I. PENDAHULUAN

Sulawesi Utara adalah salah satu Propensi di Indonesia yang terletak di bagian utara Indonesia timur dengan garis horisontal dari barat ke timur jazirah, dan terletak di garis teritorial utara letaknya di Kepulauan Sangihe dan Talaud dimana letaknya berbatasan dengan Philipina yang membuat Sulawesi Utara terletak di posisi strategis dalam era globalisasi dan itu terlihat dari sisi letak geografisnya.

Sulawesi Utara mempunyai 9 wilayah pemerintahan yaitu Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Sangihe, Kab. Talaud, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon yang mempunyai sumber daya alam yang membuat masyarakatnya sejahtera. Sumber daya alam yang berpotensi seperti perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, dan sumber pariwisata alam.

Selain sumber daya alam yang telah digambarkan tadi, Sulawesi Utara juga di dukung oleh infrastruktur yang ada seperti Pelabuhan Bitung, Bandara Internasional Sam Ratulangi di Manado, Listrik, Telekomunikasi dll. Dimana sumber daya alam tersebut dapat menarik perhatian investor.

Untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya alam ini sangat diharapkan bahwa akan membawa para investor dari negara tersebut untuk menanam modal dan menyediakan tenaga kerja yang dapat mengembangkan sumber daya alam di Sulawesi Utara. Dimana akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

1

II. SEKILAS SULAWESI UTARA 1. Sejarah Pemerintahan

Sulawesi Utara mempunyai latar belakang yang panjang. Sebelum Kepulauan Utara menjadi daerah tingkat I , pada permulaan kemerdekaan Indonesia status daerah ini adalah bagian dari Propinsi Sulawesi yang di atur dalam PP No.5 tahun 1960, Sulawesi dibagi menjadi 2 bagian Yaitu Sulawesi Selatan – Tenggara dan Sulawesi Utara – Tengah. Sulawesi Utara – Tengah terdiri dari Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo dan 8 daerah tingkat 2 yang terdiri dari Bolaang Mongondow, Sangihe talaud, Minahasa, Buol, Toli – Toli, Donggala, Poso dan Luwuk Banggai.

Pada tanggal 23 September 1964 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 13 tahun 1964 yaitu merubah status dari Daerah tingkat I Sulawesi menjadi daerah otonom tingkat I Sulawesi Utara di Manado sebagai ibukotanya. Sejak saat itu, Sulawesi utara berkembang dari Utara ke barat selatan , dari ujung utara Miangas di Pulau Sangihe sampai ke Molosipat bagian barat Kab. Gorontalo.

Selanjutnya , lewat nuansa reformasi dan perkembangan daerah dilakukanlah pemekaran wilayah dengan terbentuknya Propinsi Gorontalo sebagai hasil pemekaran dari Propinsi Sulawesi Utara. Dan pada tahun 2002 dan 2003 Propinsi Sulawesi Utara berkembang dengan terbentuknya Kab. Talaud sebagai hasil pemekaran dari Kab. Sangihe dan Talaud, dan Kab. Minahasa Selatan, Kota Tomohon dan Kab. Minahasa Utara sebagai hasil pemekaran dari Kab. Minahasa.

Semenjak di realisasikannya demokrasi di Indonesia Pemilian Pemimpin di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia juga dilaksanakan di Sulawesi Utara. Dengan pelaksanaan pemilian Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2005 dan terpilihlah Drs. S.H. Sarundajang sebagai gubernur Sulawesi Utara dan Bpk. Freddy. H. Sualang sebagai wakil gubernur Sulawesi Utara periode 2005 – 2010.

1.1 Visi Visi dan Misi Daerah dengan demikian juga merupakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat menghantar masyarakat Sulawesi Utara menuju masa depan yang lebuh baik adalah :

MMEEWWUUJJUUDDKKAANN SSUULLAAWWEESSII UUTTAARRAA YYAANNGG BBEERRBBUUDDAAYYAA,, BBEERRDDAAYYAA SSAAIINNGG,,

DDAANN SSEEJJAAHHTTEERRAA..

SSAASSAARRAANN PPOOKKOOKK :: a. BERBUDAYA ; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang mempunyai budaya moderen dan

agamais serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

b. BERDAYA SAING ; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.

c. SEJAHTERA; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

1.21.2 MISI : MISI :Yang adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan

visi adalah

2

a. Mengembangkan suasana kondusif dalam mempraktekkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari hari.

b. Menerapkan clean government dan good governance yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c. Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin.

d. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi dan kepastian hukum, dan hak azasi manusia.

e. Memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.

f. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi.

g. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan harapan hidup yang panjang.

h. Mengelola secara optimal sumberdaya alam Sulawesi Utara secara berkelanjutan dan pelestarian

lingkungan hidup.

i. Memberdayakan ekonomi lokal dan regional berbasis kerakyatan.

j. Meningkatkan peran pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi lokal, regional dan global.

k. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang

bertanggung jawab.

l. Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan.

m. Menurunkan pengangguran, kemiskinan, dan mengurangi masalah-masalah sosial.

