hasil studi jampersal 2011 esty febriani

Laporan Hasil Kajian

Pelaksanaan

Program JampersalProgram Jampersal

Di 6 Kabupaten(A Working Document)

Masih tingginya AKI dan

AKBAKB

Persalinan dengan tenaga

kesehatan di fasilitas

Program Jampersal untuk

atasi hambatan finansial

Estimasi Jumlah Kematian Ibu

Menurut Provinsi di Indonesia, 2010

50% kematian (5.767)



Hubungan Cakupan Persalinan Nakes,

Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup,

dan Proporsi Kematian Ibu, 2010

Jateng

NTT

Malut Maluku

Sulteng

Papuabar

Sumber: Riskesdas 2010, laporan rutin KIA 2010

Jabar

Jateng

Banten

Jatim

50% kematian ibu di

Indonesia bukan terjadi

di propinsi dg linakes

terendah atau angka

kematian ibu tertinggi

Rumusan Pertanyaan

Apakah pelaksanaan Jampersal meningkatkan Linakes di

faskes?

Apakah Juknis sudah menjawab kebutuhan di lapangan? Apakah Juknis sudah menjawab kebutuhan di lapangan?

Apakah pengelola cukup memahami pelaksanaan di lapangan?

Apakah masyarakat mengetahui jampersal?

Bagaimana peluang program Jampersal sebagai upaya

menurunkan AKI/AKB?

Melakukan kajian terhadap

pelaksanaan program

TUJUAN

STUDI

pelaksanaan program

Jampersal di 6 Kabupaten dan

hasilnya digunakan untuk

penyempurnaan petunjuk

teknis pelaksanaan Jampersal

Melakukan kajian pelaksanaan jampersal

Kebijakan, penyusunan rencana dan proses sosialisasi di

kabupaten

TUJUAN

STUDI

Pemahaman tim kabupaten tentang Jampersal

Partisipasi stakeholder

Tanggapan masyarakat

Peranan petugas lapangan

Mekanisme Pelaksanaan

Jumlah Kabupaten yang terbatas

Dengan kriteria Kabupaten yang hampir sama

Misalkan: Geografis yang sulit dijangkau

Keterlambatan proses sosialisasi

KETERBATASAN

STUDI

Keterlambatan proses sosialisasi

Waktu pelaksanaan studi yang cukup dekat dengan

proses sosialisasi

Prop Kabupaten Waktu

Papua Merauke 28 Nov 3 Des, 2011

WAKTU DAN

TEMPAT

Papua Merauke 28 Nov 3 Des, 2011

Jayapura 3 Des 7 Des, 2011

Sulawesi Barat Mamuju Utara 28 Nov 1 Des, 2011

Mamasa 2 Des 6 Des, 2011

Sumatera Utara Nias 28 Nov 1 Des, 2011

Nias Selatan 28 Nov 1 Des, 2011

Desk Review

Diskusi Kelompok Terfokus Diskusi Kelompok Terfokus

Wawancara Mendalam

Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) dengan sasaran:

Kelompok Bidan dan dokter Puskesmas non Poned dan Poned

(Puskesmas non Perawatan dan Puskesmas PONED)

Kelompok Rumah Sakit (Petugas Kesehatan, Administrasi, Penanggung

Jawab)

Kelompok Bidan Praktek Swasta

Kelompok Ibu hamil dan Ibu Menyusui

Kelompok wakil masyarakat (Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, LSM)

Kelompok Petugas Lapangan Kelompok Petugas Lapangan

In depth Interview (Wawancara Mendalam) dengan sasaran:

Tim Pengelola Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten

Penanggung Jawab KB di Badan KB Kabupaten

Penanggung Jawab Jampersal di RS

Kepala Puskesmas

e. Ketua IBI Kabupaten

No Kabupaten Jumlah

Penduduk

(jiwa)

PUS WUS

(jiwa)

1. Jayapura 114.515 21.295 29.748

2. Merauke 195.712

3. Mamuju

Utara

137.441 35.849 26.232

4. Mamasa 139.962 29.363 36.088

5. Nias 132.329 21.914 28.980

6. Nias Selatan 361.729 112.164 147.976

Mekanisme Penyaluran dan

Pertanggungjawaban/Klaim Dana Jampersal

Keterangan:

KEMENKES

Tim Pengelola

Pusat

DINKES KAB/KOTA

DINKES PROV

Tim Pengelola Prov

Penyaluran

dana

Laporan

pertanggung DINKES KAB/KOTA

Tim Pengelola

Kab/Kota

PUSKESMAS dan

JARINGANNYA

FASKES SWASTA

TINGKAT PERTAMA

dengan PKS

RUMAH SAKIT

dengan PKS

pertanggung

jawaban

dana

Tembusan

laporan

Penyaluran Dana Manajemen dan Pelaporan Hasil

Kegiatan/Cakupan Pelayanan Jampersal

Keterangan

:

KEMENKES

Tim Pengelola

Pusat

DINKES PROV

Tim Pengelola

Prov

Dana Dekon

P2JK untuk

manajemen di

Provinsi

DINKES KAB/KOTA

Tim Pengelola

Kab/Kota

PUSKESMAS dan

JARINGANNYA

FASKES SWASTA

TINGKAT PERTAMA

dengan PKS

RUMAH SAKIT

dengan PKS

Dana Tugas

Pembantuan

Ditjen GIKIA

untuk

manajemen di

Kabupaten/Kota

Laporan hasil

kegiatan/cakupa

n pelayanan

Kebijakan

Pendanaan

Pelaksana Pelaksana

Strategi komunikasi

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Adanya Biaya Kesehatan Gratis di Kabupaten

Belum terintegrasi dengan program KB

Tarif yang tidak sesuai Tarif yang tidak sesuai

Sasaran Program yang tidak membatasi jumlah

anak

Potongan biaya oleh Pemerintah daerah

Adanya program kesehatan gratis

Menurut kami belum ada terasa efek atau manfaat dari jampersal ini,.

karena disini juga ada Perda tentang pengobatan gratis, jadi kalau masyarakat

yang malas mengurus syarat administrasinya langsung pulang saja, kalau

mereka diminta untuk melengkapi mereka menjawab pengobatan kan sudah

gratis.., jelas salah satu Pengelola Jampersal RSUD Mamuju Utara

saya bilang tidak perlu kalian fotocopy Buku KIA, karena mau fotocopy pakai saya bilang tidak perlu kalian fotocopy Buku KIA, karena mau fotocopy pakai

apa kalau di pedalaman, mesinnya kan tidak ada, jadi nomor identitas pun hanya

ditulis

Penyertaan program KB

ada ibu yang pada saat konseling mau ikut KB, tapi katanya akan menanyakandulu dengan suami. Tetapi setelah dituunggu-tunggu, si ibu tidak pernah balik,

bidan Kabupaten Nias

Tarif dan potongan dana

..kita itu terima ya paling tinggal Rp. 250.000,- Pak, karena ada potongan 15% untuk

administrasi puskesmas/pengelola, belum lagi ngasih untuk Dukun,..kan disini ada

program kemitraan jadi harus ngasih juga...terus nanti kalau ada kader yang menemukan

ibu hamil baru dan melapor ke bidan juga dikasih...yah banyak dipotongnya lah, Pak..

Kata salah satu Bidan di Mamuju Utara

...agak berat kalau patologi hanya Rp.500.000,- belum nanti kalau rujukan ke Rumah

sakit di Polewali atau Pare-Pare kan masih butuh biaya lain dan dokternya, kita biasanyasakit di Polewali atau Pare-Pare kan masih butuh biaya lain dan dokternya, kita biasanya

hanya sukarela saja tidak terima bayaran... kata salah satu Bidan puskesmas Mamasa.

..kalau saya sudah cukup Rp 350.000,- kalau tidak dipotong pajak atau lainnya dan

besarnya kunjungan serta pelayanan di ANC dan PNC bisa dinaikan menjadi Rp.20.000,-..

kata Bidan Sari, Kabupaten Mamasa.

Bahkan ada pasien yang hanya membayar dengan ayam, beras, hasil panen mereka

ungkap Bidan Mona di Kabupaten Nias, yang tidak keberatan dengan tarif yang

diberlakukan oleh Jampersal.

Pendanaan Mekanisme pengiriman dana program

Jampersal

Pendanaan Pengiriman dan penggunaan dana

Tim pengelola Jampersal tidak mengetahui dasar

penetapan jumlah Jampersal

Mekanisme klaim dana Jampersal

penetapan jumlah

Adanya keterlambatan pengiriman dana


Juknis yang belum dimengerti secara rinci

Proses verifikasi yang panjang

No Kabupaten Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Jumlah Jml diklaim Sisa

Dinas Kesehatan Kabupaten

1 Jayapura Rp. 276.500.000

2 Merauke Rp. 784.145.000 - - - Rp. 47.950.000 Rp. 736.195.000

3 Mamuju Utara Rp. 282.377.000 Rp. 159.741.000 Rp.216.762.000 Rp. 658.880.000 Rp. 246.140.000 Rp. 412,.740.000

4 Mamasa Rp. 169.200.000 - - Rp.169.200.000 Rp. 149.400.000 Rp.19.800.000

5 Nias Rp. 172.504.000 Rp. 230.005.000 Rp. 1.670.6000 - Rp. 1.670.6000

6 Nias Selatan Rp.

1.216.827.000

Rp.

