LEGALITAS PENJAMINAN KREDITUSAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PEMERINTAH DAERAH

Oleh: Dewa Gde Rudy

ABSTRACT

The article discusses of legality for a creadit contract program for small and medium scale business (UMKM) by the regional government. It's done by conduting and tracing up to a regulation related to the matter above.

The research results show that the program contract program of UMKM by the regional government has gaining an arrangement in some regulations. Anyhow the regulations are in contradiction or in disharmony term each other so those increase an uncertainty law because generating a pro and anti legality on the program ofUMKM by the regional government.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang komprehensif dan simultan yang dilaksanakan oleh hampir seluruh strata dalam masyarakat, l sebagai pelaku ekonomi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder. Fakta menunjukkan bahwa para pelaku ekonomi Indonesia menampakkan diri dalam wujudnya sebagai pelaku usaha besar maupun pelaku usaha yang termasuk katagori Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (UMKM).

Perekonomian Indonesia digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan? Para pelalru ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi. Pada strata terendah, misalnya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif kecil dan terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai dalam bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.:3

Meneermati faktanya di masyarakat bahwa perekonomian Indonesia digerakkan tidak saja oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh pelaku usaha yang masuk katagori UMKM. Dalam struktur ekonomi Indonesia UMKM bukanlah pemain barn. Kelompok usaha ini sudah dikenal sejak dahulu, sehingga UMK.M dapat dikatakan eikal bakal setiap usaha yang seeara evolutif menjadi besar, bahkan beberapa di antaranya melliadi konglomerat.4

1. lohan AriOO, dkk., 2010, Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Studi Terhadap Nasabah BMI'di Kola Semarang), Wa1isongo, Semarang hall.

2. Neny Sri Tmaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. hal 2. 3. Ibid 4. Yohanes Usfunan, dkk.., 2007, Kajian Penggunaan Dana Pemerintah Daerah unhlk

Penjaminan Kredit UMKM, Bank Indonesia dan Faku1tas Hukum Unud, Denpasar.

(ag4

Jrimol I/miah, IIfllIIJM7III'A Volume 10 Nomor 1, Januari 2014, ISSN: 1978-8401 70

Peranan UMKM tedwiap pcn=k,.....ian IDdonesia tidak diragukan lagi. Pada saat

krisis ekonomi yang pemah meImda Indooesia tahun 1997 - 1998, UMKM terbukti memiliki daya tahan yang Iebih kuM dibandingkan entitas ekonomi lainnya dan tetap eksis memberikan konttibusi }cmg relatif besar dalam pemulihan ekonomi. Begitu juga pada saat ekonomi stabilpun, peranan UMKM tetap dominan sebagai penopang ekonomi yang kokob..S

Mengingat potensi dan kontribusi UMKM dalam pembangunan perekonomian yang cukup signifikan, maka upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM perlu dan penting dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama dari segi permodalan, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan dan dapat memperlruat perekonomian Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa permodalan merupakan salah satu kendala pengembangan UMKM. Pemerintah melalui kebijaksanaannya telah berupaya menyediakan berbagai skema kredit dan bantuan permodalan yang dibutuhkan UMKM. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa kredit permodalan yang disediakan pemerintah tersebut sulit didapatkan.6 UMKM sulit untuk mendapat bantuan permodalan/pembiayaan dari perbankan karena persyaratan harus adanya jaminan (agunan).

Dalam rangka pengembangan usaha dan juga mengemban misi pelestarian predikat ketangguhan, UMKM mengharapkan kemudahankemudahan yang berkenaan dengan peningkatan modal. Untuk maksud ini akses ke perbankan sebagai sumber utama pembiayaan bagi UMKM seharusnya dibuka selebar-lebamya. Namun harapan ini belum dapat diwujudkan terutama bagi UMKM.7

Ketidakmampuan menyediakan jaminan atau agunan pada akhimya menjadi masalah yang mendasar bagi UMKM untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan. Sebagai upaya penanggulangan permasalahan tersebut, beberapa Pemerintah Daerah telah melaksanakan suatu kebijakan penjaminan kredit bagi UMKM dengan tujuan memudahkan UMKM memperoleh kredit dari Bank. Salah satu agendanya adalah pihak Pemerintah Daerah bertindak sebagai penjamin atas kredit yang diberikan bank terhadap UMKM.