2. GEOPOSISI

Secara universal paradigma pembangunan ekonomi telah berubah seiring dengan tuntutan ekonomi global yang dewasa ini mengharapkan suatu aktifitas ekonomi menjadi lebih efesien dengan flexibilitas yang tinggi. Batas-batas negara /wilayah administrasi pemerintahan (Propinsi, daerah) yang awalnya menjadi preferensi untuk pengembangan/pembangunan ekonomi wilayah telah berubah, sehingga paradigma baru pengembangan kawasan ekonomi saat ini semakin borderless. Artinya batas-batas negara/ pemerintahan menjadi semakin tidak jelas untuk pengembangan ekonomi wilayah/ kawasan. Di Eropah sekalipun yang merupakan negara-negara ekonomi maju telah menyatukan mata uang mereka (euro) untuk efisiensi perdagangan ekonomi wilayah.

3

Dalam perpektif Nasional, Otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan demokrasi/ masyarakat membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat Globalisasi. Saat ini daerah cenderung lebih leluasa dalam mengelola gagasan dan konsep serta merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerahnya. Dalam konteks ini otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pada masa lalu top down planning begitu kuat dan pada saat ini cenderung ke arah bottom up planning. Otonomi daerah diharapkan akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

4

Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Manado, secara geografis terletak di antara 0,300 – 4,300 lintang

utara dan 123,00 – 127,00 bujur timur, dengan luas wilayah 15.272,44 km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan rendah dengan ketinggian 0-2000 meter di atas permukaan laut. Propinsi Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk 1.980.543 orang dan kepadatan penduduknya 129,68 orang per km2 tergolong masyarakat agraris, di mana mata pencarian penduduk Propinsi Sulawesi Utara hampir separuh di sektor pertanian.

Dalam perpektif regional maupun internasional Provinsi Sulawesi Utara berada pada posisi strategis

karena terletak di bibir pasifik (pacific reem) yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara asia timur dan negara-negara pasifik. Posisi demikian menguntungkan Sulawesi Utara, karena secara geografis akan menjadi pintu gerbang perdagangan di kawasan timur Indonesia di wilayah Asia Pasifik.

5

Predikat sebagai pintu gerbang tersebut ditopang dengan adanya Pelabuhan Samudra Bitung yang mampu menampung jenis kapal laut dalam ukuran besar, serta Bandara Internasional Sam Ratulangi. Untuk pelabuhan samudra Bitung sudah diperluas dengan dibangunnya fasilitas pelabuhan kontainer yang mampu bongkar muat komoditi ekspor dan impor bagi kapal-kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan tersebut. Selanjutnya dalam rencana makro Nasional di Sulawesi Utara (Bitung) akan dibangun International Hub Port (IHP).

Dalam era globalisasi perdagangan, semua pihak (stakeholders) harus mengantisipasi pekembangan dan manfaat positif di era perdagangan bebas (free trade zone) seperti AFTA (Asean Free Trade Area), NAFTA, APEC serta pertumbuhan ekonomi global yang memanfaatkan fasilitas perdagangan yang ada di Sulawesi utara. Keunggulan komparatif yang ada dengan didukung sejumlah fasilitas penunjang yang ada harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi dalam memacu akselerasi pembangunan propinsi Sulawesi Utara. Keunggulan posisi strategis tersebut perlu dioptimalkan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, jasa, industri manufaktur, dan bidang lain di Sulawesi Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya.

6

3. KONDISI MAKRO EKONOMI

Nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam setahun oleh para pelaku ekonomi di Sulawesi Utara yang tercermin dari PDRB untuk tahun 2004 mencapai Rp 14,13 triliun (HB) dan Rp 3,88 triliun (HK). Nilai tersebut telah mengalami perkembangan hampir enam setengah kali untuk harga berlaku dan untuk harga konstan mengalami perkembangan lebih dari satu setengah kali dari tahun 1993. Meningkatnya angka PDRB Sulawesi Utara khusus untuk harga berlaku disebabkan terjadi lonjakan harga di tahun 1998 yang langsung meningkat tajam lebih dari tiga kali dibanding tahun 1993.

Dilihat darai sisi penawaran, lokomotif pertumbuhan PDRB Sulawesi Utara terutama disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 26,45 persen, kemudian diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi sebesar 17,14 persen, sektor jasa-jasa 13,98 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 13,39 persen, sektor bangunan 10,62 persen. Selanjutnya untuk sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan semuanya hanya berperan di bawah 10 persen. Selanjutnya, meskipun telah terjadi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Sulawesi Utara yang saat ini mencapai Rp 7,54 juta rupiah, namun angka tersebut masih jauh berada di bawah rata rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan Sulawesi Utara masih harus bekerja keras untuk tidak semakin tertinggal dari daerah lain yang terus melaju pesat.

Dilihat dari sisi permintaan, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Utara masih di dominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan share 59,04 persen. Nilai share ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang tercatat 57,99 persen. Kegiatan lain yang peranannya meningkat adalah konsumsi lembaga swasta non profit dengan kontribusi sebesar 0,15 persen (meningkat 0,06 persen dari sebelumnya). Demikian pula dengan ekspor, juga memperlihatkan kinerja yang membaik, tercermin dari peningkatan kontribusi kegiatan tersebut dari 3,41 persen menjadi 7,75 persen. Peningkatan laju konsumsi tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya kredit konsumsi sebesar 25,80 persen.

