai pokok suatu benda (zaak)yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai

suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak

dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling

sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).

Istilah barang yang dimaksud di sini yang dalam bahasa Belanda disebut

sebagai zaak. Zaak dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit,

tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek

perjanjian itu tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

Secara umum, suatu hal tertentu dalam kontrak dapat berupa hak, jasa, benda

atau sesuatu, baik yang sudah ada ataupun belum ada, asalkan dapat ditentukan jenisnya

(determinable). Perjanjian untuk menjual sebuah lukisan yang belum dilukis adalah sah.

Akan tetapi, suatu kontrak dapat menjadi batal ketika batas waktu suatu kontrak telah

habis dan kontrak tersebut belum terpenuhi.36

J. Satrio menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu

dalam perjanjian adalah objek prestasi (performance). Isi prestasi tersebut harus tertentu

atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).37

KUHPerdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus

disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.38 Sebagai contohnya perjanjian

untuk ‘panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya’ adalah sah.

American Restatement Contract (second) section 33 menyatakan bahwa pokok

perjanjian (term) menyatakan bahwa walaupun suatu pernyataan dimaksudkan untuk

dianggap sebagai penawaran, hal ini belum dapat diterima langsung menjadi perjanjian,

bila pokok perjanjian itu tidak tentu.

Black Law Dictionary mendefinisikan term sebagai persyartan, kewajiban, hak,

harga, dan lain-lain yang ditetapkan dalam perjanjian dan dokumen. American

35 Sudargo Gautama, op.cit, hlm 79. 36 Ibid, hlm 80. 37 J. Satrio, op.cit,….Buku II, hlm 41. 38 Lihat Pasal 1333 KUHPerdata.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

13

Restatement Contract (second) Section 33 Sub 2 menjelaskan bahwa bila pokok

perjanjian itu mencakup dasar untuk menyatakan adanya wan prestasi dan untuk

memberikan ganti rugi yang layak.

4. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal.

Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau

ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian

untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini

tidak sah.39

Menurut Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa

dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan

ketertiban umum.

Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di

dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang

berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan

kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut

sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang

lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian

orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan

jaman.40

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang jika bertentangan dengan

ketertiban umum. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan

dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan

juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.41 Di dalam konteks Hukum Perdata

39 Sudargo Gautama, op.cit, hlm 80. 40 J. Satrio, op.cit,…Buku II, hlm 109. 41 Ibid, hlm 41.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

14

internasional (HPI), ketertiban umum dap[at dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas

hukum suatu negara.42

Kausa hukum yang halal di dalam sistem Common Law dikenal dengan istilah

legality yang dikaitkan dengan public policy. Suatu kontrak dapat menjadi tidak (illegal)

jika bertentangan dengan public policy. Walaupun, sampai sekarang belum ada definisi

public policy yang diterima secara luas, pengadilan memutuskan bahwa suatu kontrak

bertentangan dengan public policy jika berdampak negatif pada masyarakat atau

mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (public’s safety and welfare)43

Syarat sahnya kontrak di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek

perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian dan

pembatalan untuk kedua syarat tersebut adalah dapat dibatalkan (voidable). Sedangkan

persyaratan ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dan pembatalan

untuk kedua syarat tersebut di atas adalah batal demi hukum (null and void).

Dapat dibatalkan (voidable) berarti bahwa selama perjanjian tersebut belum

diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih

tetap sah, sedangkan batal demi hukum (null and void) berarti bahwa perjanjian sejak

pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian

tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

42 Ridwan Khairandy, et.al, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Pusat Studi Hukum

Fakultas Hukum UII-Gamma Media, Yogyakarta, 1999, hlm 90. 43 Henry R. Cheseeman, op.cit, hlm 205.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

17

III

ASAS-ASAS KONTRAK

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian

memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai

sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-

undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan

dengan masalah tersebut.45

Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan

hukum (rechtsgels) sebagai berikut:46

1. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu tidak

hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hak menciptakan

suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas;

2. Asas-asas itu membentuk satu dengan lainnya suatu sistem check and balance.

Asas-asas ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya

menjadi merupakan rintangan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena

menunjuk ke arah yang berlawanan, maka asas-asas itu saling kekang

mengekang, sehingga ada keseimbangan.

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III

KUHPerdata memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (aanvullenrechts

atau optional law). Dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau

tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdata tersebut.

Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari

ketentuan Buku III KUHPerdata.

45 Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden)

sebagal Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda),

Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 7. 46 Ibid.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

18

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk

melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya;

2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat keduabelah

pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu; dan

3. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338

KUHPerdata sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme;

2. Asas facta sunt servanda;

3. Asas kebebasan berkontrak; dan

4. Asas iktikad baik.

Sudikno Mertokusumo mengajukan tiga asas perjanjian yang dapat dirinci

sebagai berikut:47

1. Asas konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan

lahirnya suatu perjanjian);

2. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat

perjanjian; dan

3. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).

Asas yang sama juga dikemukakan Ridwan Khairandy. Menurut Ridwan

hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengkait satu

dengan yang lainnya. Ketiga asas sebagai berikut:48

1. Asas konsensualisme (the principle of consensualism);

2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (the legal binding of contract); dan

3. Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract).

47 Ibid. 48 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 27.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

19

Berbeda dengan uraian di atas, Nieuwenhuis mengajukan tiga asas

perjanjian yang lain, yakni:

1. asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang

mereka pilih (asas kemauan bebas);

2. asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari perjanjian

itu, yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak beriktikad baik); dan

3. asas kuasa, yaitu adanya saling ketergantungan (keterikatan) bagi suatu

perjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum (rechtsregel) yang telah ada,

walaupun ada kebebasan berkontrak.

Terhadap adanya perbedaan unsur-unsur asas-asas perjanjian tersebut di

atas, Nieuwenhuis memberikan penjelasan sebagai berikut:49

1. hubungan antara kebebasan berkontrak dan asas otonomi berada dalam keadaan

bahwa asas otonomi mensyaratkan adanya kebebasan mengikat perjanjian; dan

2. perbedaannya adalah menyangkut pembenaran dari keterikatan kontraktual, asas

otonomi memainkan peranan dalam pembenaran mengenai ada tidaknya

keterikatan kontraktual. Suatu kekurangan dalam otonomi (tiadanya persetujuan

(toesteming), misbruik omstandigheiden) digunakan sebagai dasar untuk

pembenaran ketiadaan dan keterikatan kontraktual.

Menurut Henry P. Pangabean, perkembangan hukum perjanjian, misalnya

dapat dilihat dari berbagai ketentuan (Nieuwe) Burgerlijk Wetboek atau BW (Baru)

Negeri Belanda. Perkembangan itu justeru menyangkut penerapan asas-asas hukum

perjanjian yang dikaitkan dengan praktik peradilan.50

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata,

khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut

Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada

49 Henry Panggabean, op.cit, hlm 8. 50 Ibid, hlm 9.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

20

asas kebebasan berkontrak.51 Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum

Indonesia tidak lepas kaitannya dengan Sistem Terbuka yang dianut Buku III

KUHPerdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para

pihak yang membuat perjanjian.

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-

perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Bernama dan isinya menyimpang dari

Perjanjian Bernama yang diatur oleh undang-undang.52

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan

berkontrak sebagai berikut:53

1. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

2. kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;

3. kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;

4. kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;

5. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

6. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang

bersifat opsional (aanvullen, optional).

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam

berbagai sistem huk perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup

yang sama.54

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui asas kebebasan berkontrak

dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para

pihak sebagai undang-undang.

Menurut sejarahnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mencerminkan

tipe perjanjian pada waktu itu yang berpijak pada Revolusi Perancis, bahwa individu

sebagai dasar dari semua kekuasaan. Pendapat ini menimbulkan konsekuensi, bahwa

orang juga bebas untuk mengikat diri dengan orang lain, kapan dan bagaimana yang

51 Purwahid Patrik, Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Badan Penerbit

Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm 3. 52 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hlm 36. 53 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi

Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 47.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

21

diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak yang mempunyai kekuatan

mengikat sebagai undang-undang.55

Hukum Romawi sendiri tidak mengenal adanya kebebasan berkontrak.

Menurut Hukum Romawi, untuk membuat suatu perjanjian yang sempurna tidak

cukup dengan persesuaian kehendak saja, kecuali dalam empat hal, yaitu: perjanjian

jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan memberi beban atau perintah

(lastgeving). Selain keempat jenis perjanjian itu semua perjanjian harus dilakukan

dengan syarat-syarat tertentu yang disebut causa civilis oligandi, yaitu untuk

mencapai kesepakatan harus disertai dengan kata-kata suci (verbis) disertai dengan

tulisan tertentu (literis) dan disertai pula penyerahan suatu benda (re).56

Jadi, konsensus atau persesuaian kehendak saja belum cukup untuk

terjadinya perjanjian. Tetapi kemudian dalam perkembangan lebih lanjut telah terjadi

dalam Hukum Kanonik dengan suatu asas, bahwa setiap perjanjian meskipun tanpa

bentuk tertentu adalah mengikat para pihak, yang disokong oleh moral agama

Nasrani yang menghendaki bahwa kata-kata yang telah diucapkan tetap

dilaksanakan. Dengan demikian kebebasan berkontrak telah dimulai dalam hukum

Kanonik.57

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat

menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak

harus didasarkan pada posisi tawar (bargaining position) para pihak yang seimbang.

Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai

adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang

memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya.

Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti

kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan demikian, pemerintah

atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak

54 Ibid. 55 Purwahid Patrik, op.cit, hlm 4. 56 Ibid. 57 Ibid.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

22

dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dapat

dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pasal 1320 KUHPerdata sendiri sebenarnya membatasi asas kebebasan

berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya perjanjian yang harus memenuhi

kondisi:

a. adanya persetujuan atau kata sepakat para pihak;

b. kecakapan untuk membuat perjanjian;

c. adanya objek tertentu; dan

d. ada kausa hukum yang halal.

Di negara-negara dengan sistem common law, kebebasan berkontrak juga

dibatasi melalui peraturan perundang-undangan dan public policy. Hukum perjanjian

Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan undang-undang,

ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal

dalam perjanjian. Berdasar Pasal 1337 KUHPerdata suatu kausa dapat menjadi

terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khaiarandy mencatat beberapa

hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:58

a. makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada

pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian

dibuat; dan

b. makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak (misbruik

van omstandigheden, undue influence).

Selain kedua hal di atas, Setiawan mencatat dua hal lagi yang dapat

membatasi kebebasan berkontrak. Makin banyaknya perjanjian yang dibuat dalam

bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar take it or leave it. Di sini

tidak ada kesempatan bagi debitor untuk turut serta menentukan isi perjanjian. Juga

makin berkembang peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi turut

membatasi kebebasan berkontrak. Peraturan yang demikian itu merupakan

58 Ridwan Khairandy, op.cit, hlm 3.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

23

mandatory rules of a public nature. Peraturan-peraturan ini bahkan membuat

ancaman kebatalan perjanjian di luar adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan yang

sudah dikenal dalam hukum perjanjian.59 Contoh dari peraturan perundang-undangan

di bidang hukum ekonomi yang membatasi kebebasan berkontrak adalah Undang-

Undang Konsumen.

3. Asas Konsensualisme

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-

pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan

telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang

membuat perjanjian tersebut.60

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber

kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence of wills) atau

konsensus para pihak yang membuat kontrak.61

4. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagai para pihak yang umumnya dianut

di negara-negara civil law dipengaruhi oleh hukum Kanonik. Hukum Kanonik

dimulai dari disiplin penitisial bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian

lahir prinsip pacta sunt servanda. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu

mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagai para pihak yang

membuatnya.62

Dengan adanya janji timbul kemauan bagai para pihak untuk saling

berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual

tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak

tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak

59 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992,

hlm 179. 60 Ridwan Khairandy, op.cit, hlm 27. 61 Ibid, hlm 82. 62 Ibid, hlm 28.

Hukum Kontrak Oleh

Ridwan Khairandy

24

secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah

yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar

kata sepakat.63

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu

menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang

(pacta sunt servanda). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan

menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya

perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang

pelaksanaannya wajib ditaati.64

63 Ibid, hlm 29. 64 Ibid.

Hukum Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

BELI SEWA1

A. Pengertian Perjanjian Beli Sewa

Prjanjian beli sewa berasal dari kata huurkop dalam bahasa Belanda atau hire

purchase dari bahasa Inggris). Para ahli berbeda pandangan tentang definisi atau

pengertian beli sewa, dari berbagai pandangan atau dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam

definisi yang membahas tentang beli sewa yaitu:

Definisi pertama berpendapat bahwa beli sewa sama dengan jual beli angsuran;

Definisi kedua berpendapat bahwa beli sewa sama dengan sewa menyewa; Definisi

ketiga berpendapat bahwa beli sewa sama dengan jual beli.

Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor

34/KP/II/80 tentang perijinan beli sewa (hire purchase) jual beli dengan angsuran, dan

sewa (renting) disebutkan pengertian beli sewa. Beli sewa adalah jual beli barang

dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah

disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, suatu hak milik atas barang

tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh

pembeli kepada penjual.

Bila diperhatikan unsur atau elemen perjanjian beli sewa menurut keputusan

bersama tersebut adalah :

1. Adanya jual beli barang.

2. Penjualan dengan memperhitungkan setiap pembayaran.

3. Objek beli sewa diserahkan kepada pembeli.

4. Momentum peralihan hak milik setelah pelunasan terakhir.

Hire Purchase Act 1965 mengkonstruksikan beli sewa sebagai perjanjian sewa

menyewa dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya.

1 Naskah ini belum dilengkapi dengan catatan kaki. Belum ada editing baik bahasa maupun

substansi.

26

Menurut Wirjono Prodjodikoro beli sewa adalah pokoknya persetujuan

dinamakan sewa menyewa barang dengan akibat bahwa si penerima tidak menjadi

pemilik, melainkan pemakai belaka, baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah

sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli yaitu barangnya

menjadi miliknya.

Berdasar definisi tersebut di atas, pengertian beli sewa dikonstruksikan sama

dengan perjanjian sewa menyewa barang, dalam arti bahwa si pembeli hanya pemakai

belaka, tetapi kalau harganya sama, maka si penyewa menjadi pembeli.

Definisi ketiga yang menyatakan bahwa beli sewa merupakan campuran jual

beli dan sewa menyewa. Pendapat ini dikemukakan oleh R. Soebekti. Menurut R.

Soebekti, beli sewa adalah sebenarnya suatu macam jual beli, setidak-tidaknya

mendekati jual beli dari pada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran

keduanya dan karenanya diberi judul sewa menyewa.

Dengan demikian, beli sewa merupakan perjanjian jual beli, bukan konstruksi

sewa menyewa, dalam perjanjian beli sewa maka pembeli sewa hanya bertindak sebagai

penyewa belaka.

Sejak terjadinya kesepakatan barang itu dapat langsung menjadi hak milik dari

pembeli, kemudian barang tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum terjadinya

pelunasan terakhir, apabila barang tidak dialihkan oleh si pembeli sewa maka pembeli

sewa dapat digolongkan telah melakukan tindakan penggelapan barang.

Dengan demikian, dikatakan bahwa dalam undang-undang dihubungkan dengan

pendapat para ahli melihat beli sewa dalam konstruksi yuridis yang berbeda satu dengan

lainnya. Beli sewa merupakan gabungan dari 2 (dua) macam konstruksi hukum yaitu

konstruksi hukum sewa menyewa dan jual beli, apabila barang yang dijadikan objek beli

sewa tidak mampu dibayar oleh si pembeli sewa sebagaimana diperjanjikan, maka

barang itu dapat dibeli oleh penjual sewa.

B. Klausul-Klausul dalam Perjanjian Beli Sewa

Untuk lebih memahami makna perjanjian beli sewa harus dipelajari secara

mendalam apa saja klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian (tertulis)-nya. Di

dalam perjanjian beli sewa terdapat beberapa klausul.

27

1. Klausula Penundaan Peralihan Hak

Dalam beli sewa, klausul penundaan peralihan hak, ini merupakan suatu

karakter utama, hal ini berhubungan langsung dengan proses peralihan hak milik. Dalam

proses peralihan hak milik tidak disyaratkan adanya suatu bentuk hukum, akan tetapi

peralihan hak milik tersebut berlangsung tanpa melalui proses apapun yaitu terjadi

dengan sendirinya. Hak milik beralih kepada pembeli bila ia telah memenuhi semua

kewajibannya berdasarkan persetujuan pembelian (uit hoofde van de

koopovereenkomst).

Saat peralihan hak milik dapat disepakati antara kedua belah pihak, dan dalam

praktek hak milik berakhir setelah pembayaran angsuran telah lunas.

Penyerahan barang biasanya dilakukan dengan suatu pernyataan saja, karena

barangnya sudah berada di dalam kekuasaan si pembeli dalam kedudukannya sebagai

penyewa cara penyerahan ini dinamakan traditio brevimanu.

2. Klausul Menggugurkan (Verval Clausule)

Pada umumnya syarat yang tercantum pada perjanjian beli sewa adalah syarat

menggugurkan atau jatuh tempo. Syarat ini merupakan akibat adanya syarat tentang hak

milik yang belum beralih kepada pembeli atau dengan kata lain adanya syarat

penundaan peralihan hak, sehingga keadaan demikian membawa akibat bahwa selama

masa pembayaran angsuran hak milik masih di tangan penjual.

Apabila pembeli tidak membayar sesuai kewajibannya penjual dapat menarik

kembali, karena status dari barang tersebut adalah sewa sehingga penjual dapat mudah

menarik kembali barangnya, keadaan ini merupakan ciri atau karakter beli sewa yaitu

syarat yang menggugurkan (verval clausule), dimana jika terjadi wan prestasi dari

pembeli, penjual dapat menarik barang dengan mudah karena status barang adalah sewa.

Adapun akibat dari perjanjian beli sewa, jika pembayaran macet maka

perjanjian menjadi putus dan penyewa harus mengembalikan barangnya sedangkan uang

pembayaran (angsuran) dalam jangka waktu tersebut tidak perlu dikembalikan baik

sebagian atau keseluruhan. Inilah yang disebut verval clausule atau syarat yang

menggugurkan.

28

Sebagai konsekuensi dari sewa menyewa, verval clausule tersebut masuk akal

(rasional). Pembayaran dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian sebagai tanda sewa

dan tanda ini berlaku sebanding dengan kenikmatan barang.

Pembayaran pembelian sebagai tanda sewa tidak dapat dilakukan, karena

kenikmatan barangnya tidak dapat dikembalikan.

Adanya verval clausule sangat merugikan penyewa atau pembeli, hal ini

disebabkan karena antara harga pembayaran dan kenikmatan tidak sebanding.

Bagi pihak penjual keadaan ini sangat menguntungkan, terutama jika angsuran

telah dibayar sampai pada waktu hampir selesai pembayaran terakhir.

3. Status uang yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual

Sepanjang pembeli masih mengangsur atau belum melunasi pembayaran maka

uang tersebut telah dibayarkan kepada penjual apabila terjadi wanprestasi umumnya

tidak dikembalikan meskipun barang telah ditarik.

Dengan demikian status uang selama pembayaran angsuran dianggap hangus

atau hilang karena status barang sebagai barang yang disewa. Di lain pihak status uang

tersebut dapat dianggap pula sebagai uang ganti rugi pemakaian atas barang yang

dinikmati kegunaannya.

Apabila perjanjian beli sewa dikonstruksikan sebagai perjanjian jual beli, maka

sudah tentu status uang tersebut sebagai uang pembayaran atas pembelian barang objek

perjanjian tersebut. Dengan demikian uang yang telah dibayarkan sebelumnya

diperhitungkan sebagai pembayaran barang namun oleh karena ternyata uang yang

sudah dibayarkan adalah sebagai uang sewa, maka dengan demikian uang tersebut

dianggap hangus dan tidak dapat diminta baik untuk sebagian maupun seluruhnya.

Hal yang seperti ini dipandang sangat kurang memenuhi rasa keadilan karena

terlalu menguntungkan pihak penjual, sedangkan pihak pembeli sangat dirugikan.

Oleh karena itu, sebaiknya klausula yang mengenai status uang yang seperti ini

hendaknya ditiadakan, agar tidak semata-mata merugikan pihak pembeli.

Bagi penjual klausula tersebut dipandang sebagai perlindungan yang sangat

efektif, sebab jika status barang dalam perjanjian tidak sebagai sewa, maka penjual

sudah tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap barang atau dengan perkataan lain

29

penjual tidak memiliki hak istimewa (privilege) sebagaimana diatur dalam pasal 1144

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penjual barang-barang bergerak yang masih

belum dibayarkan, dapat melaksanakan hak istimewanya atas harga pembelian barang-

barang itu, jika barang-barangnya berada di tangan si berutang tidak peduli apakah ia

menjual barang-barang itu dengan penundaan waktu atau dengan tunai.

4. Klausul Larangan Memindahtangankan Objek Perjanjian (verreemdigs clausule)

Adanya syarat bahwa selama masa pembayaran angsuran hak milik masih ada

ditangan penjual, mengakibatkan pembeli selama itu belum menjadi pemilik, oleh

karena itu, maka selama periode pembayaran angsuran atau selama masa mengangsur,

pembeli tidak dapat menjual atau menggadaikan atau memindahtangankan barang (objek

perjanjian) tersebut. Apabila terjadi pemindahtanganan objek perjanjian beli sewa

selama masa angsuran, maka dapat dianggap sebagai penggelapan. Selain itu di dalam

masa angsuran pembeli juga diwajibkan untuk memelihara barang yang dibelinya dan

tidak boleh menyalahgunakannya ataupun mengubahnya.

Pitlo dalam salah satu bukunya memberikan pengertian tentang beli sewa atau

(huurkop), dia menyatakan bahwa beli sewa adalah salah satu bentuk pembelian dengan

pembayaran angsuran, dimana para pihak bersepakat bahwa si penjual membatasi hak

kepemilikan (walaupun sebenarnya hak milik berpindah). Pembatasan ini dapat dibuat

sampai sebelum waktu lunasnya pembayaran angsuran umpamanya sebagian dari harga

penjualan dilunasi.

Pitlo menegaskan pendapatnya bahwa untuk sahnya suatu pranata beli sewa

(huur koop) maka diperlukan sebuah akta, baik akta otentik maupun akta di bawah

tangan, tanpa akta semacam ini tidak dapat dibatalkan beli sewa, tetapi pembelian

dengan pembayaran cicilan atau jual beli dengan angsuran (koop op afbetaling). Apabila

kemudian ada perubahan atas isi akta berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak, maka

perubahan tersebut harus pula diadakan dengan akta.

Jika perjanjian dibuat dengan akta di bawah tangan, maka akta atas permintaan

pembeli tersebut harus dibuat rangkap dua dan satu eksemplar diserahkan kepada

pembeli. Bilamana tidak dibuat rangkap dua, maka penjual harus menyerahkan copy

yang otentik atau copy yang ditandatangani oleh penjual.

30

5. Klausul Pemeliharaan

Dalam kurun waktu pembayaran angsuran, maka pembeli diwajibkan untuk

memelihara dan merawat barang sebagaimana barang tersebut adalah miliknya.

Selama keadaan pembayaran angsuran pembeli dapat menggunakan objek

perjanjian dan tidak menyewakan kepada orang lain. Selain itu si pembeli bertanggung

jawab atas keselamatan barang objek perjanjian.

Bila suatu ketika barang yang sudah berada dalam penguasaan pembeli, musnah

atau hilang maka penjual tetap mempunyai hak untuk menuntut pembayaran atas barang

tersebut. Jika si pembeli tidak mau membayar angsuran dengan alasan barangnya sudah

tidak ada lagi, tentu si penjual berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar

wanprestasi.

6. Klausul Risiko

Dalam perjanjian beli sewa, barang sudah beralih kepada pembeli sejak

penandatanganan kontrak, sehingga disyaratkan bahwa risiko ada pada pembeli. Dalam

kenyataannya selama masa angsuran ada penundaan peralihan hak sehingga pembeli

pada saat itu belum menjadi pemilik. Dengan ketentuan adanya suatu syarat penundaan

peralihan hak, sehingga dengan demikian seharusnya risiko tentunya ada pada pemilik,

sesuai dengan asas bahwa risiko ada pada pemilik, tetapi umumnya dalam perjanjian

beli sewa risiko dibebankan kepada pembeli sejak saat penandatanganan perjanjian.

Umumnya dalam perjanjian beli sewa dalam point-point yang tertuang dalam

akta selalu disebutkan bahwa risiko ada pada pihak pembeli, karena hal tersebut sangat

rasional karena sejak penandatanganan perjanjian barang sudah diserahkan kepada

pembeli sekaligus berada dalam penguasaannya.

Apabila risiko dibebankan kepada penjual dengan alasan hak milik masih di

tangannya selama masa mengangsur, sedangkan barang telah di tangan pembeli,

keadaan yang demikian tentunya dapat menimbulkan kerugian pada penjual, apabila

pembeli kurang memperhatikan terhadap barang, dengan kurang pemeliharaan atau

perawatan mengakibatkan barang menjadi rusak keadaan demikian dianggap bahwa hal

tersebut sudah memberikan keuntungan bagi pembeli. Selain itu bila risiko dibebankan

kepada si penjual hal ini dapat memberikan kesempatan pada pembeli untuk bertindak

31

sesuka hati kepada barang atau dengan kata lain pengalihan risiko dapat mengakibatkan

rasa tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan barang menjadi berkurang,

sedangkan bila risiko dibebankan kepada pembeli tentu ia akan penuh tanggung jawab

dan kehati-hatian dalam pemeliharaan dan perawatan barang tersebut.

C. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan

Bermotor

Dari realita menunjukkan bahwa di dalam perjanjian yang memakai judul beli

sewa, jual beli angsuran, perjanjian kredit, ternyata hak dan kewajiban para pihak tidak

seimbang, dalam arti bahwa beberapa ketentuan menguntungkan kepada para pihak

pemilik atau penjual, umpamanya berkaitan dengan klausul jatuh tempo, penyerahan hak

gaji/upah, kewajiban membayar sekaligus, percepatan pembayaran, denda keterlambatan

pembayaran, asuransi pengambilan kembali barang oleh penjual, kuasa yang tidak dapat

dicabut kembali, kekuatan perjanjian, pengakhiran perjanjian tanpa putusan hakim.

1. Klausul “Jatuh Tempo” atau Menggugurkan (Verval Clausule).

Salah satu ciri atau karakter dari perjanjian beli sewa yang menonjol selain

adanya penundaan peralihan hak adalah “klausul jatuh tempo atau menggugurkan

(Verval Clausule)” syarat ini sesungguhnya timbul akibat dari adanya karakter utama

dari beli sewa yaitu syarat penundaan peralihan hak.

Dalam kondisi hak milik masih ditangan penjual meskipun barang sudah beralih

ke tangan pembeli mengakibatkan status barang selama masa pembayaran angsuran

dianggap sebagai “sewa”. Keadaan demikian memberi peluang bagi pihak penjual untuk

melindungi diri sebagai pengamanan. Apabila terjadi manipulasi dari pembeli misalnya

pembeli tidak melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan apa yang

diperjanjikan, oleh karena itu keadaan ini dipergunakan penjual untuk membuat syarat

“dapat menarik barang objek perjanjian” yang berakibat pula terhadap uang yang telah

dibayarkan sebelumnya.

Hampir semua perjanjian beli sewa mencantumkan klausul tentang jatuh tempo

tersebut. Klausul ini sehubungan dengan ketidakmampuan pembeli untuk melakukan

pembayaran angsuran tepat pada waktunya sebagaimana diperjanjikan. Pihak penjual

32

atau kreditur dapat menarik kendaraan dari tangan pembeli tanpa memperhatikan sebab

musabab keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur dan seketika itu pula kreditur

dapat membatalkan perjanjian.

Klausul atau syarat menggugurkan ini dianggap merupakan syarat yang tidak

seimbang, karena hanya menguntungkan pihak kreditur dan tidak pada debitur, hal ini

merupakan syarat yang tidak memberikan gambaran adanya bargaining power yang

sama bagi para pihak dan dapat dikatakan bahwa syarat menggugurkan ini merupakan

syarat yang tidak seimbang.

Adapun bunyi klausul jatuh tempo atau menggugurkan tersebut umpamanya

dalam perjanjian yang dibuat oleh PT.Sakura Motor sebagai berikut :

Pasal IV. “Dengan tidak disepakatinya pelaksanaan pembayaran sesuai dengan

tanggal jatuh waktu angsuran sewa pada pasal II di atas, telah cukup

membuktikan pihak kedua dalam keadaan lalai/wanprestasi, tanpa memerlukan

teguran terlebih dahulu dari pihak pertama, Pihak pertama berhak untuk menarik

kembali barang-barang yang telah diterima pihak kedua, dan pihak kedua tidak

berhak mempertahankan haknya dengan dalih apapun”.

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Alexander sebagai berikut :

Pasal 7. “Pihak ke II tidak dibenarkan menunggak angsuran tiap-tiap bulannya,

apabila ternyata pihak kedua menunggak angsurannya, maka pihak ke I berhak

membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan atau perjanjian ini dianggap batal

dengan sendirinya, uang yang telah disetorkan oleh pihak ke II kepada pihak ke I

menjadi hangus dan pihak ke I berhak dan dianggap disetujui/diberi kuasa untuk

menarik kendaraan tersebut dari pihak ke II tanpa ada tuntutan sesuatu apapun

juga kepada pihak I.”

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Jaya Motor sebagai berikut :

Pasal IV. “Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal-tanggal yang telah

ditentukan, maka dengan ini pihak kedua memberi kuasa yang tidak dapat

dicabut kembali kepada pihak pertama untuk menarik dari pihak kedua,

kendaraan tersebut (pasal 1) dan jika dalam waktu 1 (satu) minggu setelah

kendaraan tersebut ditarik, pembayaran yang tertunda tidak dilunasi juga, maka

surat perjanjian ini dianggap batal dan dengan ini pihak kedua memberi kuasa

yang tidak dapat dicabut kembali kepada pihak pertama untuk menguasai

sepenuhnya mobil tersebut (bila perlu dengan bantuan polisi) ataupun menjual

atau menyerahkan kepada pihak lain, sedang pihak kedua kehilangan semua hak

atas uang cicilan yang telah dibayar tanpa kompensasi apapun juga.

33

Penarikan kembali barang tersebut tanpa memperhitungkan jumlah pembayaran

yang telah dilakukan, memberi hak yang lebih kepada kreditur secara tidak seimbang

dengan hak debitur.

2. Klausul Dapat Dituntut “Pembayaran Sekaligus dan Seketika (de Opeisboarheids

Clausule)”.

Mengenai klausul dapat dituntut pembayaran sekaligus dan seketika

dicantumkan dalam perjanjian, dimana kewajiban debitur untuk membayar sekaligus

dan seketika sisa pembayaran dendanya sehingga debitur kehilangan hak untuk

membayar angsuran manakala terjadi hal-hal tertentu.

Klausul tersebut berbunyi sebagai berikut :

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam syarat-syarat yang ditentukan

dalam pasal 2 di atas, maka penjual berhak menuntut dan menagih dengan

seketika dan sekaligus lunas, dari sisa harga yang belum terangsur, serta pembeli

wajib seketika dan sekaligus melunasinya atau mengembalikan kendaraan

tersebut kepada penjual, bilamana terjadi salah satu hal seperti di bawah ini :

a. Pembeli tidak atau lalai membayar angsuran-angsurannya yang telah jatuh

tempo 2 (dua) bulan berturut-turut.

b. Pembeli lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, melanggar atau menyalahi

baik sebagian maupun seluruhnya dari isi perjanjian.

c. Kendaraan bermotor yang dijaminkan pembeli tersebut disita baik untuk

sebagian atau seluruhnya oleh pihak lain.

d. Pembeli jatuh pailit, atau keadaan keuangannya mundur sedemikian rupa

sehingga tidak lagi dianggap mampu untuk membayar atau sulit membayar

atau sulit membayar kewajiban angsurannya.

e. Pembeli dan atau usahanya bubar, dilikuidasi atau terhenti.

f. Pembeli meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan, kecuali

bilamana penjual menyetujuinya maka perjanjian ini dapat dilanjutkan oleh

para ahli warisnya atau pengampunya.

Klausul dapat dituntut pembayaran sekaligus dan seketika ada yang merumuskan

dalam perjanjian sebagai berikut :

Pasal 9. “Sejak barang yang disewabelikan tersebut diserahkan oleh pihak

pertama kepada pihak kedua, maka semua resiko yang mungkin timbul seperti

kerusakan, kehilangan, ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua, jika barang

tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya ataupun hilang, maka

kewajiban sehubungan dengan perjanjian sewa beli ini menjadi batal.”

34

Kemudian dalam pasal 13 perjanjian yang dibuat oleh PT. Capella Dinamik

Nusantara berbunyi sebagai berikut :

Uang sewa beli yang tersisa dan belum dibayar oleh pihak kedua dapat ditagih

seluruhnya setiap waktu jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. bilamana pihak kedua meninggal dunia.

b. Bilamana pihak kedua melalaikan kewajibannya sebagaimana bunyi pasal 3.

c. Bilamana pihak kedua menghadapi tuntutan pengadilan.2

Klausul ini sangat tidak adil karena penjual/kreditur tidak mempertimbangkan

alasan-alasan debitur tidak dapat membayar sebagaimana diperjanjikan, seperti hal-hal

yang terjadi di luar kemampuannya misalnya debitur diberhentikan dari pekerjaannya

secara tiba-tiba, debitur meninggal dunia, atau tidak dapat bekerja karena sakit.

Selain itu ketidakadilan juga berkaitan dengan tidak diperhitungkannya jumlah

angsuran yang telah dibayar sementara barang yang menjadi objek perjanjian yang

masih ada di tangan si debitur dapat diambil oleh kreditur.

Andaikata barang itu hilang, kreditur dapat minta ganti rugi pada perusahaan

asuransi karena adanya kewajiban mengasuransikan barang tersebut. Dalam hal ini

kreditur tidak dapat menuntut pembayaran lagi pada debitur.

3. Klausul “Percepatan Pembayaran” (Vervroeg de van betaling) oleh pembeli.

Salah satu syarat yang dicantumkan dalam perjanjian beli sewa adanya syarat

percepatan pembayaran. Syarat ini merupakan salah satu syarat yang berdasarkan teori

kesungguhan dan merupakan syarat yang menguntungkan bagi pembeli (debitur).

Perjanjian yang mencantumkan klausul percepatan pembayaran yang dicantumkan

dalam perjanjian terdapat berbagai variasi. Salah satu perjanjian menyebutkan :

“Apabila pihak kedua melunasi angsuran sewa kendaraan yang dimaksud dalam

pasal 1 sebelum waktunya, maka pihak pertama akan memberikan potongan

sebesar 1,5% perbulan menurun dari jumlah angsuran sewa perbulan”.

Pada PT. Capella Dinamika Nusantara dalam pasal 3 ayat 5 menyebutkan :

“Menyimpang dari ketentuan pembayaran pada ayat 1 tersebut di atas, penyewa

selalu berhak untuk membayar sekaligus beberapa uang sewa sebelum saat jatuh

2 Ibid, hal 253.

35

tempo pembayaran seperti yang telah ditetapkan di atas, dan saat penjual akan

memberikan potongan pembayaran uang sewa kepada penyewa sebesar 1,5%

(satu setengah persen) perbulan dari jumlah uang sewa yang dipercepat

pembayarannya tersebut.”

