dukungan bank indonesia untuk pemulihan...
TRANSCRIPT
B A N K I N D O N E S I A
DUKUNGAN BANK INDONESIA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN APBN
1
B A N K I N D O N E S I A 2
Pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan Krisis Asia dan Krisis Global
PANDEMIKCOVID-19
Eskalasi dan penanganan thd
pandemi Covid-19 secara global dan juga
Indonesia
Kepanikan pasar keuangan global, capital outflows,
pelemahan nilai tukar
Dampak PSBB thd turunnya pendapatan
masyarakat dan kegiatan dunia usaha,
serta dampak rambatannya ke sektor keuangan
Perlunya stabilisasi nilai tukar dan pasar modal dari dampakkepanikan pasar keuangan global• Intervensi di pasar valas dan
komunikasi intensif investor dan pelaku pasar.
Perlunya sinergi stimulus kebijakan untuk pemulihanekonomi nasional:• Stimulus fiskal: program sosial,
UMKM, sektoral, korporasi.• Stimulus moneter: suku bunga,
ekspansi moneter, pendanaan APBN • Stimulus sektor keuangan: Relaksasi
ketentuan dan restrukturisasi kredit/pembiayaan dunia usaha.
Pemulihan ekonomi nasional dari Covid-19: • “New Normal”?• Dunia usaha pulih
dan konsumsi naik• Pertumbuhan
kembali naik
Stabilitas dan ketahanan ekonomi terjaga:• Nilai tukar stabil dan
menguat• Inflasi terkendali• Stabilitas sektor
keuangan terjaga.
Kebijakan Penanganan PandemiCovid-19: • PSBB, social/physical distancing,
work/study from home, travel ban/restriction, dsb
B A N K I N D O N E S I A 3
Koordinasi Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Bank IndonesiaPelonggaran Kebijakan Moneter,
Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran
PemerintahKebijakan Fiskal: Stimulus Pajak dan Belanja Negara, Investasi
OJKPengawasan Mikroprudensial
Perbankan dan IKNB
Sektor RiilPertumbuhan Ekonomi dan
Lapangan Kerja
PerbankanFungsi intermediasi dan jasa
keuangan ke sektor riil
• Belanja Negara: bantuan sosial/subsidi, insentif pajak, subsidi bunga, kompensasi BUMN.
• Pembiayaan: PMN, penempatan dana perbankan, investasi.
• Belanja K/L, pariwisata, perumahan, aggregate demand.
Pembelian SBN dari pasar perdana
• Pengawasan dan kesehatan perbankan dan IKNB.
• Kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dan IKNB.
• Intermediasi: mobilisasi dana dan penyaluran kredit ke sektor riil.
• Pelaksanaan program restrukturisasi kredit dunia usaha (UMKM, Korporasi, Komersial).
• Permintaan: konsumsi, investasi, ekspor, dan impor.
• Pengeluaran: produksi dan investasi sektor-sektor ekonomi.
• Penciptaan lapangan kerja.
LPSFungsi Penjaminan SImpanan
• Penjaminan simpanan perbankan.
• Penyelesaian bank bermasalah.
• Stabilisasi nilai tukar Rupiah.
• Penurunan suku bunga.
• Penyediaan dana likuiditas, al m/ repo SBN, Penurunan GWM.
• Pelonggaran kebijakan makroprudensial.
• SP Tunai dan Non-Tunai.
B A N K I N D O N E S I A 4
KECEPATAN RESPONS
KEBIJAKAN
KREDIBILITAS
Efektivitas Implementasi vs Tata
Kelola
1. Kecepatan Respons Kebijakan:• Penanganan COVID-19 perlu respons kebijakan
cepat dan terkoordinasi antar lembaga utkkesehatan, ekonomi dan sektor keuangan.
• Asesmen dan proyeksi sulit karena dampakCOVID-19 yang cepat dan tidak pasti.
2. Akuntabilitas dan Transparansi:• Perlu landasan hukum dan peraturan/
ketentuan baru dalam kondisi ekstra-ordinari.• “Trauma” pengalaman dipidanakan atau
temuan BPK/KPK di masa lalu (Krisis Asia & Global) menjadikan ketentuan dan tata kelolasangat ketat.
