laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ... - ham
TRANSCRIPT
LAPORAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DISEMINASI HAM
DI HALMAHERA TENGAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN 2020
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi Manusia
merupakan kegiatan Memonitoring serta mengevaluasi penyebarluasan nilai-nilai HAM
/ penyuluhan HAM kepada Aparatur Negara dan masyarakat dalam upaya
Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, Pemenuhan dan Penghormatan Hak Asasi
Manusia khususnya dalam hal Pelayanan Komunikasi Masyarakat ( Yankomas ) dan
pelayanan Publik Berbasis HAM. Kegiatan Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM bagi Aparatur Negara dan
masyarakat, dengan harapan masing-masing individu atau kelompok baik sebagai
aparatur negara atau masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sehingga dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya terhindar dari permasalahan pelanggaran HAM.
Upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan
hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM
masih menemukan berbagai kendala, walaupun demikian, semangat untuk memberikan
pelayanan HAM kepada masyarakat khususnya masyarakat Maluku Utara tidak pernah
terpatahkan walaupun dengan berbagai macam kendala. Salah satu upaya kongkrit
adalah dimana kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah
menyediakan tempat pelayanan pengaduan masyarakat.
Tim Pelayanan Komonikasi Masyarakat (YANKOMAS) Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berasaskan
dan bersandar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agar pelaksanaan Diseminasi HAM di daerah dapat berjalanan sesuai dengan
kebijakan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, maka pelaksanaan Diseminasi HAM selalu mengacu pada Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Presiden Nomor 33
tahun 2018 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang
RANHAM 2015 - 2019. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
mengisyaratkan bahwa HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat universal dan
langgeng perlu dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi
atau dirampas oleh siapa pun, disisi lain manusia juga mempunyai kewajiban dasar
antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara
keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. tampa
melaksanakan kewajiban dasar maka seseorang tidak akan mendapatkan Hak Asasi
Manusia dimana antara hak dan kewajiban haruslah seimbang.
Guna Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan
Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum maka
pelaksanaannya perlu ditingkatkan. .
Untuk melaksanakan tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan,
perlindungan dan penegakan HAM berdasarkan Peraturan Presiden No. 33 tahun 2018
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015 -
2019, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebagai
perpanjangan tangan pemerintah melaksanakan Kegiatan Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Diseminasi HAM dengan tujuan utamanya ke UPT Pemasyarakatan dan
keimigrasian yang bertujuan menyampaikan tentang pos pelayanan komunikasi
masyarakat dan UPT berbasis HAM di Rutan Kelas IIB Weda Kabupaten Halmahera
Tengah.
B. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang 1945 Pasal 28A s.d 28 J;
b. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaTahun
2015-2019.
d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2016 tentang Pedoman
Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
f. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun
anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-013.09.2.649028/2020;
C. MAKSUD DAN TUJUAN
• MAKSUD
Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi
Manusia dimaksudkan:
1. Untuk memberikan pemahaman dan penyebaran nilai-nilai hak asasi manusia serta
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan
pelayanan public Berbasis HAM khususnya di Rutan Kelas IIb Weda.
2. Untuk memenuhi Hak Asasi Manusia dan upaya mendorong masyarakat dalam hal
penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.
• TUJUAN
Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi
Manusia ini bertujuan:
1. Masyarakat dapat memahami instrumen nilai-nilai HAM sehingga dapat
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari,
2. Membudayakan pendidikan HAM kepada Masyarakat agar perlindungan,
pemenuhan, penegakan, pemajuan dan penghormatan HAM dapat tercapai,
3. Memberikan pemahaman dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan,
perlindungan dan penegakan HAM,
4. Adanya upaya pencegahan dan meminimalisir terjadinya permasalahan HAM,
5. Upaya mendorong aparat pemerintah, LSM dan penegak hukum untuk dapat
bersama-sama menyamakan persepsi dalam rangka advokasi, mediasi dan
penaggulangan pelanggaran HAM.
