hukum lingk
DESCRIPTION
HKLTRANSCRIPT
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANUU NO 32 /2009 Tentang
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP 1)
• Lingkungan Hidup: Kesatuan ruang dg semua ben da, daya, keadaan, mahluk hidup termasuk manu sia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri
• Lingkungan Hidup ALAMI: Udara; air; tanah Pesisir dan laut; Keanekaragaman hayati
• Lingkungan Hidup BUATAN : Perkotaan; Perdesaan; Kawasan tertentu
• Lingkungan Hidup SOSIAL BUDAYA: Adat Istiadat; Pranata Sosial
Penegakkan Hukum 2)
Upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan (Rangkuti, 1996:190)
Kegiatan usaha Korporasi dan Perorangan dapat menyebabkan:
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Undang Undang 32/2009 tentang PPLH yg akan diikuti dg PP,PERMEN, KEPMEN dst.
KONSEPSI PENEGAKKAN HUKUM
1. Penyelesaian sengketa LH di luar Pengadilan2. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di
Pengadilan3. Sangsi Administrasi4. Sangsi Pidana
UNDANG UNDANG No.32 TAHUN 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 3)
1. DITETAPKAN TANGGAL 3 OKTOBER 20092. 17 BAB 127 PASAL3. SEMUA PERATURAN YG MERUPAKAN PERATURAN PELAKSA
NAAN UU 23/97 TETAP BERLAKU SEPANJANG TDK BERTEN- TANGAN ATAU BELUM DIGANTI DGN PERATURAN PELAKSA- NAAN UU INI.
4. PADA SAAT UNDANG-UNDANG INI DI UNDANGKAN, UNDANG-UNDANG NO.23/97 ttg.PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DICABUT DAN TIDAK BERLAKU LAGI
PALING LAMA 1 TAHUN PALING LAMA 2 TAHUN
1. PENYUSUN AMDAL WAJIB MEMILIKI KOMPETENSI.
2. AUDITOR LINGKUNGAN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKASI KOMPETENSI
3. SEGALA IZIN PLH YG DIKELUARKAN OLEH MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/
WALIKOTA WAJIB DI INTEGRA SIKAN DLM IZIN LINGKUNGAN.
4. PERATURAN PELAKSANAAN DITETAPKAN.
1. USAHA/KEGIATAN YG MEMPU NYAI IZIN USAHA TANPA AMDAL WAJIB MENYELESAI KAN AUDIT LINGKUNGAN.
2. USAHA/KEGIATAN TELAH MEMILIKI IZIN USAHA TANPA UKL/UPL WAJIB MEMBUAT DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN.
KETENTUAN PERALIHAN 4)
RPP RPERMEN1. RPPLH , PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN DAYA
DUKUNG2. KLHS3. BAKU MUTU LINGKUNGAN 4. KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH 5. AMDAL DAN ANALISIS RESIKO LINGKUNGAN6. IZIN LINGKUNGAN7. INSTRUMEN EKONOMI LH 8. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN9. KONSERVASI DAN PENCADANGAN SDA SERTA
PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFIR.10. PENGELOLAAN B3 DAN LB311. PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI
ADMINISTRASI 12. LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN SENGKETA
LH
1. BAKU MUTU AIR LIMBAH, BAKU MUTU EMISI DAN BAKU MUTU GANGGUAN .
2. JENIS USAHA/KEGIATAN WAJIB AMDAL 3. SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI PENYUSUN AMDAL 4. PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI 5. UKL/UPL DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 6. AUDIT LINGKUNGAN 7. SISTIM INFORMASI LH 8. TATA CARA PENGADUAN9. KERUGIAN LH
PERATURAN PELAKSANAAN 5)
RUANG LINGKUP PPLH: Upaya sistimatis & melestarikan fungsi lingk terpadu yg dilakukan ut & mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan
PERENCANAAN
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
PEMELIHARAAN
PENGAWASAN GAKUM
Pasal 20: penentuan terjadinya pencemaran LH diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
a. Baku mutu air (ukuran batas atau kadar mahluk hdp, zat, energi, atau komponen yg ada atau hrs. ada dan/atau unsur pencemar yg ditenggang keberadaannya di dalam air)
b. Baku mutu air limbah (ukuran batas atau kadar polutan yg ditenggang untuk dimasukkan ke media air)
c. Baku mutu air laut (ukuran batas atau kadar mahluk hdp, zat, energi, atau komponen yg ada atau hrs ada dan/atau unsur pencemar yg ditenggang keberadaannya di dalam air laut)
d. Baku Mutu Udara Ambien (ukuran batas atau kadar zat, energi, atau komponen yg seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yg ditenggang keberadaannya di dlm air)
e. Baku Mutu Emisi(ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang ut dimasukkan ke media udara)
f. Baku mutu gangguan (ukuran batas unsur pencemar yg ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan dan kebauan)
• Kriteria baku kerusakan tanah ut produksi biomassa (ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yg dpt ditenggang berkaitan dengan produksi biomassa yg mencakup lahan pertanian,lahan budidaya dan hutan)
• Kriteria kerusakan baku terumbu karang (ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yg dapat ditenggang)
• Kerusakan LH yg berkaitan dg kebakaran hutan dan/atau lahan( pengaruh perubahan pada lingkungan yg berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingk yg berkaitan dg kebakaran hutan dan/atau lahan yg diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan)
Pelestarian Fungsi LH 7)
1. Setiap Usaha/kegiatan dilarang melanggar BML dan Baku kriteria Kerusakan LH
2. Rencana Usaha dan atau kegiatan yg menimbulkan Dampak Penting thp LH wajib memiliki AMDAL
3. Setiap penanggung jwb usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah yg dihasilkan
4. Setiap penanggung jwb usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan
PENCEMARAN
UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UU 23/97)
UU PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(UU 32/2009)
PENCEMARAN LH ADALAH: 1.MASUK NYA ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK HDP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDLM L H 2.OLEH KEGIATAN MANUSIA 3.SEHINGGA KUALITASNYA TURUN SAMPAI KE TINGKAT TERTENTU 4.YANG MENYEBABKAN LINGKUNAN HIDUP TDK DPT BERFUNGSI SESUAI DG PERUTUKKANNYA.
PENCEMARAN LH ADLH 1.MASUK ATAU DIMASUKKANNYA MAH- LUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LH 2.OLEH KEGIATAN MANUSIA 3.SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH DITETAPKAN
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
PENCEMARAN
3 10
4 12
5 15
3 10
4 12
5 15
MIN
MAX
MASUK ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEGIATAN MANUSIA SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH DITETAPKAN(Pasal 1 ayat 14
BAKU MUTU LINGKUNGAN
BM Air imbah
BM Emisi
BM Gangguan
BM Air imbah
BM Emisi
BM Gangguan
BM AIR
BM AIR LAUT
BM UDARA AMBIEN
PPPasal 20 ayat (4)
PP
Pasal 20
ayat (3)
SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN (PASAL 69 ayat point a
Paling lama 3 tahun dan 3 M (pasal 100 ayat 1)
Apabila sanksi adm tidak dipatuhi serta pelanggaran lebih dari satu kali Pasal 100 ayat (2)
Sengaja(Pasal 98)
Lalai(pasal 99)
BAKU MUTU
LUKA
MATI
SANKSI DENDA
M
IN
MAX
PERIZINAN LINGKUNGAN
1. Penyimpanan, Pembuangan limbah cair ke air atau sumber air
2. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah (land aplication)
3. Penimbunan sementara LB34. Pengumpulan LB35. Pemanfaatan LB3 sebagai usaha utama6. Pengolahan LB37. Penimbunan LB38. Pembuangan limbah cair ke laut9. Dumping ke laut10.Dumping ke darat
IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)
