fenomena vexatious litigation dalam perspektif hukum progresif - hukumonline

8/16/2019 Fenomena Vexatious Litigation Dalam Perspektif Hukum Progresif - Hukumonline

http://slidepdf.com/reader/full/fenomena-vexatious-litigation-dalam-perspektif-hukum-progresif-hukumonline 1/22

3/18/2016 Fenom ena Vexati ous Li ti gati on dal am Per spekti f H ukum Pr ogr esi f - hukum onl ine.com

http://www.hukumonli ne.com /ber ita/baca/hol 18952/fenomena- vexati ous- li ti gation- dal am -per spekti f- -hukum -pr ogr esi f 1/22

PENCARIAN

CARIMASUK | DAFTARHUKUMONLINE ENGLISH | HUKUMPEDIA

http://www.hukumpedia.com/

http://en.hukumonline.com/

http://id.hukumonline.com/user/signup

http://id.hukumonline.com/user/login?returnUrl=aHR0cDovL3d3dy5odWt1bW9ubGluZS5jb20vYmVyaXRhL2JhY2EvaG9sMTg5NTIvZmVub21lbmEtdmV4YXRpb3VzLWxpdGlnYXRpb24tZGFsYW0tcGVyc3Bla3RpZi0taHVrdW0tcHJvZ3Jlc2lm





BERITAUtamaFokus

Isu HangatTajuk KolomJedaResensiTokohInfoAktual

RUBRIK Bisnis

PidanaInternasionalProfesiKetenagakerjaanTata NegaraPerdata

http://www.hukumonline.com/berita/aktual

http://www.hukumonline.com/berita/info

http://www.hukumonline.com/berita/tokoh

http://www.hukumonline.com/berita/resensi

http://www.hukumonline.com/berita/jeda

http://www.hukumonline.com/berita/kolom

http://www.hukumonline.com/berita/tajuk

http://www.hukumonline.com/berita/isuhangat

http://www.hukumonline.com/berita/fokus

http://www.hukumonline.com/berita/utama

http://www.hukumonline.com/berita

http://www.hukumonline.com/

http://ads.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=294__zoneid=12__cb=9ee30b989d__oadest=http%3A%2F%2Fwww.peradi.org%2Fpengumuman-hasil-ujian-profesi-advokat-2016%2F






Inilah Aturan Terbaru Alokasi Gas Bumi

KPK "Lirik" Korupsi Korporasi Seiring Rencana Penerbitan SEMAPUSAT DATAKLINIK

Profesi HukumPertanahan & PerumahanTelekomunikasi & TeknologiHak Asasi Manusia

KenegaraanPerlindungan KonsumenHak Kekayaan IntelektualBisnis & InvestasiIlmu HukumHukum PerusahaanHukum Keluarga dan WarisBuruh & Tenaga KerjaHukum PerdataHukum Pidana

TALKS!Talks

http://www.hukumonline.com/talks

http://www.hukumonline.com/talks

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9cf56d663

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9d5a0323e

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9db2b4404

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9d1c5058a

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9cb5163c6

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9e818ecfb

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9df5142a2

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9e13a0162

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9e4c78c61

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9ea1c4f76

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9c81379df

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a830a2938b

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt501649fa53cd2

http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt52c54472d9cbd

http://www.hukumonline.com/klinik

http://www.hukumonline.com/pusatdata

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ea9107baa4c/kpk-lirik-korupsi-korporasi-seiring-rencana-penerbitan-sema

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ea94c79ed47/inilah-aturan-terbaru-alokasi-gas-bumi





Kegiatan TerkiniKalender KegiatanArsip Kegiatan

Narasumber Produk

Tata Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Aspek Hukum dan Pembiayaan Pembangunan Kilang Minyak

How To Be A Successful and Effective In-House CounselLEGAL NETWORK

Karir English

http://en.hukumonline.com/

http://www.hukumonline.com/karir

http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt56cbcdae2b238/how-to-be-a-successful-and-effective-in-house-counsel

http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt56d3a52d6a395/aspek-hukum-dan-pembiayaan-pembangunan-kilang-minyak

http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt56d90cc8af0d2/tata-cara-melakukan-pemutusan-hubungan-kerja

http://www.hukumonline.com/talks/produk

http://www.hukumonline.com/talks/narasumber

http://www.hukumonline.com/talks/arsipkegiatan

http://www.hukumonline.com/talks/kalender

http://www.hukumonline.com/talks/kegiatanterkini





HukumpediaSurat PembacaRechtschoolKomunitas

Pelatihan: Teknik Beracara Melalui Arbitrase Nasional dan Internasional

Tata Cara Pemilikan Properti oleh Orang Asing

Teknik Beracara Melalui Arbitrase Nasional dan InternasionalPRODUK & JASA

http://rss.hukumonline.com/

http://www.facebook.com/pages/Hukumonlinecom/101301323243289

http://twitter.com/#!/hukumonline

http://www.youtube.com/user/hukumonlinevideo

http://produk.hukumonline.com/

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd873996c07/teknik-beracara-melalui-arbitrase-nasional-dan-internasional

