Edisi XXXIX / Januari 2015

Koran Tempel ini diterbitkan oleh Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penanggung Jawab: Imam Abu Hanifah. Staf Redaksi: Latifatun Nasihah, Salis Fahrudin. Editor: Imam Abu Hanifah, Anisatun Sholihah.

Layouter: Salis Fahrudin. Alamat Redaksi: Gedung Jendral Besar H. Mohammad Soeharto Lt.1 UIN Maliki Malang

Jl. Gajayana 50 Malang (65145). Email: uapminovasi@ymail.com, Website: www.uapminovasi.com Twitter: @uapminovasi

27 Januari 2015

Oleh Latifatun Nasihah

Kriminalisasi KPK Tidak Bisa Dibenarkan

KORBAN PERS?

GUNAKAN HAK JAWAB

Masyarakat yang mengkonsolidasikan diri

dalam aksi #MalangforKPK, menyatakan bahwa

upaya penghancuran terhadap institusi Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan

mengkriminalisasikan para petingginya tidak bisa

dibenarkan. Pernyataan sikap tersebut, mereka

sampaikan dalam aksi yang diadakan di Jalan

Simpang Balapan Malang, dengan tema Bersih-

bersih Polri dan Save KPK (26/1).

Menurut In'amul Mushoffa, selaku juru

bicara aksi, dasar yang paling kuat diadakannya

aksi tersebut karena ia dan rekannya melihat

banyaknya upaya yang dilakukan elit tertentu,

untuk melemahkan KPK. Padahal, menurutnya

kinerja KPK dalam beberapa tahun terakhir

sudah sangat baik. KPK telah berhasil menguak

berbagai kasus korupsi, mulai dari politisi,

pimpinan partai, pejabat, kepala daerah hingga

menteri. Kinerja itulah yang kemudian dicoba

dilemahkan, sehingga kami sebagai koalisi

masyarakat Malang anti korupsi menilai jangan

sampai ada kriminalisasi terhadap pimpinan

KPK terang In'am.

Koalisi Masyarakat Malang anti korupsi terdiri

dari akademisi, budayawan, rohaniawan,

advokad, aktivis ornop, aktivis mahasiswa,

dan masyarakat sipil. Mereka menuntut

joko widodo, selaku presiden RI untuk

mengambil tindakan tegas terhadap upaya

kriminalisasi pimpinan KPK.

Wa k i l ke t u a K P K , B a m b a n g

widjojanto, ditangkap saat mengantarkan

anak bungsunya, Muhammad Yattaqi, ke

sekolah. Bambang dituduh merekayasa

keterangan saksi saat menjadi pengacara

pada persidangan di Mahkamah Konstitusi

(MK), dalam kasus sengketa pilkada di

Kotawaringin barat pada 2010 lalu.

Bambang dilaporkan oleh Sugiarto Sabran,

bekas calon bupati kota Waringin Barat ke

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim)

Polri. Dalam Press Releasenya, aksi

#MalangforKPK mengutip pernyataan

Budayawan Butet Kertaradjasa Segoblok-

gobloknya orang, pasti tahu apa motif Polri

Menahan Bambang Widjojanto.

In'am sangat menyayangkan tuntutan

pada Bambang yang mengungkit kasus

pada 2010 silam tersebut. kami menuntut

Joko Widodo untuk turun tangan tegas.

Dengan cara kasus Bambang Widjojanto

harus di-SP III (Surat Peringatan_Red)

tambahnya. Selain itu, ia juga mengecam

keras pernyataan Tedjo Edhi Purdijanto,

selaku Menteri Koordinatot Politik Hukum

dan HAM (Menkopolhukam) yang

menyatakan bahwa dukungan rakyat

terhadap KPK sebagai sesuatu yang

tidak jelas. Dalam salah satu papan yang

dibawa peserta aksi bahkan tertulis

#saya rakyat saya jelas dukung KPK

dan Saya rakyat gak jelas, Save KPK.

Tuntu t an - tun tu t an t e r s ebu t

dideklarasikan oleh Prof Ahmad Erani

Yustika Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Brawijaya, yang juga

menjadi moderator dalam debat

kandidat capres-cawapres pada pemilu

2014. Deklarasi tersebut dibacakan oleh

Erani, diikuti oleh semua massa aksi.

Aksi yang dibuka untuk masyarakat

sipil tersebut memberi kesempatan bagi

masyarakat untuk lebih peka terhadap

isu-isu pemberantasan korupsi .

Masyarakat juga difasilitasi untuk

menyampaikan pendapatnya dalam aksi

terbuka tersebut. Damanhuri, selaku

pewakilan dari kaum difabel kota Malang

juga ikut menyampaikan orasi dan

menentang korupsi yang menurutnya

telah mematikan mimpi anak-anak

I n d o n e s i a . K o r u p t o r h a r u s

dibumihanguskan dari bumi pertiwi ini!

teriaknya dengan lantang.[]

Oleh Salis Fahrudin

Tak Kompak Lawan Korupsi

Upaya tindak penegakan korupsi memang

tidak selamanya mendapat dukungan dari

seluruh pihak. Justru ada pihak-pihak yang

menginginkan tindakan anti korupsi itu

dimusnahkan. Setidaknya itu pesan yang coba

disampaikan dalam aksi demo Bersih-bersih

Polri dan Save KPK di Jalan Simpang Balapan

(26/1). Aksi yang diikuti oleh sejumlah

organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini,

timbul akibat kekhawatiran akan tindak

kriminalisasi yang diterima KPK sebagai bentuk

pelemahan penindakan korupsi.