D. PERMASALAHAN
Permasalahan ini dimaksudkan sebagai pegangan atau pedoman dalam
menguraikan masalah sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan. Adapun yang menjadi
permasalahan antara lain :
1. Aparat pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan HAM
yang sesungguhnya,
2. Kurangnya sosialisasi tentang HAM di kalangan aparatur penegak hukum, aparatur
pemerintah dan masyarakat,
3. Kurangnya wadah yang tepat untuk memberikan perlindungan dan penghormatan
atas hak untuk memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman,
hak atas kesejahteraan, hak-hak khusus wanita dan anak,
4. Potensi terjadinya permasalahan HAM di masyarakat sangat dominan disebabkan
masih tingginya persoalan yang berkaitan dengan pembatasan hak-hak masyarakat
tertentu,
5. Ketersediaan anggaran Kantor Wilayah yang belum memadai khususnya kegiatan
Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
6. Sumber anggaran, sarana dan prasarana yang sangat terbatas.
E. JADWAL KEGIATAN
Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi
Manusia diselenggarakan Selama 3 ( Tiga ) hari pada tanggal 27 s/d 29 Juli Tahun
2020 di Rutan Kelas IIB Weda Halmahera Tengah
F. SUSUNAN ANGGOTA PANITIA
Adapun susunan anggota/panitia Tim kegiatan Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi Manusia berdasarkan lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Nomor
W29.HA.01.02 tahun 2020 antara lain :
No. NAMA,NIP JABATAN TUGAS
1 2 3
1.
2.
3.
Teguh Firmanto, S.H.,M.Si
19810902 200604 2 001
Yulice Sukma Sari
19860519 201212 2 001
Zawawi Abdullah, S.H
19951207 201901 2 001
Ketua
Anggota
Anggota
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. KEGIATAN
Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi Manusia
berdasarkan atas DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Maluku Utara tahun 2020 Nomor : SP.DIPA-013.09.2.649028/2020, dan berdasarkan
surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Maluku Utara :
Nomor W29-.HA.01.02 tahun 2020 tentang pembentukan Tim Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi Manusia tanggal 17 Juli 2020. Jenis kegiatan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi Manusia sendiri
menggunakan metode ceramah,sharing,diskusi. Untuk kelancaran kegiatan
Diseminasi Hak Asasi Manusia panitia diarahkan untuk melakukan persiapan-
persiapan dan menyusun semua perlengkapan yang ada demi terselenggaranya
kegiatan ini dengan baik.
Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Tim dari Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara mengadakan kegiatan Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Diseminasi HAM di Rutan Kelas IIB Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
Bentuk Kegiatannya adalah Sosialisasi terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat (
Yankomas ) dan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Kegiatan Sosialisasi di mulai dengan
di buka oleh Bapak Supriyanto Selaku Kepala Rutan Kelas IIB Weda dan dilanjutkan
dengan Pengarahan oleh Bapak Teguh Firmanto,S.H.,M.Si. Dalam arahannya beliau
menyampaikan kepada para pegawai Rutan Kelas IIB Weda agar dapat lebih pro aktif
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ke depan. Beliau menyampaikan maksud
dan tujuan dari kedatangan kami tim dari kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM
Maluku Utara melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diseminasi HAM di
Rutan Kelas IIB Weda untuk menyampaikan 2 hal yakni tentang pelayanan Komunikasi
masyarakat ( Yankomas ) dan pelayanan Public berbasis HAM. Beliau
mengsosialisasikan Apa saja yang harus dilakukan ketika ada masyarakat yang ingin
melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM. Dalam arahannya beliau
menyampaikan bahwa kementerian Hukum dan HAM dalam Hal ini kantor wilayah
menginstruksikan berbagai hal yang akan dilakukan tapi penguatannya masih kurang
namun sedikit gambaran dan pendalamannya bisa di baca dalam Kemenkumham
nomor 36 tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Beliau juga
Menyampaikan bahwa Pelayanan Komunikasi Masyarakat Merupakan bentuk konkrit (
Nyata ) pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan
pelayanan.Bukan hanya pelayanan kesehatan,fasilitas tapi termasuk pelayanan hukum
didalamnya seperti bantuan hukum, pos pelayanan komunikasi masyarakat yang biasa
disebut layanan terpadu. Hal tersebut merupakan bentuk konkrit yang diharapkan
Kementerian untuk masyarakat kita. Pelayanan komunikasi masyarakat ada 2 hal yaitu
yang dapat dikomunikasikan dan yang tidak dapat dikomunikasikan. Contoh dari
pelayanan komunikasi masyarakat yang dapat dikomunikasikan adalah masyarakat
yang datang melapor langsung dugaan pelanggaran HAM nya.sedangkan yang tidak
dapat dikomunikasikan adalah isu-isu actual yang hidup dimasyarakat didaerah sekitar
yang belum sempat datang melapor. Beliau juga menyampaikan pemerintah ingin
melayani secara keseluruhan sehingga UPT didaerah-daerah juga di jadikan Base
camp pelayanan masyarakat karena ternyata masyarakat Maluku Utara tidak semua
berdomisili di kota ternate sehingga dibukalah pos-pos untuk pelayanan komunikasi
masyarakat untuk menampung masalah dugaan pelanggaran HAM masyarakat agar
mempermudah akses masyarakat ketika menyampaikan pengaduan terkait dugaan
pelanggaran HAM.
