etika penyusun dan penilai amdal (kursus amdal · pdf fileperbedaanperbedaan etika etikaetika...
TRANSCRIPT
Dilarang :i. Menyusun Amdal tanpa memiliki
sertifikat kompetensi penyusun amdalj. Memberikan informasi palsu,
menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tdk benar
LARANGAN
PASAL 69 AYAT (1) HURUF I DAN J UU
32/2009
Apa Itu Etika?
Etika ≠ Moral
• Dalam bahasa sehari-hari, etika sering disamakan dengan moral.
Memukul seorang perempuan, tidak beretika atau tidak bermoral ?
Definisi Etika:
• Etika sebagai filsafat moral.
• Etika = Pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral atau
• Etika sbg Ilmu ttg moralitas.
Definisi Moral:
• Moral = Ajaran
tentang apa yang
dilarang dan apa
yang wajib
dilakukan oleh
manusia supaya
bisa menjadi
baik.
• Etis = Tindakan yang
berhubungan
dengan
tanggungjawab
moral.
• Misalnya:
Perbuatannya tidak
etis atau
perbuatannya etis.
PerbedaanPerbedaanPerbedaanPerbedaan etikaetikaetikaetika dandandandan etiketetiketetiketetiket
ETIKETETIKETETIKETETIKET
1.1.1.1. Etiket berkaitan dengan cara suatu Etiket berkaitan dengan cara suatu Etiket berkaitan dengan cara suatu Etiket berkaitan dengan cara suatu
perbuperbuperbuperbuaaaatan yang harus tan yang harus tan yang harus tan yang harus ddddilakukan.ilakukan.ilakukan.ilakukan.
2.2.2.2.Etiket hanya berlaku dalam Etiket hanya berlaku dalam Etiket hanya berlaku dalam Etiket hanya berlaku dalam
interaksi ataupun relasi dengan interaksi ataupun relasi dengan interaksi ataupun relasi dengan interaksi ataupun relasi dengan
sesama.sesama.sesama.sesama.
3.3.3.3.Etiket bersifat relativeEtiket bersifat relativeEtiket bersifat relativeEtiket bersifat relative
4.4.4.4.Etiket memandang manusia hanya Etiket memandang manusia hanya Etiket memandang manusia hanya Etiket memandang manusia hanya
dari segi lahiriah sajadari segi lahiriah sajadari segi lahiriah sajadari segi lahiriah saja
ETIKAETIKAETIKAETIKA
1.1.1.1. Etika tidak terbatas pada cara yang Etika tidak terbatas pada cara yang Etika tidak terbatas pada cara yang Etika tidak terbatas pada cara yang
dilakukan dalam suatu perbuatan.dilakukan dalam suatu perbuatan.dilakukan dalam suatu perbuatan.dilakukan dalam suatu perbuatan.
2.2.2.2.Etika tidak bergantung akan Etika tidak bergantung akan Etika tidak bergantung akan Etika tidak bergantung akan
hadirnya saksi, karena etika sendiri hadirnya saksi, karena etika sendiri hadirnya saksi, karena etika sendiri hadirnya saksi, karena etika sendiri
merupakan nilai yang menjadi merupakan nilai yang menjadi merupakan nilai yang menjadi merupakan nilai yang menjadi
norma dan mendasari suatu norma dan mendasari suatu norma dan mendasari suatu norma dan mendasari suatu
tindakan.tindakan.tindakan.tindakan.
3.3.3.3.Etika jauh bersifat mutlakEtika jauh bersifat mutlakEtika jauh bersifat mutlakEtika jauh bersifat mutlak
4.4.4.4.EEEEtika justru menyangkut manusia tika justru menyangkut manusia tika justru menyangkut manusia tika justru menyangkut manusia
dari segi mendalam.dari segi mendalam.dari segi mendalam.dari segi mendalam.
