f. rule of law sebagai payung pelaksanaan ham di indonesia

10
O Judul dan kelompok ?

Upload: frank-syaifi-outsider-iii

Post on 17-Feb-2016

20 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

TRANSCRIPT

Page 1: F. Rule of Law Sebagai Payung Pelaksanaan HAM Di Indonesia

O Judul dan kelompok ?

Page 2: F. Rule of Law Sebagai Payung Pelaksanaan HAM Di Indonesia

O NAMA Kelompok?

Page 3: F. Rule of Law Sebagai Payung Pelaksanaan HAM Di Indonesia

F. Rule of Law sebagai payung pelaksanaan HAM di Indonesia

O Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”, tetapi tidak secara eksplisit rumusan tersebut mencantumkan kata Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan rechtsidee, maka keberadaan nilai-nilai Pancasila harus diacu oleh negara hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila inilah yang kemudian menjadi pembeda dengan konsep rechstaat dan rule of law.

O Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum, yaitu: supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan didepan hukum (equality before the law) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut dijabarkan dalam bentuk: (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3) legalitas hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan negara/pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui hukum).

Page 4: F. Rule of Law Sebagai Payung Pelaksanaan HAM Di Indonesia

F. Rule of Law sebagai payung pelaksanaan HAM di Indonesia

O Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan satu kesatuan. Keduanya bak dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam HAM, maka hukum tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (abuse of power).

O Saat ini sudah diundangkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum.

O Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Page 5: F. Rule of Law Sebagai Payung Pelaksanaan HAM Di Indonesia

HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila

O Yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat dari filsafat bangsa. Beberapa instrument HAM yang ada di Indonesia antara lain yaitu Undang - Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumennya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM .

Page 6: F. Rule of Law Sebagai Payung Pelaksanaan HAM Di Indonesia

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

O Disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Page 7: F. Rule of Law Sebagai Payung Pelaksanaan HAM Di Indonesia

AI-Qur'an menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna (QS.

5:3).O Di samping mengajarkan hubungannya dengan sang

Pencipta ( Hablummin Allah) juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia (hablum min al-nas) (QS. 3:112). Pengakuan ini bukan hanya berdasarkan truth claimumat Islam, tetapi kaum orientalis pun mengakui kesempurnaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia itu, sebagaimana V.N. Deanmenyatakan bahwa "Islam adalah perpaduan yang sangat sempu. agama, sistem politik, pandangan hidup, dan penafsiran sejarah." Demikian pula Gibb menyatakan bahwa, "Sungguh ajaran Islam jauh lebih baik daripada sebuah sistem teologi. Islam adalah peradaban yang sangat sempurna.

Page 8: F. Rule of Law Sebagai Payung Pelaksanaan HAM Di Indonesia

Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan tiga bentuk hak asasi

manusia, yaitu:

O Pertama hak darury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya mernbuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati.

O Kedua_hak hajy (hak sekunder), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan rnengakibatkan hilangnya hak hidup.

O Ketiga, hak tahsiny, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Page 9: F. Rule of Law Sebagai Payung Pelaksanaan HAM Di Indonesia

Oleh karena itu, konsep Islam tentang HAM berpijak pada Tauhid

O Yang pada dasarnya; mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide perkemaklukan. Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar.

Page 10: F. Rule of Law Sebagai Payung Pelaksanaan HAM Di Indonesia

OTHANK YOU