Download - PROSIDING BIMTEK MATARAM.docx
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PROSIDING
BIMBINGAN TEKNIS BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN
Mataram, 21-23 Oktober 2013
1
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya, penyuntingan (editing) dan penyusunan prosiding hasil kegiatan Bimbingan
Teknis Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Prosiding
Bimbingan Teknis ini diterbitkan sebagai salah satu upaya mempublikasikan hasil-hasil diskusi
penataan transportasi perkotaan. Prosiding ini berisi pemaparan materi dalam bidang transportasi
perkotaan yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober 2013 di Kota Mataram.
Upaya penyusunan ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian kami menyadari
sepenuhnya bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan prosiding ini.
Kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan pada kegiatan yang akan datang.
Semoga penerbitan Prosiding ini bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, 28 Oktober 2013
KETUA PELAKSANA
2
DAFTAR ISI
A. DASAR
B. GAMBARAN KEGIATAN BIMTEK BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN
C. RINGKASAN SESI BIMTEK BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN1. SESI 12. SESI 2
D. KESIMPULAN
3
A. DASAR PELAKSANAAN
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Depertemen Perhubungan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina
Sistem Transportasi Perkotaan adalah melaksanakan perumusan kebijaksanaan, bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang sistem transpotasi perkotaan.
B. GAMBARAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Lalu Lintas di Perkotaan berlangsung pada tanggal 23–25
Oktober 2013 bertempat di Hotel Jayakarta kota Mataram dan dibuka oleh Direktur Bina
Sistem Transportasi Perkotaan serta dihadiri oleh kurang lebih 75 (tujuh puluh lima)
pejabat/staf Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi
Nusa Tenggara Barat dan Balai LLAJSDP di Denpasar.
Gambar 1.Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan di Mataram
4
Gambar 2Pembukaan Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan di Mataram
oleh Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan
Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan antara lain:
1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
khususnya dalam bidang transportasi perkotaan;
2. memberikan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang
transportasi perkotaan; dan
3. memberikan pemantapan kepada para petugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
dapat melaksanakan tugas secara lebih professional khususnya bidang transportasi
perkotaan.
C. RINGKASAN SESI BIMBINGAN TEKNIS SISTEM BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN
1. SESI 1Sesi 1 dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram. Dalam sesi 1 ini, terdapat 4 (empat) topik yang dipresentasikan, yaitu:a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Provinsi
NTB;
b. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Perkotaan;
5
c. Penyelenggaraan Integrasi Moda Transportasi Perkotaan;
d. Sosialisasi Program Kerja dan Pengawasan LLAJSDP.
Gambar 3Pemaparan Materi pada Sesi 1
Gambar 4Narasumber pada Sesi 1
Gambar 4.a(Pembicara 1)
Gambar 4.b(Pembicara 2)
6
Gambar 4.c(Pembicara 3)
Gambar 4.d(Pembicara 4)
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Provinsi NTB
Drs. Agung Hartono, MSTr (gambar 4.a), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa
Tenggara Barat memaparkan permasalahan transportasi perkotaan secara umum di
Provinsi NTB yang disimpulkan antara lain:
persoalan jaringan jalan dimana beban jaringan yang terpusat di tengah kota (CBD)
kapasitas akses jalan perkotaan yang perlu dikembangkan dalam rangka
mengantisipasi meningkatnya jumlah perjalanan
potensi permasalahan sistem lalu lintas (sistem satu arah, kawasan tertib lalu lintas,
sistem perpakiran, kurangnya fasilitas pedestrian khususnya di beberapa ruas jalan
utama yang menjgadi pusat bangkitan perjalanan)
Dalam rangka mengantisipasi seluruh permasalahan tersebut, Provinsi Nusa Tenggara
Barat menyiapkan beberapa kebijakan transportasi yang dapat terintegrasi satu sama lain.
Adapun kebijakan transportasi di Provinsi NTB berupa Kebijakan Penanganan Jaringan
Jalan, Manajemen Lalu Lintas, Pengembangan Angkutan Umum yang Terintegrasi serta
Penanganan Hukum.
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Perkotaan
Ir. J.E Wahyuningrum, MSTr (gambar 4.b), Kasubdit Lalu Lintas Perkotaan memaparkan
tentang permasalahan transportasi secara umum, mulai dari tingginya tingkat penggunaan
kendaraan pribadi mengakibatkan kemacetan lalu lintas (traffic congestion); belum
memadainya kualitas pelayanan angkutan umum (public transport); tingginya kecelakaan
lalu lintas terutama kecelakaan sepeda motor sebagai akibat dari penggunaan sepeda
7
motor yang meningkat dari tahun ke tahun (traffic accident); peningkatan pencemaran
udara (environment); serta rendahnya disiplin berlalu lintas.