Penjaminan kredit pada dasamya merupakan penerima peralihan hak sebagian maupun seluruhnya atas resiko yang seharusnya dipikul oleh bank dalam hal penerima kredit ternyata tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit yang diperlolehnya.8 Risiko atas tidak terbayamya kredit oleh penerima kredit, maka rnenjadi beban dan tanggung jawab penjamin dalam konteks penjaminan kredit.

Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi menyatakan penjaminan kredit pada dasamya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepadak pihak kreditur atas kredit

5. http:/mulyono-eko.blogspot.coml2019/01/regulasi-yang-mengatur-Ipk-didaerah.html. 6. http://www.smacda.cof1.j<.G~!.j·fi!e-infckop/rima.htm.

7. Yohannes Usfimao dkk., Loc.Cit. 8. Yohannes Usfunandkk, Op.Cit, hal.2

Jumal Ilmiah, Atf7TJ/II_ Vohtme 10 NOIWlr 1,.1amItri 2014, ISSN: 1978-8401 71

atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak terpenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur.9

Program penjaminan kredit UMKM oleh Pernerintah Daerah dilakukan dengan hekerja sarna dengan perbankan (BPD) dan Lernbaga Penjamin Kredit (LPK) yang masing-masing pihak melakukan sinergi dalarn bentuk kerjasarna Program Penjarninan Kredit Daerah (PPKD). Pemerintah Daerah dapat mernbentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) maupun menggunakan LPK yang sudah herdiri, seperti PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo.

Sebagai landasan hukum dari program Penjaminan Kredit UMKM oleh Pemerintah Daerah ini adalah Peraturan Presiden No.2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 222/PMK.01O/2008 tentang Pcrusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjaminan ulang. Dengan adanya penjaminan krcdit UMKM ini paling tidak secara eksiologis mempunyai 2 (dua) manfaat pokok, yaitu :

1. dengan adanya penjaminan kredit, UMKM memperoleh akses terhadap kredit bank dan menjadi "bankable". Kredit yang diperoleh menimbulkan dampak positif pada peningkatan produktivitas. pendapatan, serta pertumbuhan yang menyebar di berbagai sentra.

2. bagi bank yang menjadi kreditur UMKM, penjaminan kredit dapat menciptakan rasa aman atau terjamin karena risiko atas tidak diterimanya pelunasan ditanggung oleh penjamin. Dengan demikian, pada satu sisi bank lebih dapat mencurahkan perhatian untuk meningkatkan kapasitas pemberian kredit serta keuntungan pada sisi lain menurunkan risiko.

Pada satu sisi mendapatkan fasilitas modal atau kredit melalui Program Penjaminan .Kredit adalah merupakan harapan dari UMKM. namun pada sisi lain hal itu merupakan tanggung jawab negara sesuai tujuan dibentuknya negara dalam mensejahterakan masyarakat dan terciptanya keadilan sosial. Dalam hal ini sesuai dengan konsep negara kesejahteraan (welfarstaat).

Konsep Negara Kesejahteraan yang sering juga disebut dengan Negara hukum materiil yaitu negara melalui pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, akan tetapi Negara juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tidak satu aspekpun kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah. (from the cradle to the grave). Ajaran Negara Kesejahteraan merupakan bentuk konkrit dari peralihan prinsip staatsonthouding yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoeienis, yang menghendaki peran Negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disarnping menjaga ketertiban dan kearnanan. \0

9. Nasroen Yasabari dan Nina Kumia Dewi, 2007. Penjaminan Kredit, Mengantar UMKM

MengaJcses Pembiayaan, Alumni, Bandung, hal. 13. 10. Murtir Jedoawi, 2005, Memacu 1nvestasi di Era Otonotni Daerah. VII Press, Yogya. hal 31.

