laporan evaluasi jampersal
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Nama Kegiatan : Evaluasi Program Jamkesmas di Kota Semarang
B. Waktu : Juni 2012
C. Tempat / Lokasi :
1. Puskesmas Penyelenggara Jamkesmas di Kecamatan Banyumanik Kota
Semarang.
2. Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
3. Dinas Kesehatan Kota Semarang
4. Badan Kesbang Pol dan Linmas
D. Sumber Dana : Dana PRKP
E. Latar Belakang Kegiatan
Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan mendasar
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik dalam hal pemberdayaan
masyarakat, desentralisasi, upaya kesehatan, maupun lingkungan strategis
kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
mempunyai arti penting karena 3 alasan pokok:
1. Menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, sehingga
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian
bayi dan kematian balita 3 kali dan 5 kali lebih tinggi dibanding pada
keluarga tidak miskin. Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang baik bagi masyarakat miskin, dapat mencegah 8 juta kematian sampai
tahun 2010.
2. Untuk kepentingan politis nasional yakni menjaga keutuhan integrasi
bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan (termasuk kesehatan) di
daerah miskin dan kepentingan politis internasional untuk menggalang
kebersamaan dalam memenuhi komitmen global guna mnurunkan
kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga miskin.
3. Hasil studi menunjukan bahwa kesehatan penduduk yang baik, pertumbuhan
ekonomi akan baik pula dengan demikian upaya mengatasi kemiskinan akan
lebih berhasil.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/
1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak
memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab
mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu. Derajat kesehatan masyarakat miskin
berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu
(AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran
hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup
70,5 Tahun (BPS 2007). Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah
tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan
akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya
kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Apalagi,
memasuki era globalisasi ini, untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara dituntut
daya saing yang memerlukan sumberdaya manusia dengan kuantitas dan kualitas
tinggi.
Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dilatarbelakangi
mengenai alasan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan
merupakan dorongan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta
keharusan mutlak untuk melaksanakan upaya peningkatan status kesehatan
penduduk miskin. JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara
nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan
yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Upaya pelaksanaan Jamkesmas
merupakan perwujudan pemenuhan hak rakyat atas kesehatan dan amanat Undang–
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan di
Indonesia. Kebijakan JAMKESEMAS/ASKESKIN diselenggarakan oleh
Kementerian Kesehatan untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu selama masa transisi pelaksanaan UU No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Selanjutnya,
penyelenggaraan akan diserahkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) sesuai UU SJSN. Pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dituangkan dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Program
JAMKESMAS sebagai kelanjutan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Miskin atau dikenal Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
(ASKESKIN).
F. Tujuan Kegiatan
1. Mahasiswa dapat mengetahui permasalahan-permasalahan mengenai kebijakan
publik secara langsung di lapangan dengan kegiatan praktikum.
2. Mahasiswa dapat membandingkan fakta yang ada di lapangan dengan teori
yang di dapat saat perkuliahan.
3. Sebagai media berlatih menganalisis persoalan-persoalan selama sebuah
kebijakan publik diterapkan.
4. Mahasiswa dapat mengetahui apakah program Jamkesmas di kota Semarang
sudah berhasil apa belum, apakah program tersebut sudah tepat sasaran atau
belum.
5. Hasil evaluasi ini dapat digunakan oleh masyarakat atau pihak-pihak terkait
untuk mengevaluasi program Jamkesmas agar kedepannya lebih maju.
G. Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis : Penelitian ini mendiskripsikan mengenai evaluasi
program JAMKESMAS (jaminan kesehatan masyarakat) dimana pelaksanaan ini
tentu berbeda-beda di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini bisa
digunakan sebagai pembanding pelaksanaan program jamkesmas di setiap daerah.
Manfaat Praktis : Penelitian ini memberikan gambaran mengenai program
Jamkesmas di kota Semarang. Selain itu juga membahas mengenai kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
yang diberikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain
kaitannya dengan program jamkesmas. Hasil dari penelitian dapat memberikan
kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangan yang berkaitan dengan
evaluasi sebuah kebijakan ataupun program khususnya di sektor publik dan
memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.
H. Kerangka Teori
Kajian pustaka digunakan sebagai sumber untuk memecahkan suatu
permasalahan dalam penelitian. Evaluasi yang akan digunakan adalah dalam bentuk
evaluasi kinerja proyek dimana indikator-indikator yang ada didalamnya adalah
masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Oleh karena itu, landasan teori
merupakan pemikiran lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang akan diteliti.
Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut .
Secara harafiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti
penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 1983). Menurut
Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai “The process of
delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision
alternatives”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh,
dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif
keputusan.
Evaluasi menurut Kumano (2001) merupakan penilaian terhadap data yang
dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu menurut Calongesi (1995)
evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan
dengan pengertian tersebut, Zainul dan Nasution (2001) menyatakan bahwa
evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan
menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang
menggunakan instrumen tes maupun non tes.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai
terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai
proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat
diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian,
Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat
keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa
(Purwanto, 2002).
Berdasarkan tujuannya, terdapat pengertian evaluasi sumatif dan evaluasi
formatif. Evaluasi formatif dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh feedback
perbaikan program, sementara itu evaluasi sumatif merupakan upaya menilai
manfaat program dan mengambil keputusan (Lehman, 1990).
Brigman dan Davis mengatakan bahwa secara umum evaluasi kinerja
kebijakan mengacu pada empat indikator pokok, yaitu indikator input, process,
output, dan outcome (Badjuri dan Yuwono, 2002:130).
Indikator input (masukan), memfokuskan pada penilaian apakah sumber
daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan
kebijakan. Indikator input ini meliputi sumber daya manusia, uang atau
infrastruktur pendukung lainnya. Indikator process (proses), memfokuskan pada
penilaian bagaimana kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan
langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi
dari metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Indikator
output (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat
menghasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator ini misalnya
beberapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Beberapa penduduk
miskin yang sudah tercover dalam kebijakan tertentu, demikian seharusnya.
