himpunan pengusaha mikro dan kecil …hipmikindo.yolasite.com/resources/ad-art hipmikindo.doc ·...
TRANSCRIPT
ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO dan KECIL INDONESIA
HIPMIKINDOAnggaran Dasar
PEMBUKAAN
Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar
Negara republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui perekonomian Nasional
berdasarkan demokrasi ekonomi. Kemudian daripada itu sesuai dengan amanat Tap.
MPR-RI tahun 1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha
Mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat
yang mempunyai kedudukan, peranan, dan potensi strategis untuk mewujudkan
perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Bahwa kemudian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah segera
secara menyeluruh, maksimal dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang
kondusif, kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang
seluas luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan dan peran serta potensi usaha
Mikro, Kecil dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan
pendapatan rakyat , penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sehubungan
dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis, Kapital yang
kuat dan globalisasi yang bisa menghancurkan sistem perekonomian bangsa , ternyata
Pengusaha mikro dan kecil tidak terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi akibat pasar
bebas dan globalisasi. Pengusaha mikro dan kecil sangat perlu dilindungi namun
realitas saat ini para pengusaha mikro dan kecil belum terwadahi dalam sebuah
perhimpunan khusus pengusaha mikro dan kecil, oleh karena itu perlu didirikan wadah
yang menghimpun, membina dan memberdayakan para pengusaha mikro dan kecil di
Indonesia.
1
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
NAMA
Organisasi ini bernama HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL
INDONESIA disingkat dengan nama HIPMIKINDO .
Pasal 2
WAKTU
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) didirikan pada hari
Jumat tanggal 08-08-2008 (delapan Agustus dua ribu delapan) Di Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta dalam waktu yang tidak ditentukan .
Pasal 3
TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) Pusat ber kedudukan
di Jakarta Ibukota Republik Indonesia.
BAB II
AZAS
Pasal 4
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) berdasarkan
Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Republik Indonesia khususnya pasal 5 ayat
(1), Pasal 20, 27 ayat (2) dan 33 UUD 45 serta Undang- Undang Republik Indonesia No.
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2
BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 5
Visi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) adalah
Terwujudnya Pengusaha Mikro dan Kecil yang mandiri, sejahtera, adil dan produktif
guna membangun daya saing dalam dunia Usaha.
Pasal 6
Misi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia adalah :
1. Memperkuat peran usaha mikro dan kecil sebagai dasar perekomian Nasional.
2. Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan dengan lintas sektor, regional maupun
Internasional dalam percaturan ekonomi global serta memfasilitasi partisipasi
pengusaha mikro dan kecil Indonesia dalam expo/pameran berskala Nasional
dan Internasional.
3. Mengakselerasi pengembangan usaha mikro dan kecil kesemua wilayah dalam
mendukung ekonomi wilayah yang berdampak positif pada regional development.
4. Meningkatkan Kompetensi, keterampilan dan produktifitas serta memberikan
perlindungan usaha dan advokasi sehingga terwujud peluang kerja serta
penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
1. Menumbuh dan mengembangkan serta mewadahi Pengusaha usaha Mikro dan
kecil dalam rangka membangun perekonomian Nasional berdasarkan Demokrasi
Ekonomi yang berkeadilan.
2. Menumbuhkan, mengembangkan kemampuan usaha dan meningkatkan
kemandirian, kebersamaan, kekeluargaan dalam daya saing dan kewirausahaan
3
Pengusaha Mikro dan Kecil yang berwawasan lingkungan, keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi secara Nasional.
3. Meningkatkan peranan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam Pembangunan Daerah
akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tercipta lapangan kerja
sehingga terwujud pemerataan pendapatan dan terbebas dari kemiskinan,
kebodohan dan kemelaratan.
BAB V
SIFAT, FUNGSI dan USAHA
Pasal 8
1. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil sebagai masyarakat dunia usaha akan
ikut berperan serta secara aktif dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
menumbuhkan iklim Usaha, terutama memperluas sumber pendanaan dan
memfasilitasi agar dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan
bukan Bank.
2. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) sebagai mitra
dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang
saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha mikro,kecil dan
menengah maupun usaha besar. Membantu Pemerintah membentuk struktur pasar
yang akan menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, termasuk
membantu untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh
orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan anggota
HIPMIKINDO.
4
BAB VI
PENDIRI
Pasal 9
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) didirikan oleh
penghadap yaitu :
1. Drs. H.MAZ. Pandjaitan, MSi, sebagai Ketua Umum.
2. Drs. H. Djaya Sukma, sebagai Sekretaris Jenderal.
3. Drs. Adirman, MSc, sebagai Ketua.
4. Drs. Henry Bahri, sebagai Ketua.
5. Drs. H. Aris Djazuli, MSi,MM, sebagai Ketua.
Apabila Pendiri meninggal maka dapat diberikan penghargaan yang diterima oleh ahli
waris.
BAB VII
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Anggota Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) yaitu :
1. Seluruh pengusaha yang memiliki usaha produktif baik perseorangan dan / atau
Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Seluruh Pengusaha yang memiliki usaha produktif baik perseorangan dan/ atau
Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti memiliki
kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5
3. Warga Negara Republik Indonesia yang sudah berusia minimal 17 (tujuh belas)
tahun sehat rohani.
Pasal 11
Keanggotaan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil terdiri dari :
a. Anggota biasa.
b. Anggota Luar Biasa.
c. Anggota Kehormatan.
Keanggotaan yang telah mengisi formulir sebagai anggota di Sekretariat Himpunan
Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia baik di Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah
maupun Pengurus Cabang dengan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
Pasal 12
Syarat- syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban lebih lanjut diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB VIIIORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 13SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)
terdiri dari :
1. Tingkat Pusat : a. Dewan Penasehat
b. Dewan Pembina
c. Dewan Pimpinan Pusat
2. Tingkat Propinsi : a. Dewan Penasehat
b. Dewan Pembina
c. Dewan Pimpinan Daerah
3. Tingkat Kabupaten/Kota : a. Dewan Penasehat
b. Dewan Pembina
c. Dewan Pimpinan Cabang
6
Pasal 14
Dewan Penasehat terdiri dari cendikiawan, praktisi dan tokoh masyarakat yang mengerti
dan memahami tentang perekonomian Nasional terutama bidang usaha mikro dan Kecil.
Pasal 15
Dewan penasehat mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain
memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang agar
Organisasi dapat maju dan berkembang.
Pasal 16
Susunan Dewan Penasehat terdiri dari :
- Satu orang Ketua.
- Satu orang Sekretaris.
- Satu orang anggota.
- Sedikitnya Dewan Penasehat berjumlah 3 (tiga) orang.
Pasal 17
Dewan Pembina terdiri dari anggota masyarakat yang berpengalaman di lembaga
Pemerintah maupun Daerah yang berhubungan dengan iklim Usaha dengan upaya- upaya
pembinaan dan pengembangan.
Pasal 18
Dewan Pembina mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain dapat
menjelaskan masalah dan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada Dewan Pimpinan
Pusat, Daerah maupun Cabang baik diminta maupun tidak.
Pasal 19
Susunan Dewan Pembina terdiri dari :
- Satu orang Ketua.
- Satu orang Sekretaris.
- Satu orang anggota.
- Sedikitnya Dewan Pembina berjumlah 3 ( tiga) orang.
7
BAB IX
PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 20
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah badan eksekutif tertinggi dari organisasi dalam
rangka operasional organisasi untuk tingkat Nasional.
Pasal 21
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
- Seorang Ketua Umum.
- Sedikitnya 3 (tiga) orang Ketua.
- Seorang Sekretaris Jenderal.
- Sedikitnya 2 (dua) orang wakil Sekretaris Jenderal.
- Seorang Bendahara Umum.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Bendahara.
- Sedikitnya 3 (tiga) orang Kepala Departemen.
Bab X
PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 22
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan eksekutif tertinggi dari organisasi
dalam rangka operasional untuk tingkat Propinsi.
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dari :
- Seorang Ketua
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Ketua
- Seorang Sekretaris dan Bendahara.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Sekretaris.
- Beberapa orang Kordinator Biro.
8
BAB XI
PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 23
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Eksekutif tertinggi Organisasi di
Tingkat Kabupaten dan atau Kota.
