1

Dokumen Pengadaan StandarJasa Konsultansi Badan Usaha

(dengan Prakualifikasi)

(DRAFT KONTRAK)

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMURDINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jenderal A.Yani No.78 Tamiang Layang 73611 Telp/Faks (0526) 20911334web site : www.pu.baritotimurkab.go.id

NOMOR : ……………

TANGGAL : …………… 2013

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAUMUM

KEGIATAN : PENINGKATAN /PEMBANGUNAN FASILITASPEMERINTAH

PEKERJAAN : PERENCANAAN LANJUTAN/PENINGKATANRUMAH JABATAN BUPATI BARITO TIMUR

LOKASI : KABUPATEN BARITO TIMUR

BIAYA : Rp………….. (………………………………….)

WAKTU PELAKSANAAN : …… (……..) hari kalender, terhitungsejak diterbitkannya Surat Perintah MulaiKerja/SPMK (Mulai……. 2013 Selesai……….. 2013)

SUMBER DANA : DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBarito Timur, Nomor: 1.03 . 1.03.01 TahunAnggaran 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUMJl. Jenderal A.Yani No.78 Tamiang Layang 73611 Telp/Faks (0526) 20911334

web site : www.pu.baritotimurkab.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

untuk melaksanakanPaket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

PERENCANAAN LANJUTAN/PENINGKATANRUMAH JABATAN BUPATI BARITO TIMUR

Nomor : ........................................

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat danditandatangani di Tamiang Layang pada hari.......... tanggal ......... bulan .......... tahun ................antara EKO SUDIBYO, ST., MM , selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk danatas nama DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Barito Timur, yang berkedudukan di Jl.Jenderal A.Yani No.78 , Tamiang Layang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala DINASPEKERJAAN UMUM No: .......................... (selanjutnya disebut “PPK”) dan .............., .............,yang bertindak untuk dan atas nama ........................., yang berkedudukan di ......................,berdasarkan Akta Notaris No….., tanggal …………. yang dikeluarkan oleh Notaris……………. (selanjutnya disebut “Penyedia”).

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimanaditerangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

(b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil,dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansisesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrakini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yangdiwakili;

(d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dankondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-halsebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis danBiaya adalah sebesar Rp. ............... (............................).

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yangsama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Kontrak ini:a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b) Pokok Perjanjian;c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;f) Kerangka Acuan Kerja;g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadipertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumenyang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggiberdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yangmeliputi khususnya :a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK

sesuai dengan ketentuan Kontrak; danb) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan

ketentuan Kontrak.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggalmulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-SyaratUmum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak inipada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas namaDINAS PEKERJAAN UMUM

Kabupaten Barito TimurPPK,

EKO SUDIBYO, ST., MMNIP. 19611216 198303 1 011

Untuk dan atas nama Penyedia......................................,

.................................................................

LAMPIRAN 2 : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

1. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak iniharus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagaiberikut :

1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yangmengutamakan adanya olah pikir (brainware).

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabatpemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atauPejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalahpejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atauditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalahpejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabatyang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa danmenerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern padainstitusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yangmelakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadappenyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah adalah badan usaha yang menyediakan JasaKonsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh PokjaULP.

1.8 Sub Penyedia adalah badan usaha yang mengadakan perjanjiankerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan sebagianpekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan adalah kerja sama usaha antara penyedia nasionalmaupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihakmempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelasberdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalamperjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakankonsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjangtidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum barudan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasama usaha kepada badan hukum tersebut.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminantertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat(unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/PerusahaanPenjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyediakepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrakadalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yangmencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yangmerupakan bagian dari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Direksi Lapangan adalah tim pendukung yangdibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang ataulebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untukmengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

1.15 Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkanoleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

1.16 Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau upahyang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkanbiaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan(profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktutertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).

1.17 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yangsebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaranyang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biayauntuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biayapengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biayakomunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraanseminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.

1.18 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkankebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikanpekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secaralogis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.19 Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuhsesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaanpekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukanuntuk melaksanakan pekerjaan.