Indikator outcome (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang
diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.
Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan
tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan
atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih
dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan
imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk
menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui
posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk
mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki,
sehingga sasaran atau tujuan tercapai.
I. Metodologi Penelitian
Metode peneltian pada dasarnya berarti cara yang digunakan untuk
mencapai tujuan umum penelitian. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian
adalah untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah yang akan ditempuh harus
relevan dengan masalah yang telah dirumuskan.
Penggunaan metode yang tepat di dalam penelitian berarti sebagai berikut
(Nawawi, 1995:61) :
1. Menghindari cara pemecahan masalah dan cara berfikir yang spekulatif
dalam mencari kebenaran ilmu, terutama dalam bidang ilmu sosial yang
variabelnya sangat dipengaruhi oleh sifat subjektivitas manusia yang
mengungkapkannya.
2. Menghindari cara pemecahan masalah atau cara bekerja yang bersifat
trial and error sebagai cara yang tidak menguntungkan bagi
perkembangan ilmu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern.
3. Meningkatkan sifat objektivitas dalam menggali kebenaran pengetahuan
yang tidak saja penting artinya secara teoritis tetapi juga sangat besar
pengaruhnya terhadap kegunaan praktis hasil penelitian di dalam
kehidupan manusia.
Untuk mengevaluasi program Jamkesmas ini, penulis menggunakan metode
penelitian kualitatif, agar evaluasi dapat lebih mendalam dan detail.
1. Model Penelitian
Menurut Koentjoroningrat (1994:29) ada bermacam-macam model
penelitian antara lain : model penelitian yang bersifat menjelajah (ekslporatif),
deskripstif dan menerangkan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka model
penelitian yang digunakan adalah model penelitian eksploratif, yaitu model
penelitian yang bersifat terbuka, yang masih mencari dan belum mempunyai
hipotesis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan program
Jamkesmas melalui berbagai macam kegiatannya dan hal-hal yang mendukung
dan menghambat keberhasilan program tersebut.
2. Sumber dan Jenis Data
Populasi
Menurut Nawawi (1983:144), Populasi adalah totalitas semua nilai yang
mungkin baik berupa hasil perhitungan maupun ukuran, kuantitatif maupun
kualitatif pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap
dan jelas. Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang menjadi populasi
penelitian ini adalah seluruh rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah yang
ada di kota Semarang. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini dapat
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti
secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data
asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data
primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang
dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain
observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD) dan
penyebaran kuesioner.
2) Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari
berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data
sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal,
dan lain-lain.
3. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan pada waktu melakukan
penelitian dengan menggunakan suatu metode tertentu (Arikunto, 2002:126).
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti
perlu memiliki rasa keingintahuan untuk mengamati dan memahami permasalahan
dalam penelitiannya. Peneliti harus mempunyai kemampuan dalam memberikan
pandangan dan makna mengenai data yang diperoleh sehinggan peneliti
memahaminya dan dapat memisahkan hal-hal yang tidak berkaitan. Selain itu,
peneliti harus bisa menciptakan kedekatan yang maksimal dengan para
narasumber sehingga mereka mau bekerja sama.
4. Pemilihan Informan
Pemilihan informan dilakukan kepada orang-orang yang terlibat langsung
dan mengetahui tentang Program JAMKESMAS. Informan yang dijadikan
narasumber penelitian ini adalah : Kepala Rumah Sakit dan Puskesmas
Pemerintah di Kota Semarang.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui
pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Dalam hal ini akan meninjau
langsung ke rumah sakit dan Puskesmas yang ada di Kota Semarang
b. Wawancara
Wawancara ini dimaksudkan untuk menyerap informasi mengenai persepsi,
pandangan, pola pikir, pendapat/interprestasi masalah penelitian. Pengumpulan
data menggunakan teknik wawancara memerlukan suatu instrumen, yaitu
interview guide (pedoman wawancara) yang dibuat sebelum peneliti terjun ke
lapangan. Hal ini untuk mengantisipasi apabila narasumber kurang aktif di
dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen aktual yang
berkaitan dengan objek penelitian yang dapat diperoleh dari peraturan
perundang-undangan.
6. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan datadilakukan melalui beberapa cara yaitu :
a. Editing, yaitu data yang diperoleh perlu diproses dahulu sebelum disajikan
dalam bentuk laporan penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara meneliti
kembali data dan informasi yang diperoleh, sehingga kesalahan dan
kekurangan dalam penulisannya dapat dihindari. Hal ini untuk meneliti
kesempurnaan dan ketepatan dari data dan informasi yang diperoleh.
b. Koding, yaitu data yang diperoleh perlu diproses terlebih dahulu dengan cara
memilih dan mengelompokkan dalam kelompoknya masing-masing.
c. Tabulasi, yaitu data yang diperoleh perlu diproses dahulu untuk dijadikan
tabel untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.
7. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data
Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik
triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah
proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti
berdasarkan apa yang dimaksudkan informan.
Cara yang dapat dilakukan antara lain :
1. Melakukan wawancara mendalam kepada informan
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan
dengan hasil observasi di lapangan.
3. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-
sumber lain.
8. Penentuan Alat dan Instrumen
Daftar Pertanyaan/Instrumen :
Untuk kepala Puskesmas :
1) Kapan sosialisasi Jamkesmas mulai dilaksanakan?
2) Bagaimana sosialisasi terhadap program Jamkesmas?
3) Mulai dari tingkat manakah sosialisasi tersebut dilakukan? (RT, RW, saat
POSYANDU, pertemuan-pertemuan di Kecamatan)
4) Bagaimana cara penyampaian sosialisasi Jamkesmas, apakah dinilai sudah
efektif dan berhasil?