Pasal 24
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :
- Seorang Ketua.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Ketua.
- Seorang Sekretaris dan Bendahara.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Sekretaris dan Bendahara.
- Beberapa orang Kordinator Bidang.
BAB XII
MASA JABATAN
Pasal 25
Masa Jabatan dari semua Kepengurusan adalah 5 (lima) tahun baik Pengurus Pusat,
Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali pada
kedudukan Ketua umum, Ketua Daerah dan Ketua Cabang.
9
BAB XIII
RAPAT-RAPAT
Pasal 26
Rapat Organisasi terdiri dari :
KONGRES, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT, MUSYAWARAH
DAERAH, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH, MUSYAWARAH
CABANG, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINANCABANG.
BAB XIV
KEUANGAN
Pasal 27
KEUANGAN ORGANISASI
Keuangan untuk pembiayaan Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil
Indonesia (HIPMIKINDO) diperoleh dari :
a. Iuran Anggota biasa.
b. Usaha- usaha- lain yang sah sesuai dengan undang- undang.
c. Sumbangan dari fihak luar yang tidak mengikat.
Pasal 28
PENGGUNAAN DANA KEUANGAN dan PENGELOLAAN HARTA
KEKAYAAN ORGANISASI.
Pengurus Harian Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)
disetiap tingkatan Organisasi bertanggung jawab atas penggunaan dana dan Pengelolaan
Keuangan serta harta kekayaan Organisasi pada tingkatannya masing- masing.
10
BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 29
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Kongres Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)
dan dihadiri anggota sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Kongres yang sah.
Pasal 30
PEMBUBARAN ORGANISASI
1. Pembubaran Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) hanya dapat diselenggarakan dalam Kongres Luar Biasa yang
diadakan khusus untuk itu dan berdasarkan keputusan mutlak quorum peserta dan
setelah mendengarkan pertimbangan serta masukan dari Dewan Penasehat dan
Dewan Pembina.
2. Setelah Organisasi dibubarkan maka Kongres Luar Biasa Himpunan Pengusaha
Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) sekaligus menetapkan penghibahan
atau menyumbangkan seluruh harta kekayaan Organisasi kepada Badan Sosial
atau Badan lainnya.
BAB XVI
PENUTUP
Pasal 31
1. Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga (ART) .
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran
Dasar (AD) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar
ini.
11
3. Anggaran Dasar (AD) Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) disahkan dan ditetapkan dalam Rapat para pendiri di Jakarta
hari Senin tanggal 18 bulan Agustus tahun 2008 dan berlaku sejak ditetapkan.
Jakarta senin 18 Agustus 2008.
Para pendiri :
1.Drs. H.MAZ.Pandjaitan, MSi. ...........................
2.Drs. H. Djaya Sukma. ..................................
3.Drs. Adirman, MSc. ...........................
4.Drs. Henry Bahri ..................................
5.Drs. H. Aris Djazuli, MSi,MM. ............................
12
ANGGARAN RUMAH TANGGAHIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA
HIPMIKINDO
BAB I
Pasal 1
KEANGGOTAAN
Ialah setiap orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan sebagai warga negara
Republik Indonesia yang telah berumur minimal 17 tahun sehat rohani telah memiliki
usaha produktif.
Pasal 2
ANGGOTA LUAR BIASA
a. Pengusaha yang telah mencatatkan namanya.
b. Pengusaha luar negeri yang berusaha di Indonesia yang telah mencatatkan
namanya.
Pasal 3
ANGGOTA KEHORMATAN
Ialah orang yang berjasa kepada Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) yang telah ditetapkan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 4
SYARAT KEANGGOTAAN
Setiap yang akan menjadi anggota harus mengajukan permohonan serta menyatakan
secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) serta pedoman dan peraturan organisasi.
13
Pasal 5
MASA KEANGGOTAAN
1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri.
3. Diberhentikan atau dipecat.
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
A. Anggota mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau
pernyataan secara lisan atau tertulis kepada Pengurus serta mempunyai hak untuk
memilih dan dipilih.
