Dr. Fatmawati, S.H., M.H.Putri Kusuma Amanda, S.H.

Mensosialisasikan serta pendalaman atas pengertian/wawasan mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya tentang jaminan HAM serta kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

Pengenalan konsep-konsep tentang jaminan HAM serta kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM jaminan HAM

Pengenalan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai jaminan HAM serta kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

Studi kasus yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

Bab I: Negara dan Jaminan HAMBab II: Pengaturan HAM serta Kewajiban dan

tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM

Pengaturan HAM sebelum perubahan UUD 1945, Pengaturan HAM serta kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesudah Perubahan UUD 1945, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM, dan peraturan perundang-undangan yang merupakan ratifikasi kovenan internasional

Bab III: Kasus-kasus yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung Jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

3 fase perkembangan perlawanan masyarakat pada negara-negara modern di Eropa dan Amerika

TAHAP PERTAMA adalah perlawanan masyarakat untuk membatasi kekuasaan yang sewenang-wenang dari pemerintahan aristokrat dan monarki sehingga menjadikan mereka lebih mewakili dan bertanggungjawab kepada masyarakat luasMagna Charta (1215): melarang penahanan, penghukuman dan perampasan benda dengan sewenang-wenangHabeas Corpus (1679): orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan.

TAHAP KEDUA adalah perjuangan untuk mendapatkan kedudukan yang sederajat sebagai warga negara

- Perkembangan demokrasi perwakilan: Inggris 1265Prancis pada tahun 1789 terpaksa

memanggil kembali States-General yang tidak pernah bersidang lagi sejak tahun 1614.

Teoritis: Thomas Hobbes (1588-1679). Hobbes

sangat terpengaruh pada English Civil Wars (1642-1646; 1648-1651) 618.000 tewas (kebanyakan Katolik), Inggris kehilangan 3,7% populasinya, Scotland 6%, dan Katolik Irlandia 41%

John Locke: Letter Concerning Toleration (1689), Two Treatises of Government (1690)

setiap manusia dalam keadaan alami memiliki kebebasan dan setara, akan tetapi keadaan sangat tidak aman karena ancaman dari orang lain, sehingga saling bergabung untuk secara bersama-sama mempertahankan hidup (lives), kebebasan (liberties) dan tanah milik (estate)

Pemikiran Locke sangat berpengaruh dalam abad ke-18

Bill of Rights of Virginia (12 Juni 1776), Bill of Rights of Pennsylvania (11 November 1776), Declaration des droits des homes et des citoyens (Pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara) 1789

Unsur Utama Negara Hukum Albert Venn Dicey: supremasi hukum, persamaan di

hadapan hukum, dan aturan UUD merupakan konsekuensi dari hak-hak individual

F.J. Stahl:- Mengakui dan melindungi HAM;- Untuk melindungi hak asasi tersebut maka

penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori trias politica;

- Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas UU (wetmatig bestuur);

- Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasar UU pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

TAHAP TERAKHIR adalah perlawanan yang terjadi disekitar permintaan agar hak-hak ekonomi dan sosial sebagai elemen dalam kewarganegaraan (the struggle for economic and social rights). Tuntutan agar warga negara dijamin tidak hanya dalam hal hak sipil dan politik tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai negara hukum kesejahteraan, dimana negara tidak hanya sekedar mengatur tapi juga berperan aktif dalam menjamin dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dari warga negara.

Perkembangan HAM tidak hanya berhenti pada tuntutan hak ekonomi dan sosial, akan tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Vasak’s bahwa terdapat generasi ketiga selain hak-hak sipil dan politik sebagai generasi pertama dan hak- hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai generasi kedua, maka generasi ketiga adalah hak atas pembangunan (rights to development), lingkungan yang sehat (healthy environment), menentukan nasib sendiri (group self-determination), dan perdamaian (peace)

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, dilaksanakan oleh organ-organ negara, yang secara umum dibagi dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial

Kekuasaan Legislatifharus mengatur mengenai jaminan terhadap HAM

dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah

harus melakukan legislative review terhadap peraturan perundang-undangan yang belum menjamin HAM,

harus berperan aktif dalam meratifikasi berbagai kovenan yang mengakui dan melindungi HAM,

harus mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM.

harus mengawasi anggaran dan realisasi dari anggaran untuk hal-hal yang terkait dengan pemenuhan HAM

Kekuasaan EksekutifMac Iver mengemukakan definisi Negara: sebagai sebuah

asosiasi yang bertindak melalui hukum yang direalisasikan oleh pemerintah dilengkapi dengan kekuatan memaksa.