Pada perjanjian lain mencantumkan klausul percepatan pembayaran sebagai

berikut :

“Apabila angsuran sewa beli kendaraan tersebut di atas dilunasi sebelum

waktunya, untuk biaya provisi kredit dan uang jasa tidak dapat ditarik kembali”.

Percepatan pembayaran tersebut sebenarnya tidak menguntungkan kreditur,

karena pendapatan yang telah diperkirakan akan diperoleh dari bunga atas harga pokok

tidak terjadi.

Namun, tidaklah adil bila debitur yang membayar lebih cepat atau melunasi lebih

cepat, masih tetap dibebani beban bunga yang besarnya sama dengan bilamana ia

membayar secara angsuran. Adalah tepat apabila pembeli tidak dibebani bunga tetapi

dibebani denda yang masuk akal karena hilangnya keuntungan yang seharusnya

diperoleh oleh kreditur bila angsuran dibayar sesuai dengan yang direncanakan.

Mengenai perhitungan tersebut harus jelas dicantumkan dalam perjanjian dan tidak bisa

sesudah pembayaran dipercepat itu terlaksana, karena besarnya potongan tersebut akan

ditentukan secara sepihak oleh penjual saja.

Dengan demikian tidaklah cukup klausul perjanjian hanya berbunyi seperti

berikut ini :

“Apabila pembeli hendak melunasi sisa hutangnya sebelum perjanjian ini

berakhir seperti yang tersebut dalam pasal 2, maka penjual akan menghitung

kembali pelunasannya dengan prosentase tertentu secara menurun”.3

Dari perjanjian tersebut di atas, ternyata tidak semuanya memberikan keringanan

bagi debitur atas pembayaran yang dipercepat.

3 Ibid, hal 255.

36

4. Klausul “Denda atau boete beding atau boete Clausule”

Pada perjanjian beli sewa klausul atau syarat tentang denda (boetebeding atau

boete Clausule) hampir merupakan suatu kebutuhan utama, sebab kreditur di dalam

pembuatan perjanjian selalu mengantisipasi hal-hal atau keadaan seandainya nanti

terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam hal demikian telah diantisipasi sebelumnya

oleh kreditur agar tidak menimbulkan kerugian baginya dengan mencantumkan syarat

denda tersebut diharapkan pembayaran dari debitur dapat lancar.

Ketentuan mengenai denda yang dibebankan pada debitur karena terlambat

membayar, menunjukkan ketidakadilan karena besarnya denda tersebut jauh di atas

bunga Bank yang normal. Beberapa perjanjian menunjukkan kecenderungan kreditur

mengambil keuntungan dari denda tersebut.

Pada prinsipnya klausul denda adalah dimaksudkan untuk menghindarkan agar

debitur tidak terlambat melakukan pembayaran. Sebagai contoh klausul tentang denda

adalah sebagai berikut :

“Apabila pembayaran termaksud dalam pasal 1 tersebut di atas tidak dapat

dilaksanakan pada waktunya, maka pihak kedua dikenakan/diharuskan

membayar denda sebesar Rp.1000,00/hari sampai batas waktu 30 hari secara

bertahap, dan apabila selama maksimum 30 hari pihak kedua masih juga

melalaikan pembayaran dan denda tersebut, pihak pertama berhak menarik

kembali hak/milik atas barang tersebut di atas dari pihak kedua dalam keadaan

terawat baik berikut STNK dan perlengkapannya.

Pada PT. Capella Dinamik Nusantara dalam pasal IV ayat 2 menyebutkan :

“Apabila penyewa lalai membayar uang sewa atau terlambat dari tanggal jatuh

tempo pembayaran uang sewa, penyewa dikenakan denda administrasi sebesar

0,5 % sehari terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran uang sewa tersebut

sampai dengan uang sewa yang bersangkutan dibayar lunas”.

Perjanjian lain memuat tentang denda sebagai berikut :

“Jika pihak kedua tidak memenuhi ketentuan untuk membayar uang sewa

bulanan tersebut dengan tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut,

maka pihak kedua dianggap lalai, kelalaian mana dibuktikan dengan lewatnya

waktu yang telah ditentukan tersebut sehingga tidak diperlukan teguran dengan

surat juru sita atau yang semacam itu, maka untuk kelalaian itu, pihak kedua

dikenakan ganti rugi tiap-tiap hari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang

37

tiap-tiap kali harus dibayar dengan seketika dan sekali lunas kepada dan di

kantor pihak pertama”.

Perjanjian lainnya mencantumkan ketentuan sebagai berikut ini :

“Apabila pihak kedua terlambat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan

tanggal-tanggal yang ditetapkan, maka pihak pertama memberi waktu selama-

lamanya 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal jatuh tempo tersebut kepada pihak

kedua untuk melunasinya dengan ditambah denda tiap hari sebesar Rp.50.000,00

(lima puluh ribu rupiah).

Penentuan tentang jumlah denda yang harus dibayar debitur perhari, bilamana

debitur terlambat melakukan pembayaran sangat bertentangan dengan iktikad baik

dengan melaksanakan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan

iktikad baik”.

5. Klausul “Asuransi”

Pada umumnya setiap perjanjian beli sewa mencantumkan syarat “asuransi”

yaitu ketentuan mengenai kewajiban mengasuransikan barang yang menjadi objek

perjanjian.

Asuransi ini diwajibkan oleh pihak kreditur, mengingat bahwa sejak

penandatanganan kontrak resiko telah beralih ke tangan pembeli (debitur). Sedangkan

resiko yang dibebankan kepada pembeli (debitur) terutama terhadap kendaraan bermotor

cukup tinggi atau berat.4

Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko yang tinggi, yang juga akan merugikan

penjual, apabila angsuran belum dilunasi, pembeli wajib mengasuransikan kendaraan

yang menjadi objek perjanjian, sehingga apabila terjadi sesuatu risiko tersebut dialihkan

kepada pihak perusahaan asuransi.

Pasal 6 perjanjian yang dibuat oleh Bank Universal :

“Selama perjanjian ini berlaku, peminjam dengan biaya sendiri wajib

mengasuransikan kendaraan bermotor/mobil yang dijaminkan dengan Bankers

Clause dan klausul minimal yang harus dipenuhi/ditutup untuk kerugian total

4 Sri Gambir Melati Hatta, op cit, hal 258.

38

loss dan polis asuransi tersebut wajib diserahkan pada Bank untuk dipergunakan

dimana perlu”.

Perusahaan Utama Jaya abadi mengatur tentang klausul asuransi ini sebagai

berikut :

“Perjanjian kendaraan bermotor wajib diasuransikan oleh pihak kedua dan

perusahaan asuransi yang akan ditunjuk oleh pihak pertama, biaya daripada

asuransi tersebut menjadi beban pihak kedua”.

Sedangkan Kharisma Setia Utama mencantumkan klausul asuransi sebagai

berikut :

“Pembeli wajib mengasuransikan kendaraan tersebut dengan kondisi yang

disetujui bersama dan premi asuransi menjadi beban pembeli”.

Dengan melihat bentuk perjanjian di atas hampir semua resiko serta beban

asuransi diserahkan kepada pembeli maka seharusnya sifat perjanjian beli sewa tersebut

adalah perjanjian jual beli bukan sewa menyewa.

Melihat kondisi persyaratan kewajiban asuransi perlu penulis tambahkan dalam

menghadapi pelimpahan atau pergeseran tanggung jawab kreditur kepada debitur yang

berhubungan dengan pembayaran premi. Dalam hal ini debitur selalu mengalihkan hak-

haknya (dari asuransi) kepada kreditur, kreditur sering menutup asuransi atas nama

kreditur tetapi atas tanggungan debitur (biaya dan premi). Banyak kreditur mengatur

perusahaan asuransi tertentu yang ditunjuk untuk itu. Dengan demikian penunjukkan

perusahaan asuransi juga merupakan hak kreditur meskipun yang membayar

debitur/pembeli.

Dalam hal pengasuransian ternyata Pemerintah Republik Indonesia telah

memberlakukan Undang-Undang No.2 Tahun 1992. Dalam pasal 6 Undang-Undang

tersebut disebutkan bahwa asuransi menganut prinsip “Kebebasan memilih” perusahaan

asuransi (free choice). Pembeli/debitur harus bebas menentukan asuransi yang

dipilihnya.

39

Pasal 6 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 menyebutkan :

a. penutupan asuransi atas proyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih

penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial.

b. Penutupan objek asuransi sebagaimana dimaksud dalam asuransi harus dilakukan

dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan

reasuransi di dalam negeri.

c. Peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

diatur dengan peraturan pemerintah itu.

Dengan berpedoman pasal isi pasal tersebut di atas maka penunjukkan suatu

perusahaan oleh pihak kreditur yang harus dituruti debitur adalah menyalahi ketentuan

undang-undang, hal itu merupakan pemakasaan kehendak. Klausul tersebut berdasarkan

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya bahwa perjanjian tidak

dapat melanggar ketentuan maupun undang-undang dan dengan demikian klausul seperti

ini dapat dikatakan batal demi hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut penulis bahwa syarat tentang

penunjukkan perusahaan asuransi seperti tersebut di atas adalah batal demi hukum,

karena bertentangan dan melanggar undang-undang.

6. Klausul “Pengambilan Kembali (Inlossing recht)”

Bilamana pihak debitur wan prestasi karena keterlambatan pembayaran

angsuran, maka berlakulah syarat verval clasule. Dengan demikian barang ditarik

kembali oleh kreditur. Namun demikian debitur masih diberikan kesempatan oleh

kreditur untuk mengambil kembali barang objek perjanjian dalam jangka waktu

sebagaimana yang diperjanjikan dengan membayar seluruh tunggakan angsuran yang

belum dibayar ditambah denda. Di dalam praktek hak “pengambilan kembali” ini

disebut “hak penebusan”.

Dalam praktek tidak semua perjanjian beli sewa memuat hak bagi debitur untuk

memperoleh kembali barang yang telah ditarik kreditur, karena debitur tidak dapat

membayar angsuran. Perusahaan yang mencantumkan klausul ini contohnya :

Perusahaan Pelangi Mobilindo, mencantumkan dalam pasal 8 perjanjian.

40

“Jika pihak pertama mengambil kembali kendaraan tersebut atas kekuatan pasal

7 akta ini, maka pihak kedua dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah

pengambilan itu, masih berhak menebus kembali kendaraan itu dengan

membayar sisa kekurangan harganya, dengan ketentuan bahwa hal ini hanya

mungkin terjadi jika batal atau putusnya perjanjian ini disebabkan karena

lalainya pihak kedua dalam pembayaran angsuran saja”.

PT. Capella Dinamik Nusantara mencantumkan perjanjian sebagai berikut :

“Apabila sepeda motor yang termaksud dalam pasal 1, surat perjanjian telah

ditahan atau ditarik kembali oleh pemilik dan penyewa karena salah satu sebab

yang termaktub dalam ayat 2 tersebut diatas, pemilik masih memberikan

tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penarikan

sepeda motor termasuk pada penyewa untuk menyelesaikan pembayaran seluruh

uang sewa (baik yang telah tertunggak maupun yang belum jatuh tempo) berikut

denda administrasi dan membayar biaya penarikan sebesar Rp.50.000,00

(limapuluh ribu rupiah) kepada pemilik”.

Perusahaan Sakura mencantumkan perjanjian sebagai berikut :

“Jika sekiranya pihak kedua hendak mengambil kembali barang-barang tersebut

yang telah ditarik oleh pihak pertama seperti termaksud dalam pasal VI diatas,

maka pihak kedua harus membayar lunas seluruh angsuran yang tertunggak dan

juga yang belum terbayar seperti disebutkan di dalam pasal II diatas serta

membayar semua biaya yang dikeluarkan pihak pertama sehubungan dengan

penarikan barang tersebut”.

Jika kita membandingkan klausul tersebut di Belanda, ternyata klausul

pengambilan kembali (In Lossing Recht) telah mendapatkan pengaturan dalam Undang-

Undang. Di Belanda seperti yang tercantum dalam pasal 1576 V. NBW yang berbunyi

sebagai berikut :

(1) Indien wegens niet betaling van verschenen termijnen de in huurkoop

afgleverde zaak is terugenoment zonder voorafgaande rechterlijke

tusscen comst kan de koopre gedurende veertien dagen na de

terugneming de zaak in lossen door betaling van de verschenen termijnen

ende verschuldigde rente, booten costen.

Terjemahan bebas dari Sri Gambir adalah sebagai berikut :

Dalam hal pembeli tidak membayar angsuran dalam beli sewa, pembeli dapat

mengambil kembali barang yang telah diambil dari penjual, dalam jangka waktu

14 (empat belas) hari dengan membayar seluruh uang tunggakan dan denda.

41

Pada hakikatnya, dengan dicantumkannya syarat hak pengambilan kembali ini

merupakan perlindungan bagi pembeli meskipun ada wanprestasi yaitu pembeli tidak

melakukan pembayaran angsuran namun masih diberi hak untuk menebus kembali,

dalam hal barang sudah ditarik dari tangan pembeli oleh pihak penjual.

7. Klausul “Kuasa dengan Hak Substitusi atau Kuasa Mutlak Yang Tidak Dapat

Dicabut kembali”

Klausul ini merupakan syarat yang umumnya dicantumkan di dalam suatu

perjanjian beli sewa. Dalam perjanjian beli sewa, pemberian kuasa tersebut dilakukan

oleh debitur kepada kreditur dengan ketentuan bahwa kuasa tersebut merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari perjanjian beli sewa itu sendiri.

Pencantuman klausul kuasa khusus atau mutlak tersebut merupakan usaha

preventif dari kreditur atau pengamanan bagi dirinya apabila terjadi wanprestasi atau

hal-hal yang merugikan dari tindakan kreditur yang tidak sesuai dengan yang

diperjanjikan.

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan

kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya

menyelenggarakan suatu urusan”.

Ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut

menunjukkan bahwa sifat pemberian kuasa tidak lain dari mewakilkan atau perwakilan

(vertegen woordiginj) pemberian kuasa sebagai wakil, yang dibuat melalui persetujuan

selalu dibuat kuasa atau volmacht.

Pada dasarnya kuasa atau volmacht inilah yang menjadi tujuan dari persetujuan

pemberi kuasa tersebut. Dengan kekuasaan atau volmacht dari pemberian kuasa tersebut,

maka penerima kuasa menjadi berwenang melakukan tindakan atau perbuatan hukum

untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa.

42

Klausul tentang kuasa ini dapat kita lihat dalam beberapa perjanjian beli sewa

yaitu :

Dalam hal klausul yang dibuat oleh PT. Prabu Mata pada pasal IX menyebutkan

:

“Dalam hal perjanjian ini batal demi hukum seperti diterangkan dalam pasal VII

di atas, maka pihak kedua harus dengan segera menyerahkan kembali kepada

pihak kesatu, mobil yang disewabelikan dengan perjanjian ini, pihak kesatu

dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh pihak kedua untuk

mengambil atau suruh mengambil mobil tersebut tanpa proses pengadilan

(Hakim) atau dengan perantaraan juru sita. Selain daripada itu, maka uang yang

telah diterima oleh pihak kesatu dari pihak kedua berdasarkan perjanjian ini,

pihak kedua tidak berhak memintanya kembali oleh karena ini telah menjadi

milik pihak kesatu.”

Pada perjanjian yang dibuat oleh PT. Hamparanion Hasil Optimal dalam pasal V

ayat 2 menyebutkan “Berhubung buku pemilik kendaraan bermotor sudah tertulis nama

penyewa, maka penyewa dengan ini memberi kuasa pada pemilik untuk menjual,

menyerahkan sepeda motor tersebut dengan harga dan syarat-syarat yang disetujui oleh

yang menerima kuasa, serta menentukan pembayaran dan lain-lain.”

Pada perjanjian yang dibuat oleh PT. Suara Mas Permai pada pasal 7

menyebutkan :

“Sehubungan dengan pasal 6, maka pihak kedua memberi kuasa mutlak, kuasa

mana merupakan bagian terpenting dalam perjanjian ini dan tanpa kuasa mana

perjanjian ini tidak akan dibuat, dan selanjutnya lewat perjanjian sewa beli ini

dinyatakan batal tanpa diperlukan penyelesaian lewat Pengadilan Negeri dan

berarti kedua belah pihak menyatakan melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata “.

Sementara itu pada perjanjian yang dibuat oleh PT. Capella Medan dalam pasal

12 menyebutkan :

“Pemberi hak dan surat kuasa khusus tersendiri oleh pihak penyewa kepada

pihak pertama atau kepada orang yang ditunjuk oleh pihak penyewa merupakan

bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian sewa beli karena

tidak adanya kuasa-kuasa tersebut, perjanjian ini tidak diperbuat dan sebab itu

kuasa-kuasa itu tidak akan dicabut kembali atau tidak akan batal atau dapat

dibatalkan dengan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang bagi

berakhirnya surat kuasa.”

43

Pasal 1813 KUHPerdata mengatur tentang berakhirnya pemberian kuasa

menyebutkan :

“Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan

pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya,

pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan

perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

Bilamana kita berpedoman atas isi pasal 1813 KUHPerdata bahwa pemberian

kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa si kuasa, jika kita hubungkan dengan

klausul pemberian kuasa dalam perjanjian beli sewa yang tidak dapat dicabut kembali,

maka jelas klausul tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang.

Undang-undang sebesarnya telah melindungi akan hak-hak pribadi dari para

pihak, terutama hak-hak pemberi kuasa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1813

KUHPerdata, ia berwenang untuk mengakhiri perjanjian pemberian kuasa yang

diberikan kepada penerima kuasa.

Kemudian pasal 1814 KUHPerdata menyebutkan bahwa, pemberi kuasa dapat

menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya dan jika ada alasan untuk itu,

memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.”

Klausul pemberian kuasa yang ada dalam perjanjian beli sewa jika dihubungkan

dengan pasal 1814 KUHPerdata, maka jelas ini merupakan penyimpangan, disamping

itu adanya kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum dari penerima kuasa

misalnya dengan melampaui batas-batas kuasa yang diberikan kepadanya maka dalam

keadaan demikian pun pemberi kuasa tidak dapat berbuat apa-apa.

Dengan klausul pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali menempatkan

posisi dan status pembeli (debitur) yang lemah karena adanya ketidakseimbangan antara

hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu dalam perjanjian beli sewa ditemukan klausul pemberian kuasa dengan

hak substitusi antara lain :

Pada perjanjian yang dibuat oleh PT. Anaran Mobil dalam pasal V menyebutkan:

“Pihak kedua dengan ini memberikan kuasa dengan substitusi kepada pihak

kesatu, untuk menjual, menandatangani kwitansi dan mempergunakan uang hasil

penjualan mobil tersebut untuk pelunasan hutang sewa pihak kedua yang tersisa

44

apabila pihak kedua berhenti membayar sesuai dengan ketentuan pasal IV ayat 2

dan ayat 3 tersebut di atas.”

Klausul kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali dikaitkan dengan pasal-

pasal tersebut di atas diantaranya :

Gajah Mas Perkasa pasal XI :

“Pihak kesatu atau wakilnya berhak untuk setiap saat memasuki tempat pihak

kedua dimana mobil tersebut disimpan atau berada untuk melihat dan memeriksa

keadaan mobil tersebut dan lain-lainnya, apabila ada persoalan yang perlu

dikemukakan, pihak kedua sudah selayaknya membicarakan langsung pada

pimpinan pihak kesatu untuk diminta keputusannya dan membicarakan di luar

ketentuan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan pihak kedua.

Dalam klausul yang dimuat dalam perjanjian pada ketentuan pasal VII

menyebutkan bahwa pihak kedua mengijinkan pihak kesatu memasuki pekarangan,

bangunan dan ruangan tempat tinggal pihak kedua dimana barang tersebut diletakkan,

guna mengambil barang tersebut yang masih milik pihak kesatu, sedangkan pembayaran

DP dan angsuran-angsuran yang telah dibayar pihak kedua kepada pihak kesatu

dinyatakan sebagai sewa pemakaian selama barang-barang tersebut berada ditangan

pihak kedua dan bilamana barang tersebut tidak ada, maka pihak kedua bersedia ditarik

barangnya milik pihak kedua yang ada di rumahnya sebagai jaminan sampai adanya

penyelesaian, maka dengan demikian perjanjian sewa beli ini batal seketika, tanpa

diperlukan putusan pembatalan dari Pengadilan Negeri yang berarti kedua belah pihak

menyatakan setuju melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata.

8. Klausul tentang “Ketentuan-ketentuan dalam kontrak mempunyai nilai dan

kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan

pasti/tetap.”

Dari beberapa klausul dari perjanjian beli sewa terdapat beberapa perjanjian yang

mencantumkan tentang ketentuan dalam kontrak mempunyai nilai dan kekuatan yang

sama dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Pada hakikatnya

45

pencantuman klausul tersebut di dalam suatu perjanjian merupakan suatu hal yang sudah

melanggar kewenangan para pihak.

Suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang pasti adalah

merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum pasti.5

Di Indonesia putusan lain yang kedudukannya sama dengan putusan Pengadilan

atau Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan atau akta

perdamaian dan putusan arbitrase.6 Sebagai contoh perjanjian beli sewa yang memuat

klausul tersebut adalah sebagai berikut :

“Kedua belah pihak menyatakan, bahwa semua ketentuan yang ada dalam

perjanjian ini mempunyai nilai dan kekuatan yang sama dengan keputusan hakim tingkat

peradilan terakhir yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti/tetap.” Menurut

penulis klausul seperti ini adalah batal demi hukum, karena pihak-pihak yang membuat

klausul tersebut bukanlah pejabat atau orang yang diberi kewenangan untuk membuat

sesuatu akta atau ketetapan yang dipersamakan dengan putusan hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap.

9. Klausul “Pelepasan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata”

Walaupun perjanjian beli sewa bukan merupakan perjanjian nominat atau

Beroemde Overeenkomst, akan tetapi bukan berarti bahwa untuk perjanjian tersebut

tidak terikat pada peraturan-peraturan atau pasal-pasal tentang perikatan. Pasal 1266 dan

1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara khusus memberikan pengaturan

tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Dalam pasal 1266 ayat 1 KUHPerdata

dinyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal balik.

Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa syarat batal tersebut tidak membatalkan

perjanjian dengan sendirinya tetapi harus dimintakan kepada Hakim.

5 Engel Brecht, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Internusa,

Jakarta, 1984, hal 717. 6 M. Yahya Harahap, Arbitrase, Jakarta, Pustaka Kartini, 1991, hal 22-23.

46

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, hal itu untuk memberi kemungkinan

kepada Hakim menilai wanprestasi tersebut, apabila ada kesalahan penjual atau ingkar

janji sebelumnya, maka pembeli dapat mengajukan tangkisan.7

Dari ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat

disimpulkan bahwa syarat pembatalan karena wanprestasi harus melalui Hakim

merupakan perlindungan bagi pembeli yang dianggap sebagai pihak yang lemah, baik

ekonomi maupun kedudukan hukumnya.

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata intinya memberikan pilihan

kepada penjual untuk memaksa pembeli memenuhi persetujuan atau menuntut

pembatalan dengan ganti rugi, denda dan bunga. Dalam kenyataannya sebagian dari

perjanjian beli sewa penyimpangan dari 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Perjanjian beli sewa yang memuat klausula tersebut misalnya perjanjian yang

dibuat oleh PT. Hamparanorion Hasil Optimal menyebutkan sebagai berikut : ”Dalam

kejadian tersebut di atas para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini

melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Dalam perjanjian pada PT. Pelangi Mobilindo Perkasa pasal 7 ayat 3

menyebutkan :

“Dalam hal terjadi sesuatu yang tersebut di atas para pihak sepakat melepaskan

ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab undang-undang Hukum Perdata.

Sedangkan dalam perjanjian beli sewa pada PT. Cahaya Utama Abadi pasal IV

ayat 3 menyebutkan :

“Bila pihak kedua dalam ketentuan pasal ini tidak mengindahkan, maka demi

hukum yang berlaku, perjanjian yang telah disepakati tidak berlaku atau

dianggap batal, tanpa diperlukan menunggu keputusan hakim Pengadilan Negeri.

Menurut pasal 1266 dan 1267 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pihak kedua harus segera mengembalikan kendaraan bermotor tersebut kepada

pihak pertama”.

Dalam hal pencantuman pelepasan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata pada

sejumlah perjanjian beli sewa menunjukkan bahwa penjual berusaha untuk melindungi

7 Mariam Darus Badrulzaman, KUH.Perdata, Buku IV Hukum Perikatan dengan Penjelasan,

Alumni, Bandung, 1996, hal 56.

47

diri dengan menggunakan batal demi hukum seperti beberapa klausul yang dicantumkan

dalam beli sewa.

Dari klausul ini, penjual/kreditur menghendaki batalnya perjanjian, sebab atas

kebatalan tersebut justru menguntungkan bagi pihak kreditur, karena Kreditur dapat

menarik kembali kendaraan bermotor dari tangan debitur dan sejumlah angsuran yang

telah dibayar debitur dianggap hangus.

Dengan diterapkannya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, maka apabila terjadi wanprestasi pada pembeli, maka pembatalan perjanjian

serta akibat-akibatnya diselesaikan melalui Hakim, guna menghindari hal-hal yang

sangat merugikan pihak pembeli/debitur.

Pada kasus seperti ini tentu hakim dapat leluasa untuk meninjau isi perjanjian

yang bertentangan dengan undang-undang dan hak-hak para pihak sangat tidak

seimbang tersebut.

1

Franchisor sebagai Predator: Perlunya Iktikad Baik

dalam Pelaksanaan Kontrak Franchise

Oleh

Ridwan Khairandy

Pendahuluan

Salah satu alasan terbaik memulai bisnis franchise adalah tingkat

keberhasilan bisnis franchise dibandingkan dengan bisnis yang bukan franchise.

Dalam penerbitan the U.S Department of Commerce berjudul “Franchising in the

Economy, 1986-1988,” ditemukan bahwa hanya 1,1% dari bentuk bisnis franchise

yang gagal di tahun 1986. Dalam penerbitan The Royal Bank of Canada tahun

1987, “Buying a Franchise,” dinyatakan bahwa 90% lebih dari bisnis franchise

baru yang tetap melakukan bisnis lebih dari tiga tahun; dan dalam kurun waktu

yang sama kurang dari 25% bisnis mandiri saja yang dapat bertahan hidup. Suatu

franchise memiliki kemungkinan lebih besar mencapai profitabilitas dalam tahun

pertama atau sekitarnya, daripada suatu bisnis mandiri yang seringkali bahkan

merugi dalam tahun-tahun pertama operasinya.1

McDonald merupakan salah satu bisnis franchise paling besar saat ini.

Perusahaan yang didirikan oleh Dick dan Mac McDonald bersaudara tahun 1940

ini baru dikemas sebagai usaha franchise oleh Ror Kroc pada 1955. Dengan

sistem jaringan franchise, perusahaan yang bermula di kota kecil San Bernardino

berkembang ke 122 negara. Sampai tahun lalu McDonald memiliki 30.000

restoran dengan 18.000 franchisee.2

Franchisor yang memiliki sistem bisnis memiliki posisi tawar sangat yang

kuat dalam negosiasi kontrak franchise dengan franchisee. Dengan posisi tawar

yang demikian itu, franchisor mendikte isi kontrak. Isi atau klausul-klausul

kontrak itu sendiri sudah dibakukan dalam sebuah kontrak baku. Bagi franchisee

1 Douglas J Queen, Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise-Tuntunan Langkah

Demi Langkah Menuju Keberhasilan Suatu Franchise, PT Elex Media Komputindo-Kelompok

Gramedia, Jakarta, 1993, hlm 3. 2Bisnis Indonesia, Sabtu, 19 November 2005.

2

hanya ada pilihan take it or leave it. Kontrak yang demikian dapat menghasilkan

suatu kontrak yang tidak fair dan tidak patut yang merugikan franchisee.

Menghadapi keadaan demikian, penerapan iktikad baik menjadi sangat

penting artinya. Iktikad baik menjadi super eminent principle dalam kontrak.

prinsip ini menuntut adanya suatu kontrak yang fair dan patut. Berdasar prinsip,

pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan kontrak yang demikian itu.

Franchise

Pengertian “franchise” berasal dari bahasa Perancis abad pertengahan,

diambil dari kata “franch” (bebas) atau “francher” (membebaskan), yang secara

umum diartikan sebagai pemberian hak istimewa.3 Dengan demikian di dalam

franchise terkandung makna, bahwa seseorang memberikan kebebasan untuk

menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu.

Pengertian franchise dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997 yaitu

suatu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan

atau menggunakan kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang

dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan

pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa.

Selain itu menurut Peraturan Menteri Industri dan Perdagangan Indonesia

No 259/MPP/Kep/7/1997, franchise adalah suatu perikatan di mana pihak yang

satu diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan kekayaan

intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain

dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain

dalam rangka untuk mempersiapkan dan atau menjual barang dan atau jasa.

Menurut Dov Izraeli, franchise berarti memberikan kebebasan untuk

melakukan sesuatu atau mempunyai hak atau menggunakan sesuatu dalam tempat

tertentu.4 Menurut Charles L Vaughn, istilah franchise dipahami sebagai bentuk

3 M. Udin Silalahi, “Kontrak Franchise Berdasarkan Hukum Persaingan Eropa,” Jurnal

Hukum Bisnis,vol 6, 1999, hlm 59. 4 Ridwan Khairandy, “Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi: Suatu

Tinjauan Hukum,” Jurnal Hukum, No. 7, Vol. 4, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, 1997, hlm 28.

3

kegiatan pemasaran dan distribusi. Di dalamnya sebuah perusahaan memberikan

hak atau privilege untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan

tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil.5

Menurut Henry R. Cheeseman, franchise merupakan suatu kontrak di

mana satu pihak (franchisor) memberikan lisensi kepada pihak lainnya

(franchisee) untuk menggunakan nama perusahaan (trade name), merk dagang,

simbol komersial, paten, hak cipta dan barang-barang lainnya milik franchisor

dalam mendistribusikan dan menjual barang atau jasa.6

Dilihat dari perspektif bisnis, istilah franchise juga dapat dipahami sebagai

salah satu bentuk aktivitas pemasaran dan distribusi di mana perusahaan yang

besar memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan kecil atau individu untuk

menjalankan bisnis franchise tersebut di suatu tempat dan waktu tertentu.

Franchise juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk metode produksi dan

distribusi barang atau jasa kepada konsumen dengan menggunakan satu standar

dan sistem eksploitasi tertentu. Definisi dari standar dan sistem eksploitasi

tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, sistem

produksi, tata cara pengemasan, penyajian dan distribusinya.7

Jika dilihat dari segi hukum, menurut Henry Campbell Black8 franchise

bermakna:

“a license from owner of trademark or trade name permitting another to

sell product or service under that name or mark. More broadly stated, a

franchise has evolved into elaborate agreement under which the franchise

undertakes to conduct a business or a sell a product or service in

accordance with methods and procedures prescribed by the franchisor,

and the franchisor undertake to insist the franchisee through advertising,

promotion and other advisory service.”

5 Ibid. 6 Henry R. Cheeseman, “Business Law: The Legal, Ethical, and International

Environment,” Edisi Kedua, New Jersey, Engelewood Cliffs, 1995, hlm 112 7 Ridwan Khairandy, “Kontrak Franchise Sebagai Sarana Alih Teknologi”, Insan Budi

Maulana, et.al. ed., Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Yayasan Klinik HAKI Jakarta-

PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm 133 8 Bryan A. Garner, ed, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St Paul Minn, 1979,

hlm 592.

4

Definisi franchise yang dikemukakan oleh United Nations Centre on

Transnational Corporation (UNCTC) merupakan definisi yang lebih singkat

namun dapat menggambarkan apa yang ada dalam franchise, yaitu:9

“Franchise is a particular form licensing agreement implying a

continuing relationship in which the franchisor provide rights usually

including the use of trademark or brand name, plus service of

technical assistance, training, merchandising and management, in

return for certain payment”

Dalam bisnis franchise itu sendiri, program pemasangan iklan, pelatihan

karyawan, metode produksi, dan goodwill merupakan komponen yang secara

otomatis terdapat dalam kontrak franchise yang akan diterima oleh franchisee.

Misalnya Burger king, McDonalds, atau Wendy’s. Karena setiap perusahaan

memiliki merek tersendiri, memiliki cara menjalankan bisnisnya sendiri, dan

memiliki paten atau merek dagang atas produk mereka tersebut maka secara

teknik perusahaan tersebut mampu menjual hak untuk menggunakan metode

tersebut melalui kontrak franchise.10

Selain itu di dalam kontrak franchise, franchisor akan memberikan hak

untuk menggunakan merek dagang, merek jasa, dan metode untuk menjalankan

bisnis kepada franchisee, di sini franchisee secara otomatis akan membayar

dengan sejumlah biaya yang telah disepakati sebelumnya dan juga dilanjutkan

dengan adanya pembayaran royalti berdasarkan presentase dari total penjualan

kotornya.11 Distribusi franchise itu sendiri biasanya dilakukan melalui pembukaan

retail shop, supermarket atau jaringan-jaringan yang bertujuan untuk menjual

berbagai produk barang dan jasa sesuai dengan standar yang dimiliki franchisor.

Di samping itu, franchising adalah suatu bentuk dari dukungan bisnis. Para

franchisee akan mendapatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang

lain dengan mengikuti sistem yang telah dikembangkan oleh perusahaan yang

9 UNTCT, Transnational Corporation and Technology Transfer: Effects and Policy

Issues, United Nations, New York, 1987, hlm 4. 10 Bryce Webster, “The Insider’s Guide to Franchising,” AMACOM, American

Management Association, New York, 1986, hlm 4 11 W. Michel Garner, “The Implied Covenant of Good Faith in Franchising: A Model For

Discretion”, Oklahoma City University Law review 1995, Vol 20, hlm 306.

5

paling berhasil di bidangnya dan franchisee juga akan memperoleh dukungan baik

dari franchisor dan franchisee lainnya.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis franchise

merujuk pada sistem jual beli barang dan jasa baik secara langsung ataupun tidak

langsung dengan membayar biaya-biaya tertentu. Selain itu, di dalam franchise

melibatkan dua pihak, yaitu franchisor sebagai pihak yang memiliki sistem

franchise dan memberikan ijin untuk menggunakan franchise kepada pihak lain

melalui pembayaran royalti. Kemudian franchisee merupakan orang yang

mendapatkan ijin untuk menggunakan franchise tersebut dengan melakukan

sejumlah pembayaran tertentu. Kemudian pihak franchisor memberikan bantuan

teknik seperti, pelatihan karyawan, program periklanan, metode produksi, dan

goodwill kepada pihak franchisee untuk menjalankan bisnis franchise.