5) Saat sosialisasi apakah sudah diberitahukan kepada masyarakat tentang :
- syarat-syarat masyarakat yang mendapatkan Jamkesmas
- bentuk Jamkesmas berupa apa
- saat seperti apa masyarakat bisa menggunakan Jamkesmas
- siapa saja yang berhak memperoleh jamkesmas
- kemudahan apa saja yang diperoleh masyarakat yang mendapatkan
Jamkesmas
6) Kapan dan dalam keadaan yang bagaimana Jamkesmas dapat digunakan
oleh masyarakat?
7) Berapa lama Jamkesmas berlaku?
8) Dimanakah masyarakat dapat menggunakan Jamkesmas? (rumah sakit
swasta, negri atau di puskesmas)
9) Apakah fasilitas yang didapat oleh masyarakat yang menerima Jamkesmas?
10) Apakah masyarakat yang menggunakan Jamkesmas bisa mendapatkan
pelayanan yang sama seperti masyarakat yang membayar penuh?
11) Bagaimana pelaksanaan program jamkesmas, apakah sudah memuaskan
bagi masyarakat dan apakah sudah melayani masyarakat dengan baik?
12) Apakah sudah ada evaluasi dari program tersebut selama periode tertentu?
Bagaimana hasil yang diperoleh?
13) Tujuan jamkesmas adalah melayani masyarakat miskin dalam bidang
kesehatan, apakah tujuan tersebut sudah tercapai?
14) Berapa banyak masyarakat yang memperoleh program jamkesmas?
15) Apakah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sudah terjawab
dan terpenuhi dengan adanya program Jamkesmas?
16) Bagaimanakah pendapat bapak/ibu berkaitan dengan pemberitaan yang
sekarang ini marak tentang rakyat miskin yang tidak segera dilayani di
rumah sakit padahal keadaannya sudah parah, padahal ia mempunyai kartu
Askes, berkaitan dengan program jamkesmas?
17) Bagaimana hasil yang didapat setelah program jamkesmas dilaksanakan,
apakah kesehatan masyarakat miskin terjamin?
18) Adakah penurunan angka kematian dan peningkatan kesehatan masyarakat
di kecamatan Banyumanik setelah program Jamkesmas dilaksanakan?
Seberapa besar tingkat kenaikan atau penurunannya?
19) Bagaimana partisipasi penerima Jamkesmas sendiri dalam menggunakan
fasilitas ini?
20) Bagaimana berita acara untuk program Jmkesmas itu sendiri?
21) Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Jamkesmas?
Dapatkah kendala tersebut diatasi?
Untuk penerima Jamkesmas :
1) Darimana penerima Jamkesmas mengetahui adanya program ini?
2) Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh puskesmas terkait dengan
program Jamkesmas?
3) Seperti apa prosedur yang dilakukan masyarakat untuk dapat menerima
Jamkesmas?
4) Syarat-syarat apa saja yang diminta agar dapat menerima Jamkesmas?
5) Apakah program ini cukup membantu bagi penerima Jamkesmas?
6) Apa saja yang didapat dari program Jamkesmas ini?
7) Apakah ada biaya tambahan untuk pemeriksaan kesehatan tertentu?
8) Apakah masyarakat sudah merasakan perubahan pelayanan kesehatan
setelah program Jamkesmas dilaksanakan? Bagaimana pelayanan yang
dirasakan? Lebih baik atau malah lebih buruk?
9) Menurut masyarakat (yang mendapatkan Jamkesmas), bagaimana pendapat
masyarakat, sudah efektifkah program tersebut?
10) Apakah ada kekurangan atau kelebihan dalam pelaksanaan program
Jamkesmas itu sendiri? Seperti apa kekurangan dan kelebihannya?
11) Apa harapan penerima Jamkesmas terkait dengan program ini?
12) Apa saran dari penerima Jamkesmas untuk program ini?
9. Analisis Data
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya
kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data
(Moleong, 2002:103). Analisis data ini bertujuan menyajikan informasi yang
diperoleh peneliti untuk lebih mudah dipahami dan dimaknai atau ditafsirkan oleh
semua pihak yang membaca hasil penelitian.
Secara garis besar analisis dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
a. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif adalah analisa yang diperuntukkan bagi data besar yang
dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka.
b. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif yaitu analisa yang dipergunakan untuk data yang diperoleh
melalui hasil wawancara yang datanya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk
angka-angka.
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif dan dengan
menggunakan Kerangka Kerja Logis Kegiatan yang terdiri dari proses analisis
yang sistematis dan mendalam serta cara menyajikan hasil proses analisis
tersebut. Penelitian ini menggunakan KKLK yang merupakan salah satu model
evaluasi program sebagai kerangka analisis penelitian ini, mengingat model ini
dapat dipergunakan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan.
Metode analisis yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan kegiatan/ program/ kebijakan adalah metode komparasi. Metode
komparasi dilakukan dengan cara membandingkan antara proporsi yang
dicantumkan dalam rencana dengan proporsi realisasi setelah kegiatan/ program
berakhir dengan indikator yang terdiri dari input, output, outcome, benefit, dan
impact
Untuk menganalisis data kualitatif digunakan analisis deskriptif. Analisis
dilakukan setelah dikumpulkan data primer yang diperoleh berdasarkan hasil
wawancara penulis dengan responden dan observasi secara langsung di lapangan.
BAB II
DISKRIPSI PROGRAM JAMKESMAS
Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga negara berhak atas
kesehatannya termasuk masyarakat miskin. Diperlukan suatu sistem yang mengatur
pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat, dengan
mengutamakan pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992
tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh
perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar
terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu.
Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal ini
tergambarkan dari angka kematian bayi kelompok masyarakat miskin tiga setengah sampai
dengan empat kali lebih tinggi dari kelompok masyarakat tidak miskin. Masyarakat miskin
biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai
kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan,
perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap
kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah. Derajat kesehatan masyarakat
miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu
(AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup
dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun
(BPS 2007).
Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan
karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi
dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Peningkatan biaya kesehatan yang
diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi
kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket,
kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan. Derajat kesehatan yang
rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas kerja yang pada akhirnya menjadi
beban masyarakat dan pemerintah.
Untuk menjamin asuransi kesehatan penduduk miskin terhadap pelayanan
kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak awal
Agenda 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah berupaya untuk mengatasi
hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh
Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK
Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam
pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Program ini telah berjalan memasuki tahun ke delapan dan telah banyak hasil yang
dicapai terbukti dengan terjadinya kenaikan yang luar biasa dari pemanfaatan program ini
dari tahun ke tahun oleh masyarakat miskin dan pemerintah telah meningkatkan jumlah
masyarakat yang dijamin maupun pendanaannya. Namun disamping keberhasilan yang
telah dicapai, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi antara lain:
kepesertaan yang belum tuntas, peran fungsi ganda sebagai pengelola, verifikator dan
sekaligus sebagai pembayar atas pelayanan kesehatan, verifikasi belum berjalan dengan
optimal, kendala dalam kecepatan pembayaran, kurangnya pengendalian biaya,
penyelenggara tidak menanggung resiko.
Atas dasar pertimbangan untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan,
peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan pengelolaan
program Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin pada tahun 2008. Perubahan mekanisme
yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui
penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara,
penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di RS, penempatan pelaksana
verifikasi di setiap Rumah Sakit, pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi di
tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam
manajemen kepesertaan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap
masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program ini
berganti nama menjadi JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT yang selanjutnya
disebut JAMKESMAS dengan tidak ada perubahan jumlah sasaran.
Jamkesmas adalah Program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar
terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh
bagi masyarakat miskin. Tujuan umum dari program Jamkesmas ini adalah untuk
meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin
dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif
dan efisien. Sedangkan tujuan khususnya adalah :
1. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat
pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Sasaran program Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh
Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan
kesehatan lainnya.
Dana Jamkesmas, pada dasarnya terbatas untuk pembiayaan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dan operasional pelayanan terbatas tidak termasuk pembiayaan untuk
obat, bahan medis habis pakai, vaksin dan logistik yang lain. Kebutuhan obat, bahan medis
habis pakai, vaksin dan logistik lainnya untuk pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas dan
jaringannya yang meliputi :
1. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (Obat PKD)
2. Alat dan Obat Kontrasepsi
3. Obat Program
4. Vaksin
5. Reagen dan Logistik Penunjang
6. Bahan Habis Pakai Pelayanan Kesehatan
7. Logistik lainnya
Prasyarat Jamkesmas yaitu masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta yang
diberi kesempatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Lebih khusus
Jamkesmas diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan indikator sebagai berikut (Jati
dan Syamsulhuda, 2009) :
1. Tidak sanggup makan 2 kali sehari
2. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar karena alasan biaya
3. Tidak mengkonsumsi protein hewani minimal sekali dalam seminggu
4. Tidak dapat mencukupi konsumsi pangan sehari-hari dari mata pencaharian
utama
5. Lantai rumah berupa tanah dengan luas kurang dari 7 m2/orang
6. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas.
Berikut ini prosedur pelaksanaan program Jamkesmas :
1. Hak pelayanan kesehatan dasar meliputi:
a. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat
Inap Tingkat Pertama (RITP)
b. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)dan Rawat
Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
c. pelayanan gawat darurat.
2. Manfaat jaminan berbentuk pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif)
berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik.
3. Pemberi Pelayanan kesehatan (PPK):
a. Pelayanan kesehatan dasar (RJTP dan RITP) diberikan di Puskesmas
dan jaringannya.
b. Persalinan normal dapat dilayani oleh tenaga kesehatan yang
berkompeten (praktek dokter dan bidan swasta) dan biayanya
diklaimkan ke Puskesmas setempat sebagaimana diatur dalam juknis
pelayanan dasar.
c. Pelayanan tingkat lanjut (RJTL dan RITL) diberikan di PPK lanjutan
jaringan Jamkesmas (Balkesmas, Rumah Sakit Pemerintah termasuk RS
Khusus, RS TNI/Polri dan RS Swasta) berdasarkan rujukan.
d. Pelayanan RITL diberikan di ruang rawat inap kelas III (tiga). Apabila
tidak tersedianya tempat tidur, peserta dirawat di kelas yang lebih tinggi
dari kelas III, biaya pelayanannya tetap diklaimkan menurut biaya kelas
III.
e. RS khusus (RS Jiwa, RS Kusta, RS Paru, dll) yang juga melayani pasien
umum, klaim pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terpisah antara
pasien khusus sesuai dengan kekhususannya dan pasien umum.
4. Gawat darurat (emergency) seluruh PPK wajib memberikan pelayanan
penanganan pertama walaupun tidak sebagai PPK jaringan Jamkesmas.
Selanjutnya PPK tersebut segera merujuk ke PPK jaringan PPK Jamkesmas
untuk penanganan lebih lanjut.
5. Peserta Jamkesmas tidak boleh dikenakan iuran dengan alasan apapun.
6. Pemberian pelayanan kepada peserta oleh PPK lanjutan harus dilakukan secara
efisien dan efektif, dengan menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.
Berikut ini prosedur pelayanan umum Jamkesmas :
1. Peserta membawa kartu Jamkesmas.
a. peserta gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, menggunakan
surat keterangan/rekomendasi Dinas/Instansi Sosial setempat.
b. peserta PKH yang belum memiliki kartu Jamkesmas, menggunakan
kartu PKH.
2. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
3. Bila (menurut indikasi medis) peserta memerlukan pelayanan tingkat lanjut, maka
dapat merujuk peserta ke PPK lanjutan.
