i

EFEKTIFITAS PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH

TERHADAP PEMBANGUNAN GAMPONG

DI KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi

syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Oleh :

MUTIA KEMALA SARI

NIM : 07C2-0201092

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH ACEH BARAT

TAHUN 2014

ii

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Terhadap

Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat

Nama Mahasiswa : Mutia Kemala Sari

NIM : 07C2-0201092

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Sudarman Alwy, S.AgM.Ag

NIDN.01-2504-7601

In Mutia, S.Sos

NIDN.01-1206-5202

Mengetahui,

Ketua Program Studi Dekan, Administrasi Negara

Saiful Asra, M.Soc.Sc Sudarman Alwy, S.Ag. M.Ag

NIDN.01-1305-8201 NIDN.01-2504-7601

Tanggal Lulus : Desember 2014

iii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi dengan judul Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan

Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong atas nama Mutia Kemala Sari Nim

07C2-0201092. Telah dipertahankan di depan komisi penguji pada tanggal

Desember 2014 dan telah direvisi.

KOMISI PENGUJI

1. Sudarman Alwy, M.Ag : ………..……………………… NIDN: 01-1305-8201 Ketua

2. In Mutia, S.Sos. : ………..……………………… NIDN: 01-1206-5202 Anggota I

3. Andi Sayumitra, S.Sos : ………..……………………… NIDN: 01 – 0508- 8701 Anggota II

4. Yudi Andella : ………..………………………

NI. Anggota III

Alue Peunyareng Desember 2014

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

Saiful Asra, M.Soc.Sc

NIDN.01-1305-8201

iv

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Kemala Sari

NIM : 07C2-0201092

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Negeri Teuku Umar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan

orisinil, serta belum pernah digunakan oleh orang lain untuk memperoleh gelar

sarjana akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat

yang pernah ditulis atau diterlibatkan orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan

dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagain isinya terdapat unsur-

unsur plagiat maka saya akan bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademi

yang saya peroleh dapat dicabut / dibatalkan serta dapat diproses dengan peraturan

yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan di tanda tangani dalam keadaan sadar

tanpa tekanan / paksaan oleh siapapun.

Meulaboh, Desember 2014

Yang membuat pernyataan

Mutia Kemala Sari

v

ABSTRAK

Mutia Kemala Sari. 2014. Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Terhadap

Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Di

Bawah Bimbingan Sudarman Alwy dan In Mutia.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang

menunjang keberhasilan pembangunan. Dalam pencapaian keberhasilan

pembangunan sangat di perlukan peran serta pemerintah sebagai aparatur negara,

abdi negara dan abdi masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan

pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu

dalam penelitian ini berjudul Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah

Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong. Permasalahan dalam

Penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah

Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong. Metode yang peneliti

gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan bahwa Efektifitas

Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan

Gampong diantaranya : Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan

Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong telah cukup memuaskan warga

masyarakat yang ada di Kecamatan Meureubo khususnya, maupun warga

masyarakat lainnya diluar kecamatan tersebut yang juga memberikan kontribusi

bagi kemajuan pembangunan Gampong. Adanya kemampuan yang cukup baik

oleh aparatur Pemerintah Kecamatan Meurebo menyebabkan pelayanan berjalan

dengan efektif, hanya saja belum dapat berjalan secara maksimal. Partisipasi

warga masyarakat baik yang berdomisli di Gampong maupun warga masyarakat

di luarga gampong tersebut.

Kata Kunci : Efektifitas, Pelayanan, Aparatur Pemerintah, Pembangunan

Gampong Kecamatan Meureubo

vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mutia Kemala Sari

2. Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 27 Agustus 1988

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Islam

5. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh

6. Alamat : Gampong Meureubo Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat

7. Status : Belum Kawin

8. HP : 0821 6764 0987

9. Pendidikan

a. SD : SD Negeri 15 Meulaboh,

Berijazah Tahun 2001

b. SMP : SMP Negeri II Muelaboh,

Berijazah Tahun 2004

c. SMA : SMA Negeri 1 Meulaboh,

Berijazah Tahun 2007

d. Fisip /Administrasi Negara : Insya Allah Akan Lulus di Tahun 2014

8. Nama Orang Tua :

a. Ayah : Warman, S

b. Ibu : Moon Ratna Juwita (Almarhumah)

Pekerjaan Orang Tua :

a. Ayah : Wiraswasta

b. Ibu : -

vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada

kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari

asuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

“Boleh membenci sesuatu, padahal ia amat baik

bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui

sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah : 216)

Persembahan :

“Skripsi ini saya Persembahkan dan saya

dedikasikan untuk kedua orang tuaku tercinta

yang selalu memberikan kasih sayang terbaik, dan

utnuk seluruh keluarga serta sahabat terima kasih

atas semangat yang telah kalian berikan.”

By : Mutia Kemala Sari

viii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Atas

limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi

ini tepat pada waktunya. Judul dari Skripsi penulis adalah “Efektifitas Pelayanan

Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat.”

Pada penulisan Skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dari

beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

banyak terima kasih kepada:

1. Pada kedua orang tua penulis yang selau mendoakan di dalam setiap

sujudnya, serta dukungan secara moril maupun materil sehingga skripsi ini

dapat di selesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. Jasman Ma’ruf, SE. M.BA, selaku Rektor Unifersitas

Teuku Umar.

3. Bapak Sudarman Alwy, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Unifersitas Teuku Umar dan juga Dosen Pembimbing I

yang telah sabar memberikan bimbingan dan petunjuk, serta dorongan

semangat dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.

4. Bapak In Mutia, S.Sos, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu

dan pikirannyanya dalam penyelesaian Skripsi ini.

5. Bapak Saiful Asra, M.Soc Sc, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

6. Para Dosen dan staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Unifersitas Teuku Umar.

7. Serta rekan-rekan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung telah

membantu penulis dalam penyelesain Skripisi ini.

8. Semua pihak yang tidk dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu

dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.

ix

Penulis merasa dalam penulisan Skripsi ini, masih jauh dari

kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat

penulis harapkan untuk perbaikan ini dimasa yang akan datang.

Pada akhirnya penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis sendiri khususnya, maupun bagi semua pihak yang memerlukannya.

Meulaboh, Desember 2014

Penulis

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ......................................................... iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ................................ iv

ABSRTAK ..................................................................................................... v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................... vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................ vii

KATA PENGANTAR ................................................................................... viii

DAFTAR ISI ................................................................................................. x

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xiii

BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah .................................................................... 4

1.3. Tujuan Penelitian............................................................... ......... 4

1.4. Manfaat Penelitian ................................................................... 4

1.5. Sistematika Penulisan .............................................................. 5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..................................................................... 7

2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................ 7

2.2 Efektifitas................................................................................. 9

2.3 Pelayanan.................................................................. ................. 10

2.4 Aparatur ................................................................................... 13

2.5 Camat.. …………………………………………………………. 18

2.6 Pemerintahan Desa ................................................................... 21

2.7 Pembangunan ........................................................................... 26

2.8 Pengertian Gampong ................................................................ 28

2.9 Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah ............................... 30

2.10Pelimpahan Fungsi Pelayanan dari Kabupaten ke Kecamatan ... 31

BAB III. METODE PENELITIAN .............................................................. 36

3.1 Metode Penelitian .................................................................... 36

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ............................ 36

3.3 Teknik Analisa Data ................................................................. 39

3.4 Pengujian Kredibilitas Data ...................................................... 40

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................. 43

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian ..................................................... 43

4.2 Hasil Penelitian ....................................................................... 45

4.3 Pembahasan ............................................................................. 49

xi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 51

5.1 Kesimpulan .............................................................................. 51

5.2 Saran ....................................................................................... 51

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 54

LAMPIRAN ............................................................................................... 55

xii

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk dan rata pertumbuhan pertahun di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2011 – 2012.. ........................ 44

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Kegiatan Obervasi dan Wawancara pada Camat Kecamatan

Meureubo dan Tokoh Masyarakat Gampong Meureubo

Lampiran. 2 Pedoman Wawancara

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial, diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan

negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan bangsa. Pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan

rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan

pemerintah menuju terwujudkan masyarakat adil dan makmur.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang

menunjang keberhasilan pembangunan. Dalam pencapaian keberhasilan

pembangunan sangat di perlukan peran serta pemerintah sebagai Aparatur Negara,

Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan

pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahuan 1974 tentang pokok kepegawaian, pada Bab

II, Pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa : “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai

unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada

2

masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan

tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.”

Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat sangat mengharapkan

kepedulian dari kalangan aparatur, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang

memuaskan. Dalam pemberian pelayanan hendaklah mendapatkan pengakuan atas

kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Dalam praktiknya, pelayanan yang dijalankan tidak berdasarkan keputusan

yang telah ditetapkan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang

dilakukan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap mutu

pelayanan yang dinilai kurang memuaskan. Bahkan pelayanan yang dilakukan

pemerintah juga menjadi sorotan umum, bahkan hampir setiap warga masyarakat

yang datang berurusan ke pemerintahan bertemu pegawai berseragam yang

kurang ramah, kurang informatif, lambat dalam memberikan pelayanan, dan

kurang profesional. Masyarakat semakin jauh dari harapan memperoleh pelayanan

sesuai hak yang dimiliki sebagai warga negara. Dalam hal ini pemerintah menjadi

kurang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Sikap dan perilaku aparatur pemerintah yang tidak bersedia melayani

kepentingan masyarakat secara adil dan memuaskan itu masih tampak di berbagai

instansi pemerintah. Aparat pemerintah masih mempunyai anggapan bahwa

bekerja merupakan rutinitas belaka, sehingga pelaksanaan tugas menjadi kaku dan

lamban serta kurang responsif. Hal ini dapat dilihat dari “ segala bentuk pelayanan

yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu

pembayaran Perusahaan Air Minum (PAM), Listrik, pengurusan Kartu Tanda

3

Penduduk (KTP), pengurusan Akte Kelahiran, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

dan lain-lain, sering berakhir dengan kekecewaan enggan/malas berhubungan

dengan aparatur pemerintahan.

Tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah akan membawa

dampak kepada citra aparat pemerintah secara keseluruhan, yang selanjutnya akan

membentuk suatu opini bahwa aparat pemerintah sering tidak melakukan

tugasnya dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak puas

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah. Pelayanan

selama ini belum mendapat perhatian dari para aparat pemerintah, bahwa aparat

pemerintah merasa ada dalam posisi penguasa yang lebih menempatkan diri

sebagai pengarah daripada pamong, oleh karena itu timbul kecenderungan untuk

melihat warga masyarakat sebagai objek pasif dalam pelayanan.

Seiring dengan hal tersebut pembinaan terhadap aparatur pemerintah perlu

dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif,

bersih dan beribawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas dengan baik dan

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan

serta mampu mengerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi

semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Beberapa penelitian empiris di atas baik yang dilakukan oleh Pemerintah

maupun yang dilakukan oleh Kalangan Akademik menunjukan bahwa penelitian

tentang kinerja aparatur pemerintah dilihat dari sudut pendekatan proses masih

bersifat persial, yaitu hanya berkaitan dengan analisis pada tingkat individu

pegawai, tetapi belum melihat secara komprehensif dari sudut kinerja aparatur

pemerintah secara keseluruhan.

4

Pemerintah Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat sebagai salah

satu Kecamatan di Aceh Barat yang melaksanakan peran dan fungsinya sebagai

Lembaga Pemerintahan, menurut pengamatan penulis juga masih rendah

efektifitas pelayanannya terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan

pembangunan gampong. Hal ini terlihat pada lambannya proses administrasi yang

telah dilakukan, sehingga akan mempengaruhi efektifitas pelayanan dan pada

akhirnya berdampak dalam pembangunan gampong.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian atau dengan judul: “Efektifitas Pelayanan Aparatur

Pemerintah Terhadap Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam

penelitian adalah “Bagaimanakah Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah

Terhadap Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh

Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah : “Untuk mengetahui efektifitas pelayanan aparatur pemerintah terhadap

pembangunan gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

5

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah literatur ilmu pengetahuan pada umumnya.

b. Dapat dijadikan sebagai landasan kajian penelitian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi di Fakultas

Sosial Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.

b. Sebagai bahan acuan untuk meningkatkan Efektifitas Pelayanan Aparatur

Pemerintah Terhadap Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian pada penelitian ini terdiri dari 5 Bab. Untuk lebih

jelasnya mengenai sistematika penelitian tersebut, dapat dilihat pada uraian di

bawah ini.

Bab I Pendahuluan

Uraian dalam bab ini mencakup tentang latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab berisikan tentang efektifitas, pelayanan, jasa pelayanan,

aparatur pemerintahan, pembangunan.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber dan

teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik pengumpulan data,

instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

6

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uraian dalam bab ini menguraikan gambaran lokasi penelitian, hasil

penelitian, pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyangkut dengan Efektifitas

Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan

Gampong

Rangga Erianto (2009), Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Kendahe Kabupaten Poliwali. Hasilnya menunjukkan bahwa Efektifitas pelayanan

publik di Kecamatan Kendahe belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dari

hasil jawaban para Informan berdasarkan hasil penelitian dilihat dari indikator

yaitu :

1) Kesederhanaan : Dari hasil yang didapatkan dilapangan berdasarkan dalam

pengurusan AJB dan e-KTP dapat mudah diakses oleh masyarakat,

tersedianya persyaratan tertulis memudahkan masyarakat.

2) Kejelasan dan Kepastian : Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan di

kantor Kecamatan Kendahe berdasarkan hasil penelitian berjalan dengan

baik, hal ini disebabkan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai

pengurusan AJB dan E-KTP.

3) Keamanan : Tingkat keamanan dalam suatu Surat sangat penting terutama

pengakuan dari daerah lain mengenai, di Kecamatan Kendahe hal ini

berjalan dengan baik.

4) Keterbukaan : Keterbukaan dalam pelayanan sangat berpengaruh, dimana

setiap pelayanan yang akan diberikan pihak kantor kecamatan wajib di

informasikan dan di sosialisasikan agar masyarakat setempat dapat

7

8

mengetahui prosedur dan tata cara dalam proses pelayanan. Di Kecamatan

Kendahe Keterbukaan dalam pelayanan belum sesuai dengan harapan

masyarakat.

5) Efesien dalam pelayanan : dari hasil penelitian, tingkat efesien dalam

pelayanan yang diberikan aparat pemerintah kecamatan masih dirasa

kurang.

6) Ekonomis : Masih adanya beberapa aparat yang melakukan tindakan yang

tidak terpuji, seperti menerima ataupun meminta uang kepada masyarakat

untuk sebuah pelayanan.

7) Keadilan yang merata : tingkat keadilan yang dberikan pada pelayanan di

Kecamatan Kendahe belum berjalan maksimal.

8) Ketepatan waktu : Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan di

Kantor Kecamatan Kendahe belum berjalan sesuai yang diharapkan, masih

sering terjadi keterlambatan dalam pelayanan.

Dari delapan indikator tersebut yang menunjukkan hasil wawancara dari

para informan dapat belum dapat dikategotikan baik. Hal ini berarti bahwa

penyelenggara pelayanan di Kecamatan Kendahe menandakan bahwa tingkat

pelayanannya belum baik, namun masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas

maupun kuantitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa

penelitian ini memiliki kesamaan-kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian

yang telah peneliti lakukan. Sisa kesamaannya adalah sama-sama membahas

efektifitas pelayanan. sedangkan perbedaannya terletak pada aspek tinjauan

terhadap aspek pelayanan aparatur pemerintah dan subyek penelitian. Dalam

9

penelitian ini terkait dengan efektifitas pelayanan ditinjau dari aspek apartur

pemerintah. Sedangkan subyek penelitian ini adalah Pembangunan Gampong di

Kecamatan Meureubo.

2.2 Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti ada efeknya atau

pengaruh, akibat atau kesan. Sedangkan efektifitas dapat diartikan sebagai

tindakan dari seseorang atau lembaga tertentu yang digerakkan oleh orang lain

terhadap seseorang atau kelompok orang secara tepat dengan pengaruh yang

diterimanya Depdiknas, (2007, h:248).

Menurut Siagian, (2001, h:24) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber

daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang dan jasa kegiatan yang

dijalankan. Efektifitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,

berarti makin tinggi efektifitasnya.