Negara baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat daerah harus menghormati dan menjamin pelaksanaan HAM yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Cara negara dalam memenuhi kewajiban “menghormati” HAM yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk UU hasil ratifikasi adalah dengan tidak melanggar HAM, dan kewajiban untuk “menjamin” HAM, adalah menciptakan kewajiban bagi negara agar dapat terpenuhinya HAM yang memerlukan peran negara (hak positif)

Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB mendefinisikan institusi HAM Nasional sebagai sebuah institusi yang secara spesifik berfungsi untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Kategorinya adalah Komisi HAM, Ombudsman, dan Komisi Khusus HAM

Kekuasaan Yudisial- Menilai apakah dalam hal terjadi kejahatan atau pun

perselisihan, maka HAM para pihak terjamin dengan mempertimbangkan pula pelaksanaan kewajiban oleh para pihak.

- Menegakkan jaminan HAM yang diatur dalam UUD dengan cara menilai apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif bertentangan atau tidak dengan UUD.

- Menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dengan cara mengadili kasus warga negara yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat tindakan warga negara lainnya.

- Menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dengan cara mengadili kasus warga negara yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat tindakan pemerintah.

Sebelum Perubahan UUD 1945- Rapat BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945.

Soekarno mengemukakan bahwa: ”Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal abadi.”

Yusril Ihza Mahendra mengemukakan bahwa dalam Pancasila sebagai philosofische grondslag, terkandung prinsip-prinsip utama doktrin HAM.

Sila Pertama, bermakna hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain.

Sila Kedua, adalah ekspresi pengakuan HAM yang bersandar kepada dasar moral tentang keadilan, sedangkan manusia yang ”beradab” adalah manusia yang mampu menghargai hak-hak orang lain berdasarkan prinsip persamaan derajat.

Sila Ketiga, menekankan ciri khas pandangan bangsa Indonesia mengenai HAM, yaitu kendatipun hak-hak individu dan kolektif diakui, persatuan dan kesatuan bangsa harus dijunjung tinggi dan harus mendapat keutamaan.

Sila Keempat, mengandung inti sari demokrasi khas Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan mengingat dasar kerakyatan yaitu keberpihakan kepada rakyat yang diwakili oleh badan-badan permusyawaratan dan perwakilan.

Sila Kelima, mengandung konsep HAM di bidang sosial dan ekonomi, dimana di bidang sosial ditegaskan keseimbangan antara semua anggota masyarakat, sedangkan dalam bidang ekonomi ditegaskan prinsip-prinsip dasar guna usaha bersama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual.

Pembukaan UUD 1945Ismail Suny mengemukakan bahwa Pembukaan UUD 1945

memuat jaminan HAM. Alinea pertama diakui adanya freedom to be free,

berdasarkan kalimat: ”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahn di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

Alinea ketiga mengandung persamaan dalam bidang politik, yang menekankan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Alinea keempat berisikan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam seluruh bidangnya, yaitu politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.

Batang Tubuh UUD 1945 (Sebelum Perubahan)Pengaturan HAM diatur dalam Pasal 27 hingga

Pasal 31 UUD 1945, sedangkan kewajiban dan tanggung jawab negara belum diatur dalam UUD 1945.

Hak-hak yang dijamin adalah: hak turut serta dalam pemerintahan hak memperoleh keadilan hak atas kesejahteraan hak atas kebebasan pribadi hak atas rasa aman hak mengembangkan diri

Pengaturan tentang HAM dalam UUD memiliki konsekuensi: Penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM dijamin

secara konstitusional (constitutional rights).  Seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UUD

harus mengatur jaminan HAM yang diatur dalam UUD dan berbagai hal yang berkaitan dengan hal tersebut yang telah ditentukan dalam UUD.

