kodifikasi peraturan bank indonesia non bank · kodifikasi peraturan bank indonesia non bank...

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Non Bank Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

http://www.bi.go.id/

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/

Tim Penyusun Ramlan Ginting

Chandra Murniadi Siti Astiyah

Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul

Wahyu Yuwana Komala Dewi

Wirza Ayu Novriana Tresna Kholilah

Safyra Primadhyta Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax.: 021-3501912 email: [email protected] Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia

2012

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Hubungan Non Bank dengan BI

Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

mailto:[email protected]

Hubungan Non Bank dengan BI Penitipan Sementara Surat/ Barang Berharga pada BI

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Daftar Isi

Hal. i

Rekam Jejak Regulasi Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Hal. ii

Dasar Hukum

Hal. iii

Regulasi Terkait

Hal. iii

Regulasi Bank Indonesia

Hal. iii

Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Ketentuan Umum Pg. 1 – 3 Hal. 1 – 3

Tata Cara Permohonan Titipan Pg. 4 Hal. 3 – 4

Jangka Waktu Penitipan Pg. 5 Hal. 5

Perpanjangan Jangka Waktu Titipan Pg. 6 Hal. 5 – 6

Pengambilan Titipan Pg. 7 Hal. 6 – 8

Pemutusan Hubungan Penitipan oleh Bank Indonesia Pg. 8 Hal. 8 – 9

Penerimaan Titipan Pg. 9 – 11 Hal. 9 – 12

Titipan Kedaluwarsa Pg. 12 – 14 Hal. 13 – 16

Lampiran

Hal 17 – 25

Lampiran 1 : Wilayah Kerja Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga

Hal. 17 – 23

Lampiran 2 : Bukti Titipan Sementara

Hal. 24

Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Titipan

Hal. 25


ii

Rekam Jejak Regulasi Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

7/16/PBI/2005Penyimpanan Sekuritas, Sekuritas, Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

27/142/KEP/DIR/1995Penyimpanan Sekuritas, Surat Yang Berharga dan Barang Berharga pada

Bank Indonesia

14/13/PBI/2012Penitipan Sementara Surat yang

Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

SE 14/29/DPU 2012Tata Cara Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank

Indonesia

SE 11/20/DPM 2009Perubahan SE 7/21/DPM 2005

SE 7/21/DPM 2005Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Lampiran 1

Keterangan :

Diubah

Dicabut

PBI/KEP DIRMasih Berlaku

PBI/KEP DIRTidak Berlaku

SE Masih Berlaku

SE Tidak Berlaku

Hubungan Non Bank dengan BI Penitipan Sementara Surat / Barang Berharga pada BI

iii

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan

Barang Berharga pada Bank Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/29/DPU 2012 perihal Tata Cara Penitipan Sementara Surat yang

Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Hubungan Non Bank dengan BI Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga

pada Bank Indonesia BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 14/13/PBI/2012 SE 14/29/DPU 2012 Romawi I No. 5 – 9

1. Titipan adalah barang milik pihak lain yang dititipkan sementara dan ditatausahakan pada Bank Indonesia.

2. Penitip adalah pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat melakukan penitipan sementara pada Bank Indonesia.

3. Surat yang Berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai bagi Penitip yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal.

4. Sekuritas adalah surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang baik yang diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

5. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

6. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

7. Bukti Titipan Sementara yang selanjutnya disingkat BTS adalah bukti penerimaan Titipan pada Bank Indonesia.

8. Bukti Titipan Sementara Pengganti yang selanjutnya disingkat BTS Pengganti adalah bukti untuk menggantikan BTS yang hilang atau rusak.

9. Bukti Penyerahan Titipan yang selanjutnya disingkat BPT adalah bukti penyerahan Titipan oleh Bank Indonesia.

2 Pasal 2 14/13/PBI/2012

(1) Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip. (2) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Titipan

tertutup. Yang dimaksud dengan “Titipan tertutup” adalah Titipan yang pada waktu penyerahan, petugas Bank Indonesia bersama-sama dengan Penitip melihat isi dan wujudnya sesuai dengan surat permohonan, tanpa harus memastikan kebenaran, kualitas, jumlah, dan/atau keaslian dari Titipan. Titipan selanjutnya dikemas dan disegel oleh Penitip.

(3) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Surat yang Berharga, antara lain sertifikat tanah dan dokumen

perjanjian; b. Sekuritas, antara lain saham dan obligasi; dan/atau c. barang berharga, antara lain, uang baik dalam Rupiah maupun

valuta asing, logam mulia, platina dan batu mulia. Yang termasuk batu mulia antara lain berlian, intan, dan permata.


2


(4) Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan. Cakupan uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan yang dapat dititipkan pada Bank Indonesia merupakan uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan yang merupakan barang temuan. Yang dimaksud dengan uang Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan uang Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

(5) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria sebagai berikut: a. dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;

dan/atau b. dalam rangka penyitaan oleh penyidik dan/atau penetapan sita oleh

pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam rangka penanganan kasus yang berdampak luas. Yang dimaksud dengan “kasus yang berdampak luas” antara lain yang dapat menimbulkan dampak berskala regional atau nasional.

(6) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan Titipan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “Titipan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain senjata api, peluru, bahan peledak, bahan kimia, senjata tajam, narkotika dan psikotropika.

3 Pasal 3 14/13/PBI/2012

(1) Penitip sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) terdiri atas : a. kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian

negara/lembaga negara; b. pengadilan tingkat pertama atau lembaga yang mempunyai

kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang; Yang dimaksud dengan lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Otoritas Jasa Keuangan.


3


c. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan/atau d. pihak internal Bank Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan titipan untuk pihak internal Bank Indonesia diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang bersifat internal.