__H.iah. EBlU,.,". Volume 10 Nomor 1, Januari 2014, ISSN: 1978-8401 T1.

, ~i

"

Menurut Utrecht. II M£aa b j' 2 -_. mrmpakan wujud Pemerintahan sebuah Negara hukum modem ~-aI¥ 00,"", __-j ga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di sqpI a '4-9' masyarakat. Dalam suatu welfare state masa ekonomi liberal telah la•••• dan cbJoomi hDeral itu telah diganti oleh suatu ekonomi yang lebih dipimpin oIdl pIISlII (t:elllraal geleide economic). Pemerintah di Negara kesejahteraan diharapbn dIpIt bapaan aktif untuk mengatur segala aspek kehidupan warganya. Negara tidak. holeh berperan hanya sebagai penjaga Malam (nachtwakkeTstoaI) sebagaimana yang dilakukan oleh tipe Negara hukum dalam arti sempit. Negara hams gist melibat hal- hal yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahtelaan. Dengan kata lain pemenuhan kebutuhan masyarakat harus dapat perhatian yang luas dan serius dari pemerintah.

Pengembangan UMK.M di daerah memerlukan Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) dalam memperoleh kemudahan akses keuangan dan pembiayaan dari perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Saat ini sudah ada sekitar 27 Pemda telah menjalankan bisnis penjaminan kredit UMKM di daerah yang bekerjasama dengan LPK namun perkembangannya relatif lambat dan belum optimal menjamin kredit UMKM. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya keraguan Pemda dan perbankan di daerah dalam upaya menjalankan program penjaminan kredit UMKM yang disebabkan adanya regulasi hukum yang tidak harmonis, yaitu tampak adanya kontradiksi antara peraturan yang satyu dengan peraturan yang lain terkait dengan penjaminan kredit.

Bila dieermati dari ketentuan yang • pada satu sisi ada peraturan-peraturan membolehkan dan membuka peluang, diadakannya penjaminan kredit UMKM, dan pada sisi lain ada peraturan-peraturan yang tidak membolehkan atau melarangnya. Adapun peraturan-peraturan yang membolehkan antara lain:

1. UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 21 ayat 1 yang isinya : "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Keeil"

2. UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 23 ayat 1 yang isinya: "Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Keeil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah :

a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank

b. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjaminan kredit, dan

e. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan"

11. Jonker Sihombing, 2010, Peron dan Aspek Hukum do/am Pembangunan Ekonomi, PT Alumni, Bandung, h. 89.

Jurnal I/miah, ...... Volume 10 Nomor 1, Jalwari 2014, ISSN: 1978-8401 73

I

3. UU No. 20 tahoo 2008 tentang UMKM, Pasal24 yang isinya: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan, dengan:

a memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan; dan

b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor."

4. UU No.1 Tahoo 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 9 ayat 2 (k) yang isinya: (2) Kepala Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang: k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.

5. Inpres Nomor 6 Tahoo 2007, yang menginstruksikan kepada sejumlah institusi dan lembaga terkait, termasuk Pemda ootuk meIakukan penguatan permodalan bagi UMKM. Kebijakan tersebut mengharuskan peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM.

Sedangkan aturan hukum yang tidak membolehkan antara lain ;

1. UU No. 33 Tahoo 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah pasal55 ayat 1 yang isinya: "Daerah tidak dapat memberikanjaminan atas pinjaman pihak lain",

2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahoo 2011 tentang Pinjaman Daerah yang isinya: Pemerintah Daerah dilarang memberikanjaminan atas pinjaman pihak lain.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahoo 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Paragraf4 Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah yang isinya: Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

Regulasi yang kurang harroonis ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat keraguan pada Pemda dan BPD seperti halnya yang terjadi pada BPD Sulsel yang mengikuti petunjuk surat Dirjen. Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan No. 91lPKl2008 tgl. 28 Januari 2008, yang menyatakan bahwa "Daerah tidak dapat memberikan Jaminan atas pinjaman pihak lain", oleh karena itu penjaminan kredit antara LPK bersama Pemda tidak dapat berjalan. BPD Kalbar juga menanyakan tentang dasar hukum boleh tidaknya APBD digunakan oleh Pemda ootuk menjamin UMKM. Di Bali, Kerjasama Lembaga Penjamin Kredit dan Pemerintah Daerah ootuk menjamin pengusaha kecil juga menjadi perhatian khusus BPK. Ketidakharmonisan ketentuan hukum tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam tentang Program Penjaminan Kredit UMKM tersebut.