Dalam kebanyakan sistem franchise, sesuatu yang dimiliki oleh franchisor

yang kemudian disfranchise-kan meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu: (a) merek

dagang atau nama dagang, (b) sebuah format bisnis, yaitu sebuah sistem yang

dicatat dalam manual operasi yang berisi elemen-elemen yang bersifat rahasia

(confidential), (c) formula, resep rahasia, spesifikasi, desain gambar dan dokumen

operasi, (d) hak cipta dan hak paten.12

Dari paparan di atas tersebut, dapatlah diketahui bahwa franchise merupakan

suatu format bisnis yang menyeluruh. Hal ini menyangkut pengembangan cara

untuk menjalankan bisnis secara sukses pada seluruh aspeknya yang dilakukan

oleh franchisor. Franchisor akan mengembangkan apa yang mungkin disebut

sebagai cetak biru untuk mengelola bisnis tersebut. Dengan adanya cetak biru ini:

(a) diharapkan akan melenyapkan sejauh mungkin risiko yang biasanya melekat

pada bisnis yang baru dibuka; (b) memungkinkan seseorang yang belum pernah

memiliki atau mengelola bisnis, mampu membuka bisnis dengan usahanya

sendiri, tidak hanya dengan format yang telah ada sebelumnya, tetapi juga dengan

12 Kelik Wardiono, “Franchise: Sebuah Media Pengalihan dan Penguasaan Kemampuan

Teknologi,” Jurnal Jurisprudence, Vol. 1, No. 1, Maret 2004, hlm 34.

6

dukungan sebuah organisasi (milik franchisor); (c) menunjukkan dengan jelas dan

rinci tentang bagaimana bisnis harus dijalankan.13

Mekanisme bisnis dengan menggunakan sistem franchise secara otomatis

akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik franchisor maupun

franchisee. Keuntungan franchise bagi pihak franchisor adalah:14

1. Pihak franchisor akan memiliki sumber modal baru yang berasal dari

pembayaran-pembayaran seperti uang muka (down payment), pelatihan

karyawan, iklan dan royalti;

2. Pihak franchisor tidak perlu menginvestasikan uang mereka dan hanya akan

mendapatkan resiko finansial yang kecil;

3. Perluasan pasar;

4. Adanya distributor yang bermotivasi.

Keuntungan franchise bagi pihak franchisee adalah:15

1. Franchisee mendapatkan akses produk dan pengalaman yang dimiliki oleh

franchisor;

2. Franchisee dapat menggunakan merk terkenal (well-known mark), trademarks

atau service marks dan standar kualitas franchisor yang populer;

3. Franchisee menerima semua rincian dokumen penting tentang bagaimana

sistem pemasaran yang sukses dan pembukuannya yang diterapkan oleh pihak

franchisor.

Pada dasarnya bisnis franchise yang berkembang selama ini dapat

digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:16

1. Product Franchises atau Distributorship Franchises

Dalam product franchising, franchisee mendistribusian produk-produk

franchise yang diproduksi oleh franchisor dengan menggunakan lisensi yang

bersifat eksklusif maupun non eksklusif. Seringkali juga terjadi bahwa franchisee

13 Ibid, hlm 35. 14 Ridwan Khairandy, op.cit, hlm 88. 15 Bryce Webster, op.cit, hlm 10. 16 Ibid, hlm 6.

7

diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk franchisor di suatu wilayah

tertentu.17

Franchisor selain menerima pembayaran biaya franchise dari franchisee

juga akan menerima pembayaran dari produk yang dijual kepada franchisee. Di

dalam product franchising, franchisor berperan sebagai pembuat produk-produk

tersebut dan franchisee berfungsi sebagai distributor produk franchisor.

Selain franchisor mendapatkan pembayaran dari franchisee untuk biaya

franchise-nya, franchisor juga mendapatkan pembayaran untuk penjualan

produknya ke pihak franchisee. Di sini, franchisee berperan sebagai distributor

produk franchisor. Jenis franchise ini masih diwakili oleh industri otomotif yang

menjual produk-produk otomotifnya melalui dealer ke seluruh dunia.

2. Business format Franchises atau Chain-Style Franchises

Business Format Franchising adalah jenis franchise yang paling banyak

dikenal oleh masyarakat. Di sini, franchisor memberikan lisensi kepada individu

atau perusahaan untuk membuka gerai-gerai yang menjual berbagai macam

produk franchisor. Franchisor memberikan lisensi metode bisnis yang dibentuk

dan dibangun dengan menggunakan merek dagang tertentu. Franchisor juga

menyediakan bantuan kepada pihak franchisee dalam menjalankan bisnisnya

sesuai dengan manual pengoperasian bisnis yang diberikan franchisor.

Sebagai imbalan dari penggunaan merek dagang yang dimiliki franchisor,

maka franchisee wajib mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan

berada di bawah pengawasan franchisor dalam yang berkaitan dengan bahan-

bahan, desain tempat usaha, persyaratan para karyawan, dan lain-lain.18 Selain itu,

franchisee juga wajib membayar biaya royalti kepada pihak franchisor. Contoh

Business Format Franchising adalah restoran siap saji dan hotel.

3. Manufacturing Plant Franchises atau Processing Plant Franchises

Untuk jenis franchise ini, franchisor memberitahukan know-how atau

formula rahasia (ingredient) yang digunakan dalam proses produksi serta tata cara

pembuatan produk. Selanjutnya franchisee akan memproduksi dan

17 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992,

hlm 157. 18 Ibid.

8

mendistribusikan produk tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

franchisor dan juga menggunakan merek yang sama dengan yang dimiliki oleh

franchisor.

Jenis industri yang bergabung dengan metode franchise ini adalah industri

minuman ringan, misalnya Coca Cola, Pepsi, menjual formula rahasianya dan

menyuplai produknya kepada industri lokal untuk memproduksi minuman ringan

yang sesuai dengan standar yang diberikan franchisor. Biasanya produk yang

mereka jual mempunyai bentuk dan rasa yang sama di seluruh daerah. Di dalam

franchise ini franchisor merupakan satu-satunya pemilik dari formula rahasia itu

(ingredient) dan franchisee akan membayar untuk mendapatkan formula rahasia

(ingredient) itu.

Secara umum kontrak franchise terdiri dari 6 subjek utama yang berisi

tentang:19

1. Hak-hak yang dimiliki oleh franchisee (The rights of the franchisee):

a Hak untuk menggunakan merek dagang, brand, dan nama baik franchisor.

b Hak untuk menggunakan layout, desain, paten, metode kerja, peralatan dan

produk-produk yang dikembangkan oleh franchisor.

c Hak untuk menggunakan semua pusat-pusat pelayanan operasional yang

dikembangkan untuk membantu pihak franchisee. Hal ini meliputi

Pelatihan, konsultasi, managemen, produksi, pemasaran, bantuan dalam

desain, pelaksanaan dan biaya atas konstruksi dan perlengkapan yang

diperlukan untuk melakukan bisnis, pusat pembelian dan penyaluran

barang/produk dengan harga relatif murah, periklanan, dan teknik lain

dalam promosi, pembukuan akuntansi, dan perencanaan asuransi.

d Hak eksklusif untuk menjalankan bisnis franchise dalam lokasi atau area

tertentu tanpa adanya kompetisi dari franchisor atau franchisee lainnya.

2. The Obligation and Restriction on the Franchisee.

a. Memajukan penjualan barang atau jasa milik franchisor;

b. Memelihara standar kualitas produk barang dan jasa;

19Dov Izraeli, Franchising and The Total Distribution System, Longman Gorup Ltd.,

London, 1972, hlm 32 – 36.

9

c. Bekerjasama dan ada koordinasi atas aktivitas franchisee dengan franchisor

atau dengan franchisee lainnya;

d. Menjaga image dan reputasi dunia bisnis;

e. Membuat kepastian pembayaran franchisor untuk dapat mandiri dalam

menjalankan usaha.

3. The Obligations of the Franchisor.

Franchisor berkewajiban untuk memasok semua jasa-jasa (services) pada

franchisee seperti yang telah diuraikan dalam prospektus kontrak tersebut;

4. The Distribution of Profits and Sources of Income to the Franchisor:

Franchisor mengharapkan suatu hasil yang menguntungkan dari

kewiraswastaannya dan program serta jasa yang ia berikan kepada franchisee.

Sehubungan dengan itu, franchisee setuju membayar:

a. Pembayaran pertama, yaitu penggunaan hak untuk bekerjasama dalam

sistem bisnis, lokasi yang eksklusif, bantuan konsultasi pencarian lokasi

atau desain lay-out, pelatihan bagi franchisee dan para karyawannya,

perlengkapan, dan investigasi lainnya.

b. Pembayaran yang kedua termasuk royalti, seperti persentase dari laba

franchisee atas harga dari hasil pembicaraan (premises) yang menyangkut

peralatan, pembayaran untuk pemasokan barang atau produk, pengepakan

barang, dan lain-lain.

5. Control Over the Franchised Business

Di sini franchisor mengadakan pemeriksaan terhadap bisnis yang dilakukan

dengan segera setelah penandatanganan kontrak:

a. Untuk menyakinkan seluruh pembayaran yang menjadi haknya;

b. Untuk menyakinkan, bahwa usaha yang dilakukan franchisee akan berhasil;

dan

c. Untuk melindungi franchisee dari bahaya yang mengancamnya, di dalam

kontrak ini terdapat dua macam pemeriksaan, yaitu:

1). Sistem Komunikasi

Hal ini antara lain meliputi laporan berkala dari franchisee mengenai

berbagai aktivitas bisnis. Di sini franchisor akan mendatangi

10

franchisee untuk melakukan pemeriksaan pembukuan, keadaan, dan

kualitas maupun hal-hal yang berkaitan dengan bisnis tersebut

2). Sistem Sanksi

Hal ini antara lain berkaitan dengan masalah pengurangan jasa atau

bantuan, atau penuntutan di muka pengadilan, dan tidak dapat

meneruskan kontrak yang telah berakhir.

6. Expiration and Termination of the Relationship

Kontrak franchise memiliki masa berlaku tertentu, dan biasanya dapat

diperpanjang dengan pembayaran fee kembali.

Di samping itu, Bryce Webster memberikan penjelasan yang lebih

mendetail tentang isi kontrak franchise yang terdiri dari:20

1. Term of contract

2. Contract renewal

3. Location selection

4. Territory and exclusively

5. Lease approval

6. Franchise fees, initial and cash requirements

7. Royalties or regular fees

8. Advertising policies

9. Trademark use restriction

10. Training offered by franchise company

11. On-site assistance and location preparation

12. Use of operations manual

13. Operating practices

14. Obligations to purchase

15. Equipment and premises maintenance

16. Right of inspection

17. Right to audit

18. Similar business or non competition clause

19. Trade secret

20 Bryce Webster, op.cit, hlm 98.

11

20. Cancellation clause

21. Franchisee termination

22. Accurate representation

23. Right to transfer or the right of first refusal

24. Right to inherit

25. Sale of equipment.

Franchisor sebagai Predator

Mengapa perkembangan franchise ini sangat dahsyat? Apa rahasianya ?

Pietra Sarosa, salah seorang pengamat franchise mengatakan keunggulan utama

franchise adalah karena sistem yang disediakan. “Dengan demikian seorang

pemodal yang akan menjalankan investasi tidak harus memulai lagi dari nol.”

Banyak penelitian yang memperlihatkan bahwa 90 persen usaha bisnis itu gagal

dalam tiga tahun pertama. Dalam menjalankan bisnis yang sudah memiliki sistem

tertentu, seperti yang disediakan franchise para pebisnis atau investor bebas dari

risiko trial and error. Mungkin karena itu seorang penulis, Bob Brooke

mengatakan keuntungan utama dalam bisnis franchise adalah karena risikonya

yang sangat minimal.21

Namun demikian, tidak berarti franchise itu sama sekali bebas dari risiko.

Risiko terbesar franchise adalah karena pihak franchisee tidak memahami sistem

yang ditawarkan oleh franchisor. Kesalahan terbesar yang biasa terjadi yaitu

pihak franchisee tidak melakukan investigate before investing. Investigasi yang

dilakukan baik terhadap sistem maupun kisah usaha dari franchisor.

Karena itu di tengah menjamurnya franchise di Indonesia, investor atau

para calon franchisee harus tetap berhati-hati untuk menggandakan uangnya di

bisnis tersebut. Karena kendati memiliki sistem, data memperlihatkan bahwa

tingkat kegagalan bisnis franchise masih cukup tinggi. Tingkat keberhasilan

franchise dalam negeri masih sebesar 48 persen. Bandingkan dengan tingkat

keberhasilan usaha franchise di luar negeri yang mencapai 92 persen.22

21 Bisnis Indonesia, loc.cit. 22Ibid

12

Di dalam menjalankan bisnis franchise ini, kenyataannya masih banyak

terdapat ketidakadilan yang tertuang dalam kontrak franchise ini. Franchise tidak

berarti sama sekali bebas dari risiko. Dalam kenyataannya, kontrak franchise

seringkali merugikan pihak franchisee.

Selain franchisor memiliki posisi tawar yang lebih tinggi daripada

franchisee, banyaknya produk-produk menarik yang ditawarkan oleh franchisor

secara tidak langsung membujuk franchisee untuk menerima kontrak tersebut.

Posisi tawar yang tidak seimbang menciptakan kontrak “sepihak” (one sided

contract). Dalam kontrak franchise, biasanya franchisor telah mempersiapkan

terlebih dahulu syarat-syarat dan ketentuan kontrak dan kemudian ditawarkan

pada pihak franchisee berdasarkan take it or leave it. Jika franchisee merasa tidak

puas dengan isi kontrak tersebut maka mereka tidak mempunyai kekuatan untuk

menolaknya, karena seringkali sejak franchisee menandatangani kontrak tersebut

maka mereka harus merasa bahwa kontrak itu berlaku walaupun syarat dan

ketentuan kontrak tersebut hanya ditentukan oleh franchisor saja.23

Idealnya, baik franchisor maupun franchisee seharusnya menerima segala

sesuatu sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan. Franchisor memiliki sumber

modal baru, ekspansi pasar, dan distributor-distributor yang bermotivasi. Di

samping itu, franchisee juga mendapatkan akses terhadap produk dan pengalaman

yang dimiliki oleh franchisor. Dalam kenyataannya pihak franchisor-lah yang

mendapatkan keuntungan dalam kontrak franchise. Biasanya kontrak ini dibuat

dalam bentuk kontrak baku, di mana sebelumnya franchisor telah mempersiapkan

isi kontrak tersebut dan kemudian ditawarkan pada franchisee. Hal tersebut

menyebabkan hubungan antara franchisor dan franchisee berpotensi untuk

munculnya konflik, karena tidak adanya keterbukaan antara satu sama lain.

Kesuksesan sistem franchise dapat dilihat dari kesuksesan individu yang

menjalankan sistem tersebut. Untuk memastikan sukses atau tidaknya franchisee

menjalankan bisnis franchise dalam lokasi tertentu, maka biasanya franchisor

telah menetapkan kontrol yang ketat terhadap pemilihan lokasi, tampilan,

23 James V. Jordan and Judith B. Gitterman, “Franchise Agreement: Contract Of

Adhesion?” Franchise Law Journal, Vol 16 No 1 summer 1996, hlm 15

13

supplier, pelatihan karyawan, metode produksi, dan pengiklanan. Penyebab

franchisor mendesak untuk menggunakan kontrol tersebut pada franchisee

dikarenakan kesuksesan franchisee secara tidak langsung akan menambah

pendapatan franchisor yang didapatkan dari pembayaran royalti, jasa-jasa, dan

sewa. Selain itu, sistem franchise yang sehat akan memungkinkan bagi franchisor

untuk menjual lokasi franchise yang baru berdasarkan kesuksesan franchise yang

telah ada.24

Karena kesuksesan individual franchisee berperan penting bagi franchisor,

maka tidak heran mengapa franchisor seringkali mengganggu atau melanggar

batas wilayah pemasaran franchisee dengan menempatkan franchise baru atau

membuka gerai baru yang letaknya berdekatan dengan gerai franchise yang telah

ada sebelumnya. Alasan pihak franchisor membuka gerai baru tersebut adalah

untuk memaksimalkan biaya royalti yang dibayarkan oleh franchisee. Biaya

royalti didasarkan pada penjualan kotor dari setiap lokasi franchise. Kesuksesan

franchisee merupakan ukuran pasar untuk menempatkan lokasi tambahan dalam

satu wilayah geografis yang sama. Franchisor berdalih bahwa dua lokasi

franchise akan meningkatkan penjualan produk tersebut daripada hanya membuka

satu gerai franchise saja. Tindakan franchisor ini dilakukan tanpa memperdulikan

bahwa tindakan franchisor tersebut akan mengurangi penjualan dan keuntungan

bersih franchisee yang telah ada sebelumnya.25

Alasan franchisor dalam menginvansi bisnis franchisee-nya dengan

merekrut franchisee baru dan membuka gerai baru yang letaknya berdekatan

dengan gerai yang telah ada sebelumnya dapat dijelaskan secara abstrak. Pada saat

menawarkan kontrak franchise, franchisor berperan sebagai sekutu (ally) akan

tetapi seiring berjalannya waktu franchisor berubah menjadi musuh franchisee

(enemy). Dalam proses negosiasi maupun dalam kontrak franchise itu sendiri,

franchisor berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu franchisee.

Namun demikian, di kemudian hari franchisee mengetahui bahwa kontrak

24 Ibid. 25 Marc A. Wites, “The Franchisor As Predator: Encroachment And The Implied

Covenant of Good Faith,” University of Florida Journal of Law and Public Policy, Vol 7, 1996,

hlm 306.

14

franchise tersebut hanya mencakup lokasi spesifik bagi franchisee untuk

membuka gerai atau memberikan keleluasaan kepada franchisor untuk membuka

gerai berikutnya yang lokasinya sesuai dengan keinginan franchisor.26

Jika dalam kontrak franchise memberikan hak pada franchisor untuk

mendirikan (atau diijinkan untuk mendirikan) gerai lain di tepat yang lokasinya

berdekatan dengan gerai franchise yang telah ada sebelumnya, maka hal tersebut

harus diatur dengan lebih jelas supaya di kemudian hari franchisee tidak merasa

dirugikan. Jika hak franchisor sebagai predator tidak diatur dengan jelas maka

franchisee harus mempersiapkan diri untuk mempertahankan posisinya

berdasarkan prinsip iktikad baik.27

Kegagalan franchisor dalam memberikan keuntungan, sebagaimana yang

diharapkan franchisee, adalah salah satu sumber konflik. Biasanya masing-masing

pihak berusaha mencari celah untuk melakukan pemutusan kontrak franchise,

tanpa atau dengan alasan yang wajar. Tentu saja pengakhiran kontrak tanpa

adanya alasan yang wajar dan patut akan mengecewakan pihak franchisee dan hal

tersebut telah melanggar asas iktikad baik dan keadilan.28

Selain itu, hubungan kerjasama yang terjalin lama antara franchisee dan

franchisor sangat berpotensi untuk memunculkan adanya konflik. Banyaknya

perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu serta adanya

kompetisi usaha mendesak franchisor untuk merubah, memperbaharui dan

meluaskan gerai-gerai atau jasa franchise yang dimilikinya. Di sisi lain,

franchisor menuntut perubahan ini semuanya dilakukan oleh pihak franchisee

dengan tujuan untuk memajukan bisnis yang dimiliki oleh franchisor tersebut,

yang mungkin saja ide ini bertentangan dengan keinginan para franchisee-nya.29

Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam bisnis franchise adalah antara

Western Chance No. 2, Inc. KFC Corp. (Western Chance II). Di mana pihak

26 Ibid, hlm 307. 27 Ibid, hlm 305. 28T. Mark McLaughlin dan Caryn Jacob-, “Termination of Franchise: Application of The

Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing,” Franchise Law Journal, Vol 7, No 1, Summer

1987, hlm 15. 29 W. Michael Garner, “The Implied Covenant of Good Faith in Franchising: A Model for

Discretion,” Oklahoma City University Law Review, 1995, Vol 20, hlm 307.

15

franchisee, Western Chance, mengklaim bahwa dirinya memiliki hak eksklusif

bisnis franchise ini di seluruh wilayah Tucson, Arizona. Hal ini sesuai dengan

kontrak franchise yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak KFC Corp.

Dalam kasus ini Western Chance (Western Chance I) menuntut pihak KFC ke

pengadilan setempat ketika pihak KFC membuka gerai KFC baru di wilayah

tersebut yang lokasinya berjarak sekitar satu setengah (1,5) mil dari wilayah

eksklusif yang dimiliki oleh franchisee, tetapi masih berada dalam satu wilayah

kota Tucson. Western Chance menganggap bahwa hal tersebut telah tertuang

secara tertulis dalam kontrak franchise walaupun kontrak ini diproses secara lisan

(oral representation) dari KFC yang menyebutkan bahwa Western Chance

memiliki hak eksklusif yang meliputi seluruh wilayah Tucson.30

Contoh kasus lain yang terjadi yaitu antara Schubot v. McDonalds Corp.,

di mana kasus ini diajukan ke pengadilan negara bagian Florida. Kasus ini

bermula ketika Schubot, seorang franchisee yang memiliki dua gerai McDonalds,

menduga bahwa McDonalds akan membuka gerai franchise baru di wilayah

tersebut. McDonalds menyangkal bahwa dalam kontrak franchise yang telah

mereka buat mencantumkan bahwa franchisee mempunyai hak territorial

eksklusif. Schubot menyatakan bahwa kesepakatan mengenai pemberian hak

secara eksklusif dibuat secara lisan. Kemudian pengadilan menyatakan bahwa

“Pernyataan yang dibuat secara verbal antara para pihak dalam kontrak sebelum,

atau selama pelaksanaan kontrak ini akan digabungkan ke dalam kontrak tertulis

yang berikutnya.” Sehingga, pengadilan memutuskan bahwa kontrak yang dibuat

secara tertulis ini adalah final dan menyakinkan bagi kedua belah pihak tersebut.

Akhirnya franchisee Schubot memenangkan perkara ini dengan menegaskan

statusnya sebagai pemilik multiple-unit franchise.31

Penggunaan bahasa yang tegas dan jelas mengenai beberapa aspek dalam

kontrak yang menyangkut masalah teritorial, seperti radius geografis bagi gerai

individual baru yang akan dibuka, kemungkinan akan menciptakan ambiguitas

tentang apakah franchisee memang memiliki hak territorial eksklusif untuk

30 Marc A. Wites, op.cit, hlm 311. 31 Ibid, hlm 314

16

memiliki secara kolektif atas lokasi-lokasi franchise yang akan dibuka atau tidak.

Dalam kasus Western Chance II, franchisee dapat membantah bahwa gambaran

ekslusifitas teritori yang berubah menjadi pemilik multiple-unit franchise sama

sekali tidak bertentangan dengan klausul teritorial dalam kontrak franchise

individual untuk setiap lokasi. Franchisor sendiri seringkali melakukan kesalahan

dengan tidak menutupi kemungkinan-kemungkinan yang dapat menciptakan

ambiguitas dalam situasi yang tidak dapat diantisipasi dan mengijinkan adanya

bukti ekstrinsik.32

Di samping itu, dalam kontrak franchise biasanya terdapat dua klausul

yang berisi ketidakadilan bagi franchisee, yaitu:33

1. Explicit Territorial Clauses

Dalam kondisi di mana bahasa yang digunakan dalam kontrak franchise

telah secara jelas mengatur tentang hak teritori eksklusif bagi franchisee, masih

sangat diragukan bahwa franchisee secara wajar mengharapkan klausul tersebut

jika klausul tersebut nantinya akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh

selama pengoperasian bisnis franchise-nya. Selama proses negoisasi, franchisee

mulai mencari franchisor sebagai sekutu, di mana franchisee berperan sebagai

pedagang yang menjual semua jasa franchise yang disediakan oleh franchisor

seperti: pelatihan karyawan, on-site reviews, supplier yang berkualitas,

periklanan, dan keahlian dalam memilih tempat. Sebetulnya, tujuan franchisee

dan franchisor sama, kedua belah pihak ikut berperan aktif untuk mewujudkan

tujuan bersama. Sikap seperti ini akan memperbesar kebutuhan franchisor untuk

tetap menjaga kesehatan sistem bisnis franchise-nya yang dipastikan melalui

kesuksesan yang diperoleh oleh para franchisee-nya. Walaupun dalam semua

kasus di mana kontrak franchise memberikan keleluasaan atau kebijaksanaan

penuh bagi franchisor untuk menempatkan franchisee-nya yang lain, kadang

franchisee merasa bahwa penempatan franchisee lain yang dilakukan oleh

franchisor untuk saling berkompetisi dalam satu pasar melanggar iktikad baik

yang sebelumnya telah ada dalam hubungan mereka.

32 Ibid, hlm 314 – 315. 33 Ibid, hlm 317 – 320.

17

Sebagai contohnya, kasus Cohn v. Taco Bell Corp.. Dalam kasus ini

franchisee menyatakan bahwa penempatan gerai baru telah merugikan penjualan

bisnis franchise Cohn-nya sekitar 27% - 40%, dan hal ini telah melanggar asas

iktikad baik dalam kontrak franchise. Kontrak itu sendiri memberikan franchisor

hak tidak terbatas untuk membuka lokasi franchise baru. Pengadilan mengetahui

bahwa klausul dalam kontrak franchise yang memperbolehkan franchisor untuk

membuka lokasi franchise yang baru di manapun juga memang tidak dapat

dibantah. Pengadilan beralasan bahwa "Ketentuan umum (seperti kewajiban untuk

menerapkan iktikad baik) merupakan subjek pengecualian di mana para pihak

dapat, dengan ketentuan yang dinyatakan secara tegas dalam kontrak, memberikan

hak untuk melakukan tindakan dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan asas

iktikad baik dan fair dealing." Walaupun pengadilan bersimpati pada franchisee,

tetapi hal ini dirasakan seperti memaksakan untuk menggunakan bahasa yang

jelas dalam kontrak. Pengadilan menyatakan bahwa "Pengadilan tidak dapat

dengan mudah merancang kembali kontrak dikarenakan salah satu pihak telah

membuat penawaran yang tidak bijaksana." Selanjutnya pengadilan Cohn

menolak untuk menerapkan iktikad baik dalam kontrak franchise yang terdapat

klausul territorial yang telah jelas diatur tanpa adanya preseden.

Hal yang sama juga terjadi dalam kasus Domed Stadium Hotel v. Holiday

Inns di mana dalam kontrak franchise mereka terdapat klausul territorial yang

memberikan hak kepada franchisor untuk mendirikan dan mengoperasikan gerai-

gerai yang lain di setiap tempat selain tempat yang telah dilisensikan kepada

franchisee-nya. Pengadilan menemukan bahwa pengoperasian Holiday Inns di

hotel lain yang masih dalam satu wilayah kota New Orleans tidak melanggar

ketentuan asas iktikad baik. Pengadilan memutuskan bahwa ketentuan tersirat

untuk menerapkan iktikad baik tidak dapat digunakan untuk mencegah the express

terms yang terdapat dalam kontrak franchise di mana dalam kontrak tersebut

memberikan hak kepada franchisor untuk membuka hotel lain di setiap tempat

yang mereka inginkan kecuali dalam lokasi yang telah ditentukan secara spesifik

oleh pihak franchisee-nya.

18

Dari kedua kasus di atas dapat diketahui bahwa pihak pengadilan enggan

untuk menerapkan iktikad baik dalam kontrak yang telah mengatur secara jelas

tentang klausul hak teritorial eksklusif. Pengadilan melakukan hal ini karena

ketentuan yang secara jelas tersebut merupakan bagian dari kontrak franchise, di

mana kedua belah pihak telah memiliki harapan dan keinginan yang sama terkait

dengan penerapan kontrak ini. Dalam kenyataannya, franchisee menganggap

bahwa keinginan franchisor untuk meluaskan sistem bisnisnya merupakan

tindakan kanibalisasi terhadap pasar franchisee yang telah ada sebelumnya.

2. Ambiguous Territorial Clauses

Penafsiran pengadilan terhadap klausul hak territorial menjadi lebih sulit

ketika kontrak franchise gagal untuk menjelaskan dengan spesifik hak-hak para

pihak dalam bahasa yang jelas dan tegas. Pengadilan Tingkat Banding the Seventh

Circuit, yang menangani kasus antara Photovest Corp v. Fotomat Corp, di mana

dalam kontrak franchise yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak mengatur

mengenai wilayah eksklusif. Photovest sebagai franchisor melanggar batas dan

menganggu lokasi bisnis franchisee-nya yaitu Fotomat sebagai usaha untuk

memaksa pihak franchisee untuk mengakhiri kontrak franchise demi keuntungan

pihak franchisor. Gangguan yang dilakukan oleh franchisor yaitu, franchisor

memenuhi seluruh lokasi bisnis franchisee dengan gerai-gerai baru, mengurangi

pelayanan jasa yang diberikan pada franchisee, dan melarang franchisee untuk

mencari biaya pemprosesan foto yang lebih murah. Padahal berdasarkan kontrak

franchise yang mereka buat telah mengatur bahwa setiap lokasi pasar yang dibuka

akan bebas dari gangguan gerai-gerai baru yang akan dibuka dalam jarak radius 2

mil. Walaupun pernyataan tersebut tidak dimasukkan ke dalam kontrak franchise,

pengadilan memutuskan bahwa "the implied covenant melarang tindakan-tindakan

yang dilakukan oleh franchisor yang kemungkinan akan menghalangi keuntungan

yang akan diperoleh selama pengoperasian bisnis franchise franchisee-nya.

Dengan demikian maka pengadilan the Seventh Circuit menyatakan bahwa

franchisor telah melanggar asas iktikad baik dalam kontrak.

19

Makna dan Fungsi Iktikad Baik dalam Kontrak

Walaupun iktikad baik menjadi asas yang paling penting dalam hukum

kontrak dan diterima dalam berbagai sistem hukum, tetapi hingga kini doktrin

iktikad baik masih merupakan sesuatu yang kontroversial.34 Perdebatan utama

yang timbul di sini adalah berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimaksud

dengan iktikad baik.35 Dalam kenyataannya sangat sulit menemukan pengertian

yang jelas tentang iktikad baik tersebut. Allan E. Farnsworth bahkan menyatakan,

di mana doktrin iktikad baik diterima, maka di situ pasti timbul perbedaan dalam

mengartikan iktikad baik tersebut.36 Akibatnya tidak ada makna tunggal iktikad

baik dan berkembang banyak definisi iktikad baik.37

Hal itu dapat dipahami, karena pengaturan iktikad baik dalam hukum

kontrak sangat minim. Bahkan di negara-negara Civil Law yang memasukkan

ketentuan iktikad baik ke kitab undang-undang hukum perdata yang hanya

mengatur sedikit saja. Contohnya Pasal 242 GBG, Pasal 1134 ayat (3) Civil Code

Perancis, dan 1374 ayat (3) BW Belanda (lama) serta pasal 1338 ayat (3) Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, hanya menyebutkan

bahwa semua kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik. Tidak ada penjelasan

lebih lanjut apa yang dimaksud dengan iktikad baik tersebut. Kalaupun ada

ketentuan yang mencoba mendefinisikan ketentuan iktikad baik tersebut, tetapi

definisi itu pun masih juga menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, untuk

dapat memahami makna iktikad baik yang lebih jelas harus dilihat pada penafsiran

iktikad baik dalam praktik peradilan. Bahkan, menurut J. Satrio, ketentuan

pengaturan iktikad baik tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada

pengadilan.38 Dikatakan demikian karena sengketa mengenai iktikad baik dalam

prakteknya hampir selalu dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan. Dengan

34 David Stack, The Two Standard of Good Faith in Canadian Contract Law:,

Saskatchewan Law Review, Vol 62, 1999, hlm 202. 35 Eric M. Holmes, “A Contextual Study of Commercial Good Faith: Good Faith

Disclosure in Contract Formation”, University of Pittsburgh Law Review, Vol 39 No. 3, 1978, hlm

400. 36 David Stack, loc.cit. 37Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia

Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, hlm 6-7. 38 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 166.

20

demikian, perkembangan doktrin iktikad baik lebih merupakan hasil kerja

pengadilan daripada legislatif yang berkembang secara kasus demi kasus.39 Hakim

memegang peranan penting dalam menafsirkan atau memperluas ajaran iktikad

baik tersebut. Akibatnya, makna dan standar iktikad baik lebih disandarkan pada

sikap dan pandangan hakim yang berkembang secara kasus demi kasus. 40 Dalam

hukum kontrak Amerika Serikat akhirnya berkembang dua standar iktikad baik

yakni standar subjektif dan standar objektif.41 Akibat adanya perbedaan standar

ini, dalam kenyataannya penerapan iktikad baik dapat tidak konsisten atau selalu

berubah-ubah. Penafsiran makna iktikad baik dalam kenyataannya sangat beragam

yang bergantung pada sikap dan pemahaman hakim terhadap doktrin iktikad baik

itu sendiri.42

Dengan demikian penerapan iktikad baik dalam kontrak masih

menimbulkan sejumlah permasalahan. Ketentuan iktikad baik dalam kontrak

tersebut pengertiannya masih abstrak, sehingga dalam penerapannya masih

memerlukan penafsiran hakim yang berkembang secara kasus demi kasus.43

Di Negeri Belanda, penafsiran iktikad baik dalam kontrak oleh pengadilan

muncul dalam perkara Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Vee

Assurantie (Artist de Laboureur Arrest), HR 9 Februari 1923, NJ 1923, 676.

menurut Hoge Raad, iktikad baik ini merupakan doktrin yang merujuk kepada

kerasionalan dan kepatutan (redelijkheid en billijkheid) yang hidup dalam

masyarakat. Hoge Raad menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan menurut

kerasionalan dan kepatutan (volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid).

Hoge Raad dengan tegas menyatakan bahwa memperhatikan iktikad baik pada

pelaksanaan kontrak tidak lain adalah menafsirkan kontrak menurut ukuran

39 Werner F. Ebke dan Bettina M. Steinhauer,” The Doctrine Good Faith in German

Contract Law”, Jack betason dan Daniel Friedman, eds, Good Faith and Fault in Contract Law,

Clarendon Press, Oxford, 1995, hlm 7. 40 Perhatikan Clayton P. Gillete, Limitation on the Obligation of Good Faith”, Duke Law

Journal, No. 4, September 1981, hlm 619 – 620. 41 Lebih lanjut lihat Steven J. Burton dan Eric G. Andersen, Contractual Good Faith,

Formation, Performance, Breach, Enforcement, Little Brown and Co, Boston, 1995, hlm 74. 42 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik … op.cit, hlm 7 - 8. 43 Nili Cohen, “Pre-Contractual Duties: Two Freedom and the Contract to Negotiate”,

Jack Beatson dan Daniel Friedman, eds, Good Faith and Fault in Contract Law, Clarendon Press,

Oxford, 1995, hlm 28 dan 30 – 31.

21

kerasionalan dan kepatutan. Dengan demikian lahir pandangan yang menyatakan

bahwa Hoge Raad telah menyamakan iktikad baik dengan kerasionalan dan

kepatutan. Penafsiran yang demikian itu erat kaitannya dengan ketentuan Pasal

1375 BW Belanda (lama) yang menyebutkan:44

"Overeenkomsten verbinden niet alleen tot datgene het welk uitdrukkelijk

bij dezelve bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat, naar den aard van

dezelve overeenkomsten, door de billijkheid, het gebruik, of de wet, wordt

goverderd"

Kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan

di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan

oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Dengan penafsiran iktikad baik oleh Hoge Raad tersebut, telah ada rujukan

bahwa iktikad baik harus mengacu kepada kerasionalan dan kepatutan, tetapi

rujukan tersebut belum membuat kekaburan iktikad baik menjadi jelas. Pengertian

kepatutan sebagai salah satu bentuk keadilan masih sangat abstrak dan sarat

dengan perdebatan filosofis.

Keabstrakkan dan ketidakjelasan makna iktikad baik dirasakan pula di

Amerika Serikat. Section 1-203 UCC menentukan: "Every contract or duty within

this Act imposes an obligation of good faith in its performance or enforcement".

