faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas …repository.utu.ac.id/181/1/bab i_v.pdf · skripsi...
TRANSCRIPT
-
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS
KONTRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN ACEH BARAT
SKRIPSI
OLEH
TEUKU RAMLI
NIM : 07C20101047
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2013
-
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS
KONTRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN ACEH BARAT
SKRIPSI
OLEH
TEUKU RAMLI
NIM : 07C20101047
Skripsi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
Meulaboh
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2013
-
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Konsekwensi otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan
pembangunan dengan sistem desentralisasi, yakni pembangunan yang
mengandung arti bahwa pembangunan daerah memberikan peluang dan
kesempatan yang seluas - luasnya bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
baik (good governance) di bawah kendali kewenangan daerahnya sendiri.
Maksudnya adalah daerah diberikan kesempatan seluas- luasnya untuk mengatur
dan mengelola serta menggali sumber daya yang ada untuk meningkatkan
penerimaan yang bersumber dari potensi lokal yang dimiliki, yang tujuannya
adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya.
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan
kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal
dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah bukan semata-mata
memanfaatkan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat saja, namun
pembangunan daerah yang dimaksudkan adalah memberikan kesempatan yang
seluas – luasnya kepada daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara
baik dan benar serta bertanggungjawab yang ditujukan untuk kemajuan daerah
dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
-
2
Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya
perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya
maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat
dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari
berbagai sumber baik dari dalam dan luar negeri, baik sektor swasta maupun
pemerintah. Maka untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan
daerah / kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber – sumber
keuangannya seperti : pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber –
sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun
2004.
Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan
secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu
menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan
asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial
adalah dari Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa bagiannya antara lain
retribusi pakir, retribusi persampahan, retribusi jasa kesahatan, retribusi pelayanan
administrasi kependudukan, dan lain - lain. Prinsip otonomi daerah menggunakan
otonomi seluas – luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam
Undang – undang ini.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari Provinsi Aceh juga
mempunyai kewenangan yang sama untuk mengatur, mengurus, mengembangkan
daerah dan masyarakatnya sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya
tanpa campur tangan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan daerah yang
-
3
sangat menunjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah keuangan
daerah, supaya dapat terlaksana dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah
harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya,
pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah berupaya untuk meningkatkan sumber –
sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber
pendapatan asli daerah, agar pendapatan target tiap tahunnya dapat diikuti dengan
pencapaian realisasi secara konsisten.
Pemungutan Retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan di
Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas,
nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang
Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam
menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh
dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
daerah.
Pelayanan administrasi kependudukan adalah merupakan bagian dari sub
sistem pelayanan publik penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,
dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang
administrasi kependudukan serta sebagai sumber Retribusi Daerah dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Administrasi kependudukan secara umum juga diartikan sebagai suatu
usaha bagi masyarakat untuk mendapatkan indentitas sebagai warga Negara dan
meningkatkan produktifitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.
-
4
Dengan demikian administrasi kependudukan pada dasarnya dapat dikatakan
sebagai usaha dasar untuk mendapatkan bukti sebagai warga Negara yang sah dan
untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang
buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.
Retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan adalah sebagai
bagian Retribusi Daerah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang
bersumber dari masyarakat, yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta
langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga
merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
kependudukan Pasal 32 menyatakan bahwa instansi pelaksana dalam pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil. Bentuk pelayanan
pencatatan sipil meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama,
penambahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan
perceraian, peristiwa penting lainnya.
Retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten
Aceh Barat adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab dan merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali
dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana
sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dilihat pentingnya setiap warga terhadap pelayanan publik khusus
pelayanan administrasi kependudukan pada dasarnya cukup memberi kontribusi
-
5
terhadap pendapatan atau penerimaan pendapatan dari pelayanan publik. Namun
karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki,
pelaksanaan pemungutan serta pemberian sosialisasi kepada masyarakat tentang
perlunya memperoleh administrasi kependudukan (akte kelahiran, akte
perkawinan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan sebagainya), maka
pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang
ada, sehingga nampak pendapatan dari pelayanan administrasi kependudukan
belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan
pendapatan asli daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Barat perlu memikirkan secara serius masalah – masalah yang erat
hubungannya dengan pelayanan publik, dan berusaha melakukan upaya demi
mengoptimalkan peningkatan penerimaan retribusi pelayanan administrasi
kependudukan dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu
karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ”Analisis
Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kontribusi Pelayanan
Administrasi Kependudukan Terhadap Retribusi Daerah Di Kabupaten Aceh
Barat ”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
-
6
1. Seberapa besar laju kontribusi pelayanan administrasi kependudukan
terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat ?
2. Berapa besar pengaruh efektivitas kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat ?
1.3. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui berapa besar laju kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat.