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian fakta di atas, masalah yang akan dikaji dan menjadi /egd

issues dalam penelitian ini adalah mengenai legalitas dari program penjaminan kredit

JumaJ Ilmiah, df7THUIt1lf/tA Volume 10 Nomor 1, Januari 2014, /SSN: 1978-8401

UMKM oleh Pemerinlah JlrnIt., £ 'mclakukan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-Undangan y-aog 1l:Ibil....' hal tersebut.

II. PEMBAHASAN

Berkaitan dmg;m pcojaminan kredit UMKM oleh pemerintah daerah perlu dilakukan penulusmm ~ cennat mengenai aspek yuridisnya, terutama terkait dengan landasan bokum atan legalitas dari program penjaminan terse but. Untuk. itu pertama-tama abo. diJaJmkan penelusuran dati segi landasan konstitusional berkaitan dengan penyeJenggmaan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Landasan Hukum Privat (Hukmn Perdata dan Hukum Perbankan) dan landasan Hukum Publik (Hukum Keuangan Negara, Hukum Perbendaharaan Negara, Hukum Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.1 Landasan Konstitusional

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pokoknya merupakan paragraph mengenai tujuan-tujuan disusunnya Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dengan membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia. Salah satu tujuan yang dimaksud adalah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. 12

Negara kesejahteraan diwujudkan tidak semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial seperti social safety net, social security, social insurance, atau social subsidy. Tetapi, juga me1alui penyelenggaraan pembangunan sosial yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan modal, mobilisasi modal sosial, mengakumulasi asset produktif, dan merintis serta mengembangkan usaha mikro, keeil dan menengah (UMKM). Semua itu diprediksikan akan meningkatkan pendap~

berdampak pada peingkatan kualitas dan standard hidup, serta menstimulasi pertumbuhan.13

.

Penjamin termasuk atas kredit merupakan menu utama dalam tugas negara kesejahteraan. Negara-negara tidak perlu merasa khawatir berkenaan dengan mahalnya ongkos penjaminan. Aspek yang paling karakteristik dari negara kesejahteraan adalah akvititas untuk rakyat, sehingga kendataipun minimum, konsekuensinya tidak menghapus eorak sebagai negara kesejahteraan.

2.2. Landasan Hukum Privat

1. Hukum Perdata

Dati segi Hukum Perdata, berdasarkan obyeknya dikenal dua maeam lembaga penjamin yaitu jaminan kebendaan dan jaminan orang. Lembaga jaminan dengan objek

12. Yohannes Usfiman dkk, Op.Cit, ha1.4 13. Yohannes Usfunan dkk, Lop. Cit, hal

Jurnalllmiah, mTIM_ Volume 10 Nomor 1, Januari 2014, ISSN: 1978-8401 15

kebendaan terdiri atas, Hipotik, Gadai, Credit Verband, Fenm Hak Tanggungan. Sedangkan lembaga jaminan orang dapat berupa Personal Guarantiee apabila yang bertindak selaku penjamin atau penanggung adalah orang secara pribadi, dan dapat pula berbentuk Corporate Guarantee bi la yang menjamin adalah badan hukum.

Ditelusuri dari aspek kelahiran atau keberadaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), membedakan adanya 2 (dua) jenis jaminan, yaitujaminan yang lahir dari undangundang danjaminan yang lahir dari peIjanjian.