1.20 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaanbukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia laindan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.21 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak initerhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengantanggal penyelesaian pekerjaan.

1.22 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yangdinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.23 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaianpekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantumdalam SPMK.

1.24 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untukmenjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yangdiperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

1.25 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponenpekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyediadan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia.

1.26 Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatanteknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalampelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakanbagian dari penawaran penyedia.

1.27 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.

1.28 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.

1.29 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPKdan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaanpembayaran atas beban Anggaran Pendapatan BelanjaNegara/Daerah.

1.30 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian,kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

2. Penerapan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalampelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapatbertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontraklain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam SuratPerjanjian.

3. Bahasa danHukum

3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. KeutuhanKontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telahdisetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untukmengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, ataupersetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

5. Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkanHukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapatdilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secarapenuh.

6. Perpajakan Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakanyang berlaku di Indonesia.

7. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkanKontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dandianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsungkepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantumdalam SSKK.

8. Asal JasaKonsultansi

8.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh tenagaIndonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jikalokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum makalokasi akan ditentukan oleh PPK.

8.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakankomponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yangtidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaankomponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalamDokumen Penawaran.

8.3 Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapatdipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakanpenipuan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

9. PenggunaanDokumen-DokiumenKontrak danInformasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumenkontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak olehpihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, sertainformasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dariPPK.

10. Hak AtasKekayaanIntelektual

Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim daripihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh penyedia.

11. LayananTambahan

Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya sepertipembuatan maket/model dari hasil desain sesuai dengan lingkuppekerjaannya.

2. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

12. JadwalPelaksanaanPekerjaan

12.1 tanggal mulai berlaku kontrak dan jangka waktu penyelesaianpekerjaan tercantum dalam SSKK;

12.2 tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan tercantum dalam SPMK;

12.3 tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPKtercantum dalam SPMK.

13. Rapat PersiapanPelaksanaanKontrak

13.1 PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapanpelaksanaan kontrak.

13.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknisdan/atau Tim Pendukung.

13.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapanpelaksanaan kontrak adalah:a. program mutu;b. organisasi kerja;c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan

personil (apabila diperlukan); dane. rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.

13.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalamBerita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yangditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

14. Mobilisasi 14.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainyapelaksanaan pekerjaan.

14.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:a. mendatangkan tenaga ahli;b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atauc. menyiapkan peralatan pendukung;

14.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahapsesuai dengan kebutuhan.

15. PengawasandanPemeriksaan

15.1 Pemeriksaan Bersamaa. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan

pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPKbersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaanbersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaianpersonil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasilpemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yangdapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahantersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.

c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atauperalatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak makapenyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syaratpersonil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syaratharus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakatibersama dengan memperhatikan Pasal tentang PersonilKonsultan dan Subkonsultan.

15.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatana. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus

dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasipekerjaan serta dibuatkan Berita Acara HasilInspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK danpenyedia.

b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantuTim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyatabelum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapatmelaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatanyang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai denganketentuan dalam Kontrak.

d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatanmengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkandalam bentuk adendum Kontrak.

15.3 Pemeriksaan Lapangana. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia

melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukanpengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.

b. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknisdan/atau Tim Pendukung.

c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK danpenyedia.

d. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkanperubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam adendumKontrak.

16. Jaminan Jaminan Uang Muka :16.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka

pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) daribesarnya uang muka.

16.2 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsionalsesuai dengan pengembalian uang muka.

16.3 Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejaktanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengantanggal penyerahan pertama pekerjaan.

16.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi.

16.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat nama dan alamat PPK,penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak,nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajibanpihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan UangMuka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpasyarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka dan tandatangan penjamin.

17. Pembayaran 17.1 Uang Muka :a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk:

1) mobilisasi alat dan tenaga kerja;2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok

barang/material; dan/atau3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan

pengadaan.b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan

ketentuan sebagai berikut:1) untuk usaha kecil paling tinggi 30% (tiga puluh

perseratus) dari nilai Kontrak; atau

2) untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluhperseratus) dari nilai Kontrak.

c. Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta besarannyaditetapkan dalam SSKK.

d. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uangmuka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencanapenggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuaiKontrak.

e. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untukpermohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterimadari penyedia.

f. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsursecara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaandan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapaiprestasi 100 % (seratus perseratus).