Kemudian Section 1-209 (19) mendefinisikan iktikad baik sebagai honesty in fact

or transaction. Section 2-103 (1) mendefinisikan iktikad baik dalam kasus suatu

perdagangan sebagai honesty in fact and the observance of reasonable

commercial standard of fair dealing in the trade. Section 205 The Restatement of

Contract (Second) menentukan: "Every contract imposes upon breach party a

duty of good faith and fair dealing in its performance and its enforcement".

Kewajiban iktikad baik yang dibebankan UCC dan diakui pula oleh The

Restatement of Contract (Second) dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak.

Walaupun telah ada ketentuan yang memberikan penjelasan otentik iktikad baik

44P.L. Wery, Perkembangan tentang Hukum Iktikad Baik di Nederland, Percetakan

Negara, 1990, hlm 9.

22

tersebut, tetapi oleh banyak kalangan akademisi dan pengadilan masih dirasakan

belum jelas.45

Mengingat ketidakjelasan pengertian dan standar iktikad baik tersebut di

atas, H.G. van der Werf menyebutkan adanya pertentangan mengenai eksistensi

asas iktikad baik. Bagi mereka yang berpikir positif, iktikad baik berguna dalam

mempertahankan hak-hak perdatanya, karena iktikad baik dapat memberikan

penyelesaian atas pertikaian kontrak tidak melalui teknis yuridis. Artinya, iktikad

baik menjadi sarana atau jembatan antara hak perdata di satu pihak sebagai sistem

dogmatis yuridis, di lain pihak hak perdata sebagai sarana keadilan untuk

penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Sebaliknya, bagi yang berpikir skeptis,

iktikad baik tidak ada manfaatnya, yang digambarkan seperti kapal tanpa kemudi,

dia diombang-ambingkan oleh yurisprudensi. Lembaga hukum ini tidak memiliki

pedoman sebagai dasar untuk menguji hubungan yang timbul, juga tidak memiliki

arah dan tujuan. Implikasi lebih jauh dari kejadian di atas, mengakibatkan adanya

pendapat yang menyatakan bahwa makna iktikad baik itu dapat mengancam

prinsip kepastian hukum.46

Dalam hukum kontrak, iktikad baik memiliki tiga fungsi. Iktikad baik

dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus

ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah

(aanvullende werking van de goede trouw). Sedangkan fungsi ketiga adalah fungsi

membatasi dan meniadakan (beperkende en derogerende werking de goede

trouw).47

1. Penafsiran kontrak harus didasarkan pada Iktikad Baik

Suatu kontrak terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk

menetapkan isi kontrak, perlu dilakukan penafsiran, sehingga dapat diketahui

dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Menurut Corbin, penafsiran atau

45 A.F. Mason, “Contract, Good Faith and Equitable in Fair Dealing”, The Law Quarterly

Review, Vol 116, January 2000, hlm 69. 46 H.G. van der Werf, Redelijkheid en Billjikheid in het Contarctenrecht: Enkele

Beschouwingen over Goede Trouw, Redelijkheid en Billijkheid en het Komende Contractenrecht,

Gouda Quint BV, Arnhem, 1982, hlm 12 – 13. 47 Ibid, hlm 49. Lihat juga Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, Contract law

in the Netherlands, Kluwer, Deventer, 1993, hlm 48.

23

interpretasi kontrak adalah proses di mana seseorang memberikan makna terhadap

suatu simbol dari ekspresi yang digunakan oleh orang lain. Simbol yang lazim

digunakan adalah kata-kata, baik satu persatu maupun kelompok, oral atau

tertulis. Suatu perbuatan dapat juga menjadi simbol yang dapat dilakukan

interpretasi.48 Menurut A. Joanne Kellermann, penafsiran kontrak adalah

penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat

oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.49

Asas iktikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak.

Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang

mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Pasal

157 BGB menyatakan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan

iktikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak

Belanda, peranan iktikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh

pengadilan.50 Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik, maka

setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair dan patut.

Pada waktu yang lalu dianut pendapat baik di kalangan sarjana maupun

peraturan perundang-undangan bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan untuk

sesuatu yang tidak jelas. Jika isi kontrak telah jelas, maka tidak ada atau tidak

diperlukan penafsiran. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1378 BW (lama) Belanda

menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak telah jelas, tidak diperkenankan

untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (indeen de bewoordingen

eener overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet

afwijken). Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi

dibedakan antara isi kontrak yang jelas dan yang tidak jelas, bahkan terhadap

kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya

48 Arthur Corbin, Corbin on Contract, West Publishing Co, St. Pull, Minn, 1952, hlm

487– 493. 49 Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, op.cit, hlm 96. 50 Martijn Hesslink, “Good Faith”, Arthur Hartkamp, et.al, eds, Toward European Civil

Code, Ars Aqeui Libri, Nijmegen, 1998, hlm 294.

24

kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan

makna yang mereka maksud.51

Selain ketentuan di atas, BW (lama) dan KUHPerdata Indonesia masih

memberikan beberapa pedoman lagi dalam menafsirkan suatu kontrak. Misalnya

Pasal 1379 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak

dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilih penafsiran yang

meneliti maksud kedua belah pihak yang membuat kontrak itu daripada

memegang teguh kata-kata tersebut secara literal (letterlijk). Dengan demikian,

kontrak harus diberikan penafsiran yang paling sesuai dengan kehendak atau

maksud para pihak, walaupun artinya harus menyimpang dari kata-kata dalam

kontrak. Di sini terlihat bahwa teori kehendak (historis-psikologis) dijadikan dasar

penafsiran kontrak. Penafsiran kontrak menurut ajaran ini tidak lain daripada

menetapkan kehendak dari orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam

kenyataannya ajaran ini menimbulkan berbagai kesulitan. Hal tersebut disebabkan

karena kehendak merupakan gejala psikologis yang tidak dapat dilihat dengan

panca indera. Hal ini berlainan dengan ajaran penafsiran normatif. Titik pandang

aliran ini adalah bukan pada kehendak subjektif para pihak yang menjadi objek

penafsiran. Penafsiran ini menurut aliran ini adalah menetapkan tindakan nyata

dan menetapkan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Pasal 1380 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika suatu janji dapat

diberikan dua macam, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang

memungkinkan janji itu dilaksanakan. Ketentuan ini masih mendasarkan

penafsiran pada teori kehendak. Hanya di sini ada fokus perhatian diarahkan

kepada penafsiran yang menafsirkan kontrak sedekat mungkin dengan maksud

para pihak yang memungkinkan kontrak dapat dilaksanakan.

Pasal 1381 BW (lama) Belanda memberikan pedoman lain lagi. Menurut

ketentuan ini, kontrak harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga artinya paling

selaras dengan sifat kontrak tersebut. Setiap jenis kontrak mempunyai ciri-ciri

tersendiri. Oleh karena itu, sangat logis jika kontrak-kontrak tertentu ditafsirkan

51 A. Joanne Kellerman, “Netherlands”, International Business Lawyer, October 1998,

hlm 422.

25

sesuai dengan ciri-ciri khas kontrak itu. Kesemuanya itu dilakukan dengan

memperhatikan kaitan janji satu dengan semua bagian kontrak lainnya. Tanpa

adanya ketentuan ini pun orang akan melakukan cara kerja seperti itu, karena

kata-kata atau suatu tanda baru kelihatan maksudnya kalau ia dikaitkan dengan

kata-kata atau tanda yang lain, bahkan dengan keseluruhan isi kontrak yang

bersangkutan. Suatu kata yang berdiri sendiri dapat memiliki makna yang sangat

berbeda dibanding jika ia merupakan bagian dari suatu rangkaian kata atau benda.

Penafsiran kontrak juga harus dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan

setempat. Demikian pedoman yang diberikan yang diberikan oleh Pasal 1382 BW

(lama) Belanda. Dengan demikian ukuran yang digunakan untuk menafsirkan

suatu kontrak, ukurannya tidak didasarkan hanya kepada orang yang

menafsirkannya saja, tetapi juga pandangan masyarakat dari tempat kontrak itu

dibuat.

Berlainan dengan BW (lama), BW (baru) Belanda tidak lagi memuat

ketentuan-ketentuan penafsiran kontrak. Ketentuan-ketentuan penafsiran kontrak

yang terdapat dalam BW (lama) tersebut telah dihilangkan karena sebagian telah

dianggap tidak diperlukan dan sebagian lagi dianggap terlalu umum rumusannya,

sehingga maknanya tidak tepat.52 Dengan demikian, penafsiran ini seluruhnya

diserahkan kepada dunia peradilan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan

ketentuan dan asas-asas dalam penafsiran kontrak.

Ada beberapa prinsip umum penafsiran kontrak yang diterima pengadilan

di Belanda sebagai berikut:53

a. Maksud para pihak yang harus diuji daripada sekedar menafsirkan makna

literal kata-kata dalam kontrak;

b. Ketentuan-ketentuan kontrak harus dipahami dalam makna in which it would

have any effect rather than in a sense in which it would have no effect;

c. Kata-kata kontrak harus diperlakukan sesuai dengan sifat kontrak;

d. Jika menafsirkan suatu kontrak harus mengingat aspek regional, lokal,

profesional, dan kebiasaan;

52 Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, op.cit, hlm 96. 53 Ibid, hlm 97.

26

e. In case of uncertainties (general) conditions drawn up by a professional party

are in principle construed in favour of other party, specially when the other

party is a consumer;

f. Persyaratan-persyaratan umum yang tertulis atau ketikan tambahan yang

dicetak mengalahkan persyaratan yang dicetak; dan

g. Suatu argumen a contrario harus digunakan dengan penuh hati-hati.

Penyebutan prinsip-prinsip tersebut di atas tidak berarti bahwa daftar

tersebut sebagai daftar prinsip penafsiran yang lengkap. Prinsip-prinsip tersebut

memberikan beberapa pedoman umum penafsiran kontrak. Beberapa prinsip-

prinsip tersebut di atas sebenarnya diambil dari ketentuan penafsiran dalam BW

(lama).

Cara penafsiran yang demikian itu berbeda dengan yang dianut di Amerika

Serikat. Jika di dalam sistem civil law, hakim dapat langsung menafsirkan kontrak

berdasarkan asas iktikad baik, sedangkan dalam sistem hukum common law,

penafsiran kontrak umumnya diarahkan kepada unsur yang mengacu kepada

maksud para pihak (intention the parties).54

Dalam penafsiran kontrak, Williston membedakan antara primary and

secondary rules of interpretation. Primary rules tersebut pengaturannya terdapat

dalam Section 230 Restatement of Contract (Second) yang menentukan:

a. The ordinary meaning of language throughout the country is given to words

unless circumstances show that a different meaning is applicable

b. Technical term and words of art are given their technical meanings unless the

context or a usage which is applicable indicates a different meaning

c. A writing is interpreted as a whole and all writings forming part of the same

transaction are interpreted together

d. All circumstances accompanying the transaction may be taken into

consideration, subject in case of integration to the qualification stated in

Section 230.

54 Arthur Linton Corbin, op.cit, hlm 506.

27

e. If the conduct of the parties subsequent to a manifestation of intention

indicates that all the parties placed a particular interpretation upon it, that

meaning is adopted if a reasonable person could attach it to the manifestation.

Menurut Section 235 The Restatement of Contract (Second), primary rules

ini diterapkan baik terhadap transaksi terintegrasi maupun tidak, dan semata-mata

hanya sebagai pedoman untuk mencapai hasil akhir, yakni the correct application

of the proper standard.

Secondary rules ditemukan dalam Section 236 The Restatement of

Contract (Second) yang menentukan: "Where the meaning to given to an

agreement or to acts relating to the formation of an agreement remain uncertain

after the application of the standard of interpretation stated in section 230, 233m

with the aid of rules stated 235, the following rules are application:

a. An interpretation which gives a reasonable, lawful and effective meaning to

all manifestations of intentions is preferred to an interpretation which leaves a

part of such manifestation unreasonable. Lawful, or of no effect.

b. These principle apparent purposes of the parties is given great, weight in

determining the meaning to be given to manifestations of intentions or to any

part of thereof.

c. Where there is an inconsistency between general provision and specific

provisions, the specific provisions ordinarily qualify the meaning of general

provisions.

d. Where words or other manifestations of intention bear more than one

reasonable meaning an interpretation is preferred which operates more

strongly against the party from whom they proceed, unless their use by him is

prescribed by law.

e. Where written provisions are inconsistent with the printed provisions, an

interpretation is preferred which gives effect to the written provisions.

f. Where a public interest is affected an interpretation is preferred which favour

public.

The secondary rules ini juga diterapkan baik terhadap transaksi yang

terintegrasi maupun bukan, tetapi tidak perlu didalilkan kecuali di mana arti kata

28

atau manifestasi kehendak tetap juga meragukan setelah menerapkan standar

interpretasi yang tepat, dibantu oleh primary rules dalam interpretasi.55

Corbin tidak membedakan antara primary rules dan secondary rules,

standar utama interpretasi yang dipilih Corbin adalah kehendak para pihak yang

tidak mensyaratkan bantuan dari primary rules. Dia juga tidak setuju bahwa

secondary rules hanya dapat diterapkan dalam hal terdapat arti ganda. Corbin

membuat hal itu jelas bahwa aturan interpretasi diambil hanya sebagai suggestive

working rules.56

Apa yang disebut Williston sebagai the secondary rules of interpretation

akan tampak memiliki sedikit sekali relevansi penentuan standar interpretasi yang

dapat diterapkan apakah suatu mutual standard atau suatu individual standard.

Menurut Williston, suatu standar bersama atau standar individual diterapkan jika

ada makna ganda dan para pihak memberikan penjelasan terhadap

pemahamannya. Menurut Corbin, hal itu dapat diterapkan dalam setiap kasus di

mana pihak memberikan penjelasan terhadap pemahamannya. Satu-satunya

relevansi interpretasi ini hanyalah berkaitan dengan permasalahan dari siapa

mengetahui atau hendak mengetahui ambiguitas (Williston) atau siapa mengetahui

atau akan mengetahui pemahaman pihak lainnya (Corbin).57

2. Fungsi Menambah

Dengan adanya fungsi ini, iktikad baik dapat menambah isi suatu kontrak

tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan undang-undang mengenai

kontrak itu. Fungsi yang demikian dapat diterapkan apabila ada hak dan

kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam

kontrak.

3. Fungsi Membatasi dan Meniadakan

Dalam fungsi iktikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan

meniadakan. Beberapa pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa iktikad

baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu kontrak tertentu

55 John D. Calamari dan Joseph M Perilo, Contract, West Publishing Co, St. Paul, Minn,

1977, hlm 122 – 123. 56 Ibid. 57 Ibid.

29

atau suatu syarat tertentu dalam kontrak atau ketentuan undang-undang mengenai

kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah

berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam

keadaan yang demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan

ditiadakan seluruhnya atas dasar iktikad baik.

Jadi, iktikad baik di sini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada

hakim atas dasar kepatutan dan keadilan untuk merevisi atau bahkan meniadakan

seluruh atau sebagian isi dari kontrak. Mengikuti yurisprudensi di Belanda, maka

kepatutan atau keadilan tersebut adalah kepatutan atau keadilan yang berkembang

dalam masyarakat.

Urgensi Penerapan Iktikad Baik

Asas iktikad baik perlu diterapkan dalam kontrak franchise. Hal ini

bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam kontrak tersebut,

sehingga diharapkan dapat mengurangi kerugian yang akan terjadi pada masa

mendatang.

Mengapa franchisor disebut sebagai predator ? Hal ini dapat dilihat dari

perilaku franchisor. Pertama, saat negoisasi franchisor berperan sebagai sekutu

yang baik bagi franchisee dengan menjanjikan bahwa mereka akan menyediakan

bantuan dalam kegiatan bisnis yang akan dimulai oleh franchisee-nya. Kemudian,

seiring dengan berlalunya waktu sedikit demi sedikit bantuan yang mereka

berikan pada franchisee mulai berkurang.

Kedua, seringkali franchisor membuka atau merekrut franchisee baru

dengan tujuan untuk meluaskan pasar bisnis mereka dan memaksimalkan biaya

royalti yang mereka terima tanpa melihat bagaimana akibat yang akan dirasakan

oleh franchisee yang pertama. Hal tersebut secara langsung akan merugikan

franchisee karena penjualan mereka menurun akibat banyaknya gerai franchise

yang berada berdekatan dengan franchisee yang telah ada sebelumnya.

Ketiga, biasanya franchisor akan mencari celah untuk memutuskan

hubungan kontrak franchise tanpa adanya alasan yang patut dan wajar.

30

Keempat, di sini franchisor akan menuntut franchisee untuk

mengembangkan dan melakukan perubahan-perubahan bisnis yang telah mereka

jalankan dengan tujuan untuk memajukan bisnis yang dimiliki oleh franchisor

tersebut sesuai dengan keinginan franchisor, walaupun hal ini mungkin

bertentangan dengan rencana pengembangan bisnis franchisee-nya.

Untuk mengatasi konflik yang mungkin ada dalam kontrak franchise maka

kontrak tersebut harus didasarkan pada iktikad baik dan fair dealing. Franchisee

biasanya menggunakan kewajiban untuk menerapkan iktikad baik dalam kontrak

sebagai usaha untuk membatasi franchisor untuk membuka gerai baru yang

letaknya berdekatan dengan gerai franchise yang telah ada sebelumnya. Hal itu

juga dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman pengakhiran kontrak tanpa

adanya alasan yang baik dan wajar, dan juga untuk membendung atau mengatasi

tuntutan pengembangan bisnis dan tuntutan operasional yang dibebankan pada

pihak franchisee yang berada di luar kewajaran. Dapat dikatakan bahwa prinsip

iktikad baik ini dalam bisnis franchise berfungsi untuk mengekang dan membatasi

tingkah laku, dalam hal ini franchisor, di mana kontrak franchise ini banyak

memberikan keleluasaan kepadanya. Sehingga sangatlah penting asas iktikad baik

diterapkan dalam kontrak franchise.

Penerapan iktikad baik dapat diartikan bahwa pihak yang satu dan pihak

yang lainnya tidak akan saling mencurangi satu dengan lainnya. Makna iktikad

baik itu sendiri adalah honesty, di mana para pihak dalam melaksanakan setiap

kontrak haruslah tidak menyembunyikan fakta-fakta yang ada. Selain itu, iktikad

baik merefleksikan ide yang menuntut keadilan (fairness) bahwa seseorang tidak

akan mengecewakan pihak lain, sehingga sangat penting agar aturan yang dibuat

haruslah jelas sebagaimana juga tindakan yang dilakukan para pihak juga harus

jelas.58

Prase (Phrase) iktikad baik ini biasanya dikaitkan dengan konsep keadilan

(fairness). Seringkali pihak franchisee terburu-buru dalam mengadakan kontrak

franchise dengan franchisor sehingga mereka tidak melakukan investigasi terlebih

58 Hans Kelsen, Introduction to the Problems of legal Theory, Clarendon Press, Oxford,

1992, hlm 15-19.

31

dahulu terhadap substansi kontrak franchise, mereka langsung saja

menandatangani kontrak tersebut tanpa memikirkan akibat apa yang mungkin

akan muncul di kemudian hari.

Dalam menilai iktikad baik, hakim harus memperhatikan kepatutan. Setiap

kontrak harus didasarkan pretium iustum yang mengacu kepada reason dan equity

yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi

kedua belah pihak dalam kontrak (just price). Hal tersebut sejalan dengan tujuan

hukum itu sendiri, yaitu merealisasikan keadilan.

Kewajiban untuk menerapkan iktikad baik itu sendiri merupakan suatu

instrumen pelengkap di mana ruang lingkup hak dan kewajiban para pihak tidak

jelas sebagai akibat dari ambiguitas dan ketidakjelasan kontraktual. Kewajiban ini

merupakan suatu dasar bagi para pihak dalam kontrak franchise yang memberikan

hak kepada franchisor untuk bebas menentukan lokasi franchise baru, maka

franchisor harus mempunyai alasan yang wajar dan didasarkan pada iktikad baik

jika ingin mendapatkan ijin untuk merelokasi bisnisnya.

Asas iktikad baik melindungi kepentingan para pihak dalam hubungan

kontraktual. Asas ini menempatkan kewajiban bagi para pihak untuk tidak

melakukan tindakan destruktif terhadap pihak lain dengan memberikan hak

kepadanya untuk menikmati keuntungan yang didapat dari kontrak tersebut dan

berkewajiban untuk melakukan segala sesuatu agar tujuan dari kontrak tersebut

dapat terwujud sesuai dengan harapan mereka. Hal yang senada juga diungkapkan

dalam The Restatement of Contract (Second), section 205 yang menyatakan

bahwa “every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair

dealing in its performance and its performance....(by emphasizing) faithfulness to

an agreed common purpose and consistency with the justified expectations of

other party.”

Kewajiban untuk menerapkan iktikad baik ini dapat juga berperan sebagai

larangan untuk melakukan tindakan-tindakan iktikad buruk karena iktikad baik itu

sendiri, sesuai dengan definisinya, “melarang berbagai jenis tindakan yang

mempunyai karakter yang termasuk dalam iktikad buruk karena tindakan ini

32

bertentangan dengan standar kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, asas

keadilan atau kepatutan.59

Dengan menggunakan asas iktikad baik dalam membuat kontrak franchise,

dapat mencegah kerugian yang akan dialami oleh pihak lain. Seperti yang telah

kita ketahui bahwa keberadaan iktikad baik dalam hukum menjamin kemungkinan

bagi para pihak untuk sama-sama mendapatkan keuntungan di dalam kontrak

yang mereka buat. Iktikad baik berfungsi untuk melengkapi, di mana hak dan

kewajiban para pihak di dalam kontrak tidak jelas sebagai akibat dari ambiguitas

ataupun kebisuan (silence).60

Standar penerapan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu

kepada iktikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik

objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang

objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma

objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat.61

Selain itu, asas iktikad baik dalam kontrak franchise harus sudah ada sejak

fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negoisasi hingga mencapai

kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. Pembahasan iktikad baik tersebut

semestinya dimulai dari iktikad baik dalam fase pra kontrak lalu dilanjutkan

dengan iktikad baik pada saat pelaksanaan kontrak.62

Iktikad baik dalam fase pra kontrak franchise yaitu pada saat negoisasi, di

sini franchisor berkewajiban untuk memberitahukan seluruh informasi tentang

franchise tersebut kepada franchisee. Seluruh fakta material harus diberikan

kepada pihak franchisee untuk menghindari akibat kerugian bagi pihak franchisee.

Dalam proses negoisasi, franchisee juga harus menggunakan asas kecermatan

dalam menyusun kontrak yakni adanya kecermatan bagi franchisee untuk meneliti

dan memeriksa fakta-fakta material yang berkaitan dengan kontrak tersebut

apakah terdapat syarat-syarat dalam kontrak tersebut yang mengandung

ketidakadilan dan ketidakpatutan atau tidak.

59 Marc A. Wites., op.cit, hlm 308. 60 T. Mark McLaughlin and Cryn Jacobs, loc.cit. 61 Ibid, hlm 195. 62 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik … op. cit, hlm 190.

33

Iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak, di sini baik franchisor

ataupun franchisee harus melaksanakan kontrak franchise dengan berdasarkan

iktikad baik. Iktikad baik di sini berarti bahwa para pihak harus menjalankan

kontrak sesuai dengan asas kerasionalan dan kepatutan

Penutup

Dalam kontrak franchise harus didasarkan pada asas iktikad baik. Karena

iktikad baik menjadi salah satu instrumen hukum untuk membatasi kebebasan

berkontrak dan kekuatan mengikatnya kontrak. Selain itu juga dapat mencegah

kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, karena tidak adanya posisi tawar

yang seimbang dalam kontrak franchise. Penerapan asas iktikad baik ini juga

berperan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak lemah,

khususnya franchise dalam kontrak franchise.

34

Daftar Pustaka

Burton, Steven J. dan Eric G. Andersen, Contractual Good Faith, Formation,

Performance, Breach, Enforcement, Little Brown and Co, Boston, 1995

Calamari, John D. dan Joseph M Perilo, Contract, West Publishing Co, St. Paul,

Minn, 1977.

Cheeseman,, Henry R. “Business Law: The Legal, Ethical, and International

Environment,” Edisi Kedua, New Jersey, Englewood Cliffs, 1995.

Cohen, Nili, “Pre-Contractual Duties: Two Freedom and the Contract to

Negotiate”, Jack Beatson dan Daniel Friedman, eds, Good Faith and Fault

in Contract Law, Clarendon Press, Oxford, 1995.

Corbin, Arthur Corbin on Contract, West Publishing Co, St..Pall, Minn, 1952

Ebke, Werner F. damn Bettina M. Steinhauer,” The Doctrine Good Faith in

German Contract Law”, Jack betason dan Daniel Friedman, eds, Good

Faith and Fault in Contract Law, Clarendon Press, Oxford, 1995.

Garner, Bryan A, ed, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St Paul Minn,

1979.

Garner W. Micheal, “The Implied Covenant of Good Faith in Franchising: A

Model For Discretion”, Oklahoma City University Law review 1995, Vol

20.

Gillete, Clayton P, “Limitation on the Obligation of Good Faith”, Duke Law

Journal, No. 4, September 1981.

Hartkamp, Arthur S dan Marianne M.M. Tillema, Contract Law in the

Netherlands, Kluwer, Deventer, 1993.

Hesselink, Martijn “Good Faith”, Arthur Hartkamp, et.al, eds, Toward European

Civil Code, Ars Aqeui Libri, Nijmegen, 1998.

Holmes, Eric M, “A Contextual Study of Commercial Good Faith: Good Faith

Disclosure in Contract Formation”, University of Pittsburgh Law Review,

Vol 39 No. 3, 1978.

Izraeli, Dov, Franchising and The Total Distribution System, Longman Group

Ltd., London, 1972.

35

Jordan, James V. dan Judith B. Gitterman, “Franchise Agreement: Contract Of

Adhesion?” Franchise Law Journal, Vol 16 No 1 summer 1996.

Kellerman, A. Joanne “Netherlands”, International Business Lawyer, October

1998.

Kelsen, Hans, Introduction to the Problems of Legal Theory, Clarendon Press,

Oxford, 1992.

Khairandy, Ridwan, “Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi:

Suatu Tinjauan Hukum,” Jurnal Hukum, No. 7, Vol. 4, Yogyakarta,

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.

_______, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia

Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004.

Maulana, Insan Budi, et.al., eds, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I,

Yayasan Klinik HAKI Jakarta-PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,

2000.

Mason A.F, “Contract, Good Faith and Equitable in Fair Dealing”, The Law

Quarterly Review, Vol 116, January 2000.

McLaughlin, T. Mark dan Caryn Jacobs, “Termination of Franchise: Application

of The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing,” Franchise Law

Journal, Vol 7, No 1, Summer 1987.

Queen, Douglas J, Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise-Tuntunan

Langkah Demi Langkah Menuju Keberhasilan Suatu Franhcise, PT Elex

Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta, 1993.

Silalahi, M. Udin, “Kontrak Franchise Berdasarkan Hukum Persaingan Eropa,”

Jurnal Hukum Bisnis, Vol 6, 1999.

Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1995

Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung,

1992.

Stack, David, The Two Standard of Good Faith in Canadian Contract Law:,

Saskatchewan Law Review, Vol 62, 1999.

36

UNTCT, Transnational Corporation and Technology Transfer: Effects and Policy

Issues, United Nations, New York, 1987.

Wardiono, Kelik “Franchise: Sebuah Media Pengalihan dan Penguasaan

Kemampuan Teknologi,” Jurnal Jurisprudence, Vol. 1, No. 1, Maret 2004.

Webster, Bryce “The Insider’s Guide to Franchising,” AMACOM, American

Management Association, New York, 1986.

Werf, H.G. van der Redelijkheid en Billjikheid in het Contarctenrecht: Enkele

Beschouwingen over Goede Trouw, Redelijkheid en Billijkheid en het

Komende Contractenrecht, Gouda Quint BV, Arnhem, 1982.

Wery, P.L, Perkembangan tentang Hukum Iktikad Baik di Nederland, Percetakan

Negara, 1990

Wites, Marc A, “The Franchisor As Predator: Encroachment And The Implied

Covenant of Good Faith,” University of Florida Journal of Law and

Public Policy, Vol 7, 1996.

1

Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia

terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

Dosen Fakultas Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

ridwankhairandy@fh.uii.id.

Abstrak Penelitian ini difokuskan pada persoalan makna, tolok ukur, dan

pemahaman dan sikap pengadilan terhadap iktikad dalam pelaksanaan

kontrak. Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan yuridis

normatif dan perbandingan hukum dengan data sekunder berupa

kepustakaan dan dokumen putusan pengadilan. Dari penelitian ini

ditemukan hasil : Pertama makna iktikad baik tidak universal, tetap

kecenderungannya mengacu kepada iktikad baik objektif. Kedua tolok

ukur atau standar iktikad baik tersebut adalah standar objektif yang

mengacu kepada kerasionalan dan kepatutan. Ketiga pengadilan di

Indonesia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang iktikad

baik. Pada awalnya pengadilan lebih mengkedepankan asas facta sunt

servanda, namun belakangan iktikad baik lebih dikedepankan.

Kata Kunci: iktikad baik, kerasionalan, dan kepatutan.

This research focuses three legal issues deal to the meaning, legal tests,

and understanding and attitude Indonesian court about good faith on

contract performance. Using the descriptive analysis with normative

juridical approach and comaprative, and library data, this research

reveals: First of all, the meaning of good faith on contract performance

is not universal, but there is a tendency its meaning refers to objective

good faith. Second, legal test of that good faith uses objective tests,

namely reasonableness and equity. Lastly, Court in Indonesia does not

have deep understanding of good faith on contract performance

Keywords: good faith, reasonableness, and equity.

Pendahuluan

Iktikad baik (good faith) dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga

hukum (rechtsfiguur) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh

Civil Law. Belakangan, asas ini diterima pula hukum kontrak di negara-negara yang

2

menganut Common Law, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Bahkan asas

ini telah diterima pula oleh hukum internasional seperti Artikel 1.7 UNIDROIT dan

Artikel 1.7 Convention Sales of Goods.1 Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling

penting (super eminent principle) dalam kontrak.2 Ia menjadi suatu ketentuan

fundamental dalam hukum kontrak, dan mengikat para pihak dalam kontrak.3

Walaupun iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah menjadi asas yang

paling penting dalam kontrak, namun ia masih meninggalkan sejumlah kontroversi.

Sekurang-kurangnya ada tiga persoalan yang berkaitan dengan iktikad baik tersebut.

Pertama, pengertian iktikad baik tidak bersifat universal. Kedua, tolok ukur yang

digunakan hakim untuk menilai ada tidaknya iktikad baik dalam kontrak. Ketiga,

pemahaman dan sikap pengadilan di Indonesia berkaitan iktikad baik dalam pelaksanaan

kontrak. Ketiga persoalan itu menjadi permasalahan pokok permasalahan dalam

penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode

penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan komparatif. Metode yuridis

normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang

mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

putusan pengadilan. Metode yuridis normatif ini mengacu pula kepada penelitian yang

mengarah kepada dasar filosofis kontrak, khususnya berkaitan dengan landasan filosofis

1 Lihat Mary E. Histock, “The Keeper of the Flame: Good Faith and Fair Dealing in

International Trade”, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol 25 April 1996, hlm 160 2 A.F. Mason, “Contract, good Faith and Equitable Standard in Fair Dealing”, The Law

Quarterly Review, Vol 116, January, 2000, hlm 66. 3 Jeffrey M. Judd, “The Implied Covenant of Gaood Faith and Fair Dealing: Examining

Employeee Good Faith Duties”, The Hasting Law Journal, Vol 39, January, 1998, hlm 483.

3

keberadaan doktrin iktikad baik. Dengan metode penelitian tersebut dilakukan pula

penelusuran sejarah hukum terbentuknya doktrin iktikad baik. Hal tersebut dilakukan

karena mengingat penelitian ini akan pula menelusuri perkembangan pemikiran dan

penerapan iktikad baik yang berakar dalam hukum Romawi hingga sampai pada bentuk

iktikad baik dalam kontrak yang berkembang saat ini. Untuk melihat iktikad baik dalam

konteks historis ini dilakukan penelusuran literatur, termasuk di dalamnya putusan-

putusan pengadilan.4 Dari literatur dan yurisprudensi tersebut dapat dilihat realitas masa

lampau.5

Karena penelitian ini menelusuri sejarah lahirnya dan berkembangnya

konsep iktikad baik, dan dilakukan komparasi iktikad baik yang berkembang dalam

Civil Law, khususnya hukum Belanda dan Common Law, khususnya Anglo American.

Metode tersebut digunakan mengingat penelitian ini bermaksud membandingkan norma

iktikad baik dalam peraturan perundang-undangan dalam Civill Law dan Common Law.

Perbandingan hukum dalam disertasi ini dilakukan dengan memperhatikan latar

belakang budaya, politik, dan ekonomi dalam kedua sistem hukum tersebut.6 Oleh

karena itu, perbandingan hukum di sini dilakukan dengan cara: Pertama,

membandingkan isi teks peraturan perundang-undangannya; Kedua, ditelusuri latar

belakang timbulnya norma tersebut; Ketiga, dilakukan perbandingan hukum melalui

putusan pengadilan. Jika tidak dijumpai kasus yang sama dalam putusan pengadilan,

4 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, eds, Hanbook of Qualitative Research, Sage

Publication, London, 1994, hlm 205. 5 Ibid. 6 Bernard Grossfeld, The Strength and Weakness of Comparative Law, Clarendon Press,

Oxford, 1990, hlm 72 – 74.

4

maka putusan pengadilan di dalam suatu sistem hukum dapat dijadikan contoh

penerapan norma tersebut.

Metode penelitian hukum di atas dilakukan dengan pendekatan yang bersifat

kualitatif. Metode yang demikian mengingat penelitian tidak terlalu mementingkan

kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya. Hal ini dilakukan

mengingat terjadi perubahan pandang terhadap iktikad baik tidak digantungkan pada

banyaknya putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan

atau dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan berbagai

putusan pengadilan yang berkaitan dengan iktikad baik di Indonesia, Belanda, dan

Amerika Serikat. Hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis

secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Tidak Universal

Perkembangan iktikad baik dalam hukum Romawi tidak lepas kaitannya

dengan evolusi hukum kontrak itu sendiri. Pada mulanya hukum Romawi hanya

mengenal iudicia stricti iuris, yakni kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum

(negotium) yang secara ketat dan formal mengacu ke ius civile. Apabila hakim

menghadapi kasus kontrak semacam itu, ia harus memutusnya sesuai dengan hukum.

Hakim terikat kepada apa yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak (express term).

