efektivitas hukum pembuatan peraturan desa yang …
TRANSCRIPT
EFEKTIVITAS HUKUM PEMBUATAN PERATURAN DESA YANG
DEMOKRATIS DI DESA PLERET, KABUPATEN PASURUAN, INDONESIA
*Mukhammad Soleh1, Mochammad Abdul Wachid
2, Agus Hariyanto
3
Dosen Universitas Wisnuwardhana Malang.
**Marselinus Tago Dedo4, Darius Doungu Hurawowu
5, Andro Jaga Praingu
6,
Dominggus Deta Kaka7, Bendiktus Maha Biri
8
Mahasiswa Universitas Wisnuwardhana Malang.
Abstrak :
Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Undang tentang Desa, disebutkan “Rancangan Peraturan
Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan
masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan
menganalisis apakah implementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap
penyusunan dan pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) Desa Pleret
tahun anggaran 2020, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Indonesia dalam Rancangan
Peraturan Desa, sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang undang tentang
Desa, apakah sudah efektiv dan dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hokum non doctrinal , pengumpulan melalui studi pustaka dan wawancara dengan Kepala
Desa Pleret, Sekretaris Desa Pleret, Kepala Dusun, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa,
menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa Iimplementasi hukum
pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penyusunan dan pembahasan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 di Desa Pleret Kecamatan
Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Indonesia, tidak efektiv, karena belum pernah dikonsultasikan
dengan masyarakat sebelum dilakukan pembahasan antara Pemerintah Desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa.
Kata Kunci : Efektivitas Hukum , Rancangan Peraturan Desa, Desa Pleret.
Abstract :
Article 69 Paragraphs (9 and 10) of the Village Law, it is stated that “The draft Village
Regulation must be consulted with the village community. The Village Community has the right to
provide input to the Village Regulation Draft". The purpose of this study is to examine and analyze
whether the implementation of community empowerment law in participating in the preparation and
discussion of the Village Regulation Draft on Pleret Village Budget year 2020, Pohjentrek District,
Pasuruan Regency, Indonesia , as regulated in Article 69 Paragraphs (9 and 10) of the Law on
Villages, is it effective and well implemented. This research uses non-doctrinal legal research methods,
collection through literature study and interviews with the Head of Pleret Village, Secretary of Pleret
Village, The Head of the Dusun, the chairman and members of the Badan Permusyawaratan Desa,
used a qualitative juridical analysis method. The research conclusion that the implementation of
1 Alamat Korespondensi : [email protected]
2 Alamat Korespondensi : [email protected]
3 Alamat Korespondensi : [email protected]
4 Alamat Korespondensi : [email protected]
5 Alamat Korespondensi : [email protected]
6 Alamat Korespondensi : [email protected]
7 Alamat Korespondensi : [email protected]
8 Alamat Korespondensi : [email protected]
community empowerment law in participating in the preparation and discussion of the Village
Regulation Draft on Pleret Village Budget year 2020 in Pleret Village, Pohjentrek District, Pasuruan
Regency, Indonesia, is ineffective. Because the Village Regulation Draft on Pleret Village Budget year
2020 was never consulted with the community before discussions that, between the Village
Government and the Badan Permusyawaratan Desa.
Keywords: Legal Effectiveness, Village Regulation Draft, Pleret Village..
A. Latar Belakang Masalah
Peraturan Desa (Perdes) merupa
kan peraturan perundangan yang ditetap
kan oleh Kepala Desa setelah dirumus
kan dan disetujui bersama dengan Ba
dan Permusyawaratan Desa..9 Rancang
an Peraturan Desa (Raperdes) tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, pungutan, tata ruang, dan orga
nisasi Pemerintah Desa ditetapkan men
jadi Peraturan Desa harus dievaluasi
terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.10
Pasal 69 Ayat (9 dan 10) UU No.
6 Tahun 2014 tentang Desa11
disebut
kan bahwa :
(9) Rancangan Peraturan Desa
wajib dikonsultasikan ke
pada masyarakat Desa.
(10) Masyarakat Desa berhak
memberikan masukan ter
hadap Rancangan Peratu
ran Desa.