17.2 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yangdigunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.

17.3 Penangguhan Pembayarana. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi

pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhikewajiban kontraktualnya.

b. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan denganproporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikanpemberitahuan tertulis kepada penyedia yang memuat:1) alasan penangguhan pembayaran; dan2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) harikerja setelah pemberitahuan diterima.

d. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayarandapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepadapenyedia.

18. Harga 18.1 PPK membayar kepada peserta atas pelaksanaan pekerjaan.

18.2 Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (overhead),biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %,tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasilainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.

18.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantumdalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personilsesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknisdan Biaya.

18.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumberpendanaan yang disebut dalam SSKK.

19. PerubahanKontrak

Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak,yang meliputi:19.1 perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang

dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubahlingkup pekerjaan dalam kontrak;

19.2 perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanyaperubahan lingkup pekerjaan; dan/atau

19.3 perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan lingkuppekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

20. PerubahanLingkupPekerjaan

20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisilapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerjayang telah ditentukan dalam Kontrak, maka PPK bersamapenyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputiantara lain:a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang

tercantum dalam Kontrak;b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan

lapangan;d. melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum

tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untukmenyelesaikan seluruh pekerjaan.

20.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianyaanggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) daribiaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.

20.3 Perintah perubahan lingkup pekerjaan dibuat oleh PPK secaratertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknisdan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantumdalam Kontrak awal.

20.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagaidasar penyusunan adendum Kontrak.

20.5 Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimanadimaksud pada angka 20.1 sampai dengan 20.4, PPK dapatdibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak.

21. PerpanjanganWaktuPelaksanaan

21.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK ataspertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagaiberikut:a. pekerjaan tambah;b. perubahan ruang lingkup pekerjaan;c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/ataue. keadaan kahar.

21.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibatkeadaan kahar.

21.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan ataskontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulisyang diajukan oleh penyedia.

21.4 PPK dapat menugaskan Tim Pendukung yaitu Panitia/PejabatPeneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulanperpanjangan waktu pelaksanaan.

21.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalamadendum Kontrak.

22. Kerjasamaantara penyediadengan subpenyedia

22.1 Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diaturdalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

22.2 Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yangdikerjakan oleh sub penyedia.

22.3 Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyediaharus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrakserta menganut prinsip kesetaraan.

23. PersonilKonsultan danSubkonsultan

23.1 Umuma. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi

dan pengalaman yang ditawarkan dalam DokumenPenawaran.

b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada)tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan olehpenyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulukepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalamankerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yangdiusulkan beserta alasan perubahan.

d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantianpersonil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti:1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan

dengan baik2) berkelakuan tidak baik; atau3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnyamaka penyedia berkewajiban untuk menyediakan penggantidan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerjadalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.

f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perludilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakanpengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik daripersonil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biayatambahan apapun.

23.2 Personil Intia. nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum,

perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam LampiranSSKK;

b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personilakan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secaratertulis kepada PPK;

c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktupelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

23.3 Persetujuan PersonilPersonil inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh PPK harusmemberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidappenyakit berbahaya/menular (medical certificate) serta terdaftaratau tertera dalam daftar personalia penyedia.

23.4 Waktu kerja dan lembura. jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti ditentukan dalam

Lampiran SSKK;b. waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia

dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan suratperintah mobilisasi;

c. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lemburatau sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudahmencakup hal tersebut.

24. PerubahanPersonil

24.1 Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyediaa. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau

peralatan kepada PPK.b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil

dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.c. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau

peralatan, dengan ketentuan:1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau

peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan,

dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biayasatuan (time based), biaya langsung personil harusdisesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yangmenggantikan.

3) menolak permohonan perubahan personil dan/atauperalatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil,penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalamankerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantianpersonil yang bersangkutan.

e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atauperalatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak.

