hi yurisdiksi
TRANSCRIPT
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 1/18
YURISDIKSI
Berasal dari bhs Latin yurisdictio
Yuris : kepunyaan hukum
Dictio : ucapan
Yurisdiksi :
- kekuasaan/kewenangan berdasarkan
hukum- mengatakan secara hukum
- hak berdsarkan hukum
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 2/18
KedaulatanKekuasaan tertinggi dalam batas-2 wilayahnya
refleksikan
YurisdiksiKekuasaan/kewenangan negara untuk menjalakan hk-nya
atas peristiwa, orang dan barang dalam wilayahnya
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 3/18
Persoalan Yurisdiksi muncul:
- kedaulatan negara
- hubungan yg melintas negara
Yurisdiksi ada pada siapa…. ?
Arti penting yurisdiksi:
Guna menentukan negara yg paling berhakmenjalankan yurisdiksi
Prinsip umum:
- negara mempunyai kepentingan
- negara dpt menangkap pelaku kejahatan
- permohonan ektradisi ditolak
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 4/18
Pelaksanaan Yurisdiksi Negara
TERITORIAL
- SUBYEKTIF
- OBYEKTIF
PERSONAL
KEDAULATAN YURISDIKSI - AKTIF
- PASIF
PERLINDUNGAN
UNIVERSAL
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 5/18
Pembatasan Yurisdiksi Negara
Negara/Kepala
Negara asing
Perwakilan Diplo
matik/Konsuler
KEDAULATAN YURISDIKSI Kapal/Pesawat
Angkatan
Bersenjata
Organisasi Int’l
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 6/18
Pelaksanaan Yurisdiksi berdasarkan prinsip
teritorial
a. Subyektif: perbuatan dimulai di wilayah suatu negara dan diwilayah negara manapun perbuatan berakhir.
Yurisdiksi: ada pada neg tempat dimulai kejahatan.
Didukung oleh:
- Konvensi Jenewa 1929 => PemberantasanPemalsuan Mata Uang
- Konvensi Jenewa 1936 => Pemberantasan
Perdagangan Obat Isi : negara peserta wajib menghukum pelakukejahatan, apabila dlm wilayahnya digunakan utk melakukan tindakan jahat dimanapun tindakan akhirkejahatan dilakukan
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 7/18
b. Obyektif:
perbuatan di mulai di neg. lain , namun diselesaikan diwilayah mereka atau menimbulkan merugikan di
wilayah mereka.
Yurisdiksi ada pada Negara yg dirugikan atau
berakhirnya kejahatan
Prof. Hyde: perbuatan yang digerakkan dari luar suatu
negara yang menimbulkan akibat yang berbahaya
sebagai konsekuensi langsung yang karena itu
membenarkan yang berdaulat di wilayah itu untuk
menuntut pelaku, jika pelaku itu memasuki wilayah
negara tsb.
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 8/18
Ilustrasi Kasus
Seseorang dalam wilayah negara Indonesia mencetak mata uang Malaysia Ringgit. Kemudian uang tersebut dikirimkan pada temanya yang berada di Malaysiauntuk dibelanjakan. Karena Ringgit yang dipalsukan itudalam jumlah yang demikian banyak, sehinggamerugikan perekonomian Malaysia. Akhirnya
Pemerintah Malaysia mengetahui bahwa mata uangnyatelah dipalsukan oleh seseorang yang berada diIndonesia. Karena tindakannya memalsukan Ringgit tersebut telah diketahui oleh Pemerinyah Malaysia,akhirnya orang tersebut melarikan diri dan bertempat
tinggal di India.- Negara mana saja yang berhak menjalankan
yurisdiksinya ?
- Negara mana yang paling berhak menjalankan
yurisdiksinya ?
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 9/18
Yurisdiksi kuasi teritorial dan
Yurisdiksi ekstrateritorial Yurisdiksi kuasi teritorial , yaitu yurisdiksi yang
diterapkan pada wilayah yang bukan merupakanwilayah suatu Negara tapi berdekatan/
bersambungan dengan wilayah Negara tersebut.
Yurisdiksi ekstrateritorial adalah suatu pelak-
sanaan fungsi negara/yurisdiksi diluar wilayah
kedaulatan negara, seperti laut lepas atau ruang
udara bebas.
Contoh: The Lotus Case, 1927.
