Upaya Memahami Sejarah Perkembangan Kota dalam Peradaban Masa Lampau untuk

Penerapan Masa Kini di Kota Pusaka Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Oleh:

Catrini Pratihari Kubontubuh

Direktur Eksekutif BPPI dan Executive Committee for International of National Trusts

Organisation Asian Region serta bekerja di Bank Dunia - Jakarta sebagai tim Social Safeguard

Ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang telah berkembang

menuntut adanya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif

agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

(Undang Undang 26/2007 tentang Penataan Ruang)

I. Pendahuluan

Tantangan dalam melakukan penataan ruang

sebuah Kota Pusaka saat ini adalah bagaimana

merumuskan langkah strategi penataan ruang

kota dalam sinergi kegiatan pelestarian yang

tepat. Tidak hanya melibatkan

kebijakan/keputusan dan berbagai bentuk

advokasi maupun mitigasi terkini, namun

penting mempertimbangkan kota dalam

peradabannya di masa lampau.

Salah satunya adalah dengan mempelajari

tipologi perkembangan sebuah kota, yang tentunya akan memberikan gambaran tentang

pengaruh-pengaruh bentuk tata ruang kota, perbedaan-perbedaannya serta menemukenali

kearifan lokal yang bisa diterapkan di masa kini.

Kota Pusaka adalah kota yang memiliki kekentalan sejarah yang besar yang terwujud dan

berisikan keragaman pusaka alam, budaya baik ragawi dan tak ragawi, serta saujana (Adishakti,

2008). Walau kota-kota di Indonesia banyak yang memiliki kelimpahan keragaman pusaka,

tetapi klasifikasi sebagai kota pusaka (atau sebutan lain kota bersejarah, kota warisan, ataupun

kota cagar budaya) baru mulai dipakai setelah Konferensi Organisasi Kota-kota Pusaka Dunia

di Surakarta bulan Oktober 2008 yang berhasil membentuk Jaringan Kota Pusaka Indonesia

(JKPI/Indonesian Heritage Cities Network).

Terminologi Kota Pusaka dipakai untuk mendefinisikan sebuah bentuk kota yang

menempatkan penerapan kegiatan pelestarian pusaka (heritage) sebagai strategi utama

pengembangan kotanya. JKPI hingga kini telah beranggotakan 33 kota pusaka, termasuk DI

Yogyakarta. Inisiatif pembentukan jaringan ini merupakan sebuah upaya strategis untuk

membantu penataan ruang kota berbasis pelestarian dalam berbagai kota yang sarat dengan

kekentalan tradisi dan keragaman pusaka yang dimilikinya.

II. Pemahaman Sejarah Perkembangan Kota

Pemahaman sejarah memiliki kandungan akan sesuatu yang tetap yang perlu dipertahankan, bukan berarti tidak bisa menerima perubahan, walau memang ada yang tidak boleh diubah

sama sekali. Pembangunan masa depan secara berkelanjutan hendaknya mampu

menyinambungkan berbagai peninggalan yang bernilai dengan dinamika zaman secara

terseleksi. Termasuk menjadi alat dan modal untuk pengembangan budaya dan ekonomi.

Apresiasi dan rasa yang dimiliki insan di bumi terhadap pusaka yang ada menjadi kekuatan

utama mencapai tujuan tersebut. Sehingga perkembangan kota merupakan manifestasi dari

upaya manusia mengembangkan peradaban yang dimilikinya di masa lalu.

Studi sejarah kota di Indonesia meliputi pengenalan konsepsi, struktur dan bentuk kota

sebelum zaman kolonial yang didominasi oleh sistem kerajaan. Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY) merupakan kota yang berperan penting dalam menentukan perkembangan

sejarah Jawa. Pusat kerajaan di masa lampau merupakan tempat pemusatan hampir seluruh

aspek kehidupan kota baik tata ruang, arsitektur dan aktivitas masyarakatnya. Dalam hal ini

pusat kerajaan berarti sebuah wilayah kota yang melingkupi keraton serta kompleksnya yang

berada di dalam tembok benteng yang mengelilinginya (Santoso, 2008). Dimensi ruang kota

sudah terbentuk di masa tersebut dengan pola catur pathus yaitu pusat kota berupa alun-alun

dengan bagian sebelah utara adalah lapangan bubat, sebelah timur adalah tempat

persembahyangan, sebelah selatan adalah keraton, dan sebelah barat adalah kompleks

pemukiman. Salah satu instrumen yang kuat dalam sejarah perkotaaan adalah pengaturan

teritorial, ruang dan bangunan berdasarkan konsepsi kosmografis serta kaidah penataannya.

III. Pengembangan Kota di Masa Lampau dan Masa Kini

Salah satu bentuk penanganan pengelolaan Kota Pusaka adalah dengan pelaksanaan revitalisasi

kawasan-kawasan pusaka yang berada di kota-kota tersebut. Revitalisasi kawasan pusaka

adalah upaya mengembalikan dan meningkatan vitalitas kawasan yang memiliki nilai sejarah

yang sangat tinggi. Walau seringkali revitalisasi masih diartikan dengan tidak tepat sebagai

memperindah fisik kawasan semata, tanpa memikirkan pemanfaatan baik dari segi sosial,

budaya dan ekonomi.