BAB II Tata Cara Permohonan Titipan 4 Pasal 4

14/13/PBI/2012 SE 14/29/DPU 2012 Romawi III

(1) Bank Indonesia menerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penitip.

(2) Bank Indonesia menolak permohonan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Paragraf 3 ayat (1), dan/atau apabila terdapat pertimbangan tertentu.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia. Ruang penyimpanan adalah khazanah yang merupakan ruangan yang dibuat khusus dengan memperhatikan faktor keamanan dan digunakan terutama untuk menyimpan uang Rupiah.

(3) Calon Penitip yang bermaksud melakukan penitipan barang pada Bank Indonesia, terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemimpin instansi Penitip kepada: a. Departemen Pengedaran Uang, Bank Indonesia, JI. M.H. Thamrin

No.2, Jakarta 10350, bagi calon Penitip yang berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

b. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesian (KPw DN), bagi calon Penitip yang berdomisili di wilayah kerja KPw DN setempat.

Surat permohonan disampaikan kepada Departemen Pengedaran Uang atau KPw DN sesuai dengan pembagian wilayah kerja sebagaimana pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

Surat permohonan memuat: a. jenis, dimensi dan volume barang yang akan dititipkan; b. jangka waktu penitipan; dan c. pernyataan bahwa barang yang akan dititipkan bukan merupakan

barang yang berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Indonesia memastikan kesesuaian jenis barang yang akan dititipkan dalam surat permohonan dengan persyaratan dan kriteria penitipan. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon Penitip perihal persetujuan awal atau penolakan permohonan penitipan di Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Bank Indonesia.


4


Dalam hal permohonan disetujui, pemimpin instansi dari calon Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia dengan membawa dan menyerahkan asli surat persetujuan Bank Indonesia, fotokopi identitas pemimpin instansi tersebut dan barang yang akan dititipkan, untuk melakukan penitipan di Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pemimpin instansi dari calon Penitip, misalnya Kepala Kejaksaan Negeri untuk Kejaksaan Negeri, Direktur Jenderal untuk Direktorat Jenderal, Direktur untuk Direktorat, Kepala Kantor Wilayah untuk Kantor Wilayah, Kepala Kepolisian Resor untuk Kepolisian Resor. Dalam hal pemimpin instansi dari calon Penitip tidak dapat datang ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai instansi calon Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk melakukan penitipan di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan. Pejabat/pegawai instansi calon Penitip, membawa dan menyerahkan: a. asli surat persetujuan Bank Indonesia; b. asli surat kuasa khusus; dan c. fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku

yang tercantum dalam surat kuasa khusus.

Calon Penitip memperlihatkan barang yang akan dititipkan kepada petugas Bank Indonesia, untuk mengetahui kesesuaian jenis barang yang akan dititipkan dengan informasi yang tercantum dalam surat permohonan. Apabila barang yang diperlihatkan untuk dititipkan tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat permohonan, Bank Indonesia menolak penitipan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada calon Penitip. Apabila barang yang diperlihatkan untuk dititipkan telah sesuai dengan surat permohonan maka Penitip dihadapan petugas Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. melakukan pengemasan terhadap Titipan yang ditempatkan

dalam suatu wadah; b. menyegel kemasan; c. membubuhkan tanda tangan pada kemasan yang telah disegel; dan

d. menandatangani BTS sebagai bukti sah penitipan, sebagaimana terlampir pada Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

Selanjutnya Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mengisi formulir BTS berdasarkan informasi dari Penitip;

b. menandatangani BTS sebagai bukti sah penerimaan Titipan bersama sama dengan Penitip; dan

c. menyerahkan lembar pertama BTS kepada Penitip.


5


BAB III Jangka Waktu Penitipan 5 Pasal 5

14/13/PBI/2012 (1) Jangka waktu penitipan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal penitipan. (2) Penitip dapat menentukan jangka waktu penitipan pada Bank Indonesia

dengan mengacu kepada ketentuan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu penitipan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia dan/atau Penitip mengajukan permohonan perpanjangan setelah melewati tanggal jatuh waktu Titipan.

(3) Jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh waktu penitipan untuk setiap perpanjangan.

BAB IV Perpanjangan Jangka Waktu Titipan 6

Pasal 6 14/13/PBI/2012 Ayat (1) SE 14/29/DPU 2012 Romawi VI

(1) Perpanjangan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (3) dilakukan oleh Penitip dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Tata cara perpanjangan jangka waktu Titipan diatur sebagai berikut:

1. Pemimpin dari instansi Penitip menyampaikan surat permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan kepada Bank Indonesia yang menerbitkan BTS dengan melampirkan fotokopi lembar pertama BTS.

2. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan, harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu Titipan.

3. Berdasarkan permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis perihal persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu Titipan kepada Penitip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan perpanjangan beserta lampirannya.

4. Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan disetujui, pemimpin dari instansi Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia dengan membawa dan menyerahkan:

a. asli surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia; b. asli lembar pertama BTS; dan c. fotokopi identitas pemimpin dari instansi tersebut.

5. Dalam hal pemimpin dari instansi Penitip tidak dapat datang ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai dari instansi Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk mengurus perpanjangan jangka waktu Titipan di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan.

6. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa tersebut membawa dan menyerahkan:


6


SE 14/29/DPU 2012 Romawi VII No. 2b Pasal 6 14/13/PBI/2012 Ayat (2)

a. asli surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia; b. asli lembar pertama BTS; c. asli surat kuasa khusus; dan d. fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih

berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus. 7. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk

mengurus perpanjangan jangka waktu Titipan di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap:

a. surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia; b. keaslian lembar pertama BTS yang dicocokkan dengan

lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank Indonesia; dan

c. identitas pemimpin dari instansi tersebut. 8. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa

yang datang untuk mengurus perpanjangan jangka waktu Titipan di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap:

a. surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia; b. keaslian lembar pertama BTS yang dicocokkan dengan

lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank Indonesia; c. keabsahan surat kuasa khusus; dan d. identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku

yang tercantum dalam surat kuasa khusus. 9. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen, telah sesuai maka

Bank Indonesia menerbitkan BTS Perpanjangan. 10. BTS Perpanjangan ditandatangani oleh Bank Indonesia dan

pemimpin dari instansi Penitip atau pejabat/pegawai dari instansi Penitip di kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BTS Perpanjangan.