Sedangkan Abdurahmat, (2008, h:92) mengatakan efektifitas adalah

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat

pada waktunya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan

tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam pemanfaatan sumber

daya, sarana dan prasarana yang ada dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan

tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, tergantung pada hasil kegiatan

yang mendekati sasaran sehingga semakin tinggi efektifitasnya.

10

2.3 Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang atau

kelompok orang maupun suatu instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan

kemudahan pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. pelayanan

merupakan suatu perbuatan (deed), suatu kinerja (performance) atau suatu usaha

(effort), jadi menunjukan secara interen pentingnya penerima jasa pelayanan

terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses pelayanan itu

sendiri (Warella, 2007, h : 18).

Moenir, (2000, h : 26-27) berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor

material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha

memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.

Menurut Kotler dalam Lukman, (2008, h : 8) pelayanan adalah setiap

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara

fisik.

Sedangkan Boediono, (2003, h : 60) menyatakan pelayanan adalah suatu

proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan

kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan

tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka

memenuhi kebutuhan dengan menggunakan metode-metode atau prosedur-

prosedur tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan dalam mencapai

suatu tujuan.

11

2.3.1 Manfaat Pelayanan

Mengingat arti pentingnya kualitas, banyak para pakar berpendapat bahwa

manfaat dari menciptakan dan mempertahankan dan kualitas jauh lebih besar

daripada biaya yang dikeluarkan untuk meraihnya atau biaya akibat kualitas

buruk. Bahkan kualitas jasa atau pelayanan yang unggul dewasa ini, dipandang

sebagai sarana untuk meraih keunggulan dalam persaingan. Sejalan dengan hal

tersebut, Tjiptono (2008, h : 54), mengemukakan bahwa “kualitas hubungan yang

erat dengan kepuasan pelanggan, selanjutnya kepuasan pelanggan dapat

menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada organisasi yang

memberikan kualitas yang memuaskan”. Selanjutnya Tjiptono (1996, h : 79)

mengemukakan manfaat dari kualitas jasa/pelayanan yang unggul, yaitu:

1. Hubungan organisasi dan para pelanggannya menjadi harmonis

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang.

3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan

4. Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang mengungkan bagi

organisasi.

5. Laba yang diperoleh dapat meningkat

Ciri pelayanan organisasi publik, yaitu harus memiliki (1) susunan

strategi pelayanan yang baik; (2) orang-orang dilevel operasional yang memiliki

orientasi yang tinggi kepada pelanggan; (3) sistem yang tidak menyulitkan para

pelanggannya.

2.3.2. Tujuan Pelayanan

Tujuan Pelayanan pada dasarnya adalah untuk memuaskan masyarakat,

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yang tercermin dari:

12

1 Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara

memadai serta mudah dimengerti;

2 Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3 Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan

pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip

efisiensi dan efektivitas;

4 Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,

kebutuhan, dan harapan masyarakat;

5 Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat

dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial,

dan lain-lain;

6 Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima

pelayanan.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Dalam Pelayanan

Menurut parasuraman yang dikutip dalam Tjiptono (2008: h.70), di dalam

mengevaluasi kualitas pelayanan perusahaan yang dapat digunakan sebagai

kerangka perencanaan strategi dan analisis, adapun dimensi-dimensi tersebut

adalah sebagai berikut:

13

a) Bukti langsung (tangibles), segala fasilitas fisik termasuk perlengkapan

yang terlihat dimata konsumen (masyarakat). Seperti lokasi, kebersihan

ruangan, tempat parkir, keterampilan pegawai dan sarana komunikasi.

b) Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para

konsumen.

c) Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan sesuai

yang di janjikan terpercaya dan akurat, konsisten dan sesuai pelayanan.

d) Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan dari para staf dan

karyawan untuk membantu para pelanggan (masyarakat) dan memberikan

pelayanan dengan cepat.

e) Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan kesopanan dan

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau

keragu – raguan.

2.4 Aparatur

2.4.1 Pengertian Aparatur

Aparatur adalah Perangkat alat negara pemerintah, para pegawai negeri,

alat kelengkapan negara, yang meliputi bidang kelembagaan, ketata laksanaan,

dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda

pemerintahan. Aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam

suatu lembaga pemerintahan, sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk

mewujudkan profesional pegawai dalam melakukan pekerjaan. aparatur

pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya, harus dilandasi dengan rasa

14

tanggung jawab dan menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat.

Setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari aparatur sebagai pelaksana

penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sesuai dengan pendapat Handayaningrat,

(Handayani, 2009 h : 154) yang mengatakan bahwa aparatur merupakan aspek-

aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau

negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Setyawan (2008, h : 169), aparatur adalah pekerja yang digaji

pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan

kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sedang Wijaya (2008, h : 25), mengatakan bahwa aparatur adalah sebagai

life orgasasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan tugas –

tugasnya yang bersifat spesisialsasi dilaksanakan dalam sistem adminitrasi dan

khususnya oleh aparatur pemerintah itu sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aparatur adalah

seseorang yang bekerja di biro pemerintahan dan digaji oleh pemerintah untuk

melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan dilandasi rasa tanggungjawab serta

menciptakan kualitas Kinerja yang optimal, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh

masyarakat.

2.4.2 Aparatur Pemerintah

Aparatur Pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah dan

melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada

masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku (Setyawan, 2007 : 169).

15

Aparatur pemerintah ialah alat pemerintah untuk menjalankan semua

tugas-tugas pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Aparat

pemerintah terstruktur dalam sebuah instansi pemerintahan, yaitu alat-alat instansi

untuk mencapai tujuan-tujuan nasional dan tujuan-tujuan pemerintahan.

Dalam hal ini dibutuhkan aparatur pemerintah yang mampu untuk

membawa administrasi pembangunan ke dalam peran pentingnya, dalam bentuk

pelayanan kepada masyarakat.

Ada 4 (empat) bentuk peranan pemerintah, yaitu:

1. Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan,

2. Sebagai abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam

masyarakat,

3. Sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembangunan

masyarakat,

4. Sebagai development agent atau unsur pendorong pembangunan/

pembaharuan.

Untuk menyelaraskan aparatur pemerintah dan pelaksanaan pembangunan

di Indonesia perlu dikembangkan ide-ide baru mengenai aparatur pemerintahan.

Sejumlah paradigma baru aparatur pemerintahan:

1) Aparatur yang berdaya guna: mampu memanfaatkan dana, daya,

sarana/prasarana, SDM yang jumlahnya terbatas.

2) Aparatur yang berhasil guna: mampu memanfaatkan dana, sarana,

prasarana dan SDM yang telah telah dialokasikan dengan hasil yang

optimal.

16

3) Aparatur yang produktif: mampu memperoleh hasil yang maksimal dengan

menggunakan masukan yang minimal.

4) Aparatur yang bersih: bebas dari kecurangan.

5) Aparatur yang berwibawa: kemampuan memberikan pelayanan yang

cepat, aman, dengan prosedur yang sederhana tetapi bersahabat.

6) Aparatur yang profesional: mengetahui seluk beluk tugas dan segala

implikasi.

7) Aparatur yang kreatif: mempunyai ide-ide untuk meningkatkan

produktifitas kerja.

8) Aparatur yang inovatif: mempunyai sifat untuk selalu mencari,

menemukan dan menggunakan cara kerja baru, metode kerja baru, dan

teknik baru dalam tugas dan pekerjaannya.

9) Aparatur yang transparan: terbuka dalam perumusan kebijaksanaan,

pengambilan keputusan, dan lain-lain.

10) Aparatur yang peka: mampu melakukan deteksi secara dini terhadap

berbagai hal yang terjadi.

11) Aparatur yang antisipatif dan proaktif: mampu mengenali sifat, jenis dan

bentuk perubahan yang terjadi dan mengantisipasinya secara dini.

12) Aparatur yang mempunyai misi: pemimpin yang berorientasi pada masa

depan.

2.4.3 Aparatur Pemerintah Tingkat Daerah

Sejak ditetapkannya UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah, usaha-usaha penyempurnaan dan pemantapan

aparatur Pemerintah di Daerah terus dilakukan dari tahun ke tahun.

17

Kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan

di daerah dan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung

jawab.

Dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan

di daerah, koordinasi Kepala Wilayah Daerah atas instansi-instansi vertikal

makin dapat ditingkatkan dengan diterbitkannya Keppres No.10/1986 yang

menegaskan kedudukan Kepala Wilayah Daerah sebagai Pimpinan Muspida.

