dr. sigit priohutomo, mph ketua dewan jaminan sosial...
TRANSCRIPT
Kebijakan Umum Prioritas Manfaat JKN
dr. Sigit Priohutomo, MPHKETUA
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN)
Jakarta, 8 April 2017
130/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN
2
Mengenal DJSN
UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN
Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk DJSN (Pasal 6 UU SJSN)Fungsi: merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi SJSNTugas: (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 46 Tahun 2014)
o Kajian dan penelitiano Mengusulkan kebijakan investasi o Mengusulkan anggaran PBI dan dana operasional BPJS
Kewenangan: monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SJSN
30/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN
3
Kebijakan Umum dan Pengawasan DJSN Mencakup:
DJSN
Presiden RI
Ask
es
ASA
BR
I
Jam
soste
k
Ta
spe
n
Awal, UU SJSN
DJSN
Presiden RI
BP
JS K
BP
JS T
K
ASA
BR
I
Ta
spe
n
Saat ini, + Pengawas BPJS
JKN: satuProgram
yang paling ramai
30/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN
Masalah Utama JKN
• Ketidakseimbangan Dana Amanat dan Jumlah Klaim• Seberapa efisien BPJS Kesehatan?
• Dana iuran kurang?
• Klaim berlebih?
• Ada dan sejauh mana terjadi Moral Hazard/Fraud?
• Secara akumulatif kekurangan dana, yang ditutupi Pemerintah, Rp 19 Triliun lebih
• Ke depan, harus ada keseimbangan• Naikan iuran/penerimaan
• Turunkan manfaat (prioritas manfaat)
430/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN
JKN masih dinilai “Jelek” oleh masyarakat kelas menengah atas
175 juta, 67%<17%
??%
Penduduk, %
Bia
yaya
ng
dija
min
30/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN 5
Secara Objektifmemang tidakseimbangantara Porsipenduduk yang dijamin danPorsi dana yang dihabiskan
Ketidak-seimbangan Dana
• Dalam data National Health Account (WHO 2016), Indonesia menghabiskan Rp 378 Triliun biaya kesehatan tahun 2014.
• Tahun 2014, belanja BPJS Cuma Rp 42 Triliun, atau Cuma 12%.
• Tahun 2016, belanja BPJS Kesehatan sekitar Rp 72 T. Jika perkiraanbelanja total Rp 400 T saja, maka kontribusi JKN Cuma Rp 72/430 = 17%
• Artinya, porsi belanja JKN belum seimbang. Harus naikan iuran ataukurangi pengeluaran. Kombinasi keduanya yang terbaik
• Naikan iuran dari PPU—pekerja penerima upah, harus prioritas.
• Tetapi, pengeluaran juga harus dikendalian
630/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN
Penyerapan Dana Terbesar
• Penyakit kronis (jantung, gagal ginjal, kanker, dll menyerap sekitar30% dana.• Beban biaya penyakit kronis yang mahal, tidak sanggup ditanggung masing-
masing orang. Biaya berobat cuci darah, memiskinkan• Memang JKN harus fokus membantu setiap peserta yang terancam miskin jika
sakit. Inilah fungsi jaminan sosial• Prinsip asuransi – menggotong yang berat biayanya. Maka, manfaat yang
biaya nya mahal, menjadi prioritas.• Tetapi…harus dikaji apakah yang biayanya mahal, memang mahal? Sejauh
mana efisiensi bisa ditekan?
• Pelayanan yang murah, rawat jalan rutin, bisa dikurangi. Tidakmengancam ekonomi peserta.
730/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN
Prinsip Kebijakan Umum JKN
• Jika tren berlanjut, penyerapan Dana Amanat untuk penyakit Kronisharus terus dikaji• Sudah sesuai indikasi?
• Sudah efisien? Perlu dicari sisi-sisi penghematan
• Perlu dikaji dampak jangka panjang
• Maka diperlukan Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment). Kini sudah terbentuk Komisi PTK di Kemenkes
• Priorias diberikan utuk pencegahan dan penyelamatan nyawa daritindakan medik yang cost-effective
830/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN
Dasar Kebijakan Umum DJSN
• Sesuai amanat UU SJSN, Kebijakan Umum harus berbasis kajian danevaluasi JKN. Disini diperlukan masukan banyak pusat studi
• Prioritas manfaat harus sebesar-besar kepentingan peserta. Harusmengutamakan manfaat terbesar bagi peserta, bukan bagi fasilitaskesehatan
• Harus mengutamakan ekuitas, atau pemerataan yang berkeadilan. Jika suatu intervensi medik lebih banyak menolong peserta di kota, maka tidak jadi prioritas
• Secara Nasional, JKN mampu menjangkau untuk jangka panjang, baikdana maupun ketersediaan sisi suplai
930/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN
Permasalah Dialisis
• Diduga pasien yang kini mengalami dialisis belum mencakup seluruhpenderita Gagal Ginjal Kronis (GGK)
• Pasien GGK di daerah yang tidak memiliki Pusat HD, mempunyai hambatanfinansial besar untuk datang 2-3 kali seminggu. Ongkos mahal
• Di kota, pasien HD harus kehilangan hari kerja/hari produktif 2-3 hariseminggu.
• Dialisis peritoneal, bisa mengatasi masalah jarak dan transpor, tetapi masihada kendala suplai—jumlah pusat, kompetensi dokter, dan insentif dokter.
• Dialisis peritoneal juga memiliki kendala demand, disiplin pasien/peserta, sanitasi rumah/tempat kerja, harga dan pengiriman cairan ke rumah pasien
1030/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN
Kesimpulan
• Sesuai amant UU SJSN, DJSN akan terus melakukan kajian perbaikanmanfaat JKN
• Prioritas manfaat adalah bagi layanan yang berbiaya besar, efisien, efektif, dan merata (ekuitas)
• Layanan tersedia dan dapat disediakan untuk menjangkau seluruhpeserta yang membutuhkan di tanah air
• Dialisis memenuhi syarat untuk menjadi prioritas kebijakan umum. Namun, kajian sisi suplai dan dampak jangka panjang masih perlupenajaman
1130/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN