homeschooling termasuk program pendidikan informal atau nonformal
DESCRIPTION
hsTRANSCRIPT
Homeschooling termasuk Program Pendidikan Informal atau Nonformal. Bila berbentuk
Informal tidak perlu ijin, namun jika berbentuk Nonformal wajib memperoleh ijin dari
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Definisi Pendiidikan Informal dan Nonformal
P. Informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang
berbentuk kegiatan belajar mandiri.
P. Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara
terstruktur dan berjenjang.
Jadi bila homeschooling merupakan kegiatan mengajar anak keluarga sendiri dengan jumlah
peserta yang sangat terbatas (tak sampai 5 orang) itu termasuk Program Pendidikan Informal
namun bila sudah berkembang jadi satu komunitas yang tertata dengan badan pengurus yang
terstruktur maka itu sudah masuk Program Nonformal.
Program Nonformal wajib peroleh ijin dari Diknas kabupaten atau propinsi, kewajiban ini
terdapat di PP no. 17 tahun 2010 pasal 185 ayat 1 dan UU Sisdiknas pasal 62 ayat 1. Sanksinya
terdapat di PP no. 17/2010 pasal 206 dan UU Sisdiknas pasal 62 ayat 3. Ijin spesial untuk
homeschooling tak ada, namun Kemdiknas memberi 2 pilihan, mengantongi IJIN LEMBAGA
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) atau IJIN LEMBAGA KURSUS. Hasil dari
pendidikan baik informal maupun nonformal bisa dihargai setara dengan pendidikan formal
setelah melalui ujian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemdiknas yang sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia.
Penjelasan tentang lembaga kursus bisa baca di PP no. 17 tahun 2010 pasal 103, tentang PKBM
ada di pasal 105, tentang ujian kesetaraan terdapat di pasal 115. Persyaratan pendirian terdapat
UU Sisdiknas pasal 62 ayat 2 seperti standar pengelola, kualifikasi pendidik/pembimbing dan
tenaga kependidikan (standar pembimbing), sarana dan prasarana, pembiayaan, sistem evaluasi
dan sertifikasi dll, Program Nonformal baru bisa beroperasi setelah memiliki akta Notaris,
NPWP, daftar susunan badan pengurus, sekretariat, ijin operasional dari Dinas Pendidikan
Kab/Kota.
Untuk membaca standar pengelola, standar pembimbing dan standar penguji lembaga Kursus
bisa baca Permendiknas no. 40, 41, 42 terbitan tahun 2009. Kalo linknya tak bisa buka bisa
unduh di koleksi Pak Djokoluk kita.
Standar Penguji Pada Kursus Dan Pelatihan
Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2009
Standar Pembimbing Pada Kursus Dan Pelatihan
Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2009
Standar Pengelola Kursus
Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2009
Ini ada buku strategi dan konsep PKBM yang diterbit oleh Forum Komunikasi Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (FK-PKBM)Indonesia, bisa dibaca juga.
http://pkbm-indonesia.com/yahoo_site_admin1/assets/docs/
Konsep_dan_Strategi_Pengembangan_PKBM_-_FK_PKBM_Indonesia_-_A4.116221521.doc
Sekian yang bisa saya sharing,
Wassalam, Fitri