Langkah awal untuk menunjang upaya revitalisasi adalah registrasi dan dokumentasi semua

pusaka yang dimiliki sebuah kota baik alam, budaya maupun saujana, adi pusaka maupun

pusaka rakyat. Berbagai sektor perlu diajak bersama-sama memahami, mengamati, mengkaji

berbagai aset pusaka di daerahnya, serta mendalami potensi dan hambatan yang dihadapinya.

Selain itu, berbagai sektor dalam pemerintah kota perlu diajak menggarap kawasan pusaka di

daerahnya, meninjaunya dari berbagai aspek, dan mencoba menyepakati kebijakan dan

program yang optimal serta langkah apa yang perlu diambil.

Dalam hal ini dibutuhkan kreativitas dan pemahaman realistik dalam mengembangkan

program dan pencapaiannya. Termasuk perencanaan mengenai peraturan/panduan serta sarana

yang diperlukan misalnya, pengembangan organisasi, penyediaan SDM, perlengkapan

operasional, anggaran, promosi dan sebagainya. Pemerintah kota juga perlu mengembangkan

kerjasama antar kota/kabupaten, dalam sinkronisasi kebijakan dan pengembangan program

bersama terutama diantara para anggota JKPI.

Dalam kenyataan, mengelola suatu lingkungan pusaka, apapun bentuknya saujana, kota,

desa, kawasan, area akan menyangkut persoalan kepekaan, selera dan kreasi pengelolanya

terhadap pusaka-pusaka yang dimiliki wilayahnya (Adishakti, 2008). Bila ditelaah, persoalan

kepekaan menjadi dasar penting dalam prinsip tersebut. Ketika melakukan inventarisasi

berbagai pusaka yang ada diperlukan kepekaan dalam menelaah dan menetapkan apa saja yang

masuk dalam klasifikasi pusaka. Demikian pula dalam proses yang sistematik untuk

inventarisasi, penelitian, dan penilaian suatu aset pelestarian, termasuk dalam mengelola

keterlibatan masyarakat. Kemudian juga dengan prinsip bahwa pelestarian pusaka itu unik.

Untuk dapat memahami keunikan ini kepekaan adalah kuncinya.

Selera dan kreasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkah ketika menindak lanjuti hasil

identifikasi dan melaksanakan proses sistimatik pelestarian beserta perencanaan selanjutnya.

Memadukan antara pelestarian pusaka dan pembangunan ekonomi sebenarnya adalah pilihan

dari pengelola kota dan daerah. Bila memiliki selera memadukannya dan mampu berkreasi,

prinsip universal tujuan pelestarian terpadu dapat diikuti. Demikian pula dalam kewenangan

penentu kebijakan dalam menata keuangan dan peraturan yang menunjukkan keberpihakan

pada pelestarian pusaka yang komprehensif.

Arsitektur pusaka memang sangat dominan dalam menentukan eksistensi kawasan pusaka.

Dalam hal ini aspek legal yaitu UU No. 5 tahun 1992 dan revisinya belum secara optimal dapat

mengakomodasi pemanfaatan kembali dan olah disain arsitektur pusaka. Demikian pula

undang-undang yang lain yaitu UU no.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Di dalamnya

berisikan pula peraturan untuk pelestarian bangunan gedung, namun pedoman teknis

pelaksanaan untuk pelestarian bangunan gedung itu sendiri hingga kini belum diterbitkan.

Undang Undang 26/2007 tentang Penataan Ruang telah menyertakan Perencanaan Persiapan

Resiko Bencana untuk Pusaka. DI Yogyakarta sangat rentan terhadap bencana alam. Sudah

saatnya perencanaan tata ruang dan bangunan kota pusaka mengantisipasi pula persoalan

resiko bencana untuk pusaka.

.

IV. Pengembangan Yogyakarta sebagai Kota Pusaka

Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan lingkungan pusaka masih merupakan

hal yang relatif baru. Konsentrasi yang sudah dijalankan lebih pada persoalan pusaka tunggal

atau beberapa pusaka dengan perwujudan yang sama.

Di Indonesia, indikator kota pusaka apakah dikelola dengan benar, dapat dicermati dari sistem

pengelolaan dan aspek legal yang melindunginya. Sistem pengelolaan ini dapat ditunjukkan

dengan:

- Apakah daftar pusaka kota yang telah ditetapkan oleh kota itu sendiri telah dimiliki? - Adakah dinas khusus pemerintah kota yang menangani pusaka kota baik fisik maupun non

fisik?

- Adakah kebijakan untuk investasi pusaka, karena pada dasarnya banyak komponen kota pusaka yang membutuhkan investasi bagi pengembangannya yang tepat?

Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, sebenarnya pengelola kota memiliki

kewenangan untuk mengembangkan aset pusakanya secara mandiri. Hal ini juga menjadi

indikator yang kuat akan ada dan tidaknya kepedulian kota terhadap pusakanya. Termasuk

selera dan tingkat kreasi pengelola kota tercermin dengan langkah-langkah pengelolaannya.

