TERMINASI KEBIJAKAN SUBSIDI HARGA TIKET KAPAL CEPAT
DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NASKAH PUBLIKASI
OLEH
SUHELMI WATI
NIM. 130563201020
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2019
1
TERMINASI KEBIJAKAN SUBSIDI HARGA TIKET KAPAL CEPAT DI
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Suhelmi Wati : [email protected]
Rumzi Samin : [email protected]
Fitri Kurnianingsih : [email protected]
(Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji)
ABSTRAK
Perubahan dan Terminasi kebijakan merupakan tahap selanjutnya setelah
evaluasi kebijakan. Setelah masalah-masalah kebijakan timbul dan kegagalan-
kegagalan kebijakan bisa diidentifikasikan, maka tahap selanjutnya dalam
lingkaran kebijakan (policy cycle) adalah perubahan kebijakan atau terminasi
suatu kebijakan. Terjadinya penghentian subsidi ini dilakukan disebabkan deficit
anggaran serta agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap dapat
melaksanakan program kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengekplorasi terminasi kebijakan
subsidi harga tiket kapal cepat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik penelitian
deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) orang. Lokasi
penelitian adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam
penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Terminasi subsidi
tiket kapal cepat membuat masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi
terbebani dikarenakan harga tiket menjadi meningkat, namun kondisi APBD
Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami defisit membuat pemerintah
harus menghentikan subsidi tiket kapal cepat.
Saran dari penelitian agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
perlu mengedepankan dan memprioritaskan transportasi laut sebagai alat
pengangkutan utama. Khususnya pada kondisi yang urgent.
Kata Kunci : Terminasi, Kebijakan, Subsidi
2
ABSTRACT
Changes and Policy Terminations are the next step after the policy
evaluation. After policy issues arise and policy failures can be identified, the next
stage in the policy cycle is policy change or termination of a policy. The
termination of this subsidy is due to budget deficit and for the government of
Anambas Islands Regency to be able to implement more priority community needs
program.
The purpose of this research is to explore the termination of subsidy policy
of fast ship ticket price in Anambas Island District. This research uses qualitative
research approach, with descriptive research technique. Informants in this study
consisted of 6 (six) people. The location of the research is in Anambas Island
district. The data collection used is interview, and documentation. Data analysis
technique in this research is data reduction, data presentation, and conclusion.
The results of this study indicate that the Termination subsidized fast boat
tickets make the Anambas Islands community becomes burdened due to the
increasing ticket prices, but the condition of the budget of the Anambas Islands
District that suffered deficit made the government must stop subsidizing fast boat
tickets.
Suggestions from research are that the Anambas Islands Regency
Government needs to prioritize and prioritize sea transportation as the main
transportation tool. Especially in urgent conditions.
Keywords: Termination, Policy, Subsidy
3
A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kabupaten Kepulauan
Anambas (KKA) merupakan salah
satu dari tujuh Kabupaten/Kota yang
berada dalam wilayah administratif
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),
dan juga disebut sebagai Kabupaten
Kepulauan dengan ibu kota Tarempa.
Berdasarkan hasil observasi di
lapangan terdapat beberapa
permasalahan-permasalahan yang
terjadi di Kabupaten Kepulauan
Anambas dan didorong oleh
beberapa alasan penting. Pertama,
Masyarakat Kabupaten Kepulauan
Anambas adalah wilayah yang
sebagian besar terdiri dari lautan dan
pulau-pulau.
Kedua, Kabupaten Kepulauan
Anambas menggunakan tranportasi
laut sebagai alat bantu yang
digunakan untuk menghubungkan
antar Desa, antar Kecamatan, bahkan
antar Kabupaten. Transportasi laut
merupakan sarana yang sangat
penting dan strategis dalam
memperlancar roda perekonomian,
memperkukuh persatuan dan
kesatuan serta mempengaruhi semua
aspek kehidupan bangsa dan Negara,
sebagaimana amanat yang tertuang
dalam Undang-Undang No. 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran
menjadi suatu yang sangat strategis
bagi wawasan nasional serta menjadi
sarana vital yang menunjang tujuan
persatuan dan kesatuan nasional,
pertumbuhan ekonomi,
perkembangan wilayah, dan
memperkukuh kedaulatan Negara.