1.4. Manfaat Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, manfaat yang diperoleh dengan
diadakannya penelitian ini :
1.4.1. Manfaat Teoritis
1. Untuk memberikan masukkan berupa informasi pada kalangan akademik
sebagai dasar penelitian selanjutnya serta memperoleh pemahaman yang
mendalam mengenai kontribusi sektor pelayanan administrasi
kepedudukan terhadap Retribusi Daerah dalam Meningkatkan PAD di
Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk menerapkan teori-teori yang didapat penulis selama mengikuti
perkuliahan ke dalam praktek sehari-hari sehingga dapat menambah
-
7
pengetahuan dan wawasan penulis mengenai masalah yang akan dibahas
dalam penulisan ini
1.4.2. Manfaat Praktis
Bagi pemerintah daerah atau pihak yang lain yakni sebagai bahan
informasi dan arahan yang baik untuk ke depan dari pemerinah Kabupaten Aceh
Barat dan pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini, sehingga dapat
dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
1.5. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab
dengan urutan sebagai berikut:
Bagian pertama pendahuluan diuraikan tentang pokok-pokok pembahasan
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian terdiri atas manfaat teorotis dan manfaat praktis, dan sistematika
penulisan.
Bagian kedua tinjauan pustaka yang meliputi Pengertian Kontribusi,
Pengertian Retribusi Daerah, Objek Retribusi Daerah, Pengertian Administrasi
Kependudukan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan Asli
Daerah, Belanja Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah, dan Otonomi Daerah,
Perumusan Hipotesis.
Bagian ketiga metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian,
data penelitian diantaranya jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,
model analisis data, definisi operasional variabel, dan pengujian hipotesis.
-
8
Bagian keempat hasil dan pembahasan yang terdiri dari statistik deskriptif
variabel penelitian, Perkembangan Kontribusi Pelayanan Administrasi
Kependudukan, Perkembangan Retribusi Daerah, Hasil Pengujian Hipotesis, Hasil
Penelitian, Analisis Koefisien Korelasi dan koefisien Determinasi dan Uji Regresi
Linear Sederhana dan Uji Signifikan Parsial (Uji t).
Bagian kelima Simpulan dan Saran menguraikan kesimpulan dan
keterbatasan dari penelitian dan saran – saran.
-
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Kontribusi
Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution
maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.
Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang
bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak
lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu
berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan
dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh,
seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana
asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi
penduduk maupun pendatang. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan
dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang
spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan
dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme,
financial, dan lainnya (Suparmoko, 2006).
Berdasarkan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat
diartikan bahwa kontribusi sektor pelyanan administrasi kependudukan terhadap
retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Aceh Barat
adalah keterlibatan yang dilakukan oleh pelayanan publik melalui pemberian
sumbangan kepada pendapatan asli daerah yang akan memberikan pengaruh
dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah di
Kabupaten Aceh Barat.
-
10
2.2. Pengertian Retribusi Daerah
Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki andil
dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah atas jasa pelayanan publik. Sebab
retribusi retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar terhadap
pendapatan asli daerah. Untuk memperoleh gambaran tentang retribusi daerah
terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud penerimaan retribusi daerah itu
sendiri, dan perlu juga dibedakan pengertian pajak dan retribusi atas jasa
pelayanan publik.
Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua
bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi
sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya, berdasarkan UU Tahun 2004
yang perubahan dari UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah yang pada intinya mekanismi evaluasi retribusi untuk daerah diatur dengan
peraturan daerah masing – masing daerah yang bersangkutan.
Pengertian retribusi daerah menurut (Siahaan, 2006) adalah pemungutan
uang sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau
milik pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan peraturan umum
yang dibuat oleh Pemerintah daerah.
Definisi lain tentang retribusi dikemukakan oleh Munawir yang dikutip
oleh (Siahaan, 2006) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat
dilaksanakan dan jasa yang baik secara langsung ditunjuk pemerintah. Paksaan
disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak bersifat merasakan jasa baik
dari pemerintah dia tidak kenakan iuran ini.
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan ciri – ciri pokok
pendapatan pelayanan atau retribusi daerah :
-
11
1. Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata dan langsung
kepada yang berkepentingan.
2. Wewenang atas pungutan retribusi adalah pemerintah daerah
3. Dalam pemungutan retribusi terdapat potensi yang diberikan daerah yang
langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan
jasa yang disediakan oleh pemerintah.
Dalam UU No 18 Tahun 1997 pasal 2 ayat 2 disebut dengan retribusi
daerah tidak dimasukkan pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai
penyelenggara perusahaan atau usaha itu dianggap sebagai perusahaan.
Dengan demikian menjadi jelas bahwa tujuan dari retribusi daerah
bukanlah mencari keuntungan, karena yang ditentukan oleh hasil terseb ut adalah
untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaaan, milik dan jasa masyarakat
disamping agar saran dan prasarana unit – unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan
dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat
serta perbedaan zaman.
Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi yang berlaku pada suatu waktu
ditetapkan untuk mencapai maksud diatas yang wajar sesuai dengan imbalan yang
diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang
disediakan oleh pemerintah.