B. Anggota luar biasa dan kehormatan mempunyai hak untuk mengajukan saran atau
usul dan pertanyaan kepada pengurus baik lisan maupun tertulis.
Pasal 7
a. Kewajiban anggota membayar uang administrasi pendaftaran dan iuran anggota.
b. Menjaga nama baik organisasi.
c. Berpartisipasi dalam kegiatan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO).
d. Bagi anggota luar biasa dan kehormatan tidak berlaku ayat (a).
Pasal 8
SKORSING DAN PEMECATAN
1. Anggota dapat diskor/dipecat karena bertindak bertentangan dengan Anggara
Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau ketentuan- ketentuan yang
telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil
Indonesia (HIPMIKINDO).
2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Himpunan Pengusaha Mikro
dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).
14
3. Mengenai skorsing/pemecatan dan tata cara pembelaan, diatur dalam ketentuan/
peraturan .
BAB II
STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR KEKUASAAN
Pasal 9
KONGRES
a. Kongres merupakan musyawarah utusan Daerah- daerah.
b. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
c. Kongres diadakan 5 (lima) tahun sekali.
d. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan
pasal 9 ayat (c).
e. Dalam keadaan luar biasa , Kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dengan persetujuan sekurang kurangnya
melebihi separuh dari jumlah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
Pasal 10
KEKUASAAN/WEWENANG KONGRES
a. Menetapkan Anggaran Dasar(AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), Pedoman-
pedoman pokok, Peraturan-peraturan, garis- garis umum haluan organisasi dan
program kerja Nasional.
b. Menetapkan calon- calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
c. Memilih Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dengan sistem Formatur yang dipilih
berdasarkan hasil Kongres yang mengamanahkan agar Ketua Umum demisioner
diikut sertakan menjadi anggota formatur.
d. Jumlah formatur sebanyak 5 (lima) orang.
15
Pasal 11
TATA TERTIB KONGRES
a. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Dewan Pimpinan pusat dan utusan Daerah
dan undangan Pengurus Dewan Pimpinan pusat.
b. Pengurus Dewan Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Kongres.
c. Peserta utusan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah mempunyai hak suara dan hak
bicara.
d. Semua Pengurus Dewan PimpinanPusat mempunyai hak bicara.
e. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang mempunyai hak suara meliputi Ketua
Umum, semua Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
f. Jumlah peserta ditetapkan oleh pengurus pusat.
g. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah
peserta utusan Pengurus Dewan Pimpinan daerah.
h. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi maka Kongres diundur paling lama 2 x 24 jam
dan setelah itu dinyatakan sah.
i. Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan Laporan Pertanggung
Jawaban (LPJ) di hadapan peserta Kongres dan dinyatakan sah dan diterima,
maka Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan Demisioner.
Pasal 12
MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)
a. Musyawarah Daerah (Musda) merupakan musyawarah utusan Cabang.
b. Bagi Daerah yang tidak mempunyai Pengurus Dewan PimpinanCabang,
diselenggarakan musyawarah anggota Cabang.
c. Musyawarah Daerah diselengarakan 5 (lima) tahun sekali.
d. Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam
satu tahun .
16
Pasal 13
KEKUASAAN/WEWENANG
a. Menetapkan program kerja Daerah.
b. Memilih pengurus Daerah dengan sistem formatur yang dipilih berdasarkan hasil
Musyawarah Daerah yang meng amanahkan agar Ketua demisioner diikut
sertakan menjadi anggota formatur.
c. Jumlah formatur sebanyak 5(lima) orang yang terdiri ketua formatur, 1 (satu)
orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
Pasal 14
TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH/MUSYAWARAH ANGGOTA
DAERAH
a. Peserta Musyawarah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari pengurus
daerah dan utusan dari Cabang.
b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan
musyawarah Daerah/musyawarah anggota Cabang.
c. Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah menyampaikan Laporan Pertanggung
Jawaban (LPJ) di sahkan dan diterima dihadapan peserta Musyawarah Daerah,
maka pengurus Daerah dinyatakan demisioner.
Pasal 15
MUSYAWARAH CABANG
a. Musyawarah anggota Cabang merupakan musyawarah tertinggi anggota Cabang
b. Musyawarah anggota Cabang satu kali dalam 5 (lima) tahun.
c. Musyawarah Cabang diadakan minimal satu kali dalam satu tahun.