Etika (Nilai) Penyusun AMDAL
�Jujur
�Profesional
�Tegakkan kaidah ilmiah
�Tidak memihak (kepada pemrakarsa) �membela yang benar
�Inovatif � Tingkatkan kompetensi
�Konsisten
9
KUALITAS DOKUMEN AMDAL
TAHUN 2002n = 35
Baik0%
Sangat Baik9%
Cukup11%
Sangat Buruk
40%
Buruk40%
TAHUN 2004n = 28
Baik11%Cukup
11%Sangat Jelek57%Jelek
21%
Sangat Baik0%
TAHUN 2003n = 40
Sangat Baik6% Sangat
Buruk37%
Buruk17%
Cukup29%
Baik11%
80% Buruk – Sangat Buruk
54% Buruk –
Sangat Buruk
78% Buruk – Sangat BurukSumber: Reliantoro, 2004
10
Faktor Penentu Mutu AMDAL
Mutu DokumenAMDAL
ImplementasiAMDAL
Pandangan & Komitmen
Pemrakarsa
Kompetensi &IntegritasPenyusun
Kompetensi &Integritas
Penilai/Komisi
PENEGAKAN HUKUM
KEBIJAKAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN11
Etika (Nilai) Penilai AMDAL
�Jujur
�Profesional � tidak bertindak seperti hakim/jaksa terhadap terdakwa
�Tegakkan kaidah ilmiah
�Memihak kepada yang benar
�Inovatif � Tingkatkan kompetensi
�Konsisten
�Prosedural
�Tidak membebani pemrakarsa
12
SERTIFIKASI &
REGISTRASI DI
BIDANG AMDAL
13
•Sistem administrasi (organisasi)
•Struktur
•Kerjasama
•Administrasi
•Informasi, dokumen & rekaman
•Kualifikasi teknis
KNLH
Re
gis
tra
si
Uji
kompetensi
Re
gis
tra
si
LPK AMDAL
[DIKLAT AMDAL]
�
LSK
(INTAKINDO)3
LULUSAN
LPK AMDAL
4
LPJPDA
[KONSULTAN]
5
���� Mekanisme Registrasi & Uji Kompetensi
14
LRK [KLH]�
Kompetensi &Integritas
Penilai/Komisi
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 15 Tahun 2010 tentang TATA CARA LISENSI
KOMISI PENILAI AMDAL
BERLAKU EFEKTIF 7 MEI 2011BAGI PROVINSI & PUSAT
LISENSI
1515
Kompetensi &IntegritasPenyusun
Saat ini berlaku Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang
SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN
KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
BERLAKU EFEKTIF 3 OKTOBER 2010
1616
17
18
http://kompetensilingkungan.menlh.go.id
PRAKTEK PELIBATAN
MASYARAKAT YANG BAIK
DALAM PROSES AMDAL
19
PRAKTEK PELIBATAN MASYARARAKAT
YANG BAIK DALAM PROSES AMDAL
●TUGAS:
– Pemerintah/komisi penilai
– Masyarakat
– LSM/ORLING
– Pemrakarsa
20
PEMERINTAH DAN KOMISI AMDAL
22
1. Memberikan panduan yang jelas dalam prosedur
pelibatan masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempublikasikan contoh-
contoh pelibatan masyarakat dari pengalaman
AMDAL sebelumnya dan dari sistem AMDAL
lainnya.
3. Menyediakan publikasi teknik2 atau metode yang
mungkin dipakai untuk konsultasi masyarakat.
4. Memberikan pedoman yang sederhana untuk
masyarakat umum.
PEMERINTAH DAN KOMISI AMDAL
23
5. Terus mengupayakan partisipasi masy. pada seluruh
proses AMDAL, dg teknik & mekanisme yg disusun
secara memadai & cocok utk rencana kegiatan
tertentu & masy tertentu.
6. Mengkaji draft AMDAL secara obyektif,
memperhatikan pertimbangan yg disampaikan
masyarakat secara bijaksana.