Beberapa penanganan pelestarian kawasan menunjukkan bahwa kepekaan dan kreativitas

terhadap pusaka tunggal tidaklah cukup. Perlu dikembangkan kerjasama dalam menangani

keragaman pusaka dalam kawasan secara komprehensif. Pendekatan holistik dalam pelestarian

kawasan ini sangat diperlukan, bahkan di dalam menghadapi kegiatan pemulihan kawasan

akibat bencana sekalipun.

Bencana yang merupakan ancaman dapat menjadi sebuah peluang. Namun peluang tersebut

memerlukan kreativitas. Dan, kreasi ini perlu kolaborasi. Contoh pemulihan Kawasan Pusaka

Kotagede pasca gempa 2006 yang sedang dilakukan dan hasilnya masih belum dapat dilihat.

Menangani bangunan tradisional saja di kawasan yang memiliki keragaman pusaka tidak akan

memberikan dampak yang berarti. Ekonomi lokal yang tergantung pada pengembangan pusaka

budaya non-tangible seperti makanan, kerajinan perlu dihidupkan bersamaan dengan wadah

fisiknya. Kenyataan menunjukkan kawasan pusaka di Daerah Istimewa Yogyakarta dan

umumnya di Indonesia masih belum menjadi bagian dari pembangunan daerah.

Menurut Adishakti, ada beberapa indikator yang mendukung kesimpulan ini. Pertama, belum

ada aspek legal yang tepat untuk melindunginya. Revisi Undang-undang No. 5 tahun 1992

tentang Benda Cagar Budaya yaitu UU no. 12 tahun 2010 diharapkan mulai mengakomodasi

persoalan kawasan. Di sisi lain pengelolaan pelestarian kawasan pusaka bukanlah bertujuan

untuk mengawetkan/preservasi kawasan tersebut. Kawasan pusaka perlu dapat terus tumbuh

dan berkembang mengikuti zaman, namun tetap harus memperhatikan proteksi dan

kesinambungan pusaka-pusaka di dalam teritori kawasan. Perlu kita cermati. Perda Propinsi

DIY No. 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Tepatkah penggunaan

terminologi Kawasan Cagar Budaya?

Kedua, tentang aspek kelembagaan yang perlu mengakomodasi berbagai persoalan pelestarian

pusaka maupun umum secara komprehensif dan sistematik dalam mengelolanya. Suatu

kawasan perlu pengelolaan dari banyak sektor. Sementara pusaka di dalam kawasan yang

kemudian membentuk kawasan pusaka juga terdiri banyak aset mulai dari pusaka alam, pusaka

budaya tangible dan intangible, serta pusaka saujana. Sudahkah kelembagaan di DIY

mencerminkan hal tersebut?

Ketiga, pengelolaan pelestarian kawasan pusaka mensyaratkan adanya regristasi dan

dokumentasi semua pusaka yang dimilikinya baik alam, budaya maupun saujana, adi pusaka

maupun pusaka rakyat. Registrasi ini harus terus diperbaharui dan menjadi acuan dalam

perencanaan pembangunan daerah maupun informasi terbuka kepada publik luas dan

masyarakat. Sudahkah registriasi yang selalu diperbaharui dilakukan? Dimanakah di DIY

lembaga yang secara terpadu melakukan hal ini?

Keempat, sudahkah ruang lingkup perencanaan kawasan menyertakan keseluruhan pusaka

kawasan yang dimiliki sebagai bagian yang tidak terpisahkan baik dalam penataan ruang

maupun bangunan, termasuk Perencanaan Persiapan Resiko Bencana untuk Pusaka.?

Kenyataan menunjukkan pula bahwa pelestarian pusaka tidak terakomodasi dalam UU RI No.

24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Gempa Jogja tahun 2006 dan pemulihan

Kawasan Pusaka Kotagede justru telah membangunkan banyak pihak akan terpinggirkannya

persoalan pusaka dalam pembangunan daerah.

Kelima, arsitektur pusaka memang sangat dominan dalam menentukan eksistensi kawasan

pusaka. Kembali di sini aspek legal untuk mengakomodasi pemanfaatan kembali dan olah

disain arsitektur pusaka dipertanyakan. UU No. 12 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sangat

diharapkan dapat digunakan untuk melingkupi bangunan pusaka yang dalam upaya

pelestariannya perlu seleksi mana yang harus diawetkan mana yang bisa dibongkar atau

ditambah baru. Demikian pula undang-undang yang lain yaitu UU no.28 tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung. Di dalamnya berisikan pula peraturan untuk pelestarian bangunan gedung,

namun pedoman teknis pelaksanaan untuk pelestarian bangunan gedung itu sendiri hingga kini

belum diterbitkan.

Keenam, pelestarian pusaka pada dasarnya adalah pengelolaan perubahan. Kesuksesan

pengelolaan perubahan selain didasari peraturan juga ditentukan oleh sumber daya manusia

pengelolanya. Seberapa banyak eksekutif dan legislatif memiliki kompetensi di bidang

pelestarian pusaka yang holistik dan komprehensif?