AMDAL /UKL/UPLAMDAL
/UKL/UPL
Komisi berlisensiKomisi berlisensi
KKLH / Rekomendasi
UKL/UPL
KKLH / Rekomendasi
UKL/UPL
Izin lingkungan
Izin lingkungan Izin UsahaIzin Usaha
persyaratanpersyaratan
Keputusan TUN
Keputusan TUN
pengumumanpengumuman
1. Persyaratan yg diajukan Cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen/informasi
2. Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam keputusan komisi
3. Tidak melaksanakan kewajiban dalam AMDAL/UKL-UPL
1. Persyaratan yg diajukan Cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen/informasi
2. Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam keputusan komisi
3. Tidak melaksanakan kewajiban dalam AMDAL/UKL-UPL
batalbatal
KLHSKLHS
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
1. IZIN LINGKUNGAN MERUPAKAN PERSYARATAN IZIN USAHA
2. IZIN LINGKUNGAN DICABUT, IZIN USAHA DIBATALKAN
3. USAHA/KEGIATAN BERUBAH, IZIN LINGKUNGAN DIPERBARUI
RPPLH
PERATURAN BERBASIS LINGKUNGAN(pasal 44)
SETIAP PENYU SUNAN PER UU AN PADA TKT. NASIONAL DAN DAERAH
WAJIB MEMPERHATIKAN
PERLINDUNGAN FUNGSI LH
PRINSIP PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LH
ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP(pasal 45)
PEMERINTAH DAN DPR
PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
WAJIB
MENGALOKASIKAN ANGGARAN YG MEMADAI
KEGIATAN PPLH
PROGRAM PEMBANGUNAN YG BERWAWASAN LINGKUNGAN
WAJIB
MENGALOKASIKAN ANGGARAN DAK yg MEMADAI
DAERAH YG MEMILIKI KINERJA PPLH YG BAIK
PENGAWASAN (pasal 71 – pasal 75)
Wewenang
Melakukan Pengawasan thd kegiatan dan/atau usaha :
- Peraturan PUU dibidang PPLH- Izin Lingkungan
Menetapkan Pejabat Pengawas LH (PPLH) yang merupakan pejabat fungsional
•Menteri•Gubernur•Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)
dapat mendelegasikan kewenangannya pada pejabat/instansi teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Pejabat Pengawas Lingk Hdp berwenang:
a. Melakukan pemantauanb. Meminta keteranganc. Membuat salinan dokumen & atau membuat catatan yg
diperlukand. Memasuki tempat tertentue. Memotretf. Membuat rekaman audio visualg. Mengambil sampelh. Memeriksa peralatani. Memeriksa instalasi dan/ atau alat transportasi &/atauj. Mengehentikan pelanggaran tertentu(Dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dg PPNS)
LARANGAN(Pasal 69)
• Melakukan perbuatan yg mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
• Memasukkan B3 yang dilarang menurut PUU ke wilayah NKRI (DDT,PCBs dan Dieldrin)
• Memasukkan limbah B3 kedalam wilayah NKRI• Membuang limbah, limbah B3 dan B3 ke media LH• Melepaskan produk rekayasa genetik ke media LH yang bertentangan
dengan PUU atau izin lingkungan• Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar memperhatikan
kearifan lokal masing2 daerah: pembakaran maksimal 2 ha/KK dg sekat bakar ut mencegah penyebaran api.
• Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikasi kompetensi penyusun amdal; dan/atau
• Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yg tidak benar
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
ADMINISTRASI(pasal 76 ssd 83)
PERDATA(pasal 93 sd 120)
PIDANA(pasal 83 sd 93
FUNGSI FUNGSI FUNGSI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
GANTI RUGI DAN PEMULIHAN
LINGKUNGAN
EFEK JERA DAN EFEK DERITA
Tindak pidana dijatuhkan bila:
* Sanksi administrasi tidak dilaksanakan, atau
* Perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
SANKSI ADMINISTRASI(pasal 76 sd pasal 83)
1. Teguran Tertulis2. Paksaan Pemerintah3. Pembekuan izin4. Pencabutan izin
1. Menteri2. Gubernur3. Bupati/walikotaSesuai kewenangannya
Pembekuan izin , pencabutan izin ,dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap
terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH
TIDAK MEMBEBASKAN DARI TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN DAN PIDANA
Paksaan Pemerintah(pasal 80)
Dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran menimbulkan:
•Ancaman yg sangat serius bagi manusia & LH
•Dampak yg lebih besar & lebih luas Jika pelanggaran tidak segera dihentikan.
•Kerugian yg lebih besar bagi LH jika tidak sgr dihentikn
1. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI
2. PEMINDAHAN SARANA PRODUKSI3. PENUTUPAN SALURAN PEMBUANG
AN AIR LIMBAH ATAU EMISI4. PEMBONGKARAN5. PENYITAAN6. PENGHENTIAN SEMENTARA
SELURUH KEGIATAN7. TINDAKAN LAIN UNTUK
MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.