Perkembangan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan II 2005 cukup menggembirakan. Tercermin dari laju pertumbuhan tahunan yang mencapai angka 4,51 persen atau secara triwulanan 8,11 persen. Dari sisi produksi sektor dominan pembentuk PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi (share) sebesar 27,65 persen, diikuti oleh sektor pengangkutan 16,94 persen dan sektor jasa-jasa 13,99 persen. Seluruh sektor pembentuk PDRB pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan positif. Perkembangan indikator perbankan Sulawesi Utara sampai dengan triwulan III tahun 2005 cukup baik. Hal ini antara lain tercermin dari meningkatnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun yakni sebesar Rp 4,84 Triliun. Demikian pula jumlah kredit yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III sebesar Rp 3,9 Triliun atau meningkat 25,35 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, fungsi intermediasi perbankan yang tercermin pada Rasio Pinjaman dan Tabungan Masyarakat (Loan Deposit

Ratio) sebesar 75,01 persen.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara sampai akhir bulan Juni 2005 mencapai 6.091 orang. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 7.228 orang atau turun 15,73 persen. Namun demikian, dibandingkan dengan tahun

7

sebelumnya, kunjungan wisatawan mancanegara cukup menggembirakan yaitu mencapai 3.650 orang atau meningkat 49,53 persen. Sebagian besar kedatangan wisatawan mancanegara tersebut melalui Bandara Sam Ratulangi Manado sedangkan hanya sebagian kecil melalui Pelabuhan Bitung. Sementara itu, rata-rata tingkat hunian hotel berbintang di Sulawesi Utara sepanjang tahun 2005 (sampai akhir Juni 2005) mencapai 52,79 persen. Angka tersebut cukup menggembirakan karena merupakan yang tertinggi sejak kurun waktu tahun 1996.

4. KINERJA INVESTASI

Perkembangan kegiatan investasi di Sulawesi Utara pada triwulan II 2005 cukup menggembirakan tercermin dari meningkatnya nilai tambah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara tahunan yang tumbuh 0,98 persen, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,28 persen. Perkembangan kegiatan investasi tersebut ternyata seiiring pula dengan peningkatan penyaluran kredit investasi dan modal kerja. Sampai akhir bulan Mei 2005, jumlah kredit investasi dan modal kerja yang berhasil disalurkan mencapai Rp. 1.494 miliar atau naik 11,58 persen dibandingkan triwulan II tahun 2004. Guna menggairahkan iklim investasi, pemerintah di daerah juga perlu segera membenahi sarana dan prasarana seperti SDM, listrik, air bersih, jalan, serta membuat kebijakan-kebijakan untuk mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Apabila hal-hal tersebut tidak segera dibenahi, maka tingkat efisiensi investasi di tahun-tahun mendatang diperkirakan tidak akan mengalami banyak perubahan. Sementara itu, hasil forum diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Manado dengan melibatkan Pemda, Perbankan, Akademisi dan pelaku usaha, disimpulkan pula bahwa untuk meningkatkan daya saing Sulawesi Utara dalam menjaring investor diperlukan kajian ulang terhadap berbagai Perda yang menghambat masuknya investasi.

Nilai tambah kegiatan ekspor Sulawesi Utara baik antar Propinsi dan antar negara secara tahunan

pada triwulan II 2005 tumbuh 18,57 persen, naik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,88 persen.

Laju pertumbuhan ini memberikan kontribusi sebesar 7,75 persen terhadap laju pertumbuhan Sulawesi Utara

secara keseluruhan. Namun demikian, pertumbuhan ekspor tersebut masih dibarengi oleh tingginya impor

barang yang berasal dari propinsi/daerah lain sehingga secara keseluruhan kegiatan perdagangan masih

berada kondisi defisit perdagangan (net impor). Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat

Sulawesi Utara banyak yang masih harus didatangkan dari luar daerah, serta sedikitnya perusahaan-

perusahaan yang bertindak sebagai produsen di wilayah ini.

Sementara itu, berdasarkan nilai perdagangannya antar negara, nilai realisasi ekspor Sulawesi

Utara ke luar negeri dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan sejak tahun 2001. Sampai dengan

Mei 2005, nilai realisasi ekspor luar negeri tercatat sebesar USD 181,80 juta. Angka ini diharapkan akan

terus meningkat sampai akhir tahun 2005 sehingga akan melebihi angka realisasi ekspor tahun 2004 sebesar

USD 248,15 juta. Meningkatnya nilai ekspor, ternyata seiring dengan terus menurunnya tingkat

ketergantungan Sulawesi Utara terhadap barang atau jasa dari luar negeri. Hal ini tercermin dari nilai impor

8

yang terus memperlihatkan kecenderungan penurunan dimana sampai Mei 2005, nilai impor tercatat sebesar

USD 4,31 juta. Kecenderungan meningkatnya perdagangan antar negara tercermin pula pada volume

perdagangannya. Sampai Mei 2005, volume ekspor tercatat sebesar 293,88 ribu ton dengan volume import

sebesar 2,42 ribu ton. Dengan demikian, sampai Mei 2005, Sulawesi Utara mencatat surplus perdagangan

luar negeri.

9

III. PELUANG INVESTASI 1. IKAN KAYU

JENIS PRODUK • Ikan Kayu

• Beraneka ragam Ikan Kayu Olahan (snack ikan, abon, mie, permen, dll.