3. Efektivitas Implementasi:• Efektivitas implementasi suatu kebijakan
dipengaruhi oleh kebijakan lain.• Kecepatan prosedur dan “mindset”
pejabat/pelaksana vs “trauma” masa lalu akan dipidanakan atau temuan BPK/KPK.
• Cepatnya pandemi COVID-19 dan penerapanPSBB berpengaruh pada kemanusian sertaaktivitas ekonomi dan keuangan.
Menjaga keseimbangan: Kecepatan respons kebijakan, akuntabilitas dan tranparansi, serta efektivitas implementasi
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI
AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI
B A N K I N D O N E S I A
DAMPAK PANDEMI COVID-19 KE EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL
1
DUKUNGAN BANK INDONESIA UNTUK UU 2/2020 DAN PENDANAAN APBN
KEBIJAKAN BANK INDONESIA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI
2
3
Outline
B A N K I N D O N E S I A 6
Penyebaran Cepat COVID-19 Sebabkan Kepanikan Pasar dan Resesi Ekonomi Dunia
…INFLOWS MULAI MASUK KE NEGARA BERKEMBANG
MESKI MASIH TERBATAS
PENYEBARAN COVID-19 MASIH BERLANJUT KETIDAKPASTIAN MULAI TURUN TAPI MASIH TINGGI… FENOMENA “CASH IS THE KING” PADA AWAL MARET
EKONOMI DUNIA TERTEKAN DAN DIPERKIRAKAN
MENGALAMI RESESI PADA 2020…
VOLUME PERDAGANGAN DUNIA DAN HARGA
KOMODITAS INTERNASIONAL JUGA TURUN PADA 2020…
Sumber: IMF-WEO April 2020, Proyeksi BI
Sumber: Bloomberg
B A N K I N D O N E S I A 7
Sektor Eksternal Indonesia Mulai Membaik, Namun Sektor Riil Masih TertekanRUPIAH MULAI STABIL DAN CENDERUNG MENGUATALIRAN MODAL ASING MULAI MASUK, UTAMANYA SBN
INFLASI RENDAH DAN STABIL PADA KISARAN SASARAN 2020 DAN 2021PERTUMBUHAN EKONOMI DOMESTIK JANGKA PENDEK MASIH TERTEKAN
Sumber : Reuters dan Bloomberg, data s.d. 25 Juni 2020
1-19 Jan20 Januari-24 Juni
(Periode Covid-19)1 Mei-24 Juni year-to-date
SBI (2.30) (1.0) 0.0 (3.3) 2.63
SBN* 22.29 (148.8) 16.7 (126.5) 168.61
Obligasi Korporasi** (0.69) (0.4) (0.0) (1.1) 3.01
Saham*** 3.55 (16.1) 10.4 (12.5) 50.00
Total 22.85 (166.3) 27.1 (143.5) 224.24
* SBN (SPN+ON+SBSN); **Data diperoleh dari KSEI; ***Data aliran saham diperloleh dari transaksi BEI H+2
PIRANTIAliran Modal Asing 2020 (Triliun Rp)
Aliran Modal
Asing 2019
PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA BERLANJUT
2020***
I II III IV I
PDB 5.17 5.07 5.05 5.02 4.97 5.02 2.97
Konsumsi RT 5.05 5.02 5.18 5.01 4.97 5.04 2.77
Konsumsi LNPRT 9.10 16.96 15.29 7.41 3.53 10.62 -4.91
Konsumsi Pemerintah 4.80 5.22 8.23 0.98 0.48 3.25 3.74
Investasi 6.64 5.03 4.55 4.21 4.06 4.45 1.70
Inv. Non-Bangunan 10.31 3.69 1.96 1.95 -0.13 1.80 -1.46
Inv. Bangunan 5.41 5.48 5.46 5.03 5.53 5.37 2.76
Ekspor 6.55 -1.58 -1.73 0.10 -0.39 -0.87 0.24
Impor 11.88 -7.47 -6.84 -8.30 -8.05 -7.69 -2.19
* Angka sementara
** Angka sangat sementara
*** Angka sangat sangat sementara
2018*Komponen 20192019**
B A N K I N D O N E S I A
DAMPAK PANDEMI COVID-19 KE EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL
1
DUKUNGAN BANK INDONESIA UNTUK UU 2/2020 DAN PENDANAAN APBN