2.3. Objek Retribusi Daerah
Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan
oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah
dapat dipungut retribusinya namun hanya jasa – jasa tertentu yang menurut
-
12
pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek pendapatan
pelayanan. Menurut UU No 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan
nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat disebut
sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Jenis – jenis objek retribusi daerah adalah :
1. Retribusi Jasa Umum
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
c. Retribusi Pengantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
d. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
e. Retribusi pelayanan pemekaran dan penguburan mayat
f. Retribusi pelayanan pasar
g. Retribusi pemeliharaan alat pemadam kebakaran
h. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
i. Retribusi air bersih
j. Retribusi pengujian kapal perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pemakaian grosir dan/ atau pertokoan
c. Retribusi tempat pelanggan
d. Retribusi terminal
e. Retribusi tempat khusus parker
-
13
f. Retribusi tempat penginapan / pesinggahan / villa
g. Retribusi rumah potong hewan
h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
j. Retribusi penyebarangan di air
k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi Perizinan
a. Retribusi izin mendirikan bangunan
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
c. Retribusi izin gangguan
d. Retribusi izin trayek
e. Retribusi izin usaha perikanan
Berdasarkan pengolompokan tersebut dapat dilihat bahwa pelayanan
publik sektor pelayanan administrsi kepedudukan (pencetakan KTP dan akte
catatan sipil) merupakan jenis retribusi daerah. Dari hal tersebut dapat dilihat
bahwa pelayanan publik (Publik service) sektor pelayanan administrsi
kepedudukan merupakan bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat
sehingga dikelompokkan ke dalam retribusi pelayanan umum. Dengan demikian,
jenis retribusi dari pelayanan publik sektor pelayanan administrsi kepedudukan
tersebut tetap merupakan bagian dari retribusi daerah yang harus ditingkatkan
kontribusinya dalam rangka meningkatkan PAD secara keseluruhan.
2.4. Pengertian Administrasi Kependudukan
Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan subsistem
dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam
-
14
pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1, disebutkan bahwa : Administras i
kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dengan demikian, administrasi
kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan mulai dari
satuan pemerintah terkecil seperti desa da kelurahan hingga pada skala nasional.
Pengelolaan administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai
dukungan informasi tentang kependudukan bagi pembuatan kebijakan dalam
rangka pelayanan publik serta kepentingan warga untuk mengakses informasi
hasil administrasi kependudukan tersebut.
2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai penerimaan dan
pengeluaran daerah yang terjadi selama satu tahun anggaran. Pada umumnya
rentang waktu satu tahun anggaran tersebut dimulai dari 1 Januari sampai dengan
31 Desember tahun bersangkutan. Disamping itu juga anggaran dapat dijadikan
alat kontrol atau pengawasan terhadap pendapatan dan pengeluaran dimasa yang
akan datang (Suparmoko 2005, h. 26).
Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah
(DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD sedangkan penyelenggaraan tugas
pemerintah pusat didaerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
-
15
Berdasarkan pendapat para ahli dan uraian Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 seperti yang dipaparkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa
APBD adalah alat perencanaan baik penerimaan maupun pengeluaran yang
dibutuhkan oleh pemerintahan daerah sebagai landasan untuk membiayai dan
melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yakni dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan. Dengan adanya
perencanaan yang baik terhadap penggunaan anggaran maka tujuan dari
pembangunan nasional akan dapat diwujudkan.
2.6.1. Pendapatan Asli Daerah
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga
daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencukupi
keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan
pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) pada setiap daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan
pendapatan daerah.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki sumber
keuangan tersendiri, sekurang-kurangnya untuk menutupi anggaran rutin daerah
sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari pemerintah pusat atau
provinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah daerah agar berusaha
memanfaatkan pendapatan asli daerahnya, berusaha mengelolahnya dengan baik
agar bisa memberikan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan APBD. Sejalan
dengan itu, maka sangat diharapkan kepada pemerintah pusat atau provinsi dalam
pola kebijaksanaan yang tertuang dalam anggaran keuangan agar berusaha untuk
-
16
mengarahkan atau membantu daerah tingkat bawahnya yang tidak mampu
membiayai pembiayaan APBD.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah program pemerintah daerah
diwujudkan dalam bentuk angka. Dengan mempelajari dan membaca angka-angka
tersebut, dapat diketahui program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Berbicara tentang APBD tidak dapat dipisahkan dengan program tahunan karena
anggaran tersebut merupakan rancangan pelaksanaan program tahunan yang
dinyatakan dalam bentuk uang.
Pendapatan daerah adalah komponen anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda
pemerintahan. Oleh karena itu, tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan
daerah dapat dipungut seintensif mungkin, maka harus didukung oleh aparat
pemerintah yang terampil dan bekerja seefektif mungkin dalam mengelolah
sumber pendapatan.
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung
pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur
dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2000
dijelaskan mengenai eksistensi pelaksana ekonomi daerah yang nyata dan
bertanggung jawab yaitu kepada daerah diberikan kewenangan untuk
melaksanakan barbagai urusan pemerintahan terutama dalam hal mengatur dan
mengurus rumah tangga sendiri utamanya dalam mengatur pembiayaan rutin dan
pembangunan. Karena antara satu daerah dengan daerah yang lainnya terdapat
sifat dan sumber penerimaan pusat untuk digali dan dikembangkan oleh masing-
masing daerah yaitu pendapatan asli daerah.
-
17
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai
sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat
menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga
kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat
dilaksanakan.
Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukan
kemampuan suatu daerah yang menghimpun Sumber – sumber dana untuk
membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha Pemerintah Daerah dalam
memanfaatkan potensi – potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat
mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
(Rusyadi 2005, h. 52 )
Bratakusumah & Solihin, (2008, h. 169) berpendapat bahwa untuk
menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan
kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah menggali sumber keuangan
sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah, serta antara pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan
prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.