Berikutnya berkembang iudicia bonae fidei. Perbuatan hukum yang didasarkan iudicia

bonae fidei disebut negotia bonae fidei. Konsep negotia berasal dari ius gentium yang

mensyaratkan pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak harus sesuai

5

dengan iktikad baik.7 Dengan demikian, hukum kontrak Romawi mengenal dua macam

kontrak, yakni iudicia stricti iuris dan iudicia bonae fidei. Domat dan Pothier sebagai

penganut ajaran hukum alam Romawi yang mendominasi pemikiran substansi isi Code

Civil Perancis tidak setuju dengan kedua pembedaan tersebut. Dia menyatakan bahwa

hukum alam dan hukum kebiasaan menentukan bahwa setiap kontrak adalah bonae fidei,

sebab kejujuran dan integritas harus selalu ada dalam semua kontrak yang menuntut

pemenuhan kontrak harus sesuai dengan kepatutan.8

Doktrin iktikad baik dalam hukum Romawi berkembang seiring dengan

diakuinya kontrak konsensual yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli,

sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan mandat.9 Doktrin iktikad baik berakar pada

etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan

keimanan yang berlaku bagi warganegara maupun bukan.10

Iktikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para

pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau

perkatannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan

yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi

7 P. van Warmelo, An Introduction to the Principles of Roman Law, Juta and Co Ltd, Cape

Town, 1976, hlm 151. 8 Simon Whittaker dan Reinhard Zimmerman, “Good Faith European Contract Law: Surveying

the Legal Landscape”, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, Good Faith in European

Contract Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hlm 32. 9 Jill Pride Anderson, “Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance”,

Emory Law Journal, Vol 36, 1987, hlm 919. Perhatikan pula Alan Watson, Roman Law & Commerce

University Of Georgia Press, Athens, 1995, hlm 60. 10 Martin Joseph Schermaier, “Bona Fides in Roman Contract Law”, Reinhard Zimmerman

dan Simon Whittaker, eds, op.cit, hlm 77.

6

kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu

tidak secara tegas diperjanjikan.11

Inti konsep bona fides adalah fides. Fides kemudian diperluas ke arah bona

fides. Fides merupakan suatu konsep yang pada mulanya merupakan sumber yang

bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang

lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang

lain.12

Pada era Kaisar Justianus (abad keenam masehi), doktrin iktikad baik sebagai

asas penting dalam hukum kontrak makin berkembang.13 Pengadilan-pengadilan di

Romawi mengakui akibat hukum kontrak konsensual.14 Pertumbuhan komersial dan

evolusi masyarakat menciptakan kebutuhan yang lebih praktis dan non ritualistik dalam

pembuatan kontrak, dan kekuatan mengikat kontrak semata-mata didasarkan pada

konsensus. Untuk melahirkan perjanjian cukup didasarkan pada kesepakatan para pihak,

tanpa harus dilaksanakan dengan ritual tertentu, atau ditentukan secara tegas dituangkan

dalam bentuk tertentu.15

Kecenderungan seluruh sejarah hukum kontrak Romawi bergerak dari

formalistik ke arah konsensual, dan pengakuan akan arti pentingnya iktikad baik dalam

kontrak yang dikembangkan melalui diskresi pengadilan.16 Konsep iktikad baik tersebut

11 James Gordley, “Good Faith in Contract Law in the Medieval Ius Commune”, Reinhard

Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, ibid, hlm 94 12 Saul Latvinoff, “Good Faith”, Tulane Law Review, Vol 71 No. 6, January 2000, hlm 1646 –

1648. 13 Perhatikan Jill Pride Anderson, loc.cit. 14 Helmut Coing, “Analysis of Moral Values by Case Law”, Washington University Law

Quarterly, Vol 65, 1987, hlm 713. 15 Saul Latvinoff, loc.cit. 16 Carleton Kemp Allen, Law in the Making, Clarendon Press, Oxford, 1978, hlm 395.

7

diperluas sedemikian rupa melalui diskresi pengadilan Romawi. Diskresi tersebut

membolehkan orang membuat kontrak di luar formalisme yang telah ditentukan dan

mengakui ex fide bona, yakni sesuai dengan persyaratan iktikad baik. Di sini terlihat

bahwa pengadilan di Romawi selain mengakui keberadaan atau kekuatan hukum kontrak

konsensual, pada saat yang sama juga membebankan adanya kewajiban iktikad baik bagi

para pihak.17 Jika seorang tergugat melakukan wanprestasi dalam suatu kontrak

konsensual, dia langsung dapat digugat ke pengadilan oleh tergugat atas dasar

melanggar kewajiban iktikad baik.18 Dalam menghadapi keadaan demikian, menurut

Lawson, hakim harus melakukan:19

“Found to be due to ex bona fides, that is to say, in accordance with the

requirements of good faith; and this cast on the judge, or rather the jurists who

advised him, the burden of deciding what kind what the defendant ought in

good faith to have done, in other words what kind of performance the contract

called for. This meant that, in contrast to the stipulation, where all the term

had to be expressed, the parties would be bound not only by the terms they had

actually agreed to, but by all the terms that were naturally implied in their

agreement”.

Tidak seperti pengadilan Common Law yang secara tradisional memiliki

kewajiban untuk menafsirkan kontrak berdasarkan isi kontrak untuk menentukan

maksud para pihak, hakim dan sarjana hukum Romawi memiliki tanggung jawab untuk

menentukan apakah para pihak telah bertindak sesuai dengan iktikad baik.20 Dengan

17 Helmut Coing, loc.cit. 18 Jill Pride Anderson, op.cit., hlm 920. 19 E. Allan Farnsworth, “Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the

Uniform Commercial Code”, The University of Chicago Law Review, Vol 30 (1963), hlm 669. 20 Jill Pride Anderson, loc.cit.

8

demikian, para pihak tidak hanya terikat kepada isi perjanjian (term) yang secara jelas

telah disepakati, tetapi juga kepada semua isi yang tersirat dalam perjanjian mereka.21

Inti hukum Romawi kontrak adalah maksim pacta sunt servanda, yang

dijadikan ketentuan dasar iktikad baik. Menurut formulasi Justianus, pacta sunt

servanda mempertahankan prinsip: “What is so suitable to the good of mankind as to

observe those things which parties have agreed upon”.22

Dengan demikian, fides bermakna sebagai keyakinan akan perkataan

seseorang. Bona fides diterapkan untuk memastikan isi kontrak. Kepercayaan akan

perkataan seseorang merupakan prasyarat bagi suatu hubungan hukum, dan Cicero

menggambarkannya sebagai fundamentum iustitiae.23

Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak,

tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab

iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan

standar keadilan atau kepatutan masyarakat.24 Dengan makna yang demikian itu

menjadikan standar iktikad baik sebagai suatu universal social force yang mengatur

hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban

untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua warganegara.25 Ini merupakan

konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi. Hal ini

sesuai dengan postulat Roscoe Pound yang menyatakan “men must be assume that those

21 Jason Tandal Erb, “The Implied Covenant of good Faith and fair dealing in Alaska: One

Court’s License to Override Contractual Expectation”, Alaska Law Review, Vol 11 (1994), hlm 38. 22 John Klein, “Good Faith in International Transaction”, The Liverpool Law Review, Vol XV

(2),1993, hlm 117. 23 Martin Joseph Schermaier, op.cit., hlm 78. 24 P. van Warmelo, loc.cit. 25 Eric M. Holmes, “A Contractual Study of Commercial Good faith: Good Faith Disclosure in

Contract Formation”, University of Pittsburg Law Review, Vol 39 No.3, 1978, hlm 402.

9

with whom they deal in general intercourse of society will act in good faith and will

carry out their undertaking according to the expectation of the community”.26 Dengan

demikian, jika seseorang bertindak dengan iktikad baik sesuai dengan standar objektif

yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus bertindak yang

serupa terhadap dirinya.27

Di dalam hukum Kanonik, kewajiban iktikad baik menjadi suatu moral yang

universal yang secara individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang

kepada Tuhan.28 Setiap individu harus memegang teguh atau mematuhi janjinya. Para

sarjana hukum Kanonik mengkaitkan iktikad baik dengan good conscience. Mereka

memasukkan makna religius faith ke dalam good faith dalam pengertian hukum.29

Dengan demikian, konsep iktikad baik dalam hukum Kanonik menggunakan standar

moral subjektif yang didasarkan pada kejujuran individual.30 Konsep ini jelas berlainan

dengan konsep iktikad baik dalam hukum Romawi yang memandang iktikad baik

sebagai suatu universal social force.

Asas iktikad baik ini muncul kembali pada komunitas pedagang (mercantile

community) sepanjang abad ketujuh hingga keduabelas.31 Selain dipengaruhi oleh aspek

religius, perkembangan iktikad baik juga dipengaruhi pertumbuhan komunitas pedagang

pada abad duabelas yang memerlukan iktikad baik di dalam hubungan diantara mereka.

Ini berkaitan dengan iktikad baik dalam hubungan komersial yang diserap hukum

26 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law (New Brunswick: Transaction

Publisher, 1999), hlm 237 – 238. 27 Eric Holmes, loc.cit. 28 Jason Randal Erb, loc.cit. 29 James Gordley, loc.cit. 30 Eric Holmes, op.cit, hlm 403. 31 Paul J. Powers, loc.cit.

10

merkantil (lex mercatoria) Eropa pada abad sebelas dan duabelas. Pada waktu itu

kelompok pedagang itu memerlukan seperangkat hukum merkantil baru yang

dikembangkan untuk kebutuhan mereka. Hukum merkantil yang berkembang saat itu

tidak hanya mengatur jual beli barang, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dalam

transaksi komersial, seperti pengangkutan, asuransi, dan pembiayaan.32

Untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor komersial tersebut, pedagang Eropa

tersebut meminta penekanan adanya suatu fokus baru bagi hak yang bersifat timbal

balik. Fokus resiprositas ini yang diinginkan adalah adanya suatu transaksi komersial

yang fairly exchange diantara para pihak yang dimanifestasikan oleh pembagian

keuntungan dan tanggung jawab yang seimbang.33 Prinsip resiprositas menjadi jantung

atau inti hukum merkantil pada abad sebelas dan duabelas.34 Resiprositas sendiri

dipahami dalam makna saling memberi dan menerima (take and give) dalam seluruh

transaksi komersial yang mencakup seluruh keuntungan dan tanggung jawab para pihak.

Penjual melepaskan barang dan pembeli melepaskan uangnya. Kreditor menyerahkan

dana dan debitor terikat untuk membayar pinjaman ditambah dengan bunga. Pengangkut

memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dan pengirim barang wajib membayar

biaya angkutannya. Pada waktu itu fairness of exchange dimasukkan ke dalam iktikad

baik. Prinsip resiprositas diletakkan sebagai dasar iktikad baik dalam kontrak.

Prinsip iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak didasarkan pada ide bahwa

para pihak dalam suatu hubungan hukum harus memiliki sikap yang dikaitkan dengan

karakter reciprocal trust dan consideration sesuai dengan tujuan norma hukum. Unsur

32 Jill Pride Anderson, loc.cit. 33 John Klein, loc.cit. 34 Jill Pride Anderson, loc.cit.

11

moral dan postulat masyarakat masuk ke dalam konsep iktikad baik sebagai basis bagi

suatu tindakan yang mensyaratkan adanya penghormatan tujuan hukum.35

Prinsip iktikad baik di negara-negara Civil Law banyak dipengaruhi tradisi

hukum Romawi dan Kanonik. Namun demikian, perumusan kewajiban iktikad baik

sangat berbeda antara negara yang satu dengan lainnya.

Pasal 242 BGB Jerman menentukan, “Der Schuldner ist verplictet, die leistung

so zu bewirken, wis True und Glauben mit Ructsicht auf die Verkehssite es erfoden.”

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ketentuan ini berbunyi, “the debtor is

bound to effect performance according to requirement of good faith, common habits

being dully taken into consideration.” 36

Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa pembentuk undang-undang

berkehendak mempertahankan prinsip lama hukum Romawi di mana debitor harus

melaksanakan perikatannya, terutama yang lahir dari kontrak sesuai dengan iktikad

baik.37 Iktikad baik di dalam sistem hukum kontrak Jerman selain diatur dalam Pasal

242 BGB tersebut juga diatur dalam Pasal 157 BGB. Pasal 157 BGB tersebut

menentukan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik.

Hukum yang didasarkan pada yurisprudensi pengadilan Jerman ternyata

memberikan penafsiran yang berbeda. Mereka menjadikan iktikad baik sebagai prinsip

umum yang diterapkan dalam seluruh spektrum hukum perdata. Pada tahun 1914,

35 Bernard Dutoit, “Good Faith and Equity in Swiss Law”, Ralph Newman, ed, Equity in the

World’s Legal System, Establishment Emile Bruylant, Brussels, 1973, hlm 310. 36 Lihat E.J. Cohn, Manual of German Law, Volume I General Introduction Civil Law, The

British Institute of International and Comparative Law, London, 1968, hlm 96 – 97 37 Helmut Coing, op.cit, hlm 717.

12

Mahkamah Agung Jerman (Reichtsgerecht) menyatakan:38 “the system of Civil Code is

permeated by the bona fide principle (True und Glauben)... principle that all fraudulent

behavior must be repressed.”

Pencantuman kewajiban iktikad baik di dalam kontrak yang diatur di Pasal

1134 ayat (3) Civil Code Perancis yang menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan

dengan iktikad baik (contract doivent etre executes de bonna foi). Makna umum iktikad

baik di sini mengacu kepada standar perilaku yang reasonable yang tidak lain bermakna

bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan. Domat

yang memformulasikan Pasal 1134 ayat (3) tersebut, dengan menterjemahkan prinsip

iktikad baik tersebut dari pandangan Jansenist-nya yang menyatakan bahwa manusia,

sebagai orang yang penuh dosa hanya mampu menerima divine grace dengan

melaksanakan janjinya bagaimana pun juga. Pandangan yang bersifat moral ini juga

dihubungkan dengan kecenderungan tertentu dan kebutuhan masyarakat, which avid for

security a century of civil and religious wars. Ajaran perilaku yang reasonable terus

berlanjut dan diimplementasikan dalam situasi normal di mana seseorang harus

memenuhi janji atau perkataannya.39

Pengaturan yang serupa juga terdapat di dalam Pasal 1374 ayat (3) Burgerlijk

Wetboek (lama) Belanda yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan

iktikad baik. Menurut P.L. Wery, makna pelaksanaan iktikad baik (uitvoering te goeder

trouw) dalam Pasal 1374 ayat (3) di atas masih tetap sama dengan makna bona fides

dalam hukum Romawi beberapa abad lalu. Iktikad baik bermakna bahwa kedua belah

38 Ibid 39 Mathias Storme, “The Binding Character of Contracts – Causa and Consideration”, Arthur

Hartkamp, et.al., eds., Toward a European Civil Code, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, hlm 249.

13

pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa

mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga

kepentingan pihak lainnya.40

Seperti halnya Civil Code Perancis, BW (lama) Belanda juga tidak

memberikan pengertian atau definisi iktikad baik. Hoge Raad menafsirkan dan

memperluas ketentuan iktikad baik tersebut. Hoge Raad dalam putusannya dalam

Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Vee Assurantie (Artist De Laboureur

Arrest), 9 Februari 1923, NJ 1923, 676, menyatakan bahwa dalam menafsirkan

ketentuan kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik bermakna bahwa kontrak harus

dilaksanakan dengan volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid.41

Redelijk adalah reasonable atau sesuai dengan akal sehat. Billijkheid adalah

patut. Makna yang pertama berhubungan dengan penalaran, dan makna yang kedua

berkaitan dengan perasaan.42 Rumusan redelijkheid en billijkheid meliputi semua hal

yang ditangkap dengan akal pikiran (intelek) dan perasaan.

Doktrin ini bermakna bahwa tingkah laku para pihak dalam melaksanakan

perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Pasal 1374

ayat (3) BW (lama) di atas menunjuk kepada norma-norma hukum tidak tertulis, karena

petunjuk itu, ia menjadi norma-norma hukum tidak tertulis. Norma-norma tersebut tidak

40 P.L. Wery, Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland, Percetakan Negara,

Jakarta, 1990, hlm 9. 41 Ibid. 42 Setiawan, “Menurunnya Supremasi Azaz Kebebasan Berkontrak”, Newsletter No.

15/IV/Desember/1993, hlm 2.

14

hanya mengacu kepada anggapan para pihak saja, tetapi harus mengacu kepada tingkah

laku yang sesuai dengan pandangan umum tentang iktikad baik tersebut.43

Produk legislatif terbaru yang berkaitan dengan iktikad baik ini terdapat di

dalam Pasal 6.248.1 BW Baru Belanda. Menurut Hartkamp, pembentuk undang-undang

telah membedakan iktikad baik dalam makna ketaatan akan reasonable commercial

standard of fair dealing dari iktikad baik dalam makna honesty in fact. Untuk mencegah

kemungkinan timbulnya kebingungan, pembentuk undang-undang Belanda

menggunakan istilah iktikad baik dalam makna yang pertama saja di mana iktikad baik

kemudian dikarakteristikkan sebagai reasonableness (redelijkheid) dan equity

(billijkheid).44

Ketentuan tersebut menentukan bahwa para pihak dalam perikatan

mengikatkan dirinya atau dengan lainnya sebagai debitur dan kreditur sesuai dengan

redelijkheid en billijkheid. Dari keterikatan tersebut (yang juga mengatur perikatan yang

lahir dari kontrak), para pihak dalam kontrak tidak hanya terikat pada apa yang mereka

sepakati saja, tetapi juga kepada redelijkheid en billijkheid.45

Ketentuan yang dalam Pasal 6.248.1 BW (baru) di atas sebenarnya hanya

menguatkan atau menuangkan norma-norma iktikad baik yang dibangun pengadilan

melalui serangkaian yurisprudensi yang mereka buat.

43 P.L. Wery, loc.cit. 44 Arthur S. Hartkamp, “Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands”,

American Journal of Comparative Law, Vol 40 (1992), hlm 554-555. 45 The Netherlands Ministry of Justice, The Netherlands Civil Code, Book 6, The Law of

Obligation, Draft and Commentary (Leyden: Sijthoff, 1977), hlm 566.

15

Tolok Ukur Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak

Civil Code Perancis merupakan kitab undang-undang pada era modern yang

pertama kali mengatur iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Pasal 1134 ayat (3) Civil

Code Perancis menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik

(contract doivent etre executes de bonna foi). Isi pasal ini mengacu kepada konteks

iktikad baik (bonna foi) sebagai suatu sikap di mana para pihak diharapkan

melaksanakan kontrak mereka. Dengan ketentuan ini, berarti hukum Perancis menolak

pembedaan antara stricti iuris dan negotia bona fides dalam hukum Romawi. Dengan

penolakan yang demikian, maka pasal 1135 Civil Code Perancis mewajibkan keterikatan

para pihak untuk tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas mereka perjanjikan,

tetapi juga kepada kepatutan (equite), kebiasaan, atau hukum yang memberikan suatu

kewajiban menurut hakikat (nature) kontrak mereka itu.

Kedua pasal itu diadopsi oleh BW (lama) Belanda. Pasal 1374 ayat (3) BW

(lama) Belanda (Pasal 1338 KUHPerdata Indonesia) menyatakan bahwa kontrak harus

dilaksanakan dengan iktikad baik (zij moten te goeder trouw worden ten uitvoer

verklaart). Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1375 (Pasal 1339 KUHPerdata

Indonesia) yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang

secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut

sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Berkaitan

dengan kebiasaan, Pasal 1383 BW (lama) Belanda (Pasal 1374 KUHPerdata Indonesia)

menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap

secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas

diperjanjikan

16

Dari ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan

mengikatnya kontrak adalah sebagai berikut: (1). isi kontrak itu sendiri; (2).kepatutan

atau iktikad baik; (3). kebiasaan; dan (4). undang-undang

Dalam BGB, permasalahan perilaku kontraktual yang diharapkan dari para

pihak dalam pelaksanaan kontrak terdapat dalam Pasal 242 BGB. Pasal tersebut

menentukan: “Der Schuldner ist verplichtet, die Leistung so zu bewirken, wis Treu und

Glauben mit Ruchtsicht aud die Verkehssitte es erforden”. Di sini terlihat bahwa untuk

menyebut iktikad baik dalam kontrak, BGB menggunakan terminologi lain, yakni Treu

und Glauben. Istilah bona fides digantikan Treu und Glauben, sehingga memberikan

ekspresi yang lebih Jermanik. Penggantian istilah tersebut didasarkan pada alasan ketika

BGB dirancang dihubungkan dengan great respect for then prevailing nationalistic

feeling, which led to the abandonment of expression of Roman origin.46

Sumber utama “legislasi” yang berkaitan dengan iktikad baik dalam

pelaksanaan kontrak dalam hukum kontrak Amerika Serikat ditemukan dalam UCC.

UCC ini telah diterima atau diadopsi oleh hukum (legislasi) negara-negara bagian, dan

diterima pula oleh pengadilan. Selain terdapat dalam UCC, pengaturan iktikad baik

tersebut ditemukan dalam the Restatement of Contract (second). Khusus untuk negara

bagian Louisiana, legislasi kewajiban iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak yang

terdapat dalam the Louisiana Civil Code.47 Pengaturan kewajiban iktikad baik dalam

pelaksanaan kontrak dalam Louisiana Civil Code tersebut mengikuti isi Pasal 1134 ayat

(3) dan 1135 Civil Code Perancis.

46 Saul Latvinoff, op.cit, hlm 1645. 47 Hukum Negara Bagian Louisiana sangat dipengaruhi oleh tradisi Civil Law.

17

Ketentuan-ketentuan di atas mewajibkan adanya iktikad baik sebagai suatu

perilaku kontraktual yang diharapkan para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Walaupun

ada kewajiban umum iktikad baik, tetapi semua ketentuan tersebut tidak menyebutkan

atau menentukan standar atau tes apa yang harus digunakan untuk menilai iktikad baik

tersebut. Sehingga penggunaan standar tersebut lebih banyak didasarkan kepada sikap

pengadilan dan doktrin-doktrin yang dikembangkan para pakar hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam beberapa sistem hukum

kontrak, seperti hukum kontrak Jerman dan hukum kontrak Belanda, iktikad baik

dibedakan antara iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif.

Standar atau tes bagi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak tentunya adalah

standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik

mengacu kepada ketaatan akan reasonable commercial standard of fair dealing, yang

menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan redelijkheid en billijkheid

(reasonableness and equity). Ini benar-benar standar objektif. Jika satu pihak tidak boleh

bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut will not be a good defense to say

that honestly believed his conduct to be reasonable and inequitable.48

Iktikad baik subjektif (subjectieve goede trouw) dikaitkan dengan hukum

benda (bezit). Di sini ditemukan istilah pemegang yang beriktikad baik atau pembeli

barang yang beriktikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang

beriktikad buruk. Seorang pembeli yang beriktikad baik adalah seseorang yang membeli

barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang

48 Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, Contract Law in the Netherlands, Kluwer,

Deventer, 1993, hlm 48.

18

yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang

yang bukan pemiliknya. Ia adalah seorang pembeli yang jujur. Dalam hukum benda,

iktikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beriktikad baik adalah orang

yang jujur yang mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu.

Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, iktikad baik merupakan suatu

elemen subjektif.49 Iktikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau

kejiwaan (psychische gestelheid), yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau

mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak iktikad baik.

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang

objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang

objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif.50 Perilaku para pihak dalam

kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang

di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak

tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri.

Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan

para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum

tentang iktikad baik tersebut.51

Standar tersebut sesungguhnya mengacu kepada standar yang berlaku dalam

hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, iktikad baik merupakan suatu norma sosial

universal yang mengatur social interrelationships, yakni setiap warga negara memiliki

49 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984), hlm 41. 50 Martin Willem Hessenlink, De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease Privaatrecht,

Kluwer, Deventer, 1999, hlm 28. 51 P.W. Wery, op.cit., hlm 9.

19

suatu kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap seluruh warga negara. Ini

merupakan konsep objektif yang secara universal diterapkan terhadap seluruh transaksi.

Hal yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan suatu

postulat: “Men must be able to assume that those with whom they deal in the general

intercourse of society will act in good faith”. Dengan demikian, kalau seorang seseorang

bertindak dengan iktikad baik menurut suatu standar objektif iktikad baik yang

didasarkan pada customary social expectation, kemudian orang yang lain akan bertindak

yang sama kepada dirinya.52 Hal ini berlainan dengan konsep iktikad baik yang dianut

hukum Kanonik yang lebih meletakkan iktikad baik sebagai suatu norma moral yang

universal daripada sebagai suatu norma sosial. Dengan pendekatan yang demikian itu,

maka makna kontekstual iktikad baik ditentukan oleh setiap individu karena, lest one

breach a duty to God by failing or refusing to keep’s promise, penting untuk bertindak

dengan cara yang masuk akal atau rasional (reasonable) terhadap yang lain. Ini

merupakan konsep iktikad baik subjektif yang mengacu kepada suatu standar moral

subjektif karena ia didasarkan pada kejujuran individu (individual honesty).53

Pemahaman dan Sikap Pengadilan di Indonesia tentang Iktikad Baik dalam

Pelaksanaan Kontrak

Dalam perkara NV Jaya Autombiel Import Maatschappij v. Wong See Hwa,

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya No. 262/1951 Pdt, 31 Juli 1952,

menafsirkan iktikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebagai

kejujuran. Perkara ini berkaitan dengan kapan terjadinya jual beli yang berkaitan dengan

52 Eric M. Holmes, op.cit., hlm 402. 53 Ibid, hlm 403.

20

terjadinya perubahan harga yang berimplikasi terhadap kemungkinan penilaian kembali

(herwaardering) harga barang. Apakah terjadinya pada 13 Maret 1950 seperti yang

dikemukan tergugat – terbanding (Wong See Hwa sebagai pembeli) pada waktu ia

menyetor uang Rp 11.000,00 ataukah seperti yang dikatakan penggugat (NV Jaya

Autombiel Impor Maatschappij sebagai penjual) pada saat mobil itu diserahkan pada 13

Mei 1950.54Berkaitan dengan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak, Pengadilan

Tinggi Surabaya, dalam pertimbangannya menyatakan:

“Kedua belah pihak tersebut adalah tertunduk akan hukum perdata Barat,

sebagai teratur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk

Wetboek, yang lazim disingkat BW), sehingga menurut hukum itulah harus

ditetapkan bilamanakah perjanjian jual beli itu telah sempurna, yaitu selain

benda, juga tentang harga benda tersebut telah ada persetujuan kehendak antara

keduabelah pihak, sehingga menurut pasal 1338 ayat (1) BW merupakan

undang-undang bagi keduabelah pihak itu harus secara jujur (te goeder trouw)

dilaksanakan menurut ayat (3) dari pasal tersebut”.

Dalam perkara ini hakim tinggi, menyamakan iktikad baik dalam konteks

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dengan kejujuran. Iktikad baik dalam konteks Pasal

1338 ayat (3) KUHPerdata tidak sama dengan kejujuran. Dalam KUHPerdata memang

tidak dijumpai ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut makna iktikad baik tersebut.

Memang jika dilacak kembali kepada makna bona fides dalam hukum Romawi berarti

kontrak harus dilaksanakan secara jujur dan para pihak harus memenuhi janji yang

mereka buat.

54 Sudargo Gautama, Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek

Sehari-hari (Landmark Decissions) Berikut Komentar, Jilid 9 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm

264.

21

Dalam perkara Ny. Lie Lian Joun v. Arthur Tutuarima, No. 268 K/Sip./1971,

Pengadilan Tinggi Bandung mencoba menafsirkan makna iktikad baik dalam kontrak.

Mahkamah Agung tidak menyalahkan tafsiran tersebut, tetapi menyatakan bahwa

seharusnya dalam perkara ini harus mengacu kepada kausa yang halal dalam kontrak,

bukan pada penerapan iktikad baik

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi Bandung antara lain menyatakan

bahwa pengadilan perlu menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan

iktikad baik, berarti perjanjian harus dilaksanakan dengan patut dan adil (naar

redelijkheid en billijkheid). Dengan demikian, pengadilan harus mempertimbangkan

apakah yang dikemukakan kepadanya ada kepatutan dan keadilan ataukah tidak.

Oleh karena lembaga kepatutan dan keadilan merupakan ketertiban umum (van

openbare orde), maka apabila kepatutan dan keadilan tidak ada dalam perjanjian yang

bersangkutan, maka pengadilan dapat merubah isi perjanjian itu di luar apa yang secara

tegas telah diperjanjikan. Isi perjanjian tidak hanya ditentukan oleh rangkaian kata-kata

yang disusun oleh keduabelah pihak, tetapi ditentukan pula kepatutan dan keadilan.

Mahkamah Agung tidak menolak atau menyalahkan tafsiran pengertian iktikad

baik dalam pelaksanaan kontrak oleh Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. Hal ini

tampak dari tidak adanya penilaian Mahkamah terhadap tafsiran Pengadilan Tinggi

tersebut. Namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi

salah menerapkan hukumnya. Kesalahan tersebut terletak pada penerapan ketentuan

iktikad baik itu dalam perkara ini. Mahkamah Agung berpendirian bahwa dalam perkara

ini tidak relevan digunakan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerdata, karena

ia tidak berkaitan dengan akibat hukum pelaksanaan kontrak. Perkara ini harus dikaitkan

22

dengan keabsahan kontrak. Untuk menentukan keabsahan kontrak yang dibuat para

pihak tidak dikaitkan dengan iktikad baik, tetapi salah satunya harus mengacu kepada

kausa halal dalam kontrak. Jadi, dalam perkara ini seharusnya yang dipertimbangkan

bukan masalah kepatutan dan keadilan dalam melaksanakan kontrak, tetapi seharusnya

melihat apakah kontrak memiliki kausa yang halal atau tidak.

Dalam yurisprudensi Indonesia ditemukan fakta yang menunjukkan adanya

tarik-menarik antara dua asas penting dalam hukum kontrak, yakni antara pacta sunt

servanda. Pada mulanya pengadilan memegang teguh asas pacta sunt servanda, tetapi

belakangan sikap ini bergeser ke arah kepatutan atau iktikad baik. Iktikad baik bahkan

kemudian digunakan hakim untuk membatasi atau meniadakan kewajiban kontraktual

apabila ternyata isi dan pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan keadilan.

Dalam perkara Ida ayu Surjani v. I Nyoman Sudirdja, No. 289 K/Sip/1972,

Mahkamah Agung berpandangan bahwa besarnya suku bunga pinjaman adalah

sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dari putusan ini terlihat sikap Mahkamah Agung yang memegang teguh ajaran

kebebasan berkontrak. Kesepakatan yang dibuat para pihak akan melahirkan kontrak (ex

nihilo). Apa yang telah disepakati bersama dalam sebuah kontrak akan menjadikannya

sebagai sesuatu yang mengikat bagi para pihak, dan ketentuan tersebut berlaku sebagai

undang-undang bagi keduabelah pihak (pacta sunt servanda). Dengan keadaan

demikian, tidak perlu diperhatikan apakah isi atau prestasi para pihak dalam kontrak

tersebut rasional dan patut ataukah tidak. Mereka tetap terikat kepada yang telah

disepakati atau diperjanjikan sejak semula.

23

Dalam perkara Tjan Thiam Song v Tjia Khun Tjai, No. 791 K/Sip/1972,

Mahkamah Agung tidak membenarkan judex factie untuk membatasi kewajiban

kontraktual atas dasar ajaran iktikad baik, dalam hal ini kepatutan. Di sini Mahkamah

Agung lebih mengkedepankan asas facta sunt servanda.

Dalam perkara Zainal Abidin v. A.M. Mohammad Zainuddin cs, No. 1253

K/Sip/1973, Hakim atau pengadilan mulai mengubah sikapnya, yakni tidak lagi

memegang teguh asas pacta sunt servanda, dan makin bergerak ke arah asas kepatutan

atau iktikad baik.

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyatakan

bahwa agama Islam yang dianut keduabelah pihak sangat mencela perbuatan yang

membungakan uang. Selain itu, dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia yang

berdasarkan Pancasila tidak melarang untuk mencari keuntungan, tetapi dibatasi oleh

nilai-nilai moral dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Hal yang menarik dari perkara ini adalah pertimbangan yang dikemukakan

Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Walaupun pengadilan tidak secara eksplisit

mendasarkan putusannya pada ketentuan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak, tetapi

dari substansinya, pengadilan menerapkan doktrin iktikad baik dalam pelaksanaan

kontrak. Pengadilan Negeri mengkaitkan penurunan bunga tersebut dengan rasa

kepatutan. Ini adalah substansi doktrin iktikad baik sebagaimana yang berkembang

dalam yurisprudensi Negeri Belanda. Pengadilan juga mengkaitkan rasa kepatutan

tersebut dengan situasi atau kondisi masyarakat di sekitarnya yang umumnya beragama

Islam dan keduabelah pihak sendiri sama-sama beragama Islam. Dalam konteks hukum

Islam terdapat ajaran yang melarang orang membungakan uang. Perbuatan

24

membungakan uang masuk dalam kategori riba. Riba masuk dalam kategori perbuatan

yang diharamkan Allah. Pengadilan juga mengkaitkannya dengan nilai-nilai keadilan

yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ajaran iktikad baik,

kepatutan tersebut harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja,

tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat.55 Dengan

demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai

dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada.56 Iktikad baik

merupakan suatu norma yang universal.

Dalam perkara RD Djuhana v. Go E Tji, No. 224 K/Sip/ 1973, pengadilan

tingkat pertama, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di lain pihak pengadilan juga

mengakui bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam perkara ini,

pengadilan tingkat pertama lebih mengkedepankan asas iktikad baik daripada asas pacta

sunt servanda. Sikap ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam perkara ini terlihat bahwa walaupun hakim di Pengadilan Negeri telah

menyatakan dengan tegas bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik,

tetapi tidak jelas makna iktikad baik yang dimaksud. Pengadilan juga tidak jelas ke

mana mengkaitkan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak dengan keadaan-keadaan

yang berkaitan dengan perjanjian yang menjadi sengketa di sini. Apakah iktikad baik

55 Perhatikan P.L. Wery, Perkembangan tentang Hukum Iktikad Baik di Nederland (Jakarta:

Percetakan Negara, 1990), hlm 9. 56 Eric M. Holmes, “A Contextual Study of Commercial Good Faith: Good Faith Disclosure

in Contract Formation”, University of Pittsburgh Law Review, Vol 39 No. 3 (1978), hlm 402.

25

dengan prestasi para pihak dalam perjanjian ? Jika dikaitkan dengan prestasi para pihak,

maka jika para pihak yang melaksanakan prestasi masing-masing sebagaimana telah

ditentukan dalam perjanjian, maka para pihak telah bertindak sesuai dengan iktikad baik.

Jika salah satu melakukan cidera janji atau wan prestasi, maka ia tidak melaksanakan

perjanjian dengan iktikad baik (beriktikad buruk). Tidak jelas apakah iktikad baik

semacam ini yang dimaksud oleh pengadilan. Dalam perkara Sri Setyaningsih v. Ny

Boesono dan R. Boesono, No. 3431 K/Pdt 1985 pengadilan telah pula meninggalkan

kesakralan asas pacta sunt servanda. Mahkamah Agung dalam putusannya antara lain

memberikan pertimbangan bahwa bunga 10% setiap bulan terlalu tinggi dan

bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan mengingat tergugat II adalah

purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan lain. Ketentuan di dalam perjanjian

untuk menyerahkan buku pembayaran pensiun sebagai jaminan adalah bertentangan

dengan kepatutan dan keadilan.

Dalam perkara Hetty Esther v. Anak Agung Sagung Partini cs, No. 1531

K/Pdt/1997, pengadilan judex factie secara tegas mendasarkan putusannya pada iktikad

baik dan telah menerapkan iktikad baik untuk membatasi atau meniadakan perjanjian,

pendirian itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangannya, tidak dijumpai alasan yang mendasari pendirian

Mahkamah Agung yang membenarkan judex factie menggunakan fungsi iktikad baik

yang mengurangi atau meniadakan untuk membatalkan kontrak yang bersangkutan.

Padahal dalam keberatan yang terdapat memori kasasi penggugat dinyatakan bahwa

penggunaan iktikad baik sebagai alasan untuk membatasi atau meniadakan perjanjian

tidak boleh dijalankan begitu saja kecuali di dalamnya terdapat alasan-alasan penting.