11. Bank Indonesia menyerahkan lembar pertama BTS Perpanjangan kepada Penitip.

12. Dalam hal tanggal jatuh waktu Titipan bukan pada hari kerja maka waktu pelaksanaan penyerahan Titipan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

(2) Bank Indonesia dapat menerima atau menolak permohonan

perpanjangan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu penitipan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia dan/ atau penitip mengajukan permohonan perpanjangan setelah melewati tanggal jatuh waktu titipan.

BAB V Pengambilan Titipan 7 Pasal 7

14/13/PBI/2012

(1) Titipan yang telah jatuh waktu harus diambil oleh Penitip. Yang dimaksud dengan “Titipan yang telah jatuh waktu” adalah Titipan yang telah melewati tanggal jatuh waktu Titipan.


7


SE 14/29DPU 2012 Romawi IV

(2) Penitip dapat mengambil Titipan sebelum jatuh waktu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

(3) Tata cara pengambilan Titipan baik pada tanggal jatuh waktu maupun sebelum tanggal jatuh waktu diatur sebagai berikut: 1. Penitip dapat mengambil Titipan pada tanggal jatuh waktu atau

sebelum tanggal jatuh waktu, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis sebelumnya kepada Bank Indonesia yang menerbitkan BTS paling lambat diterima oleh Bank Indonesia 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengambilan Titipan. Penyampaian surat permohonan pengambilan Titipan disertai fotokopi lembar pertama BTS. Contoh:

a. pengambilan Titipan pada tanggal jatuh waktu Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012 maka permohonan tertulis dari Penitip paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 10 September 2012.

b. pengambilan Titipan sebelum tanggal jatuh waktu Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012, dan Penitip akan mengambil Titipan pada tanggal 25 September 2012 maka permohonan tertulis dari Penitip paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 5 September 2012.

25 September 2012 maka permohonan tertulis dari Penitip paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 5 September 2012.

2. Dalam hal Penitip menyampaikan permohonan pengambilan Titipan kurang dari batas waktu maka Bank Indonesia menyerahkan Titipan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permohonan oleh Bank Indonesia. Contoh:

a. pengambilan Titipan pada tanggal jatuh waktu Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012, tetapi permohonan tertulis dari Penitip baru diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 September 2012 maka Bank Indonesia menyerahkan Titipan kepada Penitip paling lambat pada tanggal 4 Oktober 2012.

b. pengambilan Titipan sebelum tanggal jatuh waktu Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012, dan Penitip akan mengambil Titipan pada tanggal 25 September 2012, tetapi permohonan tertulis dari Penitip baru diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 10 September 2012 maka Bank Indonesia menyerahkan Titipan kepada Penitip paling lambat pada tanggal 28 September 2012.

3. Untuk melakukan pengambilan Titipan di Bank Indonesia, pemimpin instansi dari Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia dengan membawa dan menyerahkan asli lembar pertama BTS dan fotokopi identitas pemimpin instansi tersebut.


8


4. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip tidak dapat datang ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai instansi Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk melakukan pengambilan Titipan di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan.

5. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberi kuasa tersebut membawa dan menyerahkan: a. asli surat kuasa khusus; b. asli lembar pertama BTS; dan c. fotokopi identitas diri pemberi dan penerima kuasa yang

masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus. 6. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk

melakukan pengambilan Titipan di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank Indonesia, dan pemeriksaan terhadap identitas pemimpin instansi tersebut.

7. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberi kuasa yang datang untuk melakukan pengambilan Titipan di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap: a. keabsahan surat kuasa khusus; b. keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan lembar

kedua BTS yang ditatausahakan di Bank Indonesia; dan 8. identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku yang

tercantum dalam surat kuasa khusus. 9. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen, telah sesuai

maka Bank Indonesia menyerahkan kemasan yang berisi Titipan dalam kondisi masih tersegel kepada Penitip.

10. Bank Indonesia menerbitkan BPT sebagaimana pada Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini, dan ditandatangani oleh Penitip dan Bank Indonesia.

10. Lembar pertama BPT, ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagai bukti sah bahwa Titipan telah diserahkan kepada Penitip.

11. Lembar kedua BPT, diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Penitip sebagai bukti sah pengambilan Titipan.

12. Penitip harus mengambil seluruh Titipan secara sekaligus dari Bank Indonesia, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam BTS.

BAB VI Pemutusan Hubungan Penitipan oleh Bank Indonesia 8

Pasal 8 14/13/PBI/2012

(1) Bank Indonesia dapat memutuskan hubungan penitipan dengan pertimbangan tertentu, antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan. Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain adalah keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia.

(2) Dalam hal Bank Indonesia memutuskan hubungan penitipan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Titipan harus diambil oleh Penitip.


9


SE 14/29/DPU 2012 Romawi IX No. 2

(3) Tata cara pemutusan hubungan penitipan oleh Bank Indonesia diatur sebagai berikut: a. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Penitip

perihal pemutusan hubungan penitipan disertai alasannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemutusan hubungan penitipan.

b. Penitip harus mengambil Titipan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan pemutusan hubungan penitipan.

c. Terhadap pengambilan Titipan yang telah dilakukan pemutusan hubungan penitipan oleh Bank Indonesia, diberlakukan tata cara pengambilan Titipan.

d. Dalam hal Penitip tidak mengambil Titipan, diberlakukan tata cara penyelesaian terhadap Titipan kedaluwarsa.