Kedudukan itu juga telah memantapkan peranan Kepala Wilayah Daerah sebagai

administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan.

2.4.4 Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem

ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat bisa menjalankan

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang

ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah

menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan

untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan

kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan

kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2008 : h.13).

Osborne dan Gaebler (terjemahan Rasyid, 2008 : h.192), menyatakan

bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena

itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa

18

kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat

yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Ndraha, (2007 : h.5) pemerintahan adalah sebuah

sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan

tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan civil.

Poeeelje (dalam hamdi, 2009 : h.52) menegaskan bahwa pemerintahan

dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara

terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

2.5. Camat

Menurut Bayu (2009), Camat adalah seseorang yang mengepalai dan

membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan.

Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti

salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah Kecamatan yaitu

pengendalian pembangunan.

Di samping itu juga Camat menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dalam Bab IV menyebutkan

bahwa:

1. Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian

wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah.

19

3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyeleng-

garakan tugas umum pemerintah meliputi:

a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat

Kecamatan;

f) Membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.

g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa

atau Kelurahan.

4. Kepala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh

Bupati/Walikota atau usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dri Pegawai

Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Camat dalam hal menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan (3) di vantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung

jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah Kabupaten atau

Kota;

20

6. Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung

jawab kepada Camat;

7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat

(5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota dengan

berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang ada.

2.5.1 Konsep Kecamatan

Wilayah kecamatan mempunyai batas-batas tertentu, wilayah ini ditempati

oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

organisasi pemerintahan di bawah Kabupaten yang tidak berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal

126:

1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda

berpedoman pada peraturan pemerintah.

2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh camat

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian

wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan

Otonomi Daerah.

2.5.2 Konsep Pembangunan Dalam Kecamatan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk

diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu paling tepat mengartikan

pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah

berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik, pandangan marksis,

modernisasi dan lain-lain. Pembangunan dapat di artikan sebagai suatu upaya

21

terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada

setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling

manusiawi.

Maksud dari manusiawi tersebut mengandung tiga tema utama yang perlu

diketahui dalampembangunan yaitu:

1) Koordinasi yang berimplikasi pada perlunya secara sah.

2) Terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan

bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada beragaman dalam

seluruh aspek kehidupan.

3) Mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan

harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai

moral dan etika umat (Nugroho dan Danuri, 2010 h : 9).

2.6. Pemerintah Desa

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain

sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil

yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam

di dalamnya dengan aturanaturan yang disepakati bersama, dengan tujuan

menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap

menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah

yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah

Camat. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia,

wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan

menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (Negara melalui

Pemerintah dan pemerintah daerah).

22

Pada awalnya, sebelum terbentukya sistem pemerintahan yang menguasai

seluruh bumi nusantara sebagai suatu kesatuan negara,1 urusan-urusan yang

dikelola oleh desa adalah urusan-urusan yang memang telah dijalankan secara

turun temurun sebagai norma-norma atau bahkan sebagian dari norma-norma itu

telah melembaga menjadi suatu bentuk hukum yang mengikat dan harus dipatuhi

bersama oleh masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat. Urusan yang

dijalankan secara turun temurun ini meliputi baik urusan yang hanya murni

tentang adat istiadat, maupun urusan pelayanan masyarakat dan pembangunan

(dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai urusan pemerintahan), bahkan

sampai pada masalah penerapan sanksi, baik secara perdata maupun pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa dari

sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan

geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak

kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan

alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara

sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang

kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2009 h : 18).

Dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa

masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya

23

masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk.

b. Luas Wilayah.

c. Bagian Wilayah Kerja.

d. Perangkat, dan.

e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

2.6.1. Konsep Pembangunan Desa

Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan

"pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun

setidak-tidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam anti sadar atau siuman.

Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri.Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam

arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi

pula segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku)

(Ndraha, 2007 h : 17).

Pembangunan menurut Tjokroamidjojo (2007 h : 27), adalah "usaha

perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan

bertahap". Menurut Siagian (2008 h : 31).

2.6.2. Pelayanan Informasi Teknologi

Layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat beragam. Untuk jenis

dan urusan layanan yang diberikan di semua desa/kelurahan sama. Dengan

kemajuan teknologi, harapannya dapat diterapkan untuk layanan di

desa/kelurahan. Dari daerah yang telah diambil sebagai sampel, tiap-tiap daerah

memiliki bentuk penerapan aplikasi yang berbeda untuk tiap desa/kelurahan, ada

24

yang penerapannya berasal dari swadaya kelurahan/desa, dan ada juga yang

mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Penerapan dan pengembangan IT

dalam aspek pelayanan masih belum maksimal di Jawa Timur. Namun demikian,

penerapan IT kedepannya harus dapat mengakomodir semua kebutuhan layanan

dengan pembuatan sistem yang baik.

2.6.3. Standar Pelayanan Administrasi Desa/Kelurahan

Tujuan penerapan IT ini adalah untuk memecahkan kekurangan organisasi

dan mempermudah pekerjaan pemerintah. Prasyarat adanya pengembangan e-

administration pemerintah yang efisien yang mencakup analisis situasi saat ini

dikaitankan dengan semua sumber daya yang relevan untuk pembangunan,

pemeliharaan dan penguatan dalam satu sistem e-administrasi tersebut. Sehingga,

dengan adanya SPM (standar pembangunan minimal) dapat memberikan

kejelasan tentang sistem layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada

masyarakat.

2.6.4. Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi

lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana paradigma

pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang

sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan

yang berorientasi kepuasan masyarakat sebagai berikut:

a. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui kebijakan yang

memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi pelayanan

masyarakat.

25

b. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan aparat desa dan masyarakat

sehingga masyarakat juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap

fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama.

c. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan tertentu

sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.

d. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi

pada hasil, sesuai dengan masukan atau aspirasi yang diharapkan

masyarakat.

e. Lebih mengutamakan pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

f. Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari

masyarakat tentang pelayanan yang diterimanya.

Namun dilain pihak, pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan

kepada masyarakat diharapkan juga memiliki :

a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.

b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan.

c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat.

e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik pada masyarakat.

Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur

kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat

terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa

menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan

selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 , yang

telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan,

26

diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan

sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tentang

Pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72

tentang Pemerintahan Desa.

Inti dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah

penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi

dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi

dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah. Perencanaan

pembangunan didaerah pedesaan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan

pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam pembangunan

desa.

2.7 Pembangunan

Istilah “pembangunan” berasal dari kata “bangun” sebagai konsep

pembangunan mempunyai lima arti: pertama, “sadar” atau “siuman,” kedua.

“bangkit” atau “berdiri,” ketiga, “bentuk (form),” keempat, “membuat,”

“mendirikan,” dan kelima, “mengisi” atau “membina.”

Menurut Todaro (2007 h : 51), pembangunan merupakan suatu kenyataaan

fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin demi

mencapai kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan Siagian (2008, h:2), mengatakan pembangunan merupakan

sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang

berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,

menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).

27

Katz dalam Ndraha (2009, h : 30) mendefinisikan pembangunan adalah

segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu

keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah

suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana dan berkelanjutan untuk

perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik dan

menyangkut semua aspek kehidupan.

2.7.1. Tujuan Pembangunan

Menurut Gant dalam Suryono (2009, h : 31), tujuan pembangunan ada dua

tahap. Tahap (1) pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan

kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap (2)

adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup

bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan

pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan,

yang di antaranya adalah ketertiban masyarakat di dalam pembanguan.

Sedangkan menurut Nasution (2008, h : 28-29), pembangunan memiliki

dua tujuan yaitu:

1. Tujuan Umum

Adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dengan ide-ide manusia,

komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal terbaik

yang dapat dibayangkan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat

pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

28

Tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangan rasional dan dapat

direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang ada dengan tujuan

akhir pembangunan.

2.8. Pengertian Gampong

Gampong merupakan kesatuan hunian’asli’ Aceh yang dikenal sejak

sebelum sebelum Aceh menjadi wilayah keselurahan (Abad ke 16). Gampong

adalah kesatuan wilayah hukum terendah yang asli lahir dari masyarakat, bahkan

sebelumnya mukim yang merupakan kumpulan beberapa gampong, yang muncul

setelah masa konsultan di abad ke 16 dan 17.