Berdasarkan interpretasi gramati
kal maka Pasal 69 Ayat (9 dan 10)
Undang Undang Desa, tersebut di atas
merupakan kaedah hukum yang
9 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495). 10
Pasal 69 Ayat (3 dan 4) ibid. 11
Pasal 69 Ayat (2, 3, 4, 9 dan 10)
ibid.
mengatur pemberdayaan masyarakat
dalam perencanaan dan pembahasan pe
raturan desa yang demokratis.
Selanjutanya Dalam Pasal 83 Pera
turan Pemerintah Tentang Desa12
, dise
butkan :
(1) Rancangan peraturan Desa di
prakarsai oleh Pemerintah De
sa.
(2) Badan Permusyawaratan Desa
dapat mengusulkan rancangan
peraturan Desa kepada peme
rintah desa.
(3) Rancangan peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) wajib
dikonsultasikan kepada ma
syarakat Desa untuk men
dapatkan masukan.
(4) Rancangan peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh kepala
Desa setelah dibahas dan dise
pakati bersama Badan Permu
syawaratan Desa.
12
Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.
170 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180
Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Men
teri Dalam Negeri tentang pedoman
teknis peraturan di desa13
, disebutkan :
“ …..(2) Rancangan Pera
turan Desa yang telah disu
sun, wajib dikonsultasi kan
kepada masyarakat desa dan
dapat dikonsulta sikan kepa
da camat untuk mendapat
kan masukan. …..”
Pasal 6 Ayat (2 dan 3) Peraturan
Bupati Pasuruan tentang pedoman pe
nyusunan peraturan di desa 14
disebut
kan :
“…. (2) Rancangan Peratu
ran Desa yang telah disusun,
wajib dikonsultasikan kepa
da masyarakat desa dan da
pat dikonsultasikan kepada ca
mat untuk mendapatkan masu
kan.
(3) Rancangan Peraturan De
sa yang dikonsultasikan seba
gaimana dimaksud pada
ayat (2) diutamakan kepada
masyarakat atau kelompok
masyarakat yang terkait
langsung dengan substansi
materi pengaturan. ….”
Poin D Peraturan Bupati Pasu
ruan15
tentang Pedoman Penyusunan
13
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa. 14
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor
36 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Di Desa . 15
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor.
45 Tahun 2018 tentang Pedoman
Anggaran Pendapatan Dan Belanja De
sa Tahun 2019, disebutkan :
“…..Dalam menyusun APB
Desa, Pemerintah Desa dan
BPD perlu memperhatikan
hal-hal teknis sebagai berikut :
1. Pemerintah Desa menyusun
dan menetapkan APBDesa
secara tepat waktu, yaitu
paling lambat 1 (satu) bu
lan setelah APBD Kabupa
ten ditetapkan.
2.Pemerintah Desa agar meme
nuhi jadwal proses penyu
sunan APBDesa, mulai dari
penyusunan, penyampaian
kepada BPD dan persetu
juan BPD.
3.Secara materi perlu sinkro
nisasi antara Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP de
sa) dengan RAPB Desa,
sehingga APBDesa merupa
kan wujud keterpaduan selu
ruh program Nasional, Dae
rah dan Desa dalam upaya
peningkatan pelayanan
umum dan kesejahteraan
masyarakat di desa. …”
Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang
Undang Desa, Pasal 83 (Ayat 3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, dan Pasal 6 , Ayat (2 dan
3) Peraturan Menteri dalam negeri
Nomor 111 Tahun 2014, tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ,
Pasal 6 Peraturan Bupati Pasuruan No
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Tahun 2019
Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa
Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia.
Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 171
mor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Di Desa dan
Poin D Peraturan Bupati Pasuruan No
mor. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa tahun 2019 tersebut, meru
pakan kaedah hukum yang mengatur
perencanaan dan pembahasan peraturan
desa yang demokratis, karena kaedah
hukum tersebut mewajibakan kepada
Pemerintah Desa selaku para perancang
dan pengusul Raperdes Tentang Angga
ran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDesa) untuk dikonsultasikan kepa
da masyarakat, agar mendapatkan tang
gapan dan masukan.