1.622.436.000

Rp. 2.839.263.000 -

RSUDRSUD

1 Jayapura 3.953.935.337 Rp. 2.631.361.171 Rp. 1.322.574.166

2 Merauke

3 Mamuju Utara*) 120.000.000 Rp. 26.727.931 Rp.93.272.069

4 Mamasa Rp. 4.175.398

5 Nias 1.195.673.000 1.256.999.000 2.516.756.000 4.969.425.000

6 Nias Selatan


Jampersal

Kesiapan Fasilitas Kesehatan Adanya fasilitas yang belum siap dalam memberikan

layanan persalinanJampersal


layanan persalinan

Kondisi Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan

Keterampilan Petugas Kesehatan

Kesiapan fasilitas layanan

....coba Bapak lihat di puskesmas ini (puskesmas Pasangkayu) listrik dan air saja

tidak ada, bagaimana kami akan melakukan pertolongan persalinan, yah..paling

bidan melakukan di rumah pasien atau di rumah sendiri, tetapi klaimnya

dimasukan ke puskesmas, kan kasihan Pak kalau tidak di klaim nanti Bidan tidak

dibayar kan masyarakat tahunya gratis.. kata Kepala Puskesmas Pasangkayu.

sekarang kami di sini, pokoknya semua pelayanan yang diberikan nakes, itu sekarang kami di sini, pokoknya semua pelayanan yang diberikan nakes, itu

boleh diklaim. Karena kita mengarah ke faskes, itu ketersediaan air itu menjadi

masalah utama. Itu bidanpustu-pustu atau polindes yang sumber airnya tidak

bagus, mereka lebih bagus ke rumah ibu. Masa itu tidak boleh di klaim. Dalam

juknis dijelaskan kalau harus di fasilitas kesehatan. Kalau di faskes tidak

memenuhi syarat, lebih layak di rumah ibu, gimana?...

Tenaga Kesehatan

18 Bidan desa yang menetap di desa, dari 145 desa. Artinya Bidan ada di

Puskesmas. Jadi bagaimana menjemput orang hamil itu datang ke puskesmas, itu

yang akan dilaksanakanBagaimana PN mau tinggi,kalau tidak ada upaya-

upaya aktif. Kalau di Jawa, pasif saja pasien datangsaat ini sedang

mengusulkan 43 bidan PTT Pusat, yang disekolahkan dengan APBD. Yang nanti

ditaruh di desa.. ujar staf Dinas kesehatan Kabupaten Merauke

masih ada saja yang dibantu oleh dukun untuk melahirkannya, ya karena

tempat dan biasanya dukuan lebih dikenal oleh mereka, sewaktu-waktu bisa

dipanggil, berbeda dengan kita bidan pak..kadang harus mikir untuk jalan

kesananya, karena memang cukup jauh kata salah bidan desa Kabupaten

Mamasa

masukan saya, kalau bisa ada alokasi dari dana Jampersal ini yang bisa

digunakan untuk mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan

bidansaya rasa untuk disini perlu sekali pak.. ungkap pak Haris, salah satu

pengelola Jampersal Kabupaten

40

50

60

PKM Rawat Jalan Hilduho

PKM Perawatan Gido

Tidak terlihat trend kenaikan

persalinan di Puskesmas

0

10

20

30

Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agus Sep

PKM Perawatan Gido

PKM Perawatan Iganogawo

PKM Rawat Jalan Ulugawo

PKM Perawatan Bawolato

PKM Rawat Jalan Mau

PKM Rawat Jalan Botomuzoi

Trend kenaikan jumlah persalinan di RSUD

40

50

60

0

10

20

30

Normal

Operasi Caesar


Jampersal

Strategi Komunikasi Keterlambatan mulainya program Jampersal di

Kabupaten

Belum ada instrumen selain petunjuk teknis

yang dapat digunakan untuk menjelaskan Jampersal

Mekanisme klaim dana Jampersalyang dapat digunakan untuk menjelaskan

pelaksanaan program Jampersal kepada

pelaksana di lapangan.

Masyarakat yang belum terpapar program

Jampersal

KESIMPULAN

Program Jampersal yang belum terlaksana dengan

baik

Sosialisasi Program tidak optimal

Adanya kebijakan (biaya kesehatan

gratis, pemotongan biaya)gratis, pemotongan biaya)

Petunjuk teknis yang belum optimal

digunakan menjadi pegangan

pelaksanaan program

Kurang terlibatnya sektor lain di

Kabupaten

Ketidak siapan kabupaten dalam

mengoptimalkan dukungan pendanaan

melalui program Jampersal

REKOMENDASI

Pemetaan potensi dan kondisi

Kabupaten

Penyempurnaan Juknis Jampersal

Tarif

Mekanisme Klaim

Prasyarat Nakes yang Terlibat Prasyarat Nakes yang Terlibat

Penjelasan Hal Hal Khusus

Sosialisasi Program tidak optimal

Keterlibatan Lintas Sektor

REKOMENDASI

Penurunan AKI

Pengembangan intervensi spesifik

Peningkatan jumlah BDD

Peningkatan tenaga kesehatan yang

merata

Peningkatan Keterampilan Tenaga

KesehatanKesehatan

Peningkatan Kesiapan Fasilitas Kesehatan

Peningkatan efektivitas Sistem Pencatatan

Kelahiran dan Kematian

hasil studi jampersal 2011 esty febriani

Documents