KALAU PAKSAAN PEMERINTAH TIDAK DILAKSANAKAN DAPAT DIKENAKAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PAKSAAN PEMERINTAH
MENTERI, GUBERNUR,
BUPATI/WALIKOTA(Pasal 82)
MEMAKSA UNTUK MELAKUKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN AKIBAT PENCEMARAN ATAU KERUSAKAN
DAPAT MENUNJUK PIHAK KETIGA UNTUK MELAKUKAN PEMULIHAN ATAS BIAYA PENANGGUNG JAWAB
USAHA/KEGIATAN (PEMRAKARSA)
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN(pasal 84 – pasal 92)
MELALUI PENGADILAN
Hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.
Gugatan Perbuatan melawan Hukum
Strict liability – bagi B3,LB3 dan pelanggaran serius
Legal standing Pem & Pemda gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu.
Class action kepentingan dirinya atau kepentingan masy kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan
Legal Standing LSM – telah melaksanakan kegiatan nyata 2 thn tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa tuntutan ganti rugi kecuali biaya riil
DILUAR PENGADILAN
Secara sukarela utk mencapai kesepakatan
Tidak berlaku bagi tindak pidana Lingkungan Hidup
Dapat digunakan jasa mediator dan/ atau arbiter ut membantu menyelesaikan sengketa
Masy dpt membentuk Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa LH yg bersifat bebas tdk berpihak
Pemerintah dpt memfasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian sengketa yg bersifat bebas tdk berpihak
Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan dilakukan ut mencapai kesepakatan mengenai: ( pasal 85)
a. Bentuk dan besarnya ganti rugi b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/ atau perusakan c. Tindakan tertentu ut menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. Tindakan ut mencegah timbulnya dampak negatif terhadap LH
Penyelesaian Sengketa LH di Pengadilan Tanggung jwb Mutlak (Strict Liability) (psl 88)• Unsur kesalahan tdk perlu dibuktikan oleh pihak
penggugat sbg dasar pembayaran ganti kerugian (Lex Specialis): 1. Kegiatan Usaha Menggunakan B3 2. Menghasilkan dan /atau mengelola Limbah B3 3. Menimbulkan ancaman serius thd LH, bertang gung jwb mutlak atas kerugian yg terjadi
Tergugat dpt bebas dari Kewajiban membayar ganti kerugian apabila dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan Ling- kungan Hidup disebabkan :1. Adanya Bencana Alam/Peperangan2. Keadaan terpaksa3. Adanya tindakan PIHAK KETIGA
Hak Masyarakat Mengajukan Gugatan (Class Action):
• Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok ut kepentingan dirinya sendiri dan/atau ut kepentingan masyarakat yg mengalami kerugian
• Gugatan diajukan apabila trd. kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum
• Kesamaan Tuntutan
Hak Organisasi LH Mengajukan gugatan (Legal Standing):
• Untuk kepentingan pelestarian fungsi LH• Melakukan tindakan tertentu• Tanpa adanya tuntutan ganti rugi (kecuali
pengeluaran riil yang dikeluarkannya)
HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN(Pasal 92)
NGOs - TINDAKAN TERTENTU
- PENGELUARAN RIIL
a. BERBENTUK BADAN HUKUM
b. ANGGARAN DASAR ORGANISASI TERSEBUT DIDIRIKAN UNTUK KEPENTINGAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
c. KEGIATAN NYATA DENGAN ANGGARAN DASAR PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN
GUGATAN ADMINISTRATIF
SETIAP ORANG DAPAT
MENGAJUKAN GUGATAN
KEPUTUSAN TUN
PEJABAT TUN MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN TANPA AMDAL DAN/ATAU
UKL/UPL
PEJABAT TUN MENERBITKAN IZIN USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN
PENEGAKAN HUKUM PIDANATindak pidana lingkungan adalah kejahatanSanksi dan denda maksimum dan minimumkorporasi
ULTIMUM REMIDIUM
Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan)Sanksi administrasi Pelanggaran dilakukan satu kali
PREMUM REMIDIUM
Pencemaran dan perusakan LHSanksi administrasi tidak dipatuhiPelanggaran dilakukan lebih dari satu kaliMemasukkan B3 yg dilarangMemasukkan LB3 di NKRIMemasukkan limbah di NKRIMembuang limbah Membuang B3 dan LB3Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)Melakukan pembukaan lahan dengan membakarMenyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensiMemberikan informasi palsu,menyesatkan menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
SANGSI PIDANA:• Berdasarkan azas SUBSIDIARITAS (ULTIMUM
REMIDIUM). Hukum (sangsi) Pidana sebagai penunjang Hukum Administrasi.
