Tolak Kenaikan BBMTolak Liberalisasi Migas
Kebijakan Khiyanat dan Dzalim
Hizbut Tahrir Indonesia
Bagian 1
Kenaikan Harga BBMdan
Beban Subsidi BBM
BEBAN SUBSIDI BBM pada APBN 2012Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menguraikan beban Subsidi APBN anggaran dengan asumsi tidak ada kenaikan harga BBM ada kenaikan sebesar Rp 500 per liter, Rp 1.000 per liter dan Rp 1.500 per liter. mengacu pada harga ICP (Indonesia Crude Price ) 105 dollar AS per barrel.(Sumber : KOMPAS.com – rapat Badan Anggaran DPR dan pemerintah tentang subsidi energi dalam RAPBNP 2012. Selasa (20/3)
Tidak ada kenaikan
Naik Rp. 500/liter
Naik Rp. 1.000/liter
Naik Rp. 1.500/liter 137.38 Triliun
151.14 Triliun
164.9 Triliun
178.67 TriliunDari 123.6 T
278.02 Triliun
Alokasi Penerimaan Neragra dari Migas 2012
Surplus?
Menurut Mentri ESDM (18/3) :Total Subsidi Migas bisa mencapai lebih dari Rp 230 trilyun setahun.
PENDAPTAN MINYAK vs SUBSIDI
2006 2007 2008 2009 2010 20110
20
40
60
80
100
120
140
160
180
125.1
93.6
169
90.1
112.5104.7
64
83.8
139.1
45
88.9 92.8
Pendapatan Minyak Bumi
Subsidi BBM
Triliun Rp
Sumber: Depkeu
Pengaruh Harga Minyak dan Rupiah terhadap Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Sektor Minyak Bumi dan Gas (Rp triliun)
Kenaikan BBM dan kenaikan jumlah orang miskinkata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di kantornya, Selasa (13/3).
Harga BBM
Rp. 1.500
Rakyat miskin bertambah
5 juta orang(total rakyat
miskin 70 juta)
BLSM Rp. 150.000
/bln/RTSUtk 18.5 juta pddk
miskin selama 9 bln total 25.6 T
?
BEBAN UTANG LN vs BEBAN SUBSIDI
Sumber : Utang LN dari Bank Indonesia per Maret 2012 dan Subsidi BBM dari ESDM
2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
204.1
247.1
321.3 286.8
415.8
778.1
59.5 76.3
134.2
34.9 61.1
142.9
Utang Pokok + BungaSubsidi BBM
Excluded domestic securities, currency & deposit owned by non-resident, and other liabilities to non resident. Kurs Rupiah 9.000/USD
Triliun Rupiah
Sumber Bank Indonesia per Maret 2012
Lembaga 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012ADB 9,409 10,177 10,867 10,885 11,149 10,798 10,717IBRD 7,421 6,822 6,964 7,871 9,052 9,606 9,842IDA 1,322 1,552 2,001 2,231 2,315 2,274 2,295IDB 397 232 256 315 405 465 468IFAD 74 79 78 77 81 119 122NIB 105 91 77 64 51 33 41EIB 109 102 94 86 77 68 66Lainya 6,089 8,298 8,001 11,489 21,772 24,576 26,219BC-AS 0 0 0 0 0 0 0BC-Hkong 266 228 177 125 111 72 72BC-S’pore 484 485 501 481 0 465 418 420BC-Taiwan 5 4 4 4 4 3 3IMF 0 0 0 3,093 3,050 3,031 3,065Lainya 2,009 2,977 4 782 0.9 4,709 8,134 2,691 2,743TOTAL 75,820 80,615 86,600 99,265 118,624 118,642 123,138