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c2f98b5e5aa/tata-cara-pemilikan-properti-oleh-orang-asing

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d3f8cf3b284/pelatihan--teknik-beracara-melalui-arbitrase-nasional-dan-internasional

http://www.hukumonline.com/berita/komunitas

http://www.hukumonline.com/berita/rechtschool

http://www.hukumonline.com/berita/suratpembaca

http://www.hukumpedia.com/





Mys Dibaca: 6270 Tanggapan: 21

Tweet0

BERITA

Selasa, 08 April 2008

Fenomena Vexatious Litigation dalam Perspektif Hukum Progresif Siapa yang tidak kesal atau jengkel bila tiba-tiba seseorang digugat (perdata) atau dilaporkan/diadukan (pidana) melalui institusi peradilansehingga harus terukuras energinya meladeni gugatan atau laporan tersebut?

Dalam hal demikian maka isu Vexatious Litigation yang ditulis oleh Hendra Setiawan Boen (Kolom hukumonline 13/3/08) besertatanggapan-tanggapannya menjadi menarik untuk dibahas dalam berbagai perspektif.

Dalam beberapa hal penulis sepakat dengan Saudara Boen bahwa gugatan (dalam perkara perdata) atau laporan (dalam prosesperkara pidana) tanpa landasan visi yang jelas, terlebih yang bermuatan iktikat buruk (dendam, konspirasi jahat, ekploitasi ekonomidll.), harus diminimalisasir atau bahkan harus ditanggulangi. Namun demikian dalam tulisan tersebut diakui pula bahwa tidak semuagugatan coba-coba terkandung iktikat jahat. Bahkan bisa jadi ada gugatan eksperimen yang bertujuan mulia sebagaimana lazimdilakukan dalam gerakan bantuan hukum struktural oleh berbagai LSM. Sehingga sebenarnya kurang tepat bila gugatan yangdilakukan dalam kerangka visi pemberdayaan masyarakat atau pendayagunaan lembaga peradilan serta merta dimasukkan sebagaivexatious litigation. Bahasan mengenai upaya meminimalisir vexatious litigation semakin menarik dengan tulisan pembanding dari Ahmad Rosadi

Harahap yang dimuat dalam media yang sama (hukumonline, 31/03/08). Dalam tulisan pembanding tersebut Rosadi berupayamengkounter pandangan tulisan Boen, terutama yang terkait dengan ide mempositifkan larangan Vexatious Litigation dalamkebijakan legislasi. Menurut Rosadi solusi yang ditawarkan oleh Boen niscaya akan mengakibatkan budaya legisme hakim kita akansemakin menjauh dari zeitsgeist masyarakatnya ketika hukum positif tidak responsif bagi rasa keadilan, serta tergugat (seringkalinegara dan otoritas publiknya) dapat dengan nyaman berlindung di balik jubah hakim lewat prinsip vexatious litigation. Bahkanmenurut Rosadi: Sadar atau tidak, saran saudara Boen itu sesungguhnya sedang menciptakan hakim-hakim dengan putusan yangdidasarkan pada pertimbangan hukum tunggal vexatious litigation. Selanjutnya, kita tinggal menunggu munculnya suatu rezimdiktator baru: judicial dictatorship. Singkatnya barangkali tulisan Rosadi terasa lebih utuh, namun bukan berarti tulisan Boen serta merta keliru. Hal tersebuttergantung dari sudut pandang masing-masing. Nampaknya gagasan pemikiran dalam tulisan Boen sangat dipengaruhi paradigmahukum modern yang kental dengan logika legal-positivistik, sehingga wajar saja bila pandangan-pandangan lebih bersifat linier,masinal dan atomistik. Sekali lagi dari sudut pandang sistem hukum modern yang meyakini adanya kepastian hukum dalam rangkamewujudkan ketertiban masyarakat, hal tersebut tidaklah keliru.