Dalam pasal 2 dan 3 Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan

gampong, menyebutkan bahwa gampong merupakan organisasi pemerintahan

terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas

menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina

masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari’ah Islam.

Pasal 1 Angka 20 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah

mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan

urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Djuned (2008, h : 11) mengemukakan bahwa: “gampong dalam

arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, blang,

padang dan hutan. Dalam arti hukum Gampong merupakan Persekutuan

Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial. Sufi (2002, h:33-39)

berpendapat bahwa :

29

“Gampong terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636),

yakni bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di

Aceh. Pada masa itu, sebuah gampong terdiri dari kelompok rumah

yang letaknya berdekatan satu sama lain. Pimpinan gampong disebut

keuchik, yang dibantu seseorang yang mahir dalam masalah

keagamaan dengan sebutan teungku meunasah. Gampong

merupakan pemerintahan bawahan dari mukim”.

Sedangkan Badruzzaman Ismail, Dkk (Dalam Jakfar 2012, h: )

mengatakan bahwa “Gampong adalah daerah yang memiliki rakyat dengan

susunan pemerintahan sendiri. Dia juga menambahkan bahwa suatu gampong juga

memiliki tatanan aturan, harta kekayaan dan batas teritorial. Gampong berwenang

penuh untuk mengebangkan adat dan istiadatnya, bahkan berfungsi

menyelenggarakan peradilan adat dan sesuai dengan tatanan adat yang mereka

miliki.

Selanjutnya Djuned (2010, h:35), mengemukakan bahwa: “Gampong

dapat berarti sebagai tempat hunian penduduk atau persekutuan masyarakat

hukum adat dan dapat pula berarti sebagai suatu kesatuan unit pemerintahan di

negara kita”. Setiap gampong mempunyai sekurang-kurangnya sebuah meunasah

(mushalla), bahkan sekarang ini telah lebih dari satu meunasah (Mushalla).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gampong

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempumyai organisasi pemerintahan

terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati

wilayah tertentu, yang pimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak

melaksanakan rumah tangganya sendiri.

30

2.9 Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Terhadap Pembangunan

Gampong

Efektifitas pelayanan dalam pemerintahan sangat mempengaruhi, suatu

tindakan yang tegas dalam menggerakkan aparatur pemerintah agar berfungsi

dengan baik. Secara khusus dalam perspektif, maka sesuai dengan kondisi

nasional patut dibekali kepada aparatur pemerintah yang berkualitas untuk

menunjang proses pembangunan gampong. Profesionalisme pemerintahan dan

kinerja aparatur pemerintah berjalan sebagaimana mestinya akan berdampak pada

pelaksanaan pelayanan yang efisien dan efektif. Untuk itu, penilaian terhadap

pelayanan di pemerintahan dapat di lihat dari tingkat kemajuan yang telah dicapai

aparatur dalam bekerja.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai

keberhasilan pelaksanaan terhadap penba ngunan gampong. Pembangunan pada

dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang

diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Namun semua upaya dari

pemerintah tidak akan berarti tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Peran

aparatur pemerintah menggambarkan tugas yang diemban dalam proses

perbaikan/perubahan suatu negara menuju keadaan yang lebih baik, khususnya di

negara Indonesia.

Efektifitas pelayanan aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Dalam hal

ini berarti bahwa pelayanan aparatur pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh

masyarakat dalam hal pembangunan gampong.

Efektifitas pelayanan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara

menurut pendapat Muliyasa (2009 h : 36), dapat dikategorikan kedalam dua

bagian yaitu:

31

a. Efektifitas pelayanan aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Dalam hal

ini berarti bahwa aparatur pemerintah melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya untuk mengabdi pada kepentingan negara, menjalankan roda

pemerintahan yang dapat memberikan manfaat terbaik bagi kelangsungan

pembangunan serta memberikan kesejahteraan kehidupan bangsa.

b. Efektifitas pelayanan aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Dalam hal

ini berarti aparatur pemerintah bertugas sebagai pelayanan masyarakat

guna menyelesaikan atau melayani semua keperluan, kebutuhan atau

permintaan masyarakat yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup

masyarakat mulai tingkat desa sampai pada level yang lebih tinggi.

Pelayanan yang diberikan tentunya akan menjadi tolak ukur keberhasilan

aparatur pemerintah dalam memberikan pengaruh positif terhadap

pembangunan bangsa.

Efektifitas pelayanan sangat penting terhadap kelangsungan pembangunan

gampong untuk mewujudkan kelangsungan pembangunan yang berhasil guna,

karena tanpa adanya pelayanan pembangunan tidak bisa dilaksanakan sesuai

dengan yang telah ditetapkan.

2.10. Pelimpahan Fungsi Pelayanan dari Kabupaten ke Kecamatan

Pelimpahan Fungsi Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan Kebijakan

baru tentang otonomi daerah di Indonesia (dengan lahirnya UU No. 22 dan 25

Tahun 1999) memberikan implikasi sangat luas terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah di Indonesia. Implikasi tersebut tidak saja menyentuh pada

besarnya kewenangan daerah, tetapi juga pada kelembagaan dan kepegawaian

32

daerah. Jika kewenangan yang dilaksanakan Daerah berubah (meluas) maka

kelembagaan Daerah juga berubah untuk mewadahi kewenangan yang ada.

Organisasi harus didesain sedemikian rupa agar kewenangan-kewenangan

yang luas tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal. Selanjutnya formasi

pegawai juga berubah sesuai dengan tuntutan organisasi ataupun kelembagaan

yang dibentuk. Perubahan yang cukup mendasar terjadi pula pada konstruksi dan

bentuk susunan daerah. Jika pada saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1974, daerah

otonom (sebagai konsekwensi diberlakukannya desentralisasi) keberadaannya

berimpit dengan wilayah administrasi (sebagai konsekwensi penerapan

dekonsentrasi), sehingga penyebutannya menjadi: Propinsi Daerah Tingkat I dan

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Maka dengan berlakunya UU No. 22

Tahun 1999 terjadi perubahan yang mendasar, dimana hanya Propinsi saja yang

melaksanakan dua bentuk kewenangan yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi,

sedangkan Daerah Kabupaten/Kota semata-mata menjalankan kewenangan

desentralisasi saja. Implikasi lebih lanjut dengan diterapkannya UU No. 22/1999

sebagaimana tertuang dalam pasal 129 adalah dihapuskannya lembaga Pembantu

Bupati; kemudian Camat tidak lagi merupakan Kepala Wilayah namun sebagai

Perangkat Daerah (Pasal 66).

Kecamatan menurut UU No. 22 tahun 1999 merupakan perangkat daerah

Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan dengan sebutan Camat.

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris daerah Kabupaten/Kota

dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan

sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Camat

bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. (Pasal 66) Dihapusnya Pembantu

33

Bupati dan terjadinya perubahan status Camat dan Kecamatan menunjukkan

bahwa implikasi pelaksanaan UU No. 22/1999 akan berdampak cukup luas

terhadap peran dan fungsi Kecamatan. Dari gambaran tersebut nampak bahwa

dalam rangka menunjang pelaksanaan UU No. 22/1999 perlu ada rekonstruksi

mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini tidak terlepas dari

posisi Camat yang semestinya sangat strategis karena menerima pelimpahan

sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota. Diharapkan sebagian dari

kewenangan yang dipandang relevan dan tepat bagi tuntutan pelayanan

masyarakat akan diserahkan kepada Camat, dan seterusnya sebagian kewenangan

Camat juga diserahkan kepada Kelurahan.

Adapun Kelurahan menurut UU No. 22/1999 adalah perangkat kecamatan

yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, yang disebut Lurah. Lurah diangkat dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul

Camat. Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari

Camat. Lurah bertanggungjawab pada Camat. (Pasal 67) Adanya perubahan peran

menurut UU No. 22/1999 dimana Camat dan Kelurahan diletakkan pada posisi

strategis bahkan sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, maka

penting kiranya melakukan identifikasi fungsi-fungsi pemerintahan yang

sebaiknya dilaksanakan di Kelurahan.