Sedangkan prosedur pelayanan tingkat lanjut :
1. Peserta Jamkesmas yang dirujuk ke PPK tingkat lanjut membawa kartu peserta
Jamkesmas/identitas kepesertaan lainnya dan surat rujukan dibawa ke loket Pusat
Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS) untuk diverifikasi
kebenaran dan kelengkapannya.
a. Emergency tidak memerlukan surat rujukan.
b. Bayi dan anak yang lahir dari peserta Jamkesmas, otomatis menjadi
peserta. Pelayanan kesehatannya menggunakan kartu peserta
Jamkesmas orang tuanya dan dilampirkan surat keterangan lahir dan
Kartu Keluarga orang tuanya.
2. Diberikan Surat Keabsahan Peserta (SKP) oleh petugas PT. ASKES
3. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Jenis Pelayanan:
a. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit dan Balkesmas
b. Pelayanan rawat inap kelas III (tiga) di Rumah Sakit
c. Pelayanan obat-obatan dan alat/bahan medis habis pakai
d. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik lainnya
5. Kasus kronis (perawatan berkelanjutan dalam waktu lama)
a. Diabetes Mellitus, Gagal Ginjal, Kanker, dll, surat rujukan berlaku
selama 1 bulan.
b. Gangguan jiwa, kusta, kasus paru dengan komplikasi, surat rujukan dapat
berlaku selama 3 bulan.
6. Peserta yang berobat lintas daerah, verifikasi kepesertaan dilakukan oleh PT. Askes
(Persero) dengan melihat pada kartu Jamkesmas.
7. Rujukan pasien antar RS termasuk rujukan RS antar daerah dilengkapi surat
rujukan dari rumah sakit asal pasien dengan membawa identitas kepesertaannya
untuk dapat dikeluarkan SKP oleh petugas PT. Askes (Persero).
8. Gawat darurat wajib ditangani langsung tanpa diperlukan surat rujukan. Peserta
diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitasnya (kartu peserta
disertai KK dan KTP)
9. Kasus-kasus dengan diagnosa yang kompleks (severity level-3)harus mendapatkan
pengesahan dari Komite Medik atau Direktur Pelayanan atau Supervisor yang
ditunjuk/diberi tanggungjawab oleh RS
10. Biaya transport rujukan:
a. pasien dari Puskesmas ke PPK lanjutan di Kabupaten/Kota setempat
menjadi tanggung jawab Puskesmas yang merujuk
b. pemulangan pasien dari RS serta rujukan dari Rumah Sakit ke Rumah
Sakit lainnya tidak ditanggung dan menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah asal peserta.
BAB III
PENYAJIAN DAN ANALISI DATA
A. PENYAJIAN DATA
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima responden untuk mengumpulkan
data. Data peneliti dapatkan dengan cara wawancara. Berikut ini hasil wawancara penulis
dengan kelima responden tersebut :
1. Ibu Lia (teknisi program Jamkesmas Puskesmas Srondol)
Ibu Lia mengatakan bahwa sosialisasi jamkesmas dilakukan dengan cara
mengadakan pertemuan oleh kader kesehatan yang ada di masing-masing RW di
tiap kelurahan. Sosialisasi program Jamkesmas ini merupakan tugas
kelurahan/kecamatan untuk melakukannya dan puskesmas juga ikut memantau
pelaksanaan Jamkesmas dan juga sebagai pihak pelaksana itu sendiri. Puskesmas
sebagai tempat/alat dalam pelayanan kaitannya dengan program jamkesmas. Dalam
program jamkesmas juga tidak ada pungutan biaya dan untuk tindakan lab (harus
sesuai dengan indikasi pasien/keluhannya) Tidak ada pembedaan dalam hal
pelayanan dan fasilitas yang di berikan,semua yang menggunakan kartu jamkesmas
sama. Dulunya kartu jamkesmas dipakai satu kartu untuk satu keluarga namun
sekarang satu kartu Jamkesmas untuk satu orang.
Persyaratan dalam berobat menggunakan pelayanan jamkesmas sendiri yaitu
dengan :
1. Adanya kartu kunjungan pasien
2. Adanya kartu peserta jamkesmas
Untuk estimasi penggunaan kartu jamkesmas di puskesmas srondol yaitu sekitar
250 orang per bulannya. Untuk rumah sakit swasta/privat harus ada MOU dengan
program jamkesmas dan juga dengan dinas kesehatan kota dalam penggunaan kartu
jamkesmas itu sendiri. Evaluasi program jamkesmas sudah ada dari dinas kesehatan
kota mengenai program jamkesmas ini meliputi :
1. Jumlah pasien
2. Pengguna kartu
3. Penyakit/komplain (untuk puskesmas srondol belum ada kompalin)
Kendala dari puskesmas srondol sendiri yaitu
1. Sering ada salah paham antar petugas mengenai rujukan pasien
2. Kurangnya koordinasi yang sinergis antara rumah sakit, dinas kesehatan
kota, dan puskesmas
3. Belum maksimalnya sosialisasi karena terbatasnya kader kesehatan (RW)
dan masih dilakukannya sosialisasi seperti saat Posyandu.
Saran untuk program ini yaitu sarana sudah lengkap dan perlunya penekanan pada
sosialisasi lintas sektor agar tidak ada misskomunikasi. Sosialisasi kepada
masyarakat juga perlu ditingkatkan agar program ini bisa sampai kepada mereka
yang memang benar-benar membutuhkan.