Keterbatasan Hukum ModernMasalah eksistensi hukum modern tidak terlepas dari latar belakang sejarahnya yang seiring sejalan dengan perkembangan sosial

0

Share Share

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fberita%2Fbaca%2Fhol18952%2Ffenomena-vexatious-litigation-dalam-perspektif--hukum-progresif&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Fenomena%20Vexatious%20Litigation%20dalam%20Perspektif%20%20Hukum%20Progresif%20%40hukumonline&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhuku.mn%2F1ea5f%2F





dan kultural di Eropa. Hukum Modern muncul di Eropa setelah melalui proses perjalanan yang sangat panjang dan berdarah-darah(istilah dari Prof. Satjipto Rahardjo). Hukum modern muncul di Eropa pada awal abad XIX yang saat itu didominasi oleh alam pemikiran positivistik sehingga menghasilkandoktrin Rule of Law yang bercirikan: 1. Formal rules: tertulis dalam bentuk peraturan peraundang-undangan;2. Procedures: dilaksanakan melalui aturan main yang ketat;

3. Methodologist : mendewakan logika dalam penerapannya;4. Bureaucreacy : hanya lembaga-lembaga formal yang diakui memiliki otoritas untuk membuat, melaksanakan dan mengawasi

hukum (legislatif, eksekutif dan Yudikatif). Munculnya ciri-ciri tersebut karena konteks sejarah munculnya hukum modern dalam Constitutional State sebagai reaksi terhadapkekacauan yang diakibatkan oleh sistem hukum era sebelumnya, yakni Absolutisme (Roberto M. Unger, Law in Modern Society ,1976). Sehingga pada awalnya memang model hukum modern ini cukup efektif dalam upaya menertibkan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, terutama di luar negara-negara Eropa Kontinental, model hukum positif sebagai ciri hukum modernsemakin tidak ampuh dalam mengatasi perkembangan kasus-kasus yang dipicu oleh perubahan sosial akibat pesatnya kemajuanteknologi.

Sebab utama kegagalan model hukum modern dalam mengantisipasi perubahan sosial akibat pesatnya teknologi di bidangtransportasi, komunikasi dan informasi adalah sifat hukum modern yang cenderung otonom, sehingga tidak fleksibel dan dengansendirinya sulit untuk menjadi responsif terhadap perkembangan rasa keadilan. Kenyataan yang sangat tidak menguntungkan adalah keberadaan hukum modern di Indonesia. Apabila dilihat dari latar belakangsejarahnya, hukum modern yang dipaksakan berlaku dalam politik pembangunan hukum Indonesia sejak zaman kolonial (melaluibewuste rechtspolitiek ), hingga Indonesia merdeka (Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional , 1990),adalah ibarat benda asing yang tidak tumbuh secara alami seiring dengan perkembangan masyarakat dan budaya Indonesia (not developed from within but imposed from out side).

Lebih celaka lagi banyak yuris kita yang menganggap civil law yang notabene berasal dari tradisi Eropa Kontinental sebagai sistemhukum Indonesia dan memperlakukannya secara strict dan harus steril' sehingga seringkali alergi terhadap pengaruh sistem lain. Fenomena tersebut nampak misalnya pada penalaran Saudara Boen ketika mempersoalkan cara berhukum pihak-pihak yangmengajukan vexatious litigation terutama hakim yang mengabulkan gugatan tersebut dalam putusannya yang bersifat kontroversial.Cara berhukum yang demikian dianggap bertentangan dengan sistem hukum Indonesia yang menurut tulisan Boen lebih berciri padasistem civil law , sehingga mengharamkan terobosan penemuan hukum yang disebut-sebut sebagai judge made law , citizen law suit dan berbagai hal yang berasal dari sistem common law . Dalam perkembangan peradaban yang semakin global ini sebenarnya semakin tidak relevan membuat dikotomi sistem hukum civil law, common law maupun berbagai sistem hukum lainnya secara hitam putih. Dalam tataran praksis yang berkembang di berbagai

negara justru lebih nampak sebagai mixed system (Rene David & J.E.C. Brierly, Major Legal Systems in The World Today , 1978). DiIndonesia misalnya, sekalipun bila dirunut tatanan hukum modernnya banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental





(terutama Belanda), namun keberadaan sistem hukum adat dan sistem hukum Islam juga berlaku. Bahkan belakangan di bidangtertentu model-model yang berasal dari tradisi hukum Anglo Saxon juga mulai diadopsi, misalnya berbagai aturan di bidang hukumbisnis, model gugatan class action, citizen law suit, model penalaran hukum yang menghasilkan judge made law , hingga munculnyalembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang formatnya yang mirip dengan tribunal . Sebenarnya dalam perspektif realitas sosial dan pembaharuan hukum Indonesia, diadopsinya berbagai model, konsep atau sistemhukum tersebut adalah sesuatu yang wajar dan bersifat alamiah. Apalagi bila menyadari bahwa masyakat Indonesia bersifat pluraldan prismatik sehingga hubungan-hubungan hukumnya bersifat lebih kompleks disamping tentu saja pengaruh dari transformasi