24.2 Penggantian personil penyedia atas perintah PPKa. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak

dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuantidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantianpersonil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personilyang sama atau lebih tinggi.

b. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintahpenggantian personil, harus sudah menerima personilpengganti dari penyedia.

25. KeterlambatanPelaksanaanPekerjaan

25.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukanakibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaianpenyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak danmenangguhkan pemenuhan hak-hak penyedia ataumenangguhkan pembayaran.

25.2 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan olehkesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugiatau memberikan Kompensasi.

25.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidakdilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihakuntuk diperpanjang.

25.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalahtanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaiansemua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimanaditetapkan dalam SPMK.

26. Denda danGanti Rugi

26.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepadapenyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yangdikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasiyang tercantum dalam Kontrak.

26.2 Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaianpekerjaan adalah:a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang

belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagianpekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakankesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterimaoleh PPK;

b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagianpekerjaan belum diterima oleh PPK.

26.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatanpembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yangterlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlakupada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapatdiberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.

26.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagaiberikut :a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat

mempengaruhi pekerjaan penyedia;b. keterlambatan penerbitan SPP;c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau

instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang

diperjanjikan dalam kontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untukmelakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakanpengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.

g. jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atauketerlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajibanuntuk membayar ganti rugi dan/atau memberikanperpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;

h. ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan datapenunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan olehpenyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibatperistiwa kompensasi;

i. perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapatdiberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapatdibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.

26.5 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalamSSKK.

27. Keadaan Kahar 27.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluarkehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidakdapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:a. bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami,

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanahlongsor;

b. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemidan wabah penyakit;

c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atauantar komunitas masyarakat, dan teror;

d. pemogokan;e. kebakaran; dan/atauf. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui

keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknisterkait.

27.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yangdisebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

27.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia memberitahukantentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulisdalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejakterjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinanpernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansiyang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27.4 Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar,para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalamperubahan Kontrak.

27.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yangdilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejakterjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.

28. Laporan HasilPekerjaan

28.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuaidengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaanlaporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.

28.2 PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaianterhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.

28.3 PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan danpenilaian laporan.

28.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harusmemperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuaiyang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasilperbaikan kepada PPK.

28.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaikioleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terimalaporan hasil perbaikan.

28.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file(softcopy).

28.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain,laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yangdipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadihak milik PPK.

28.8 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masakontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumentersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

28.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumendan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.

28.10 Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukanpengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itudiperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuanlebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untukmendapatkan penggantian biaya atas pengembangan pirantilunak tersebut.

28.11 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen danpiranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

29. Penghentiandan PemutusanKontrak

29.1 Penghentian Kontrak :a. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah

selesai atau terjadi Keadaan Kahar.b. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar

kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telahdicapai.

c. PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia dapatmemerintahkan penghentian Kontrak jika penyedia gagaluntuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrakini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:1) alasan penghentian Kontrak; dan2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) harikerja setelah pemberitahuan diterima.

29.2 Pemutusan Kontrak :a. Oleh PPK :

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-UndangHukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melaluipemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan

kewajibannya;2) penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberitahu ataudalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis olehPPK;

3) penyedia berada dalam keadaan pailit;4) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat

melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi iniselama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) harikalender;

5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibatkesalahan penyedia sudah melampaui 5% (limaperseratus) dari nilai Kontrak;

6) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/ataupemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan olehinstansi yang berwenang; dan/atau

7) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKNdan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehatdalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar olehinstansi yang berwenang.

b. Oleh penyedia :Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-UndangHukum Perdata, penyedia dapat memutuskan Kontrak inimelalui pemberitahuan tertulis kepada PPK setelah terjadinyahal-hal sebagai berikut:1) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan

angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimanatercantum dalam SSKK; atau

2) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapatmelaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi iniselama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) harikalender.

c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahanpenyedia, maka:1) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan

Uang Muka dicairkan;2) penyedia membayar denda; dan/atau3) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibatpenyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/ataupelanggararan persaingan usaha yang sehat dalampelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksiberdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Pada saat Kontrak diputuskan, maka PPK berkewajiban untukmelakukan pembayaran sebagai berikut :1) pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal

berlakunya pemutusan Kontrak;

2) biaya langsung personil (termasuk biaya demobilisasi)yang dikeluarkan oleh penyedia sehubungan denganpemutusan Kontrak.

