Badrotuz Zahro, Diana Kanya P., Febri Angelina M., Putri Rahmawati, Valenza Riyanda P.

Etika Ekonomi

Economic of Crime

Outline

Pendahuluan

• Pengertian Economic of Crime

• Karakteristik Economic of Crime

• Ciri Economic of Crime

• Jenis Economic of Crime

Economic Of Crime

• Kejahatan Korporasi (White Colar Crime)

• Kejahatan Dunia Cyber (Cyber Crime)

• Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)

• Kejahatan HAKI (Hak Cipta)

Studi Kasus dan Contoh :

Nilai Etika Economic of Crime

Kesimpulan

2

Pendahuluan

3

Pendahuluan

4

Economic Criminality

Economic Crime

Economic Of Crime

Pengertian

Karakteristik

Jenis

5

Pengertian

6

•Sempit : tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi

•Luas : semua tindak pidana yang bermotif ekonomi atau yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan UU Darurat No.7/Drt/1995

•Kegiatan kriminal yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu kegiatan usaha yang nampak non-kriminalEnsiklopedi Crime and

Justice Vol.2 (1983: 671)

•Setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, atau tindakan curang.

American Bar Assosiation(Hagan, 1989:101)

•Lebih menggunakan istilah Bussiness Crime

•Berkaitan dengan perdagangan, keuangan, perbankan dan kegiatan perpajakan.

Clarke(1990)

•Bersifat eksploiatif

•Bersifat kontestabiliti (dipandang ilegal menurut undang-undang dan masih dapat “diperdebatkan” oleh para pelakunya)

Ciri Bussiness Crime Clarke (1990: 18-19)

Karakteristik Economic of Crime

7

Edmund W. Kitch

(Ency.of Cr&J; 1983:671)

Menggunakan modus operandi

yang sulit dibedakan

dengan modus operandi kegiatan

ekonomi pada umumnya

Melibatkan pengusaha yang ahli dibidangnya

Memerlukan penanganan yang

khusus oleh penegak hukum

....... Clarke (1990:20-31)

8

Privacy & Lack of Public order violation

Internal detection & Control

Limited Role of the Law

Ambiguity of business crime & Business offences as politics

Consumerism and business accountability

Private interest and public goods

Ciri Economic of Crime

9

Proses pemilikan

harta benda dan kekayaan

secara licik atau dengan

penipuan

Beroperasi secara diam -

diam (tersembunyi)

Dilakukan oleh

perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Jenis Economic of Crime

10

Property Crimes

• Meliputi objek yang dikuasai individu (perorangan) dan juga yang dikuasai oleh negara.

Regulatory Crimes

• Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha.

Tax Crimes

• pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah di atur di dalam undang-undang pajak

Studi Kasus :

Kejahatan Korporasi (White Colar Crime)

Kejahatan Dunia Cyber (Cyber Crime)

Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)

Kejahatan HAKI (Hak Cipta)

11

Kejahatan Korporasi

(White Colar Crime)

Pengertian

Studi Kasus

Analisis

Cara Mencegah

12

Pengertian

13

Kejahatan perbuatan yang dipandang tercelaoleh masyarakat dan pelakunya dikenakanhukuman

korporasi badan hukum yang diciptakan olehhukum itu sendiri dan mempunyai hak dankewajiban

Jadi, kejahatan korporasi kejahatan badanhukum yang dapat dikenakan sanksi

Kejahatan korporasi ini merupakan salah satubentuk White Collar Crime

Jenis Kejahatan Korporasi

14

Persaingancurang

Kejahatanpencucian uang

Kejahatan kartukredit

Studi Kasus :

15

Kasus Iklan Nissan March

iklan sebuah produkadalah bahasa

pemasaran agar barang yang

diperdagangkan laku. Namun, bahasa iklantidak selalu seindah

kenyataan

April 2012 lalu, konsumen membelimobil Nissan march

karena tertarik denganjargon “irit”

Konsumen merasadirugikan dan meminta

tanggung jawab PT Nissan Motor

Indonesia (NMI)

Analisis :

16

Jargon “irit” tidak sesuai kenyataan, mobil tersebut borosbahan bakar. 1 liter bensin untuk pemakaian mobil padajarak 7,9 - 8,2 km. diiklannya tertulis 1 liter bensin untukjarak 21,8 km

Kasus ini akhirnya masuk ke Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Jakarta. Putusan BPSK 16 Februari 2012 lalu memenangkan pihak konsumen. BPSK menyatakan NMI melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf k danPasal 10 huruf c Undang-Undang PerlindunganKonsumen. NMI diminta membatalkan transaksi, dankarenanya mengembalikan uang pembelian Rp150 juta.