Posisi Utang Luar Negeri Menurut Lembaga Kreditor (Juta USD)
Sumber Bank Indonesia per Maret 2012
Negara 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Amerika 8,022 9,122 12,858 16,027 17,678 20,513 21,962
Australia 839 876 822 869 855 819 834
Austria 1,660 1,711 1,530 1,427 1,204 1,066 1,077
Belanda 1,968 2,165 1,949 1,827 1,512 1,315 1,339
Belgia 318 310 261 234 195 175 178
Cina 82 0 234 380 409 486 787 788
Hongkong 6 3 1 0 0 3 3
Inggris 1,815 1,664 1,136 1,039 887 795 808
Jepang 24,474 24,632 29,614 27,986 31,653 32,156 32,778
Jerman 3,840 3,814 3,452 3,015 2,521 2,240 2,276
Korea Sel 338 370 350 375 386 498 503
Perancis 2,558 2,574 2,544 2,719 2,713 2,283 2,636
Singapura 111 100 84 224 329 307 310
Spanyol 591 558 551 532 498 466 474
Swiss 405 379 360 322 315 289 297
Amerika lainya 451 415 336 313 293 263 266
Eropa lainya 467 470 410 379 307 409 416
Asia lainya 184 171 154 134 122 100 115
TOTAL 73,055 76,920 85,136 90,853 106,86 112,427 116,835
Posisi Utang Luar Negeri Menurut Negara (Juta USD)
Sumber Bank Indonesia per Maret 2012
Kenaikan BBM membebani APBN tidak benar dan Bohong,
Khiyanat,Dzalim!
Kesimpulan :
Bagian 2
DEPOSIT KEKAYAAN ENERGI
MMSTB = Million Stock Tank Barrels
Triliun Standard Cubig Feet
OMBILINBASIN
CENTRAL SUMATRA BASIN
(52.50 TCF)
OMBILIN BASIN (0.50 TCF)
SOUTH SUMATRA BASIN
(183.00 TCF)
BENGKULU BASIN (3.60 TCF)
JATIBARANG BASIN
(0.80 TCF)
PASIR AND ASEM ASEM BASINS
(3.00 TCF)
BARITO BASIN (101.60 TCF)
SOUTHWEST SULAWESI BASIN
(2.00 TCF)
KUTEI BASIN (80.40 TCF)
NORTH TARAKAN BASIN
(17.50 TCF)
BERAU BASIN (8.40 TCF)
= 7 Wilayah Kerja CBM yang telah ditandatangani, 2008
Total sumber daya = 453.30 TCF (Trillion Cubic Feet) Total cekungan CBM = 11
(Advance Resources Interational, Inc., 2003)
CEKUNGAN BATUBARA DAN CBM INDONESIA
Indragiri Hulu
SekayuBarito
Banjar I
Kutai
Bentian Besar
Sangatta I
Barito Banjar II
CBM = Coal Bed Methane atau Gas Metana Batubara (GMB).
16
Jumlah daerah panas bumi : 265Total potensi : 28.1 GW
Kalimantan
Sulawesi
Jawa Bali Flores
Irian Jaya
Maluku
Alor
Panas buminon vulkanik
SALAK375 MW
DARAJAT255 MW
WAY. WINDU I110 MW
PATUHA400 MW
KARAHA400 MW
KAMOJANG200 MW
DIENG60 MW
LUMUTBALAI(UNOCAL)
SEULAWAH AGAM160 MW
SIBAYAK12 MW
ULUBELU110 MW
SARULA330 MW
LUMUT BALAI110 MW
ULUMBU10 MW
MATALOKO2.5 MW
LAHENDONG I - II40 MW
BEDUGUL175 MW
Tahap Pengembangan : 1.537,5 MWTahap Produksi : 1.052 MW
WILAYAH PENGEMBANGAN PANAS BUMI(2008)
Akan Ditenderkan : 680 MW
UNGARAN50 MW
TAMPOMAS50 MW
NGEBEL120 MW
JAILOLO75 MW
CISOLOK45 MW
T.PERAHU100 MW
JABOI50 MW
SOKORIA30 MW
Total Kapasitas : 1.052 MWTotal Potensi: 27.670 MW17
Siapa yang menguasai sumber daya alam di Indonesia ?