Dengan lahirnya sistem desentralisasi yang diwujudkan melalui otonomi
daerah, maka setiap daerah harus mampu pengoptimalisasikan penerimaan daerah
yang dikelola dari pendapatan yang bersumber dari dalam daerahnya sendiri,
artinya bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan
-
18
pendapatan daerah yang bersumber dari sektor lokal seperti pendapatan pajak
daerah dan pendapatan retribusi daerah harus dikelola dengan baik dan
bertanggungjawab yang pada akhirnya dapat menambah kemampuan keuangan
daerah untuk membiayai pembangunan.
Dengan otonomi daerah pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan
kemampuan daerahnya dalam mengumpulkan PAD dengan maksud agar dana
transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN.
Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 diuraikan bahwa
pendapatan yang bersumber dari daerah terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain- lain pendapatan asli daerah
yang sah.
b. Dana Perimbangan Pusat
c. Pinjaman daerah, dan
d. Lain- lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa jenis-
jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota diantaranya
adalah:
(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
-
19
(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Berdasarkan pasal-pasal yang telah dikemukakan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa UU Nomor 28 Tahun 2009 tersebut menegaskan bahwa
daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak sebagaimana yang
dimaksudkan diatas, serta jenis-jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila
potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.6.2. Belanja Daerah
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diatur beberapa
aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan
belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
-
20
belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rincian
belanja daerah bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat ekonomi dan
berdasar fungsinya, berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja
pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan
berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan dan
fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan
serta perlindungan sosial.
Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah
maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk
membiayai belanja daerah. Di dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004
dijelaskan bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari:
1. Belanja aparatur daerah
Bagian belanja aparatur daerah terdiri dari belanja administrasi umum, belanja
operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang
dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat,
dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
2. Belanja pelayanan publik
Bagian belanja pelayanan publik berupa belanja administrasi umum, belanja
operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang
dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat,
dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
Pengeluaran uang dengan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki
kriteria sebagai berikut:
-
21
a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak
terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang, seperti
yang diharapkan pada suatu pinjaman.
c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layak yang
diharapkan pada kegiatan investasi.
4. Belanja tidak tersangka.
Pengeluaran belanja tidak tersangka disediakan untuk pembayaran yang
bersifat insidentil seperti:
a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat
membahayakan daerah.
b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau
yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang
dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan. Namun pada
praktiknya belanja pemerintah daerah dibagi dalam 2 bentuk seperti yang
terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja
daerah, yakni sebagai berikut :
Belanja rutin merupakan belanja yang wujudnya tidak berupa fisik dan
terjadi secara terus menerus sepanjang periode anggaran. Sebagai contoh belanja
gaji dan honorium pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan belanja
lain- lain. Belanja rutin umumnya digunakan untuk membiayai operasional
pemerintah daerah dan hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung oleh
masyarakat.
-
22
Selain dari belanja rutin pemerintah juga mengeluarkan belanja yang
sifatnya tidak rutin dan umumnya menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya
lebih dari satu tahun. Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang
mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena
memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayan publik.
Belanja pembangunan ini pada akhirnya akan menghasilkan kapital publik dan
dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh belanja untuk
pembangunan jalan, gedung-gedung sekolah, rumah sakit, pembangunan jembatan
dan sebagainya. Kesemuanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa
(2004 dalam Novinyanto, 2005) dengan mengambil sampel Provinsi Daerah
Istimewa Yogjakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut
senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syukriy Abdullah dan
Abdul Halim (2003 dalam Noviyanto, 2005). Secara empiris penelitian ini
membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang
diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat masih
tinggi.
2.6.3. Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri
dengan sebaik – baiknya, maka perlu diberikan sumber – sumber pembiayaan
yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat
diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber -
-
23
sumber keuangaanya sendiri berdasarkan peraturan perundang - undangan yang
berlaku.
Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah
Daerah, menyebutkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:
1. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan dan
ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikenakan pada semua objek pajak
seperti orang atau badan , bergerak atau tidak bergerak.
2. Retribusi daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberiaan ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
Bagian laba badan usaha milik daerah adalah penerimaan berupa bagiaan laba
bersih Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari laba bersih bank
pembangunan daerah.
4. Penerimaan Dinas-dinas Daerah
Penerimaan-penerimaan Daerah dari Dinas-dinas yang tidak merupakan
Penerimaan-penerimaan dari Pajak Daerah.
Misalnya: Penerimaan dari dinas pertanian, Penerimaan dari dinas peternakan,
penerimaan dari dinas kesehatan, dan Lain- lain.
5. Penerimaan Lain- lain
Penerimaan Lain- lain adalah Penerimaan selain Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah, Penjualan Barang-barang
-
24
bekas, Cicilan kendaran bermotor roda empat dan roda dua, Cicilan rumah
yang dibangun oleh pemerintah daerah , dan Lain- lain.
2.7. Otonomi Daerah
Otonomi Daerah sebagai integral dari pembangunan nasional yang tidak
bisa dilepaskan dari Prinsip Otonomi Daerah. sebagai daerah otonom daerah
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan
masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, Partisipasi masyarakat dan
pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaran
otonomi daerah di perlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab
di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari Praktek-praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara pemerintah pusat dan
daerah. Widjaja, (2006, h.10).