Dari permasalahan lalu lintas dan transportasi tersebut, diupayakan penanganannya
melalui konsep dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Lalu
Lintas dan (2) Pendekatan Transportasi (sarana dan prasarana). Pendekatan lalu lintas
dapat dilakukan dengan upaya penetapan kebijakan dan penegakan hukum. Sedangkan
pendekatan transportasi dapat dilakukan dengan upaya penetapan standar pelayanan
minimal (SPM) , pembangunan sarana dan prasarana, dan pengawasan pelaksanaan SPM.
Berangkat dari permasalahan dan berdasarkan konsep penanganan permasalahan tersebut,
serta mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku bahwa salah satu tanggung
jawab Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan sarana dan prasana lalu lintas
dan angkutan jalan adalah melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi sarana
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
Secara konkret hal tersebut dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknologi untuk
kepentingan lalu lintas dan transportasi di Indonesia. Aplikasi teknologi tersebut
merupakan penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi
untuk membuat interaksi antara pengguna, prasarana dan sarana transportasi lebih
informatif dan komunikatif sehingga memberikan dampak pada kelancaran, keamanan,
keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas serta ramah lingkungan.
Beberapa penerapan yang telah diaplikasikan antara lain: pengaturan lalu lintas
terkoordinasi (area traffic control system / ATCS), sistem pembayaran elektronik (e-
ticketing), pemberian prioritas pada angkutan umum (bus priority), dan lain sebagainya.
Penyelenggaran Integrasi Moda Transportasi Perkotaan
Ir. Djamal Subastian, MSc (gambar 4.c), Kasubdit Pemaduan Moda Transportasi
Perkotaan memaparkan tentang Konsep dan Kebijakan Keterpaduan Transportasi
Perkotaan, serta Implementasinya. Secara legalitas keterpaduan sistem transportasi
perkotaan diamanahkan dalam perundangan seluruh moda transportasi baik
perkeretaapian, pelayaran, LLAJ, maupun penerbangan dan menjadi bagian yang tidak
8
terpisahkan dengan rencana transportasi masing-masing moda dan tataran transportasi di
seluruh lapisan kewenangan penyelenggara baik di pusat maupun daerah.
Secara konsep, keterpaduan transportasi perkotaan harus meliputi aspek integrasi
prasarana perpindahan moda, integrasi pelayanan dan operasional, integrasi sistem
pembayaran.
Kebijakan pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan adalah dengan
Mengintegrasikan seluruh pelayanan angkutan umum perkotaan dengan menyediakan
fasilitas keterpaduan yang mampu menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi yang
tinggi dalam penyelenggaraanm transportasi perkotaan.
Dari kebijakan tersebut, maka beberapa strategi yang dapat diimplementasikan adalah
pengembangan fasilitas/prasarana integrasi transportasi perkotaan termasuk
pengembangan sistem informasi berbasis teknologi, informasi dan komunikasi;
peneyediaan sarana angkutan pemadu moda yang setara; serta memfasilitasi penerapan
sistem tiket elektronik.
Sosialisasi Program Kerja dan Pengawasan LLAJSDP
Ahmad Yani, ATD, MT (gambar 4.d), Kepala UPT Balai LLAJSDP memaparkan tentang
kedudukan dan fungsi Balai LLAJSDP sebagai pelaksana penyelenggaraan tugas-tugas
yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah yang berupaya untuk
meningkatkan keterjangkauan pelaksanaan kewenangan tersebut.
Secara garis besar, tugas-tugas Balai LLAJSDP terdiri dari 5 tugas utama yakni
pembangunan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasaranan perhubungan darat,
memfasilitasi bimbingan dan pengawasan teknis, serta melakukan koordinasi pelaksanaan
operasional penyelenggaraan LLAJSDP yang meliputi wilayah kerja di 10 (sepuluh)
provinsi.
Dalam melakukan tugasnya mengawasi bidang prasarana, Balai LLAJSDP melakukan
koordinasi dengan Dishub Provinsi, Kab/Kota di wilayah kerja untuk menyediakan tenaga
pengawas fasilitas di jalan nasional dengan tahapan prosedur yang dimiliki.
2. SESI 2Sesi 2 dipimpin oleh Felix Iryantomo, ATD sebagai moderator. Dalam sesi 2 ini, terdapat
3 (tiga) topik yang dipresentasikan, yaitu:
a. Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan
9
b. Kebijakan Angkutan Umum Perkotaan
c. Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Ramah Lingkungan
Gambar 5Narasumber pada Sesi 2
Gambar 5.a(Pembicara 5)
Gambar 5.b(Pembicara 6)
Gambar 5.c(Pembicara 7)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan
Drs. Firdaus Rasyad, MM (gambar 5.a), Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan
memaparkan bahwa untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu,
perlu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Selanjutya, dalam penataan transportasi perkotaan, diperlukan Rencana Induk
Transportasi Perkotaan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (UU No 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) dan sistem jaringan jalan (UU No 38 Tahun 2004
tentang Jalan).