Dalam Hukum Penlata masaJab penjaminan kredit diatur dalam Buku 1II Bah XVII Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Borgtocht atau penjaminan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kredit) mengikatkan diri untuk memenuhi peIjanjian si berutang (debitur) manakala orang itu sendiri (debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi). Demikian pengertian atau defmisi yang diberikan pasal1820 KUH Perdata. 14

Pemahaman mengenai jaminan tersebut pada dasarnya mengarah pada satu makna bahwa jaminan dibutuhkan dalam rangka menciptakan keyakinan pada pihak yang memberi pinjaman. Tumbuhnya suatu keyakinan sangat tergantung pada faktor kepercayaan baik terhadap obyek yang diberikan (dijaminkan) maupun terhadap pihak yang memberikannya. Berdasarkan alur pemikiran ini, maka program penjaminan kredit daerah kiranya dapat dipahami sebagai suatu instrument yang mampu menumhuhkan keyakinan karena diselenggarakan oleh pemerintah yang memang selayaknya dipercaya

Dari paparan tersebut di atas jelas bahwa adanya program penjaminan kredit bagi UMKM dengan membentuk Lembaga Penjamin Kredit (LPK) mempunyai landasan hukum yang cukup kuat bila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan pandanganpandangan yang didasarkan pada pemahaman hukum perdata pada umumnya.

2. Hukum Perbankan

Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yang mewajibkan debitur memberikan jaminan kepada bank, di samping mencerminkan integritas yang tinggi dalam kepatuhan hukum, hal tersebut hendaknya dapat diterima sebagai suatu kewajiban, karena fungsi jaminan yang paling mendasar memang untuk member keyakinan kepada kreditur. Permasalahannya sekarang bagaimana sesungguhnya komitment bank dalam rangka memfasilitasi perkembangan UMKM dan sector riil pada umumnya.

Selain menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Perbankan, maka berkaitan dengan UMKM, perbankan diharapkan pula dapat memberikan solusi agar kelompok usaha tersebut memiliki akses terhadap kredit dan menjadi usaha-usaha yang bankable.

Untuk maksud tersebut sesungguhnya UU Perbankan telah berupaya untuk mewujudkannya justru melalui ketentuan Pasal8 ayat (1) yang formulasi rumusannya

lemIJI"14. Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Huhm Perkreditan Bank. CV. Alfabeta, Bandung, h.

Jumalllmiah• • 77'''10111 Volume 10 Nomor 1, Januari 2014, 1SSN: 1978-8401 76 Jurnol

sangat fleksibel. l) iB' 4. ? im, perbankan tidak secara strik mempersyaratkan ~..j jag..... konvensional yang umum dipergunakan dalam praktek pert..-R L. "'B' Pasal 8 ayat (2) tersebut memberikan kemungkinan dig..... j-;U - -, dari penjamiDan pemerintah sepanjang dapat meyakinkan bank.

Dengan dcunIim, .*;an perbankanpun pada dasarnya memberikan peluang untuk dikembangl••.,. program penjaminan kredit oleh pemerintah. Di samping berdampak IIlCIing2mbn perbankan, program ini juga dapat dipandang sebagai cerminan hubungan yang Imnnonis antara perbankan dengan pemerintah, khususnya dengan pemerintah daerah.

2.3 Landasan Hukom Publik

I. Hukum Perbendaharaan Negara Dalam struktur Pemerintahan Daerah dari aspek perbendaharaan negara antara lain

terdapat suatu jabatan yaitu Bendahara Umum Daerah yang merupakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (pasal 9 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara). Selanjutnya UU juga memberikan kewenangan yang sangat relevan dan mendasar dalam rangka menyiapkan pinjaman dan pemberi jaminan atas nama pemerintah daerah (pasal 9 ayat 2 hurufk).

Dikaji dari aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, tennasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan baik yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyelenggaraan program penjamin kredit daerah dapat dipertanggung­jawabkan dan memiliki landasan hukum yang kuat.

2. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Apa yang diatur dalam pasal ini sama sekali tidak memberikan peluang Pemerintah Daerah bertindak sebagai penjamin kredit UMKM.