Raperdes tentang Anggaran Pen
dapatan Dan Belanja Desa (Raperdes
APBDesa), paling lambat ditetapkan
satu (1) bulan setelah Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Kota (Perda APBD
Kabupaten/Kota) ditetapkan. Perda
APBD Kabupaten/Kota paling lambat 1
bulan sebelum dimulainya tahun ang
garan setiap tahun harus ditetapkan.16
Artinya Perda APBD harus sudah
ditetapkan paling lambat pada bulan
November. Dengan demikian Perdes
tentang APBDesa, paling lambat sudah
ditetapkan tanggal 31 Desember.
Moh. Mahfud.MD17
menyebut
kan meskipun secara pelaksanaannya di
lapangan di tiap negara berbeda, namun
definisi demokrasi selalu memiliki tem
pat yang penting di masyarakat. Pada
16
Pasal 312 Undang Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. 17
M. Mahfud.MD. 1999. Hukum
Dan Pilar-PilarDemokrasi. Penerbit Gama
Media, Yogya kar ta.. hlm 7
intinya bahwa setian negara demokratis
pasti mengutamakan kebutuhan masya
rakat dalam menentukan kebijakan.
CF.Strong,18
menyebutkan
bahwa hakikat demokrasi adalah
pelaksanaan pemerintahan yang mana
masyarakat terlibat dalam penetapan
kebijakan pemerintah tersebut dan
pemerintah mempertanggungjawabkan
pelaksanaan pemerintahannya kepada
masyarakat
Salah satu asas dalam pembentu
kan peraturan perundang-undangan
yang baik adalah adanya partisipasi pu
blik (masyarakat) dalam pembentukan
nya. Hal ini senada dengan pendapat
Maria Farida Indrati Soeprapto19
yang
menyatakan bahwa dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan pemerin
tah wajib melibatkan masyarakat baik
secara lisan maupun tertulis. Pelibatan
masyarakat (partisipasi publik) diperlu
kan karena adanya perbedaan sumberda
ya terkait materi yang akan dibentuk.
Pelibatan masyarakat juga diperlukan
agar peraturan yang dibentuk sesuai
dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang
ada didalam masyarakat itu sendiri.
Desa Pleret, Kecamatan Pohjen
trek, Kabupaten Pasuruan, secara geo
grafis merupakan desa yang berbatasan
18
CF.Strong. 2008. Konstitusi-
Konstitusi Poli tik Modern Kajian tentang
Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia,
Terjema han.SPA. Teamwork, Nusa Media,
Bandung. hlm. 17. 19
Maria Farida Indrati Soeparapto.
2005. Proses Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan PascaAmandement
UUD 1945, Majalah Hukum Nasional,
Jakarta, No.1 Tahun. hlm.98.
172 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180
langsung dengan wilaya Kota Pasuruan,
yang mana masyarakatnya relative me
miliki kepedulian yang tinggi dalam
mendukung pembangunan yang ada di
wilayah Desa Pleret. Hal ini dibuktikan
dengan lengkapnya sarana prasarana
yang ada di Kantor desa pleret dan
informasi-informasi pembangunan dan
pelayanan yang ada di desa Pleret, serta
seringnya Pemerintah Desa Pleret dan
kelompok masyarakat Desa Pleret me
wakili Kecamatan Pohjentrek dalam
lomba-loba kebersihan, pengelolaan
sampah dan keamanan lingkungan di
tingkat Kabupaten Pasuruan.
Berdasarkan uraian tersebut di
atas, maka penelitian ini Mengkaji ten
tang Bagaimana implementasi hukum
pemberdayaan masyarakat dalam ber
partisipasi terhadap penyusunan dan
pembahasan Peraturan Desa tentang
APBDesa diatur dalam Pasal 69 Ayat (9
dan 10) Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.
B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneliti
an hukum empiris atau penelitian hu
kum sosiologi yang mengkaji pelaksa
naan hokum atau efektivitas hukum di
tengah tengah masyarakat.20
Data yang digunakan data primer
dan data sekunder. Data primer yaitu
data langsung berupa kata-kata dan
tindakan manusia, para pelaku peme
rintah desa dan pimpinan serta anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
serta masya rakat yang terlibat dalam
konsultasi perumusan rancangan peratu
20
Soerjono Soekanto. 1983. Peng
antar Penelitian Hukum, Jakarta. UI. Press.