BAB VII Penatausahaan Titipan 9

Pasal 9 14/13/PBI/2012 SE 14/29/DPU 2012 Romawi VII No. 1a – b SE 14/29/DPU 2012 Romawi VII No. 2a

(1) Penatausahaan Titipan pada Bank Indonesia mencakup penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Titipan.

Yang dimaksud dengan kegiatan penyerahan Titipan termasuk kegiatan penyelesaian Titipan kedaluwarsa.

(2) Dalam rangka penatausahaan Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bank Indonesia menerbitkan: a. Bukti Titipan Sementara sebagai bukti penerimaan Titipan

pada Bank Indonesia. b. Bukti Penyerahan Titipan sebagai bukti penyerahan Titipan

oleh Bank Indonesia. (3) Waktu pelaksanaan:

a. penerimaan Titipan; b. penyerahan Titipan; c. Penggantian BTS yang hilang atau rusak; d. Perpanjangan jangka waktu titipan

dilakukan pada hari kerja kecuali pada hari Jum’at, pada pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat.

(4) Dalam hal tanggal jatuh waktu Titipan bukan pada hari kerja maka waktu pelaksanaan penyerahan Titipan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

10

Pasal 10 14/13/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menerbitkan Bukti Titipan Sementara Pengganti untuk Bukti Titipan Sementara yang hilang atau rusak berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penitip sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Bukti Titipan Sementara yang dilaporkan hilang atau rusak dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya Bukti Titipan Sementara Pengganti.

(3) Bank Indonesia dapat menolak permohonan untuk menerbitkan Bukti Titipan Sementara Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain adalah ketidaksesuaian antara data dalam surat permohonan dengan data


10


SE 14/29/DPU 2012 Romawi V

yang tercantum dalam Bukti Titip Sementara yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

(4) Tata cara penggantian BTS yang hilang atau rusak diatur sebagai berikut:

1. Penggantian BTS yang hilang a. Pemimpin dari instansi Penitip menyampaikan surat

permohonan penggantian BTS yang hilang kepada kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BTS dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang mencantumkan antara lain informasi jenis barang yang dititipkan di Bank Indonesia.

b. Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap dokumen, dengan cara melakukan pencocokan surat permohonan beserta lampirannya dengan lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

c. Dalam hal hasil verifikasi dokumen telah sesuai maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan penggantian BTS yang hilang kepada Penitip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan penggantian BTS yang hilang oleh Bank Indonesia.

d. Dalam hal hasil verifikasi dokumen tidak sesuai maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan penolakan penggantian BTS yang hilang dan informasi permintaan kepada Penitip untuk melengkapi dokumen, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan penggantian BTS yang hilang oleh Bank Indonesia.

e. Sesuai surat pemberitahuan persetujuan penggantian BTS yang hilang, pemimpin dari instansi Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BTS dengan membawa asli surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan fotokopi identitas pemimpin instansi tersebut.

f. Dalam hal pemimpin dari instansi Penitip tidak dapat datang ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai dari instansi Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk mengurus penggantian BTS yang hilang di kantor Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan.

g. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa tersebut membawa dan menyerahkan:

1) asli surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;

2) asli surat kuasa khusus; dan 3) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang

masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus.


11


h. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk mengurus penggantian BTS yang hilang di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan identitas pemimpin instansi tersebut.

i. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa yang datang untuk mengurus penggantian BTS yang hilang di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap:

1) surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;

2) keabsahan surat kuasa khusus; dan 3) identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih

berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus. j. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen, telah sesuai

maka Bank Indonesia menerbitkan BTS Pengganti. k. BTS Pengganti ditandatangani oleh Bank Indonesia dan

pemimpin dari instansi Penitip atau pejabat/pegawai dari instansi Penitip, di kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BTS Pengganti.

l. Bank Indonesia menyerahkan lembar pertama BTS Pengganti kepada Penitip.

m. Waktu pelaksanaan penggantian BTS yang hilang dilakukan pada hari kerja kecuali pada hari Jum’at, pada pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat.

2. Penggantian BTS yang rusak a. Pemimpin dari instansi Penitip menyampaikan surat

permohonan penggantian BTS yang rusak dengan melampirkan fotokopi BTS yang rusak kepada Bank Indonesia.

b. Dalam hal BTS yang rusak tidak lagi terlihat nomor dan informasi dalam BTS yang rusak tersebut maka dalam surat permohonan penggantian BTS yang rusak, dilampirkan surat pernyataan dari pemimpin dari instansi Penitip bahwa lembar pertama BTS yang rusak tersebut adalah milik instansi yang bersangkutan dan penyebab kerusakan lembar pertama BTS.

c. Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap dokumen, dengan cara melakukan pencocokan surat permohonan beserta lampirannya dengan lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

d. Dalam hal hasil verifikasi dokumen telah sesuai maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan penggantian BTS yang rusak kepada Penitip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan penggantian BTS yang rusak oleh Bank Indonesia.