Disamping itu, Otonomi Daerah juga memberikan porsi yang besar bagi
daerah untuk mengelola keungan daerahnya. Ini berarti tanggung jawab menggali
Sumber-sumber keuangan daerah dan memamfaatkan penerimaan daerah lebih
banyak berada di daerah. Sugianto, dalam Widjaja (2006. h. 10)
Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah pusat dan
daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya
penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari
Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan
dan pembiaayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah, tetapi yang lebih penting
adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan
kepada masyarakat.
-
25
Secara khusus Undang- undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh Bab XXIV Keuangan dengan prinsip otonomi Seluas- luasnya. Bagian
kesatuan umum pasal 178.
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan Kabupaten/Kota
sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 diikuti dengan pemberiaan sumber
pendanaan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh dan
Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari dan
atas beban APBA/APBK.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur
Aceh selaku wakil pemerintah disertai dengan pendanaan APBN dalam rangka
pelaksanaan dekonsentralisasi.
4. Penyalenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan
Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Dan Gampong di sertai dengan
pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Bagian
kedua sumber penerimaan dan pengelolaan.
Pasal 179.
1. Penerimaan Aceh Dan Kabupaten/Kota terdiri atas Pandapatan Daerah dan
Pembiayaan
2. Pendapatan Daerah Sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan;
c. Dana Otonomi Khusus, dan
d. Lain- lain Pendapatan yang sah.
-
26
Pasal 180.
1. Sumber Pendapatan Asli DAerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota
sebagai mana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas;
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan milik
Aceh/Kabupaten/kota dan hasil penyartaan modal Aceh/Kabupaten/kota;
d. Zakat dan
e. Lain- lain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota yang
sah.
2. Pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh dan Pendapatan Asli
Daerah Kabupatan/Kota sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b,
dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
Pasal 181.
Dana Perimbangan sebagai mana di maksud dalam Pasal 179 Ayat (1) huruf b
terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil Pajak;
b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidro karbon dan sumber daya alam;
c. Dana Alokasi Umum;
d. Dana Alokasi Khusus.
-
27
2.8. Perumusan Hipotesis
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini
adalah :
- Diduga faktor sosialisasi berpengaruh tehadap efektivitas kontribusi pelayanan
administrasi kependudukan berpengaruh terhadap Retribusi Daerah di
Kabupaten Aceh Barat.
- Diduga faktor pertumbuhan ekonomi berpengaruh tehadap efektivitas
kontribusi pelayanan administrasi kependudukan berpengaruh terhadap
Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat.
-
III. METODE PENELITIAN
3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian mencangkup seluruh jumlah
retribusi daerah, pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2006 – 2012 di
Kabupaten Aceh Barat.
3.2. Data Penelitian
3.2.1. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan penulis yaitu data sekunder yang
diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pengololaan keuangan dan Kekayaan
Daerah (DPKKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan
instansi- instansi pemerintah, serta dari berbagai sumber dan literatur lain yang ada
kaitannya dengan penelitian ini.
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data digunakan penulis dalam penelitian ini antara
lain :
a. Studi pustaka (library Research)
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan
cara membaca-buku-buku dan Literatur lainnya baik yang diwajibkan
maupun yang dianjurkan yang berhubungan dan ada kaitanya dengan
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
-
29
Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung
kepada pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan
dengan masalah yang akan dibahas.
3.3. Model Analisis Data
Untuk membahas faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas kontribusi
pelayanan administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten
Aceh Barat dengan menggunakan alat ukur regresi linear berganda (Ruslan,
2006.h.26).
Y = a + b1X1 + b2X2 + e…………………………………………..…(1)
Dimana :
Y = Kontribusi
a = Konstanta
b1,b2 = Koefisien regresi
X1 = Pertumbuhan Ekonomi
X2 = Sosialisasi
e = Faktor penganggu
Analisis Korelasi (r)
koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk mengetahui seberapa besar
hubungan dengan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. koefisien berganda
yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Rumus koefisien korelasi berganda menurut Ruslan (2006, h.103)
)2.......(............................................................
2
1
YiYiXiXi
YiXiXXir
-
30
Dimana :
r = Koefisien Korelasi Variabel Bebas X
Y = jumlah kontribusi
X = Variabel yang diteliti
Uji t
uji t digunakan untuk menguji hipotesis suatu parameter bila sampel
berukuran kecil (n < 30) dan ragam populasi tidak diketahui menurut Ruslan
(2006, h.189).
)3(......................................................................21
2
r
rnt
Keterangan :
n = Jumlah Sampel
r = Koefisien korelasi
3.4. Definisi Operasional Variabel
Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang variabel-variabel utama
pada penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi masing-masing variabel sebagai
berikut :
a. Kontribusi (Y) adalah sumbangan sektor pelayanan administrasi
kependudukan terhadap retribusi daerah Kabupaten Aceh Barat.
b. Retribusi daerah (X) adalah pendapatan daerah yang diterima dari sektor
pajak dan jasa pelayanan publik.
3.5. Pengujian Hipotesis
Hipotesa statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
-
31
a. H0 ; ß = 0, Faktor- faktor yang diteliti secara bersama-sama tidak
berpengaruh secara signifikan dari seluruh variabel (X1 dan X2) terhadap
variabel terikat (Y).
b. H1 ; ß ≠ 0, faktor-faktor yang diteliti secara bersama-sama berpengaruh
secara signifisikan dari variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat
(Y).