Hlm.51
ran desa. Sedangkan data sekunder,
merupakan data tidak langsung yang
berupa bahan hukum. Baik bahan
hukum primer, ba han hukum sekunder
maupun bahan hukum tersier. Pengum
pulan data primer melalui cara wawan
cara terhadap informan yang ditentu
kan, pengamatan/observasi dan doku
mentasi pada situs-situs yang dikun
jungi oleh peneliti. Wawancara akan
dilakukan terhadap Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Kepala Dusun/Wila
yah, Ketua dan Anggota Badan Permu
syawaratan Desa serta beberapa tokoh
masyarakat Desa Pleret. Pengumpulan
data sekunder dan tersier, yaitu dengan
studi pustaka di perpustakaan umum ,
maupun perpustakaan kampus serta
literature-literatur yang di miliki oleh
pemerintah Desa Pleret beserta doku
men tertulis lainnya.
Analisis data yang yang dilakukan
dengan menggunakan analisis yuridis
kualitatif, yaitu dengan cara : Data
primer dan sekunder yang terkumpul
diklasifikasikan sesuai dengan kategori
pokok-pokok permasalahan penelitian.
Data sekunder dianalisis menggunakan
inter prettasi hukum, sedangkan data
primer yang diperoleh dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Hasil analisis
diambil kesimpulan yang memberikan
jawaban atas permasalahan, sehingga
proses si klus dapat saling berhubungan
secara sistematis.21
Penelitian ini hanya mengkaji dan
menganalisi implementasi hukum ten
tang pemberdayaan masyarakat dalam
pembentukan peraturan desa tentang
21
Lexy.J.Moleong, Metodologi Pene
litian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya,
2000),h 2.
Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa
Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia.
Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 173
APBDesa, khususnya implementasi
pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Artinya, pelaksanaan kewajiban
Pemerintah Desa, menyampaiakan Ran
cangan Peraturan Desa tentang Raper
des APBDesa kepada masyarakat untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan,
sebelum Rancangan Peraturan Desa
tentang Raperdes APBDesa dibahas dan
ditetapkan antara Badan Permusyawara
tan Desa (BPD) dengan Pemerintah
Desa. Penelitian ini dilaksanakan di
Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek,
Kabupa ten Pasuruan, Negara Kesatuan
republic Indonesia, dalam kurun waktu
enam (6) bulan.
C. Hasil Penelitian Dan Pembaha
san.
Implementasi hukum pemberda
yaan masyarakat dalam berpartisipasi
terhadap penyusunan dan pembahasan
Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal
69 Ayat (9 dan 10) Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, di Desa
Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupa
ten Pasuruan, Negara Republik Indone
sia.
Secara Geografis Wilayah Desa
PLERET termasuk wilayah Kecamatan
Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, dan
secara administratif wilayah Desa
PLERET seluas ± 109,249 ha. Yang
penggunaannya terdiri dari 22
:
Tanah sawah/pertanian : 64.190 Ha
Tanah tegal/pekarangan : 7045 Ha
Tanah permukiman / perkampungan :
29461 Ha
22
Buku Profil Desa Pleret 2018.
Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) :
1292 Ha
Gambar 1. Luas Wilayah Desa Pleret
Tabel 1. Batas Desa Pleret.
Letak Desa Kecamatan
Sebelah
Utara
Kelurahan
Pohjentrek Purworejo
Sebelah
Selatan
Desa
warungdowo Pohjentrek
Sebelah
Barat
Desa
Parasrejo Pohjentrek
Sebelah
timur
Desa
Godangrejo
Gondang
wetan
Berdasarkan interpretasi gramati
kal maka Pasal 69 Ayat (9 dan 10)
Undang Undang Desa, Pasal 83 (Ayat
3) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksa
naan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, dan Pasal 6 , Ayat
(2 dan 3) Peraturan Menteri dalam
negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ,
serta Pasal 6 Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedo
man Penyusunan Peraturan Di Desa dan
Poin D Peraturan Bupati Pasuruan No
157,682
15,453
20,803
1,355 Gb. 1.2 Luas Wilayah menurut penggunaannya
dalam grafik Persawahan
Permukiman
Tegal/Pekarangan
174 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180
mor. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman
PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa tahun 2019 tersebut, meru
pakan kaedah hukum yang mengatur
perencanaan peraturan desa yang demo
kratis, karena kaedah hukum tersebut
mewajibakan kepada para perancang
dan pengusul peraturan desa (apakah
usul inisiatif dari Pemerintah desah atau
usul inisiatif dari Badan Permusyawa
ratan Desa) untuk dikonsultasikan de
ngan masyarakat untuk mendapat tang
gapan dan masukan.
Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan Desa , paling lambat ditetap
kan satu (1) bulan setelah Peraturan
Daerah Tentang Aanggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Kota (Perda
APBD Kabupaten/Kota) ditetapkan.
Dalam hali ini Peraturan Daerah Kabu
paten Kota (Perda APBD Kabupaten/
Kota) ditetapkan paling lambat satu (1)
bulan sebelum dimulainya tahun angga
ran setiap tahun.23
Artinya Perda APBD
kabupaten/Kota harus sudah ditetapkan
paling lambat pada bulan November.
Dengan demikian Peraturan Desa ten
tang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, paling lambat sudah ditetapkan
tanggal 31 Desember.
Dalam perspektif Perencanaan Pe
raturan Desa tentang Anggaran Penda
patan Dan Belanja Desa (Perdes APB
Desa), maka menjadi kewajiban Peme
rintah Desa selaku pihak pengusul un
tuk menyampaikan Rancangan Peratu
ran Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa kepada Masyarakat
untuk mendapat masukan sebelum Ran
23
Undang Undang Nomor. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.Op. Cit
cangan Peraturan Desa Tentang Angga
ran Pendapatan dan Belanja Desa terse
but diserah kepada Badan Permusya
waratan Desa (BPD) untuk dibahas
bersama.
Oleh karena menjadi kewajiban
bagi perancang peraturan desa tersebut,
maka manakala kewajiban tersebut tid
ak dilakukan, terdapat konsekuensi hu
kum yaitu peraturan desa yang sudah
ditetapkan dan disahkan tersebut, ada
lah cacat hukum dan / atau tidak sah.
Moh. Mahfud. MD,24
menyebut
kan, semua negara yang mengatasna
makan pemerintahannya menganut sis
tem demokratis pasti melibatkan kepen
tingan rakyat dalam pengambilan kebija
kannya baik itu melalui wakil-wa kilnya
yang ada di lembaga perwakilan mau
pun secara langsung maupun melalui
organisasi sosial masyarakat.
CF.Strong,25
menyebutkan bah
wa demokrasi adalah sistem pemerin
tahan yang memberi kesempatan ada
nya berpartisipasi masyarakat melalui
cara perwakilan, yang men jamin bah
wa pemerintahan harus mem pertang
gung jawabkan segala tindakannya kepa
da kelompok mayoritas tersebut.
Menurut Moh. Mahfud.MD dan
CF.Strong, maka hakikat demokrasi
adalah keterlibatan masyarakat dalam
menentukan kebijakan pemerintah. Tak
terkecuali kebijakan pemerintah di bi
dang hukum, apakah itu undang-un
dang, peraturan daerah maupun pera
turan desa, baik secara langsung mapun
melalui wakil-wakil yang dipilih mela
lui mekanisme pemilihan umum mau
24
Moh. Mahfud.MD, op.cit 25
CF.Strong,op.cit.
Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa
Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia.
Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 175
pun ditunjuk berdasarkan kesepakatan
yang mewakilinya.
Merujuk pendapat Moh.Mahfud.
MD dan CF.Strong, danpenafsiran se
cara teleologis, maka Pasal 69 Ayat (9
dan 10) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, mengandung
makna rancangan peraturan desa yang
dibuat itu memiliki nuansa demokratis.