Tindakan Pencegahan Pada Kejahatan Korporasi

17

• Pemerintah dan aparat hukum harus memberikanpengawasan yang ketat kepada badan hukum danmengambil tindakan yang tegas bila sampai terjadikejahatan korporasi

Pertama

• korban kejahatan korporasi (individu, pekerja dankorporasi yang lain), ketiga komponen ini harus berusahauntuk menghindari dari perilaku korporasi yang melakukankejahatannnya

Kedua

• Lingkungan korporasi, yakni peran serta dan kepedulianmasyarakat sekitar lokasi badan hukum melakukanaktivitasnyaKetiga

• kerjasama dari perbagai pihak yakni pemerintah, aparatpenegak hukum dan masyarakat untuk melakukanpencegahan terhadap tindak kejahatan korporasiKeempat

Kejahatan Dunia Cyber

(Cyber Crime)

Pengertian

Klasifikasi

Jenis

Cyber Law

Studi Kasus

18

Pengertian

19

CyberCrime atau biasa disebut dengankejahatan dunia maya merupakan istilahyang mengacu kepada aktivitas kejahatandengan komputer atau jaringan komputeryang menjadi alat, sasaran atau tempatterjadinya kejahatan

• Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatankejahatan tradisional di mana komputer atau jaringankomputer digunakan untuk mempermudah ataumemungkinkan kejahatan itu terjadi

Klasifikasi Cyber Crime

20

Cyberpiracy

• Penggunaanteknologi computer untuk mencetakulang software atauinformasi, lalumendistribusikaninformasi atausoftware tersebutlewat teknologikomputer

Cybertrespass

• Penggunaanteknologi computer untukmeningkatkanakses pada sistemkomputer suatuorganisasi atauindividu

Cybervandalism

• Penggunaanteknologi computer untuk membuatprogram yang menggangguproses transmisielektronik, danmenghancurkandata di komputer

Jenis Cyber Crime

21

Cyberstalking

Carding

Hacking and Cracker

Cybersquatting and Typosquatting

Cyber Law

22

Indonesian Defense

University

Cyber Law adalah hukum terkaitdengan proses dan resiko teknologi

pada cyber space

PerspektifTeknologi

Cyber Law digunakan untuk membedakanmana cyber activity yang bersifat legal dan

mana yang tergolong tindak kejahatan duniamaya (cyber crime) atau pelanggaran kebijakan

(policy violation)

UU Indonesia

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2001 tentang Transaksi Elektronik.

Undang-undang tersebut ditetapkan dandisahkan pada tanggal 21 april 2008. Pada

undang-undang tersebut terdiri dari 13 BAB & 54 PASAL.

Studi Kasus :

23

Hukuman untuk Terdakwa Ariel Peterpan adalah 3.5 tahun penjara plus denda 250 juta rupiah. Pengadilan banding hingga Mahkamah Agung tetap pada pendiriannya 3.5 tahun plus denda 250 juta

Terdakwa Ariel Peterpan tidak mengakui bahwa video porno itu diperankan oleh dirinya. Namun terdakwa Ariel Peterpan mengakui kalau hardisk yang disalin oleh Redjoy adalah miliknya

Terdakwa Ariel Peterpan dengan sengaja menyebarkan video porno yang dibuatnya sendiri denganmenunjukkan kepada rekannya pada Reza (Redjoy) editor musiknya dan untuk menyalin isi hardiskfile video porno. Selanjutnya Redjoy memberikan video porno tersebut pada Anggit. Sehingga dapat

disimpulkan ada kesengajaan penyebaran video porno yang dibuatnya sendiri.

Maraknya kasus video porno Ariel “Peterpan” dengan Luna Maya dan Cut Tari, video tersebut diunggah di internet. Sejak Juni 2010 Kasus ini benar - benar meledak hingga menjadi trending topic di

twitter.