26

Di Negeri Belanda fungsi iktikad baik yang demikian itu memang diakui,

tetapi tidak boleh dilaksanakan begitu saja. Hanya diterapkan kalau ada alasan-alasan

yang amat penting (alleen in sprekende gevallen). Baik Hoge Raad maupun BW (Baru)

mengijinkan pembatasan perjanjian atau kewajiban kontraktual semacam itu hanya

dalam kasus-kasus di mana pelaksanaan perjanjian betul-betul tidak dapat diterima

karena tidak adil. Pendirian semacam ini dapat dipahami, karena fungsi membatasi

merupakan pengecualian terhadap asas pacta sunt servanda.57

Dari berbagai putusan di atas terlihat bahwa pengadilan belum memiliki

pemahaman yang mendalam dan konsisten tentang makna iktikad baik yang dimaksud

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Kemudian berkaitan dengan sikap pengadilan tentang

iktikad baik ini terlihat bahwa pada mulanya pengadilan lebih mengkedepankan asas

facta sunt servanda dan mengesampingkan iktikad baik. Belakangan, iktikad baik lebih

dikedepankan. Bahkan, dengan iktikad baik, penerapan sunt servanda dikesampingkan.

Simpulan

Pertama, dewasa ini dalam berbagai sistem hukum, iktikad baik dalam

pelaksanaan kontrak adalah mengacu kepada isi perjanjian yang harus rasional dan atau

patut. Iktikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata harus didasarkan

pada kerasionalan dan kepatutan.

Kedua standar yang dipakai dalam menilai iktikad baik dalam pelaksanaan

kontrak adalah standar objektif. Dengan standar ini maka perilaku para pihak dalam

melaksanakan kontrak dan penilaian terhadap isi kontrak harus didasarkan pada prinsip

kerasionalan dan kepatutan.

57 P.L. Wery, op.cit, hlm 13.

27

Ketiga, pengadilan belum memiliki pemahaman yang mendalam dan konsisten

tentang makna iktikad baik yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pada

mulanya pengadilan lebih mengkedepankan facta sunt servanda dan mengesampingkan

iktikad baik. Belakangan, iktikad baik lebih dikedepankan.

Rekomendasi

Pertama, dalam KUHPerdata yang akan datang hendaknya makna iktikad baik

dalam pelaksanaan kontrak harus lebih mendapat perhatian serius. Pengertian iktikad

baik di sini harus diberi makna melaksanakan perjanjian dengan kerasionalan dan

kepatutan.

Kedua, untuk menghilangkan kesimpangsiuran standar iktikad baik dalam

pelaksanaan perjanjian, Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwa standar iktikad

baik dalam pelaksanaan kontrak adalah standar objektif.

Untuk meningkat pemahaman iktikad baik tersebut bagi para hakim, hakim

wajib melakukan pendalaman materi dalam melalui publikasi maupun pelatihan di

lingkungan peradilan.

28

DAFTAR PUSTAKA

Allen, Carleton Kemp, Law in the Making, Clarendon Press, Oxford, 1978.

Anderson, Jill Pride, “Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith

Performance”, Emory Law Journal, Vol 36, 198.

Cohn, E.J., Manual of German Law, Volume I General Introduction Civil Law, The

British Institute of International and Comparative Law, London, 1968.

Coing, Helmut, “Analysis of Moral Values by Case Law”, Washington University Law

Quarterly, Vol 65, 1987.

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, eds, Hanbook of Qualitative Research Sage

Publication, London, 1994.

Dutoit, Bernard, “Good Faith and Equity in Swiss Law”, Ralph Newman, ed, Equity in

the World’s Legal System, Establishment Emile Bruylant Brussels, 1973.

Erb, Jason Tandal, “The Implied Covenant of good Faith and Fair Dealing in Alaska:

One Court’s License to Override Contractual Expectation”, Alaska Law

Review, Vol 11, 1994.

Farnsworth, E. Allan, “Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under

the Uniform Commercial Code”, The University of Chicago Law Review, Vol

30, 963.

Gautama Sudargo, Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek

Sehari-hari (Landmark Decissions) Berikut Komentar, Jilid 9 (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1994.

Hartkamp, Arthur S., “Judicial Discretion under the New Civil Code of the

Netherlands”, American Journal of Comparative Law, Vol 40, 1992.

Hartkamp, Arthur S dan Marianne M.M. Tillema, Contract Law in the Netherlands,

Kluwer, Deventer, 1993.

Hessenlink, Martin Willem, De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease

Privaatrecht, Kluwer, Deventer, 1999.

Histock, Mary E., “The Keeper of the Flame: Good Faith and Fair Dealing in

International Trade”, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol 25, April 1996.

29

Holmes, Eric M., “A Contractual Study of Commercial Good faith: Good Faith

Disclosure in Contract Formation”, University of Pittsburgh Law Review, Vol

39 No.3 , 1978.

Grossfeld, Bernard, The Strength and Weakness of Comparative Law, Clarendon Press,

Oxford, 1990 .

Judd, Jeffrey M., “The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing: Examining

Employee Good Faith Duties”, The Hasting Law Journal, Vol 39, January

1998.

Klein, John, “Good Faith in International Transaction”, The Liverpool Law Review, Vol

XV (2), 1993.

Latvinoff, Saul, “Good Faith”, Tulane Law Review, Vol 71 No. 6, January 2000.

Mason, F., “Contract, good Faith and Equitable Standard in Fair Dealing”, The Law

Quarterly Review, Vol 116, January 2000.

Pound, Roscoe, An Introduction to the Philosophy of Law, Transaction Publisher New,

Brunswick, 1999.

Setiawan, “Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak”, Newsletter No.

15/IV/Desember/1993.

Storme, Mathias, “The Binding Character of Contracts – Causa and Consideration”,

Arthur Hartkamp, et.al., eds., Toward a European Civil Code, Ars Aequi Libri

Nijmegen, 1998.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984.

The Netherlands Ministry of Justice, The Netherlands Civil Code, Book 6, The Law of

Obligation, Draft and Commentary (Leyden: Sijthoff, 1977), hlm 566.

Watson, Alan Roman Law & Commerce University of Georgia Press, Athens, 1995.

Warmelo, P. Van., An Introduction to the Principles of Roman Law, Juta and Co Ltd,

Cape Town, 1976.

Wery, P.L., Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland, Percetakan

Negara, Jakarta, 1990.

Zimmerman, Reinhard dan Simon Whittaker, eds, Good Faith in European Contract

Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

92

KEPERANTARAAN DALAM DUNIA BISNIS

A. Pengaturan Keperantaraan

Di dalam praktek transaksi perdagangan atau bisnis dewasa ini, lembaga

keperantaraan dalam bidang perniagaan (agency) menunjukkan peran yang makin

meningkat. Bahkan, terkadang transaksi bisnis tersebut harus dilakukan melalui

perantara. Dengan kata lain, lembaga ini makin berkembang dalam praktik, sehingga

dikenal seperti Agen Asuransi, Broker Asuransi, Perantara Pedagang Efek di Pasar

Modal, dan Agen Tunggal berbagai produk tertentu.

Di lain pihak, peraturan perundang-undangan yang ada (dalam hal ini

KUHD) sangat minim sekali dan bahkan dalam beberapa hal tertentu sudah sangat

ketinggalan zaman, yang tentunya tidak dapat mengantisipasi perkembangan bisnis

dewasa ini. Selain itu, beberapa pakar hukum ekonomi atau hukum dagang di

Indonesia jarang sekali jika tidak dikatakan tidak ada yang memberikan perhatian

pada lembaga keperantaraan ini. Hal ini terlihat dari miskinnya literatur hukum

berbahasa Indonesia yang mengupas lembaga keperantaraan ini.

B. Peristilahan dan Pengertian

Pada dasarnya keperantaraan adalah perjanjian antara seorang perantara dan

prinsipal (principal). Perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan

suatu perbuatan hukum kepentingan prinsipal.

Oleh karena itu, maka sebaiknya pengertian keperantaraan tersebut

dirumuskan sebagai perjanjian antara seorang prinsipil dan seorang perantara, di

mana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan

perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal.

Prinsipal adalah orang yang memberikan tugas kuasa untuk melakukan

suatu perbuatan hukum dengan orang lain untuk kepentingannya, sedangkan

perantara adalah orang yang memegang kuasa untuk melakukan suatu perbuatan

hukum berdasarkan kuasa atau di bawah pengawasan prinsipal

93

C. Terjadinya Hubungan Keperantaraan.

Hubungan keperantaraan di dalam dunia bisnis dapat terjadi karena:

1. kewenangan yang diberikan prinsipal kepada perantara;

2. pengesahan prinsipal atas perikatan yang dibuat perantara; atau

3. ketentuan undang-undang

Ad. 1. Kewenangan

Kewenangan tersebut, dapat diberikan secara lisan, tertulis, atau diam-diam.

Kewenangan wajib diberikan secara tertulis dalam hal:

a. perikatan yang akan dibuat oleh perantara itu menurut hukum yang berlaku harus

dibuat secara tertulis.

b. kewenangan perantara dan pekerja atau jasa yang dilakukan akan ditetapkan

secara rinci.

Prinsipal dianggap memberi kewenangan secara diam-diam kepada

perantara untuk bertindak:

a. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku menurut tempat, waktu atau bidang usaha

tertentu;

b. dalam rangka melaksanakan tugas sebagai perantara;

Ad. 2. Pengesahan

Pengesahan dalam keperantaraan sebenarnya adalah persetujuan (approval)

atas perjanjian dilakukan seseorang perantara atau seorang yang mengaku bertindak

sebagai perantara dengan pihak ketiga tanpa izin (kewenangan) dari pihak

prinsipal.156 Secara hukum, bagi prinsipal tidak ada kewajiban hukum untuk terikat

pada perjanjian yang dibuat tanpa kewenangan tersebut, namun ia dapat terikat atau

bertanggungjawab atas perjanjian tersebut melalui proses pengesahan (ratification).

156 Michael B. Metzger, Law and the Regulatory Environment, Concepts and Cases

(Illinois: Homewood, 1986), hlm. 356 -357

94

Perjanjian keperantaraan itu dapat memuat ketentuan mengenai kewajiban

perantara untuk meminta pengesahan prinsipal atas setiap perikatan yang dibuatnya.

Adanya kewajiban perantara untuk meminta pengesahan itu kepada prinsipal itu tidak

wajib diberitahukan kepada pihak ketiga.

Selanjutnya pengesahan itu dapat diberikan secara lisan, tulisan, atau diam-

diam. Pengesahan tersebut berlaku sejak perikatan dibuat perantara dengan pihak

ketiga, jika prinsipal telah nyata-nyata ada dan cakap menurut hukum pada saat

perikatan dibuat.

Dalam kepustakaan common law system terdapat beberapa persyaratan yang

berkaitan dengan pengesahan itu, yaitu:157

a. perantara sudah menggunakan nama prinsipal, dan menuntut bertindak atas nama

prinsipal;

b. prinsipal sudah harus ada dan mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian

pada waktu perantara melakukan perjanjian dengan pihak ketiga,

c. prinsipal sudah mengetahui kejadian material pada waktu pengesahan;

d. prinsipal harus menyetujui atau menolak semua perjanjian yang dilakukan

perantara tersebut;

e. pengesahan tersebut harus diberikan atau terjadi sebelum pihak ketiga menarik

diri perjanjian yang ada.

Ad. 3. Ketentuan Undang-Undang

Dalam kepustakaan common law system biasanya disebutkan, bahwa

keperantaraan didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan para pihak, namun dalam

keadaan tertentu, undang-undang dapat mewajibkan adanya keperantaraan.158

Keperantaraan yang demikian itu biasanya disebut Agency of Necessity atau Agency

157 Lihat Ralph C. Hobber, et.al., Contemporary Business Law, Principles and Cases (New

York: McGraw-Hill Book Co., 1986), hlm. 794, Lihat juga A.G. Guest (ed), Anson’s Law of contract

(Oxford: Clarendon, 1979), hlm. 596 – 597. 158 Ronald A. Anderson, et.al, Business Law, (Cincinnati, Ohio: South Western Publishing

Co., 1987), hlm. 683.

95

by Necessity.159 Contoh yang dapat diajukan dari keperantaraan yang demikian itu,

yaitu kewenangan yang sangat luas yang dimiliki nahkoda untuk membuat perjanjian

atas nama pemilik kapal, juga kewenangan yang dimiliki nahkoda untuk bertindak

atas nama pemilik barang.160 Kewenangan yang demikian ini juga telah ada

pengaturan dalam KUHD.

D. Hubungan antara Prinsipal dan Perantara

Prinsipal wajib memberikan komisi atau imbalan lain kepada perantara

sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Apabila keperantaraan itu dilakukan tanpa

komisi atau imbalan lain, maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas. Komisi

atau imbalan lain tersebut jika tidak diperjanjikan akan diberikan sesudah perikatan

atau syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian keperantaraan dipenuhi.

Perantara memiliki kewajiban untuk menyimpan keterangan yang menurut

prinsipal atau menurut kepatutan harus dirahasiakan terhadap pihak ketiga

Perantara tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan rahasia atau

menerima suap, komisi, atau sejenisnya yang berasal dari perikatan yang dibuatnya

untuk kepentingan prinsipal, juga meskipun hal itu tidak merugikan kepentingan

prinsipal.

Tanpa izin prinsipal, perantara dilarang melakukan tindakan yang

menimbulkan pertentangan antara kepentingan sendiri dan kewajiban sebagai

perantara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kepentingan prinsipal

tidak disimpangi untuk kepentingan pribadi perantara.

Tanpa izin prinsipal, perantara tidak diperkenankan melimpahkan lebih

lanjut pelaksanaan tugasnya kepada pihak lain. Pihak lain tersebut tidak mempunyai

hubungan langsung dengan prinsipal, kecuali jika prinsipal secara tegas memberikan

izin kepada perantara untuk melimpahkan lebih lanjut itu atau prinsipal kemudian

159 Lihat A.G. Guest (ed), Chitty on Contract, Volume II (London: Sweet & Maxwell,

1983), hlm. 2226 160 Ibid.

96

mengesahkan pelimpahan lebih lanjut itu, jika pelimpahan itu dilakukan tanpa izin

prinsipal.

E. Hubungan antara Prinsipal dan Pihak Ketiga

Prinsipal bertindak atas nama prinsipal, sehingga perantara dalam perikatan

itu tidak sebagai para pihak dalam perjanjian.

Prinsipal berhak menggugat pihak ketiga dan pihak ketiga berhak menuntut

prinsipal untuk memenuhi perikatan yang perantara yang bertindak untuk kepentingan

prinsipal atau di dalam ruang lingkup pelaksanaan tugasnya atau setelah prinsipal

mengesahkan perikatan itu telah dibuat perantara tanpa kewenangan yang diberikan

prinsipal.

Pihak ketiga dan prinsipal yang keberadaan dan namanya diketahui oleh

pihak ketiga itu wajib memenuhi perikatan yang dibuat oleh perantara, jika perikatan

itu dibuat oleh perantara berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada oleh

prinsipal.

Perikatan yang diadakan perantara untuk prinsipal yang keberadaan dan

namanya tidak diketahui tidak mengikat prinsipal, kecuali jika prinsipal secara

sukarela memenuhi perikatan itu atau jika prinsipal kemudian memberitahukan

identitasnya kepada pihak ketiga dan pihak ketiga menyatakan opsinya untuk

meminta prinsipal itu sebagai pihak yang harus memenuhi perikatan. Opsi yang

diajukan oleh pihak ketiga itu memberikan hak kepada prinsipal untuk menuntut

pemenuhan kepada pihak ketiga itu.

F. Berakhirnya Hubungan Keperantaraan

Hubungan keperantaraan dapat berakhir karena:

1. berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan;

2. terlaksananya tugas atau tujuan yang diperjanjikan;

3. kehendak bersama para pihak;

4. kehendak salah satu pihak; atau

5. ketentuan undang-undang.

97

G. Makelar Menurut KUHD

1. Pengertian dan Ruang Lingkupnya.

Di dalam KUHD dikenal dua macam keperantaraan dalam bidang bisnis,

yakni makelar dan komisioner. Pada pokoknya makelar adalah seorang perantara

yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai

perjanjian.161

Berdasarkan Pasal 62 KUHD, makelar harus mendapat pengangkatan resmi

dari pemerintah, dan sebelum melakukan kegiatannya terlebih dahulu harus

bersumpah di Pengadilan Negeri bahwa ia akan menjalankan kewajibannya dengan

baik.

Makelar yang menjalankan usahanya sebagai perantara mendapatkan upah

tertentu yang disebut dengan provisi atau courtage dari pihak prinsipal.

Pasal 46 KUHD secara enutiatif menyebutkan beberapa macam cakupan

perjanjian yang dapat dilakukan perantara, yakni membeli dan menjual untuk

kepentingan prinsipalnya barang-barang dagangan, efek, obligasi, wesel, surat

sanggup dan surat-surat berharga lainnya, asuransi, pengangkutan dengan kapal

pinjaman uang dan lain-lain.

2. Sifat Hubungan antara Makelar dan Pengusaha

Sebagai seorang perantara, makelar pada umumnya berbuat atau bertindak

atas nama prinsipal atau pemberi kuasa. Di dalam praktek sering terjadi seorang

makelar berbuat dengan tidak menyebutkan pemberi kuasanya. Dalam hal ini makelar

dianggap berbuat “untuk pemberi kuasa yang akan datang”.162

Bagi pengusaha, makelar sebagai pihak perantara merupakan pihak yang

mempunyai hubungan yang tidak tetap dengan pengusaha. Adapun sifat hubungan

hukum tersebut adalah campuran antara pelayanan berkala dan pemberian kuasa.163

161 H.M.N. Purwosutjipto, op.cit …,Jilid 1, hlm. 49. 162 Id., hlm. 51 163 Id., hlm. 49

98

3. Tanggung Jawab Makelar

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, oleh karena makelar merupakan jabatan

yang diakui oleh undang-undang dan tugasnya ditentukan undang-undang, maka dia

mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil. Tanggung jawab ini berkaitan dengan

kemungkinan timbulnya kerugian berdasarkan perbuatan makelar. Bila kerugian itu

timbul, makelar wajib bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi. Tanggung

jawab ini juga mengenai perbuatan makelar:164

a. dalam perjanjian jual beli dengan contoh, makelar diharuskan menyimpan contoh

itu sampai saat perjanjian telah selesai dilaksanakan seluruhnya (Pasal 69

KUHD);

b. dalam perjanjian jual beli wesel atau surat berharga lainnya, makelar harus

menanggung sahnya tandatangan penjual agar pembeli jangan merugi disebabkan

debitur wesel itu tidak mau membayarnya wesel karena tandatangan penjual

(endosan) itu palsu (Pasal 70 KUHD).

4. Makelar Tidak Resmi

Makelar tidak resmi di sini maksudnya adalah makelar yang di dalam

menjalankan perusahaannya tidak diangkat secara resmi oleh pemerintah dan tidak

mengucapkan sumpah di Pengadilan Negeri. Makelar tidak resmi tersebut dipandang

sebagai pemegang kuasa biasa sebagaimana diatur Pasal 63 KUHD jo Pasal 1792

KUHPerdata. Makelar tidak resmi memiliki perbedaan yang mendasar dengan

makelar resmi, yakni:165

a. Pemegang kuasa mendapat upah, bilamana hal tersebut ditetapkan dalam

perjanjian pemberian kuasa yang bersangkutan (Pasal 1794 KUHPerdata),

sedangkan makelar harus mendapatkan upah yang disebut provisi.

b. Pemegang kuasa harus membuat catatan-catatan menurut Pasal 6 KUHD,

sedangkan makelar harus membuat buku saku dan buku harian menurut Pasal 66

dan 68 KUHD.

164 Id., hlm. 51 165 Id, hlm. 52

99

c. Makelar berkewajiban untuk menyimpan contoh barang dalam jual beli dengan

contoh (Pasal 69 KUHD), sedangkan pemegang kuasa tidak memiliki kewajiban

demikian.

d. makelar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual wesel atau surat berharga

lainnya (Pasal 70 KUHD), sedangkan pemegang kuasa tidak memiliki kewajiban

demikian.

H. Komisioner Menurut KUHD

1. Pengertian

Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat

perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, mendapat provisi atas perintah dan

pembiayaan orang lain.166 Adapun ciri khas komisioner adalah sebagai berikut:167

a. tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan sebagaimana makelar;

b. komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas nama dirinya

sendiri;

c. di dalam membuat perjanjian komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut

nama komitennya; dan

d. akan tetapi komisioner dapat juga bertindak atas nama pemberi kuasanya.

Pada umumnya komisioner membuat perjanjian atas nama dirinya sendiri

(Pasal 76 KUHD). Menurut Pasal 79 KUHD, komisioner dapat juga bertindak atas

nama pemberi kuasa. Dalam hal ini komisioner tunduk kepada peraturan pemberian

kuasa, yakni Pasal 1792 KUHPerdata dan seterusnya. Jadi, dapat dikatakan

komisioner berbuat atas nama dirinya adalah bersifat umum, sedangkan berbuat atas

nama pemberi kuasa adalah sifat khusus.168

166 Perhatikan Pasal 76 KUHD. 167 H.M.N. Purwosutjipto, op.cit., … Jilid 1, hlm. 53. 168 Ibid.

100

2. Sifat Hukum Perjanjian Komisi

Perjanjian komisi adalah perjanjian antara komisioner dan komiten, yakni

pemberian kuasa. Dari perjanjian ini timbul hubungan hukum yang tidak tetap

sebagaimana hubungan makelar dan pengacara dengan pengusaha.169

Menurut Polak, hubungan tersebut bersifat sebagai perjanjian pemberian

kuasa khusus, yakni perjanjian pemberian kuasa yang bersifat khusus. Adapun

kekhususannya terletak pada:170

a. Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, seorang pemegang kuasa bertindak pada

umumnya atas nama pemberi kuasa, sedangkan wewenang komisioner pada

umumnya bertindak atas dirinya sendiri.

b. Pemegang kuasa bertindak tanpa upah, kecuali apabila diperjanjikan dengan upah,

sedang komisioner mendapat provisi apabila kewajibannya telah selesai;

c. Akibat hukum perjanjian komisi banyak yang tidak diatur dalam undang-undang.

3. Hubungan Komisioner dengan Pihak Ketiga

Hubungan komisioner dengan pihak ketiga adalah hubungan antara para

pihak dalam perjanjian (Pasal 78 KUHD). Dalam hal ini komiten berada di luarnya.

Jadi, komiten tidak dapat menggugat pihak ketiga, begitu pula sebaliknya. Pihak

ketiga tidak perlu tahu dengan siapa komisioner bertindak. Semua biaya yang

dikeluarkan komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh

komiten.171

4. Tanggung Jawab Komisioner terhadap Komiten

Komisioner harus melakukan perjanjian komisi dengan sebaik-baiknya

(Pasal 1800 jo 1235 KUHPerdata). Dia bertanggungjawab kepada komiten apabila

pemberian kuasa itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan, menurut

Pasal 1800 ayat (1) KUHPerdata, komisioner bertanggungjawab atas biaya, kerugian,

169 Id., hlm. 54. 170 Ibid 171 Id., hlm. 55

101

bunga yang mungkin timbul karena tidak terlaksananya prestasi debitur. Pasal 1800

KUHPerdata juga mengharuskan komisioner memberikan pertanggungjawaban

segera mungkin kepada pemberi kuasa, yakni komiten.172

5. Del Credere

Di dalam praktek seringkali terjadi seorang komisioner memberi jaminan

kepada pemberi kuasa (komiten) terhadap penyelesaian perjanjian dengan pihak

ketiga akan menguntungkan. Jaminan ini adalah penanggungan (borgtocht). Bila

perjanjian dengan pihak ketiga itu benar-benar menguntungkan pemberi kuasanya,

maka komisioner mendapat tambahan provisi dari pemberi kuasa. Baik jaminan

maupun tambahan provisi tersebut oleh Dorhout Mess disebut del credere. Del

credere ini merupakan janji khusus (beding) dalam perjanjian komisi antara

komisioner dan komiten, dan dapat diperjanjikan secara terang-terangan atau diam-

diam, berdasar kebiasaan hukum dalam praktek.173

I. Perantara Pedagang Efek di Pasar Modal

Salah satu lembaga keperantaraan dalam bidang bisnis yang berkembang

dewasa ini adalah perantara pedagang efek di pasar modal yang di dalam praktek

biasa disebut pialang atau broker.

Pasal 1 angka 12 UU NO. 8 Tahun 1995 mendefinisikan perantara pedagang

efek sebagai pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri

atau pihak lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas sekali ada perbedaan yang mencolok

antara perantara pedagang efek dan perantara pada umumnya. Perantara umumnya

selalu bertindak untuk kepentingan prinsipalnya, sedangkan perantara pedagang efek

dalam menjalankan kegiatan usahanya, yakni jual beli efek, selain dapat bertindak

untuk kepentingan prinsipalnya (investor jual atau investor beli) juga melakukan

kegiatan jual beli efek untuk kepentingan dirinya sendiri.

172 Ibid 173 Id., hlm. 57.

102

Untuk dapat menjadi perantara pedagang efek di pasal modal menurut Pasal

30 UU No. 8 Tahun 1995 jo Pasal 31 PP No. 45 Tahun 1995 haruslah berbentuk PT

dan memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Pasal 33

PP No. 45 Tahun 1995 mensyaratkan modal minimal untuk modal yang disetor

sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) bagi perusahaan efek

nasional yang menjalankan kegiatan sebagai perantara efek dan manajer investasi.

Selain itu juga disyaratkan untuk memiliki Modal Kerja Bersih disesuaikan sekurang-

kurangnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

J. Distributor

Produsen atau pemilik barang dapat memasarkan produknya kepada

konsumen melalui seorang distributor. Penunjukan seorang distributor dalam

memasarkan suatu produk didasarkan pada perjanjian distribusi (distributorship

agreement). Pada dasarnya perjanjian distribusi ini didasarkan pada perjanjian jual

beli.

Para pihak di dalam perjanjian distribusi ini adalah prinsipal dan distributor.

Prinsipal adalah penjual, sedangkan distributor adalah pembeli. Untuk dapat menjadi

seorang distributor harus didasarkan penunjukkan yang dilakukan penjual.

Penjual yang memiliki sejumlah barang tertentu menjual barang tersebut

kepada distributor. Dengan adanya jual beli ini, maka barang tersebut sekarang

menjadi milik distributor. Selanjutnya barang tersebut dijual kepada konsumen.

Distributor mendapat keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual.

Ketika distributor menjual barang dimaksud kepada konsumen, distributor

menjadi pihak dalam perjanjian. Ia menjadi pihak penjual, sedangkan konsumen

menjadi pihak pembeli.

Hukum Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

32

SEWA GUNA USAHA

A. Pengertian Sewa Guna Usaha

Istilah leasing mulia dikenal di Amerika Serikat pada 1950-an sebagai

pengembangan dari lease (sewa-menyewa). Dasar pengembangan ini dimaksudkan untuk

membantu meningkatkan penjualan dan mempermudah investasi bagi perusahaan-

perusahaan yang memerlukan dana pengembangan usahanya. Di Indonesia, leasing baru

dikenal sejak tahun 1973.

Sewa guna usaha merupakan padanan leasing. Leasing berasal dari kata lease yang

bermakna sewa. Walaupun berasal dari lease atau sewa, leasing tidak sama dengan sewa

atau perjanjian sewa-menyewa. Kemudian di dalam dunia bisnis berkembang leasing

sebagai bentuk khusus sewa-menyewa, yakni dalam bentuk pembiayaan perusahaan berupa

penyedian barang modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya dengan membayar

sewa selama jangka waktu tertentu.1

The Equipment Leasing London mendefinisikan leasing sebagai perjanjian antara

lessor dan lessee dimana lessor menyewakan suatu barang modal tertentu yang ditentukan

lessee. Hak milik atas barang modal tersebut berada pada lessor. Lessee hanya memiliki

hak untuk menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang

telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri

Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Tanggal 7 Februari tentang Perijinan Usaha

Leasing mendefinisikan leasing sebagai:

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal

untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan

pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan

tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang

jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”

Kemudian Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991

tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) mendefenisikan sewa guna sebagai:

1 Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2000, hlm 201.

Hukum Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

33

“Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa

Guna Usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak

opsi (operating lease) untuk digunakan lessee selama jangka waktu tertentu

berdasarkan pembayaran secara berkala”.

Berdasarkan kedua aturan di atas dapat disimpulkan ada beberapa unsur yang

melekat di dalam sewa guna usaha. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Pembiayaan perusahaan.

2. Penyediaan barang modal.

3. Pembayaran sewa secara berkala.

4. Dengan atau tanpa hak opsi untuk membeli barang modal.

5. Nilai residu.

Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 menentukan

bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam perjanjian sewa guna usaha

(lease agreement). Perjanjian sewa guna usaha wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan

apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

B. Macam-Macam Sewa Guna Usaha

Berdasarkan keputusan kedua menteri di atas, sewa guna usaha dapat dibedakan

menjadi 2 (dua), yakni sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) dan sewa guna

usaha tanpa hak opsi (operating lease).

1. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease)

Di dalam sewa guna usaha semacam ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor)

adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee)

biasanya memilih barang modal yang diperlukan dan atas nama perusahaan sewa guna

melakukan pemesanan kepada perusahaan pemasok (supplier). Selanjutnya barang

modal tersebut dibeli oleh perusahaan sewa guna usaha. Kemudian oleh perusahaan

sewa guna barang modal itu disewakan untuk jangka waktu tertentu kepada penyewa

guna usaha. Penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa secara berkala. Pada

akhir masa sewa perusahaan penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli

barang modal tersebut berdasarkan nilai sisa (residu value).

Hukum Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

34

Pada akhir masa sewa itu, penyewa guna dapat mengembalikan barang yang

disewa tersebut. Penyewa guna usaha juga dapat melaksanakan hak opsinya untuk

membeli barang tersebut. Di dalam finance lease ini perjanjian jual beli akan terjadi

apabila penyewa guna usaha melaksanakan hak opsinya.

2. Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi (Operating Lease)

Di dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha memiliki dan

menyediakan barang modal. Barang modal itu kemudian disewakan kepada penyewa

guna usaha sewa jangka waktu tertentu dan tanpa hak opsi pada akhir masa sewa.

Sewa guna usaha tanpa hak opsi ini sebenarnya sama dengan perjanjian sewa

menyewa.

Di dalam perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi barang modal yang

disediakan dapat berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berumur

maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut. Adapun barang modal

yang disewakan di dalam sewa guna usaha tanpa hak opsi biasanya berupa barang yang

mudah dijual setelah masa sewa guna usaha berakhir.

Di dalam perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi, hal-hal yang berkaitan

dengan pemeliharaan, risiko kerusakan dan kehilangan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh

penyewa guna usaha. Sedangkan di dalam perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi, hal-

hal tersebut di atas ditanggung oleh perusahaan sewa guna usaha.

C. Para Pihak

Para pihak di dalam perjanjian sewa guna usaha adalah perusahaan sewa guna

usaha (lessor) dan penyewa guna usaha (lessee). Penyewa guna usaha merupakan pihak

menyediakan barang modal dan menjadi pihak yang menyewakan barang modal. Penyewa

guna usaha adalah pihak yang dibiayai untuk pengadaan barang modal dan menjadi pihak

penyewa.

Di dalam sewa guna usaha yang berbentuk sewa guna usaha dengan hak opsi akan

melibatkan pihak lain lagi, yakni pemasok (supplier). Pihak pemasok ini adalah perusahaan

membuat atau memasarkan barang yang diperlukan perusahaan sewa guna dan penyewa

guna usaha. Perusahaan sewa guna usaha akan membeli barang yang dimiliki pemasok

Hukum Kontrak

Oleh

Ridwan Khairandy

35

tersebut. Penyewa guna usaha hanya memilih dan memesan barang modal dimaksud.

Barang modal yang telah dipilih dan dipesan penyewa guna usaha itu akan dibeli oleh

perusahaan sewa guna usaha. Jadi, hubungan hukum antara perusahaan sewa guna usaha

dan pemasok adalah hubungan perjanjian jual beli.

Para pihak di dalam perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah perusahaan

sewa guna sebagai pihak yang menyewakan barang modal dan penyewa guna usaha sebagai

penyewa. Ini adalah hubungan hukum perjanjian sewa menyewa.

Hak Cipta Ridwan Khairandy 1

Hak Cipta Ridwan Khairandy

2

Pihak Pihak

Negosiasi

Kesepakatan

PenerimaanPenawaran

Tawar-menawar

Lisan

Akte di bawah Tangan

Perjanjian atau Kontrak

Tertulis

Akte Otentik

Hak Cipta Ridwan Khairandy

3

Pengertian Kontrak dalam Hukum

Romawi

Contractus Contrahere

Membuat perikatan tanpa persetujuan

Conventio Convenire

Pertemuan atau ada satu pendapat

Contract Overeenkomst

Hak Cipta Ridwan Khairandy

4

Kontrak = Perjanjian Janji

Pernyataan yang dibuat seseorang kepada orang lain yang

menyatakan suatu keadaan, melakukan atau tidak

melakukan sesuatu

Kontrak merupakan suatu peristiwa di mana Seseorang

berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling

berjanji

Pengertian Perjanjian atau

Kontrak

Hak Cipta Ridwan Khairandy

5

Makna KontrakContract Overenkomst

Perjanjian atau Kontrak

Kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain,

atau di mana dua orang saling berjanji

Hak Cipta Ridwan Khairandy 6

Janji Tidak Sama dengan

Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo, janji tidak sama dengan perjanjian, walau janji itu didasarkan kata sepakat, tapi kata sepakat tersebut tidak untuk menimbulkan akibat hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy 7

Dasar Hukum

Kontrak

IndonesiaBuku III KUHPerdata;

Buku III KUHPerdata

bersifat pelengkap

Buku III KUHPerdata

bersifat terbuka

Hak Cipta Ridwan Khairandy 8

Pengertian Kontrak

dalam KUHPerdata

Judul Bab II Buku III

KUHPerdata: Perikatan yang

lahir dari perjanjian atau

kontrak

Pasal 1313 KUHPerdata:

“Suatu perbuatan yang

terjadi antara satu org atau

lebih mengikatkan dirinya

terhadap org lain”

Hak Cipta Ridwan Khairandy 9

Pendapat Pakar tentang

Definisi Kontrak Berdasar Pasal

1313 KUHPerdata

Tidak lengkap sekaligus terlalu luas

Tidak lengkap karena definisi

tersebut cenderung ke arah

kontrak sepihak, tidak mencakup

kontrak timbal balik

Terlalu luas karena mencakup

pula perbuatan dalam perbuatan

melawan hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy 10

American

Restatement of

Contract (Second)Contract is a promise or set of

promises for a breach of which

the law give a remedy or

performance of which the law in

some why recognizes a duty

The Substance of contract a

mutual agreement among

parties which create a legal

obligation which legally binding

Hak Cipta Ridwan Khairandy

11

Unsur-Unsur KontrakKontrak

Essensialia

Naturalia

Accidentalia

Hak Cipta Ridwan Khairandy 12

Unsur-Unsur

KontrakEssensialia: Unsur-unsur yang

selalu harus ada dalam suatu

kontrak

Naturalia: Unsur-unsur yang

oleh undang-undang diatur,

tetapi para pihak dapat

menyingkirkan atau

menggantinya

Accidentalia: Unsur-unsur

yang ditambahkan oleh para

pihak

Hak Cipta Ridwan Khairandy

13

Syarat Sahnya KontrakPasal 1320 BW

1. Adanya kata sepakat

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan

3. Harus ada suatu hal tertentu

4. Harus ada kausa hukum yang halal

Persyaratan

Subjek Objek

Bagaimana penerapan syarat-syarat di atas dalam kontrak melalui Electronic Commerce ?