Artinya, adanya keterlibatan masya
rakat dalam memberikan masukan-ma
sukan terhadap perencanaa peraturan
tingkat desa yang telah dibuat. Dengan
cara atau tahapan syaitu setelah ran
cangan peraturan desa disusun, maka
disebar luaskan kepada seluruh masya
rakat dewasa yang memiliki hak pilih di
desa tersebut baik laki-laki maupun pe
rempuan untuk mengetahui, mempela
jari dan memberikan masukan terhadap
rancangan peraturan desa tersebut. Bera
papun jumlah masukan dari masyarakat
terhadap rancangan peraturan desa terse
but, maka masukan-masukan tersebut
sebagai dasar untuk pembahasan dan
penetapan rancangan peraturan tingkat
desa antara unsur pemerintah desa
dengan unsur badan Permusyawaratan
Desa (BPD).
Hasil wawancara dengan infor
man, yaitu : AGUS SUPRIYONO (Ke
pala Desa Pleret), PURNOMO SUDAR
MINTO (Sekretaris Desa Pleret); ED
WIN (Kepala Dusun Pleret); ACH
MAD FAUZI (Kepala Dusun Magersa
ri); MOCH. SOLEH (Ketua Badan
Permusyawaratan Desa / BPD desa
Plerert); HERU (Anggota Badan Permu
syawaratan Desa/ BPD Desa Pleret);
DILLA (Anggota Badan Permusyawara
tan Desa/ BPD Desa Pleret); pada
pokonya memberikan keterangan yang
sama, bawasannya Penyusunan Peratu
ran Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (Perdes APBDesa)
Desa Pleret, diawali dengan adanya
penampungan aspirasi masyarakat mela
lui acara Musyawarah Dusun di ma
sing-masing Dusun yang dilakukan oleh
Kepala Dusun, dengan mengundang
dan dihadiri oleh Anggota Badan Permu
syawaratan Desa yang berdomisili di
wilayah dusun tersebut, Ketua Rukun
Tetangga (RT), Ketua Rukun Wrga
(RW), Tokoh Masyarakat dan Tokoh
Pemuda untuk menampung usulan-
usulan atau aspirasi masyarakat Dusun
tersebut dalam rencana program dan
kegiatan pembangunan. Hasil Musyawa
rah Dusun, oleh kepala Dusun diserah
kan kepada sekretaris Desa Pleret untuk
direkap dan diserahkan kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) untuk
dijadikan bahan pembahasan dalam
rapat Musyawarah Perencanaan Pem
bangunan Desa.
Hasil Musyawarah Perncanaan
Pembangunan Desa / Musrenbangdes
yang diselenggarakan oleh Badan Per
musyawaratan Desa (BPD) Desa Pleret,
diserahkan kepada Sekretaris Desa Ple
ret, dan untuk selanjutnya disusunlah
Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa).
Naskah rancangan Peraturan De
sa tentang APBDesa yang telah disusun
oleh sekretaris Desa tersebut diserah
kan oleh Sekretaris Desa kepada Ketua
BPD.
Ketua BPD setelah menerima
naskah Naskah rancangan Peraturan De
sa tentang APBDesa melakukan pemba
hasan Rancangan Peraturan Desa ten
tang APBDesa antara ketua dan Anggo
ta BPD dengan Pemerintah Desa (Kepa
176 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180
la Desa dan Perangkat Desa) selaku
unsur Pemerintah Desa dalam rapat Pra
Pembahasan Rancangan Peraturan De
sa tentang APBDesa untuk ditetapkan
menja di Peraturan Desa.
Hasil kesepakatan antara BPD
dengan Pemerintah Desa dalam rapat
Pra Pembahasan Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa, maka ditetap
kan Raperdes tentang APBDesa menja
di Peraturan Desa tentang APBDesa
yang ditandatangani oleh Ketua Badan
Permusyawaratan Desa dengan Kepala
Desa.
Peraturan Desa Tentang APBDe
sa yang sudah di tandatangan antara
Ketua BPD dengan Kepala Desa terse
but, diserahkan kepada Camat Pohjen
trek selaku Wakil Pemerin tah Kabupa
ten Pasuruan untuk dilaku kan ferivikasi
dan klarifikasi tentang kesesuaian
materi Perdes APBDesa dengan peratu
ran perundang-undangan yang lebih
tinggi. Hasil Verifikasi dan klarifikasi
tim dari Camat Pohjentrek diserahkan
kembali kepada Pemerintah Desa Pleret
untuk disempurnakan dan setelah disem
purnakan oleh Pemerintah Desa dan
BPD, maka selanjutnya Perdes APBDe
sa di umumkan di berita desa dan
dicatat dalam lembaran desa oleh
Sekretaris Desa.