global di berbagai bidang. Sayang, dalam tataran politik hukum, upaya menformulasikan substansi hukum adat dalam sistem hukum modern atau yang menjadifokus pembicaraan dalam tulisan ini adalah pengadopsian susbstansi hukum yang berasal dari sistem common law ke dalam sistemhukum Indonesia yang diyakini bertradisi civil law , tidak pernah tuntas dan konsisten serta utuh (menyeluruh). Wajar saja bilaperkawinan sistem hukum yang tidak sempurna tersebut selalu menimbulkan permasalahan baik dalam tataran konsep pemikiranmaupun dalam implementasinya, baik dalam lingkup akademis maupun praktis. Terutama bila cara pandangnya berperspektif legal-positivistik yang kaku dan hitam-putih. Jadi apakah cukup arif bila serta-merta menuduh terobosan yang dilakukan LSM atau koalisi masyarakat (misalnya saat mengajukancitizen law suit ) sebagai vexatious litigation dan penemuan hukum (yang diaku sebagai judge made law ) oleh hakim yang

mengabulkan terobosan tersebut sebagai putusan yang aneh bin ajaib, lantaran tidak steril lagi sebagai civil law system? Cara berhukum dengan logika penalaran kaca mata kuda tersebut memang ciri khas dari sistem hukum modern (legal-positivistik;legistik-formalistik), namun sekaligus merupakan ancaman kegagalan dalam mewujudkan keadilan yang substantif, khususnya bagipihak yang lemah dan kaum marginal. Sistem hukum modern yang lahir dari alam pikir liberal dan kapitalisme tak urung hanya akanmenguntungkan pihak yang kuat, baik secara ekonomi maupun politik ( the haves' come out ahead atau asu gedhe menang kerahe).Lalu apakah lantaran tidak ada sistemnya atau dianggap sistemnya salah kamar, masyarakat menjadi kehilangan hak untukmengakses keadilan melalui mekanisme gugatan perdata? Bahkan (bila usulan mempositifkan vexatious litigation diterima) salah-salah bisa terkena sanksi karena didakwa telah melakukan vexatious litigation.

Perspektif Hukum Progresif Gagasan hukum progresif mulai diperkenalkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo lebih dari lima tahun lalu. Awalnya gagasan tersebuttercetus dari kegundahan intelektual terhadap hegemoni hukum modern yang legal-positivistik dalam berhukum di Indonesia, dansemakin menunjukkan keterpurukan dan kegagalan dalam mengatasi berbagai kasus hukum di Indonesia. Sejak dicetuskan pada 2002, telah bermunculan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif dalam aspekkeilmuan. Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai law inmaking atau on going process), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian mengenai hukum progresif dapat ditarik beberapapokok gagasan. Pertama, paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusiamerupakan sentral dalam cara berhukum.

Kedua, prinsip-prinsip hukum progresif adalah: tidak ingin mempertahankan status quo dalam berhukum; mengutamakan faktor danperan manusia di atas hukum; membaca peraturan adalah membaca maknanya bukan teks-nya; membebaskan dari kelaziman yang





keliru dan menghambat pencapaian tujuan hukum. Selain itu, mengutamakan modal empati, rasa-perasaan, dedikasi, kesungguhan,kejujuran dan keberanian; dan hukum bukan mesin namun lebih merupakan jerih payah manusia yang bernurani. Dengan demikian hukum progresif merubah cara berhukum dari sekedar menerapkan hukum positif secara tekstual menjadi caraberhukum dengan mendayagunakan hukum dengan tujuan, misi dan dimensi spiritual. Dalam perpektif hukum progresif maka yang terjadi dalam positivisasi hukum sebenarnya adalah pereduksian makna. Dengandemikian gagasan atau usulan untuk menformalkan vexatious litigation dalam sebuah produk legislasi sebenarnya justru membatasi

atau mempersempit makna apa yang sesungguhnya benar-benar merupakan gugatan iseng, yaitu gugatan yang tujuannya hanyasemata-mata untuk mengganggu pihak lawan. Apalagi proses pembuatan peraturan perundang-undangan cenderung merupakanproses politik dimana banyak muatan kepentingan yang beradu kekuatan. Aturan formal mengenai vexatious litigation (disertai dengan sanksinya) bila diaplikasikan di lembaga peradilan dimana hakim-hakimnya juga berpandangan legal-positivistik (sekedar bouche de la loi ) dikhawatirkan akan memberangus gugatan yangbersubtansikan visi bantuan hukum struktural dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi. Bila hakim harus membuat terobosan untuk membuat penemuan hukum yang tidak lazim dalam putusannya, yang mengabulkangugatan eksperimental elemen masyarakat, dimana terobosan itu dalam konteks visi terwujudnya keadilan substanstif, maka janganterburu berprasangka bahwa hakim tersebut sengaja membuat putusan kontroversi untuk menaikkan pamor.