12


e. Dalam hal hasil verifikasi dokumen tidak sesuai maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan penolakan penggantian BTS yang rusak dan informasi permintaan kepada Penitip untuk melengkapi dokumen, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan penggantian BTS yang rusak oleh Bank Indonesia.

f. Sesuai surat pemberitahuan persetujuan penggantian BTS yang rusak, pemimpin dari instansi Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BTS dengan membawa asli BTS yang rusak dan fotokopi identitas pemimpin instansi tersebut.

g. Dalam hal pemimpin dari instansi Penitip tidak dapat datang ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai dari instansi Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk mengurus penggantian BTS yang rusak di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan.

h. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa tersebut membawa dan menyerahkan:

1) asli BTS yang rusak; 2) asli surat kuasa khusus; dan 3) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang


i. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk melakukan penggantian BTS yang rusak di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap BTS yang rusak dan identitas pemimpin instansi tersebut.

j. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa yang datang untuk mengurus penggantian BTS yang rusak di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap:

1) keaslian BTS yang rusak; 2) keabsahan surat kuasa khusus; dan 3) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang


k. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen, telah sesuai maka Bank Indonesia menerbitkan BTS Pengganti.

l. BTS Pengganti ditandatangani oleh Bank Indonesia dan pemimpin dari instansi Penitip atau pejabat/pegawai dari instansi Penitip, di kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BTS Pengganti.

m. Bank Indonesia menyerahkan lembar pertama BTS Pengganti kepada Penitip.

11 Pasal 11 14/13/PBI/2012

Bank Indonesia tidak mengenakan biaya atas Titipan yang ditatausahakan pada Bank Indonesia.


13


BAB VIII Titipan Kedaluwarsa 12 Pasal 12

14/13/PBI/2012 SE 14/29/DPU 2012 Romawi VIII No. 2 dan 18

(1) Bank Indonesia mengkategorikan Titipan menjadi Titipan kedaluwarsa apabila:

a. Titipan telah jatuh waktu dan tidak diambil oleh Penitip; b. permohonan perpanjangan secara tertulis dari Penitip diterima

setelah lewat jatuh waktu Titipan; atau c. Bank Indonesia telah memutuskan hubungan penitipan

sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (1), dan Titipan tidak diambil oleh Penitip.

(2) Dalam hal Titipan dikategorikan sebagai Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penitip harus mengambil Titipan dimaksud.

(3) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Penitip mengenai penyelesaian Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal Penitip tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu tertentu maka Bank Indonesia:

a. mengembalikan Titipan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (3) yang telah kedaluwarsa kepada Penitip atau mengalihkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau Proses penyelesaian atas Titipan kedaluwarsa yang telah dialihkan selanjutnya merupakan tanggung jawab pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. mengembalikan Titipan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (4) yang telah kedaluwarsa kepada Penitip.

(5) Tata cara penyelesaian titipan kadaluwarsa :

1. Penyampaian surat pemberitahuan kepada Penitip dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk masing-masing pemberitahuan.

2. Untuk surat pemberitahuan ketiga, Penitip diharuskan mengambil Titipan kedaluwarsa paling lambat akhir bulan yang bersangkutan sejak tanggal surat pemberitahuan ketiga. Contoh: a. surat pemberitahuan pertama keharusan mengambil

Titipan kedaluwarsa disampaikan pada tanggal 3 September 2012;

b. dalam hal Penitip tidak melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa dalam rentang waktu dalam surat pemberitahuan pertama maka disampaikan surat pemberitahuan kedua keharusan mengambil Titipan kedaluwarsa pada tanggal 20 September 2012; atau

c. dalam hal Penitip tidak melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa dalam rentang waktu dalam surat pemberitahuan kedua maka disampaikan surat pemberitahuan ketiga keharusan mengambil Titipan kedaluwarsa pada tanggal 9


14


Oktober 2012. Penitip diharuskan mengambil Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2012.

3. Penitip yang akan mengambil Titipan kedaluwarsa berdasarkan surat pemberitahuan pertama, surat pemberitahuan kedua atau surat pemberitahuan ketiga dari Bank Indonesia, menyampaikan surat permohonan pengambilan Titipan kedaluwarsa kepada Bank Indonesia yang menerbitkan BTS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengambilan Titipan kedaluwarsa, dengan melampirkan: a. fotokopi surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan b. fotokopi lembar pertama BTS.

Contoh : Pengambilan Titipan kedaluwarsa pada tanggal 28 September 2012 maka surat permohonan dari Penitip paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 19 September 2012.

4. Dalam hal Penitip menyampaikan surat permohonan pengambilan Titipan kedaluwarsa kurang dari batas waktu maka Bank Indonesia menyerahkan Titipan kedaluwarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permohonan pengambilan. Contoh: Pengambilan Titipan kedaluwarsa pada tanggal 28 September 2012, tetapi surat permohonan dari Penitip baru diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 September 2012 maka Bank Indonesia akan menyerahkan Titipan kedaluwarsa paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2012.

5. Pemimpin dari instansi Penitip sesuai dengan surat pemberitahuan dari Bank Indonesia, harus datang ke kantor Bank Indonesia untuk mengambil Titipan kedaluwarsa dengan membawa dan menyerahkan: a. asli surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; b. asli lembar pertama BTS; dan c. fotokopi identitas pemimpin dari instansi tersebut.

6. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip tidak dapat datang ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai instansi Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan.

7. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberi kuasa tersebut membawa dan menyerahkan: a. asli surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; b. asli lembar pertama BTS; c. asli surat kuasa khusus; dan d. fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih

berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus. 8. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk

mengambil Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap: a. surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; b. keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan lembar


15


kedua BTS yang ditatausahakan di Bank Indonesia; dan c. identitas pemimpin dari instansi tersebut.

9. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa yang datang untuk mengambil Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap: a. surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; b. keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan lembar

kedua BTS yang ditatausahakan di Bank Indonesia; c. keabsahan surat kuasa khusus; dan d. identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku

yang tercantum dalam surat kuasa khusus. 10. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen, telah sesuai maka Bank

Indonesia menyerahkan kemasan yang berisi Titipan kedaluwarsa dalam kondisi masih tersegel kepada Penitip.

11. Bank Indonesia menerbitkan BPT dan ditandatangani oleh Bank Indonesia dan pemimpin dari instansi Penitip atau pejabat/pegawai dari instansi Penitip di kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BPT.