17
Pasal 16
KEKUASAAN/ WEWENANG MUSYAWARAH CABANG
a. Menetapkan program kerja .
b. Memilih pengurus Dewan Pimpinan Cabang dengan sistem formatur yang dipilih
berdasarkan hasil Musyawarah Cabang yang meng amanahkan agar Ketua
demisioner diikut sertakan menjadi anggota formatur.
c. Jumlah Formatur sebanyak 5 (lima) orang terdiri Ketua Formatur satu orang
Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
Pasal 17
TATA TERTIB MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG
a. Peserta musyawarah Cabang terdiri dari Pengurus Cabang dan anggota- anggota.
b. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah penanggung jawab penyelenggaraan
musyawarah Cabang dan anggota adalah utusan.
c. Semua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota yang hadir mempunyai
hak suara , hak bicara dan hak dipilih maupum memilih.
d. Pimpinan sidang musyawarah Cabang dipilih dari anggota peserta.
e. Musyawarah Cabang dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh
jumlah anggota.
f. Apabila ayat (e) tidak terpenuhi maka musyawarah Cabang diundur paling lama
1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
g. Setelah Laporan Pertanggung Jawab (LPJ) Pengurus Cabang diterima oleh peserta
musyawarah Cabang, maka Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dinyatakan
demisioner.
Pasal 18
STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
a. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan/instansi kepemimpinan tertinggi
organisasi.
b. Masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terhitung sejak pelantikan/serah
terima jabatan dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat demisioner.
18
Pasal 19
PERSONALIA PENGURUS PUSAT
a. Formasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang kurangnya terdiri dari Ketua
Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara.
Yang dapat menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah anggota yang
pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
b. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat
dipilih Pejabat Ketua Umum oleh sidang Pleno Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 20
TUGAS DAN WEWENANG
a. Selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres, personalia Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat harus sudah dibentuk , dan Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat yang baru.
b. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah
serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat demisioner.
c. Melaksanakan hasil- hasil ketetapan Kongres.
d. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan
HIPMIKINDO kepada Pengurus Dewan Pimpinan HIPMIKINDO seluruh
Indonesia.
e. Melaksanakan sidang Pleno minimal satu kali setahun atau setidak tidaknya 5
(lima) kali selama priode berlangsung.
f. Menyelenggarakan Kongres pada akhir Periode kepengurusan.
g. Menyiapkan draft materi Kongres.
h. Mengangkat dan mensahkan Pengurus Dewan Pimpian Daerah dengan tetap
memperhatikan hasil Musyawarah Daerah.
i. Menyampaikan Laporan Pertangung Jawaban kepada anggota melalui Kongres.
j. Menghadiri sebagai saksi pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
19
k. Dapat menskorsing, memecat dan merehabilitasi secara lansung terhadap
anggota/Pengurus.
Pasal 21
PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH
a. Merupakan suatu kesatuan organisasi yang dibentuk didaerah.
b. Masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah 5 (lima) tahun, terhitung
semenjak pelantikan/ serah terima jabatan Pengurus Dewan Pimpinan daerah
demisioner.
Pasal 22
TUGAS DAN WEWENANG.
a. Formasi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari
Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah baru dapat menjalankan tugasnya setelah
pelantikan atau serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
Demisioner.
c. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Musyawarah Daerah personalia
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah harus sudah terbentuk, dan Pengurus Daerah
demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah yang baru.
d. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musayawarah Daerah, kebijaksanaan
Nasional organisasi serta ketentuan lainnya.
e. Mengesahkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
f. Melaksanakan Pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan 5 (lima)
kali dalam satu Priode.
g. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan satu tahun sekali kepada Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat.
h. Menyelenggarakan Musayawarah Daerah.
20
i. Yang dapat menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah anggota biasa
yang telah mencapai usia keanggotaan satu tahun atau pernah menjadi pengurus
Dewan Pimpinan Cabang.
j. Apabila Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat menjalankan
tugas/non aktif, maka dapat diangkat Pejabat Ketua Pengurus Dewan Pimpinan
Daerah oleh sidang pleno Daerah dan untuk selanjutnya ditetapkan/ disahkan
menjadi pejabat Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah oleh Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat.
k. Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang merupakan anggota pleno Daerah.
