i na · 2020. 11. 19. · ketua yayasan pendidikan telkom di kabupaten bandung dirjen kelembagaan...

5
RIST€KDIKTI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) s7946089 Laman: www.ristekdikti. go.id Nomor Lampiran Perihal B I nA I A4.r lHK.ot.Or I 2ot9 satu berkas Penyampaian Salinan Keputusan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 4 Jrni2Ol9 Menteri Riset, Nomor 472|[<PllIl2Ol9 1. 2. 3. Yth. Rektor Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Ketua Yayasan Pendidikan Telkom di Kabupaten Bandung Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Bandung Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 472lKPl11l2019 tentang Izin Pembukaan Program studi Informatika Program Sarjana Program Pendidikan Jarak Jauh pada Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Biro Hukum dan Organisasi, Azizah 1 1985032001 4. 'g'( *,n 2\ rroc k*\fi

Upload: others

Post on 11-Feb-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • RIST€KDIKTI

    KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

    Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270Telp. (021) s7946089

    Laman: www.ristekdikti. go.id

    NomorLampiranPerihal

    B I nA I A4.r lHK.ot.Or I 2ot9satu berkasPenyampaian Salinan KeputusanTeknologi, dan Pendidikan Tinggi

    4 Jrni2Ol9

    Menteri Riset,Nomor 472|[

  • SALINAN

    KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 472lKPtltl2Or9

    TENTANG

    IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANAPROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA UNIVERSITAS TELKOM DI

    KABUPATEN BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEHYAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

    MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor

    Mengingat : l.

    Universitas Telkom Nomor O44lHKM6lSPM/2018tanggal 13 Agustus 2Ol8 dan surat KoordinatorKoordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomor5224lK4IKI-|2018 tanggal 30 Juli 2}la, perlumemberikan izin pembukaan Program Studi InformatikaProgram Sarjana Program Pendidikan Jarak Jauh padaUniversitas Telkom di Kabupaten Bandung;

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakanketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi, perlumenetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan ProgramStudi Informatika Program Sarjana Program PendidikanJarak Jauh pada Universitas Telkom di KabupatenBandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan PendidikanTelkom;

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentangPendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5336);

    Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanPerguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 55OO);

    b.

    2.

  • .).

    -2-

    Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2O15 tentangKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 14);

    Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentangPembentukan Kementerian dan Pengangkatan MenteriKabinet Kerja Periode Tahun 2OL4-2O19;

    Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor2381;

    Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar NasionalPendidikan Tinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentangStandar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

    7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 5 1 Tahun 20 f 8 tentang Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, danPendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan TinggiSwasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 1497);

    8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor3O9 lElOl2OI3 tentang Izin Peleburan Sekolah TinggiSeni Rupa dan Desain Indonesia Telkom di KabupatenBandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan olehYayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di KabupatenBandung Provinsi Jawa Barat ke Universitas Telkom diKabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yangDiselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom diBandung Provinsi Jawa Barat;

    4.

    5.

    6.

  • Menetapkan

    KESATU

    KEDUA

    KETIGA

    KEEMPAT

    -3-

    9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikanTinggi Nomor a9a / M / Kp / VII.I / 2OlS tentang pemberianKuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas NamaMenteri Riset, Teknologi, dan pendidikan TinggiMenandatangani Keputusan Izin Pendirian, perubahanBentuk, Penutupan, Penyelenggaraan program Studipada Perguruan Tinggi Swasta, dan penyelenggaraanProgram Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

    MEMUTUSI(AN:

    KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DANPENDIDIKAN TINGGI TENTANG LZIN PEMBUKAANPROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANAPROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA UNIVERSITASTELKOM DI KABUPATEN BANDUNG YANGDISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKANTELKOM.

    Memberikan izin pembukaan Program Studi InformatikaProgram Sarjana Program Pendidikan Jarak Jauh yangdiselenggarakan di Kota Makassar pada Universitas Telkom diKabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh yayasanPendidikan Telkom di Kota Bandung sesuai dengan AktaNomor 08 tanggal 10 Agustus 2Ol7 yang dibuat oleh NotarisTita Eka Citaresmi, S.H., dan telah dicatat dalam SistemAdministrasi Badan Hukum berdasarkan surat MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0006261 tanggal l5 Agustus 2017.Program Studi sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimumakreditasi.

    Setelah memenuhi akreditasi program studi dari BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasimandiri, Universitas Telkom di Kabupaten Bandung dapatmenyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksuddalam Diktum KESATU di unit pusat belajar jarak jauhlainnya.

    Universitas Telkom di Kabupaten Bandung sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

    mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studisebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    b.

  • KEENAM

    KELIMA

    -4-

    c. melaporkan hasil penyelenggaraan program Studisebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU palinglambat I (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepadaMenteri.

    Rektor Universitas Telkom wajib menandatangani suratpernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakanProgram Studi sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukanpencabutan izin pembukaan program studi setelahdinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

    Apabila Universitas Telkom di Kabupaten Bandung tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalamDiktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    KBTUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Juni 2019

    a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DANPENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIASEKRETARIS JENDERAL,

    TTD.

    AINUN NAIMNIP 1960 1204 198601 100 1

    dengan aslinyaHukum dan Organisasi

    Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

    Azizah