Ketiga, Melihat dari kondisi
di lapangan, banyak masyarakat
Kabupaten Kepulauan Anambas
mengeluh tentang tingginya harga
tiket kapal cepat terutama dari
masyarakat yang kurang mampu.
Dan mengaku sangat mengharapkan
4
subsidi harga tiket kapal cepat
dilanjutkan oleh pemerintah
Anambas. Pemerintah dapat
memberikan hibah sesuai
kemampuan keuangan daerah dengan
tujuan untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah dengan
memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat. Sebagaimana
yang telah dicantumkan dalam
Peraturan Mentri dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman pemberian hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
Keempat, pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas
perlu mengedepankan dan
memprioritaskan transportasi laut
sebagai alat pengangkutan utama.
Karena kelancaran arus
pengangkutan merupakan satu hal
yang sangat penting untuk
diperhatikan, semakin bertambahnya
jumlah penduduk, semakin
berkembangnya teknologi informasi,
dan komunikasi memicu peningkatan
aktifitas ekonomi masyarakat.
Sementara kondisi saat ini belum
memadai, apabila dibandingkan
dengan kebutuhan akan transportasi
dari banyaknya permintaan
masyarakat.
Kelima, tidak
terakomodirnya jaringan angkutan
yang ada dengan klasifikasi
transportasi dilihat dari
jenis/macam/mode (modes of
transportation) apabila ditinjau dari
segi barang angkutan, geografis,
maupun teknis alat angkutan.
Keenam, masalah ini telah
berlangsung sejak tahun 2014.
Dimana awalnya kebijakan subsidi
tersebut telah diberlakukan sejak
5
tahun 2011. Namun pada tahun 2014
subsidi harga tiket kapal cepat telah
dihentikan.
Ketujuh, adanya selisih
perbandingan harga tiket kapal
PELNI dengan kapal cepat yang
berbanding jauh dari harga kapal
subsidi dengan kapal yang tidak di
subsidi. Adapun tarif harga tiket
kapal yang tidak di subsidi (PELNI)
seharga Rp.175.000; sedangkan tarif
harga tiket Kapal cepat (Ferry)
seharga Rp.450.000;. Dari
perbandingan harga tiket kapal
PELNI dengan harga tiket kapal
cepat, dapat dilihat bahwa harga
yang ditawarkan berbanding jauh
sehingga masyarakat banyak yang
memilih untuk menggunakan kapal
PELNI, namun karena lamanya
waktu tempuh kapal PELNI
mencapai 18 Jam Tanjungpinang-
Anambas dan intensitas
keberangkatan hanya 1 kali dalam
seminggu. Sedangkan perjalanan
dengan menggunakan kapal cepat
dapat menemput waktu 10 jam
dengan intensitas keberangkatan 2
hari sekali Tanjungpinang-Anambas.
sehingga hal itu yang menyebabkan
masyarakat lebih banyak
menggunakan kapal cepat.
Dilihat dari fakta dan
kondisi dilapangan, maka peneliti
merasa tertarik untuk mengangkat
permasalahan ini melalui penelitian.
Agar peneliti lebih terarah, terfokus
dan tidak menyimpang dari sasaran
pokok penelitian maka dalam
penelitian ini dilakukan pembatasan
masalah, oleh karena itu peneliti
memfokuskan pada pembahasan
terminasi kebijakan subsidi harga
tiket kapal cepat di Kabupaten
Kepulauan Anambas. Dengan
demikian judul dari penelitian ini
adalah : “Terminasi Kebijakan
Subsidi Harga Tiket Kapal Cepat
6
di Kabupaten Kepulauan
Anambas”.
Tujuan Penelitian
Dilaksanakannya penelitian
ini, bertujuan untuk mengeksplorasi
terminasi kebijakan subsidi harga
tiket kapal cepat di Kabupaten
Kepulauan Anambas.
B. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini
berbentuk studi kasus yaitu
penjelasan terminasi kebijakan yang
mendalam dari suatu kasus, bersifat
deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang
berhubungan dengan ide, persepsi,
pendapat, kepercayaan, orang yang
akan di teliti dan bukan berupa
angka. Menurut Sugiyono (2003:15)
menyatakan bahwa “penelitian
deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai
variabel mandiri, baik satu variabel
atau lebih (independen) tanpa
membuat perbandingan, atau
menghubungkan antara variabel satu
dengan variabel yang lain”.
Bogdan dan Taylor dalam
Moleong (2001:3) menyatakan
bahwa penelitian kualitatif
merupakan prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriftif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat
di amati. Dalam penelitian ini,
dimana peneliti akan memberikan
gambaran sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta yang
berkaitan dengan Kebijakan Subsidi
Harga Tiket Kapal Cepat di
Kabupaten Kepulauan Anambas.
C. HASIL DAN
PEMBAHASAN
1. Don’t float trial balloons. A
termination trial balloon will
allow the opposition organize
7
supporters. Therefore,
terminators need to prevent
information leaks until they have
formalized comprehensive
justifications for their
termination decision.
(Jangan mengapungkan balon
percobaan. Sebuah balon percobaan
pengakhiran akan memungkinkan
oposisi untuk mengorganisir
pendukung. Oleh karena itu,
terminator perlu mencegah
kebocoran informasi sampai mereka
telah memformulasikan justifikasi
komprehensif untuk keputusan
pengakhiran mereka).
Upaya pemerintah dalam
memutuskan kebijakan subsidi harga
tiket kapal cepat tidak diketahui oleh
masyarakat Kabupaten Kepulauan
Anambas. Masyarakat mengetahui
setelah pembelian tiket kapal cepat
sudah tidak seperti harga biasa.
2. Enlarge the policy’s constituency.
Organized constituencies often
determine whether a policy is
continued or terminated;
consequently, terminators are more
successfull in eliminating a policy if
they can enlarge the termination
constituency body beyond the
policy’s original clientele base.
(Perbesar konstituensi kebijakan.
Konstituen yang terorganisir sering
menentukan apakah kebijakan
diteruskan atau dihentikan;
akibatnya, terminator lebih berhasil
menghilangkan kebijakan jika
mereka dapat memperbesar
penghentian konstituensi di luar basis
klien asli kebijakan).
Dihentikannya subsidi harga
tiket kapal cepat ini bertujuan untuk
menutupi kebutuhan lain yang lebih
bersifat pokok. Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas
mengalami defisit disetiap tahunnya.
8
Adapun di tahun 2011 Pagu
anggaran belanja subsidi mencapai
11.900.000.000,00; di tahun 2012
pagu anggaran belanja subsidi
mengalami penurunan yaitu
9.140.000.000,00; di tahun 2013
pagu anggaran subsidi mencapai
4.570.000.000,00; dan pada tahun
2014 pagu anggaran turun menjadi
1.446.410.000,00 dapat dilihat pagu
anggaran pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas mengalami
berkurang disetiap tahun.
3. Focus attention on the policy’s harm.
Eliminating policies that can be
shown to have a particularly harmful
effect is easier than eliminating
policies that have general effects,
ineffectiveness, or inefficiency.
(Fokuskan perhatian pada bahaya
kebijakan. Menghilangkan kebijakan
yang dapat terbukti memiliki efek
yang sangat berbahaya lebih mudah
daripada menghilangkan kebijakan
yang memiliki efek umum,
ketidakefektifan, atau inefisiensi).
Masyarakat merasa berat dan
terbebani dengan kebijakan
pemerintah dalam memutuskan
subsidi harga tiket kapal cepat.
4. Take advantage of ideological shifts
to demonstrate harm. Policies are
often evaluated on the basis of an
ideological framework. Terminators
can utilize or create ideological
shifts that would create a new
perspective that an estabblished
policy is actually harmful.
(Manfaatkan pergeseran ideologis
untuk menunjukkan bahaya.
Kebijakan sering dievaluasi
berdasarkan kerangka ideologis.