Kriteria uji hipotesa yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :
a. Apabila th >tt maka H0 ditolak H1 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh
yang signifikan dari variabel yang diteliti.
b. Apabila th
-
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Analisis statistik deskriptif variabel penelitian ini digunakan untuk
mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas kontribusi pelayanan
administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat.
Sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan yang
harus diambil dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kabupaten
Aceh Barat. Adapun retribusi atau pungutan atas jasa – jasa pelayanan
administrasi kependudukan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Daftar Retribusi atau Pungutan atas Jasa – Iasa Pelayanan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013
No.
Jenis Pelayanan Retribusi atau Pungutan (Rp)
1. 2.
3. 4.
5. 6. 7.
8. 9.
10. 11. 12.
13. 14.
Pencetakan e-KTP Pencetakan KK Akte Kelahiran
- Untuk anak usia dibawah 1 tahun - Untuk anak usia diatas 1 tahun
Akte Perkawinan (non muslim) Akte Pengantian Nama Akte Peceraian
Akte Pembatalan peceraian Akte Kematian
Perubahan Status kewarganegaraan Akte Pengakatan Anak Akte Pengasuhan anak
Akte Pengesahan anak Akte Pengakuan anak
25.000 9.500
60.000 100.000
100.000 60.000 60.000
125.000 50.000
15.000 50.000 75.000
75.000 75.000
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat
Maret (2013)
-
44
4.1.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Kontribusi Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan subsistem
dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam
pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Untuk melihat perkembangan kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2006 – 2012 dapat dilihat
pada tabel 2.
Tabel 2 Kontribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006 - 2012
No. Tahun Jumlah Kontribusi Pelayanan Administrasi
Kependudukan (Rp)
Persentase Perubahan (%)
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
2006 20.000.000
24.050.000 15.630.000
90.825.000 123.190.000 127.000.000
100.070.000
-
20,25 -35,01
4,81 35,63 3,2
-21,32
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat
(diolah) Maret 2013
Berdasarkan Tabel diatas terlihat, bahwa tingkat Kontribusi sektor
pencetakan administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah dalam
meningkatkan PAD di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2006-2012 bervariasi.
Pada tahun 2006 tingkat Kontribusi pencetakan administrasi kependudukan
terhadap retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Aceh Barat
Sebesar Rp.20.000.000. Pada tahun 2007 tingkat kontribusi di Kabupaten Aceh
Barat mengalami kenaikan Sebesar Rp.24.050.000. Pada tahun 2008 mengalami
-
45
penurunan yaitu sebesar Rp.15.630.000, hal ini disebabkan masyarakat belum
memahami tentang perlunya akte kelahiran, akte perkawinan, akte penggantian
nama. Sehingga masyarakat kurang berminat dalam membuat akte kelahiran, akte
perkawinan dan akte penggantian nama, karena kurangnya sosialisasi dari pihak
dinas pencatatan sipil Kabupaten Aceh Barat.
Kontribusi sektor pelayanan administarsi kependudukan terhadap retribusi
daerah kembalai mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar Rp.90.825.000.
Tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pihak
Dinas Pencatatan Sipil sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat
tentang perlunya akte kelahiran, akte perkawinan dan sebagainya. Dan tahun 2012
tingkat kontribusi sektor pelayanan administrasi kependudukan terhadap retribusi
daerah di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan sebesar Rp.100.070.000.
Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh Barat sudah memiliki
kelengkapan administrasi kependudukan sehingga masyarakat tidak lagi mengurus
kelengkapan administrasi kependudukan lagi. Selain itu, penurunan pendapatan
juga disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah tentang penggantian KTP
biasa menjadi KTP Elektrik (e-KTP) dimana pencetakan untuk pemulaanya
dilimpahkan ke Kecamatan atau tidak dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat.
4.1.2. Perkembangan Retribusi Daerah
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga
daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencakup
keperluan penyelenggraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan
pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
-
46
(APBD) pada setaip daerah, retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan
berdasarkan peraturan daerah (Qanun).
Retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah merupakan
suatu pendapatan yang menunjukkan kemapuan suatu daerah yang menghimpun
sumber – sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Dapat dikatakan
bahwa retribusi daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha pemerintah
daerah memanfaatkan potensi – potensi sumber keuangan daerahnya sehingga
dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan
daerah.
Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan di bidang ekonomi yang
serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektorat yang
perencanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah secara efisien
dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di
seluruh pelosok tanah air.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki sumber
keuangan sendiri, sekurang – kurangnya untuk menutupi anggaran rutin daerah
sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari pemerintah pusat atau
propinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah agar berusaha
memanfaatkan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya,
berusaha mengelolahnya dengan baik agar bisa memberikan hasil yang bisa
mencukupi kebutuhan APBD.
Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam
mengelola sumer – sumber retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli
-
47
daerah dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta
jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat berikut ini penulis
menyajikan data tentang perkembangan penerimaan retribusi daerah sejak tahun
2006 sampai dengan tahun 2012.
Tabel 3 Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006 – 2012
No. Tahun Jumlah Kontribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan
(Rp)
Persentase Perubahan (%)
1. 2. 3.
4. 5.
6. 7.