Gambar. 3: Musyawarah Dusun Bungu
ran, Desa Pleret
Gambar. 4 : Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
Di Desa Pleret
Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa
Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia.
Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 177
Musyawarah Perencanaan Pem
bangunan Desa (Musrenbangdes) desa
Pleret untuk tahun Anggaran 2020 su
dah dilaksanakan pada bulan Oktober
2019 yang dipimpin oleh Ketua Badan
Permjusyawaratan Desa (BPD). Yang
dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris
Desa, Perangkat Desa, Kepal Dusun,
Ketua dan anggota Badan Permusyawa
ratan Desa/BPD, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang
Taruna, Pengurus LPM, Pengurus PKK,
Pengurus POSYANDU, Pengurus Bank
Sampah, Binta Pembina Desa (BABIN
SA) Desa Pleret dari Koramil Pohjen
trek.
Pengakuan dari Purnomo Sudar
minto (Sekretaris Desa Pleret) Bahwa
Musyawarah Perencanaan Pembang
unan Desa Pleret sudah dilaksanakan
pada bulan Oktober 2019 sedang pem
bahasan Raperdes APBDesa Pleret Ta
hun Anggaran 2020 belum dilaksana
kan. Moch. Soleh (Ketua BPD Pleret) ,
Heru dan Dilla (Anggota BPD Pleret)
menyampaikan bahwa Sampai dengan
tanggal 15 Januari 2020, belum ada
naskah Rancangan Peraturan Desa
tentang Raperdes APBDesa Pleret
untuk tahun anggaran 2020 yang sudah
di susun dan disosialisasikan kepada ma
syarakat atau diserahkan kepada masya
rakat untuk mendapatkan tanggapan
dan masukan, sebelum naskah Raperdes
APBDesa Pleret untuk tahun anggaran
2020 dibahas bersama dalam rapat Pra
Pembahasan antara Ketua dan Anggota
BPD dengan Pemerintah Desa (Kepala
Desa dan Perangkat Desa) Pleret.
Sesuai dengan peraturan perun
dang undangan yang mengatur tentang
penyusunan Peraturan Desa. Maka
Raperdes APBDesa harus disampaikan
kepada masyarakat untuk mendapat
masukan masyarakat tentang substansi
yang diatur, sebaliknya masyarakat me
miliki hak untuk berpartisipasi dan
memberikan masukan terhadap rancang
an Peraturan Desa yang telah disususn
tersebut. Hasil masukan , tanggapan dan
syaran masyarakat terhadap rancangan
Peraturan Desa, menjadi bahan pemba
hasan dalam rapat Pra Pembahasan an
tara Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dengan Pemerintah Desa. Ran
cangan Peraturan Desa tentang Angga
ran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
anggaran 2020, paling lambat sudah
disahkan dan ditetapkan antara Pemerin
tah Desa dengan Badan Permusya
waratan Desa tanggal 31 Desember
2019.
Efektifitas hukum memiliki
makna analisis kaidah hukum yang
memenuhi syarat, yaitu berlaku secara
yuridis, berlaku secara sosiologis, dan
berlaku secara filosofis.26
Efektivitas hukum dalam tindakan
atau realita hukum dapat diketahui
apabila seseorang menyatakan bahwa
suatu kaidah hukum berhasil atau gagal
26
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum,
Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 62
178 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180
mencapai tujuanya, Untuk itu , maka
dapat diketahui apakah pengaruhnya
berhasil mengatur tindakan dan perilaku
tertentu sehingga sesuai dengan
tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum
artinya efektivitas hukum akan disoroti
dari tujuan yang ingin dicapai, yakni
efektivitas hukum. Menelah efektivitas
suatu perundang-undangan (berlakunya
umum) pada dasarnya membandingkan
antara realita hukum dengan ideal
hukum.27
Tidak adanya mekanisme pe
nyampaian Raperdes APBDesa Pleret
tahun 2020 kepada masyarakat Desa
Pleret, yang dilakukan oleh Peme rintah
Desa Pleret. Dalam arti, tidak adanya
penyampaian Raperdes APBDesa Pleret
tahun 2020 kepada seluruh penduduk
Desa Pleret yang berumur tujuh belas
(17) tahun atau sudah kawin baik laki-
laki maupun perempuan untuk menda
patkan saran, dan masukan-masukan
sebagai bahan pembahasan Raperdes
APBDesa Pleret tahun 2020 antara BPD
dengan Pemerintah Desa Pleret untuk
disahkan menjadi Perdes APBDesa, da
pat disimpulkan im plementasi hukum
perencanaan Peraturan Desa Pleret ten
tang APBDesa Pleret Tahun Anggaran
2020 sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa tidak evektif. Karena tidak pernah
dilakukan konsultasi dengan masyara
kat atas Rancangan Peraturan Desa
yang sudah disusun oleh Pemerintah
Desa Pleret sebelum dilakukan pemba
27
Kansil dan Christine, Hukum
Tata Negara Republik Indonesia 1, Rineka
Cipta,Jakarta,2010 hlm. 33.