Terminator dapat memanfaatkan atau
membuat pergeseran ideologis yang
akan menciptakan perspektif baru
bahwa kebijakan yang dipatuhi
sebenarnya berbahaya).
9
Tidak merubah paham
masyarakat dalam penghentian
subsidi harga tiket kapal cepat ini,
masyarat menerima keputusan yang
ditetapkan oleh pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Inhibit compromise. Political
supporters of a policy make
compromises to maintain the policy.
By making compromises impossible,
terminators prevent the possibility
that this will be chosen instead of
termination.
(Menghambat kompromi. Pendukung
politik suatu kebijakan membuat
kompromi untuk mempertahankan
kebijakan. Dengan membuat
kompromi menjadi tidak mungkin,
terminator mencegah kemungkinan
bahwa ini akan dipilih alih-alih
penghentian).
Adanya perundingan antara
pemerintah dengan anggota
Legislatif dalam mengambil
kebijakan penghentian subsidi harga
tiket, anggota legislatif berperan
sebagai perwakilan masyrakat
Kabupaten Kepulauan anambas.
6. Recruit an outsider as a terminator.
This facilitates termination because
the agency must renounce its
programmatic philosophy and
disrupt its administrative procedures.
The current administration may be
reluctant to adopt a negative view of
the agency’s past behavior and make
unpopular statements and directives
necessary for termination.
(Rekrut orang luar sebagai
terminator. Ini memfasilitasi
penghentian karena agensi harus
meninggalkan filsafat programnya
dan mengganggu prosedur
administratifnya. Administrasi saat
ini mungkin enggan untuk
mengadopsi pandangan negatif dari
perilaku masa lalu lembaga dan
10
membuat pernyataan dan arahan
tidak populer yang diperlukan untuk
penghentian).
Dapat disimpulkan bahwa
keterlibatan lembaga lain diluar
pemerintah daerah masih minim dan
tidak memberi pengaruh yang besar
dalam pengambilan keputusan.
7. Avoid legislative votes. Because
legislators try to avoid making
enemies, they may nt be willing to
force an unpopular termination.
Legislators are interested more in
compromise than in asymmetrical
decisions.
(Hindari legislatif. Karena legislator
berusaha menghindari musuh,
mereka mungkin tidak mau
memaksakan penghentian yang tidak
populer. Legislator tertarik untuk
berkompromi daripada dalam
keputusan asimetris).
Dalam mengambil keputusan
atau kebijakan anggota legislatif
dilibatkan karena anggota legislatif
mewakili suara rakyat.
8. Don’t encroach upon legislative
prerogatives. Executive branch
terminators should avoid conflict
between constitutional powers of the
president and congress.
(Jangan merambah hak prerogatif
legislatif. Pemutus cabang eksekutif
harus menghindari konflik antara
kekuasaan konstitusional presiden
dan kongres).
Pemerintah Daerah dan
DPRD Kabupaten Anambas sepakat
bahwa penghentian subsidi tiket
kapal cepat harus dilakukan
mengingat tidak ada keputusan lain
yang dapat dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.
9. Accept short-term cost increases.
Terminating a policy can often cost
11
more in the short term than
continuing it due to severance
payments and the costs of initiating a
replacement policy.
(Terima kenaikan biaya jangka
pendek. Pemberhentian kebijakan
seringkali dapat lebih mahal dalam
jangka pendek daripada
melanjutkannya karena pembayaran
pesangon dan biaya memulai
kebijakan penggantian).
Dengan dialihkannya
anggaran subsidi untuk kebutuhan
pokok pasti akan berdampak juga
bagi kemasyarakat, karena disisi lain
masyarakat mendapatkan sarana
untuk pendidikan dan perawatan.
Dapat disimpulkan bahwa dengan
dihentikannya subsidi harga tiket
kapal cepat disatu sisi masyarakat
akan rugi tetapi disisi lain
masyarakat juga mendapat
keuntungan karena adanya
pengadaan kebutuhan yang pokok
salah satunya pendidikan dan
perawatan.
10. Put off the beneficiaries. Offer new
jobs for the employees of terminared
programs and make severance
payments to the policy'’ clientele.