Rencana Induk Transportasi Perkotaan itu sendiri dapat memiliki asas keterhubungan
antar kawasan (aglomerasi) sesuai perundangan yang berlaku.
Kebijakan Angkutan Umum Perkotaan
Ir. Rasman Ginting, MSTr (gambar 5.b), Kasubdit Angkutan Perkotaan memaparkan
tentang reformasi penyelenggaraan angkutan umum yang merupakan kewajiban
Pemerintah (pusat/daerah) dengan mengacu kepada Undang-Undang No Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta memenuhi kriteria yang terdapat dalam
standar pelayanan minimal.
10
Salah satu reformasi penyelenggaraan angkutan umum yang disebutkan dalam UU 22
Tahun 2009 adalah bahwa dalam penyelenggaraan angkutan umum perlu dibentuk
organisasi berbadan hukum. Tujuan dibentuknya organisasi pengelola angkutan umum
tersebut Memudahkan fungsi pengawasan dan pengendalian (control) di lapangan;
memudahkan koordinasi dan penugasan oleh pihak regulator; meminimalkan pelanggaran
oleh awak kendaraan; memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk mewujudkan reformasi angkutan umum, maka angkutan umum tersebut harus
dapat terintegrasi baik jaringan, pelayanan, jadwal, kapasitas hingga kualitasnya.
Selanjutnya arah pengembangan dan penataan angkutan umum di perkotaan diarahkan
agar mampu memberi pelayanan yang setara dengan angkutan pribadi sehingga memiliki
daya tarik yang tinggi bagi pengguna kendaraan pribadi. Dalam penyelenggaraan
angkutan umum khususnya angkutan massal yang memadai tersebut, peran/dukungan
pihak swasta sangat diperlukan mengingat kemampuan APBN maupun APBD sangat
terbatas.
Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Ramah Lingkungan
Tony Agus Setiono, ATD, MT (gambar 5.c), Kepala Seksi Dampak Transportasi
Perkotaan memaparkan tentang penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan yang
didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut
orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain yang memanfaatkan atau menggunakan
sumber daya secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk
generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perlindungan kelestarian lingkungan lalu lintas
dan angkutan jalan sebagaimana diamanahkan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 209 bahwa “Untuk menjamin kelestarian lingkungan
harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk
memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan”.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, kota-kota di Indonesia diharapkan memiliki
ruang publik yang bebas dari kendaraan pribadi dan sebagai gantinya menyediakan jalan-
jalan dan taman-taman yang layak bagi pejalan kaki dan sepeda serta memperkuat
jaringan sistem transportasi umum.
11
D. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan materi dalam sesi pembahasan Bimtek Bidang Transportasi Perkotaan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Perlu segera implementasi angkutan umum massal untuk kawasan Mataram Metro
(MALOMBAR) sebagai tindaklanjut kajian pengembangan angkutan umum.
2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diprioritaskan untuk
pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pengendalian lalu lintas yang terkoordinasi
dengan ATCS.
3. Sebagai amanah Undang-Undang di bidang Transportasi dari seluruh pelayanan moda
yang ada baik moda jalan, moda kereta api, moda laut, dan moda udara harus mampu
mengakomodasi asas keterpaduan maka perlu integrasi baik antar moda maupun intra
moda yang ada sehingga tercipta pelayanan yang lebih cepat, efisien dan memudahkan
masyarakat.
4. Dalam pembangunan database bidang jalan di perkotaan, pengumpulan data-data
informasi bidang jalan (perkotaan) serta kebutuhannya perlu dikembangkan untuk
provinsi NTB /Bali/ NTT dan kab/kota masing-masing.
5. Terkait perawatan perlengkapan jalan agar sesuai dengan hirarki status kewenangan jalan
(Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota)
6. Dalam hal keterbatasan pendanaan Pemerintah, maka perlu dipertimbangkan kerangka
pembiayaanyang efektif untuk membiayai transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
7. Pembangunan transportasi perkotaan agar tetap berorientasi terhadap kebijakan yang
ramah lingkungan.
8. Dimasa mendatang, dalam rangka pembangunan dan pelaksanaan pelayanan transportasi
perkotaan yang efektif dan efisien, maka keterlibatan seluruh elemen (perguruan tinggi,
institusi penelitian, industri dan pemerintah) mutlak diperlukan agar dapat memberikan
kontribusi yang signifikan melalui implementasi program yang terpadu dan terencana
dengan baik.
12