TIPE INVESTASI • Kapal penangkap ikan dengan kapasitas lebih dari 30 GT • Fasilitas pengolahan makanan (mesin pengolahan modern dan fasilitas

produksi PELUANG PASAR Pasar domestik dan internasional (Jepang, Taiwan, Singapura, Filipina,

dsbg. DAYA SAING • Dukungan pemerintah local/ propinsi serta kabupaten kota karena

merupakan sector andalan di Sulut • Posisi strategis (dikelilingi laut Banda, laut Sulawesi dan Samudra Pasific) • Laut Banda Potensi Ikan pelagis 104.000. ton/ tahun denganproduksi

tangkapan ikan hanya 28 % (29.100. ton/ tahun) • Laut Suawesi Potensi Ikan pelagis 175.000. ton/ tahun denganproduksi

tangkapan ikan hanya 153.000. ton/ tahun) LOKASI POTENSIAL Bitung. (45 km dari Manado/ 60 menittransportasi darat), kepemilikan

tanah dengan cara sewa (leasing) atau membeli property secara langsung Rp. 200.000./ meter2

BAHAN BAKU Ikan segar Tuna, cakalang , baby tuna, sarden, malalugis

TENAGA KERJA Tersedia tenaga terampil di kota Bitung dan Manado UMR Sulut Rp. 600.000./ bulan (2004)

INFRASTRUKTUR • Listrik PLN. Tenaga air, Diesel, Panas Bumi • Air Bersih PDAM, Air Bawah Tanah, Air Sungai • Telekomunikasi. PT. Telkom telah menjangkau hampir seluruh wilayah,

operator selular yang ada: Telkomsel. Satelindo, Komselindo, Exelcom, selanjutnya terdapat kurang lebih 4 Internet Provider

• Jalan dalam kondisi baik dengan kapasitas beban 5 - 8 ton • Pelabuhan Bitung dengan layanan umum, pelabuhan kargo/ container

serta kapal ikan baik local dan internasional. • Bandara Internasional Sam Ratulangi yang menyediakan jalur

penerbangan lokaldan internasional. Jarak dari kota bitung ke bandara 40 km atau dengan transportasi darat 45 menit.

SKALA BISNIS YANG DIUSULKAN

• Industri menengah

PERUSAHAAN MITRA

• Ikan kayu. PT. Celebes Minapratama, Jl. Wangurer Bitung, telp./fax. 0438-31224/32993. CP. Bpk. J. Pangkerego

Ikan Kayu Olahan. PT. Manado Mina Citra Taruna. JL. Wangurer Bitung, telp/ fax. 0438-30780, 30027/ 31423, CP. Corneles Worang/ Luis Tombuku.

10

2. VIRGIN COCONUT OIL JENIS PRODUK

Minyak Kelapa Murni

KAPASITAS PRODUKSI 7.200. liter LOKASI Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow

MODAL TETAP Rp. 3.336.000. MODAL KERJA Rp. 72.648.000.

KEBUTUH-AN INVESTASI

TOTAL INVEST. Rp. 75.984.000. ROI 42,14% B/C Ratio 1,42 PAY-BACK PERIOD 204 hari BEP Unit 5.066 liter

PROFITA-BILITAS FINANSIAL

BEP Rp. Rp. 10.555.

3. RUMAH PANGGUNG

Bidang Usaha/komoditas / Sector / Commodity

: Industri Rumah Panggung/rumah Jadi/ Wooden House Industry

Lokasi / Location : Woloan, Kakaskasen

Produksi / Production : + 10 Unit per 3 bulan (tergantung pesanan) + 10 unit / 3 Months

Luas Areal / lNad areal : -

Skala Industri / Scale of Industry : Menengah dengan studi kelayakan/ Medium, based on t5he feasibility study

Invesatsi yang diharapkan / Expected investment project

: -Teknologi pengering / pengawet / preservation technology Peralatan dan mesin / Equipment and machineries Diklat / Professional training Pemasaran / Marketing

Informasi / Information Contact : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan / Head of Industrial and Trade Office Drs. Ch. Kalesaran, MBA (HP. 08152302656)

11

IV. DUKUNGAN INRASTRUKTUR 1. Bandar Udara

Propinsi Sulawesi Utara memiliki 3 bandar udara yaitu; Bandar Udara Sam Ratulangi (Manado),

Bandar Udara Naha dan Melanguane (Sangihe Talaud). Bandar Udara Sam Ratulangi merupakan Bandar Udara utama di Sulawesi Utara yang sudah melayani penerbangan internasional.

Saat ini setelah dikembangkannya fasilitas bandara baik runway yang telah dapat didarati oleh pesawat sejenis Air Bus A.300 dan DC-10, serta pembangunan terminal utama yang representatif, maka Bandara Sam Ratulangi telah menjadi salah satu Bandara Internasional di Indonesia.

6 PENERBANGAN INTERNASIONAL DARI dan KE MANADO

(SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG)PENERBANGAN INTERNASIONAL DARI dan KE MANADO

(SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG)

FOUKUOKA4 jam 50 menit

MANADO

TAIPEH3 jam 47 menit

SINGAPORE3 jam 35 menit

DAVAO1 jam

HONGKONG3 jam 30 menit

GUANG ZHOU1 jam … menit

MANILA2 jam

DENPASAR1 jam 30menit

JAKARTA 2 jam 30menit

Saat ini jalur penerbangan internasional langsung yang dapat melalui Bandara Sam Ratulangi adalah

jalur Manado-Singapura, Manado-Davao, dan Manado-Taipeh. Disamping Bandar Udara Sam Ratulangi tersebut, Sulawesi Utara juga memiliki Bandar Udara khusus penerbangan local, seperti Pelabuhan Udara Naha dan Melangguane di Kabupaten Sangihe dan Talaud yang melayani penerbangan lokal.