2. Bapak Dalimin
Bapak Dalimin yang berumur 64 tahun merupakan penerima Jamkesmas. Beliau
tinggal di Srondol Kulon RT 5 RW 5. Pak Dalimin mengetahui adanya program
Jamkesmas dari sosialisasi pihak puskesmas yang dilakukan lewat masing-masing
RT. Untuk bisa menjadi penerima Jamkesmas, Pak Dalimin harus menyertakan
surat keterangan tidak mampu, foto copy KTP, foto copy KK kepada petugas di
puskesmas. Pak Dalimin merasa sangat terbantu dengan adanya program Jampersal
ini, Pak Dalimin mendapatkan pelayanan yang bagus di Puskesmas, baik saat
berobat maupun rawat inap di rumah sakit. Namun apabila obat yang harus
diminum oleh pasien yang memakai Jamkesmas diluar dari obat yang tercantum
untuk penerima Jamkesmas, maka pasien dikenai biaya. Menurut Pak Dalimin, tiap
taunnya pelayanan kesehatan bagi penerima Jamkesmas semakin membaik. Namun
yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi jadi hanya beberapa
orang/warga saja yg mengetahui program jamkesmas ini, waktu pelayanan juga
kurang efektif, tempat pelayanan kurang nyaman dan alat kesehatan yang masih
terbatas. Harapan dari Pak Dalimin adalah supaya tiap tahunnya program ini
semakin ditingkatkan, sosialisasi lebih diperluas dan akses untuk menerima
program Jamkesmas dipermudah.
3. Ibu Muji Sri Rahayu
Ibu Muji (39 tahun) tinggal di Srondol Wetan RT 2 RW 4 juga merupakan
penerima Jamkesmas. Ia mengetahui adanya program Jamkesmas dari perangkat
desa. Sosialisasi program Jamkesmas di puskesmas dilakukan dengan baik menurut
Ibu Muji, pelayananannya juga ramah. Prosedur untuk menjadi penerima
Jamkesmas sangat mudah, masyarakat hanya membuat surat keterangan tidak
mampu dan surat pengajuan jamkesmas dan selebihnya akan diurus oleh perangkat
desa setempat. Ibu Muji merasa terbantu dengan adanya program Jamkesmas ini,
karena dapat mengurangi beban biaya kesehatan yang terbilang cukup mahal.
Pelayanannya dinilai cukup baik walupun masih ada beberapa kekurangan, yaitu
seringkali masih ada perlakuan berbeda pada pasien penerima Jamkesmas dan
pasien yang tidak menerima Jamkesmas. Pasien yang membayar penuh atau bukan
penerima Jamkesmas lebih diutamakan dan dilayani dengan baik. Diharapkan
program jamkesmas ini pelayanannya lebih ramah tanpa membeda-bedakan pasien.
4. Bapak Mulyono
Bapak Mulyono (58 Tahun) adalah orang terakhir yang peneliti wawancarai. Ia
tinggal di Banyumanik RT 1,RW 8. Pak Mulyono mengetahui adanya program
Jamkesmas ini dari ketua RT nya yang melakukan pendataan warga kurang mampu
yang kemudian didaftarkan sebagai penerima Jamkesmas. Pak Mulyono mengaku
bahwa Ia tidak disibukkan dengan berbagai prosedur, tapi hanya didata dan sesudah
itu Ia menerima kartu Jamkesmas, jadi semua urusan sudah diurus oleh perangkat
desa yang bersangkutan, yaitu Ketua RT. Syarat utama penerima Jamkesmas adalah
benar benar tidak mampu, dan memberikan fotocopy KK (kartu keluarga) yang
diserahkan kepada ketua RT. Sama dengan kedua responden di atas, Pak Mulyono
merasa sangat dibantu dengan adanya program Jamkesmas ini, Ia merasa tidak
dibeda-bedakan dengan masyarakat yang tidak menggunakan Jamkesmas. Pak
Mulyono mengatakan tidak ada punggutan pembayaran lagi saat periksa apabila
membawa kartu Jamkesmas. Jika dilihat dari aspek pelayanan, program Jamkesmas
dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang signifikan. Akan tetapi Pak Mulyono
merasa disetarakan dengan bukan penerima Jamkesmas, dan itu merupakan hal
baik, pelaksanaan program Jamkesmas sudah efektif. Pak Mulyono berharap agar
diadakan program lain untuk membantu masyarakat miskin di bidang lain.
5. Ngatiem
Ibu Ngatiem (54 tahun) tinggal di Srondol Kulon RT 5, RW 1. Ia mengetahui
program Jamkesmas dari penyuluhan atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh
perangkat desa. Masyarakat dikumpulkan di kelurahan atau di puskesmas, dan
diberi pengarahan tentang seputar jamkesmas. Masyarakat yang di undang biasanya
masyarakat yang sudah didata yang termasuk masyarakat miskin. Cara
pendaftarannya adalah mendaftar ke pihak RT, dari RT akan melaporkan ke
kelurahan, dan kelurahan akan memasukkan keanggotaan dalam Jamkesmas. Yang
mendapatkan jamkesmas ini harus benar-benar masyarakat tidak mampu. Menurut
Ibu Ngatiem, bantuan ini sangat bermanfaat dan sangat membantu, karena bantuan
sosial ini diberikan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Penerima jamkesmas mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis.
Tidak terdapat biaya tambahan bagi penerima Jamkesmas bila berobat. Ibu
Ngatiem merasakan perubahan setelah menerima jamkesmas. Pelayanan yang
diberikan juga sudah dirasakan kemajuannya, yang tadinya masyarakat penerima
Jamkesmas ini takut untuk berobat dikarekan biaya pengobatan yang begitu mahal,
sekarang masyarakat tidak takut lagi, karena penerima Jamkesmas tidak dikenai
biaya. Dan pelayanan yang diberikan juga cukup baik. Menurut Ibu Ngatiem,
program ini sudah efektif. Karena Ia sudah merasakannya sendiri. Dan program ini
sudah benar-benar sangat membantu. Tinggal memperbaiki kekurangan yang ada.
Namun segala sesuatunya pasti tidak luput dari kekurangan, begitu juga
pelaksanaan program Jamkesmas ini, kurang menjangkau penerima Jamkesmas.