Pada Kesempatan ini beliau juga mengsosialisasikan bagaimana langkah-
langkah selanjutnya jika ada masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran HAM
yaitu :
1. Menerima Laporan Dugaan pelanggaran HAM dari Maasyarakat tanpa
memandang bulu atau diskriminasi
2. Melakukan Berita acara pemeriksaan dan menampung apa saja
permasalahannya
3. Mencatat identitasnya agar bisa mendapatkan informasi tambahan
4. Melakukan telaah terhadap laporan yang termasuk dugaan pelanggaran HAM
Dasar menyimpulkan laporan yang termasuk dugaan pelanggaran HAM dapat
dilihat dalam UU no.39 tahun 1999.
5. Menyampaikan laporan melalui aplikasi Simas HAM ( Simas HAM.co.id ),Via
telepon maupun melalui surat dan dikirim ke kantor wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara Khususnya Bidang Pelayanan Hukum dan
HAM Sub Bidang Pemajuan HAM.
Bentuk Penyelesaian dalam pelayanan komunikasi masyarakat ada 3 yaitu :
1. Mediasi
2. Konsultasi
3. Mengeluarkan Rekomendasi Khusus
6. Apa yang diharapkan dari pihak pelapor
Di akhir arahannya beliau menyampaikan bahwa kita semua dituntut
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Setelah sosialisasi yang
diberikan bapak Teguh Firmanto,S,H.,M.Si. Terkait Hal ini, bapak kepala Rutan Kelas
IIB Weda memberikan tanggapan dan saran. Beliau mengharapkan dengan
dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diseminasi HAM ini
menjadi alat/sarana yang baik dalam membangun koordinasi kedepannya sehingga
semua pegawai Rutan Kelas IIB Weda khususnya, memiliki Kepedulian HAM yang
tinggi. Beliau juga memberikan saran agar setiap Ka.UPT dapat di undang ke kantor
Wilayah untuk diberikan Bimtek atau sosialisasi Terkait hal ini. Sarannya kemudian
ditanggapi kembali oleh bapak Teguh Firmanto,S.H.,M.Si dengan mengatakan bahwa
beliau juga mengharapkan dalam postur kegiatan HAM memuat tentang Bimtek
maupun sosialisasi untuk mengundang seluruh KA.UPT. Namun dalam postur tidak
dimuat hal tersebut dan anggaran DIPA dibagian HAM termasuk yang paling sedikit.
Namun meskipun begitu beliau menyampaikan bahwa di bagian HAM mempunyai
tugas dan tanggung jawab yang besar untuk membantu menyelesaikan permasalahan
orang lain dan beliau berharap agar program yang sudah di rencanakan pemerintah
pusat dapat berjalan dengan baik meskipun dengan keterbatasan anggaran DIPA dan
tak lupa beliau menyampaikan jika dalam pelayanan komunikasi masyarakat dan
Pelayanan Publik berbasis HAM terdapat kendala dapat di laporkan ke kantor Wilayah
terlebih khusus di bidang HAM.
B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Diseminasi HAM dilaksanakan
pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Jam 10.00 Wit S/d Selesai bertempat di Rutan
Kelas IIB Weda Halmahera Tengah.