3. Pinjaman Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah NomOI 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Begitu juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah paragraph 4 yang mengatur tentang Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah mengatur tentang bahwa Pemerintahan Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Inpres Nomor 6 Tahun 2007 menginstruksikan kepada sejumlah institusi dan

lembaga terkait, termasuk Pemda untuk melakukan penguatan pennodalan bagi UMKM.

JurnalIlmiah, amIMDJmIIt~ Volume 10 Nomor 1, Januari 2014, ISSN: 1978-8401 77

r

Kebijakan tersebut mengharuskan peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM, seperti Perum Sarnna Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Beberapa Daerah, merespon kebijakan tersebut dengan eara mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan menyertakan permodalannya

5. Undang-Undang Nomor 20 Taboo 2008 tentang Usaha Mikro Keeil dan Menengah (UMKM).

Ketentuan dari bebcrapa pasa1 dari Undang-Undang Nomor 20 Taboo 2008 terutama ketentuan pasal21 ayat (1), pasal 23 ayat (1), dan pasal 24 membuka peluang selebar-lebarnya dibentuknya peojarninan kredit bagi UMKM. Adapoo ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pasal21 ayat 1 : Pemerintah dan Pemerintah Daelah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Milcro danKecil

b. Pasal 23 ayat 1 : Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dirnaksud da!am Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah daerah :

1) menwnbuhkan, mengembangkan dan memperluas janngan lembaga keuangan bukan bank.

2) menwnbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamiDan kredit, dan

3) memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan ootuk memperoleh pembiayaan.

c. Pasa124: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan, dengan:

1) memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dna lembaga pembiayaan;

2) mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin kredit.

Dari beberapa peraturan hukum sebagaimana dipaparkan di atas, pada satu sisi ada yang memberikan peluang atau membolehkan adanya penjaminan kredit UMKM oleh Pemerintah Daerah, dan pada sisi lain ada yang secara tegas melarangnya PP No. 54 Taboo 2005, UU No. 33 Tahoo 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, secara tegas melarang Pemerintah Daerah memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Oleh karenanya penjaminan kredit UMKM oleh Pemerintah Daerah tidak boleh dilakukan, sebab dari beberapa ketentuan tersebut jelas menoojukkan adanya larangan bagi Pemerintah Daerah berkaitan dengan kegiatan penjaminan tersebut.

JurnaJ I/miah, am.ur.t7Jf1f,i Volume 10 Nomor 1, Januari 2014, ISSN: 1978-8401 78 Jurnol'"

Sementara UU No. 20 TaIIuD 2008 dan UU No.1 Tahoo 2004, dalam rangka pemberdayaan Usaha Mitro. Ka:iI dan Menengah (UMKM) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan sata menmnbuhkembangkan lembaga penjaminan kredit. Disini terbuka peluaog bagi Pemerintah Daerah ootuk bertindak sebagai penjamin atas kredit yang diberikan oIeb boak terbadap UMKM.

Begitu juga dmgan keluarnya Instruksi Presiden No.6 Tahoo 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, pada tanggal 8 Juni 2007, setidaknya menunjukkan adanya kehendak dari Pemerintah melakukan upaya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaah usaha mikro, keeil dan menengah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Instruksi Presiden tersebut. Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh unsur kabinetnya dan para Kepala Daerah ootuk melakukan langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Salah satu yang diinstruksikan pada Instruksi Presiden tersebut adalah berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, yang dilakukan dengan mengambil kebijakan ootuk memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan melalui program diantaranya melaukan peningkatan peran Lembaga Penjamin Kredit bagi UMKM, dengan eara :

a. menata kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM b. memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan Perum Sarana

Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Adanya penataan kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM sebagaimana dikemukakan di atas, diharapkan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan penjaminan kredit bagi UMKM akan berjalan lebih baik, demikian halnya dengan mekanisme penjaminan kredit bagi UMKM dengan adanya penataan kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM, jadi akan lebih baik.