(Menunda penerima manfaat.
Tawarkan pekerjaan baru untuk
karyawan program yang dihentikan
dan buat pembayaran pesangon
untuk klien kebijakan).
Besar harapan masyarakat
Kabupaten Kepulauan Anambas agar
kebijakan subsidi harga tiket kapal
cepat akan dilanjut. Dan harapan
kedepannya semoga anggaran
mencukupi.
11. Advocate adoption, not termination.
Make the case that the adoption of
policy B necessitates the termination
of policy A, rather than simply
advocating termination of policy A.
12
(Advokasi adopsi, bukan
penghentian. Buatlah kasus bahwa
adopsi kebijakan B mengharuskan
penghentian kebijakan A, daripada
hanya menganjurkan penghentian
kebijakan A).
Adanya aturan yang
mendasar sehingga kebijakan subsidi
harga tiket kapal cepat dihentikan.
sesuai dengan Permendagri 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Pasal 4
yang berbunyi Bersifat tidak wajib,
tidak mengikat dan tidak terus-
menerus setiap tahun anggaran.
12. Terminate only what is necessary.
Terminators should be aware of their
motivation. Is the target of
termination really a harmful or
ineffective policy or an expensive
agency? Be judicious in deciding
what to terminate.
(Hentikan hanya apa yang
diperlukan. Terminator harus
menyadari motivasi mereka. Apakah
target pemutusan benar-benar
kebijakan yang berbahaya atau tidak
efektif atau agensi yang mahal?
Bijaklah dalam memutuskan apa
yang harus diakhiri).
Dengan dihentikannya
subsidi harga tiket kapal cepat
sehingga anggaran bisa digunakan
atau dialihkan untuk kebutuhan yang
lebih mendasar seperti kebutuhan
pokok masyarakat luas.
D. PENUTUP
Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang
menurut peneliti dapat berguna
dalam melihat Terminasi Kebijakan
Subsidi Harga Tiket Kapal Cepat di
Kabupaten Kepulauan Anambas,
yaitu :
1. Pemerintah Kabubaten
Kepulauan Anambas dalam
13
memutuskan kebijakan
penghentian subsidi tiket
kapal cepat ini, telah
berupaya melakukan
komunikasi dengan pihak
legislatif, tokoh masyarakat
dan perusahaan terkait
kebijakan penghentian
subsidi kapal cepat.
2. Kebijakan penghentian
subsidi tiket kapal cepat
berhasil dilaksanakan tanpa
ada halangan dari berbagai
pihak yang terlibat.
3. Dampak dari penghentian
subsidi tiket kapal
mengakibatkan masyarakat
menurun daya belinya karena
harga yang meningkat dan
bagi pengusaha penyedia jasa
kapal ferry harus
mempertimbangkan
keberangkatan kapal apabila
kapal sepi dari penumpang.
4. Adapun bahaya yang dapat
ditiimbulkan dalam
penghentian kebijakan
subsidi tiket kapal cepat yang
dapat menyebabkan kapal
ferry mengalami penurunan
jumlah penumpang.
5. Penghentian subsidi punya
hitung-hitungan tertentu
berupa dampak yang
ditimbulkan. Namun, tidak
adanya kajian penghentian
subsidi tiket kapal cepat,
pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas
mengikuti Peraturan
Kementerian dalam Negeri
sesuai Permendari No 32
Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah.
14
6. Masyarakat dilibatkan dalam
proses penghentian subsidi
hanya dalam bentuk
sosialisasi dan
pemberitahuan.
7. Keputusan pengehentian
subsidi tiket kapal pemerintah
daerah Kabupaten Anambas
melaksanakan hearing dan
pendapat bersama DPRD
Kabupaten Anambas, namun
keputusan tetap ada pada
pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas.
8. Terkait dengan tidak adanya
pilihan lain dalam
penghentian subsidi tiket
kapal cepat, pemerintah
Kabupaten Anambas beserta
DPRD Kabupaten Kepulauan
Anambas sepakat untuk
mengeluarkan kebijakan
penghentian subsidi tiket
kapal cepat.