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 10/18
Pelaksanaan Yurisdiksi berdasarkan prinsip
Personal: = perbuatan yg dilakukan oleh warga negara suatu
negara dan menimbulkan akibat yang merugikan
warga negara negara lain.
a. Kewarganegaraan/Personal aktif :
Yurisdiksi ada pada negara yang warganegaranyamelakukan kejahatan.
b. Kewarganegaraan/Personal Pasif:
Yurisdiksi ada pada negara yang warganegaranyadirugikan
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 11/18
Ilustrasi Kasus
Beberapa tahun yang lalu warganegara IndonesiaAmrozi, dkk. melakukan pengeboman terhadap sebuahhotel di Denpasar. Akibat dari tindakannya tersebut menyebabkan sejumlah warganegara Australia,Amerika, Singapura, dsb. meninggal dunia.
Beberapa tahun yang lalu warganegara Indonesia, di ASmelakukan pembunuhan terhadap beberapawarganegara AS, India, Pakistan, dsb. Pelaku kemudianmelarikan diri ke Indonesia.
Pertanyaan:
- negara mana yang berhak menjalankan yurisdiksinya?
- negara mana yag paling berhak menjalankan
yurisdikisnya ?
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 12/18
Prinsip Perlindungan
= HI mengakui wewenang negara utk melaksanakan yurisdiksinya thd. kejahatanyg menyangkut keamanan & integritas ataukepentingan ekonomi vital.
Alasan pembenar:
- akibat kejahatan itu demikian besarnya,
- supaya tidak lepas dari hukuman.Tidak dihukum oleh negara di manakejahatan dilakukan, krn. tidak melanggarhukum dan ekstradisi ditolak.
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 13/18
Prinsip Universal
= tindak pidana yg berada di bawah yurisdiksi semua neg.dimanapun tindakan itu dilakukan dan bertentangandg. kepentingan masyarakat int’l = delik jure gentium
Contoh:- perompakan jure gentium & Kejh. perang.
- perdagangan obat bius, - pemalsuan uang
- perdagangan wanita/ anak - kejahatan genocide
Di atur dalam perjanjian int’l namun di adili atas dsr. aut punire aut dedere =dihukum oleh neg. di mana dlm. wil.mrk. ditangkap atau negara yg. permohonanekstradisinya di kabulkan.
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 14/18
Pembatasan Pelaksanaan Yurisdiksi
Teritorial
1. Kepala Negara/Negara Asing
Beberapa teori dasar thd. pembatasan tsb. a.l.:
- Par in parem non habet imperium = neg. berdaulat tak dpt. menjalankan yurisd. thd. neg. berdaulat lain.
- Resiprositas dan komitas = saling memberikanimmunitas
- Keputusan pengadilan nasional tak dpt. dilaks. atas
neg.lain. Upaya untuk itu dianggap sbg. tindakan tak
bersahabat.
- memberi ijin berkunjung mengandung kewajibanimplisit utk. memberikan immunitas.
- Kebijaksanaan suatu negara/pemeth. tdk sepantasnyautk dipersoalkan
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 15/18
2. Perwakilan Diplomatik/Konsuler
Teori dasar pemberian immunitas:
- exterritoriality theory
- the representative character theory
- funcional neccessiaty theory
Kekebalan diberikan berkaitan dg:
- Pribadi, termasuk tempat tinggal serta miliknya(pasal 29, 30, 31 dan 41);
- Pajak, cukai, jaminan sosial dan perorangan(pasal 33-36)- Gedung perwakilan, arsip-arsip, kebebasanberkomunikasi, pembebasan pajak dari negarapenerima (pasal 22, 23, 24, 26, dan 27).
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 16/18
Kapal/Pesawat Udara Negara
Ukuran: - bendera kapal dan dokumen
kapal
Teori dasar pemberian kekebalan:
- Teori Pulau terapung (Floating Island =
dianggap bagian wilayah.
- Teori obyektif = merupakan suatu
pengecualian yg diberikan oleh hk setempat, karena adanya ijin masuk
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 17/18
Angkatan Bersenjata Asing
= menikmati immunitas tidak mutlak/
terbatas.
. besarnya tergantung pd.: keadaan di mana
AB diterima dan ada tidaknya perjanjian.. Bila tdk. ada perjanjian = telah diakui dlm HI,
bhw. bdsk. fakta atas penerimaan
menimbulkan kewajiban utk. berikan
immunitas. Namun, tdk. dpt. diartikan
sebaliknya (ada kewajiban utk menerima)
5/15/2018 Hi Yurisdiksi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hi-yurisdiksi 18/18
Organisasi/Lembaga Internasional
= mendapatkan immunitas bdsk. perjanjianInt’l atau perjanjian dg negara ybst.
Konv. PBB 1947 = hak istimewa dankekebalan PBB.
Pasal 105 Piagam PBB:
- PBB diwilayah negara anggotanya
menikmati privileges dan immunities- Hak privileges dan immunities juga
dinikmati oleh wakil-2 atau utusan PBB