2006 2007 2008
2009 2010
2011 2012
3.933.898.105 5.175.526.175 6.286.372.001
5.990.145.924 5.997.950.136
5.364.089.688 7.243.203.111
- 31,56 21,46
-4,71 -0,2
-10,26 35,03
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat
Maret 2013
Berdasarkan tabel 3 dapat kita lihat jumlah penerimaan retribusi daerah di
Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2006 – 2012 sebagai berikut, pada tahun 2006
jumlah penerimaan retribusi daerah sebesar RP 3.933.898.105 dan pada tahun
2007 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.175.526.175 dari tahun sebelumnya,
tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.286.372.001 dan pada tahun 2009
kembali terjadi penurunan terhadap penerimaan retribusi daerah yaitu sebesar Rp
5.990.145.924 dan tahun 2010 penerimaan retribusi daerah terjadi penurunan
kembali sebesar Rp 5.977.950.136. Pada tahun 2011 penerimaan retribusi daerah
terjadi penurunan sebesar Rp 5.364.089.688 dari tahun sebelumnya yang menjadi
penerimaan terendah dari tahun – tahun sebelumnya. Tahun 2012 mengalami
kenaikan sebesar Rp 7.243.203.111, penerimaan retribusi tertinggi terjadi pada
-
48
tahun 2012 sebesar Rp 7.243.203.111, dan penerimaan terendah terjadi pada tahun
2007 sebesar Rp 3.933.898.105.
Kondisi fluktuasi tingkat penerimaan yang dialami retribusi daerah
Kabupaten Aceh Barat tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian
Kabupaten Aceh Barat sehingga diperlukan berbagai kebijakan pengembangan
dan peningkatan kemandirian daerah agar target dan realisasi dapat dipenuhi.
4.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat
Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di daerah adalah nilai produk
Domestik Bruto (PDRB). Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh
Barat yang tercermin dari nilai PDRB Aceh Barat selama periode tahun 2006 –
2012. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat dari tahun
2006-2012 dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2006 – 2012
No. Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
2006
2007 2008
2009 2010 2011
2012
2,35
2,21 1,78
1,60 1,62 1,65
1,65
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) September 2013
Berdasarkan tabel 4 dapat terlihat perkembangan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2006 – 2012. Pada tahun 2006
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat sebesar 2,35 %, dan pada tahun
2007 mengalami penurunan sebesar 2,21 % dari tahun sebelumnya. Dari tahun
-
49
2006 hingga tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat terus
mengalami penurunan, dan pada tahun 2011 hingga tahun 2012 kembali
mengalami peningkatan sebesar 1,65 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh
Barat tertinggi pada tahun 2006 sebesar 2,35 % dan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Barat terendah pada tahun 2009 sebesar 1,60 %.
4.2. Hasil Pengujian Hipotesis
Untuk mengetahui Faktor – faktor yang mempengaruhi naik turunnya
kontribusi retribusi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh
Barat akan di analisis dengan menggunakan model regresi linear berganda.
Tabel 5 Statistik Deskriptif
Mean Std. Deviation N
KONTRIBUSI 1.0743 .86271 7
SOSIALISASI 3.00 .816 7
P.EKONOMI 1.8371 .31058 7
Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)
Berdasarakan tabel 5 terlihat bahwa rata – rata kontribusi daerah selama
kurun waktu 2006 – 2012 adalah 1.0743 dengan standar deviasi 0.86271
Sementara rata – rata sosialisasi pada tahun yang sama sebesar 3.00 dengan
standar deviasi 0.81650. Dan rata – rata pertumbuhan ekonomi sebesar 1.8371
dengan standar deviasi sebesar 0. 6901. Dan N menyatakan jumlah observasi yang
masing – masing berjumlah 7 tahun.
4.2.1. Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil perhitungan dengan menggunakan regresi linear berganda disajikan
pada tabel dibawah ini.
-
50
Tabel 6
Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 3.856 2.097 1.839 .140
SOSIALISASI -.315 .525 -.298 -.600 .581
P.EKONOMI -1.000 1.380 -.360 -.724 .509
Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)
1. Konstanta
Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 3.856. Nilai
konstanta ini menyatakan bahwa apabila semua variabel bebas bernilai nol,
maka kontribusi pelayanan administrasi kependudukan mengalami penurunan
sebesar 3.856.
2. Koefisien regresi dari variabel sosialisasi
Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa koefisien variabel sosialisasi
bernilai -.315, hal ini menyatakan setiap kenaikan sosialisasi sebesar 1 %
mengakibatkan kontribusi pelayanan administrasi kependudukan mengalami
penurunan sebesar -.315, kali
3. Koefisien regresi dari variabel pertumbuhan ekonomi
Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa koefisien variabel pertumbuhan
ekonomi bernilai -1.000, hal ini menyatakan setiap kenaikan pertumbuhan
ekonomi sebesar 1 % mengakibatkan kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan mengalami penurunan sebesar -1.000 %
-
51
4.3. Pengujian Hipotesis
4.3.1. Uji t (uji individual)
Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas
kontribusi pelayanan administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah di
Kabupaten Aceh Barat dianalisis dengan menggunakan model regresi linear
berganda. Dari hasil penelitian diperoleh hasil akhirnya sebagai berikut :
Tabel 7
Hasil Perhitungan Nilai t-hitung
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 3.856 2.097 1.839 .140
SOSIALISASI -.315 .525 -.298 -.600 .581
P.EKONOMI -1.000 1.380 -.360 -.724 .509
Sumber : Hasil Regresi Data (Data dio lah April 2013)
Berdasarkan tabel diatas nilai thitung dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sosialisasi
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel sosialisasi nilai
thitung < ttabel(-.600 < 1.895 ) artinya partial variabel sosialisasi berpengaruh
signifikan terhadap kontribusi pelayanan administrasi kependudukan di
Kabupaten Aceh Barat.
2. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel pertumbuhan
ekonomi nilai thitung< ttabel(-.724 < 1.895 ) artinya partial variabel pertumbuhan
ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.
-
52
4.3.2. Uji F ( uji simultan )
Uji F digunakan untuk menguji keberatian semua variabel bebas retribusi
dan sosialisasi secara bersama – sama terhadap variabel terikat kontribusi. Hasil
perhitungan nilai Fhitungdapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 8
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 44.957 57.843 .777 .494
sosialisasi -.535 .422 -.468 -1.266 .295
p.ekonomi -1.949 1.807 -.649 -1.079 .360
Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)
Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai F hitung < F tabel(0.777 < 6.944 ),
dimana signifikannya lebih kecil dari 𝝰 0,05, yaitu (0,000 > 0,026) berarti Ho
diterima dan Ha ditolak, maka variabel retribusi dan sosialisasi secara simultan
(bersama – sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kontribusi
pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.
4.3.3. Analisis Koefisien Determinasi
Hal ini dipergunakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keeratan
serta arah hubungan antara retribusi, sosialisasi terhadap kontribusi pelayanan
administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.
Tabel 9
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .585a .343 .014 .85671
Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)
Persentase pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas ditunjukkan
oleh besarnya koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi (R2) ini
menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
-
53
yang dinyatakan dalam persen (%). Koefisien determinasi dapat dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
KP = r2x 100%
= (0, 585 )2x 100 %
= 0,34 %
Berdasarkan rumus diatas nilai R square (R2) sebesar 0,34 persen yang
berarti bahwa kontribusi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten
Aceh Barat sebesar 34 persen dipengaruhi oleh variabel, sosialisasi, dan
pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya sebesar 66 persen dipengaruhi oleh
variabel lainnya diluar model penelitian ini.
-
54
V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang
dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Perkembangan laju pertumbuhan pelayanan administrasi kependudukan di
Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2006 – 2012 terus mengalami
peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2008 mengalami penurunan
sebesar Rp.15.630.000. Penurunan ini disebabkan kurangnya sosialisasi oleh
pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap masyarakat, sehingga
masyarakat kurang memahami tentang perlunya akte kelahiran, akte
penggantian nama, dan lain- lain.
b. Pembuktian variabel sosialisasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh
terhadap kontribusi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh
Barat dilakukan pengujian secara persial dengan ujia t pada jumlah
kepercayaan (level of coffidensi 95 persen) pada taraf nyata (α) = 0,05. Untuk
variabel sosialisasi nilai thitung < ttabel(-.600 < 1.895 ) artinya partial variabel
sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan di Kabupaten Aceh Barat selanjutnya untuk variabel
pertumbuhan ekonomi nilai thitung< ttabel(-.724 < 1.895 ) artinya partial variabel
pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kontribusi pelayanan
administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.
c. Selanjutnya nilai F hitung < F tabel(0.777 < 6.944 ), dimana signifikannya lebih
kecil dari 𝝰 0,05, yaitu (0,000 > 0,026) berarti Ho diterima dan Ha ditolak,
maka variabel retribusi dan sosialisasi secara simultan (bersama – sama)
-
55
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kontribusi pelayanan
administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat
Selanjutnya hasil Koefisien Determinasi nilai R square (R2) sebesar 0,34
persen yang berarti bahwa kontribusi pelayanan administrasi kependudukan di
Kabupaten Aceh Barat sebesar 34 persen dipengaruhi oleh variabel, sosialisasi,
dan pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya sebesar 66 persen dipengaruhi oleh
variabel lainnya diluar model penelitian ini.
5.2. Saran – saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan kepada
Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Barat, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
terhadap tugas pokok dengan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
2. Perlu dilakukan intensifikasi terhadap objek penerimaan pendapatan asli
daerah dari pelayanan publik sektor pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.
-
56
DAFTAR PUSTAKA
Bratakusumah dan Solihin. 2008. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT. Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta.
Budiyuwono, Nugroho. 2000. Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan. PP-AMP YKPN.
Yogyakarta.
Haris, Noviyanto. 2005. Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003. Skripsi.
Universitas Islam Insonesia.
Kotlet, Philip. 2005. Manajemen Pemasaran : Analisis Perencanaan, Implementasi dan
Pengendalian, Prentice Hall (terjemahan), Jakarta.
Rasyid, Ryass. 2002. Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
RA, Supriyono. 2002. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Satu. BPEE, Yogyakarta.
Ruslan, Rosady.2006.Metodelogi Penelitian Public Relayion dan Komunikasi.PT.Raja Grafindo
Persada,Jakarta.
Sri, Nawatmi. 2006. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat di Lima Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 13 No.2.
September. www.jurnalbisnis.com
Suparmoko. 2005. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, ANDI,
Yogyakarta.
Widjaja. HAW. Prof. Drs. 2007. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. www.depdagri.go.id
http://www.jurnalbisnis.com/http://www.depdagri.go.id/
-Unlicensed-COVER dan halaman tujuan-Unlicensed-BAB I-Unlicensed-BAB II-Unlicensed-BAB III-Unlicensed-BAB IV-Unlicensed-BAB V-Unlicensed-DAFTAR PUSTAKA