• Sangsi Pidana digunakan apabila: a. Sangsi Administrasi tdk efektif b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tdk efektif c. Penyelesaian sengketa di pengadilan tidak efektif
d. Kesalahan pelaku relatif/ besar dan berate. Timbul keresahan di Masyarakatf. Menimbulkan orang sakit g. Menyebabkan orang meninggal dunia
Ada alat bukti permulaan cukupPelaku pencemaran & atau perusakan jelas
JaksaPenuntutUmum
Penyidik POLRI
PPNS LH
SPDPBERKAS PENYIDIKAN
Kewenangan lainnya
Menangkap dan menahan
penyitaan
penggeledahan
Menghentikan penyidikan
pemeriksaan
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
KOORDINASI
PENEGAKAN HUKUM TERPADU(pasal 95)
• PPNS• KEPOLISIAN• KEJAKSAAN MENEG LH
KOORDINASI
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNG TERPADU (ONE ROOF ENFORCEMENT SYSTEM)
ALAT BUKTI
1. KETERANGAN SAKSI2. KETERANGAN AHLI3. SURAT 4. PETUNJUK5. KETERANGAN TERDAKWA DAN/ATAU 6. ALAT BUKTI LAIN, TERMASUK ALAT BUKTI YANG DIATUR
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ALAT BUKTI LAIN MELIPUTI: Informasi lisan, dikirimkan,diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik dan/atau serupa dengan itu: dan atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yg dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yg terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda. Angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca
PIDANA TAMBAHAN (TATA TERTIB):
a. PERAMPASAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA
b. PENUTUPAN SELURUH ATAU SEBAGIAN TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
c. PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA
d. KEWAJIBAN MENGERJAKAN APA YANG DILALAIKAN TANPA HAK
e. PENEMPATAN PERUSAHAN DIBAWAH PENGAMPUNAN PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN
TINDAK PIDANA KORPORASI(Pasal 116 - 120)
TINDAK PIDANA
BADAN USAHA
PIDANA, DENDA DIPERBERAT 1/3
PEMBERI PERINTAH/ PEMIMPIN TINDAK PIDANA
PENGURUS
DIPIDANA SEBAGAI PELAKUFUNGSIONAL KARENA:
•MEMILIKI KEWENANGAN TERHADAP PELAKU FISIK
• MENERIMA TINDAKAN PELAKU FISIK :
• MENYETUJUI• MEMBIARKAN• TIDAK CUKUP MELAKUKAN PENGAWASAN • MEMILIKI KEBIJAKAN YG MEMUNGKINKAN TERJDNYA TINDAK PIDANA
Jenis Jenis PelanggaraPelanggara
nnAkibatAkibat
PidanaPidana Denda (rupiah)Denda (rupiah)
MinimuMinimumm
MaksimMaksim.. MinimumMinimum MaksimMaksim..