12. Lembar pertama BPT, ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagai bukti sah bahwa Titipan kedaluwarsa telah diserahkan kepada Penitip.

13. Lembar kedua BPT, diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Penitip sebagai bukti sah pengambilan Titipan kedaluwarsa.

14. Penitip harus mengambil seluruh Titipan kedaluwarsa secara sekaligus dari Bank Indonesia, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam BTS.

15. Dalam hal Penitip melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa, dan Titipan kedaluwarsa belum dialihkan kepada pihak yang berwenang, diberlakukan tata cara pengambilan Titipan kedaluwarsa.

16. Dalam hal Penitip tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan Titipan kedaluwarsa dari Bank Indonesia dan tidak melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa sampai dengan batas waktu maka Bank Indonesia:

a. mengembalikan Titipan kedaluwarsa secara langsung kepada Penitip; atau

b. mengalihkan Titipan kedaluwarsa kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Penitip tidak diketahui keberadaannya.

17. Dalam hal Penitip tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan Titipan kedaluwarsa dari Bank Indonesia dan tidak melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa sampai dengan batas waktu, maka Bank Indonesia mengembalikan Titipan kedaluwarsa secara langsung kepada Penitip.

13 Pasal 13 14/13/PBI/2012

(1) Penitip bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran, kualitas, jumlah, dan/atau keaslian dari Titipan yang disebutkan dalam Bukti Titipan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9 ayat (2) huruf a.

(2) Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi kehilangan, kerusakan, penyusutan, kedaluwarsa dan/atau hal-hal lain


16


yang mungkin timbul atas Titipan yang mengakibatkan berkurangnya nilai, kualitas dan/atau fisik Titipan.

14 Pasal 14 14/13/PBI/2012

(1) Titipan yang telah dikategorikan sebagai Titipan kedaluwarsa sebelum berlakunya ketentuan ini, diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya ketentuan ini.

(2) Dalam hal Titipan tidak dapat diselesaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengembalikan Titipan kepada Penitip atau mengalihkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WILAYAH KERJA KANTOR PUSAT DAN KANTOR PERWAKILAN

BANK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENITIPAN SEMENTARA

SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA

No. Nama Kantor Alamat Kantor Wilayah Kerja

1. Kantor Pusat

Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin

No.2, Jakarta

10350

DKI Jakarta,

Kabupaten/Kota Bekasi,

Kabupaten/Kota Bogor,

Kabupaten Karawang,

Kota Depok, Provinsi

Banten

2. KPw BI

Provinsi Maluku

Jl. Raya Patimura

No.7, Ambon

Provinsi Maluku

3. KPw BI

Balikpapan

Jl. Jend.

Sudirman No.20,

Balikpapan

76111

Kota Balikpapan,

Kabupaten Pasir dan

Kabupaten Penajam Paser

Utara

4. KPw BI

Provinsi Aceh

Jl. Cut Meutia

No.15, Banda

Aceh

Nanggroe Aceh

Darussalam dikurangi

wilayah kerja KPw BI

Lhokseumawe, yaitu

meliputi Kota Banda Aceh,

Kota Sabang, Kabupaten

Aceh Besar, Kabupaten

Pidie, Kabupaten Aceh

Barat, Kabupaten Aceh

Barat Daya, Kabupaten

Aceh Singkil, Kabupaten

Aceh Jaya, Kabupaten

Nagan Raya, Kabupaten

Simeulu, Kabupaten Aceh

Selatan

5. KPw BI Provinsi

Lampung

Jl. Hasanuddin

No.38, Bandar

Lampung

Provinsi Lampung

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN BANK INDONESIA

NOMOR 14/29/DPU TANGGAL 16 OKTOBER 2012

PERIHAL TATA CARA PENITIPAN SEMENTARA

SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG

BERHARGA PADA BANK INDONESIA

No. . . .

17

nurul

Rectangle

nurul

TextBox

1


6. KPw BI

Wilayah VI

Jl. Braga No.108,

Bandung 40111

Provinsi Jawa Barat

dikurangi wilayah kerja

Kantor Pusat, KPw BI

Cirebon, KPw BI

Tasikmalaya, yaitu

meliputi Kabupaten/Kota

Bandung, Kabupaten

Cianjur, Kabupaten

Garut, Kabupaten

Purwakarta, Kabupaten

Subang, Kabupaten/Kota

Sukabumi, Kabupaten

Sumedang dan Kota

Cimahi

7. KPw BI

Wilayah II

Jl. Lambung

Mangkurat

No.15,

Banjarmasin

70111

Provinsi Kalimantan

Selatan

8. KPw BI Batam Jl. Engku Putri

Batam Center,

Batam 29432

Provinsi Kepulauan Riau

9. KPw BI Provinsi

Bengkulu

Jl. Jend. Ahmad

Yani, Bengkulu

Provinsi Bengkulu

10. KPw BI Cirebon Jl. Yos Sudarso

No.5-7, Cirebon

Kabupaten/Kota Cirebon,

Kabupaten Indramayu,

Kabupaten Kuningan dan

Kabupaten Majalengka

11. KPw BI

Wilayah III

Jl. Letda Tantular

No.4 Renon,

Denpasar 80234

Provinsi Bali

12. KPw BI

Provinsi Jambi

Jl. Jend. Ahmad

Yani, Telanaipura

Provinsi Jambi

13. KPw BI Provinsi

Papua dan

Papua Barat

Jl. DR. Sam

Ratulangi No.9,

Jayapura

Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat

14. KPw BI Jember Jl. Gajah Mada

No.224, Jember

Kabupaten Banyuwangi,

Kabupaten Bondowoso,

Kabupaten Jember,

Kabupaten Situbondo

2

No. . . .