KEBIJAKAN BANK INDONESIA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI
2
3
Outline
B A N K I N D O N E S I A 9
Komitmen Bank Indonesia untuk Akuntabilitas dan Transparansi
RAPAT DEWAN GUBERNUR (RDG)• Bulanan• Mingguan
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR• Komite-Komite• Rapat ADG Bidang
DEPARTEMEN/SATUAN KERJA• Forum-Forum• Rapat Pimpinan Satuan
Kerja (RPS)
Asesmen
RekomendasiKebijakan
KeputusanKebijakan
Pelaksanaan
• Dasar Hukum: Undang-Undang, Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Peraturan Bank Indonesia (PBI)
• Keputusan RDG Bulanan: Kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar, strategi operasi moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dll
• Dasar Pertimbangan: Asesmen dan proyeksi ekonomi, moneter, sistemkeuangan, dll
• Dasar Hukum: Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) – Eksternaldan Internal
• Laporan/Keputusan RDG Mingguan: Operasi moneter, pengawasanmakroprudensial, sistem pembiayaran,dll
• Dasar Pertimbangan: Asesmen atas laporan pelaksanaan kebijakan strategis yang diputuskan RDG Bulanan.
• Dasar Hukum: Standard Operating Procedure (SOP), Kerangka Kerja, petunjuk teknis.
• Laporan/Arahan ADG Bidang: Laporan Kepala Departemen ataspelaksanaan sesuai perkembangan harian.
• Dasar Pertimbangan: Asesmen atas laporan atas perkembanagn dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam RDG Mingguan.
PELAKSANAAN KEPUTUSAN
KEBIJAKAN OPERASIONAL
KEBIJAKAN STRATEGIS
B A N K I N D O N E S I A 10
Bauran Kebijakan Bank Indonesia untuk Mitigasi Covid-19
1
2
3
4
5
6
Penurunan suku bunga
Pelonggaran likuiditas
Pelonggaran Makropru-densial
Sistem pembayaran
Pasar uang dan valas
Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
1. BI-Rate turun 25
bps menjadi
4,75%.
2. Triple
intervention:
spot, DNDF,
pembelian SBN.
3. Injeksi melalui
operasi moneter.
4. Pelonggaran
Rasio
Intermediasi
Makroprudensial
(RIM).
5. Kampanye QRIS
ke UMKM, pasar
tradisional,
mahasiswa, rumah ibadah.
1. Meningkatkan
intensitas triple
intervention.
2. GWM Valas
turun dari 8% ke
4% DPK.
3. GWM Rupiah
turun 50 bps
untuk
pembiayaan
ekspor-impor.
4. Rekening
Rupiah (vostro)
investor asing
sbg underlying
DNDF
5. Bank kustodi
domestik utk
Investor global.
1. BI-Rate turun 25 bps
menjadi 4,50%.
2. Meningkatkan lagi
intensitas triple
intervention.
3. Term-deposit valas
untuk likuiditas
pasar.
4. Lelang FX Swap
(1,3,,6,12 bulan)
setiap hari.
5. Lelang Repo SBN
sd 12 bulan setiap
hari.
6. Percepatan
transaksi DNDF
bagi investor asing.
7. Penurunan GWM
Rp diperluas utk
UMKM.
8. Penyediaan uang
higenis, penurunan
biaya SKNBI,
elektronifikasi
bansos, kartu
prakerja dll.
1. BI-Rate tetap 4,50%
untuk stabilitas
eksternal.
2. Meningkatkan lagi
intensitas triple
intervention.
3. Ekspansi likuiditas
melalui term-repo
kepada bank dan
korporasi.
4. Penurunan GWM 200
bps untuk BUK dan 50
bps untuk BUS/UUS.
5. Tdk memberlakukan
kewajiban tambahan
Giro terkait
pemenuhan RIM.