Dalam perspektif hukum progresif seorang jurist memang harus mampu berhukum dengan dilandasi sikap compassion, empathy,sincerety dan dare (Satjipto Rahardjo, Arsenal Hukum Progresi f, 2007), sehingga manusia pengemban hukum progresif dituntutuntuk melakukan lompatan lebih dari sekedar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh teks aturan formal (doing to the utmost atau dalam bahasa para leluhur kita: mesu budi ). Dalam sejarah peradilan kita pernah memiliki nama-nama hakim, jaksa, polisi dan advokat yang dalam menjalankan profesinya mauber-mesu budi membuat terobosan yang tidak lazim (dari kaca mata sistem hukum positif) dalam rangka menegakkan keadilan.Satu-dua memang terangkat pamornya, namun kebanyakan justru harus menanggung resiko berat. Alih-alih naik pamor (karenakebanyakan kiprah mereka berada dalam tataran lokal sehingga tidak terekspos), nasib mereka justru tidak terlalu baik. Dalampusaran sistem yang korup, hakim, jaksa, polisi dan advokat yang progresif justru sering dikucilkan oleh lingkungan profesinya.

Hakekat hukum progresif adalah pergeseran dari sistem formal ke sistem manusia. Jadi vexatious litigation yang benar-benarbersifat vexing (tidak ada visi luhurnya) memang tidak boleh dibiarkan menjadi trend dalam budaya peradilan. Namun biarkan peranmanusia (hakim) secara progresif (pengetahuan, keahlian dan logika yang utuh serta ketajaman nurani) dalam memberikan maknadi balik sebuah gugatan. -------------*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Advokat, anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP).

TANGGAPAN





rule breaking

- laga sugiarto23.02.10 17:55

bung karno pernah berkata "kita tidak akan bisa berevolusi bersama denganorang hukum". orang hukum yang dimaksud disini adalah para sarjana hukum

beraliran legal-positivistik yang hanya terbelenggu pada formalistis kaku dan prosedural. hukum progresif saat ini memang sangat dibutuhkan dalam rangkamengakomodir segala bentuk problem-problem sosial yang akan membawa

perubaha-perubahan sosial dalam masyarakat. oleh karena itu maka saatnya kita berani berpikir dengan mematahkan aturan lama, melakukan pembalikan secaramendasar terhadap teori-teori, berpikir hermeneutik, berperilaku/berhukumdengan hati nurani dan menigkatkan intelektual EQ dan SQ. hukum progresif tidaklah melupakan/mendeskreditka secara serta merta aturan hukum formalakan tetapi mencoba mengkaji dengan tidak hentinya menemukan segalakekurangan2 tsb kemudian memperbaikinya secara lebih mendalam, bermaknadan berhati nurani. semua itu tidak terlepas dari moral/perilaku struktur penegak hukum tersebut demi tercapainya keadilan.

Balas Tanggapan

Tidak Mudah Berubah Paradigma - Yance Arizona08.05.08 13:52Pada bagian awal buku Law And Modern Society: Toward Critism and SocialTheory (yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Nusamedia), Roberto M.

Unger mengingatkan tentang “Beban masa lalu” dalam teori sosial. Bebantersebut adalah beban yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh besar kepada generasi

http://id.hukumonline.com/user/picture







sesudahnya. “Pencapaian mereka (para pemikir sosial) yang luar biasa di bidang politik, seni atau pemikiran, membuat generasi sesudah mereka, yang berolehmanfaat dari prestasi mereka, merasa tak berdaya karena tidak ada lagi

persoalan yang benar-benar penting untuk diselesaikan. Akibatnya generasi penerus seakan menghadapi dilema: menjadi sekedar pelestari karya-karyaagung yang diwariskan tokoh-tokoh besar, ataukah – berbekal hasrat akankemandirian, tetapi kalah dalam kecemerlangan – mengerucutkan ambisi secara

drastis dan dengan keahlian teknis bertekad untuk menguasai satu bidang yangsempit.“(hal 1). Prof Tjip menjawab tantangan Unger itu dengan pendekatansosiologi hukum, dalam arti yang luas, Perspektif Hukum Progresif sebagai caralain untuk berhukum. Tawaran ini lahir melihat kegagalan hukum yangteknokratis menuntut bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Hukum Progresif

juga ditawarkan kepada yuris Indonesia yang selama ini taklid kepada paham positivisme hukum (lebih tepatnya legisme). Namun, penerimaan itu tidaklahmudah, sebab pada mereka masih kental kecenderungan untuk bersikapkonvensional (pro status quo). Sehingga respons mereka sering meminta

jawaban antitesa yang instan. Misalkan, kalau tidak begitu (dengan cara lama)?