hasan dengan Badan Permusya waratan
Desa.
D. Kesimpulan
Iimplementasi hukum pemberda
yaan masyarakat dalam berpartisipasi
terhadap pembentukan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pen dapatan Dan
Belanja Desa tahun angga ran 2020 di
Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek,
Kabupaten Pasuruan, Nega ra Kesatuan
Republik Indonesia seba gaimana diatur
dalam Dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10)
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, tidak efektiv. Karena tidak pernah
dilakukan konsul tasi dengan
masyarakat atas Rancangan Peraturan
Desa yang sudah disusun oleh
Pemerintah Desa Pleret sebelum dila
kukan pembahasan dengan Badan
Permusyawaratan Desa.
E. Daftar Pustaka.
Buku
Ali Zainuddin, 2007. Sosiologi Hukum,
Sinar Grafika, Jakarta.
Buku Profil Desa Pleret 2018.
Campbell Black, Hanry M.A. 1979.
Black’s Law Dictionary,Fifth Edi
tion, West Publishing.Co, USA.
Farida Indrati Soeparapto Maria, 2005.
Proses Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
PascaAmandement UUD 1945,
Majalah Hukum Nasional No.1
tahun 2005, Jakarta.
Gede Atmadja I Dewa, 2004. Sistem
Pemilihan Langsung dan Pertang
gungjawaban Kepala Daerah,
Fakultas Hukum Universitas Uda
yana, Bali.
Juanda, 2004. Hukum Pemerintahan
Daerah, Pasang Surur Hubungan
Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa
Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia.
Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 179
Kewenangan antara DPRD dan
Kepala Daerah, PT.Alumni,
Bandung.
J.Moleong Lexy,2000. Metodologi
Penelitian Kualitatif, Rosda Kar
ya, Bandung.
Kansil dkk. 2010. Hukum Tata Negara
Republik Indonesia 1, Rineka
Cipta,Jakarta,
Mahfud.MD, Moh. 1999. Hukum Dan
Pilar-Pilar Demokrasi, Gama
Media,Yogyakarta.
Nurjtahjo Hendra, 2005. Filsafat Demo
krasi, Bumi Aksara, Jakarta.
P. Siagian Sondang, 2002. Kiat Mening
katkan Produktivitas Kerja, Rine
ka Cipta, Jakarta.
Soekanto Soerjono, 1983. Pengantar
Penelitian Hukum, Jakarta. UI.
Press.
Strong CF. 2008. Konstitusi-Konstitusi
Politik Modern Kajian tentang
Sejarah & Bentuk-Bentuk Konsti
tusi Dunia, Terjemahan.SPA.
Teamwork, Nusa Media, Ban
dung.
Peraturan Perundang-undangan
Undang- Undang Nomor. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No
mor 5495).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksa
naan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No
mor 111 Tahun 2014, tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di
Desa.
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36
Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Di Desa .
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 45
Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2019.
Internet
Hakim, Nurul 2019 .Efektivitas Pelaksa
naan Sistem Arbitrase dan Alter
natif Penyelesaian Sengketa Da
lam Hubungannya Dengan Lem
baga Peradilan”, www.badilag.
net. Diaskes tgl 10 Mei 2019.
180 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180