6. Menaikkan PLM 200
bps utk BUK dan 50
bps utk BUS/UUS.
7. Akselerasi
elektronifikasi bansos,
kampanye
pembayaran non-
tunai, pelonggaran
kebijakan kartu
kredit.
RDG 19-20 Feb
2020RDG 2 Maret 2020
RDG 18-19 Maret
2020
RDG 13-14 April
2020
1. BI-Rate tetap 4,50%
untuk stabilitas nilai
tukar Rupiah.
2. Memperkuat
bauran kebijakan
utk mitigasi risiko
COVID-19, menjaga
stabilitas pasar
uang dan SSK.
3. Menyediakan
likuiditas utk
perbankan dlm
restrukturisasi kredit
UMKM & ultra mikro.
4. Pemberian jasa giro
GWM 1,5% kpd
semua Bank.
5. Memperkuat
keuangan syariah
melalui instrumen
FLisBI, PaSBI, & SiPA.
6. Percepatan EKD utk
akses UMKM dan
layanan transaksi digital masyarakat
RDG 18-19 Mei
2020
B A N K I N D O N E S I A 11
Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia 17 - 18 Juni 2020
Penurunan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,25%. Keputusan ini
sejalan dengan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dengan mempertimbangkan rendahnya tekanan inflasi
dan relatif stabilnya nilai tukar Rupiah.
Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar
sekunder, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.
Melanjutkan kebijakan Quantitative Easing (QE) untuk memastikan kecukupan likuiditas bagi perbankan untuk
mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
Memberikan remunerasi jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah baik secara harian dan
rata-rata sebesar 1,5% per tahun, efektif berlaku 1 Agustus 2020.
Penyediaan pendanaan likuiditas untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, baik melalui pembelian SBN
dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN maupun untuk pendanaan likuiditas bagi program restrukturisasi kredit
perbankan dan dunia usaha.
Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital
sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM
dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan.
1
2
3
4
5
6
Bank Indonesia terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan secara terkoordinasi yang erat dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta untuk mendukung
pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia berkomitmen untuk pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana maupun penyediaan dana likuiditas bagi perbankan untuk kelancaran program restrukturisasi kredit
(pembiayaan) dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.
B A N K I N D O N E S I A 12
PERTUMBUHAN KREDIT (yoy)
Total Rupiah Valas
10,26% 9,90% 12,40%
11,76% 11,12% 15,47%
9,92% 10,51% 6,63%
3,04% 2,68% 5,14%
Penurunan suku bunga terus berlanjut, namun kredit dan pembiayaan masih lemah
Periode PERTUMBUHAN DPK (yoy)
Total Rupiah Valas
Mei’18 6,47% 7,54% 0,37%
Des’18 6,45% 6,25% 7,67%
Jun’19 7,42% 8,15% 3,11%
Mei’20 8,87%3) 7,62% 16,89%3)
SUKU BUNGA PASAR UANG
Periode PUAB ON JIBOR ON
(IndONIA)
Mei s.d. Nov’18 + 169 bps + 189 bps
Des’18 sd. Jun’19 -3 bps -12 bps
Jul’19 sd. Mei’20 -152 bps -152 bps
Mei’20 -0,3 bps (mtm) -0,3 bps (mtm)
KEBIJAKAN MONETER
• BI7DRR: 0 bps
• GWM: 0 bps
• OME: Rp 20 T
Des’18-Jun’19
• BI7DRR: 150 bps
• GWM Rp1): 350 bps
• GWM Va2): 400 bps
• OME: Rp 28 T
Jul’19-Mei’20
SUKU BUNGA PERBANKAN
Periode DEPOSITO KREDIT
Mei s.d. Nov’18 + 84 bps -19 bps
Des’18 sd. Jun’19 +18 bps -18 bps
Jul’19 sd. Mei’20 -99 bps -69 bps
Mei’20 -7 bps -12 bps
1
B A N K I N D O N E S I A 13
Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah oleh Bank Indonesia
Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
• Nilai tukar Rupiah saat ini secara fundamental masih “undervalued”. Inflasi rendah, defisit transaksi rendah,
perbedaan suku bunga domestik dan LN yang tinggi, dan cadangan devisa yang meningkat. Ke depan, Rupiah
berpotensi akan menguat sejalan dengan menurunnya premi resiko dan ketidakpastian pasar keuangan global.