30. PenyelesaianPekerjaan

30.1 PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telahdiselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya.

30.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskanPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

30.3 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasilpekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan.

30.4 Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruhpekerjaan diselesaikan.

A. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

31. Hak danKewajiban PPK

31.1 mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan olehpenyedia;

31.2 meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;

31.3 membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamkontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

31.4 memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yangdibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaanpekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

31.5 ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untukkebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saatberakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan danbahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.

32. Hak danKewajibanPenyedia

32.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

32.2 berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana danprasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaanpekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

32.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihakPPK;

32.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

32.5 memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untukpemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;

32.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

32.7 penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadaiuntuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasiperusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya,akibat kegiatan penyedia;

32.8 melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yangdibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab,ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknikprofesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan,mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

32.9 melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yangberlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukankepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;

32.10 penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk merekasendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount)atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengankegiatan pelaksanaan jasa konsultansi;

32.11 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyediadinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasakonsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuaidengan kontrak;

32.12 penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsungmelakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangankepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yangmerupakan tugas penyedia;

32.13 tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-halpertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yangberlaku di Indonesia;

32.14 pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajibanpenyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungandengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukanpemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuanpenyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa danmenggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;

32.15 ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuanPPK meliputi:1) memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;2) membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara seleksi,

waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapatpersetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyediabertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaanyang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

32.16 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan olehpenyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semuarancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dandokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan olehpenyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelahpekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkanseluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK.Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumentersebut.

32.17 Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengaturmengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yangberanggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venturetersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint ventureuntuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggotapenyedia lainnya terhadap PPK.

33. Asuransi Pihak penyedia mengasuransikan :33.1 semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi

terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerjauntuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitukecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lainyang tidak dapat diduga;

33.2 pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;

33.3 hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi.

33.4 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dantermasuk dalam nilai kontrak.

34. Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan KoperasiKecil

34.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah Penyedia Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka pekerjaan harusdilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarangdiserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

34.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan UsahaMikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka:a. wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkansebagian pekerjaannya;

b. dalam melaksanakan kewajiban di atas, penyedia terpilih tetapbertanggung-jawab penuh atas keseluruhan pekerjaantersebut;

c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaanyang bukan pekerjaan utama; dan

d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan diatas.

34.3 apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyediadikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.

B. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

35. Itikad Baik 35.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yangdisesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

35.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujurtanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jikaselama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, makadiupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaantersebut.

35.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untukbertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihaklain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untukmemastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

36. PelaksanaanKontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambatpemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajibanuntuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpamerugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satumenganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka keduabelah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasisituasi tersebut.

C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

37. Perdamaian 37.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguhmenyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dariatau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinyaselama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini.

37.2 Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarahuntuk mufakat secara langsung antara Para Pihak atau melaluiperantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalambentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.

37.3 Lembaga Pemutus SengketaDalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidaktercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukanmelalui;a. arbitrase,b. alternatif penyelesaian sengketa, atauc. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

38. LembagaPemutusSengketa

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai,maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:a. arbitrase,b. alternatif penyelesaian sengketa, atauc. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

LAMPIRAN 3 : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:Nama : DINAS PEKERJAAN UMUMAlamat : Jl. A.Yani No.78 Tamiang LayangTelepon : __________Faksimili : __________e-mail : __________

Penyedia:Nama : .............................Alamat : ..............................Telepon : .............................Faksimili : ..............................e-mail : __________

B. Wakil Sah ParaPihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : EKO SUDIBYO, ST., MM

Untuk Penyedia : ………………………

C. Tanggal BerlakuKontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: .................... 2013

D. WaktuPenyelesaianPekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah selama:.............. (.................. ) hari kalender

E. Tindakanpenyedia yangmensyaratkanpersetujuan PPK

Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:addendum kontrak, Kerjasama antara penyedia dan sub penyedia,perubahan susunan tenaga ahli.