Adanya Inpres No.6 Tahun 2007 dan didukung dengan Peraturan Presiden No.2 Tahoo 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 222/PMK.01O/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang, kemudian mendapat tanggapan atau respon positif dari beberapa Pemerintah Daerah, dengan mengambil langkah melalui pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang dilakukan seeara bekerjasama dengan PT. Askrindo (misalnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Balik Papan, Pemerintah Propinsi Gorontalo). Pendirian LPKD ini dianggap oleh sebagian Pemerintah Daerah sebagai langkah tepat ootuk meningkatkan dan menggairahkan UMKM yang ada di Daerah. Di sisi lain, Pemerintah Daerah dengan ikut memberikanjaminan kredit bagi UMKMjuga mendapatkan imbalan sesuai dengan suku booga yang berlaku.

Bila kembali kepada Ketentuan PP No. 30 tahun 2011, UU No. 33 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang kemudian dihuboogkan pula dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (I) PP No. 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, diketahui bahwa keuangan daerah dikelola seeara tertib, taat pada peraturan penmdang-undangan, efisiensi, ekonomis, etketif, transparan, dan

Jurnal Ilmiah. VoiJmIe 10 Hamor 1, Januari 2014, ISSN: 1978-8401 79

bertanggung jawab dengan mempertahankan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karenanya tindakan penjamin kredit yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (yang dalam hal ini termasuk dalam lingkup kegiatan pengelolaan keuangan daerah) harns berlandaskan pada ketentuan Pasal4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tersebut. Sehingga sepanjang larangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan atas pinjaman pibak lain tersebut belum dicabut, maka terhadap kebijakan penjaminan kredit UMKM yang selama ini telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah bertentangan dan tidak sesuai dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan upaya pemberdayaan UMKM, terutama dalam penjaminan kredit UMKM dan pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) masih tampak adanya kendala dengan adanya regulasi hukwn yang tidak: harmnis. Hal mana terlihat dengan adanya Peraturanperaturan hukum yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga menirnbulkan ketidakpastian hukum. Padabal kepastian hukum adalah merupakan satu dari tiga ide dasar hukum yang melandasi setiap penyelenggaraan pemerintahan. Adanya ketidakpastian hukwn pada gilirannya bisa menimbulkan ketidaktertiban dan kekacauan dalam masyarakat.

Azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan penmdang-undangan, kepastian, dan keadilan dalam ksetiap kebijakan penyelenggara negara, termasuk upaya pemberdayaan UMKM dalam bentuk penguatan permodalan melalui penjaminan kredit UMKM.

Hukwn berpengaruh pada kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian norma­norma yang mengatur tindakan-tindakan ekonomi. Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan tertib tanpa menimbul­kan kekacauan. 15

Kepastian hukum akan tercapai apabila didalam peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan satu sama lain, seperti dikemudiakan oleh Radbruch·16

Kepastian hukum adalah mempersyaratkan hukum menjadi positif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kepastian hukum adalah memberikan wujud suatu hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan di masyarakat sehingga penegakan hukum dapat tercapai.

Radbruch juga mengatakan, bahwa ada dua macam pengertian kepastian oleh hukum yaitu kepastian oleh hukum dan kepastian dalam hukum. Kepastian hukurn adalah kepastian yang marnpu menjamin adanya hak-hak dan kewajiban dalam hukum. Sedangkan Kepastian dalam Hukum, adalah kepastian yang menyangkut tentang peraturannya (normanya). Hukum yang mampu menjamin banyak kepastian dalam

15. Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerinlahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,

hal. 34. 16. Gustav Radbruch (diterjemahkan oleh Kurt WiIk, 1950, Legal Philosophy, Dalam Legal

Philosophies o/Lask, Cambridge Massachutts: Harvard University Press, h.108.

JurnaI [/miah, MIflliIJM1MIf,1 Volume 10 Nomor 1, Jain/an 2014, ISSN: 1978-8401 80

perhuboogan-perhuboogan kema5}'2U8katan adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh hukum memberikan dna tugas bukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum hams berguna.