Wakil ketua KPK, Bambang Widjajato

ditangkap terkait laporan kasus perekayasaan

keterangan saksi dalam sengketa Pilkada Kota

Waringin Barat tahun 2010. Peristiwa tersebut

terjadi tepat Setelah KPK menetapkan Budi

Gunawan, calon tunggal Kapolri sebagai

tersangka. Begitu pula Adnan Pandu Praja, wakil

ketua KPK lainnya yang dilaporkan ke

Bareskrim terkait kasus perampasan saham di PT

Desy Timber. Abraham Samad yang merupakan

ketua KPK pun diisukan memiliki foto mesra

dengan perempuan mirip Puteri Indonesia 2014.

Beberapa masalah yang menyangkut petinggi

KPK tersebut dianggap In'amul Mushoffa,

selaku juru bicara aksi sebagai upaya

penghancuran terhadap institusi KPK yang tidak

bisa dibenarkan. Padahal selama ini Kinerja

KPK cukup baik dengan menangkap sejumlah

koruptor, ungkapnya. Dalam press realeasenya,

massa aksi juga menuliskan bahwa mereka siap

bertarung dengan siapapun, yang berusaha

menghalangi setiap upaya pemberantasan

korupsi.

Abdur Rahman Sofyan, salah satu orator

berteriak lantang, Satu kata, lawan korupsi!

lawan korupsi! Hidup rakyat. Sofyan

menambahkan demi Allah! adalah sebuah

kemunafikan mereka yang tidak berani

menyuarakan kebenaran. Bahkan mereka tidak

berani berpikir benar! Ia juga menyinggung

masalah korupsi yang menimpa kampusnya,

Kampus saya, UIN Maliki Malang yang

notabene kampus islam, petingginya telah terjerat

kasus korupsi yang berjalan lima tahun tanpa

kejelasan!

Ketidakjelasan yang dimaksud Sofyan adalah

proses yang sangat lamban dari kejaksaan Negeri

(Kejari) Malang, Kejari tidak serius dan main-

main dengan kasus Imam. Hal itu diindikasikan

dari Kejari yang sudah berkali-kali berganti

susunan kepengurusan jelasnya. Imam

Suprayogo, mantan rektor UIN Malang yang

berkuasa selama 16 tahun telah ditetapkan

sebagai tersangka pada 8 Mei 2014, dalam kasus

dugaan korupsi pengadaan lahan UIN II di Batu.

Menurut Rizky setyo, pihak Kejari yang

ditugaskan di pos pidana khusus, staff Kejari baru

saja melakukan proses pergantian kepengurusan.

Baru tadi pagi saya mendapat surat

keputusan untuk pindah ke pos pidana

khusus ungkap Rizky. Sebelumnya ia

ditugaskan di posisi pidana umum, alasan

perpindahan posisi itu dianggap Rizky

sebagai ajang pembelajaran. Karena saya

pegawai baru disini, perpindahan posisi itu

agar faham setiap bagian itu seperti apa, ya

belajarlah ungkapnya.

Karena alasan perpindahan posisi

tersebut, Rizky tidak bisa memberikan

penjelasan perihal kelanjutan proses hukum

Imam Suprayogo, Saya belum membaca

kasusnya belanya. Namun Rizky menolak

bila Kejari dianggap memperlambat proses

hukum Imam Suprayogo. Kasus orang

korupsi itu penetapan hukumnya tidak

secepat kasus orang bermain togel,

prosesnya panjang ungkapnya.

Sofyan menuturkan, tidak mudah untuk

memperjuangkan gerakan anti korupsi,

Banyak yang tidak suka kepada kita saat

meneriakkan Imam Suprayogo sebagai

koruptor, karena Imam itu orang besar

katanya. Sofyan merasa ia dan rekan-

rekannya hanya dianggap sebagai

kelompok kecil yang kerjanya hanya

merecoki kampus yang sudah dibesarkan

oleh Imam Suprayogo, Padahal kita ingin

bersih-bersih kampus, katanya.

Posisi Budi Gunawan dan Imam

Suprayogo pun cenderung mirip,

mereka adalah dua tokoh yang

disegani di lembaganya masing-

masing. Namun penegakan korupsi

seyogyanya tidak memandang siapa

dia, atau apa jabatannya. Proses

hukum harus berjalan secara objektif

dan bebas dari intervensi pihak

manapun. []

Damanhuri perwakilan kaum Difabel Malang saat

berorasi dalam aksi Bersih-bersih Polri dan Save KPK

di Jalan Simpang Balapan (26/1)

UAPM / Salis

UAPM / Salis

Page 1