PENGHASIL MINYAK UTAMA INDONESIADIDOMINASI OLEH ASING
Sumber: Dirjen Migas 2009
Hampir semua sumber kekayaan Migas di Indonesia di kuasai oleh pihak individu baik
lokal maupun asing
Kesimpulan :
Bagian 3
Intervesi Asing Dalam pembuatan UU Migas
Terjebak dalam Perangkap Undang-Undang1. Pertamina tidak bisa menjadi satu-satunya
lembaga pemerintah dalam pengelolaan BBM terhalang oleh UU Migas No. 22 Tahun 2001 . UU ini justru memberikan hak/kewenangan kepada perusahaan swasta lokal/asing.
2. Menghentikan pola kontrak bagi hasil dengan perusahaan asing terhalang oleh UU Migas No 22 Tahun 2001
3. Negara tidak bisa pengelolaan BBM terhalang oleh arus besar ide liberalisasi ekonomi, adanya keterlibatan asing dalam penyusunan UU Migas "The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000.“
4. (http:www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-009.html).
PENGAKUAN IMF & WORLD BANK“”(pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, …… membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional). Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000)
Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001) ..Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Menteri Pertambangan & Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus secara bertahap subsidi BBM dan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil.”
Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001): (Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya).
PENGAKUAN USAIDUnited States Agency for International Developmrnt
(Pada tahun 2001 USAID merencanakan untuk menyediakan US$ 850 ribu [Rp 8.5 miliar] untuk mendukung sejumlah LSM dan Universitas dalam mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan pemerintah lokal dan publik pada isu-isu sektor energi termasuk menghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal)
…(Pada tahun 2001 USAID bermaksud memberikan bantuan senilai US$4juta [Rp 40 miliar] untuk memperkuat pengelolaan sektor energi dan membantu menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan. Para penasehat USAID memainkan peran penting dalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan dan menerapkan kebijakan kunci, perubahan UU dan peraturan);
PENGAKUAN PEMERINTAHMenteri ESDM Purnomo Yusgiantoro:“Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas.... Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.'' (Kompas, 14 Mei 2003).
Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan: Saat ini terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Diantaranya adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).
REGULASI LIBERALISASI MIGASUU Migas No. 22 tahun 2001: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan(Pasal 2).
“Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; koperasi; usaha kecil; badan usaha swasta (Pasal 9).” PP No. 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Persero. Tujuan utama persero adalah mendapatkan keuntungan (Pasal 2) dan keputusan tertinggi ada pada RUPS. (Tahun 2011 anak Perusahaan Pertamina PT Pertamina Hulu Energy direncanakan akan melakukan Initial Public Offering [IPO] di bursa saham)Perpres No. 5 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 3c: “Penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu.” Blue Print Pengembangan Energi Nasional 2006-2025 Kementerian ESDM: Program utama (1) Rasionalisasi harga BBM (dengan alternatif) melakukan penyesuaian harga BBM dengan harga internasionalRoad Map Pengurangan Subsidi BBM Kementerian ESDM: Konversi minyak ke gas dan pembatasan subsidi BBM
Penghapusan Subsidi
Perdagangan Bebas
Privatisasi BUMN
Deregulasi Kebijakan Yang
Merintangi
Kompetisi
Pelaku Pasar
Dll
KONSENSUS WASHINGTON
KEBIJAKAN SEKTOR ENERGI
Laissez Faire
Menolak campur tangan negara dalam kegiatan
ekonomi
Privatisasi BUMN
Pencabutan Subsidi
Masuknya Korporasi
Asing
Penanaman Modal Asing
NEGARA
PENJAJAHAN ASING TERHADAP KEKAYAAN ALAM INDONESIA
Pihak asing intervensi dalam penyusunan Undang-Undang Migas di Indonesia
Kesimpulan :