• Bank Indonesia akan terus berada di pasar, melakukan stabilisasi Rupiah melalui intervensi baik di Spot, DNDF,
maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, khususnya pada periode capital outflows.
• Jumlah cadangan devisa saat ini lebih dari cukup untuk kebutuhan impor, pembayaran utang Pemerintah, dan
stabilisasi Rupiah. Dalam hal diperlukan sebagai “second line of defence”, Bank Indonesia mempunyai kerjasama
bilateral swap dengan berbagai bank sentral, a.l. Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapore.
Nilai tukar Rupiah
menguat dari Rp16.200 tgl
8 April ke Rp14.175 tgl 25
Juni 2020.
Kerjasama Repo-line
dengan Fed AS sebesar
USD 60 miliar telah siap
apabila sewaktu-waktu
diperlukan.
RUPIAH MENGUAT
REPO LINE
DENGAN
FED
Aliran modal asing
portofolio ke SBN kembali
masuk sejak 14 April 2020
berjumlah Rp17 Triliun
hingga 25 Juni 2020.
ALIRAN
PORTFOLIO
ASING KE SBN
CADANGAN
DEVISA
MENINGKAT
Cadangan devisa
meningkat dari USD 120,4
miliar akhir Maret 2020
menjadi sekitar USD 130,5
miliar pada akhir Mei.
2
B A N K I N D O N E S I A 14
Stimulus Moneter: Kebijakan Quantitative Easing (QE) Bank Indonesiauntuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Koordinasi pelonggaran likuiditas oleh Bank Indonesia, stimulus fiskal oleh Pemerintah, dan restrukturisasi kredit oleh OJK untuk pemulihan ekonomi, khususnya UMKM
• Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar sejak awal 2020. Melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme term-repurchase agreement (repo), serta penurunan GWM. Kondisi likuiditas perbankan lebih dari cukup.
• Stimulus fiskal Pemerintah dalam bentuk program-program sosial, insentif industri dan pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi masyarakat, produksi dan investasi dunia usaha baik UMKM dan korporasi.
• Relaksasi pengaturan mikroprudensial dan kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK akan mempermudah perbankan untuk pembiayan kepada UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.
QE Januari-April 2020 Rp415,8 Triliun
• Pembelian SBN dari pasar sekunder Rp166,2 Triliun• Term-repo perbankan Rp160 triliun• FX Swap Rp36,6 Triliun• Penurunan GWM Rupiah (Januari & April) Rp53
triliun
Tambahan QE Mei-Juni 2020 Rp199,0 Triliun
• Penurunan GWM Rupiah (Mei 2020) sekitar Rp102 triliun
• Tidak mewajibkan tambahan Giro bagi yang tidak memenuhi RIM, Rp15,8 triliun
• Term-repo perbankan & FX Swap Rp81,2 triliun
*Data per 16 Juni 2020
Bank Indonesia menambah lagi Quantitative Easing (QE) dengan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar, sehingga secara total mencapai sekitar Rp614,8 triliun.*
3
B A N K I N D O N E S I A
DAMPAK PANDEMI COVID-19 KE EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL
1
DUKUNGAN BANK INDONESIA UNTUK UU 2/2020 DAN PENDANAAN APBN
KEBIJAKAN BANK INDONESIA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI
2
3
Outline
B A N K I N D O N E S I A 16
Tindak Lanjut Kewenangan Bank Indonesia dalam UU No. 2/2020
Memberikan PLJP/PLJPS kepada Bank Sistemik atau Bank Selain
Bank Sistemik (Pasal 16 (1)(a) & 17)
Keputusan RDG 16 April 2020, Perubahan PBI
telah diundangkan. PADG telah diterbitkan.
Memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada Bank
Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi
persyaratan PLJP/PLJPS yang dijamin oleh Pemerintah dan
diberikan berdasarkan Keputusan KSSK (Pasal 16(1)(b) & 18)
Membeli SUN/SBSN berjangka panjang di pasar perdana untuk
penanganan permasalahan sistem keuangan yang
membahayakan perekonomian nasional, termasuk untuk tujuan
tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19 (Pasal
16(1)(c) & 19)
Membeli/repo SBN yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan
untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik
dan Bank Selain Bank Sistemik (Pasal 16(1)(d) & 20)
Mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi
penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi,
dan konversi devisa untuk menjaga kestabilan makroekonomi dan
sistem keuangan (Pasal 16(1)(e)).
Pembahasan dalam RDG 20 April 2020. Proses
pembahasan dengan OJK dan KSSK masih
berlangsung.
Mekanisme pembelian SUN/SBSN dari pasar
perdana oleh BI untuk pendanaan APBN telah
disepakati dalam KB Kemenkeu-BI tanggal 16
April 2020.
RPP Kewenangan LPS telah selesai diharmonisasi
Kemenkumham. Mekanisme repo/penjualan SBN
dalam proses finalisasi ke dalam Nota Kesepakatan
BI-LPS.
Keputusan RDG 16 April 2020,. PBI dalam proses
harmonisasi. Konsultasi implementasi dengan
perbankan dan dunia usaha terus berlangsung.
Memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan
cara repo SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta melalui
perbankan (Pasal 16(1)(f)).
Telah dapat dilaksanakan dengan ketentuan
PBI dan PDG Operasi Moneter yang berlaku.
Kewenangan BI dalam Perppu 1/2020 Tindak Lanjut
1
2
3
4
5
6
B A N K I N D O N E S I A 17
Pembelian SBN dari pasar perdana untuk Pembiayaan APBN
Landasan Hukum dan Cakupan
• Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur
Bank Indonesia, No: 190/KMK.08/2020 dan No:
22/4/KEP.GBI/2020, tanggal 16 April 2020, tentang
Skema dan Mekanisme pembelian SUN/SBSN di Pasar
Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan
Keuangan Negara sebagai Pelaksanaan Perppu No.
1/2020 (UU No. 2/2020)
• Yang dimaksud SUN/SBSN untuk menjaga kesinambungan
pengelolaan keuangan negara tsb adalah penerbitan
SUN/SBSN di pasar oleh Pemerintah untuk pembiayaan
umum APBN (“above the line”), BUKAN untuk tujuan tertentu
seperti untuk program pemulihan ekonomi dan/atau
restrukturisasi perbankan (“below the line”).
Prinsip-Prinsip dalam Penerbitan, Pembelian, dan Penjualan
• Kemenkeu dan Bank
Indonesia menerapkan
kaidah-kaidah kebjjakan
fiskal dan moneter yang
prudent, serta tata kelola
yang baik, transparan,
dan akuntabel sesuai
ketentuan.
• Penerbitan SUN/SBSN oleh Kemenkeu dan pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia
dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Kemenkeu mengutamakan penggunaan sumber-sumber pembiayaan dari dana Pemerintah,
seperti SAL, dana abadi, BLU, pembiayaan dari LN dan DN, dan/atau sumber lainnya,
b. mengutamakan mekanisme pasar;
c. mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi secara terukur;
d. jenis dan karakteristik SUN/SBSN bersifat tradoble dan marketable untuk tenor di atas 12 bulan; dan
e. Bank Indonesia sebagai pembeli SUN/SBSN di pasar perdana merupakan last resort daiam hal
kapasitas pasar tidak mampu menyerap dan/atau menyebabkan kenaikan yield yang terlalu
tinggi.
4
B A N K I N D O N E S I A 18
Mekanisme Pembelian SUN/SBSN di pasar perdana oleh Bank Indonesia
Sesuai Keputusan Bersama Menkeu dan GBI, pembelian SUN/SBSN oleh BI di pasar perdana mendasarkan praktek umum dan melalui mekanisme pasar secara wajar agar transparansi dan tata kelola dapat terjaga …
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
MEKANISME PEMBELIAN SUN/SBSN OLEH BI DI PASAR PERDANA
NON-COMPETITIVE BIDDER
GREEN SHOE OPTION
PRIVATE PLACEMENT
• Maks. bidding SUN: 25% dari target lelang maksimum
• Maks. bidding SBSN > 1 tahun: 30% dari target lelang maksimum
• Jika bid yang masuk lebih rendah dari target lelang
• Maksimal penawaran sama dengan penawaran sebelumnya
• Jika pemerintah ingin menambah pembiayaan
• Terms & Condition sesuai kesepakatan
Yield sesuai RRT hasil lelang perdana hari yang sama
Yield sesuai RRT hasil lelang perdana hari sebelumnya
Mengacu pada harga pasar terkini (PT. PHEI).