7. Melaporkan proses AMDAL secara terbuka.
8. Bertindak sebagai fasilitator & mediator diantara
stakeholders AMDAL pada kegiatan pelibatan masy.
9. Bertindak sebagai pengambil keputusan.
10. Mengawasi penerapan pelibatan masy.
MASYARAKAT
24
1. Berpartisipasi dalam evaluasi proposal/rencana kegiatan melalui pemberian
saran, penyampaian pendapat, memberikan pengetahuan lokal, mengusulkan
alternatif, dan mengomentari ttg bagaimana suatu proposal dapat diubah shgga
dapat melindungi lingkungan lebih baik.
2. Terlibat dalam proses konsultasi masyarakat seawal mungkin karena saat itu
adalah waktu yang paling efektif untuk menyampaikan pertimbangan;
berpartisipasi dalam setiap kegiatan perencanaan yang sesuai, karena hal ini
akan mempengaruhi pembangunan dan proses evaluasi.
3. Terinformasi dan terlibat dalam proses AMDAL, mengetahui kewenangan
penilaian, kebijakan yang berlaku, pemberian persetujuan dan syarat-syaratnya,
selama kegiatan pemantauan, dan mengetahui alasan persetujuan atau
ketidaksetujuan dari pengambil keputusan.
4. Melakukan pendekatan yang bertanggung jawab dalam setiap kesempatan
partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL, termasuk informasi tujuan dari isu-
isu yang menjadi perhatian.
5. Berpartisipasi dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.
LSM/ORLING
1. Mengupayakan pelibatan masyarakat pada seluruh proses denganberpartisipasi secara aktif dan menginformasikannya kepada masyarakatterkena dampak.
2. Bekerjasama dengan dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalamproses AMDAL termasuk memberikan akses pada pedoman yang dikeluarkan Komisi AMDAL.
3. Menjadi perantara antara para stakeholders AMDAL.4. Mendidik masyarakat tentang prosedur partisipasi dalam proses AMDAL.5. Membantu pemerintah untuk mensosialisasikan konsep dan prosedur
pelibatan masyarakat..6. Membantu masyarakat dalam menyampaikan kepentingan mereka.
Bertindak sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan seluruhstakeholders AMDAL.
7. Mengevaluasi proses pelibatan masyarakat dan memberikan saran kepadaotoritas AMDAL untuk penyempurnaan di masa mendatang.
8. Mencari solusi terbaik untuk seluruh stakeholders, mendorong solusi win-win situation, dan menghindarkan konflik yang keras antara stakeholders AMDAL.
25
PEMRAKARSA
1. Berkonsultasi kepada Komisi AMDAL dan masyarakat se awal mungkin.
2. Memberikan informasi yang memadai tentang rencana kegiatan kepada masyarakat.
3. Memulai mitigasi dampak lingkungan dan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan RKL/RPL.
4. Bekerjasama dengan masyarakat untuk menerapkan RKL dan memberikan informasi yang memadai pada pelaksanaan RKL.
5. Melakukan studi ANDAL dan menyiapkan dokumen AMDAL secara obyektif.
6. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh proses AMDAL, untuk memulai dan mempromosikan pelibatan masyarakat.
7. Membuat komitmen untuk melibatkan masyarakat sebanyak mungkin dalam proses AMDAL.
26
KODE ETIK PRAKTISI AMDAL [IAIA]
1. Melaksanakan semua kewajiban dengan kejujuran, integritas dan terbebas dari segala bentuk penyimpangan
2. Melakukan semua kewajiban hanya dibidang yang ilmunya dikuasai baik melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Ikut terlibat bersama para ahli di bidang lain yang kurang dikuasai.
3. Selalu mengedepankan keseimbangan dan keutuhan dalam upaya mengambil pendekatan yang holistik dalam memprakirakan dampak.
4. Untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, aktivitas telah sesuai dengan hukum, regulasi, kebijakan dan pedoman yang berlaku.