Terkadang masyarakat yang tidak perlu mendapatkan Jamkesmas malah
mendapatkan Jamkesmas. Haraan Ibu Ngatiem semoga program Jamkesmas lebih
terlaksana dengan baik lagi, semoga lebih bisa menjangkau ke semua masyarakat
yang membutuhkan. Dan lebih mengutamakan penerima jamkesmas.
Berikut ini data warga miskin Kelurahan se Kecamatan Banyumanik 2011
No Kelurahan Jumlah KK Jumlah Jiwa
1 Pudakpayung 765 2003
2 Gedawang 231 901
3 Jabungan 519 1770
4 Pedalangan 464 1648
5 Padangsari 356 1230
6 Banyumanik 604 2036
7 Srondol Kulon 361 1235
8 Srondol Wetan 962 3456
9 Sumurboto 326 1267
10 Ngesrep 700 2445
11 Tinjomoyo 718 2474
6006 20465
Berikut ini data warga miskin diambil dari data base puskesmas tahun 2012
No Puskesmas Kecamatan KelurahanMasyaraka
t MiskinTotal
1 Ngesrep Banyumanik
Ngesrep 1376
3319Sumurboto 717
Tinjomoyo 1226
2 Padangsari Banyumanik
Padangsari 809
2979Pedalangan 1190
Jabungan 980
3 Srondol Banyumanik
Srondol Kulon 738
4280Srondol Wetan 2123
Banyumanik 1419
4 Pudakpayung BanyumanikPudakpayung 1615
2236Gedawang 621
Total 12814
Data penerima Jamkesmas di kecamatan Banyumanik
No Kelurahan Jumlah KK Jumlah Jiwa
1 Banyumanik 609 1416
2 Ngesrep 683 2378
3 Jabungan Tidak ada data 980
4 Srondol Wetan 886 13646
5 Pedalangan 418 1470
6 Padangsari 291 1035
7 Gedawang - -
8 Pudakpayung - -
9 Srondol Kulon 362 1236
10 Tinjomoyo 515 1916
11 Sumurboto - -
Data pelayanan maskin dan pendanaan Puskesmas Srondol tahun 2012
No Bulan Kegiatan Keterangan Jumlah
1 Januari
Pelayanan kesehatan
Jamkesmas
Jumlah kunjungan 298
Jumlah kasus yang
dirujuk22
Jumlah peserta 5 - 14 th 42
Jumlah peserta 15 - 44 th 92
Jumlah peserta 45 - 64 th 141
Jumlah peserta 65 > th 24
Penggunaan Kartu
Jumlah maskin yg
menggunakan
Jamkesmas
298
Pendanaan
Biaya pelayanan
kesehatan dasarRP 2.256.000
Biaya jaminan persalinan Rp 560.000
Total biaya pelayanan
kesehatanRp 2.816.000
2 Februari
Pelayanan kesehatan
Jamkesmas
Jumlah kunjungan 267
Jumlah kasus yang
dirujuk29
Jumlah peserta 1 - 4 th 2
Jumlah peserta 5 - 14 th 40
Jumlah peserta 15 - 44 th 74
Jumlah peserta 45 - 64 th 130
Jumlah peserta 65 > th 21
Penggunaan Kartu Jumlah maskin yg 267
menggunakan
Jamkesmas
Pendanaan
Biaya pelayanan
kesehatan dasarRp 1.845.500
Biaya jaminan persalinan Rp 1.080.000
Total biaya pelayanan
kesehatanRp 2.925.000
3 Maret
Pelayanan kesehatan
Jamkesmas
Jumlah kunjungan 283
Jumlah kasus yang
dirujuk24
Jumlah peserta 1 - 4 th 4
Jumlah peserta 5 - 14 th 35
Jumlah peserta 15 - 44 th 86
Jumlah peserta 45 - 64 th 105
Jumlah peserta 65 > th 43
Penggunaan Kartu
Jumlah maskin yg
menggunakan
Jamkesmas
283
Pendanaan
Biaya pelayanan
kesehatan dasarRp 1.838.000
Biaya jaminan persalinan 0
Total biaya pelayanan
kesehatanRp 1.838.000
4 April
Pelayanan kesehatan
Jamkesmas
Jumlah kunjungan 265
Jumlah kasus yang
dirujuk20
Jumlah peserta 5 - 14 th 48
Jumlah peserta 15 - 44 th 72
Jumlah peserta 45 - 64 th 112
Jumlah peserta 65 > th 33
Penggunaan Kartu
Jumlah maskin yg
menggunakan
Jamkesmas
265
Pendanaan Biaya pelayanan Rp 2.326.000
kesehatan dasar
Biaya jaminan persalinan 0
Total biaya pelayanan
kesehatanRp 2.326.000
B. ANALISI DATA
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para responden, dapat
disimpulkan bahwa, syarat warga bisa mendapatkan kartu Jamkesmas adalah warga yang
tidak mampu di daerah tersebut. Banyak masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat
miskin padahal mereka berkecukupan. Untuk menghindari hal ini, pendataan bagi para
calon penerima Jamkesmas dilakukan oleh perangkat desa setempat. Agar hasil lebih
akurat, pendataan dilakukan oleh Ketua RT daerah setempat, karena Ketua RT lah yang
lebih mengetahui keadaan masyarakatnya, Ketua RT bisa melihat lebih dekat bagaimana
keadaan para calon penerima Jamkesmas. Setelah ketua RT melakukan pendataan dan
calon penerima Jamkesmas mendapatkan surat keterangan tidak mampu yang digunakan
sebagai pengantar penerima Jamkesmas kemudian menyerahkan surat itu kepada petugas
di Kecamatan.