C. KELUARAN
a. Diharapkan setelah mengikuti Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan
Diseminasi Hak Asasi Manusia kita dapat memahami nilai-nilai HAM dan kewajiban
dasar manusia yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999
tentang HAM;
b. Memberikan informasi tentang adanya unit pelayanan komunikasi masyarakat
menegenai dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan baik di Kanwil
Kemenkumham Maluku Utara
c. Melaksanakan fungsi dan tanggung jawab panitia RANHAM yang salah satunya
adalah pelayanan komunikasi masyarakat dan Pelayanan Publik Berbasis HAM
d. Adanya Informasi dan Data tentang permasalahan HAM yang tersusun di instansi
masing-masing;
e. Dapat menindak lanjuti kasus permasalahan HAM yang di komunikasikan maupun
yang belum di komunikasikan;
f. Pelayanan Komunikasi Masyarakat ( Yankomas ) dan Pelayanan Publik Berbasis
HAM khususnya di Rutan Kelas IIB Weda Makin Meningkat
g. Memiliki tanggung jawab moral dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan,
pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia serta memiliki Kepedulian
tentang HAM yang makin tinggi.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Perlindungan dan pemenuhan HAM di Provinsi Maluku Utara sangatlah
dibutuhkan, terlebih setelah di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2015
tentang RANHAM memberikan harapan pada masyarakat bahwa HAM merupakan
sesuatu yang perlu di junjung tinggi baik oleh Pemerintah maupun stekholder dan
masyrakat secara umum. Berdasarkan uraian hasil data permasalahan HAM di atas,
maka dapat di simpulkan bahwa masih banyak terjadi persoalan yang menyangkut
dengan tindakan pengabaian terhadap hak asasi manusia di tengah masyarakat, untuk
itu perlu ada penanganan secara komprehensif baik yang oleh pemerintah, akademisi
maupun masyarakat secara umum agar persoalan permasalahan hak asasi manusia
dapat di minimalisir.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah membentuk
Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) yang tugas utamanya adalah
menjamin terselenggaranya laporan pengaduan pelanggaran HAM oleh masyarakat
sehingga upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan
hak asasi manusia di Maluku Utara dapat terwujud sesuai dengan perintah undang-
undang. Adapun yang menjadi upaya untuk di tindak lanjuti antara lain :
• Perlu memaksimalkan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, RANHAM yang ada di
Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga setiap persoalan di masyarakat dapat
diselesaikan secara tepat dan terukur;
• Adanya sosialisasi HAM yang berorientasi pada jenjang pendidikan masyarakat
kelas bawah;
• Keberedaan Kantor Wilayah dalam mendukung fungsi pelayanan komunikasi
masyarakat perlu di maksimalkan terutama di dalam memantau setiap persoalan
HAM yang selalu muncul dan dilaksanakan upaya penyelesaian secara baik;
• Perlu adanya perhatian pemerintah daerah dalam memberikan hak asasi manusia
dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.
• Koordinasi yang baik antara instansi penegak hukum di daerah dalam memberikan
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, dan memberikan penyuluhan hukum
dan HAM kepada seluru lapisan masyarakat.
• Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi Manusia
adalah proses untuk menghayati nilai-nilai HAM yang terkandung dalam Undang-
undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta memahami tujuan
dari perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi
Manusia, dan khususnya pelayanan komunikasi masyarakat dan pelayanan public
berbasis HAM
• Kebutuhan Daerah dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan
dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Provinsi Maluku Utara kiranya mendapat
perhatian serius pemerintah pusat dan daerah, oleh karena Provinsi Maluku Utara
notabene adalah daerah kepulauan, untuk itu upaya Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara dalam memberikan Diseminasi Hak Asasi Manusia
menjadi sangat penting bagi aparatur pemerintah, masyarakat sehingga mampu
menjawab tantangan kedepan;
B. SARAN
Adapun yang menjadi saran dari kegiatan Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi Manusia untuk menyempurnakan kegiatan
Pelayanan Komonikasi Masyarakat yang akan datang antara lain :
1. Keberadaan Layanan Komunikasi Masyarakat di Kantor Wilayah seharusnya lebih
banyak di sosialisasikan, perlu adanya anggaran yang memadai dalam kegiatan
YANKOMAS sehingga proses pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan;
2. Perlu adanya sosialisasi kepada pelaksana RANHAM di Kabupaten/Kota sehingga
laporan dugaan pelanggaran / permasalahan HAM dapat di selesaikan.
3. Prosedur dan mekanisme penanganan permasalahan HAM menyesuaikan dengan
program kerja RANHAM.
4. Mengoptimalkan peran serta Aparatur Pemerintah terkait penyebarluasan ilmu
pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia di masyarakat dan dimulai dari tingkat
sekolah dengan menerapkan kurikulum yang berbasis HAM guna menunjang anak
didik untuk menumbuhkembangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM di lingkungan
masyarakat;
5. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pegawai Rutan Kelas IIB Weda dengan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam memberikan
Pelatihan dan Diseminasi HAM Khususnya pelayanan komunikasi masyarakat dan
pelayanan public berbasis HAM;
6. Perlu diadakan Diseminasi Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
dan Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2018 perubahan atas Peraturan
Presiden nomor 75 tahun 2015 tentang AKSI HAM di kalangan aparatur
Pemerintah dan Masyarakat;
7. Adanya anggaran yang memadai dari DIPA Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku
Utara bagi pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Diseminasi
Hak Asasi Manusia.
Foto- foto Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Diseminasi HAM di Rutan Kelas IIB Halmahera Tengah ( Weda )