Berkaitan dengan pelaksanaan SPM, alangkah baiknya Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (dalam hal ini Bupati/Walikota) juga melakukan identifikasi

kewenangan/fungsi yang sebaiknya diserahkan pada Camat dan Lurah untuk

melaksanakan sebagian kewenangan/fungsi yang ada di SPM. Pada dasarnya

kecamatan maupun kelurahan merupakan tingkatan wilayah yang memiliki posisi

34

yang sangat dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu bentuk maupun macam

kewenangan/fungsi yang diserahkan pada camat dan lurah seyogyanya bersifat

praktis, sederhana, dan menyentuh kehidupan riil masyarakat.

Bagan 2 berikut ini merupakan garis organisasi terkait pemerintahan

daerah dengan cara penyerahan sebagian kewenangan (termasuk SPM) dari

Bupati/Walikota kepada Camat dan Lurah.

Gambar 1. Bagan Penyerahan Wewenang Bupati/Walikota kepada Camat

dan Lurah.

Dengan desain yang pas, bisa dioptimalkan peran Kecamatan

danKelurahan dimasa-masa mendatang, khususnya di dalam penyelenggaraan

fungsi penyediaan pelayanan. Karena dengan dilimpahkannya sebagian

fungsifungsipenyediaan pelayanan dari pemerintah daerah ke Kecamatan dan

Kelurahan akan memiliki manfaat yang besar seperti:

1. Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan

sasaran;

2. Dengan pelayanan yang langsung kepada masyarakat, maka semakin kecil

rantai birokrasi yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam rangka

memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah;

Bupati/Walikota Camat Lurah

Dilimpah

(Sebagian) Dilimpah

(Sebagian)

35

3. Dengan rantai birokrasi yang semakin pendek, juga memungkinkan

Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas

dalampenyelenggaraan pelayanannya.

36

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan

menggunakan metode analisis deskriptif untuk mendeskripsikan “Efektifitas

Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan

Gampong”. Taylor dan Bogdan dalam Danin (2007, h : 41), mengatakan bahwa

penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat

diamati dari orang-orang yang diteliti.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data dikumpulkan atau diolah sendiri oleh suatu

perusahaan dengan mendatangi responden langsung. Subana, dkk (2008 h : 21).

Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya diperoleh

dari wawancara dan jawaban responden pada kuesioner yang telah diberikan.

Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun

telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Data sekunder diperoleh

dari dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, koran dan keterangan

36

37

lainnya yang ada kaitannya dengan obyek peneliti yang penulis lakukan di Desa-

desa yang ada di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Suatu penelitian mengenai suatu masalah yang dilakukan dengar jalan

mengedarkan suatu pertanyaan berupa formulir, diajukan secara tertulis kepada

responden untuk mendapatkan jawaban tertulis.

2. Wawancara

Suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Percakapan

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu (Moleong, 2002 h : 135). Hal ini merupakan proses tanya jawab

lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara ini akan

dilakukan pada pegawai kecamatan yang lebih mengetahui tentang keadaan

kecamatan dan juga kepada masyarakat yang datang ke kantor camat untuk

memperoleh pelayanan dari aparat. Hal ini di lakukan untuk mendukung data

sudah ada dari penyebaran kuesioner.

3. Observasi

Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu mengumpulkan

data yang populer. Untuk itu terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun

instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk

daftar cek (chek list) atau daftar isian. Suatu studi yang disengaja dan sistematis

tentang fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan

pencatatan. Metode ini digunakan untuk mengamati keadaan responden yang

38

tidak secara mudah dapat ditangkap melalui metode wawancara dan kuesioner.

Dari sini dapat diketahui keadaan sebenarnya dari kegiatan-kegiatan sehari-haari

responden. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode observasi

langsung yaitu pada Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan

masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada

pada instansi atau lembaga yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah

penelitian untuk melengkapi bahan analisa.

3.2.3 Intrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat untuk mengali data primer dari

responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei

(Suyanto, 2006 h : 59).

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah suatu metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka

peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Moleong, 2002 h:4). Peneliti merupakan

instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan

skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan

wawancara dan informan.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian dimaksudkan untuk

mendapatkan data-data yang valid dan realible. Namun, untuk membantu

kelancaran dalam melaksanakannya, peneliti juga didukung oleh instrumen

39

pembantu sebagai panduan wawancara. Oleh karena itu, sebelum turun ke

lapangan maka peneliti akan membuat terlebih dahulu panduan wawancara untuk

memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan

dalam pengumpulan data yaitu dokumen, laporan-laporan dan lain sebagainya.

3.3. Teknik Analisa Data

Menurut Lexy J. Moleong (2000), analisa data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja

sepeti yang disarankan. Analisa data adalah suatu kegiatan untuk meneliti,

memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat

interpretasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk

mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Kalau ada, masalah tersebut harus

dirumuskan dengan jelas dan benar. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas

dan benar dari indikator-indikator yang ada, membandingkan dan meng-

hubungkan antara indikator yang satu dengan indikator lainnya.

Berikut ini beberapa indicator dalam efektifitas pelayanan Aparatur

Pemerintah Terhadap Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat.

a) Bukti langsung (tangibles),

b) Empati (empathy),

c) Kehandalan (reliability),

d) Daya tanggap (responsiveness),

e) Jaminan (assurance).

40

3.4 Pengujian Krediibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan

member chek. Digunakan uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih

mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiyono, 2008 h : 270).

1. Perpanjangan Pengamatan. Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan

karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang

diperoleh masih kurang memadai. Menurut Moleong (2001 h : 327)

perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian

sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

2. Peningkatan Ketekunan. Berarti melakukan pengamatan secara lebih

mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan

dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun

dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk

memeriksa data apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak.

3. Triangulasi. Analisa triangulasi merupakan suatu metode analisis untuk

mengatasi masalah akibat dari kajian mengandalkan suatu teori saja, satu

macam data atau satu metode penelitian saja (Sugiono, 2007 h : 225).

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara. Menurut (Sugiono, 2008 h : 273-274), terdapat

minimal 3 (tiga) macam triangulasi, yaitu :

a) Triangulasi sumber data. Pada triangulasi ini, data di cek kredibilitasnya

dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik teknik yang

41

sama, misalnya mengecek sumber data antara bawahan, atasan dan

teman.

b) Triangulasi teknik pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya

dengan menggunakan berbagai teknik yang bebeda dengan sumber data

yang sama.

c) Triangulasi waktu pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya

dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan

teknik yang sama.

Triangulasi menjadi data yang di peroleh dalam penelitian menjadi

lebih konsisten, tuntas dan pasti serta meningkatkan kekuatan data

(Sugiyono, 2008 h : 241).

4. Pemeriksaan teman sejawat. Dilakukan dengan mendiskusikan data hasil

temuan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa maupun teman yang bukan

mahasiswa. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau masukan

yang berguna untuk proses penelitian.

5. Analisa kasus negatif. Menurut Sugiyono (2008 h:275) melakukan analisis

kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan

bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

6. Member Check. Dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian

kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek

kebenaran data dan interprensinya. Menurut Moleong (2002 h:336),

pengecekan dilakukan dengan jalan :

a. Penilaian dilakukan oleh responden

b. Mengkoreksi kekeliruan

42

c. Menyediakan tambahan informasi

d. Memasukkan responden dalam kancah penelitian, menciptakan

kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisa data.

e. Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

Pengujian kredibilitas (credibility) bertujuan untuk menilai kebenaran dari

temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan

mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai

pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang

telah di traskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan/informan.

.

43

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Wilayah Kecamatan Meureubo

Kecamatan Meureubo merupakan salah satu kecamatan yang ada di

Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Meureubo merupakan nama dari Ibu Kota

Kecamatan ini, dengan luas wilayah adalah 112,87 Km2. Sedangkan untuk

persentase luas Kecamatan terhadap luas Kabupaten adalah 3,85%. Jumlah

Mukim yang terdapat di Kecamatan ini adalah 2 mukim, dan terdiri dari 26

Gampong.