9. Penghematan anggaran
pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas menjadi
penyebab utama dalam
kebijakan penghentian
subsidi tiket kapal cepat.
10. Melanjutkan kebijakan
subsidi tiket kapal cepat juga
harus dilandasi peraturan
terkait untuk
memperbolehkan subsidi
dilaksanakan kembali
sehingga memiliki dasar
hukum.
11. Efisiensi anggaran yang
menjadi penyebab utama
penghentian tiket kapal cepat
selain itu adanya peraturan
juga membuat penghentian
subsidi harus diberhentikan.
12. Penghentian subsidi tiket
kapal cepat bagi pemerintah
Kabupaten Kepulauan
15
Anambas sebagai langkah
penghematan anggaran.
Saran
Saran yang diberikan, sehubungan
dengan penelitian yang telah
dilakukakan, diantaranya yaitu :
1. Pemerintah perlu
menjelaskan kepada
masyarakat alasan subsidi
harga tiket kapal cepat di
hentikan.
2. Masyarakat harus tahu tujuan
dari penghentian subsidi tiket
kapal cepat.
3. Dalam mengambil keputusan
Pemerintah perlu memikirkan
efek dari penghentian
kebijakan tersebut.
4. Pemerintah juga harus
melihat bahaya yang
disebabkan dari penghentian
sebsidi.
5. Dalam memutuskan
penghentian subsidi tiket
kapal cepat maka pemerintah
Kabupaten Kepulauan
Anambas perlu melakukan
kompromi atau perundingan
dengan berbagai pihak serta
adanya kajian dalam
memutuskan penghentian
subsidi tiket kapal cepat.
6. Dalam memutuskan
penghentian subsidi tiket
kapal cepat pemerintah
Kabupaten Kepulauan
Anambas perlu melibatkan
tokoh masyarakat.
7. Pihak legislatif dari DPRD
juga perlu melakukan
komunikasi dalam
memutuskan penghentian
subsidi harga tiket kapal
cepat.
8. Dalam Memutuskan
kebijakan Pemerintah daerah
dan DPRD kabupaten
16
Kepulauan Anambas harus
atas kesepakatan bersama.
9. Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas dan
DPRD Kabupaten Kepulauan
Anambas perlu membuat
kebijakan dan
mengalokasikan dana bagi
masyarakat tidak mampu
agak mendapatkan subsidi
tiket kapal fery, mengingat
kondisi wilayah Kepulauan
yang membutuhkan
transportasi laut yang tetap
dapat di jangkau oleh
masyarakat tidak mampu.
10. Perlu adanya perbaikan
fasilitas kapal Ferry terutama
fasilitas penunjang khusus
masyarakat yang sakit, karena
kapal ferry merupakan
transportasi yang dibutuhkan
masyarakat pada kondisi
yang urgent. Kerjasama
antara pemerintah daerah
kabupaten kepulauan
anambas dengan pengusaha
penyedia jasa transportasi
laut dibutuhkan dalam
peningkatan layanan bagi
masyarakat.
11. Wilayah Kabupaten
Kepulauan Anambas maupun
Provinsi Kepulauan Riau
merupakan wilayah
kepulauan yang terdiri dari
pulau-pulau sehingga
dibutuhkan transportasi laut
yang memadai. Perlu adanya
upaya pengingkatan taraf
ekonomi masyarakat melalui
sektor pariwisata dan
penunjang lainnya
bekerjasama dengan pihak
swasta, sehingga pendapatan
masyarakat meningkat dan
tidak selalu menunggu
bantuan pemerintah.
17
12. Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas harus
melihat apa yang lebih di
perlukan oleh kepentingan
umum atau masyarakat
banyak.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar
Kebijakan Publik. Bandung:
Alfabeta.
Anggoro, Toha. 2009. Metode
Penelitian. Jakarta. Universitas
Terbuka
Arikunto, Suharsini. 2010. Prosedur
Penelitian Suatu
Pendekatan Praktik. Jakarta
: Renika Cipta.
Bardach, Eugene. 2014. The
Implementation Game.
Cambridge : MIT Press.
Dunn, N. William. 2003. Pengantar
Analisis Kebijakan Publik.