Pasal 23
PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
TUGAS DAN WEWENANG
a. Pengurus Dewan Pimpinan cabang baru dapat menjalankan tugasnya setelah
pelantikan/ serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang
demisioner.
b. Selambat- lambatnya setelah 20 (dua puluh) hari setelah musyawarah personalia
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang harus sudah terbentuk, dan Pengurus Dewan
Pimpinan Cabang demisiner segera mengadakan serah terima jabatan dengan
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang baru.
c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Cabang, kebijaksanaan Nasional
Organisasi serta ketentuan- ketentuan lainnya.
d. Melaksanakan Pleno sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sekurang-
kurangnya 5 (lima) kali selama satu periode.
e. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan satu tahun sekali kepada kepada
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
f. Menyelenggarakan musyawarah Cabang
g. Menyampaikan Laporan Pertangungjawaban kepada anggota melalui musyawarah
Cabang.
h. Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang merupakan anggota pleno Daerah.
21
Pasal 24
PENDIRIAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
a. Anggota HIPMIKINDO yang ingin mendirikan Cabang harus mendapatkan
pengesahan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
b. Untuk mendirikan Cabang harus mengajukan permohonan kepada Pengurus
HIPMIKINDO Daerah untuk mendapatkan pengesahan, setelah mempunyai
anggota sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) orang.
c. Masa Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima) tahun terhitung
sejak pelantikan/sejak serah terima jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang
demisioner.
BAB III
Pasal 25
KEUANGAN
a. Besarnya uang pangkal iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Dewan Pimpinan
Cabang.
b. Sumber- sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART
HIPMIKINDO serta Perundangan maupun Peraturan Pemerintah
c. Sumbangan dari Donatur yang tidak mengikat.
d. Usaha- usaha dari perdagangan umum yang sah.
e. Pengelolaan keuangan HIPMIKINDO dikelola oleh Pengurus Dewan Pimpinan
Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Besarnya jumlah ayat a dan ayat d ditetapkan 30 perseratus diserahkan ke
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah , kemudian Pengurus Dewan Pimpinan
Daerah menyerahkan 10 perseratus pada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
22
Pasal 26
HARTA KEKAYAAN
Harta Kekayaan Organisasi HIPMIKINDO diperoleh dari :
a. Iuran anggota.
b. Hasil usaha organisasi.
c. Sumbangan dari dari Lembanga Pemerintah maupun Swasta.
d. Harta yang dihibahkan dari Donatur.
BAB IV
Pasal 27
LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT
Lagu, lambang dan atribut-atribut organisasi HIPMIKINDO lainnya diatur dan ditetapkan
oleh Kongres.
BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR /ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 28
1. Perubahan AD/ART hanya dilakukan oleh Kongres
2. Rencana perubahan AD/ART disampaikan kepada Daerah- Daerah selambat-
lambatnya satu bulan sebelum Kongres.
BAB VI
PEMBUBARAN
Pasal 29
Pembubaran Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil (HIPMIKINDO) hanya dapat
dilaksanakan oleh Kongres.
23
Pasal 30
Keputusan pembubaran Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) sekurang- kurangnya harus disetujui 2/3 (duapertiga) peserta Kongres.
Pasal 31
Harta benda Himpunan Pengusah Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) sesudah
dibubarkan dan telah memenuhi kewajiban finansil harus diserahkan kepada Yayasan
Kemanusiaan atau badan sosial.
BAB VII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 32
Setiap anggota HIPMIKINDO dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga ini setelah ditetapkan.
Pasal 33
Semua Badan/Instansi dan Lembaga- lembaga yang menggunakan nama/atribut
HIPMIKINDO diatur dan ditetapkan oleh Kongres.
Pasal 34
Setiap anggota HIPMIKINDO harus mentaati AD/ART ini dan barang siapa
melanggarnya akan dikenakan sanksi- sanksi organisasi sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan sendiri.
Pasal 35
Apabila Anggota Pendiri Meninggal dunia diberikan penghargaan yang diterima oleh
ahli waris.