27
KODE ETIK PRAKTISI AMDAL [IAIA]
5. Tidak menerima pekerjaan yang meminta kita untuk melakukan menyimpangan atau menghilangkan atau merubah data pada saat melakukan analisa.
6. Mengutamakan keterbukaan kepada pemberi kerja, klien dan pada setiap laporan tertulis baik pribadi maupun finansial untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.
7. Terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional dan terus mengikuti perkembangan dalam kajian dampak dan kompetensi kemampuan yang relevan
8. Mencatumkan sumber yang digunakan dalam melakukan analisis dan penyusunan laporan
9. Bersedia untuk dicopot dari keangotaan Asosiasi AMDAL International jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan peraturan yang berlaku.
28
Pasal 15
1. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri berwenang membekukan registrasi kompetensi terhadap:
a. lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b. lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data dalam penyusunan dokumen Amdal; atau
c. LPK Amdal yang tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
PERMEN LH No.07/201029
(2) Menteri berwenang mencabut registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan/atau LPK Amdal yang telah dibekukan apabila setelah dibekukan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan/atau LPK Amdal tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c.
(3) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan registrasi kompetensi, LPK Amdal dilarang melaksanakan pelatihan kompetensi penyusun Amdal.
(4) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan registrasi kompetensi, lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dilarang untuk melaksanakan penyusunan dokumen Amdal.
(5) Menteri menginformasikan kepada publik mengenai pembekuan dan pencabutan registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan LPK Amdal.
PERMEN LH No.07/201030
Pasal 17
(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LSK Amdal berwenang membekukan atau mencabut sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal apabila pemegang sertifikat:
– melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data dalam penyusunan dokumen Amdal; atau
– tidak memenuhi kriteria pemeliharaan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
(2) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan sertifikat kompetensi, penyusun dokumen Amdal dilarang melakukan penyusunan dokumen Amdal.
PERMEN LH NO. 07/201031
• Pasal 39
Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi batal atas
kekuatan Peraturan Menteri ini apabila:
– diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilaika b u p aten / kota yan g b e l u m m em i l ik i l i s e n s i ;
– diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilaikabupaten/kota yang lisensinya dicabut; dan/atau
– diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilaipusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang melakukanpenilaian tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12.
PERMEN LH NO.05/200832
Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa
memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
UU No.32/200933
Pasal 113
Setiap orang yang memberikan informasi palsu,menyesatkan, menghilangkan informasi, merusakinformasi, atau memberikan keterangan yang tidakbenar yang diperlukan dalam kaitannya denganpengawasan dan penegakan hukum yang berkaitandengan perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama1 ( s a t u ) t a h u n d a n d e n d a p a l i n g b a n y a kR p 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( s a t u m i l i a r r u p i a h ) .