F. Pelaporan Konsultan perencana wajib membuat laporan yang berpedoman padajenis bentuk dan sistematika, penjabaran dari distribusi pelapor sepertidijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja.

G. Serah TerimaLaporan Akhir

Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiaphasil kerja Jasa Konsultansi: YA

H. PembatasanPenggunaanDokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan pirantilunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini denganpembatasan sebagai berikut:a. Soft copy laporan akhir.b. Soft copy peta.

I. Sumber Dana Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari DPA-SKPD DINASPEKERJAAN UMUM Kabupaten Barito Timur, Nomor: 1.03 . 1.03.01Tahun Anggaran 2013.

J. PembayaranUang Muka

1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka YA2. Uang muka diberikan sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari nilai

Kontrak.

K. PembayaranPrestasiPekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus.Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan denganketentuan sebagai berikut:1. Uang Muka sebesar 30%2. Persentasi Pekerjaan (100%).

2. Mata uang pembayaran : Rupiah

L. Batas akhirwaktupenerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untukpembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kalender terhitungsejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidakdiperselisihkan diterima oleh PPK.

M. Dokumen yangdisyaratkanuntukmengajukantagihanpembayaran

1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihanpembayaran prestasi pekerjaan :a. Kontrak / Surat Perjanjian dengan kelengkapannya (Asli).b. Berita Acara Pemeriksaan.c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.d. Berita Acara Pembayaran.

2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihanpembayaran prestasi pekerjaan:a. Bukti Pembayaran Pajak.b. Permohonan Pencairan ke PPK.

N. PembayaranDenda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hariketerlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak ataubagian dari kontrak yang belum selesai.

O. PembayaranGanti Rugi

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatanpembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambatdibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itumenurut ketetapan Bank Indonesia.

P. Kompensasi Kompensasi bisa diberikan dengan ketentuan:1. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan

atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikanKompensasi.

i. Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakatioleh Para Pihak untuk diperpanjang.

Q. PenyelesaianPerselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapatdiselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembagapenyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dandiputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurutperaturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedurarbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yangbersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihaksetuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masingPihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yangditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akanbertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

LAMPIRAN 3 A : PERSONIL INTI, SUBPENYEDIA DAN PERALATAN

1 – PERSONAL INTI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

2 – PERALATAN KHUSUS

3 – SUB PENYEDIA

[Tidak Ada]

25

Standar Dokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha

(dengan Prakualifikasi)

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUMJl. Jenderal A.Yani No.78 Tamiang Layang 73611 Telp/Faks (0526) 20911334

web site : www.pu.baritotimurkab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: ........................................Paket Pekerjaan : PERENCANAAN LANJUTAN/PENINGKATAN

RUMAH JABATAN BUPATI BARITO TIMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

EKO SUDIBYO, ST., MMNIP. 19611216 198303 1 011Jl. Jenderal A.Yani No.78 , Tamiang Layangselanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: ....................... tanggal ............... 2013, bersama inimemerintahkan:.......................................................................................................yang dalam hal ini diwakili oleh: ...........................................selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuansebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: PERENCANAAN LANJUTAN/PENINGKATAN RUMAH JABATANBUPATI BARITO TIMUR;

2. Tanggal mulai kerja: ................. 2013;3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;4. Waktu penyelesaian: selama ....... (.................. ) hari kalender dan pekerjaan harus

sudah selesai pada tanggal .............. 2013;5. Hasil Pekerjaan: Buku Laporan di sertai gambar dan Peta pedoman pembangunan dan

pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Barito Timur.6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak

Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuaidengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Tamiang Layang, …………… 2013Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAANUMUM Kabupaten Barito TimurPejabat Pembuat Komitmen,

EKO SUDIBYO, ST., MMNIP. 19611216 198303 1 011

Menerima dan menyetujui:Untuk dan atas nama…………………….

…………………….…………………