Seluruh lembaga negara, harus menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan HAM yang telah diatur UUD dalam rangka penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM.

Seluruh penduduk dan warga negara, harus menghormati dan menjamin HAM baik yang terkait dengan dirinya, maupun dengan orang lain dengan memperhatikan proporsionalitas pelaksanaan hak dengan pemenuhan kewajiban.

Batang Tubuh UUD 1945 (Sesudah Perubahan)

Perubahan UUD yang terkait dengan jaminan HAM diatur dalam perubahan kedua dan perubahan keempat. Pengaturan HAM tetap dalam Pasal 27 hingga Pasal 31, dengan perubahan:

Perubahan Kedua: Pasal 27 ayat (3), Pasal 28A hingga Pasal 28J, dan Pasal 30 ayat (1).

Perubahan Keempat: Pasal 31 ayat (1)

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara - Melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi

HAM.- Menjamin pelaksanaan HAM dengan mengaturnya

dalam peraturan perundang-undangan.- Pembatasan hak dan kebebasan setiap orang di

dalam UU, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk UU dengan tujuan:◦ untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan

kebebasan orang lain◦ untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan

pertimbangan: moral; nilai-nilai agama; keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis.

TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM

Hal yang penting dalam TAP MPR ini adalah dikemukakannya landasan bahwa: “Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,” juga bahwa hak asasi manusia tidak terlepas dari kewajibannya.

Pembentukan KOMNAS HAM

Dalam Piagam HAM diatur HAM, terdiri dari: Hak untuk hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri Hak keadilan Hak kemerdekaan Hak atas kebebasan informasi Hak keamanan Hak kesejahteraan

UU Nomor 39 Tahun 1999Dalam UU ini, selain hak-hak yang telah diatur dalam TAP

MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, diatur pula secara khusus tentang hak wanita dan hak anak, serta hak turut serta dalam pemerintah.

HAM, terdiri dari: Hak untuk hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintah Hak wanita

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.  Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM

oleh Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang: hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan bidang lain.

Tidak mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

Pembatasan hak dan kebebasan setiap orang di dalam UU, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk UU dengan tujuan:

• untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain

• untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan: moral/kesusilaan; keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; kepentingan bangsa.

KOMNAS HAM Pengadian HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000)- Pengadilan HAM Ad Hoc Putusan MK

Nomor 18/PUU-V/2007 (Pasal 43 ayat (2))- KKR UU Nomor 27 Tahun 2004 Putusan

MK Nomor 006/PUU-IV/2006

RATIFIKASI KOVENAN INTERNASIONAL Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1970 tentang Konvensi

Hak-Hak Anak UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Kovenan

Internasional tentang Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

UU 29 Nomor Tahun 1999 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial

UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Kewajiban negara berkaitan dengan hak-hak individu dalam ICCPR (Pasal 2,3, dan 5)

Menghormati dan menjamin semua individu yang berada dalam wilayahnya. 

Tunduk kepada yurisdiksi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini tanpa pembedaan apa pun.

Membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memperkuat hak-hak yang diakui dalam Kovenan.

Berusaha menjamin bahwa bagi siapa pun yang hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini ternyata melanggar, akan memperoleh bantuan yang efektif.

Berusaha menjamin hak yang sama bagi pria dan wanita untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang dikemukakan dalam Kovenan.

Tidak melakukan suatu kegiatan atau memperhatikan suatu tindakan yang bertujuan merusak hak dan kebebasan yang diakui dalam kovenan atau untuk membatasi apa yang ditentukan dalam Kovenan.

Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dikenakan pada kejahatan yang paling berat sesuai dengan UU yang berlaku pada waktu perbuatan kejahatan dilakukan menurut putusan pengadilan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan dan konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan Suku Bangsa. 

Tidak diperbolehkan mengurangi secara apa pun kewajiban negara dalam hal kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa.

Seseorang yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau peringanan hukumannya.

Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah 18 tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil.

Tidak ada hal-hal dalam pasal yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.