(Fiscally Distressed) Municipal Merger

FGD for StaffSelasa, 24 Desember 2013

Proses terjadinya kebangkrutan

Fiscal stress Fiscal crisis Financial crisis

-Budget shortfalls- Decreasing cash balance- Increasing debt loads

Government is unable to raise revenues that are equal to or exceed expenditures

Organization cannot repay curent liabilities on time

Solusi

Financial crisis

Municipal Merger

Bailout

File BankcruptcyChapter 9

(Adjustment of debts of

municipalities)

Shifting the risk to central government

Shifting the risk to creditors

Shifting the risk to other municipal

Ex: Argentina, Brazil

Ex: USA

Ex: Jepang

Penyebab Fiscal Distress

Mismanagement Fiscal (including fiscal rule)

- Expenditure assignment (pension cost, health care cost, ect) demografi

- Hard Budget Constraint vs Soft Budget Constraint

Economy- Bubble economy (US 2008, Japan 1990)

Hard budget vs Soft Budget

Hierarchical mechanism- Balanced budget- Deficit rule- Debt Limitation - Golden rule

Market mechanism, borrow in competitive capital market- Fiscal institution

* subnational revenue autonomy and vertical fiscal imbalance

* rules versus discretion in the design of intergovernmental transfer- Political instituon

Deficit

Deficit

Hard Budget Costraint

Own-source subnational revenue

Municipal Merger

Merger

Compulsary

Voluntary

Cost vs benefit

Economies of scale, externalities, capacity to deliver and coordinate service

Efficiency, responsiveness, accountability

Voting, referendum

VS

*) Dealing with economic downturn and financial hardship*) Planned or unplanned*) Benefit for merged (healthy) municiplities

Structure of Merger

One city Two – tier structure Voluntary cooperation Special district

Penerapan merger di negara lain

Finlandia : tahun 2005 terdapat 432 kota dan direncanakan menjadi 20-100 kota Memberikan insentif berupa grant kepada kota yang telah merger baik

sebagai kompensasi atas transfer yg rendah, biaya merger, maupun bantuan untuk investasi dan proyek pembangunan

Canada : political and fiscal pressures Swiss :

Di tahun 2000 terdapat 245 kota dan menurun di tahun 2009 menjadi 169 Terkait dengan jumlah kota kecil dan berpenduduk sedikit serta adanya

kesulitan keuangan kota

Swedia Di tahun 1950 terdapat 2500 kota dan menurun menjadi 300

Jerman : Di tahun 1900 terdapat 77000 kota dan menurun menjadi 12000 di 2008

*) Municipalities can be divided into cities, town, village (depend on area and inhabitants)

Municipal Merger in Japan

1. Great Meiji Consoidation (71.314 municipalities to 15.859)

2. Great Showa Consolidation (1953-1961) , (9.868 municiplities to 3472)

3. Great Heisei Consolidation (1999-2006), (3229 municipalities to 1.821)

(number of towns and villages declined but number of cities increased)

Municipal Merger in Japan

Background:1. Promotion of decentralization

Dealt with their own duties independently Not to expand administrative performance in quantity but to

improve it in quality2. Progression of declining birthrates and an aging population

55,69 jt (1920) – 127,76 jt (2000) – 117,58 jt (2030) Age ≤ 14 – 13,9% (2005) – 11,3% (2030) Age ≥ 65 -- 19,9% (2005) – 29,6% (2030)

3. Significantly deteriorating financial situation Bubble economy burst in 1990 Central and local govt. have made huge borrowings to deal with

economic stimulus packages and the budget deficit (700 miliar yen)4. Expansion of daily living space

Development of wide area administration--- motorization in mid 1960

Incentives & disincentives to promote merger (Great Heisei Consolidation)

Special Municipal Merger Law (until 2006): merged municipalities received

prefential treatment (carrot policy) from central government: expansion of LAT grants and local tax measures, special bonds on mergers, special provisions of local council members

nonmerged municipalities in particular small villages received punisment (stick policy) such as shrinking of LAT grants.