Cara Pencegahan Cybercrime

24

menggunakan jaringan area lokal (LAN) nirkabel di rumah atau kantor setelah pengaturan enkripsi data seperti WPA 2 (Wifi Protected Access 2)

bagi pengguna ponsel pintar, dianjurkan untuk selalu memperbarui sistem operasi, aplikasi dan perangkat lunak anti virus ke versi terbaru yang tersedia.

pengguna internet juga diharapkan bisa lebih berhati-hati saat mengklik situs yang tidak bisa dipercaya

bagi pengguna surat elektronik, dianjurkan untuk tidak membuka lampiran surel atau URL yang mencurigakan

Kejahatan Pencucian Uang

(Money Laundering)

Pengertian

Jenis kegiatan

Modus

Studi Kasus

Pencegahan & Penyelesaian

25

Pengertian

26

• suatu upaya perbuatan utntuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul /dan atau harta kekayaan hasil tindakpidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau hartakekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.

Secaraumum

• Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan , atauperbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya ataudiduga (seharusnya “patut diduga”) merupakan hasil tindak pidanadengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asalusul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi hartakekayaan yang sah.

Pasal 1 ayat 1 UU

No 25 tahun 2003

Jenis Kegiatan

27

Placement

•upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitaskejahatan melaui sistem keuangan

•penempatan dana dalam bentuktabungan, giro, deposito;

•pembayaran angsuran kredit;

•setoran modal secara tunai.

•penukaran uang;

•pembelian polis asuransi;

•pembelian produk sekuritas atausurat-surat berharga

Layering (pelapisan)

•upaya untuk memisahkan atau lebihmenjauhkan hasil kejahatan darisumbernya atau menciptakanserangkaian transaksi yang kompleks untukmenyamarkan/mengelabui sumberdana “haram” tersebut

•Dana hasil placement, dipindahkandari suatu rekening atau lokasitertentu ke rekening atau lokasi lain

•Pembukaan sebanyak mungkinrekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif untuk menerimadana hasil placement

•Transaksi yang dilakukan dalamjumlah relatif kecil namun denganfrekuensi yang tinggi untukmenghindari pelaporan transaksitunai (structuring).

•Transaksi dengan menggunakanbeberapa rekening atas namaindividu yang berbeda-beda untukkepentingan satu orang tertentu(smurfing).

•transaksi dibursa saham denganmenggunakan dana dari hasilplacement

Integration

•upaya untuk menetapkan suatulandasan sebagai suatu ’legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang telah dicuci melaluiplacement maupun layering dialihkankedalam kegiatan-kegiatan resmisehingga tampak tidak berhubungansama sekali dengan aktifitaskejahatan sebelumnya yang menjadisumber dari uang yang dicuci.

•Menggabungkan uang yang telahdicuci dengan uang yang sah untukkegiatan bisnis atau investasi yang sah

•Melakukan setoran modal bank dengan sumber dana dariperusahaan yang diciptakan untukmenampung hasil uang haram dansumber dana yang sah

•sumbangan untuk kegiatan sosialmelalui yayasan, seperti rumahsakit, pendidikan, amal, danpendirian tempat Ibadan dari uanghasil pencucian.

•pemanfaatan lain untuk kegiatantertentu seperti pembelanjaan untukkonsumtif atau pembiayaankegiatan lain yang tidak legal.

Modus Money Laundering

28

1 • Loan Back

2 • Modus operasi C-Chase

3 • Modus transaksi transaksi dagang internasional

4 • Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain

5 • Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaanya sendiri

6 • Modus Real estate Carousel

7 • Modus Investasi Tertentu

8 • Modus over invoices atau double invoice

9 • Modus Perdagangan Saham

10 • Modus Pizza Connection

11 • Modus la Mina

12 • Modus Deposit taking

13 • Modus Identitas Palsu

29

Kasus Pecucian Uang

Perkara an. Anastasya Kusmiati dan Herry Robert (Bank

Lippo Kebumen) di PT Jateng

menawarkanproduk KavlingSerasi (deposito) dengan iming-iming bunga11% per tahun

Menyerahkanbukti berupabilyet “KavlingSerasi” yang dipalsukan

Berhasilmenghimpundana dari 24 nasabah

Penerimaanuang tsb tidakditransfer kePT. LippoKarawaci Tbk, melainkanlangsungditransfer kerekening HerryRobert danrekening TawfikEdy

30

Kasus Pencucian Uang

Perkara atas nama Jasmarwan (Bank Lippo Kantor Kas

USU) di PN Medan

membukabeberapa

rekening denganidentitas palsu

membuat website di situs Online

dan berpura-puramenawarkan

barang berupa lap top (fiktif), bagiyang berminat

agar mengirimkanuang muka (down

payment)