B A N K I N D O N E S I A 19
• Sejak kesepakatan bersama dengan Kemenkeu 16 April 2020, BI telah melakukan pembelian SBN jangka panjang di pasar perdana sebesar Rp30,33 triliun baik melalui lelang utama, green shoe option, dan private placement.
• Posisi kepemilikan SBN oleh BI per 23 Juni 2020 sebesar Rp447,55 triliun. Jumlah ini termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder untuk stabilisasi nilai tukar berjumlah Rp166,2 triliun.
Realisasi pembelian SBN di pasar perdana oleh BI untuk Pendanaan APBN
Perdana
UU No. 2 Tahun 2020
Sekunder untukStabilisasi Pasar
TotalPerdana(Utama& GSO)
Private Placement
10.06826.658 3.675
166.204 206.605
30.333
Pembelian SBN oleh Bank Indonesia Tahun 2020 (Rp Miliar)
Pembelian SBN oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana sebagai Tindak Lanjut UU No. 2 Tahun 2020
Utama GSO PP Total
PBS004 8,50570 753 1.000 1.753
PBS005 8,70287 249 1.000 1.249
PBS002 5,88294 387 700 1.087
PBS026 7,16679 332 229 561
1.721 2.929 4.650
FR0081 7,56999 1.875 1.112 2.987
FR0083 8,16479 238 1.875 2.113
FR0080 8,12576 149 1.875 2.024
FR0076 8,24104 73 1.875 1.948
2.335 6.737 9.073
PBS002 6,19696 450 1.050 1.500
PBS026 7,40923 358 1.050 1.408
PBS007 8,44330 730 730
PBS023 8,06400 3.675 3.675
1.538 2.100 3.675 7.313
FR0081 7,48290 1.140 1.140
FR0083 8,28463 326 326
FR0080 8,31748 197 197
FR0076 8,37802 109 109
1.771 - - 1.771
PBS002 6,15737 508 508
PBS026 7,07004 196 196
PBS023 7,99841 240 240
PBS004 8,48251 124 124
PBS005 8,57711 107 107
1.175 - - 1.175
FR0081 6,63150 773 773
FR0083 7,66831 582 582
FR0080 7,70979 385 385
FR0076 7,92171 353 353
2.093 - - 2.093
PBS002 6,02035 543 543
PBS026 6,51696 257 257
PBS023 7,44326 71 71
PBS022 7,99160 508 508
PBS005 8,28626 152 152
1.531 - - 1.531
FR0081 6,67930 1.006 1.006
FR0083 7,63638 297 297
FR0080 7,64809 254 254
FR0076 7,76979 222 222
1.778 - - 1.778
PBS002 5,63871 353 353
PBS026 6,49984 264 264
PBS023 7,43952 332 332
949 - - 949
Grand Total 14.891 11.767 3.675 30.333
09 Juni
(SBSN)9.500 10,93%
SERITarget
Maksimal
(Rp Miliar)
NOMINAL
(Rp Miliar)RRT
14.000
40.000
14.000
40.000
%
Pembelian
BI/Target
Maksimal
33,22%
22,68%
52,24%
12 Mei
(SUN) 4,43%
5-8 Mei
(SBSN)
21-22 April
(SBSN)
28-29 April
(SUN)
TANGGAL
LELANG
18 Mei
(SBSN)9.500 8,39%
02 Juni
(SUN) 40.000 5,23%
18 Juni
(SUN) 40.000 4,44%
23 Juni
(SBSN)9.500 6,78%
B A N K I N D O N E S I A
DUKUNGAN BANK INDONESIA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN APBN
20