Kesimpulan

Merger di negara lain terkait dengan permasalahan ekonomi yang memburuk ( dan berdampak pada keuangan pemda), masalah demografi, dan perbaikan pelayanan

Merger umumnya dilakukan secara terencana dan in line dengan langkah-langkah perbaikan ekonomi dan keuangan pemda

Merger umumnya dilakukan secara sukarela yaitu melalui voting atau referendum tetapi ada langkah mempromosikan merger dengan kebijakan insentif dan disinsentif

Peraturan mengenai merger di Indonesia

Revisi UU 33 tahun 2004, mengatur usulan penghapusan daerah yang kinerja keuangannya tidak baik

UU 78 tahun 2007 usulan penghapusan dan penggabungan daerah yang kinerja keuangan tidak baik

*) indikator kinerja keuangan?*) sebagai hukuman untuk daerah?*) perlu voting?*) insentif untuk daerah yang merger?

Perbandingan Suplus/Defisit Anggaran dan realisasi APBD 2009-2011

-Anggaran belanja dan realisasi belanja hampir sama-Realisasi pendapatan lebih tinggi dari anggaran pendapatanSebab: penetapan APBD dengan PMK Daper tidak sinkron 9underestimate), DBH yang disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan, daerah tidak segera melakukan perubahan APBD (anggaran belanja tidak berubah), penyaluran DBH tahap akhir mendekati akhir tahun anggaran berakhir (tidak terpakai)

Tren kabupaten/kota yang mengalami surplus/defisit

realisasi

Tren provinsi yang mengalami surplus/defisit realisasi

Tren Realisasi Pendapatan Daerah Nasional

- Proporsi penerimaan Daper kabupaten /kota tahun 2011 rata-rata 71%, PAD nya 20% - Proporsi penerimaan Daper provinsi tahun tahun 2011 rata-rata 38%, PAD nya 52%

Tren Realisasi Belanja Daerah Nasional

- Proporsi belanja pegawai kabupaten /kota tahun 2011 rata-rata 51%- Proporsi belanja pegawai provinsi tahun tahun 2011 rata-rata 25%- Gaji pokok pegawai daerah kurang lebih 40%-45% dimasukkan dalam alokasi dasar DAU, tahun 2013- 46% untuk provinsi, 49% untuk kabupaten/kota

Perbandingan Tren SiLPA Tahun Sebelumnya antara Anggaran dan Realisasi

- SiLPA tahun sebelumnya sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan- pertanyaan: apakah nilai SiLPA th anggaran sebelumnya lebih besar dari anggaran defisit?

Tren SiLPA Tahun Berkenaan

Perbandingan Anggaran dan RealisasiPenerimaan Pinjaman

Kab/Kota

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pinjaman

Provinsi

Dana Pemda di Perbankan per Bulan

PMK 137/2012

Batas maksimal kumulatif defisit APBD untuk TA 2013 ditetapkan sebesar 0,5% dari proyeksi PDB TA 2013.

Indikatif batas maksimal defisit APBD TA 2013 untuk masing-masing daerah ditetapkan sebesar 6% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2013.

Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah yang masih menjadi kewajiban daerah sd TA 2013 ditetapkan sebesar 0,35% dari proyeksi PDB TA 2013.

Dalam rangka pengendalian defisit/surplus APBD, maka pemerintah daerah menganggarkan pembiayaan netto sebesar defisit/surplus APBD.

Pemda wajib melaporkan rencana defisit APBD kpd Mekeu cq. Dirjen PK. Dalam hal defisit APBD akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari

pinjaman dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan maka defisit APBD tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menkeu.

Persetujuan atau penolakan tersebut menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam prosesevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan- Mengapa tidak diatur tentang

SILPA?

Terhadap rencana defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari pinjaman daerah, surat permohonan persetujuan sebagaimana tersebut di atas memuat rencana kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman daerah , dengan dilampiri dokumen:

a. Laporan Keuangan Pemda selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah ditetapkan dengan Perda;

b. Rancangan ringkasan APBD /perubahanTA 2013;c. Perhitungan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah

pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

d. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman.

Pinjaman Daerah

Untuk menutup kekurangan arus kas daerah

membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan

membiayai kegiatan investasi berupa pengadaan prasarana dan/ atau sarana daerah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat maupun menghasilkan penerimaan bagi APBD (golden rule)

Terima Kasih