Maka akan menimbulkan ketidakteraturan. Atau kalau tidak suka denganhukum acara di Indonesia, pergi saja jadi lawyer di negeri luar sana. Sedangkankita berada dalam konteks perubahan paradigma hampir di segala bidang, baik

pada sains dan ilmu sosial. Fritjof Capra dalam Buku “Kearifan Tak Biasa” atauUncommon Wisdom menceritakan perjumpaannya dengan perubahan

paradigma pada Psikologi, medis, fisika, biologi, ekonomi, hukum, lingkungan,sosial dan budaya, dari beberapa tokoh pada bidangnya masing-masing. Halyang sama sudah diperkenalkan juga oleh Prof Tjip dalam kumpulan tulisannya

pada Buku: Hukum Dalam Jagat Ketertiban, yang diterbitkan UKI Press tahun2006.

Balas Tanggapan

Tidak Mudah Berubah Paradigma - Yance Arizona

08.05.08 12:02Pada bagian awal buku Law And Modern Society: Toward Critism and Social







Theory (yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Nusamedia), Roberto M.Unger mengingatkan tentang “Beban masa lalu” dalam teori sosial. Bebantersebut adalah beban yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh besar kepada generasisesudahnya. “Pencapaian mereka (para pemikir sosial) yang luar biasa di bidang

politik, seni atau pemikiran, membuat generasi sesudah mereka, yang berolehmanfaat dari prestasi mereka, merasa tak berdaya karena tidak ada lagi

persoalan yang benar-benar penting untuk diselesaikan. Akibatnya generasi

penerus seakan menghadapi dilema: menjadi sekedar pelestari karya-karyaagung yang diwariskan tokoh-tokoh besar, ataukah – berbekal hasrat akankemandirian, tetapi kalah dalam kecemerlangan – mengerucutkan ambisi secaradrastis dan dengan keahlian teknis bertekad untuk menguasai satu bidang yangsempit.“(hal 1). Prof Tjip menjawab tantangan Unger itu dengan pendekatansosiologi hukum, dalam arti yang luas, Perspektif Hukum Progresif sebagai caralain untuk berhukum. Tawaran ini lahir melihat kegagalan hukum yangteknokratis menuntut bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Hukum Progresif

juga ditawarkan kepada yuris Indonesia yang selama ini taklid kepada paham positivisme hukum (lebih tepatnya legisme). Namun, penerimaan itu tidaklah

mudah, sebab pada mereka masih kental kecenderungan untuk bersikapkonvensional (pro status quo). Sehingga respons mereka sering meminta

jawaban antitesa yang instan. Misalkan, kalau tidak begitu (dengan cara lama)?Maka akan menimbulkan ketidakteraturan. Atau kalau tidak suka denganhukum acara di Indonesia, pergi saja jadi lawyer di negeri luar sana. Sedangkankita berada dalam konteks perubahan paradigma hampir di segala bidang, baik




Balas Tanggapan

Tidak Mudah Berubah Paradigma







- Yance Arizona08.05.08 11:59Pada bagian awal buku Law And Modern Society: Toward Critism and SocialTheory (yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Nusamedia), Roberto M.Unger mengingatkan tentang “Beban masa lalu” dalam teori sosial. Bebantersebut adalah beban yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh besar kepada generasisesudahnya. “Pencapaian mereka (para pemikir sosial) yang luar biasa di bidang

politik, seni atau pemikiran, membuat generasi sesudah mereka, yang berolehmanfaat dari prestasi mereka, merasa tak berdaya karena tidak ada lagi persoalan yang benar-benar penting untuk diselesaikan. Akibatnya generasi penerus seakan menghadapi dilema: menjadi sekedar pelestari karya-karyaagung yang diwariskan tokoh-tokoh besar, ataukah – berbekal hasrat akankemandirian, tetapi kalah dalam kecemerlangan – mengerucutkan ambisi secaradrastis dan dengan keahlian teknis bertekad untuk menguasai satu bidang yangsempit.“(hal 1). Prof Tjip menjawab tantangan Unger itu dengan pendekatansosiologi hukum, dalam arti yang luas, Perspektif Hukum Progresif sebagai caralain untuk berhukum. Tawaran ini lahir melihat kegagalan hukum yang

teknokratis menuntut bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Hukum Progresif juga ditawarkan kepada yuris Indonesia yang selama ini taklid kepada paham positivisme hukum (lebih tepatnya legisme). Namun, penerimaan itu tidaklahmudah, sebab pada mereka masih kental kecenderungan untuk bersikapkonvensional (pro status quo). Sehingga respons mereka sering meminta

jawaban antitesa yang instan. Misalkan, kalau tidak begitu (dengan cara lama)?Maka akan menimbulkan ketidakteraturan. Atau kalau tidak suka denganhukum acara di Indonesia, pergi saja jadi lawyer di negeri luar sana. Sedangkankita berada dalam konteks perubahan paradigma hampir di segala bidang, baik




Balas Tanggapan






maunya kok diatur terus

- skriptida07.05.08 09:16maunya kok diatur kayak anak kecil.....biarkan judge made law.....apa jadinyakalau semua tunggu aturan yang membatasi..... pasti tidak ada putusan SP3sjamsul nursalim....