NNNooo... KKKaaabbbuuupppaaattteeennn/// KKKoootttaaa NNNaaammmaaa BBBaaannndddaaarrraaa KKKlllaaasssiii fff iiikkkaaasssiii BBBaaannndddaaarrraaa

111... MMMaaannnaaadddooo SSSaaammm RRRaaatttuuu lllaaannnggg iii KKKeee lllaaasss III III 222 ... SSSaaannnggg iiihhheee NNNaaahhhaaa PPPeeerrr iii nnn ttt iii sss 333 ... TTTaaalll aaauuuddd MMMeeelll ooonnnggguuuaaannneee PPPeeerrr iii nnn ttt iii sss

12

2. Pelabuhan Laut

Hubungan transportasi laut dilakukan melalui Pelabuhan Lokal, Nusantara dan Pelabuhan Samudra/ Internasional. Pelabuhan Utama yang melayani perhubungan laut di Sulawesi Utara dan wilayah Indonesia Timur bahkan luar negeri adalah Pelabuhan Bitung. Saat ini fasilitas pelabuhan Bitung tengah dikembangkan terutama fasilitas bongkar muat peti kemas.

No. Nama Pelabuhan/ Port Lokasi/Location 1. Pelabuhan Samudra Bitung Bitung 2. Pelabuhan Manado Manado 3. Pelabuhan Labuang Uki Lolak Bolmong 4. Pelabuhan Torosik Bolmong 5. Tahuna Sangihe 6. Ulu Siau Sangihe 7. Melonguane Talaud 8. Lirung Talaud 9. Beo Talaud

Sumber : BKPMKR SULUT 2005

Diharapkan pelabuhan Bitung ke depan akan berfungsi sebagai cargo consolidation centre di kawasan Asia Pasifik. Disamping itu saat ini sementara dibangun pelabuhan perikanan Bitung yang nantinya akan menjadi pintu keluar masuk perdagangan ikan di Sulawesi Utara. Pelabuhan Bitung dapat digunakan sepanjang tahun karena merupakan Pelabuhan Alam, dan dapat menampung jenis kapal sampai dengan 60.000 ton. Disamping Pelabuhan Bitung, di Propinsi Sulawesi Utara terdapat pula pelabuhan lainnya (lokal) yaitu; Pelabuhan Manado, Tahuna, Labuang Uki, Torosik, Ulu Siau, Lirung, Melonguane dan Beo.

ALUR PELAYARAN DARI BITUNG KE BERBAGAI NEGARA

13

3. Transportasi Darat

Disamping keberadaan dukungan infrastruktur bandara dan pelabuhan laut yang ada transportasi darat relative sudah menjangkau daerah-daerah di Sulut. Eksistensi jalan trans Sulawesi sebagai jalur transportasi darat, yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Utara dengan Propinsi lainnya di wilayah Sulawesi. Jalur Trans Sulawesi ini merupakan salah satu jalur perdagangan dan distribusi di wilayah Sulawesi. Keberadaan jalur trans Sulawesi, terutama untuk memperlancar mobilitas masyarakat, barang dan jasa se Sulawesi, baik dalam hubungan perdagangan, jasa dan lain-lain.

TABEL PANJANG JALAN NEGARA, PROPINSI DAN KABUPATEN/ KOTA

Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kab/ Kota

Kondisi Kondisi Kondisi NO. Kab./ Kota Km Baik Sedang Km

Baik Sedang Km

Baik Sedang 1. Bolaang

Mongondow 381,20 303,81 77,45 232,84 57,24 160,10

2. Minahasa 389,64 312,73 38,55 585,00 201,15 32,20

3. Sangihe 196,13 135,45 51,68

4. Talaud 249,50 - 93,74 478 103 24,7

5. Manado 26,55 26,55 - 47,05 14,85 32,20

6. Bitung 11,97 11,97 - Sumber : BPS Sulut, 2004

TABEL Jarak dari Kabupaten/ Kota dengan ibukota Propinsi, Pelabuhan Udara dan Pelabuhan Laut

di Propinsi Sulawesi Utara

No. Kab./ Kota Ibukota Kab/kota

Jarak ke Ibukota

Propinsi/ Manado

(Km)

Ke Pelabuhan Udara

Sam Ratulangi (Km)

Ke Pelabuhan Samudra Bitung (Km)

1. Bolaang Mongondow Kotamobagu 184 194 225 2. Minahasa Tondano 32 42 45 3. Sangihe Tahuna 550 560 550 4. Talaud Melonguane 450 460 450 5. Manado Manado - 10 41 6. Bitung Bitung 41 50 - 7. Tomohon Tomohon 25 35 66 8. Minahasa Selatan Amurang 70 80 111 9. Minahasa Utara Airmadidi 15 20 26

* Kota Tomohon, Kab. Minsel dan Minut disatukan dengan dengan Kab. Minahasa

Sumber : BPS Sulut 2004

14

B. TELEKOMUNIKASI TABEL JENIS JASA TELEKOMUNIKASI

No. Nama Jaringan Jumlah 1. TV Lokal 3 2. Radio Siaran 11 3. Kios Telpon 241 4. Operator Seluler 4 5. Penyedia Jasa Internet 4 6. Radio Amatir 2.737 7. Telpon (telkom) 62.347 SST

Sumber : BPS Sulut, 2004 Hampir semua wilayah di Daerah ini relative bias dijangkau oleh fasilitas telepon termasuk untuk

sambungan internasional. Disamping itu telah dibangun jaringan telepon cellular dengan bebagai layanan yang diberikan oleh provider.

C. LISTRIK

Hampir semua wilayah di Daerah ini relative bisa dijangkau oleh fasilitas listrik. Pada diagram dibawah ini tergambar diagram rencana daya terpasang pembangkit listrik sampai dengan tahun 2014.