UU No. 32/2009 34
Jenis PelanggaranPidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Melakukan usaha
dan/atau kegiatan
tanpa izin
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Menyusun AMDAL
tanpa memiliki
sertifikat kompetensi
penyusun AMDAL
- 3 tahun - 3 miliar
Menerbitkan izin
lingkungan tanpa
dilengkapi AMDAL
atau UKL-UPL
- 3 tahun - 3 miliar
3535
Jenis Pelanggaran
Pidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Menerbitkan izin
usaha tanpa
dilengkapi izin
lingkungan - 3 tahun - 3 miliar
3636
Penyusun Amdal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) danPasal 27 wajib memiliki sertifikatkompetensi penyusunAmdal
Dilarang :i. Menyusun Amdal tanpa memiliki
sertifikat kompetensi penyusun amdalj. Memberikan informasi palsu,
menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tdk benar
LARANGAN
PASAL 69 AYAT (1) HURUF I DAN J UU
32/2009
Penyusunan dokumen Amdal wajib
dilakukan oleh penyusun Amdal yg
memiliki sertifikasi kompetensi
penyusun Amdal
Pasal 11 Ayat (1) PP 27 /2012
Permen lh nomor 07 thn 2010
Pasal 2 Ayat (3) :Penyusun dokumen
Amdal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki
sertifikat kompetensi
Pasal 4 ayat (2) dan(3) : Tim
penyusun terdiri dari Ketua Tim (1
org) dan anggota Tim (2 org)
Sanksi Pidana
Jenis PelanggaranPidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Memasukkan B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar
Membakar lahan 3 tahun 10 tahun 3 miliar 10 miliar
Melakukan usaha
dan/atau kegiatan tanpa
izin
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa
memiliki sertifikat
kompetensi penyusun
AMDAL
- 3 tahun - 3 miliar
Menerbitkan izin
lingkungan tanpa
dilengkapi AMDAL atau
UKL-UPL
- 3 tahun - 3 miliar
Sanksi Pidana : Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki
sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana
dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 113
Setiap orang yang memberikan informasi palsu,
menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak
informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar
yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawsaan dan
penegakkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
KASUS PEMINJAMAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
Kasus Pemalsuan Sertifikat KompeTensi
Analisa Hukumnya :
1. Unsur melawan hukumnya : Psl 2 Permen LH 07/210, Psl 11 PP 27/2012, Psl 28 Ayat (1) dan Psl69 Ayat (1) huruf i UU 32/2009: maka Sanksipidana Pasal 110 UU 32/2009 dan Pasal 263 KUHP
2. Dok Amdal yg disusun batal demi hukum
KASUS Kualitas AMDAL TIDAK Baik
Pasal 263 KUHP
1. Brg siapa membuat surat palsu atau memalsukan
surat yg dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau
pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti
daripada sesuatu hal dg maksud utk memakai atau
menyuruh org lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tdk palsu, diancam jika pemakaian tsbt
dapat menimbulkan kerugian, krn pemalsuan surat dg
pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dg pidana yg sama, barang siapa dg sengaja
memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah sejati,
jika pemakain surat tersebut menimbulkan kerugian .
PENYUSUN AMDAL
Dituntut : � Memelihara integritasnya dgn ber-
kiprah dlm kompetensinya� Bersikap objektif� Tidak berpihak� Menghormati sesama penyusun� Menjauhi plagiasi & penyimpangan
ilmiah yg lain
PENYUSUN AMDALSebagai kelompok profesi yang terpelajar
berkewajiban untuk memajukan profesinya
KemampuanKompetensi
Perkembangan mutakhirPerhimpunan ilmiahnya
Berbagi gagasan dan informasiKemitraan
Bersinergi dengan sesamanyaMenjaga nama baik
Menjauhi persaingan yang tidak wajar
PENYUSUN
� Boleh salah
� Boleh mengacu dokumen asal menulis sumbernya
� Boleh menyusun > 1 sekaligus
� Mengikuti Kaidah ilmiah
� Menjaga kerahasiaan
� Tidak boleh bohong
� Tidak boleh mengacu dokumen tanpa menulis sumbernya (�Plagiat)
� Tidak boleh meminjamkan nama
� Melanggar Kaidah Ilmiah
� Membocorkan rahasia
• Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagaiprofesional setiap anggota harus senantiasamenggunakan pertimbangan moral dan profesionaldalam semua kegiatan yang dilakukannya.
• Sebagai profesional, anggota mempunyai peranpenting dalam Pelestarian lingkungan
• Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semuapemakai jasa profesional mereka.
• Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untukbekerja sama dengan sesama anggota untukmengembangkan profesi
6
Prinsip Tanggung Jawab Profesi
1. Semua pelanggaran hukum di atas
termasuk pelanggran etika profesi
2. Sanksinya adalah pencabutan
sertifikat kompetsi tetapi tdk
menghilangkan sanksi pidananya
Pelanggaran Etika Profesi