Masyarakat miskin merasa sangat dibantu dengan adanya rogram Jamkesmas ini,
karena penghasilan mereka hanya cukup untuk makan satu hari, jadi jika mereka sakit,
mereka tidak punya uang untuk berobat, tapi sekarang setelah adanya program Jamkesmas
ini, masyarakat miskin tidak lagi takut untuk berobat karena tidak punya uang, karena
mereka dapat memeriksakan sakitnya dengan gratis. Tidak ada pungutan sama sekali bagi
masyarakat yang membawa kartu Jamkesmas saat berobat di puskesmas ataupun rumah
sakit. Pelayanan yang diberikan juga sudah baik. Masyarakat merasa dilayani dengan baik.
Namun yang masih disayangkang, masih sering terjadi pembedaan yang dilakukan oleh
petugas rumah sakit kepada pasien berjamkesmas dengan pasien reguler biasa. Walaupun
pembedaan itu dalam sekala kecil, namun masyarakat penerima Jamkesmas sangat
merasakannya. Masyarakat berharap agar program ini dapat terus terlaksana karena sangat
membantu masyarakat miskin. Masyarakat juga berharap agar program ini terus
dikembangkan, agar kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang masih sering terjadi
dapat diperkecil guna kemajuan program Jamkesmas ini.
Puskesmas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat
miskin. Dari mulai pendataan dan laporan keuangan dilaksanakan dengan baik. Dapat
dilihat di atas bahwa semua masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan kesehatan
sudah diakomodir dengan baik. Transparansi keuangan juga sudah dilakukan dengan baik
oleh puskesmas pelaksana program Jamkesmas.
Tujuan Jamkesmas untuk meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan
masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien sudah terlaksana dengan baik.
Sedangkan tujuan khusus dari program Jamkesmas, yaitu :
1. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat
pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Tujuan khusus program ini juga sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja masih
diperlukan evaluasi yang berkesinambungan untuk memperbaiki jalannya program ini dari
waktu ke waktu. Hal ini dilakukan agar masyarakat miskin merasa puas mendapatkan
pelayanan dan tidak merasakan dibedakan dengan masyarakat yang lebih berada,
kesejahteraan masyarakat juga lebih terjamin.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga negara berhak atas
kesehatannya termasuk masyarakat miskin. Diperlukan suatu sistem yang mengatur
pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat, dengan
mengutamakan pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor
23/1992 tentang kesehatan, maka pemerintah bertanggungjawab atas kesehatan seluruh
masyarakat. Karena kemiskinan di Indonesia yang semakin marak dan kenaikan biaya
yang begitu memberatkan khususnya di bidang kesehatan, maka pemerintah mengeluarkan
program untuk meringankan masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Program tersebut bernama program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang
memiliki tujuan untuk meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh
masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang
optimal secara efektif dan efisien. Selain itu, program Jamkesmas ini juga bertujuan untuk:
1. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat
pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di kecamatan Banyumanik,
masyarakat miskin telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, tujuan program
Jamkesmas dapat tercapai dengan baik dan masyarakat miskin merasa puas atas pelayanan
yang diberikan.
Jadi dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Jamkesmas di kota
Semarang dapat terlaksana dengan baik, masyarakat miskin kebutuhannya dapat
terakomodir dan kesehatannya dapat terjamin dengan adanya program Jamkesmas ini.
Transparansi keuangan bagi puskesmas maupun rumah sakit juga terlaksana dengan baik.
B. REKOMENDASI
Semua hal di dunia ini pasti memiliki kekurangan yang arus diperbaiki, begitu
juga dengan program Jamkesmas ini. Sebaiknya selalu dilakukan evaluasi atau kontrol
untuk pelaksanaan program Jamkesmas, agar program ini dari waktu ke waktu dapat
menjadi semakin baik, masyarakat miskin semakin mendapatkan pelayanan esehatan
dengan baik. Yang ke dua, petugas kesehatan seharusnya menyadari tugasnya sebagai
pelayan yang harus siap sedia melayani siapa saja dengan tidak memilih-milih, oleh karena
itu tidak ada pembedaan pelayanan bagi masyarakat miskin dengan masyarakat mampu,
agar seluruh warga negara Indonesia bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan
kesehatan dan pelayanan kesehatan yang baik.
DAFTAR PUSTAKA
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:
PT Gramedia
Author. 2011. Info Gakin dan Jamkesmas. http://www.ygdi.org/_patientinfo.php?
view=_infogakin. (diakses tanggal 4 Juni2012)
Taufik, Muh. 2011. Bagaimana Cara Memperoleh Jamkesmas.
http://makassar.tribunnews.com/2011/08/15/bagaimana-cara-peroleh-jamkesmas.
(diakses tanggal 7 Juni 2012)
Dianti, Tria. 2012. Mencari Sembuh dengan Jamkesmas.
http://www.antaranews.com/berita/309336/mencari-sembuh-dengan-jamkesmas.
(diakses tanggal 4 Juni 2012)
Indonesia, Jamsos. 2011. Regulasi Jamkesmas.
http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/34. (diakses tanggal 7 Juni
2012)
Tridamayanti, Annisa. 20120. Sekilas Tentang Jamkesmas.
http://annisatridamayanti.wordpress.com/2010/11/27/sekilas-tentang-jamkesmas/.
(diakses tanggal 6 Juni 2012)
Jothi. 2010. Mengenai Jamkesmas.
http://www.jothi.or.id/layanan-kesehatan-hiv-dan-aids/layanan-hiv-dan-aids?
q=JAMKESMAS. (Diakses tanggal 4 Juni 2012)
Jamsos Indonesia. Regulasi Jamkesmas.
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/regulasi. (diakses tanggal 29
Juni 2012)
Jamsos Indonesia. Manfaat Jamkesmas.
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/manfaat. (diakses tanggal 29
Juni 2012)
Jamsos Indonesia. Prosedur Jamkesmas.
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/prosedur. (diakses tanggal
29 Juni 2012)
LAMPIRAN
Dokumentasi saat wawancara