Balas Tanggapan

Vexatious Litigation sudah merupakan fakta sosial - Ronald Panggabean06.05.08 08:21Wah, Pak Wisnu, siapa bilang vexatious litigation belum merupakan fakta sosialmaupun fakta hukum? anda lihat gugatan PMH Kejagung kepada Tommy baru-

baru ini? jelas-jelas gugatan ke pengadilan negeri perdata hanya bisa dilakukanapabila negara bertindak sebagai badan hukum privat. Sedangkan konteks

gugatan terhadap tommy suharto, jelas sekali negara bertindak sebagai badanhukum publik, dan ini tidak sesuai dengan asas hukum. Lagipula sebagai badanhukum publik negara tidak boleh dibiarkan menggugat warga negaranya, karenadianggap negara mempunyai kedudukan yang lebih daripada warga negara,sehingga kalau warga negara diperbolehkan digugat dengan sewenang-wenang,akan terjadi penyalahgunaan keadaan dan status. Oleh karena itulah di PTUN,

badan pejabat TUN / pejabat TUN (negara) yang menjadi tergugat tidak diperbolehkan melakukan rekonpensi atau gugatan balik terhadap penggugat.Pak Wisnu, bangunlah dari tidur indah anda, lihat kenyataan, vexatious

litigation adalah fakta sosial yang seharusnya diatur oleh hukum.Balas Tanggapan









hukum dan garong

- kucing_garong06.05.08 08:09Bung al, Saya setuju dengan argumen anda. Tetapi harusnya diperlebar. Coba

periksa betul apa alasan di balik kukuhnya pendirian kawan-kawan yang sangat bertahan dengan cara berpikir formalistik. Saya kira kenikmatan berlimpah dari pundi-pundi ekonomi yang diperoleh selama ini dari sistem beracara yang ada,merupakan salah satu alasan paling penting mengapa prosedur lain tidak bolehdimasukan. Mengganggu produksi modal, bung. That’s it. Karena jika diperiksadari doktrin keadilan mana pun, tidak alasan untuk menutup diri citizen lawsuit.Salam. Garong

Balas Tanggapan

Vexatious Litigation - Hamzah Dahlan

05.05.08 15:32Pada prinsipnya saya setuju hukum acara di Indonesia bersifat tertutup. Karenaitu citizen lawsuit tidak dapat dibenarkan, setidaknya selama tidak ada peraturanyang memperbolehkan gugatan semacam ini. Dari tiga artikel mengenaivexatious litigation, saya cenderung setuju dengan pendapat Rekan Hendra.Gugatan-gugatan dari ORNOP selama ini memang dapat dikategorikan sebagaivexatious litigation. Oh iya, apakah Rekan Hendra telah mengirimkantanggapan terhadap artikel Rekan Harahap dan Rekan Wisnubroto?

Balas Tanggapan









hukum progresif lawan kepastian hukum

- sync master 05.05.08 08:29Gue setuju sama "Siapa Aja". Kalau ada lawyer yang tidak mau ikut aturanmain hukum acara di Indonesia, lebih baik lepaskan gelar advokat mereka danmulai belajar hukum serta ikut ujian lawyer di negara-negara common law...kanmenurut para penggemar hukum progresif "hukum indonesia" kurang moderndan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Balas Tanggapan

Aurea mediocritas - teguh nug07.05.08 09:47Aurea mediocritas (Horace). Kalo kata GusDur ASWAJA.

Balas Tanggapan

First Previous 1 2 3 Next LastKirim Tanggapan

NAMA

EMAIL

JUDUL

TANGGAPAN









Kirim

Disclaimer Comment

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

TANGGAPAN

Privacy & Terms

Type the text

0 Comments Sort by

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/

https://www.facebook.com/Renhat.Siki

http://www.google.com/intl/en/policies/





ARTIKEL POPULER

Inilah Poin-Poin Perubahan Perpres Jaminan Kesehatan

Terdakwa Dua Advokat Surati Presiden JokowiPolisi Pelaku Penyiksaan Bisa Digugat, Ini Preseden PutusannyaSeponering “Demi Kepentingan Umum”, Parameter yang Tak JelasIngin Jadi Jaksa? Ini 5 Hal Yang Wajib Dimiliki Mahasiswa HukumMengintip Rekam Jejak Cagub DKI Jakarta Berlatar Belakang HukumPemerintah Terima 33 Masukan untuk Revisi UU KepailitanLawyer! Ini Kiat Sukses Berkarier Sambil Aktif Berorganisasi8 ‘Dosa’ Uber Taxi dan Grab Car versi Kementerian PerhubunganIni Highlight Tujuh Poin Perubahan Anggaran Dasar PERADI