301

6120--

306

6420--

307

68

2044-

307

69

40

88

7

291

103

60

112

7

293

103

60

119

15

294

103

80

147

15

298

105

80

178

26

300

141

80

181

46

301

171

100

181

46

301

171

130

187

46

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

MW

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Tahun

KOMPOSISI DAYA TERPASANG PEMBANGKIT

PLTD PLTA/M PLTP PLTU PLTG

Sumber : PLN SulutTENGGO, 2005

15

Sumber energi listrik di Sulawesi Utara saat ini masih sangat tergantung dari tenaga disel. Pada tahun-tahun kedepan nanti produksi energi listrik akan bersumber dari pembangkit listrik selain disel, seperti : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Lisdtrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Lisdtrik Tenaga Micro Gas (PLTMG) dll.

KOMPOSISI PRODUKSI ENERGI PER JENIS PEMBANGKIT

---256

158

711

---251

138

775

270--250

140

607

540

5-254

280

312

588

5-

372

420

153

730

27-

372

420

166

801

27-

372

561

152

980

45-

377

561

170

1.075

48-

506

561

189

1.085

48-

609

701

211

1.142

60-

609

911

238

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TAHUN

PLTU Batubara PLTG Gas Alam PLTMG (Micro Gas) PLTA/M PLTP PLTD

Sumber : PLN SulutTENGGO, 2005

16

ENERGY AND LOAD DEMAND FORECAST PER SYSTEM PROPINSI SULAWESI UTARA

Electricity System 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sistem Minahasa + Kotamobagu - Produksi ( GWh ) 647,2 706,7 778,2 863,8 966,3 1081,3 1210,1 1354,4 1516,0 1697,1 1904,2 - Load Factor (%) 55,9 56,3 56,6 56,9 57,3 57,6 57,9 58,1 58,3 58,6 58,9 - Beban Puncak ( MW ) 132,2 143,4 157,0 173,2 192,6 214,2 238,8 266,2 296,7 330,8 370,5 Sistem Tahuna - Produksi ( GWh ) 17,1 18,4 19,9 21,7 23,9 26,3 28,9 31,8 35,0 38,5 42,4 - Load Factor (%) 37,1 37,4 37,7 38,1 38,4 38,7 38,9 39,1 39,4 39,6 39,9 - Beban Puncak ( MW ) 5,27 5,61 6,02 6,52 7,11 7,76 8,48 9,27 10,14 11,09 12,14 Sistem Ondong /Siau - Produksi ( GWh ) 6,6 7,1 7,8 8,6 9,6 10,7 12,0 13,3 14,9 16,6 18,5 - Load Factor (%) 39,2 39,2 39,3 39,4 39,6 39,7 39,7 39,7 39,8 39,8 39,9 - Beban Puncak ( MW ) 1,91 2,08 2,27 2,50 2,78 3,09 3,44 3,83 4,27 4,75 5,30 Sistem Talaud - Produksi ( GWh ) 5,2 5,6 6,1 6,6 7,3 8,1 8,9 9,8 10,8 11,8 13,1 - Load Factor (%) 40,8 40,8 41,0 41,0 41,2 41,4 41,5 41,4 41,6 41,6 41,6 - Beban Puncak ( MW ) 1,46 1,57 1,70 1,85 2,03 2,22 2,44 2,69 2,95 3,25 3,67 Sistem Molibagu - Produksi ( GWh ) 4,1 4,5 4,9 5,5 6,1 6,8 7,6 8,5 9,5 10,7 11,9 - Load Factor (%) 28,9 29,5 30,2 30,8 31,5 32,2 32,9 33,5 34,2 34,9 35,7 - Beban Puncak ( MW ) 1,63 1,74 1,87 2,03 2,21 2,42 2,65 2,90 3,18 3,49 3,82 Isolated Propinsi SULUT - Produksi ( GWh ) 10,8 11,6 12,6 13,8 15,3 16,9 18,7 20,6 22,8 25,2 27,9 - Load Factor (%) 30,8 30,9 30,9 31,0 31,1 31,1 31,1 31,3 31,5 31,5 31,6 - Beban Puncak ( MW ) 4,00 4,29 4,66 5,09 5,61 6,20 6,85 7,51 8,26 9,11 10,13