4.1.2. Batas Wilayah

Hubungan Kecamatan Meureubo dengan beberapa Kecamatan lainnya

sangat dekat, hal tersebut sesuai dengan batas-batas wilayah Kecamatan ini

dengan Kecamatan lainnya:

a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Pante Ceureumen

b. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Samudera Indonesia

c. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Johan Pahlawan

d. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupaten Nagan Raya

4.1.3. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat pada

Tahun 2011 adalah sebanyak 21.013 jiwa, dan pada tahun 2011 mengalami

peningkatan menjadi 22.999 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduknya tersebar

43

44

pada 26 Gampong yang ada di Kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel. 4.1 berikut ini.

Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk dan rata pertumbuhan pertahun di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2011 – 2012.

No Nama Gampong Jumlah Penduduk Pertumbuhan

per Tahun (%) 2011 2012

1 Peunaga Cut ujong 1.037 1.115 7,52

2 Gunong Kleng 1.619 1.645 1,61

3 Peunaga Pasi 321 308 4,05

4 Peunaga Rayeuk 991 1.021 3,03

5 Paya Peunaga 2.030 3.252 60,20

6 Langung 1.671 1.760 5,33

7 Meureubo 2.211 2.324 3,93

8 Ujong Drien 1.195 1.170 2,09

9 Pasi Pinang 949 739 22,13

10 Ujong Tanjong 1.023 1.021 0,20

11 Bukit Jaya 464 439 5,39

12 Buloh 130 154 18,46

13 Ranto Panyang Timur 583 661 13,38

14 Ranto Panyang Barat 638 638 -

15 Mesjid Tuha 716 716 -

16 Ujong Tanoh Darat 1.935 1.899 1,86

17 Ranub Dong 585 547 6,50

18 Pasi Mesjid 259 649 150,58

19 Pulo Teungoh Ranto 267 293 9,74

20 Balee 496 580 16,94

21 Sumber Batu 272 321 18,01

22 Pasi Aceh Baroh 598 605 1,17

23 Pasi Aceh Tunong 553 648 17,18

24 Reudeup 198 228 15,15

25 Pucok Reudeup 140 310 121,43

26 Paya Baro RT. Panyang 132 156 18,18

Jumlah 21.013 23.199 9,45 Sumber: Data Sekunder Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, 2013

Berdasarkan penjelasan pada Tabel 4.1 di atas, mayoritas penduduk

terbanyak yang ada di Kecamatan Meureubo menurut BPS pada Tahun 2011-2012

berada di Gampong Paya Peunaga yakni sebesar 2.030 pada Tahun 2011 dan 3252

pada Tahun 2012, disusul oleh Gampong Meureubo yakni berjumlah 2.211 jiwa

(orang) pada tahun 2011 dan 2.324 pada Tahun 2012.

45

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo

Terhadap Pembangunan Gampong

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan

Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap

Pembangunan Gampong yang telah dilakukan. Menunjukkan bahwa efektifitas

pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan terhadap pembangunan gampong

telah berjalan cukup efektif, namun masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat

dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

Hasil wawancara dengan Camat Meureubo, beliau mengatakan bahwa :

“Efektifitas pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan

Meureubo terhadap pembangunan Gampong terbilang cukup

baik. Hal ini sebagaimana yang telah berjalan selama ini, banyak

perusahaan yang telah melakukan eksplorasi terhadap barang

batubara yang baik secara langsung maupun tidak langsung

berdampak positif pada pembangunan di kecamatan meureubo,

namun kami merasa masih terdapat banyak kekurangan terhadap

pelayanan bagi masyarakat terutama dengan kondisi kemampuan

aparatur kami yang kurang mampu memahmi kondis

perkembangan teknologi yang menuntut adanya percepatan dalam

pelayanan, sehingga tidak terkesan menghambat administrasi

pelayanan bagi setiap warga maupun para pengusaha yang secara

langsung maupun tidak langsung dapat memberi dampak bagi

pembangunan di Kecamatan ini ” (wawancara Senin, 20

September 2014).

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kabag Humas Kecamatan

terkait dengan Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo

Terhadap Pembangunan Gampong beliau menyatakan bahwa :

“Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan

Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong berjalan cukup baik

dan lancar. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya surat keluar dan

masuk yang tersimpan sebagai arsip kecamatan yang

membuktikan bahwa mobilitas terhadap kemajuan pembangunan

yang ada di Kecamatan Meureubo, khususnya Gampong-

46

gampong yang memiliki potensi, dapat menjadi pemicu

kemajuan. Namun demikian, kami selaku pihak yang langsung

berhubungan dengan masyarakat dalam hal pelayanan terkadang

kurang masilmal dikarenakan kekurangan tenaga profesional,

sehingga banyak warga yang mengeleuh dengan pelayanan yang

diberikan.” (Wawancara Senin, 20 Maret 2014)

Pernyataan di atas, juga di dukung hasil wawancara dengan Kechik

Meureubo sebagai Pemimpin di Gampong yang mengatakan bahwa :

“Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan

Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong Meureubo

khususnya telah memberikan warna baru terhadap kemajuan

pembangunan di Kecamatan, khususnya Gampong Meureubo.

Akan tetapi dalam perjalanan pelayanan tersebut adanya

kekisruahan dalam hal perpolitikan di daerah juga menjadi factor

penyebab adanya tebang pilih dalam hal pelayanan, sehingga ada

warga yang bersebrangan dalam hal pilihan dalam pilihnya juga

menjadi penyebab kurang harmonisnya antara pemberi layanan

dan yang membutuh ” (Wawancara Selasa, 21 September 2014)

Beberapa tambahan hasil wawancara penulis dalam mencari informasi

terkait dengan Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo

Terhadap Pembangunan Gampong terhadap tokoh masyarakat yang ada di

Kecamatan Meureubo khususnya Gampong Meureubo, diantaranya :

Hasil wawancara dengan tokoh pemuda (Helmi) terkait dengan Efektifitas

Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan

Gampong, Beliau menyatakan bahwa :

“selama ini saya merasakan efektifitas pelayanan aparatur

pemerintah Kecamatan Meureubo terhadap pembangunan

gampong telah cukup baik, hal ini dilihat dari sisi kemajuan

pembangunan yang telah berjalan. Saya mewakili para pemuda

Gampong sangat bersyukur dengan kemajuan yang telah

berkembang. Namun walau demikian masih ada warga yang

mengeluh terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan. Khususnya

masalah sikap dan perlakuan yang kurang enak dirasakan.”

(Wawancara Selasa, 21 September 2014)

47

Selanjutnya Ibu Sutina selaku Warga Masyarakat yang telah penulis

wawncarai menyatakan bahwa :

“Secara umum kami para ibu merasakan sebuah kebahagian

dengan pelayanan yang telah berjalan secara efektif terhadap

pembangunan gampong, khususnya Gampong Meureubo, namun

begitu kami masih merasakan ada kesenjangan antara aparatur

Kecamatan yang kurang memberikan respon positif dalam proses

pelayan selama ini, sehingga ada urusan surat menyurat yang

terlalu lamban ditangani sehingga menimbulkan rasa kecewa.

Kami mengungkapkan ini agar ke depan jauh lebih baik lagi

dalam pelayanan agar mengarah kepada kemajuan” (Wawancara

Rabu, 19 Maret 2014).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Icha, selaku masyarakat Gampong

meureubo yang mengatakan bahwa:

“Pelayanan terhadap masyarakat yang kami rasakan selama imi

ada yang kurang menyenangkan, namun kami tetap berterima

kasih karena surat menyurat sebagai taat administrasi warga

Negara telah terlayani. Hanya saja kami ke depan sangat berharap

agar pelayanan yang ada di kecamatan jauh lebih baik. Hal ini

dilakukan agar pembangunan yang telah berlangsung selama ini

dapat membuktikan bahwa pelayanan yang telah diberikan cukup

efektif terhadap pembangunan gampong” (Wawancara Rabu, 22

September 2014).

Berdasarkan paparan pada hasil obeservasi dan wawancara tersebut di atas,

dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pelayanan pemerintah terhadap

pembangunan Gampong dapat dikatakan bahwa betapa pentingnya akan

pelayanan yang berjalan secara efektif oleh pemerintah khususnya kecamatan

Meureubo terhadap pembangunan Gampong.

Namun hal-hal yang sifatnya memiliki respon negative terhadap suatu

pelayanan perlu ditiadakan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara

warga denga aparatur pemerintah dalam proses interaksi terhadap pelayanan yang

ada, sehingga tidak berdampak negatif pada sebuah kemajuan.