24
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 36
1. Segala ketentuan dan peraturan organisasi yang belum diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan diputuskan oleh Kongres.
2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Rapat para pendiri
HIPMIKINDO yang diselengarakan pada hari Rabu tanggal 27 bulan
Agustus tahun 2008 (tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua
ribu delapan) di Jakarta yang berlaku sejak ditetapkan.
Jakarta Rabu 27 Agustus 2008.
Para Pendiri :
1. Drs. H. MAZ. Pandjaitan,MSi. ....................................
2. Drs. H. Djaya Sukma. .........................................
3. Drs. Adirman, MSc. .....................................
4. Drs. Henry Bahri. .........................................
5. Dra. Aris Djazuli, MSi, MM. ......................................
25
SUSUNAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA
HIPMIKINDOPeriode 2008- 2014
I. PENASEHAT : 1. Prof. Dr. Mutia Hatta (Ketua).
2. Prof. Dr. Paulus Wirotomo (Sekretaris)
3.Dr.Ir. H. Mara Oloan Siregar, MSi.
4. Fauzi Alwi Yasin
5. Syahril Tanjung.
II. PEMBINA : 1. Prof. Dr. Zilah Hamzah. (Ketua)
2. Dr. Ir. Nining I Soesilo MA. (Sekretaris)
3. Drs. Setyo Haryanto,MM.
4. Ir. Halomoan Tamba, MBA.
5. H. Sukri Bey, SE, MSi.
6. Drs. Ade Soeharsono, SH, MM.
1. Ketua Umum : Drs. H. MAZ. Pandjaitan, MSi.
2. Ketua Organisasi,Kelembagaan : Drs. Adirman, MSc.
dan Keanggotaan.
3. Ketua Pengembangan Usaha Dalam : Drs. Henry Bahri
dan Luar Negeri.
4. Ketua Pengembangan Sarana : Drs. H. Aris Djazuli, MSi,MM.
dan Prasarana.
5. Ketua Pengembangan Permodalan : Ir. Cece Ibrahim Lintang.
dan Jaringan Usaha.
6. Ketua Litbang & Konsultasi Usaha : Dra. Arismiati Nasution, MA.
7. Ketua Hukum dan Advokasi : Syahnan Phalipi,SE,MM, PhD.
26
8. Ketua Humas & Informasi : Cecep Sanjaya Herlambang, SE.
9. Sekretaris Jenderal : Drs. H. Djaya Sukma.
10. Wakil Sekjen : Drs. Hasanudin Harahap.
11. Wakil Sekjen : Yurika Fratiwi .
12. Wakil Sekjen : Ir. Bambang Suharto.
13. Wakil Sekjen : Drs. Emilson Bachtiar.
14. Wakil Sekjen : Ir. Syafril.
15. Wakil Sekjen : Nusyirwan Risqi,ST,MT.
16. Wakil Sekjen : Kusmawati Nata Kusuma
17. Bendahara Umum : H.Moh.Atam.
18. Wakil Bendahara : Dra. Nurhayati.
19. Wakil Bendahara : Raden Roro SW Arie Sejatie
20. Wakil Bendahara : H. Marwan Sudrajat.
21. Kepala Departemen Organisasi, : Ir. Haryo Sasongko.
Kelembagaan Dan Keanggotaan Raflis Thamrin.
22. Kepala Departemen Pengembangan : Drs. Jockly Sinaga,MMA.
Usaha Dalam dan Luar Negeri.
23. Kepala Departemen Pengembangan : Drs. Nugroho Agung Hatmoko
Sarana dan Prasarana.
24. Kepala Departemen Pengembangan : Ir. Wahid Hasyim
Permodalan dan jarinagan Usaha. Milkha Tantuther Butar2.
25. Kepala Departemen LITBANG dan : Muklatarom,SE.
Konsultasi Uasaha
26. Kepala Departemen : Subhan Zein, SH ,MH.
Hukum & Advokasi .
27. Kepala Departemen : Drs. Abror.
Humas & Informasi.
27
ANGGARAN DASARdan
ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIPMIKINDOHIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO dan KECIL INDONESIA
JAKARTA2008
28