Sumber : PLN SulutTENGGO, 2005 IV. INFORMASI LAHAN PISANG

Kab. BolmongKec. Lolak Lokasi Seluas + 2720 Ha

Kab. BolmongKec. Bolaang Lokasi Seluas + 670 Ha

Kab. Minsel Kec. Tenga Lokasi Seluas + 904 Ha

Kab. Minsel Kec. Tumpaan Lokasi Seluas + 680 Ha

Kab. Minsel Kec. Touluan & Tombatu Lokasi Seluas + 3200 Ha

Kab. Minahasa Kec. Tombariri Lokasi Seluas + Ha

Kab. MinutKec. Likupang Lokasi Seluas + 700 Ha

Kab. BolmongKec. Lolak Lokasi Seluas + 2720 Ha

Kab. BolmongKec. Bolaang Lokasi Seluas + 670 Ha

Kab. Minsel Kec. Tenga Lokasi Seluas + 904 Ha

Kab. Minsel Kec. Tumpaan Lokasi Seluas + 680 Ha

Kab. Minsel Kec. Touluan & Tombatu Lokasi Seluas + 3200 Ha

Kab. Minahasa Kec. Tombariri Lokasi Seluas + Ha

Kab. MinutKec. Likupang Lokasi Seluas + 700 Ha

Kab. BolmongKec. Lolak Lokasi Seluas + 2720 Ha

Kab. BolmongKec. Bolaang Lokasi Seluas + 670 Ha

Kab. Minsel Kec. Tenga Lokasi Seluas + 904 Ha

Kab. Minsel Kec. Tumpaan Lokasi Seluas + 680 Ha

Kab. Minsel Kec. Touluan & Tombatu Lokasi Seluas + 3200 Ha

Kab. Minahasa Kec. Tombariri Lokasi Seluas + Ha

Kab. MinutKec. Likupang Lokasi Seluas + 700 Ha

17

V. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN KERJASAMA REGIONAL MELAYANI PERIJINAN UNTUK PENAMAN MODAL ASING

A. ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL

Dasar hukum Penanaman Modal diatur dengan berbagai aturan perundang-undangan, yakni : 1. Untuk Penanaman Modal Asing diatur dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1967 j0. Undang-

undang nomor 11 tahun 1970. 2. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri diatur dengan Undang-undang nomor 6 tahun 1968 jo.

Undang-undang nomor 12 tahun 1970. 3. Perlindungan Penanaman Modal

a. Diatur dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1997 - Memberikan jaminan transfer: keuntungan, biaya TKA, penyusutan peralatan,

kompensasi atas nasionalisasi dan biaya lainnya. - Jaminan tidak melakukan nasionalisasi - Diadakan arbi trase bila terjadi ketidak sepakatan.

b. Internasional Center of Settelment of Investment Disputes (ICSID) - Pemerintah R I melalui UU Nomor 5 tahun 1968 telah meratifikasi konvesi ICSID

mengenai Investasi antara WNA (Penanam Modal) dengan pemerintah Negara penerima modal.

- Surat PMA mencantumkan “Arbitration Clause” mengenai kesedian pemerintah RI untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal dengan perusahaan-perusahaan PMA/ penanam modal dihadapan badan arbitrase ini.

- Arbitration Clause merupakan Insentif sekaligus jaminan investasi. 4. Jangka waktu izin PMA diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1986 jo. Nomor 9 tahun

1993. Izin PMA selama 0 tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersil. Perusahaan PMA mengadakan perluasan usaha, izin usaha diperpanjang selama-lamanya 30 tahun sejak perusahaan berproduksi komersil.

B. INSENTIF

A. Fasilitas Bea Masuk Impor Barang Modal Bagi PMA dan PMDN diberikan keringanan bea masuk untuk impor barang modal dengan jangka waktu pengimporan 2 (dua) tahun. Keringanan yang diberikan berupa tariff akhir bea masuk (BM) 5 %. Apabila tariff Bea Masuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5 % atau kurang, yang berlaku adalah tariff Bea Masuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

B. Fasilitas Impotr Bahan Baku

Bagi PMA dan PMDN diberikan keringanan bea masuk untuk impor bahan baku untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi, dengan jangka pengimporan 2 (dua) tahun.

18

Bagi perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri, keringann bea masuk untuk 4 (empat) tahun produksi dan jangka waktu pengimporan 4 (empat) tahun. Keringanan yang diberikan berupa tariff akhir bea masuk (BM) 5 %. Apabila tariff Bea Masuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5 % atau kurang, yang berlaku adalah tariff Bea Masuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

C. Fasilitas Perpanjangan Import Bahan Baku dan Barang Modal. Bagi PMA dan PMDN diberikan fasilitas seperti pada huruf A dan B diatas dapat memperoleh fasilitas perpanjangan jangka waktu pengimporan barang modal dan bahan baku dengan berpedoman pada SK Menkeu no. 456/KMK.04/2002.

D. Fasilitas PPN Bagi PMA dan PMDN diberikan pembebasan PPN untuk impor: a. Kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan,

kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia, yang diimpor dan digunakan oleh perusahaaan penangkap ikan nasional.

b. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.

c. Fasilitas pembebasan PPN untuk impor mesin/ peralatan pabrik, baik dalam kedaan terpasang maupun terlepas tidak termasuk suku cadang, yang semula diberikan dalam PP. NO 12 tahun 2001 telah dicabut/dihapus dengan PP No. 43/ tahun 2002.

E. Kebijakan Insentif Fiskal.

a. Pemberian insentif fiscal berupa fasilitas keringanan bea masuk import atas barang modal berupa mesin-mesin atau peralatan serta bahan baku/penolong diatur dalam Kepmenkue nomor 135/KMK.05/2000 memuat antara lain :

- Materi fasilitas berupa keringanan bea masuk sehingga tariff bea masuk menjadi 5%;

- Diberikan kepada perusahaan dalam rangka PMA/PMDN dan non PMA/PMDN untuk pembangunan baru dan pengembangan;

- Untuk barangmodal berupa mesin dan peralatan diberikan fasilitas untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun;

- Untuk bahan baku berupa barang dan bahan, diberikan untuk keperluan produksi 2 (dua) tahun dengan jangka waktu pengimporan 2 (dua) tahun;

- Terhadap industri menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri dapat diberikan fasilitas bea masuk atas import barang dan bahan untuk keperluan produksi 4 (empat) tahun dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun; dan

- Fasilitas pembebasan Ppn atas import barang modal tertentu telah dihapuskan, sejalan dengan dikeluarkannya PP nomor 43 tahun 2002.