14 Hak Cipta Ridwan Khairandy

Syarat Sahnya

Perjanjian (Syarat

Adanya Perjanjian) –

Pasal 1320

KUHPerdataAdanya kata sepakat

Kecakapan para pihak

untuk membuat perjanjian

Harus ada suatu hal

tertentu

Harus ada kausa hukum

yang halal

15 Hak Cipta Ridwan Khairandy

Klasifikasi

Persyaratan

Persyaratan tersebut oleh

doktrin diklasifikasikan

menjadi dua bagian, yakni

persyaratan yang bersifat

subjektif dan objektif

Persyaratan subjektif

berkaitan orang (subjek)

yang membuat perjanjian

Persyaratan objektif yang

berkaitan dengan objek

perjanjian

Hak Cipta Ridwan Khairandy

16

Electronic Commerce

Transaksi bisnis melalui Internet

E-Commerce

Transaksi melalui Chatting dan Video

Conference

Transaksi melalui E-Mail

Kontrak melalui Situs (Web)

Electronic Contract – Online Contract

Hak Cipta Ridwan Khairandy 17

Cacat

Kehendak

Kontrak

Kata Sepakat

Cacat Kehendak

Paksaan Penipuan

Kekhilafan

18

Hak

Cipta

Ridw

an

Khair

Penyalahgunaan Keadaan dalam

Kontrak

Pihak PihakKontrak

Posisi tawar tidak seimbang

Posisi Tawar Lebih Kuat

Posisi Tawar Lebih Lemah

Menyalahgunakan posisi tawar yang ia

miliki, sehingga dapat mendikte

kemauannya

Tidak dapat mengambil putusan yang bersifat

independen, harus mengikuti kemauan

pihak lawannya

Tidak ada:1. Paksaan2. Kekeliruan3. Penipuan

Hak Cipta Ridwan Khairandy 19

Keunggulan Posisi Tawar

Keunggulan Posisi Tawar

Keunggulan Ekonomis

Keunggulan Kejiwaan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

20

Tolok Ukur Penyalahgunaan

Keadaan

Posisi tawar pihak tidak seimbang

Salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lemah

Pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang independen

Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat mengetahui kondisi tersebut

Pihak yang memiliki posisi tawar lebih

Hak Cipta Ridwan Khairandy

21

Indikasi Penyalahgunaan

Keadaan Ada syarat-syarat perjanjian yang sebenarnya tidak masuk

akal atau yang tidak patut

Tampak atau ternyata pihak debitor dalam keadaan

“tertekan”

Apabila terdapat keadaan tidak ada pilihan lain bagi debitor

selain mengikuti kemauan kreditor

Nilai dari hasil perjanjian sangat tidak seimbang jika

dibandingkan dengan prestasi timbal balik

Hak Cipta Ridwan Khairandy 22

Asas-Asas Perjanjian

Asas Konsensualisme

Asas Kebebasan

Berkontrak

Asas Kekuatan

Mengikatnya kontrak

Hak Cipta Ridwan Khairandy 23

Asas Konsensualisme

Kontrak harus didasarkan kata

sepakat dari para pihak yang

mengadakan kontrak

Kontrak dilahirkan dari kata

sepakat

Kata sepakat adalah sumber

hukum kewajiban kontraktual

Hak Cipta Ridwan Khairandy 24

Asas Kebebasan

BerkontrakKewajiban kontraktual hanya

dapat diciptakan oleh kehendak

para pihak

Kontrak adalah hasil pilihan bebas

individu

Kontrak adalah bertemunya

kehendak bebas para pihak

Kata sepakat harus didasarkan

pada kehendak bebas

Hak Cipta Ridwan Khairandy 25

Ruang Lingkup Kebebasan

Berkontrak

Kebebasan untuk mengadakan

atau tidak mengadakan kontrak;

Kebebasan dengan siapa

mengadakan kontrak

Kebebasan untuk menentukan isi

kontrak;

Kebebasan untuk menentukan

bentuk kontrak;

Kebebasan untuk menentukan

pilihan hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy 26

Asas Kekuatan Mengikat

KontrakSegala sesuatu yang telah

disepakati dalam perjanjian

menjadi suatu kewajiban

hukum bagi para pihak yang

membuat kesepakatan

tersebut;

Para pihak harus mematuhi

atau melaksanakan isi

perjanjian

Facta Sunt Servanda

Hak Cipta Ridwan Khairandy

27

Kebebasan Berkontrak

Kontrak adalah hasil pilihan bebas individu

Kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan

oleh kehendak para pihak

Autonomy of the will Concencus ad idem

Prinsip non

intervensiPacta sunt

servanda

Caveat emptor

Paradigma semacam ini sangat mempengaruhi

Pengadilan Legislasi

Hak Cipta Ridwan Khairandy

28

Ketidakadilan

Intervensi Pengadilan

Iktikad Baik

Menafsirkan kontrak

sesuai dengan iktikad

baik

Menambah Kewajiban

kontraktual

membatasi dan

meniadakan

kewajiban

kontraktual

Memberikan kewenangan kepada hakim

Redelijkheid en Billijkheid

Hak Cipta Ridwan Khairandy

29

Asumsi Kebebasan Berkontrak

Kontrak didasarkan pada kesejajaran posisi tawar para pihak

Dalam kenyataannya tidak selalu

ada kesejajaran posisi tawar para pihak

Iktikad baik menjadi instrumen

bagi hakim untuk membatasi kebebasan

berkontrak dan kekuatan mengikatnya kontrak

Ketidakadilan

Bahkan, pada akhirnya iktikad baik menjadi super eminent principle

dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy

30

Abad 19

Individualisme

Politik

Liberalisme

Ekonomi

Laissez Faire

Ekspresi Hukum

Kebebasan Berkontrak

Ketidakadilan Kritik/Kelemahan

Berkembang:

1. Doktrin Iktikad Baik

2. Doktrin Penyalahgunaan Keadaan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

31

Syarat Sahnya Kontrak dalam Hukum Romawi

Causa Civilis Obligandi

VerbisLiteris

Re

Formalitas Tertentu

Belakangan

berkembang

Contractus Ex Consensu

Emptio

Venditio

Locatio

Conductio

Societas Mandatum

Hak Cipta Ridwan Khairandy

32

Sumber Kewajiban Kontraktual

Convergence of the wills

Individual choiceConcensus Free choice

Caveat emptor

Volenti fit injuria

Kebebasan (sebanyak

mungkin) untuk

mengadakan kontrak

Kontrak harus

diperlakukan

sakral oleh pengadilan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

33

Iktikad Baik

Makna iktikad baik

sangat abstrak

Iktikad baik dalam

hukum Indonesia

terbatas pada

pelaksanaan kontrak

Tidak ada penjelasan pengertian iktikad

baik dalam peraturan perundang-undangan

Tafsiran iktikad baik diserahkan

kepada pengadilan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

34

Timbul

Permasalahan

Apa makna

iktikad baik ?Apa standar

iktikad baik?

Apa fungsi iktikad baik?

Timbul Pro-Kontra

Pandangan positif Pandangan negatif atau

skeptis

Hak Cipta Ridwan Khairandy

35

Iktikad Baik dalam Hukum Romawi

Bona Fides

Para pihak harus

memegang teguh janjiPara pihak tidak

boleh mengambil

keuntungan dengan

tindakan yang

menyesatkan kepada salah

satu pihak

Mematuhi

Kewajiban dan

berperilaku sebagai

orang terhormat atau

jujur, walaupun

kewajiban itu tak secara

tegas diperjanjikan

Universal Social Force

Hak Cipta Ridwan Khairandy 36

Iktikad Baik dalam

Hukum Romawi

Para pihak harus memegang teguh janji

Para pihak tidak boleh mengambil

keuntungan dengan tindakan yang

menyesatkan kepada salah satu pihak

Mematuhi Kewajiban dan berperilaku

sebagai orang terhormat atau jujur,

walaupun kewajiban itu tak secara

tegas diperjanjikan

Universal Social Force

Hak Cipta Ridwan Khairandy 37

Iktikad Baik dalam

Hukum Kanonik

Iktikad Baik

Norma moral individual

akan kejujuran dan kepatuhan

kepada Tuhan

Dimasukkan ke dalam hukum

sebagai kejujuran individual

Hak Cipta Ridwan Khairandy

38

Iktikad Baik dalam Lex MercatoriaLex Mercatoria

Transaksi komersial

harus

fairly exchange

Prinsip Resiprositas

Hukum kebiasaan yang berkembang di kalangan pedagang di Eropa pada abad pertengahan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

39

Iktikad Baik dalam Hukum Kontrak

Belanda dan Jerman

Redelijkheid en

BillijkheidTrue und Glauben

Iktikad Baik

Hukum Kontrak Belanda

Hukum Kontrak Jerman

Isi Perjanjian

Hak Cipta Ridwan Khairandy 40

Asas Iktikad

Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata:

”Perjanjian dilaksanakan dengan

iktikad baik”.

Tidak ada pengertian yang dimaksud

dengan iktikad baik

Dalam doktrin dan yurisprudensi,

iktikad baik dimaknai bahwa

melaksanakan perjanjian berarti

melaksanakan perjanjian secara

rasional dan patut

Isi perjanjian harus rasional dan patut

Hak Cipta Ridwan Khairandy

41

Standar Iktikad Baik

Di Belanda

Standar Objektif

Di Amerika Serikat

Standar Subjektif Standar Objektif

Hak Cipta Ridwan Khairandy

42

Fungsi Iktikad Baik

Iktikad Baik Pelaksanaan Kontrak

Kontrak harus

ditafsirkan sesuai

dengan iktikad baik

Aanvullende werking van de goede

trouw1. HR 10 Feb 1921, NJ 1921, 409

2. Los v. De Auto Financier, HR 13 Maret

1964, NJ 1964, 188

Beperkende en dererogerende werking

van de goede trouw1.Stork v. Haaarlemsche Katoen Maatschappij, HR 8 Jan 1926, NJ 1926, 203

2.Saladin V. HBU, HR 19 Mei 1976, NJ 1976, 261

3.Sperij Rand Arrest, HR 23 April 1983, NJ 1983, 627

Hak Cipta Ridwan Khairandy 43

Iktikad Baik Pra Kontrak

Di Indonesia belum ada

pengaturan hukumnya

dalam KUHPerdata

Di Belanda, walaupun

belum diatur dalam NBW,

tetapi telah diterima oleh

yurisprudensi

Hak Cipta Ridwan Khairandy 44

Tolok Ukur Iktikad Baik Pra

Kontrak

Contractuele Zorgvuldigheid(Asas Kehati-hatian dalam Berkontrak)

Onderzoekplicht (Kewajiban untuk

Meneliti)

Mededelingsplicht(Kewajiban untuk

Menjelaskan)

12

Hak Cipta Ridwan Khairandy

45

Perluasan Konsep Iktikad Baik

Dasar Hubungan Hukum

Pra kontrak ?

Kontrak ?Perbuatan melawan

Hukum ?

Hak Cipta Ridwan Khairandy

46

Iktikad Baik Pra Kontrak

Dikembangkan oleh

Doktrin

Culpa in Contrahendo

Putusan Pengadilan

Dalam Perkara Baris v. Riezenkampt, HR 15 Jan, NJ 1958, 67,

diputuskan bahwa hubungan hukum pra kontrak merupakan

suatu hubungan hukum yang dikuasai iktikad baik (van een

rechtsverhouding die door de goede trouw beheerst wordt)

Hak Cipta Ridwan Khairandy

47

Iktikad Baik Pra Kontrak

Plas v. Valburg, HR 18 Juni 1982, NJ 1983, 723

Tiga Tahap Proses Negosiasi

1. Initial Stage

2. Continuing Stage

3. Final Stage

Putusan Pengadilan di Belanda sangat dipengaruhi Yurisprudensi Jerman,

diantaranya Linoleum Case, Reichsgericht 7 December 1911, RGZ 78, 239

Hak Cipta Ridwan Khairandy 48

Klasifikasi Kontrak

Kontrak

Kontrak Bernama(Typical Contract, Nominate

Contract,Contractus Nominati)

Kontrak Tidak Bernama(Atypical Contract, Innominate Contract, Innominati Contract)

Hak Cipta Ridwan Khairandy

49

Kontrak Bernama

Kontrak Jual Beli

Kontrak Tukar Menukar

Kontrak Sewa Menyewa

Kontrak untuk melakukan pekerjaan

Kontrak Persekutuan

Kontrak Hibah

Kontrak Penitipan Barang

Kontrak Pinjam Pakai

Kontrak Pinjam Meminjam

Kontrak Bunga Tetap atau Bunga Abadi

Kontrak Untung-untungan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

50

Contoh Kontrak Tidak Bernama Kontrak Beli Sewa

Kontrak Sewa Guna Usaha (Leasing)

Kontrak Franchising

Kontrak Kerjasama Patungan (Joint Venture)

Kontrak Keagenan

Kontrak Distribusi Barang

Production Sharing Contract

Hak Cipta Ridwan Khairandy

51

Kontrak Tidak Bernama

Kontrak Tidak Bernama

Diatur dalam UU

Di luar KUHPerdata

Diciptakan dan Berkembang

Dalam Praktik (Masyarakat)

Dan belum diatur UU

Kontrak Bagi

(Sharing Production

Contract) Migas

1. Beli Sewa2. Joint Venture3. Kontrak Keagenan4. Kontrak Distribusi

Hak Cipta Ridwan Khairandy

52

Klasifikasi Kontrak

Kontrak

Kontrak Timbal Balik

(Bilateral Contract,

Reciprocal Contract or

Synallagmatic)

Kontrak Sepihak

(Unilateral Contracts)

These contracts are characterized by their

reciprocal prestations which are

independent in that if one party fails to

perform the other party is not bound to

perform either

Unilateral contracts are those

which imposes an obligation to

perform upon one only of the

parties to the contract, e.g. the

contract of donation

Hak Cipta Ridwan Khairandy

53

Klasifikasi Kontrak

Contract

Consensual Contract Real Contract

This is a classification which ia based upon

the formation of contracts

Consensual contract are formed

upon a mere consensus of the

parties

Real contract are formed not only a

mere consensus of the parties, but also

require the delivery of the object for

their formation

Hak Cipta Ridwan Khairandy

54

Classification of Contract

Contract

Underlying Contract Auxiliary Contract

Main contract have an

independent reason for

existence

The characteristic off an auxiliary is

that it depends on external legal

relationship. e.g. a contract of

suretyship that strengthens a contract

of loan that changes the term on

another contract

Hak Cipta Ridwan Khairandy

55

Orang yang Tidak Cakap

Membuat Kontrak (Onbekwaam)

Anak di bawah Umur (Pasal 1330

KUHPerdata)

Orang yang Diletakkan di bawah

pengampuan (Pasal 1330 jo 433

KUHPerdata)

Perempuan yang Telah Menikah (Pasal

1330 jo 108 et.seq KUHPerdata)

Hak Cipta Ridwan Khairandy

56

Kecakapan Untuk Membuat

Perjanjian21 tahun atau telah kawin (Pasal 330 ayat

(1) KUHPerdata)

18 tahun (UU No. 1 Tahun 1974)

18 Tahun atau telah kawin (UU No. 30 Tahun 2004)

Mana yang Berlaku ? Ingat asas-asas peraturan Perundang-undangan

Hak Cipta Ridwan Khairandy 57

Halangan Berprestasi

Perikatan

Para Pihak

Prestasi

Penghalang

Wanprestasi Keadaan Memaksa

Hak Cipta Ridwan Khairandy

58

Prestasi

Kewajiban seorang debitor untuk melaksanakan Sesuatu yang ditentukan dalam kontrak

Menyerahkan Sesuatu

Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu

Tidak Berbuat Sesuatu

Hak Cipta Ridwan Khairandy

59

Wan Prestasi

Tidak melaksanakan sama sekali apa yang

diperjanjikan; atau

Terlambat melaksanakan apa yang

diperjanjikan; atau

Melaksanakan, tetapi tidak seperti yang

diperjanjikan

Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak

Hak Cipta Ridwan Khairandy

60

Tuntutan terhadap Debitor yang

Melakukan Tindakan WanprestasiMeminta pelaksanaan perjanjian;

atau

Meminta ganti rugi; atau

Meminta pelaksanaan perjanjian

sekaligus permintaan ganti rugi;

atau

Meminta pembatalan perjanjian

sekaligus permintaan ganti rugi

Hak Cipta Ridwan Khairandy 61

Unsur-Unsur Keadaan Memaksa

(Overmacht atau Force Majeur)

Berdasar Pasal 1244 BW

Tidak memenuhi prestasi

Ada sebab di luar kesalahan debitor

Faktor penyebab itu tak terduga sebelumnya dan

tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor

Hak Cipta Ridwan Khairandy 62

Unsur-Unsur Keadaan Memaksa

Berdasar Pasal 1244 dan Pasal 1444

KUHPerdata

Pelaksanaan perjanjian

dihalangi (Pasal 1244

KUHPerdata

Halangan tersebut tak dapat

dipertanggungjawabkan

kepada debitor (Pasal 1444

KUHPerdata)

Hak Cipta Ridwan Khairandy 63

Perjanjian Dihalangi

Agar dapat dibebaskan

dari kewajiban

memenuhi perjanjian

karena keadaan

memaksa, harus ada

keadaan yang

menghalangi debitor

untuk memenuhi

prestasinya

Hak Cipta Ridwan Khairandy 64

Halangan Tidak

Dapat

Diipertanggungjawa

bkanWalaupun ada halangan

untuk melaksanakan

perjanjian, tapi jika halangan

tersebut dapat

dipertanggungjawabkan

kepada debitor, maka tak

ada keadaan memaksa

Hak Cipta Ridwan Khairandy

65

Halangan Dapat

Dipertangungjawabkan

Kepada Debitor

Halangan itu terjadi

karena kesalahan debitor

Halangan dimaksud

tersebut memang wajar

menjadi risikonya

Hak Cipta Ridwan Khairandy

66

Risiko yang Berkaitan dengan

halangan yang

Dipertanggungjawabkan

Halangan terjadi dalam masa cidera dalam masa cidera janji

Adanya halangan berprestasi sudah diketahui lebih dahulu

Halangan terjadi kesalahan orang atau jasanya dipakai oleh

debitor untuk melaksanakan perjanjian

Halangan terjadi karena alat atau sarana yang dipakai

cacat atau tidak memadai

Hak Cipta Ridwan Khairandy

67

Macam-Macam

Ketidakmungkinan

Ketidakmungkinan logis (logische

onmogelijkheid)

Ketidakmungkinan praktis (practische

onmegelijkheid)

Ketidakmungkinan karena UU (wettelijke

onmegelijkheid)

Ketidakmungkinan moral (morele

onmogelijkheid)

Hak Cipta Ridwan Khairandy

68

Alasan Pembenar

Keadaan memaksa menjadi

alasan pembenar

(rechtvaardigingsgrond)

untuk membebaskan

kewajiban pembayaran ganti

rugi

Hak Cipta Ridwan Khairandy

69

Akibat Hukum Keadaan

Memaksa

1. Kreditor tak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi

2. Kreditor tak dapat menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai

3. Kreditor tak dapat meminta pembatalan perjanjian

4. Dalam perjanjian timbal balik, gugur kewajiban untuk melakukan kontra prestasi

Hak Cipta Ridwan Khairandy

70

Bentuk-Bentuk Keadaan

Memaksa

Bentuk-Bentuk Keadaan Memaksa

Bentuk Umum Bentuk Khusus

1. Keadaan alam2. Kehilangan3. Pencurian

1. UU2. Tingkah laku pihak ketiga3. Pemogokan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

71

Pembuktian Keadaan Memaksa

Dia tidak bersalah

Dia tidak memenuhi kewajibannya dengan cara lain

Dia tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan

UU, Perjanjian, atau iktikad baik

Debitor Harus Membuktikan:

Hak Cipta Ridwan Khairandy 72

Perikatan yang

Bersumber dari

Undang-Undang

Alimentasi

Zaakwaarneming

Pembayaran yang Tidak Terutang

Perbuatan Melawan Hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy 73

Pasal 1365

KUHPerdata

Setiap perbuatan

melawan hukum yang

menimbulkan kerugian

terhadap orang lain,

mewajibkan orang yang

karena kesalahannya

menimbulkan kerugian itu

untuk memberikan ganti

rugi

Hak Cipta Ridwan Khairandy

74

Perbuatan Melawan Hukum Perumusan norma dalam Pasal 1365 KUHPerdata lebih

merupakan struktur daripada substansi

Pasal 1365 KUHPerdata tidak mendefinisikan makna

perbuatan melawan hukum

Pasal ini menentukan unsur-unsur atau persyaratan yang

harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan ganti rugi

karena perbuatan melawan hukum

Menjadi ketentuan “abadi”

Hak Cipta Ridwan Khairandy 75

Implikasi Perumusan

Pasal 1365

KUHPerdata

Makna perbuatan

melawan hukum terus

berkembang;

Menjadi stimulan terjadinya

penemuan hukum secara

terus menerus

Hak Cipta Ridwan Khairandy

76

Unsur-Unsur

yang Terkandung dalam Pasal 1365

KUHPerdata

Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif);

Perbuatan itu harus perbuatan melawan hukum;

Ada kesalahan;

Perbuatan itu menimbulkan kerugian;

Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum

dan kerugian;

Hak Cipta Ridwan Khairandy

77

Penafsiran Perbuatan

Melawan Berdasar Pasal 1365

KUHPerdata

Penafsiran makna perbuatan melawan

hukum berkembang

Mengikuti sikap dan penafsiran HR

Penafsiran sempit (sebelum tahun 1919)

Penafsiran luas (sesudah tahun 1919)

Hak Cipta Ridwan Khairandy

78

Penafsiran Sempit

Hak subjektif di sini adalah hak subjektif seseorang yang diberikan oleh undang-undang;

Hak itu diatur oleh undang-undang;

Kalau seseorang akan menggugat berdasar perbuatan melawan hukum harus dapat menunjukkan undang-undang yang menjadi gugatannya

Perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melanggar undang-undang

Hak Cipta Ridwan Khairandy

79

Penafsiran Sempit

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika:

1. melanggar hak subjektif orang lain

2. perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Hak Cipta Ridwan Khairandy

80

Hak Subjektif

Hak perorangan, seperti

kebebasan, kehormatan, dan

nama baik

Hak atas harta kekayaan, hak

kebendaan, dan hak mutlak

lainnya

Hak Cipta Ridwan Khairandy

81

Penafsiran LuasPerbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai

perbuatan melanggar hak orang lain atau bertentangan

dengan UU atau kewajiban hukum pelaku yang diatur UU,

tetapi juga perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan

ketentuan hukum tidak tertulis, yakni kesusilaan dan

kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta

orang lain dalam pergaulan masyarakat

Hak Cipta Ridwan Khairandy

82

Empat Perilaku yang Melawan

Hukum

yang melanggar hak orang lain;

yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

yang bertentangan dengan kesusilaan; dan

yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup

Hak Cipta Ridwan Khairandy

83

Melanggar Hak Subjektif

Melanggar hak subjektif berarti

melanggar wewenang khusus

yang diberikan oleh hukum

kepada seseorang

Yurisprudensi memberikan arti hak

subjektif sebagai berikut:

Hak Cipta Ridwan Khairandy

84

Hak Subjektif Suatu pelanggaran hak subjektif orang lain

merupakan perbuatan melawan hukum jika

perbuatan itu secara langsung melanggar hak

subjektif orang lain,

Menurut pandangan dewasa ini disyaratkan

adanya pelanggaran terhadap tingkah laku

berdasar hukum tertulis maupun tidak tertulis

yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku

dan tidak ada alasan pembenar menurut

hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy

85

Bertentangan dengan Kewajiban

Hukum Pelaku

Kewajiban hukum diartikan

sebagai kewajiban yang berdasar

hukum, baik tertulis maupun tidak

tertulis yang seharusnya tidak

dilanggar oleh pelaku

Hak Cipta Ridwan Khairandy

86

Bertentangan Kaidah Kesusilaan

Bertentangan dengan norma-

norma moral, sepanjang diakui

dalam kehidupan masyarakat

diakui sebagai norma hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy

87

Bertentangan dengan

KepatutanDalam hal ini harus

diperhatikan kepentingan diri

sendiri dan orang lain dan

mengikuti apa yang menurut

masyarakat patut dan layak

Hak Cipta Ridwan Khairandy

88

Kesalahan

Pembentuk UU memiliki

kehendak yang menekankan

bahwa pelaku perbuatan

melawan hukum hanya

bertanggungjawab atas

kerugian apabila perbuatan

tersebut dapat dipersalahkan

kepada pelakunya

Hak Cipta Ridwan Khairandy

89

Kesalahan Istilah kesalahan juga digunakan dalam

kealpaan sebagai lawan kesengajaan

Kesalahan mencakup dua pengertian,

yakni kesalahan dalam arti sempit dan

dalam arti luas

Kesalahan dalam arti luas mencakup

kealpaan dan kesengajaan

Kesalahan dalam arti sempit hanya berupa

kesengajaan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

90

Istilah Kesalahan Menurut

Pembentuk UU Memiliki Arti: Tanggung jawab pelaku atas

perbuatan dan atas kerugian

yang ditimbulkan karena

perbuatan tersebut

Kealpaan sebagai lawan

kesengajaan

Sifat melawan hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy

91

Ganti Rugi dalam

Perbuatan Melawan HukumUU tidak mengatur penentuan ganti

rugi dalam perbuatan melawan hukum

Pasal 1243 KUHPerdata memuat

ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi

Pasal 1243 KUHPerdata dapat

diterapkan secara analogi dalam

perbuatan melawan hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy

92

Ganti Rugi dalam Perbuatan

Melawan Hukum

Dalam PMH, besarnya ganti rugi ditetapkan dengan taksiran sedapat mungkin dikembalikan kepada posisi atau keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (restitutio in integrum)

Dalam wan prestasi, adakalanya jumlah ganti telah ditetapkan

Pasal 1243 KUHPerdata; Biaya yang dikeluarkan, kerugian, dan bunga

Pasal 1246 KUHPerdata: kreditor dapat menuntut kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang diharapkan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

93

Hak Cipta Ridwan Khairandy 94

Pertanyaan dan

Permasalahan Penting

Sengketa atau gugatan ganti kerugian dalam

kontrak dalam sistem hukum perikatan

Indonesia dapat didasarkan pada wan

prestasi dan/atau perbuatan melawan hukum;

Persoalannya adalah : Kapan digunakan

wanprestasi kapan pula digunakan perbuatan

melawan hukum ?;

Dalam praktik di Indonesia, seringkali

membingungkan;

Di Common Law System, tort (PMH) tidak

dapat digunakan dalam kontrak.

Hak Cipta Ridwan Khairandy 95

Kontrak Standar (Kontrak

Baku,

Kontrak Adhesi)

Perjanjian yang hampir seluruh

klausulnya sudah dibakukan

oleh salah satu pihak dan pihak

lainnya hampir tak memiliki

peluang untuk merundingkan

atau meminta perubahan

Hak Cipta Ridwan Khairandy 96

Contoh Kontrak

Standar

Perjanjian Pengangkutan

Laut

Perjanjian Kredit

Perjanjian Pembiayaan di

Lembaga-Lembaga

Pembiayaan

Perjanjian Pengangkutan

Udara

Hak Cipta Ridwan Khairandy 97

Klausul Eksonerasi

(Klausul Eksemsi)

Klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut

Hak Cipta Ridwan Khairandy

98

Klausul Eksonerasi = Klausul Eksemsi

(Exoneratie Clausule=Exemption Clause)

Pembebasan Tanggung jawab

PembatasanGanti Rugi

Jika ada wan prestasi

Perjanjian

Klausul

Hak Cipta Ridwan Khairandy

99

Pandangan Pakar terhadap

Keabsahan Kontrak Baku

Sluiter : Kontrak baku bukan perjanjian atau kontrak,

karena kedudukan pengusaha (yang menentukan

klausul kontrak) bertindak layaknya pembentuk UU

Swasta (legio particuliere wetgever)

Pitlo: Kontrak standar adalah kontrak paksa (dwangcontract)

Stein: Kontrak Baku dapat diterima berdasar fiksi adanya

kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en vertrouwen)

Hondius: Kontrak baku mengikat berdasar kebiasaan

(gebruik) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu

lintas bisnis

Hak Cipta Ridwan Khairandy

100

Sikap Pengadilan Common

LawSebelum 1960-an

Tak perduli karena hukum kontrak common law

masih dipengaruhi doktrin “Caveat Emptor” (let the

buyer beware)

Setelah 1960-an

Pengadilan melakukan intervensi berdasar doktrin

unconscionability

Sejak akhir 1970-an

Intervensi pengadilan berdasarkan doktrin iktikadbaik

Hak Cipta Ridwan Khairandy

101

Kontrak Baku

Keabsahan kontrak baku tidak perlu

dipermasalahkan lagi

Hal yang perlu dipermasalahkan adalah kewajaran klausul yang ada di dalamnya

Biasanya sangat berat sebelah

Keabsahan klausul atau keterikatan para pihak?

Hak Cipta Ridwan Khairandy

102

Aturan-Aturan Dasar yang Harus Diperhatikan

Para Pihak agar Isi Kontrak Baku Mengikat

Kontrak Baku

Dokumen

Dokumen yang ditandatangani

Dokumen yang tidak ditandatangani

Jika sudah ditandatangani menjadi mengikat, sehingga tidak dipermasalahkan apakah ia telah membaca atau memahami isi kontrak

Duty to Reada. Sifat dokumenb. Pemberitahuan yang layakc. Saat pemberitahuand. Course of dealinge. Perumusan harus jelas

Hak Cipta Ridwan Khairandy

103

Penerapan Penyalahgunaan dan Iktikad Baik

Kontrak Baku

Tidak Adil – Berat Sebelah

Iktikad Baik Pelaksanaan Kontrak

Kepatutan

Tolok Ukur ?

PenyalahgunaanKeadaan

Iktikad Baik pra kontrak

Tolok Ukur ?Tolok Ukur ?

Hak Cipta Ridwan Khairandy

104

Kontrak Baku dan UU Perlindungan Konsumen

Kontrak Baku

Kontrak Baku

Dikaitkan unsur kausa hukum yang halal

a. Pasal 18 ayat (1)b. Pasal 18 ayat (2)

Pasal 18 ayat (3)

Batal Demi Hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy

105

Klausul-Klausul yang Dilarang(Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999)Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku

usaha;

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli;

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;

Hak Cipta Ridwan Khairandy

106

Klausul-Klausul yang Dilarang(Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan

barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

Menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Hak Cipta Ridwan Khairandy 107

Pasal 18 ayat (2) UU No. 8

Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang mencantumkan

klausul baku yang letak atau bentuknya

sulit terlihat atau tidak dapat dibaca

secara jelas, atau pengungkapannya sulit

dimengerti

Hak Cipta Ridwan Khairandy 108

Akibat Hukum

Pelanggaran Pasal 18

ayat (1) dan ayat (2)

UU No. 8 Tahun 1999

Larangan tersebut dikaitkan

dengan kausa hukum yang

halal

Jika kontrak standar

melanggar ketentuan Pasal

18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat

(2) di atas, kontrak batal

demi hukum

Hak Cipta Ridwan Khairandy

109

Beli Sewa (Hire Purchase = Huurkoop)

Pengertian Beli Sewa

Disamakan dengan Perjanjian Jual Beli

Angsuran

Disamakan dengan Perjanjian Sewa Menyewa

Disamakan dengan Perjanjian Jual Beli

Hak Cipta Ridwan Khairandy

110

Beli Sewa Disamakan

dengan

Jual Beli Angsuran Pengertian Beli Sewa dalam BW Belanda

Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen oveereenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom oveergaat, maar pass door vervulling van de koopporrenkomst verschuldigds is (Art.6.1657h.1)

1. Jual beli dengan angsuran2. Pembeli tidak langsung memiliki barang yang dibeli3. Penyerahan hak milik dilakukan pembayaran angsuran terakhir

Unsur-Unsur Beli Sewa

Hak Cipta Ridwan Khairandy

111

Pengertian Beli Sewa berdasar Pasal

1 a Keputusan Menteri Perdagangan

dan Koperasi No. 34/KP/II/1980:

Jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang cara memperhitungkan setiap

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan harga yang disepakati bersama dan

diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh

pembeli kepada penjual

Hak Cipta Ridwan Khairandy 112

Unsur-Unsur Beli Sewa

Jual beli barang

Penjualan dengan

memperhitungkan setiap

pembayaran

Barang dalam beli sewa

diserahkan kepada pembeli

Penyerahan hak milik terjadi

pelunasan terakhir

Hak Cipta Ridwan Khairandy

113

Beli Sewa disamakan

dengan Sewa Menyewa

Beli sewa adalah perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi dari penyewa untuk membeli barang yang disewanya (Hire Purchase Act 1965)

Perjanjian beli sewa pokoknya persetujuan dinamakan sewa menyewa barang, dengan akibat bahwa penerima tidak menjadi pemilik, melainkan

pemakai belaka. Baru kalau ada uang sewa dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli, yaitu

barang menjadi miliknya (Wirjono Prodjodikoro)

Hak Cipta Ridwan Khairandy 114

Beli sewa adalah Campuran antara

Perjanjian Jual Beli dan Sewa

Menyewa

Sewa beli sebenarnya semacam jual beli, setidaknya mendekati

jual beli daripada sewa menyewa, meskipun ia merupakan

campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa menyewa

Hak Cipta Ridwan Khairandy 115

Klausul-Klausul

Penting dalam

Kontrak Beli Sewa

Klausul penundaan peralihan

hak

Klausul menggugurkan (verval

clausule)

Klausul status uang yang telah

dibayar

Klausul larangan

memindahtangankan

Klausul pemeliharaan

Klausul risiko

Hak Cipta Ridwan Khairandy

116

Sewa Guna Usaha (Leasing)

Pembiayaan berbentuk penyediaan barang

modal baik sewa guna usaha dengan hak

opsi (financial lease) maupun sewa guna

usaha tanpa hak opsi (operating lease)

untuk dipergunakan lessee selama jangka

waktu tertentu berdasarkan pembayaran

berkala

SK Menkeu RI No. 1169/KMK.01/

1991

Hak Cipta Ridwan Khairandy

117

Unsur-Unsur Sewa Guna Usaha

Suatu pembiayaan

perusahaan

Penyediaan barang modal

Jangka waktu

Pembayaran kembali secara

berkala

Hak opsi untuk membeli

barang modal

Nilai sisa (residu)

Hak Cipta Ridwan Khairandy 118

Tujuan

Leasing Memperoleh hak untuk memakai suatu

benda tanpa sekaligus memperoleh hak

milik atas benda tersebut

Memperoleh hak untuk memakai suatu

benda dengan sekaligus memperoleh hak

milik atas benda tersebut

Hak Cipta Ridwan Khairandy 119

Jenis-Jenis Leasing

Leasing

Financial Lease

Operating Lease

Hak Cipta Ridwan Khairandy

120

Hubungan Para Pihak dalam Leasing

Financial Lease

Dibeli

Disewakan

Uang Sewa

LesseeLessor

Supplier

Hak Cipta Ridwan Khairandy

121

Operating Lease

Lessor

Memiliki Barang

Lessee

Disewakan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

122

Perjanjian Keagenan

Prinsipal Agen

Kuasa

Komisi

Agen berfungsi menjualkan produk prinsipal kepada

konsumen dengan harga yang telah ditetapkan oleh

prinsipal. Untuk ia mendapatkan komisi dari prinsipal.