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2e5b6a1ca1/ini-ihighlight-i-tujuh-poin-perubahan-anggaran-dasar-peradi

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e65e90d3099/8-dosa-uber-taxi-dan-grab-car-versi-kementerian-perhubungan

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e61bc11d6fd/lawyer-ini-kiat-sukses-berkarier-sambil-aktif-berorganisasi

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e778ca1b8d5/pemerintah-terima-33-masukan-untuk-revisi-uu-kepailitan

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e6c04d1f6ee/mengintip-rekam-jejak-cagub-dki-jakarta-berlatar-belakang-hukum

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2981ce4f0b/ingin-jadi-jaksa-ini-5-hal-yang-wajib-dimiliki-mahasiswa-hukum

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2785c2867c/seponering-demi-kepentingan-umum--parameter-yang-tak-jelas

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e7fa8879f2b/polisi-pelaku-penyiksaan-bisa-digugat--ini-preseden-putusannya

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e29b722b76a/terdakwa-dua-advokat-surati-presiden-jokowi

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e291aca1b2b/inilah-poin-poin-perubahan-perpres-jaminan-kesehatan

http://ads.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=254__zoneid=45__cb=1ddc543c32__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKJPBAND%3Fsk%3Dwall





Produk

AwalKenapa Kami?Produk dan JasaDaftar GratisMobile

Perusahaan

Kebijakan Privasi

http://www.hukumonline.com/privacy

http://www.hukumonline.com/mobile

http://id.hukumonline.com/user/signup

http://www.hukumonline.com/produk

http://www.hukumonline.com/kenapakami


http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWhP-UvPqVqjMH42_ogOrr4KIAoz_690H9OSuy4gCgtDd8TQQASDp95YdYOmS4YPUDaAB5aGy7APIAQKoAwHIA8EEqgTVAU_QvoI2Ek2wU4ZryUBxXkbEv7b7z1xURJTX-aaDYhwUZmTJDWgLTEQYfblnp9Lbe3np2iEv30N-k4-xhL_HW80jpiOOtnAjkOWNlgXlqTx8zxaLHl2MDibNFLUgyVteSBuETJoe4CUA9_CI0VxPgcTZ9kv3yWKRu8rxhznJaHlF2Y5qAbWNvi---p6oOWZdirqR-_ZNe0cf9kcsCkFQPpxByuRt1X1OVhqakB0WoNZf-LW51J3JvnYgUsr5sBdJhOFoIcuzC1cTafKAoIV2ix6IXOtxDIgGAaAGAoAH3LD6I6gHpr4b2AcB2BMM&num=1&cid=5Gj2kecwJZsDVdTOn-LwiDyk&sig=AOD64_1JkqCt1cITuc1ej2FNNJMLXjDn4Q&client=ca-pub-9530408640477988&adurl=http://www.facebook.com/campaign/landing.php%3F%26campaign_id%3D1554799358087768%26extra_1%3Dcq5I1fwrz%7Cc%7C70950752324%7C%7C%7Cwww.hukumonline.com%7C80959qr44900%26placement%3Dwww.hukumonline.com%26creative%3D70950752324%26keyword%3D%26partner_id%3Dgooglesem%26extra_2%3Dnetwork%253Dd%2526matchtype%253D%2526target%253D%2526source%253D%2526adposition%253Dnone%2526aceid%253D%2526geo_id%253D1007697

http://ads.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=309__zoneid=50__cb=be7c725e7b__oadest=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Ftalks%2Fbaca%2Flt56d3a52d6a395%2Faspek-hukum-dan-pembiayaan-pembangunan-kilang-minyak





Tentang KamiKode Etik Karier Pedoman Media Siber

Support

Help Center FAQSitemap

Kontak

LayananMarketingTalks

Informasi yang tersedia di www.hukumonline.com tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum, namun hanya memberikan gambaranumum terhadap suatu informasi atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Akses dan penggunaan situs ini tunduk pada Syarat danKetentuan ©2009.

http://www.hukumonline.com/syaratketentuan



mailto:[email protected]



http://www.hukumonline.com/sitemap

http://www.hukumonline.com/faq

http://www.hukumonline.com/helpcenter

http://www.hukumonline.com/pedomanberita

http://www.hukumonline.com/karir

http://www.hukumonline.com/kodeetik

http://www.hukumonline.com/tentangkami

fenomena vexatious litigation dalam perspektif hukum progresif - hukumonline

Documents