19

b. Untuk memacu perkembangan investasi di wilayah KTI, kepada para investor diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan antara lain :

- Pengurangan sebesar 50% atas pajak bumi dan bangunan selama 8 (delapan) tahun sejak diperoleh izin peruntukan tanah;

- Dapat melakukan kompensasi kerugian tidak lebih dari 8 (delapan) tahun terhitung mulai tahun pertama sesudah kerugian dialami; dan

- Perusahaan yang sebagian besar hasil produksinya (sekurang-kurangnya 65%) dieksport, diberikan kemudahan dalam menggunakan tenaga

c. Kegiatan-kegiatan usaha yang berlokasi di dalam KAPET, sesuai dengan PP nomor 147 tahun 2000 dan Kempenkeu nomor 11/KMK.04/2001 tanggal 12 Januari 2001, diberikan kelonggaran/fasilitas perpajakan berupa : - Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang

dilakukan, dapat dinikmati selama 6 tahun terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu sebesar 5% setiap tahun dari jumlah realisasi penanaman modal;

- Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi yang dipercepat; - Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut paling lama 10

(sepuluh) tahun; - Pengenaan pajak penghasilan pasal 26 atas deviden sebesar 10% atau tariff yang lebih

rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku. d. Untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan PP

nomor 148 tahun 2000, diberikan fasilitas perpajakan meliputi :

- Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;

- Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat;

- Kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

- Pengenaan pajak penghasilan pasal 26 atas deviden sebesar 10% atau tariff yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.

Namun bagi wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas berdasarkan PP nomor 147 tahun 2000 tidak lagi diberikan fasilitas.

C. PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN INVESTASI/ DUNIA USAHA

Salah satu upaya dalam memberikan kepastian berusaha bagi kalangan dunia usaha adalah pemberian hak atas tanah ( Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai) yang dikaitkan dengan masa usaha.Dasar hukum Penanaman Modal diatur dengan berbagai aturan perundang-undangan, yakni : 1. Hak Guna Bangunan (HGB)

Diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut dapat diperbaharui kembali dalam hal masa berlakunya telah berakhir.

20

2. Hak Guna Usaha (HGU) Diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha (HGU) tersebut dapat diperbaharui kembali dalam hal masa berlakunya telah berakhir.

3. Hak Pakai

Diberikan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak Pakai tersebut dapat diperbaharui kembali dalam hal masa berlakunya telah berakhir.

Untuk Hak Pakai bagi : badan pemerintah, perwakilan negra asing, badan keagamaan serta badan social, jangka waktu yang diberikan tidak terbatas, yaitu sepanjang tanahnya masih dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Untuk menjamin kepentingan penanaman modal, pemberian jangka waktu hak atas tanah sesuai PP nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas Tanah, permintaan perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah dapat dilakukan sekaligus pada saat pengajuan permohonan haknya yang pertama. Secara keseluruhan yang dapat diberikan kepada pemohon hak adalah : untuk Hak Guna Bangunan (HGB) jangka waktu seluruhnya adalah 80 tahun, untuk Hak Guna Usaha (HGU) jangka waktu seluruhnya adalah 95 tahun, dan untuk Hak Pakai jangka waktu seluruhnya adalah 70 tahun.

VI. PENUTUP

Sebagai salah satu daerah otonom pemerintah Silawesi Utara memerlukan dukungan para penanam modal untuk proses pengembangan dan peningkatan ekonomi Sulawesi Utara untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya, berdaya saing tinggi dan sejahtera.

Salah satu yang di perlukan adalah kerjasama dengan investor internasional, dapat menyampaikan kepada para investor tentang kondisi Sulawesi Utara, kondisi ekonomi, peluang investasi, dan beberapa potensi yang dapat menarik perhatian para investor dan beberapa informasi tentang pelayanan penanaman modal di Sulawesi Utara.

Dari beberapa Informasi di atas di harapkan dapat memberi keuntungan bagi para investor.

21

INFORMASI LAINNYA

Informasi selengkapnya tentang prosedur penanaman modal beserta kebijakan penanaman modal di Sulawesi Utara dan Indonesia, dapat menghubungi (baik secara langsung maupun lewat media informasi lainnya) :

1. BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL DAN KERJA SAMA REGIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA.

Jl. 17 Agustus nomor 69 Manado 95119, Sulawesi Utara Indonesia Telp. : 62-431-865559, 856703 Fax. : 62-431-856703 E-mail : bkpmkr@sulut.go.id

2. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI

Jl. 17 Gatot Subroto 44 Jakarta 12190, Indonesia P.O. BOX 3186 Telp. : 62-21-5252008, 5254981, 5252649, 5253866 Fax. : 62-21-5227609, 5254945, 5264211, 5253866 Online : http://www.bkpm.go.id E-mail : sysadm@bkpm.go.id

3. BADAN PENGELOLA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) MANADO – BITUNG

Jl. Diponegoro nomor 51 Manado 95112, Sulawesi Utara Indonesia Telp. : 62-431-846685 Fax. : 62-431-846687 E-mail : info@kapetmanadobitung.go.id Website : www.kapetmanadobitung.go.id

4. DIPUBLIKASIKAN OLEH :

BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL DAN KERJA SAMA REGIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA Jl. 17 Agustus nomor 69 Manado 95119, Sulawesi Utara Indonesia Telp. : 62-431-865559, 856703 Fax. : 62-431-856703 E-mail : bkpmkr@sulut.go.id

22