Tanggal 22 dan23 Juni 2004

Terdakwamenerima transfer

sejumlah uangsebagai Down

Payment

Dana tersebutditransfer

kerekening (milikpribadi )yang

dengan identitaspalsu

Menaring danaatau uang

tersebut melaluiATM

31

- langkah awal Bank Indonesia pada bulan Juni 2001 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentangPenerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) yang diberlakukan bagi Bank Umum

- Persyaratan FATF (Finacial Action Task Force on Money Laundering)

- Peraturan Bank Indonesia Nomor :14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang PenerapamProgram Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Melakukan langkah hukum (diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 UU Tindak Pidana PencucianUang)

1.Pemblokiran

2. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank)

3. Penyitaan

4. Pemeriksaan

Langkah-langkah dalam pencegahan dan

pemberantasan pencucian uang

Kejahatan HAKI

(Hak Kekayaan Intelektual)

Pengertian

Klasifikasi

Undang-undang

Jenis

Contoh Kasus

Cara Menanggulangi

32

Pengertian

33

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

Klasifikasi

34

Hak Cipta

(copyrights)

Hak Kekayaan Industri

(industrial property

rights)

Hak cipta merupakan hak

eksklusif yang

merupakan hasil buah

pikiran atau kreasi

manusia dibidang seni,

sastra, dan ilmu

pengetahuan.

-Paten (patent)

-Desain industri (industrial

design)

-Merek (trademark)

-Penanggulangan praktek

persaingan curang

(repression of unfair

competition)

-Desain tata letak sirkuit

terpadu (layout design of

integrated circuit)

-Rahasia dagang (trade

secret)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

35

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagipencipta atau penerima hak untukmengumumkan atau memperbanyakciptaannya atau memberikan izin untukitu dengan tidak mengurangipembatasan - pembatasan menurutperaturan perundang - undangan yang berlaku.

Jenis Hak Cipta

36

Ciptaan yang Dilindungi

Bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Contohnya : lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama

musikal, tari, koreografi, pewayangan,pantomim, seni rupa,

dll.

Ciptaan yang tidak ada Hak Cipta

Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato

kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan

atau keputusan badan-badan sejenis lainnya

Contoh Kasus

37

• Memfoto kopi sebuah buku, padahal dalam buku tersebut melekat hak cipta yang dimiliki oleh pengarang sehingga apabila kegiatan foto kopi dilakukan dan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

• Pencopotan gelar kesarjanaan seseorang karena meniru tugas akhir karya orang lain dan pembajakan karya cipta lagu.

Cara Menanggulangi

38

Dengan memberikan sanksi menurut Undang-Undang Hak Cipta yaitu pidana

penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit satu juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling

banyak lima milyar rupiah.

Perlunya ditanamkan kesadaran dan dibarengi sanksi yang tegas agar

menimbulkan efek jera dalam masyarakat

Nilai Etika

Economic of Crime

39

40

• Perbuatan tersebut bertentangan dengan moral di bidang ekonomi, dan merugikan serta merusak sistem ekonomi suatu masyarakat, sudah tentu berdampak secara individual kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian.

• Melanggar atau menyerang kepentingan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.

• Pada dasarnya pelaku tidak merasa melakukan tindak pidana ekonomi, karena mereka sedang melakukan kegiatan bisnis.

• Didasarkan pada kesalahan pelakunya, mereka melakukan kejahatan yang melebihi batas pelanggaran etika di bidang ekonomi/bisnis

Kesimpulan

41

Kesimpulan

42

Economic Crimesmempunyai karakteristik yang berbeda dengan Economic Criminality

Economic Crimeslebih menuju kepada kejahatan-kejahatan

yang dilakukan dalam kegiatan atau

aktivitas ekonomi secara luas (WCC)

Economic of Crimemerupakan suatu

tindakan yang bertentangan dengan norma maupun etika

Daftar Pustaka :

43

Edi Setiadi. 2010. Hukum Pidana Ekonomi Cetakan Pertama.

Yogyakarta Graha Ilmu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Loebby Loqman. 2002. Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang

Perekonomian. Jakarta. Datacom.

Supanto. 2010. Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum

Pidana. Bandung. Alumni.

Supriyanta. 2007. Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi. Universitas

Slamet Riyadi. Surakarta.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak

Pidana Ekonomi.