18

nurul

Rectangle


15. KPw BI Kediri Jl. Brawijaya

No.2, Kediri

Kabupaten/Kota Blitar,

Kabupaten/Kota Kediri,

Kabupaten/Kota Madiun,

Kabupaten Magetan,

Kabupaten Nganjuk,

Kabupaten Ngawi,

Kabupaten Pacitan,

Kabupaten Ponorogo,

Kabupaten Trenggalek,

Kabupaten Tulungagung

16. KPw BI Provinsi

Sulawesi

Tenggara

Jl. Sultan

Hassanudin

No.150, Kendari

93122

Provinsi Sulawesi

Tenggara

17. KPw BI Provinsi

Nusa Tenggara

Timur

Jl. Tom Pelio

No.2, Kupang

Provinsi Nusa Tenggara

Timur

18. KPw BI

Lhokseumawe

Jl. Merdeka No.1,

Lhokseumawe

24312

Kota Lhokseumawe,

Kabupaten Langsa,

Kabupaten Aceh Utara,

Kabupaten Aceh Jeumpa,

Kabupaten Aceh Tengah,

Kabupaten Bener Meriah,

Kabupaten Gayo Luwes,

Kabupaten Aceh

Tenggara, Kabupaten

Aceh Timur dan

Kabupaten Aceh Tamiang

19. KPw BI Malang Jl. Merdeka Utara

No.7, Malang

Kabupaten Lumajang,

Kabupaten/Kota Malang,

Kabupaten/Kota

Pasuruan,

Kabupaten/Kota

Probolinggo dan Kota

Batu

20. KPw BI Provinsi

Nusa Tenggara

Barat

Jl. Pejanggik

No.2, Mataram

83126

Provinsi Nusa Tenggara

Barat (Pulau Lombok dan

Pulau Sumbawa)

3

No. . . .

19

nurul

Rectangle

nurul

Rectangle


21. KPw BI

Wilayah IX

Jl. Balai Kota

No.4, Medan

Provinsi Sumatera Utara


KPw BI Sibolga dan KPw

BI Pematangsiantar, yaitu

meliputi Kabupaten Dairi,

Kabupaten Deliserdang,

Kabupaten Karo,

Kabupaten Langkat,

Kabupaten Pakpak Barat,

Kabupaten Serdang

Bedagai, Kota Binjai, Kota

Medan, dan Kota Tebing

Tinggi

22. KPw BI Provinsi

Sulawesi Utara

Jl. Tujuh Belas

Agustus, Manado

Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Gorontalo

23. KPw BI Wilayah I Jl. Jend.

Sudirman No.3,

Makassar

Provinsi Sulawesi Selatan

dan Provinsi Sulawesi

Barat

24. KPw BI

Wilayah VIII

Jl. Jend.

Sudirman No.22,

Padang

Provinsi Sumatera Barat

25. KPw BI Provinsi

Kalimantan

Tengah

Jl. Diponegoro

No.17,

Palangkaraya

73111

Provinsi Kalimantan

Tengah

26. KPw BI

Wilayah VII

Jl. Jend.

Sudirman

No.510,

Palembang

Provinsi Sumatera Selatan

dan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

27. KPw BI Provinsi

Sulawesi Tengah

Jl. Sam Ratulangi

No.23, Palu

Provinsi Sulawesi Tengah

28. KPw BI

Provinsi Riau

Jl. Jend.

Sudirman

No.464,

Pekanbaru

Provinsi Riau

29. KPw BI

Pematang

Siantar

Jl. H. Adam Malik

No.1, Pematang

Siantar

Kabupaten Asahan,

Kabupaten Batubara,

Kabupaten Labuhan Batu,

Kabupaten Simalungun,

Kota Pematang Siantar,

Kota Tanjungbalai

4

No. . . .

20

nurul

Rectangle


30. KPw BI Provinsi

Kalimantan

Barat

Jl. Jend. A. Yani,

Pontianak

Provinsi Kalimantan Barat

31. KPw BI

Purwokerto

Jl. Jend. Gatot

Subroto No.98,

Purwokerto

53116

Kabupaten Banjarnegara,

Kabupaten Banyumas,

Kabupaten Cilacap,

Kabupaten Purbalingga

32. KPw BI Provinsi

Kalimantan

Timur

Jl. Gajah Mada

No.1, Samarinda

75122

Provinsi Kalimantan

Timur dikurangi wilayah

kerja KPw BI Balikpapan

yaitu meliputi Kota

Samarinda, Kota Tarakan,

Kota Bontang, Kabupaten

Kutai Kartanegara,

Kabupaten Kutai Timur,

Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Berau,

Kabupaten Bulungan,

Kabupaten Bulungan

Utara (Nunukan) dan

Kabupaten Bulungan

Selatan (Malinau)

33. KPw BI

Wilayah V

Jl. Imam Bardjo

SH No.4,

Semarang

Provinsi Jawa Tengah


KPw BI Purwokerto, KPw

BI Solo dan KPw BI Tegal,

yaitu meliputi Kabupaten

Blora, Kabupaten Demak,

Kabupaten Grobogan,

Kabupaten Jepara,

Kabupaten Kebumen,

Kabupaten Kendal,

Kabupaten Kudus,

Kabupaten/Kota

Magelang, Kabupaten

Pati, Kabupaten

Purworejo, Kabupaten

Rembang,

Kabupaten/Kota

Semarang, Kabupaten

Temanggung, Kabupaten

Wonosobo, Kota Salatiga

5

No. . . .

21

nurul

Rectangle


34. KPw BI Sibolga Jl. Kapten Maruli

Sitorus No.8,

Sibolga 22513

Kabupaten Humbang

Hasundutan, Kabupaten

Nias, Kabupaten Nias

Barat, Kabupaten Nias

Selatan, Kabupaten Nias

Utara, Kabupaten

Samosir, Kabupaten

Tapanuli Tengah,

Kabupaten Tapanuli

Utara, Kabupaten Toba

Samosir, Kota Sibolga,

Kabupaten Tapanuli

Selatan, Kabupaten

Mandailing Natal,

Kabupaten Padang Lawas,

dan Kabupaten Padang

Lawas Utara, Kota

Gunungsitoli, dan Kota

Padang Sidimpuan

35. KPw BI Solo Jl. Jend.

Sudirman No.4,

Solo

Kabupaten Boyolali,

Kabupaten Karang Anyar,

Kabupaten Klaten,

Kabupaten Sragen,

Kabupaten Sukoharjo,

Kabupaten Wonogiri, Kota

Surakarta

36. KPw BI

Wilayah IV

Jl. Pahlawan

No.105, Surabaya

Provinsi Jawa Timur


KPw BI Jember, KPw BI

Kediri dan KPw BI

Malang, yaitu meliputi

Kabupaten Bangkalan,

Kabupaten Bojonegoro,

Kabupaten Gresik,

Kabupaten Jombang,

Kabupaten Lamongan,

Kabupaten/Kota

Mojokerto, Kabupaten

Pamekasan, Kabupaten

Sampang, Kabupaten

Sidoarjo, Kabupaten

Sumenep, Kabupaten

Tuban, Kota Surabaya

6

No. . . .

22

nurul

Rectangle


37. KPw BI

Tasikmalaya

Jl. Sutisna

Senjaya No.19,

Tasikmalaya

46112

Kabupaten/Kota

Tasikmalaya, Kabupaten

Ciamis dan Kota Banjar

38. KPw BI Tegal Jl. Dr. Sutomo

No.55, Tegal

Kabupaten Batang,

Kabupaten Brebes,

Kabupaten/Kota

Pekalongan, Kabupaten

Pemalang,

Kabupaten/Kota Tegal

39. KPw BI Provinsi

Maluku Utara

Jl. Jos Sudarso,

Ternate

Provinsi Maluku Utara

40. KPw BI Provinsi

Daerah Istimewa

Yogyakarta

Jl. Panembahan

Senopati No.4-6,

Yogyakarta

55121

Daerah Istimewa

Yogyakarta

KEPALA DEPARTEMEN PENGEDARAN UANG,

GATOT SUGIONO S.

7

23

nurul

Rectangle

No. BTS : Tahun Buku/…./BTS/Rubrik Satker

Tanggal :

PENITIP (lembaga/instansi & alamat):

REFERENSI (diisi nomor & tanggal surat permohonan dari Penitip):

TANGGAL JATUH WAKTU:

KASIR I

(Nama Jelas)

Pokok-pokok syarat penitipan:

1.

2. Penitip harus mengambil Titipan yang telah jatuh waktu di Bank Indonesia dengan membawa asli BTS.

3.

4. Bank Indonesia dapat melakukan pemutusan hubungan penitipan dengan pertimbangan tertentu.

5.

6.

7. Syarat penitipan lainnya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

JENIS TITIPAN

(Nama Jelas)

PENITIP

KETERANGANJUMLAH KEMASAN

(Nama Jelas)

PENGELOLA KHAZANAH

BANK INDONESIA

BUKTI TITIPAN SEMENTARA

Lembar 1 : Penitip

Bukti Titipan Sementara adalah bukti penerimaan Titipan pada Bank Indonesia, yang harus dikembalikan kepada

Bank Indonesia pada saat pengambilan Titipan.

Dalam hal Penitip bermaksud melakukan perpanjangan jangka waktu penitipan, Penitip harus mengajukan surat

permohonan perpanjangan sebelum tanggal jatuh waktu Titipan.

Penitip bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran, kualitas, jumlah, dan/atau keaslian dari Titipan yang

disebutkan dalam BTS.

Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi kehilangan, kerusakan, penyusutan, kedaluwarsa

dan/atau hal-hal lain yang mungkin timbul atas Titipan yang mengakibatkan berkurangnya nilai, kualitas dan/atau

fisik Titipan.

KEPALA KASIR/KABID SP KASIR SENIOR

(Nama Jelas)

Jangka waktu penitipan paling lama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal jatuh waktu penitipan untuk setiap perpanjangan.

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN BANK INDONESIANO. 14/29/DPU TANGGAL 16 OKTOBER 2012PERIHAL TATA CARA PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG

BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA

24

nurul

Rectangle

nurul

TextBox

2

No. BPT: Tahun Buku/.../BPT/Rubrik Satker

Tanggal:

PENITIP (lembaga/instansi & alamat):

REFERENSI (diisi nomor & tanggal surat permohonan dari Penitip):

SEBAGAIMANA BUKTI TITIPAN SEMENTARA NO….

TANGGAL PENYERAHAN TITIPAN :

KETERANGAN

PENITIP

Lembar 2 : Penitip

(Nama Jelas)(Nama Jelas)(Nama Jelas)

*) Jumlah kemasan yang diserahkan harus sama dengan jumlah kemasan yang dititipkan yang tercantum

Bukti Penyerahan Titipan adalah bukti penyerahan Titipan dari Bank Indonesia kepada Penitip.

KEPALA KASIR/KABID SP KASIR SENIOR KASIR I

(Nama Jelas)

BANK INDONESIA

PENGELOLA KHAZANAH

BUKTI PENYERAHAN TITIPAN

dalam BTS.

JENIS TITIPAN JUMLAH KEMASAN*)

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN BANK INDONESIANO. 14/29/DPU TANGGAL 16 OKTOBER 2012PERIHAL TATA CARA PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG

BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA

25

nurul

Rectangle

nurul

TextBox

3

kodifikasi peraturan bank indonesia non bank · kodifikasi peraturan bank indonesia non bank...

Documents