Yogyakarta : Gadjah Mada
Univertity Press.
------------------------ 2006. Pengantar
Analisis Kebijakan Publik.
Yogyakarta : Gadjah Mada
Univertity Press
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003.
Kebijakan Publik:
Formulasi, Implementasi
dan Evaluasi. Jakarta : PT
Elex Media Komputindo.
Eko, Yudiatmaja Wayu. 2016.
Implementasi dan Evaluasi
Kebijakan Publik.
Tanjungpinang : UMRAH
Press
Gunawan, Herry. 2014. Pengantar
Transportasi dan Logistik.
Jakarta : PT. Rajagrafindo
Persada.
Hogwood, Brian, W., Lewis A.
Gunn. 2014. Politicy
Analysis, British Journal of
Political Science.
Lester, P James. Dan Stewart,
Joseph. 2000. Public Policy.
Canada.
Miro, Fidel. 2005. Pengantar Sistem
Transportasi. Jakarta:
Erlangga
Moleong, Lexy J, 2007. Metodologi
Penelitian Kualitatif.
Bandung : Remaja
Rosdakarya.
Subarsono, AG,. 2006. Analisis
Kebijakan Publik, Konsep,
Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.
Sugiyono, 2003. Metode Penelitian
Administrasi. Bandung :
Alfabeta.
------------ 2011. Metode Penelitian
Administrasi di lengkapi
18
dengan Metode R&D.
Bandung: Alfabeta.
Suharto, Edi. 2005. Analisis
Kebijakan Publik. Bandung
: Alfabeta.
Wahab, Solichin Abdul. 2008.
Analisis Kebijakan, Dari
Formulasi Ke Implementasi
Kebijakan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara
-------------------------------- 2014.
Analisis Kebijakan, Dari
Formulasi Ke Implementasi
Kebijakan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara
Wibawa, Samodra. Dkk. 1994.
Evaluasi Kebijakan Publik.
Jakarta : PT RajaGrafindo
Persada.
Widodo, Joko. 2012. Analisis
Kebijakan Publik, Analisis
Proses Kebijakan Publik.
Malang: Bayumedia
Publishing.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan
Proses Kebijakan Publik.
Yogjakarta : Media
Pressindo.
Zulfikar, Sani. 2010. Transportasi
Suatu Pengantar. Jakarta :
Universitas Indonesia
Skripsi
Jusna (2016) yang berjudul
“Peranan Transportasi Laut
dalam menunjang Arus
Barang dan Orang di
kecamatan maligano
Kabupaten Muna”. Skripsi
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Haluoleo. Kendari.
Manurung, G.P. Binsar. 2007.
“Evaluasi Transportasi
Angkutan Umum Pedesaan
Kabupaten Pakpak Bharat”
Skripsi Fakultas Teknik,
Universitas Sumatera
Utama, Medan.
Putra, Pradana, Rully. 2012.
“Evaluasi Kebijakan Trans
Pakuan di Kota Bogor”.
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia.
Depok.
Rizal, Said. 2013. “Evaluasi
Kebijakan Pengoperasian
Terminal Sungai Carang
Oleh Bidang perhubungan
Darat Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang”.
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja
Ali Haji. Tanjungpinang.
Dokumen
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran.
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah
19
Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan
Anambas
Website
http://putraanambas-
lamantautan.blogspot.co.id/
2018/03/profilsingkabupate
n-kepulauan.html diakses
pada 15 Agustus 2018 Pukul
14.38 WIB.
http://www.expossidik.com/2018/09/r
atusan-warga-demo-minta-
gubernur-html, diakses pada
25 Agustus 2018 Pukul
14.38 WIB.
http://dishub.anambaskab.go.id/page/
content/18/visi-misi diakses
pada 01 juli 2018 Pukul
08.02 WIB
www.batamnews.co.id, diakses 22
september 2018 dan 04
oktober 2018, diakses pada
25 Agustus 2017, pukul
14.30 WIB.
http://babII.terminasi.kebijakan.pdf
diakses pada 08 oktober
2018, pukul 20.56 WIB