Hak Cipta Ridwan Khairandy 123

Anatomi Perjanjian

Keagenan

Judul (Titel)

Pembukaan

Komparisi

Premis

Penunjukkan Agen

Wilayah

Jangka Waktu

Hak Cipta Ridwan Khairandy 124

Anatomi Perjanjian

Keagenan

Hak dan Kewajiban Agen

Berakhirnya perjanjian

Hukum yang berlaku (jika

melibatkan orang atau BH asing)

Penyelesaian sengketa

Lain-lain

Penutup

Tanda tangan para pihak

Hak Cipta Ridwan Khairandy

125

Perjanjian Distribusi Barang

(Distributorship Agreement)

Prinsipal Distributor

Perjanjian Jual Beli

ProdukDijual

Konsumen

Dijual

Beli

Hak Cipta Ridwan Khairandy

126

Anatomi Perjanjian Distribusi

Judul

Pembukaan

Komparisi

Premis

Penunjukkan dan wilayah distribusi

Jangka waktu

Merek dan kemasan

Pembelian pertama

Kesesuaian program produksi

Penyerahan barang dan tanggung jawab

Hak Cipta Ridwan Khairandy

127

Laporan penjualan dan persediaan barang

Ketentuan dan syarat-syarat

Harga penjualan

Penjualan oleh pihak kedua

Promosi

Larangan

Sisa produksi

Hukum yang berlaku

Perselisihan

Penutup

Tanda tangan

Hak Cipta Ridwan Khairandy

128

Joint Venture Agreement

PT Perkapalan(Indonesia)

San Yang Ltd(Singapore)

Dong Hang Ltd(Korea)

Joint Venture Agreement

(Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan

PT San Dong Indonesia

Joint Venture Company (Perusahaan Patungan)

Hak Cipta Ridwan Khairandy

129

Joint Venture Agreement

Judul

Pembukaan

Komparisi

Premis

Definisi (jika ada)

Tujuan

Anggaran Dasar

Permodalan

Persetujuan Pemerintah

Penambahan Modal

Hak Cipta Ridwan Khairandy

130

Lanjutan Joint Venture AgreementRUPS

Dewan Direksi

Dewan Komisaris

Biaya-Biaya yang telah dikeluarkan

Bahasa

Amandemen

Keadaan memaksa

Wan prestasi

Pilihan hukum

Penyelesaian Sengketa

131

Hak

Cipta

Ridw

an

Khair

Production Sharing

Contract

Sumber Daya Alam

Minyak dan Gas Bumi

Eksplorasi

Eksploitasi

Hak Cipta Ridwan Khairandy 132

Production Sharing Contract

EksploitasiEksploitasi

Minyak dan Gas Bumi

Di Indonesia

Production Sharing Contract (PSC)

Hak Cipta Ridwan Khairandy 133

Production Sharing

Contract

Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Badan Pelaksana dan badan usaha dan/atau badan usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil

Hak Cipta Ridwan Khairandy

134

Subjek

Production Sharing Contract

Production Sharing Contract

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)

Kontraktor

Hak Cipta Ridwan Khairandy

135

Kontraktor

Production Sharing Contract

Kontraktor

Badan Usaha

Badan UsahaTetap

Hak Cipta Ridwan Khairandy 136

BP Migas

Suatu badan yang dibentuk

untuk melakukan

pengendalian kegiatan hulu

di bidang minyak dan gas

bumi

Melakukan pengawasan

terhadap kegiatan usaha hulu

Hak Cipta Ridwan Khairandy

137

Badan Usaha

Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan

usaha bersifat tetap atau terus menerus yang didirikan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta bekerja dan berkedudukan di Indonesia

Hak Cipta Ridwan Khairandy 138

Generasi KPS

Generasi Pertama (1974 –

1977)

Generasi Kedua (1978 – 1987)

Generasi Ketiga (1988 – 2002)

Generasi Keempat (2002 –

Sekarang)

Hak Cipta Ridwan Khairandy

139

Badan Usaha Tetap

Badan usaha yang didirikan

dan berbadan hukum di luar

wilayah Indonesia yang

melakukan kegiatan di

Indonesia

Hak Cipta Ridwan Khairandy 140

Kontrak Karya (Contract of

Work)Sumber Daya Alam

Bukan Minyak dan Gas Bumi

Misal: Batu Bara, Tembaga, Emas, dan Nikel

Eksplorasi - Eksploitasi

Kontrak Karya

Hak Cipta Ridwan Khairandy 141

Kontrak KaryaKontrak karya adalah suatu

kontrak yang dibuat antara

Pemerintah dan Badan Usaha

Asing atau Badan Usaha

Patungan antara badan

usaha asing dengan badan

usaha Indonesia dalam

bidang pertambangan

bukan minyak dan gas bumi

untuk waktu tertentu

Dasar hukum: UU No. 11

Tahun 1967 tentang

Pertambangan

Hak Cipta Ridwan Khairandy 142

Para Pihak dan Kedudukan

HukumnyaKontrak Karya

Pemerintah Badan Usaha

Sumber Daya Alam

Pemilik Kontraktor

Hak Cipta Ridwan Khairandy 143

Hak Kontraktor

Mencari;

Eksplorasi;

Eksploitasi;

Mengolah, memurnikan,

menyimpan, dan

mengangkut

Memasarkan dan menjual

Hak Cipta Ridwan Khairandy 144

Kewajiban

Kontraktor

Menyetor iuran tetap;

Membayar iuran

ekpsloitasi atau produksi

(royalti);

Menyetor PPH;

Menyetor PPN’

Membayar; dan

Membayar pajak-pajak

lainnya

Hak Cipta Ridwan Khairandy 145

Hak Negara

Mendapat royalti;

Mendapat

pembayaran pajak-

pajak; dan

Mendapat

pungutan-pungutan

lainnya

Hak Cipta Ridwan Khairandy 146

Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batu Bara

(PKP2B)Eksploitasi untuk

pertambangan batu

bara didasarkan padaPerjanjian Karya

Pengusahaan

Pertambangan Batu Bara

(PKP2B)

Para pihaknya adalah

pemerintah dan badan

usaha

Hak Cipta Ridwan Khairandy 147

Kontrak Karya dan Perjanjian

Karya Pengusahaan

Pertambangan Batu Bara

Sejak 2009 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan Kontrak Karya sudah tidak diterapkan lagi

Diganti dengan sistem perizinan

Kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B hanya melanjutkan kontrak yang ada.

Positioning Indonesian Lawyers in this

challenging transitional era

Business Contract Drafting

Arief Surowidjojo

FHUI, 11 September 2012

Alignment of understanding on Strategic Issues

The position taken by the Government of the RI in regards to free

trade, free trade zone, free trade organization, convention and

and agreements: full acceptance, partial acceptance, time

adjustment, etc

The influence of the Indonesian participation in the bilateral and

multilateral agreements, regional and international conventions

and agreements to national legislation

Indonesian positions adopted in the Constitution, laws and

regulations, local regulations, public policies, and actual positions being taken

The macro economic growth of RI in the next decades

The Indonesian strategic plan for economic development

The governance conditions, public and private

The natural resources, human capital conditions, infra structure

development and positioning in the emerging markets and other

competitive advantages and disadvantages

The Indonesian legal profession and its positioning

Litigation and commercial law practices

Bar Associations

Policies on foreign law firms and lawyers practicing in

Indonesia

Human capital in the Indonesian legal profession: legal education, continuing legal education, professional ethics

and responsibilities, the future trends

Foreign legal education

Association with foreign law firms or hiring foreign law

lawyers

Competition in the region and globally

The Indonesian lawyers: entering the market Mapping the trend of law practices

Mapping the competition in the international, regional

and local markets

Understanding the markets

Creating new focus and expertise of law practices

Profiling a new breed of lawyers

World standard professional capability

Integrity: governance, green and socially responsible

Creating new kind of legal services

Getting access to the highest quality legal education and

training

Combining local and foreign legal education

Choosing the training ground

A typical situation Nordic Bank, a bank established in Norway, through its

main branch in Hong Kong provides a syndicated loan

facility of 1 billion $ to Riau Papers Co., Ltd., a company

established in Singapore. The syndicated banks consist of

18 large and medium sized banks from the US and Europe.

Riau Papers issues convertible bonds to PT Riau Pulps and

Papers Tbk., a public company in Indonesia engaged in

pulp and papers business. PT Riau Papers also obtained

loan facilities from Bank Mandiri and Bank BNI amounting to 500 million $ secured by all immovable and movable

assets of PT Riau Papers. PT Riau Papers is wholly owned by

Riau Papers Co., Ltd. The ultimate controlling owner of

Riau Papers Co., Ltd., is Mr X, a famous Indonesian

businessman well connected politically. Mr. X issues a

personal guarantee to the syndicated banks for all

payment obligations of Riau Papers Co., Ltd. PT Riau

Papers produces pulps and papers with an access to

products of an industrial forest owned and managed by PT

Hutan Tanaman Industri, a state owned company

A typical situation PT Riau Papers is in default in its payment obligations to

Bank Mandiri and Bank BNI, and as such is in technical

default to Riau Papers Co., Ltd., under the Convertible

Bonds Subscription Agreement, and in turn Riau Papers

Co., Ltd., is threatened to be in default to its obligations to

the syndicated banks. Some of the banks are in trouble

because of the crisis in Europe and the US. The industrial

forests of PT Hutan Tanaman Industri overlaps with the

primary forest under the new local regulation on spatial, and conservation NGOs are promoting campaign to stop

the operations of PT Hutan Tanaman Industri because of

that, and in addition because of the new finding that the

products of PT Hutan Tanaman Industri contains elements

of products from the primary forests.

Nordic Bank comes to you and asks your opinion on how

to protect their interests in the deals with Riau Papers Co.,

The Principles of Business Contract Drafting

FHUI, Second Semester 2012

4 September 2012

Arief Surowidjojo

Historical Purposes of Business

Contract Drafting

Rules of business transactions are complied in written and even codified laws, court precedence, bilateral and multilateral agreements, international conventions, rules adopted by commerce organizations, written best practices, and others, depending on the legal system adopted by a country

Regardless how rigorous all such rules are defined, written, made applicable and enforced, business transactions are developed following changes in the laws, regulations, public policies, court precedence, politics, types of transaction, positioning of the parties, form of business organizations, moral and ethics, and influence from civil society and stakeholders, advancement in technology, market requirements, etc

Business sectors require meticulous protection due to the gap created by the fast-moving business practices and available legal tools and back-ups

Historical Purposes of Business

Contract Drafting

Business sectors require comprehensive and strong protection due

to the gap created by the fast-moving business practices and

available legal tools and back-ups

The protection required by business sectors needs to be obtained

in the forms of effective and enforceable exchange of intent and

communication, agreements, supporting documents, media

strategy, public communication, government supports, stakeholders

supports, changes in laws, regulations and government policies,

and in any other forms universally recognized

Catching up with the new trend

The new business models, forms of cooperation, models of

corporations, intervention of states in business sectors, geo-

politics, and new best practices require more adjustments in the

way people do business

Economic/monetary crisis, restructuring/reorganization, and how

the world reacts against the destruction in society, morals and

ethics complicate also rapid changes in the way people do

business

Environmental destruction, global warming, food scarcity, lack of

energy supplies, lack of capitals, and new technology, corruption

and bad governance add to the adjustments to be made to

positioning of people, corporations and states

Catching up with the new trend What needs to be done by the business

sectors

Mapping the region, country and corporate positioning

Mapping the market: whose market is it now

Financing availability

Resources availability: natural resources, human resources,

technology, infra structure, and legal, political, and social systems

Increasing governance level to world class

Ability to manage the process

Success rate in delivering the results

Catching up with the new trend What needs to be done by the business

sectors

Sample of new approach to contract drafting

A state-owned mining company that operates in Central Kalimantan holds

several coal mining licenses issued by the Central and Local Governments.

The coals, due to local geographic conditions, could only be transported to

the nearest ports only 8 months in a year. Some of the licenses are

threatened to be revoked by the Local Government due to lack of capacity

in commencing all mines at once. The Mines overlap with protected forests.

The banking industry in the developed countries have started limiting their

financial facilities due to European crisis. The Japanese markets, being its

traditional markets, started to buy the same products from Latin Americas.

The company is designed to produce electricity to business and public in

Central Kalimantan. The Bupati who issued the mining licenses is being

indicted by KPK.

Catching up with the new trend

Preparing for Negotiation &

Drafting Business Contracts

3rd Lecture , Contract Drafting

FHUI

18th September , 2012

Preparing for negotiation

Understand client’s business intention and goals

Measure positioning of your client and the opposite party: the purpose is to develop a bargaining position during negotiation and implementing stage

Understand the regulatory and legal framework of the proposed transaction

Understand all constraints that may be coming from the prevailing laws, regulations and government policies, and how to minimize or solve it effectively

Assessing constraints in negotiation process and project implementation

Understand the deal structure and alternatives of option

Setting up of a strong and effective negotiation team

Composing strategy and techniques of negotiation and

drafting

Utilization of database, R & D materials & studies

Applying best practices and authoritative precedence

Dealing with positioning and other gaps

Different business goals

Different country, local, and corporate cultures

Different level of governance: regulation, business and corporate values

Different legal systems and traditions, different political structure and financial systems

Different approach to stakeholders: government, law makers, contractors, suppliers, distributors, lenders, shareholders, management, employees, society, local community

Different best practices and precedence

Check list to watch prior to negotiation

Conflict of interests check

Business intention

Feasibility of the transaction from legal and commercial points of view: in papers and implementation

Finding alternative options for legal and commercial structure

Risks mitigation

Policy issues of the law firm you are working for: governance, ethics, and moral issues

Commercial considerations, issues and constraints

Commercial considerations, issues and

constraints

Conflict check in the industry

BKPM Negative List of Investments

Investment incentives, guarantees, and supports available (regulatory or

special treatment for industry or location)

Tariff barriers; export and import constraints

Regulatory issues (investment, industry, trade, anti monopoly,

environmental, labor, local regulations)

Competitors in the industry

Location of the projects: access to infrastructure

Non-regulatory issues (local community, politics, and social issues,

governance, etc)

Commercial considerations, issues and constraints

Choice of laws

Choice of jurisdiction/Dispute resolutions mechanics

Effective enforcement

Forms of assets; location of assets; liquidity of assets; using assets as security for financing purposes

Control: management, equity, technology, supply of goods and materials

Pricing policy of products and services

Protection of intellectual property rights, branding and company’s names

Technology licensing

Sharing of resources from the principal: IT, management, marketing, distribution, supplies, accounting and legal services, etc

Commercial considerations, issues and

constraints

Sources of financing: bank loans, capital markets, strategic investors,

government supports, factoring, venture capital, etc

Manufacturing facilities, export-processing zone, import and export

duties

Products: market requirements; purchasing power; marketing strategy

Land issues, types of rights, length of use and protection, local issues

affecting land rights and acquisition

Distribution systems: direct, requirement for using local vehicles, anti

monopoly issues, clean-break settlement

Expatriate employment: management and technical level, length of

employment, application of local labor laws, work permit issues, labor

union issues, types of employment for local labors, labor court systems,

etc

Others

Before entering into negotiation room

Prepare list of issues, constraints and options for solution

Prepare answers and solutions to differences

Risk factors, and mitigating the risks

Setting up positioning

It’s not about winning, but it’s about achieving business goals

Call for commercial, legal and operational judgments

Controlling egos and emotions

Limits of authorities

Choice of focus

Choices of transactions for this semester:

acquisition of natural-resources based company

joint venture in infra structure projects

debt restructuring

To access the teaching and other materials, please register at www.surowidjojo.com : it requires name, student number and email address. A student could only register one user name

Entering Negotiation &

Contract Drafting Process

3rd Lecture , Contract Drafting

FHUI

February 28, 2012

Preparing for negotiation

Understand client’s business intention and goals

Measure positioning of your client and the opposite party: the purpose is to develop a bargaining position

Understand the regulatory and legal framework of the proposed transaction

Understand all constraints that may be coming from the prevailing laws, regulations and government policies, and how to minimize or solve it effectively

Understand the deal structure and alternatives of option

Setting up of a strong and effective negotiation team

Composing strategy and techniques of negotiation and

drafting

Utilizing database, R & D materials & studies

Applying best practices and authoritative precedence

Dealing with positioning and other gaps

Different business goals

Different country, local, and corporate cultures

Regulation, business and corporate values: different level of governance

Different legal systems and traditions, different political structure and financial systems

Different approach to stakeholders: government, law makers, contractors, suppliers, distributors, lenders, shareholders, management, employees, society, local community

Different best practices and precedence

Check list to watch prior to negotiation

Conflict of interests check

Business intention

Feasibility of the transaction from legal and commercial points of view

Options for legal and commercial structure

Risks mitigation

Policy issues of the law firm you are working for: governance, ethics, and moral issues

Commercial considerations, issues and constraints

Commercial considerations, issues and constraints

Conflict check in the industry

BKPM Negative List of Investments

Investment incentives, guarantees, and supports available (regulatory or

special treatment for industry or location)

Tariff barriers; export and import constraints

Regulatory issues (investment, industry, trade, anti monopoly,

environmental, labor, local regulations)

Competitors in the industry

Location of the projects: access to infrastructure

Non-regulatory issues (local community, politics, and social issues,

governance, etc)

Commercial considerations, issues and constraints

Choice of laws

Choice of jurisdiction/Dispute resolutions mechanics

Effective enforcement

Forms of assets; location of assets; liquidity of assets; using assets as security for financing purposes

Control: management, equity, technology, supply of goods and materials

Pricing policy of products and services

Protection of intellectual property rights, branding and company’s names

Technology licensing

Sharing of resources from the principal: IT, management, marketing, distribution, supplies, accounting and legal services, etc

Commercial considerations, issues and

constraints

Sources of financing: bank loans, capital markets, strategic investors,

government supports, factoring, venture capital, etc

Manufacturing facilities, export-processing zone, import and export

duties

Products: market requirements; purchasing power; marketing strategy

Land issues, types of rights, length of use and protection, local issues

affecting land rights and acquisition

Distribution systems: direct, requirement for using local vehicles, anti

monopoly issues, clean-break settlement

Expatriate employment: management and technical level, length of

employment, application of local labor laws, work permit issues, labor

union issues, types of employment for local labors, labor court systems,

etc

Others

Before entering into negotiation room

Prepare list of issues, constraints and options for solution

Prepare answers and solutions to differences

Risk factors, and mitigating the risks

Setting up positioning

It’s not about winning, but it’s about achieving business goals

Call for commercial, legal and operational judgments

Controlling egos and emotions

Limits of authorities

Preparing for Negotiation &

Drafting Business Contracts

3rd Lecture , Contract Drafting

FHUI

18th September , 2012

Preparing for negotiation

Understand client’s business intention and goals

Measure positioning of your client and the opposite party: the purpose is to develop a bargaining position during negotiation and implementing stage

Understand the regulatory and legal framework of the proposed transaction

Understand all constraints that may be coming from the prevailing laws, regulations and government policies, and how to minimize or solve it effectively

Assessing constraints in negotiation process and project implementation

Understand the deal structure and alternatives of option

Setting up of a strong and effective negotiation team

Composing strategy and techniques of negotiation and

drafting

Utilization of database, R & D materials & studies

Applying best practices and authoritative precedence

Dealing with positioning and other gaps

Different business goals

Different country, local, and corporate cultures

Different level of governance: regulation, business and corporate values

Different legal systems and traditions, different political structure and financial systems

Different approach to stakeholders: government, law makers, contractors, suppliers, distributors, lenders, shareholders, management, employees, society, local community

Different best practices and precedence

Check list to watch prior to negotiation

Conflict of interests check

Business intention

Feasibility of the transaction from legal and commercial points of view: in papers and implementation

Finding alternative options for legal and commercial structure

Risks mitigation

Policy issues of the law firm you are working for: governance, ethics, and moral issues

Commercial considerations, issues and constraints

Commercial considerations, issues and

constraints

Conflict check in the industry

BKPM Negative List of Investments

Investment incentives, guarantees, and supports available (regulatory or

special treatment for industry or location)

Tariff barriers; export and import constraints

Regulatory issues (investment, industry, trade, anti monopoly,

environmental, labor, local regulations)

Competitors in the industry

Location of the projects: access to infrastructure

Non-regulatory issues (local community, politics, and social issues,

governance, etc)

Commercial considerations, issues and constraints

Choice of laws

Choice of jurisdiction/Dispute resolutions mechanics

Effective enforcement

Forms of assets; location of assets; liquidity of assets; using assets as security for financing purposes

Control: management, equity, technology, supply of goods and materials

Pricing policy of products and services

Protection of intellectual property rights, branding and company’s names

Technology licensing

Sharing of resources from the principal: IT, management, marketing, distribution, supplies, accounting and legal services, etc

Commercial considerations, issues and

constraints

Sources of financing: bank loans, capital markets, strategic investors,

government supports, factoring, venture capital, etc

Manufacturing facilities, export-processing zone, import and export

duties

Products: market requirements; purchasing power; marketing strategy

Land issues, types of rights, length of use and protection, local issues

affecting land rights and acquisition

Distribution systems: direct, requirement for using local vehicles, anti

monopoly issues, clean-break settlement

Expatriate employment: management and technical level, length of

employment, application of local labor laws, work permit issues, labor

union issues, types of employment for local labors, labor court systems,

etc

Others

Before entering into negotiation room

Prepare list of issues, constraints and options for solution

Prepare answers and solutions to differences

Risk factors, and mitigating the risks

Setting up positioning

It’s not about winning, but it’s about achieving business goals

Call for commercial, legal and operational judgments

Controlling egos and emotions

Limits of authorities

Choice of focus

Choices of transactions for this semester:

acquisition of natural-resources based company

joint venture in infra structure projects

debt restructuring

To access the teaching and other materials, please register at www.surowidjojo.com : it requires name, student number and email address. A student could only register one user name

Fulfillment of conditions

precedent in acquisition

contract

Business Contract Drafting

FHUI, April 17th, 2012

Arief Surowidjojo

CONDITIONS PRECEDENT

A provision used for ensuring that all pre-conditions of a contract

are agreed upon, and then fulfilled before a contract is declared

effective. It makes such a contract as a conditional one

It works as an effective mechanism to determine that all

requirements to make sure the contract is valid and enforceable

are agreed and fulfilled

It also works as an agreed mechanism to control the process as

to when the parties will be bound by and as such will have to

comply with the contract provisions

CONDITIONS PRECEDENT

The Conditions

Lapse of time

Occurrence of events

Delivery of certain agreed documents

CONDITIONS PRECEDENT

The

Conditions

Regulatory requirements

Corporate requirements

Contractual requirements : lenders, suppliers, contractors, joint

venture partners, others

Reporting and registration requirements

Class work

Global Resources Corp (GRC) plans to merge Inter Pacific Ltd., (IPL) in

their home country in France. Both are investment companies holding

equity in resources companies around the globe. The acquisition

process is a bit complex due to restructuring corporate actions of IPL in

France as required by its lenders. The crisis in Europe hit IPL in a

massive way. IPL has a subsidiary company in Indonesia, PT IPL

Energy Tbk., a company engaged in an integrated mining operations

from coal mining, mining services, logistics and transportation IPLE).

GRC owns a majority (76%) shares in PT Kalimantan Mining Integra

(KMI), a company engaged in mining services and engineering. GRC

and IPL are negotiating the structure of their operations in Indonesia

due to the merger plan in France.

(a) please assist the parties in structuring the transaction for their

Indonesian operations

(b) please prepare a conditions precedent clause in an agreement to be

Class work

This is an individual class work, please work alone; time for completion

is 45 minutes

Give one or more solutions to both parties re the most efficient structure

under the Indonesian law

You could choose drafting a condition precedent clause in a transaction

between the parties for GRC or for IPL

Structuring takeover

transactionsCommercial Contract Drafting

Arief Surowidjojo

May 1st, 2012

Structuring takeover transactions

the consideration

No or minimum legal constraints

Access to internal information and documents of the

target

Extensive due diligence coverage, exercise and timing

Speed of transaction

Effective control

Exit options

Ability to set up team work

Supports from the governments, executives, shareholders,

Structuring takeover transactions (1)

ABC Corp., an English private equity investment company owned operating from the British Virgin Islands with sub-holding companies all over the world wishes to invest in Indonesia in order to get a better margin in resources business. The objective is to acquire control in large potential resources companies, and sell the investment for a better margin to strategic investors or through capital market mechanics within approximately 5-year period.

ABC Corp., sees potentials in the following targets. Please help ABC Corp., in implementing such business plan.

(1) PT DEF Tbk., a state-owned company engaged in coal mining extractive business. Republic of Indonesia owns 80% of the issued shares, and the local government of Ogan Komiring Ilir (OKI) owns 8%), and the remaining shares are owned by the public. The Indonesian government offers to sell 20% of its equity, and OKI offers 3% of its shares in PT DEF Tbk. The mines are in commercial production stage of 2 million tons /annum, and will last for 15 years with a relatively good quality coals. If the take over is realized, ABC Corp., will have a representation in one director and one komisaris position out of respectively 5-members boards. OKI is a regency with a lot of potentials in coal mining resources, and there will be opportunities for PT DEF Tbk., to expand its operations, despite the fact that the Indonesian Government and OKI are not interested to spend cash injection to PT DEF Tbk. PT DEF Tbk., is a profitable company but not

Structuring takeover transactions (1)

(2) PT GHI Tbk., a general trading company, including

mining products, having a liquidity problem and has been

behind schedule for repayments of its loans to bankers

and suppliers, and is now struggling to prevent a

bankruptcy petition by its lenders, the total amount of its

debts is US$ 200 millions. It does not include corporate

income tax liabilities for the years 2009 and 2010 owing to

the Government. 80% of its shares are being offered for

sale.

(3) PT JKL, a green-field coal mining company with a

proven potential resources of 1 billion tons of high-calorie

coals extractable for 50 years. The mining side of this

company is overlapped with 30% of a palm oil plantation

covering an area of 7,000 ha, owned by a Dutch JV

Structuring takeover transactions (2)

The shareholders of PT MNO Tbk., a holding company in

various businesses, have decided to focus their business to

a service industry. PT MNO Tbk., has huge debts that have

been due and payable. Presently it has subsidiaries in the

following businesses: equipment manufacture, coal and

gold mining operations, oil, gas and mining contractors

and engineering consultants, retail mini-shops all over

Indonesia, stock piling and ports facilities, shipping and

land transportation, banking and micro finance, IT venture

capitals, and pharmaceutical industry and trading.

How could you help PT MNO Tbk., in implementing such

restructuring?

Acquisition and preparing for

indicative agreements

Business Contract Drafting

Arief Surowidjojo

October 9, 2012

Purposes and objective of acquisition Market entrance or expansion

Increase production capacity

Exploring market for new products

Cost reduction on production process, marketing, human resources, and access resources

Strengthening financial positions

Increasing bargaining positions in facing lenders, regulators, suppliers, distributors, and other stakeholders

Shorten the geographical distance to important resources

Acquiring products

Combine products or technology

Obtaining most tax efficient operations

Acquisition and corporate reorganizationHow it is done

Vertical integration

Horizontal integration

Conglomeration

Legal forms of corporate reorganization

Acquisition

Merger

Acquisition drafting process Gathering internal general interests

Facts finding process, selection of targets, desk studies, field research, feasibility studies, business planning, form of cooperation, determination of roles in the cooperation, recommendation to proceed

Exchange of interests with the targets

Prepare non-disclosure agreement

Prepare and negotiate MOU on indicative agreements between the parties

Due diligence process starts

Due diligence reports submitted

Legal, financial, business position are determined, list of issues prepared

Negotiation technique and strategy are determined

acquisition drafting process Issues in drafting MOU

Names do not matter: MOU, terms sheet, letter of intent, joint statement, etc, the purpose is more important – expressing interests to negotiate a business deal on a set of basic principles

Binding or not binding

Exclusive or not exclusive

Time limit or fulfillment of certain conditions

Sufficiency of facts and assumptions used to a closer commitment

Due diligence level

Cost distribution

Clear ideas on the form of cooperation or business relationship

Exit clause

Good faith as equally informed parties

Confidentiality

Enforcement level

Indemnity

acquisition drafting process

Structure and content of MOU

Parties involved

Conditions precedent: due diligence, studies, research, corporate and regulatory approvals, etc

Expression to be binding or not

Exclusivity

Term and termination

Basic reference for negotiation: subject, object, pricing, time frame etc

Cost sharing

Indemnity

Confidentiality

Dispute settlement

Governing law

MOU drafting exerciseSullivan Mining Company (SMC) , a coal mining company based in the UK decided to expand its operations in Asia Pacific. One of the purposes is to supply coals to Indian power companies with medium-high-ranked calorie coals. SMC has a long history of operation in India. SMC wishes to take over a couple of mining assets in Indonesia for implementing such business plan. SMC is negotiating with PT Kutai Energy (KE), a coal trading brokerage company that has access to several mining companies in Kalimantan area, including PT Intan Resources with 50 million tons of reserve with the average of 5.900 calorie coals, PT Bara Kalteng with 80 million tons of reserve with 6.200 calorie coals, and PT Daya Mitra with 25 million tons of reserve with average of 5.500 calorie coals. KE has a mandate to negotiate from Mr. Safiuddin, the majority legal owner of the 3 companies. Mr. Safiuddin, however, is holding the shares in the 3 companies under a nominee arrangement with beneficial owners of the 3 companies, one of them is Mr. Achmad Bahar, the regent of West Kutai, a regency where the mines are located. KE insists that SMC shall acquire the existing shares of the 3 companies, and Mr Saifuddin will remain holding at least 30% of equity in each company.

(a) as SMC’s counsel, please help them in identifying issues or problems if SMC decides to acquire the interests in the 3 companies, (b) please draft MOU between SMC and the owner of the target companies.

due diligence in mining transaction

purposes and processes

Business Contract Drafting

FHUI – March 20th, 2011

purposes Understanding the mining operations and business of the target

Understanding the potentials of the mining targets: mineral resources that are potentially valuable, and for which reasonable prospects exist for eventual economic extraction.

Mineral reserves or Ore reserves that are valuable and legally and economically and technically feasible to extract

Mineral reserves are resources known to be economically feasible for extraction. Reserves are either Probable Reserves or Proven Reserves.A Probable Ore Reserve is the economically minerable part of Indicated, and in some circumstances,a Measured Mineral Resource. It includes diluting material and allowances for losses which may occur when the material is mined. A Probable Ore Reserve has a lower level of confidence than a Proved Ore Reserve but is of sufficient quality to serve as the basis for decision on the development of deposit.A Proven Ore Reserve is economically minerable part of a Measured Mineral Resource. It includes diluting materials and allowances for losses which occur when the material is mined

purposes

A Proven Ore Reserve represents the highest confidence category of reserve

estimate. The style of mineralization or other factors could mean that proved Ore

Reserves are not achievable in some deposits

Understanding the future and going concern of the target

Understanding the regulatory, business, political and social environment of the

mining business

Assessing risks (hidden or exposed) and opportunities in mining business

purposes Understanding the strength and weakness of the branding of the target

Reviewing and assessing the assets and goodwill of the target

Reviewing and assessing the liabilities of the target, exposed and hidden

Understanding the stakeholders of the target

Obtaining the real value of the target

processes Sealing the meeting of business mind

Prepare and sign indicative agreement to include due diligence process; determine the scope of due diligence

Negotiate and sign non disclosure agreement

Determining access to data room

Setting up a solid team work: management, lawyers, accountants, financial advisers, technical experts, tax advisers, human resources experts, communication experts

Setting up programs, schedule, distribution of responsibilities, logistics, resources, support systems, reporting systems, decision making systems, etc

the coverage Corporate history, establishment, capital structure, sources of

capital, payment of capital, types of shares, legal and beneficial

ownership of shares, claims or potential dispute on company’s

ownership, pledge, encumbrance and attachment on the shares,

shareholders, commissioners and management material decisions

for the past 5-10 years

Investment, business and operational licenses; duration and ability

to extend licenses, dependency on certain licenses, risks of not

being able to extend licenses, regulatory trend on material licenses,

breach to requirements of the licenses, potential of revocation of

licenses, assignment of licenses, value of licenses, etc

The future of the target in the organization of the acquiring party;

how it would fit in

the coverage Review on the assets, quality of the assets, sustainability the assets,

risks that may affect quality of the assets, claims and liabilities

arising from the assets, mobility of the assets, valuation of the

assets, technology of the assets, ability to replace the assets to

support operations, ability to use assets for financing purposes, etc

Funding ability, access to financial markets, acceptability in the

financial industry, ability to refinance, alternative of financing

Review on the liabilities of the company, exposed or hidden; forms

of liabilities; ability to contain or limit liabilities;

the coverage

Review the systems, programs, SOP, governance adopted and applied

in the target company, and how it would fit in with the ones adopted and

applied by the acquiring party

Review the organizational structure of the target company and how it

would effectively carry out the mission and programs of the target

company

Review the management style of the target company and how it would

effectively bring it to the goals and targets of the company

Review conflict of interests and affiliated transactions

the coverage

Review all contracts, agreements, commitments, and statements to

public, customers, government and other stakeholders, and analyze

how it would affect the target company, its going concern, assets,

profitability and value

Review insurance and other protection coverage on the target

company, its assets, management, and employees

Review claims, potential claims, litigation, arbitration proceeding and

other dispute settlement that may involve or affect the target

company, management, shareholders, assets and value of the

target company

Review the intellectual proprietary rights owned or used by the

the coverage

Review the human resources condition, form of employment,

employment terms, collective labor agreement, relations with the

labor union, compliance of labor regulations, work safety and health,

etc

Review marketing and sales, marketing network, terms of

engagement with distributors, dealers, sellers; level of collections,

bad debts, etc

Review supplies and its engagement with suppliers, financing of

supplies, payment terms, procurement systems, etc

Financial performance, production and sales, profitability, risks

factors and assessment, cost of production, sales and operations,

the coverage

Review operations of the target company, manufacturing processes,

risk factors and how to deal with it

Review transportation issues, safety, liabilities, and outsourcing

Review sub-contracting, quality control, liabilities, insurance,

compliance

Others as maybe relevant or triggered from the on-going due diligence

Due diligence exercise

ABC Corp., a holding company in the US plans to expand due to limitation

of resources in its home country. It targets mining companies in Indonesia

for the purpose of supplying its customers in Japan (tin) and India (coal).

The contracts to supply its Japanese customers are for a long term supply,

and for the coals are one time contracts. For the tin resources, ABC Corp.,

targets Perusahaan Daerah DEF, a company operating in an offshore area

of Belitung Island, and for the coal resources, it targets CV GHI, a local

company owned and run by the family of local Bupati. The long-term

contracts with Perusda DEF are based on a price agreed 15 years ago,

and the mining licenses of Perusda DEF will expiry early 2014. Perusda

indicates that it wishes to extend the contracts only if the price is adjusted

with fair market price plus premium of 10%. It comes to the knowledge of

ABC Corp., that the premium will not booked as income of Perusda DEF,

but will be distributed to the directors and commissioners of Perusda DEF

as performance bonus. They are also public officials of Kabupaten where

the mines are located.

Please brief your client, ABC Corp., the focus of your due diligence!