48

Dari hasil tersebut, di sadari bahwa pelayanan yang efektif dapat

mempercepat pembangunan dan kemajuan suatu gampong. Sehingga dengan

demikian pelayanan yang efektif wajib untuk dipertahankan dan bahkan

ditingkatkan agar kemajuan yang ada terus berjalan sesuai dengan harapan yang

ada.

Di satu sisi manusia sebagai aparatur Pemerintah yang membidangi

langsung terhadap tugas dan kewajibannya perlu di dukung oleh kemampuan dan

kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Sehingga pelayanan

yang ada diharapkan dapat berjalan secara efektif.

Di sisi lain, para aparatur Gampong juga diharapkan dapat bersikap dan

arif dalam melayani setiap kebutuhan administrasi surat menyurat para warga

masyarakat, sehingga tidak berdampak pada tanggapan masyarakat bahwa adanya

apatisme maupun kurang baik dalam merespon keluhan para warga. Hal ini

dilakukan agar adanya saling menghargai antara keduanya.

Beberapa indikator dalam efektifitas pelayanan di kantor Kecamatan

Meureubo terhadap kemajuan gampong, diantaranya :

a) Bukti langsung (tangibles), Fasilitas dan dukungan lainnya dalam

pelayanan sangat diperlukan agar pelayanan yang diberikan dapat

maksimal. Terutama dalam ketepatan waktunya.

b) Empati (empathy), Sikap para aparatur gampong dalam pelayanan perlu

menarik simpatik warga agar memiliki rasa empati pada para aparatur

tersebut.

49

c) Kehandalan (reliability), dalam pelayanan perlu memperhatikan

kehandalan dalam pelayanan agar mudah dimengerti oleh para masyarakat

yang membutuhkan pelayanan.

d) Daya tanggap (responsiveness), daya tanggap yang baik dari aparaut

diperlukan untuk memudahkan pemahaman terhadap layanan yang

diberikan.

e) Jaminan (assurance). Jaminan dan kepercayaan dalam pelayanan

diperlukan untuk memberikan keyakinan bagi para masyarakat yang

membutuhkan pelayanan.

Kelima indikator tersebut menjadi satu kesatuan dalam pelayanan di

Kantor Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

4.3 Pembahasan

4.3.1. Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo

Terhadap Pembangunan Gampong

Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo

Terhadap Pembangunan Gampong yang telah berjalan dapat tercapai oleh

beberapa factor :

a. Fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kantor Kecamatan Meureubo

perlu mendapatkan perhatian, agar maksimal dalam pelayanan.

b. Kemampuan para Aparatur Pemerintah Gampong yang cukup profesional

dalam menjalankan tugasnya.

c. Memiliki kemampuan yang baik terhadap pelayanan di Kecamatan.

d. Adanya partisipasi masyarakat yang baik secara langsung maupun tidak

langsung memberikan dampak positif terhadap pembangunan di gampong.

50

Kemajuan Pembangunan di Gampong sangat bergantung pada kondisi

manusianya yang memiliki kewenangan dalam menangani berbagai proses

administrasi pelayanan. Kondisi ini diharapkan memberikan hasil yang cukup

baik dalam pembangunan, khususnya di Gampong yang ada di Kecamatan

Meureubo. Sehingga pada akhirnya kemajuan pembangunan yang ada di

Gampong dapat berjalan sesuai harapan.

Dengan adanya efektifitas dalam pelayanan yang dilakukan oleh aparatur

pemerintah Kecamatan Meureubo, diharapkan ke depan akan terbentuknya suatu

kesinambungan antara aparatur pemerintah dengan warga masyarakat sehingga

pembangunan yang ada di kecamatan tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

51

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan bahwa Efektifitas

Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan

Gampong diantaranya : Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan

Meureubo Terhadap Pembangunan Gampong telah cukup memuaskan warga

masyarakat yang ada di Kecamatan Meureubo khususnya, maupun warga

masyarakat lainnya diluar kecamatan tersebut yang juga memberikan kontribusi

bagi kemajuan pembangunan Gampong. Untuk mendukung kemajuan Gampong

dibutuhkan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan dalam pelayanan agar

mendapatkan hasil yang maksimal. Adanya kemampuan yang cukup baik oleh

para aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo menyebabkan pelayanan berjalan

dengan efektif, hanya saja belum dapat berjalan secara maksimal. Partisipasi

warga masyarakat baik yang berdomisli di Gampong maupun warga masyarakat

di luarga gampong tersebut.

5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat, Dengan adanya hasil penelitian terkait dengan

Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo

Terhadap Pembangunan Gampong dapat mempercepat pembangunan yang

ada di Kecamatan Meureubo khususnya Gampong yang ada di Kecamatan

tersebut.

51

52

2. Bagi penulis, dengan adanya hasil penelitian ini dapat meningkatkan

wawasan penulis dalam aplikasi ilmu yang dimiliki dengan kenyataan

yang ada di lapangan.

3. Bagi Instansi terkait, dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang lebih baik di

masa-masa yang akan datang, khususnya dalam Efektifitas Pelayanan

Aparatur Pemerintah Kecamatan Meureubo Terhadap Pembangunan

Gampong.

53

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahmat. 2007. Efektifitas. Jakarta. Rineka.

Badudu dan Sutan. Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Bintoro. 2008. Konsep Statistik Pembangunan.Jokyakarta; Renika Putra.

Boediono. 2009. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta.

Depdiknas. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai

Pustaka.

Hadi Amirul, dkk. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka

Setia.

Haris, Syamsuddin. 2007. Paradigma Baru Otonomi Daerah. Jakarta: P2P-LIPI.

Helmi Fuady, Ahmad, dkk. 2008. Memahami Anggaran Publik. Yogyakarta:

IDEA Press

Juned, T. M. 2009. Menuju Revitalitasasi Hukum dan Adat Aceh, Yayasan

Rumpun Bambu dan CSSP. Jakarta.

Kartasasmita, Ginandjar. 2007. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3S.

Kotler. 2008. Reformasi Pelayanan publik. Jakarta: Bumi Askara.

Lexy, J Moleong, 2009, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaaja

Rosda Karya.

Moenir. 2008. Prosedur dan Metode Pelayanan. Jakarta: Bumi Askara.

M. Puteh. Jakfar. 2012. Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh.

Granfindo Litera Media. Jakarta.

Nasution, Zulkarimen, 2008. Komunikasi Pembangunan : Pengenalan teori dan

Penerapannya, Edisi Revisi, Rajawali Pers. Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2008. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru.

Jakarta: PT Rineka Cipta.

Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Setyawan Salam, 2008. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Bandung: Alfabeta.

53

54

Sondang P. Siagian. 2008. Sumber Problem dan Upaya Pembenahan.

Jakarta:Grasindo.

Subana. Sudrajat. 2007. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV. Pustaka

Setia.

Sufi, Rusdi, dkk, 2007, Strategi Pembangunan dan Kemisksinan, Rineka Cipta,

Jakarta.

Sugiyono. 2009, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus, 2012, Teori dan Isu Pembangunan Universitas. Malang Perss,

Malang.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2008. Pengantar Administrasi Pembangunan.

Jakarta: LP3S.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Warella, 2007. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: Grasindo.

Yuwono, Teguh (ed.). 2008. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah

Berdasar Paradigma Baru. Semarang: CLOGAPPS Diponegoro University.

55

Lampiran 1. Kegiatan Obervasi dan Wawancara pada Camat Kecamatan

Meureubo dan Tokoh Masyarakat Gampong Meureubo.

Observasi dan Wawancara dengan Camat Kecamatan Meureubo

Observasi dan wawancara dengan Camat Kecamatan Meureubo

Wawancara dengan Kabag Humas Kecamatan Meureubo

Wawancara dengan Staf Kantor Camat Meureubo

56

Observasi dan Wawancara Keuchik Gampong Meureubo

Observasi dan wawancara dengan Keuchik Gampong Meureubo

Kunjungan dan Wawancara dengan Warga Gampong Meureubo

57

Kunjungan dan Wawancara dengan Tokoh Pemuda Gampong Meureubo

Kunjungan dan Wawancara Dengan Tokoh Pemuda Gampong Meureubo

Kunjungan dan Wawancara Warga Masyarakat Gampong Meureubo