Sedangkan kepastian daIam hukwn tercapai apabila hukum itu dapat memberikan kepastian sebanyak-banyaknya, artinya tidak ada oodang-oodang dalam oodang-oodang tidak ada ketentuan-keteotn8D yang bertentangan (UU berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang itu dibuat berdasarkan "rechtswerke" (keadaan hukum yang soogguh-sungguh) dan dalam oodang-oodang tersebut tidak ada istilah­istilah yang dapat ditafsirkan secara her lainlainan.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Masalah yang menyangkut Program Penjaminan Kredit UMKM sesoogguhnya sudah mendapatkan pengaturan dalam beberapa peraturan hukum, baik dalam UU Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupoo dalam beberapa peraturan perundang-oodangan yang lainnya, seperti Undang-oodang Nomor 20 Tahoo 2008, Undang-oodang Nomor I tahoo 2004, Undang-oodang Nomor 33 Tahoo 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahoo 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahoo 2006, Inpres No.6 Tahoo 2007.

2. Regulasi hukum atau peraturan perundang-oodangan yang terkait dengan Program Penjaminan Kredit seperti terse but di atas saling bertentangan satu sarna lain (tidak hannonis), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta pro dan kontra terkait dengan boleh tidaknya Pemerintah Daerah memberikan penjaminan kredit khususnya kepada UMKM.

3.2. Saran-SaranIRekomendasi

Agar pemberdayaan UMKM melalui Program Penjaminan Kredit dan pembentukan Lembaga Penamin Kredit dapat berIangsoog secara efektif, maka hannonisasi ketentuan hukum yang saling bertentangan itu perIu dilakukan oleh pemerintah, terutama Pemerintah Daerah.

Selain itu, agar perkembangan penjaminan kredit dan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah terns meningkatkan dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian daerah khususnya perIu dilakukan forum diskusi bersama yang melibatkan regulator (Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Pihak-pihak yang terlibat seperti Pemda, LPK, dan Bank Pembangunan Daerah) untuk menghannonisasikan ketentuan hukum yang bermasalah tersebut.

Idealnya kedepan sebagai sebuah solusi, maka perIu dilakukan penyempurnaan atau revisi terhadap peraturan perundang-oodangan yang bertentangan dengan upaya ,pemberdayaan UMKM. Guna menjamin kepastian hukum maka dipandang perlu dibuatkan Peraturan Daerah sebagaimana sudah berIangsung di beberapa daerah di Indonesia guna memberikan payung hukum yang jelas terhadap penjaminan kredit UMKM.

JumalIlmiah, amat..... Volume 10 Nomor 1, Januari 2014, ISSN: 1978-8401 81

DAFfARPUSTAKA

Arifin, Joban, dkk., 2010, Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mi/cro Syariah, (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang), Walisongo, Semarang.

Gustav Radbruch (diterjemahkan oleh Kurt WiIk), 1950, Legal Philosophy, dalam Legal Philosophies ofLask, Harvard University Press, Cambridge, Massachutts.

Imaniyati, Neny Sri, 2009, Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Jedoawi, Murtir, 2005, Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, UII Press,

Yogyakarta.

Sihombing, Jonker., 2010, Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, PT Alumni, Bandung. Sunarno, H. Siswanto, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar GrafIka, Jakarta.

Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank, CY. Alfabeta, Bandung. Usfunan, Yohanes. dkk., 2007, Kajian Penggunaan Dana Petnerintah Daerah Untuk

Penjaminan Kredit UMKM, Bank Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Yasabari, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi, 2007, Penjaminan Kredit, Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan, Alumni, Bandung.

Internet http://mulyono-eko.blogspot.com/20 1 % l/regulasi-yang-mengatui-lpk-di- daerah..html. http://www.smacda.comldeputi7/fIle-infokop/rima.htm.

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Undang·Undang

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga PeJUaminan Lembaga Kredit Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 222/PMK.I0/2008 tentang Perusahaan

Penjaminan Kredit dan Peruisahaan Penjaminan Ulang. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Intruksi Presiden No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan

Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek).

.hunaI I/miah, amHU1f7lf/l'A Volume 10 Nomor 1, Januari 2014, ISSN: 1978-8401 82