SengajaSengaja
> BM> BM 3 tahun3 tahun 10 tahun10 tahun 3 millir3 millir 10 miliar10 miliar
Orang LukaOrang Luka 4 tahun4 tahun 12 tahun12 tahun 4 miliar4 miliar 12 miliar12 miliar
Orang MatiOrang Mati 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar
LalaiLalai
> BM> BM 1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar
Orang LukaOrang Luka 2 tahun2 tahun 6 tahun6 tahun 2 miliar2 miliar 6 miliar6 miliar
Orang MatiOrang Mati 3 tahun3 tahun 9 tahun9 tahun 3 miliar3 miliar 9 miliar9 miliar
Melepaskan/Melepaskan/mengedarkan mengedarkan produk produk rekayasa rekayasa genetikagenetika
1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar
Mengelola Mengelola limbah B3 tanpa limbah B3 tanpa izinizin
1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar
Tidak mengelola Tidak mengelola limbah B3 yang limbah B3 yang dihasilkannyadihasilkannya
1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar
Sanksi Pidana (tindak pidana merupakan kejahatan)
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
Ketentuan Pidana untuk Pelanggaran Lainnya
PelanggaranPelanggaran PidanaPidana Denda (rupiah)Denda (rupiah)
MinimumMinimum MaksimumMaksimum MinimumMinimum MaksimuMaksimumm
Memasukkan limbah B3Memasukkan limbah B3 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar
Memasukkan B3Memasukkan B3 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar
Membakar lahanMembakar lahan 3 tahun 3 tahun 10 tahun10 tahun 3 miliar3 miliar 10 miliar10 miliar
Melakukan usaha dan/atau Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izinkegiatan tanpa izin 1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat memiliki sertifikat kompetensi penyusun kompetensi penyusun AMDALAMDAL
-- 3 tahun3 tahun -- 3 miliar3 miliar
Memberikan informasi palsu dlm kaitan dg Pengw
- 1 tahun - 1 miliar
Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah
- 1 tahun - 1 miliar
Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau PPNS
- 1 tahun - 500 jutaDeputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
PelanggaranPidana
maksimumDenda
(rupiah)maksimum
Menerbitkan izin lingkungan Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPLatau UKL-UPL
3 tahun3 tahun 3 miliar3 miliar
Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan
3 tahun 3 miliar
Dengan sengaja Tidak mela kukan pengawasan yang mengakibatkan pencemaran /kerusakan yg mengakibatk hilangnya nyawa manusia
1 tahunAtau
500 juta
44
SANKSI BAGI PEJABAT PEMERINTAH
PROGRAM PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN
PENANGANAN KASUS
PENINGKATAN KAPASITAS
1. PENGADUAN LINGKUNGAN ELEKTRONIK
(ONLINE SYSTEM)2. PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN TERPADU (ONE ROOF ENFORCEMENT
SYSTEM) 3. SERTIFIKASI HAKIM
LINGKUNGAN (JUDGES SERTIFICATION)4. EVALUASI PERDA
LINGKUNGAN5. PENYLESAIAN RPP DAN
PERMEN6. CETAK BIRU PENAATAN
LINGKUNGAN7. PENYUSUNAN PEDOMAN
1. PENGELOLAAN PENGADUAN
2. PIDANA
3. PERDATA
4. ADMINISTRASI
1. PPNS/PPLH
2. KEPOLISIAN
3. KEJAKSAAN
4. HAKIM LINGKUNGAN
5. PENGELOLA PENGADUAN
6. RAKORNAS/RAKOREG GAKUM
PENGEMBANGAN KERJASAMA
KERJA SAMA DENGAN
KEPOLISIAN DAN KEJAKSANAAN
MAHKAMAH AGUNG
DEPDAGRI , DEP HUKUM DAN HAM
SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN (JUDGES SERTIFICATION)
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU (ONE ROOF ENFORCE MENT SYSTEM)
EVALUASI PERDA LINGKUNGAN
TATA CARAPENGADUAN PEMERINTAH
0811 932 932
TELP/FAX021-85909533
SURAT
DATANG LANGSUNG
ASDEP PENGADUAN LINGKUNGAN DAN PENY SENGKETAJL DI PANJAITAN KAV 24GEDUNG A LANTAI VKEBON NANAS, JAKARTA TIMUR
PENYEBARAN PPNS
REGIONAL PROVINSI / KABUPATEN / KOTAPPNS
Sumatera 129
Bali & Nusa Tenggara 21
Sumapapua 71
Jawa 138
Kalimantan 79
KLH 68
Pusreg 44
Jumlah 550
No Tahun ADMINISTRASI PERDATA PIDANA JUMLAH
1 2005 11 21 79 111
2 2006 90 52 59 201
3 2007 34 172 69 275
4 2008 49 12 68 129
5 2009 24 29 53 106
TOTAL 208 286 328 822
PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUPPENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP
49Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
TANGGUNG JAWAB KEBERHASILAN PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN: • Pihak Pemerintah• Dunia Usaha• Masyarakat• Keluarga & • Individu