Download - Proposal EPC fIX.docx
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
1/35
BAB 1.
Pendahuluan
1.1.
Latar Belakang
Energi listrik merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan bagi
jalannya roda perekonomian, baik bagi sektor rumah tangga untuk
pemenuhan kebutuhan sehari-hari, perusahaan untuk kegiatan produksi dan
investasi, maupun bagi pemerintah untuk mendorong terciptanya
kesejahteraan masyarakat. Keperluan tersebut meningkat sejalan dengan
perkembangan teknologi, karena banyaknya kegiatan produksi dan
penggunaan sarana kehidupan berteknologi tinggi yang menggunakan listrik.
Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, secara garis besar dapat
disimpulkan bahwa dalam tahun-tahun mendatang akan terjadi krisis energi
listrik, karena pasokan energi listrik tidak mampu mengimbangi permintaan
energi listrik. Selisih antara pasokan dan permintaan energi listrik
(kesenjangan) tersebut tidak pernah bisa dipenuhi kalau hanya
mengandalkan tingkat pertumbuhan alamiah dari penyediaan tenaga listrik.
Sementara itu, kepastian ketersediaan energi listrik merupakan prasyarat
pokok bagi tumbuhnya investasi dan perkembangan perekonomian.
Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu langkah besar untuk (i) menutup
kesenjangan pasokan energi listrik yang terjadi saat ini, dan (ii) mencegah
terjadinya kesenjangan yang semakin besar dalam tahun-tahun mendatang
Penentu utama dari suksesnya langkah besar untuk mengatasi kesenjangan
penyediaan energi listrik adalah ketersediaan dana investasi di sektor
pembangkitt tenaga listrik. Namun demikian, kemampuan keuangan negara
maupun PT. PLN untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan tidak
mencukupi sehingga diperlukan peran investor swasta baru dari dalammaupun luar negeri.
Di sisi lain, minat investor swasta untuk menanamkan dananya dalam proyek
pengembangan ketenagalistrikan masih rendah, dikarena keuntungan yang
diharapkan dari kegiatan tersebut relatif rendah. Rendahnya keuntungan
tersebut utamanya terkait dengan hal-hal, antara lain :
1. tarif dasar listrik (TDL) yang belum kompetitif (rendah dan pemberlakuan
uniform rate) yang menyebabkan rendahnya kepastian usaha listrik, dan
2.
Biaya usaha yang kurang kompetitif dibanding usaha lain di dalam negeriatau usaha yang sama di negara lain.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
2/35
Untuk itu, diharapkan peran Pemerintah untuk menciptakan kondisi dansuasana investasi yang dapat menarik investor baru di bidangketenagalistrikan. Salah satu upaya untuk menarik investor baru tersebutadalah melakukan efisiensi dalam biaya usaha agar harga jual dapat relatifrendah. Dengan demikian, langkah kebijakan yang dilakukan untukmendorong usaha di bidang ketenagalistrikan harus terkait dengan dua hal,antara lain :1. Menciptakan kondisi dan suasana yang kondusif bagi investasi di sektor
kelistrikan, dan
2. Penurunan dan efisiensi biaya produksi energi listrik di semua tahapan
proses produksi listrik
Masalah lain yang masih dihadapi oleh PT. PLN adalah diterapkannya sistem
tarif uniform rate khusus pelanggan rumahtangga untuk semua jampemakaian listrik, sehingga tidak ada pembedaan besarnya TDL untukpemakaian pada waktu beban puncak (peak load) dan pemakaian pada waktudi luar beban puncak (siang hari). Padahal sudah bisa diduga bahwa padamasa beban puncak, biaya operasional yang harus ditanggung oleh PT. PLNakan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya operasional pada masabukan beban puncak. Oleh sebab itu, besarnya TDL yang diberlakukantersebut juga merupakan salah satu faktor kurang menariknya investasi disektor kelistrikan.
Faktor penyebab lainnya adalah masih terjadinya in efisiensi dalam prosesproduksi listrik karena high cost economy, yang artinya biaya yang diperlukanuntuk kegiatan produksi cenderung tinggi secara alamiah, dan pada akhirnyadapat menciptakan kondisi dan suasana investasi menjadi tidak kondusif.Padahal, investor swasta baru memerlukan kondisi dan suasana yangkondusif guna mendukung kegiatan investasi tersebut Dari dua sumberpermasalahan tersebut, nampaknya tarif harga jual listrik yang rendah relatifsulit untuk diselesaikan dalam jangka pendek, mengingat tarif harga juallistrik sejauh ini dianggap sebagai barang strategis yang mempunyaipengaruh sosial-politis terhadap masyarakat. Permasalahan yang lebihberpeluang untuk dicari solusinya adalah relatif tingginya biaya. Oleh sebab
itu, faktor penting yang diperlukan untuk menarik investor swasta baru disektor kelistrikan adalah pandangan Pemerintah terhadap strategisnyapersoalan kelistrikan di masa depan, serta goodwill Pemerintah untukmendorong perkembangan kondisi dan suasana investasi menjadi kondusif.
Salah satu langkah penting yang memungkinkan dilaksanakan pemerintahuntuk memperbaiki daya saing iklim investasi di Indonesia adalahmemberikan insentif bagi usaha ketenagalistrikan, sehingga masalah danpotensi masalah yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Insentif tersebutdapat dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan yang diambil
Pemerintah, misalnya kebijakan sektor riil melalui berbagai kemudahanekspor-impor, sektor moneter melalui penetapan tingkat bunga yang
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
3/35
bersaing, maupun melalui berbagai kebijakan fiskal, baik sisi belanja,pendapatan, maupun pembiayaan. Namun demikian, sifat investasi di sektorketenagalistrikan merupakan investasi bernilai besar dan berjangka waktupanjang, maka campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat lebihefektif, di samping penerapan kebijakan lain. Kebijakan fiskal yang bisa
dilakukan dalam hal ini tidak terbatas pada instrumen perpajakan saja,namun, berupa kebijakan fiskal dalam arti yang lebih luas seperti privatisasidan/atau kebijakan penyertaan modal negara pada sisi belanja negara.Selain langkah tersebut diatas maka pemerintah atau lebih tepatnya adalahPT. PLN ( Persero ) melakukan kerjasma dengan pihak swasta gunamemenuhi kebutuhan dari kebutuhan listrik dan meminilisasi kekurangan drikebutuhann Listrik.
1.2. Metodologi PenelitianProposal ini akan dilakukan melalui metodologi kuantitatif dan kualitatif-
deskriptif, yaitu dalam bentuk studi pustaka maupun pengolahan datakuantitatif. Kajian kualitatif tersebut antara lain berupa review kebijakanketenagalistrikan, beserta peraturan pelaksanannya. Selanjutnya, kajiankuantitatif dan analisis data dilakukan untuk memperkirakan kebutuhantenaga listrik dan penawaran tenaga listrik di waktu mendatang, mengkajidampak kebijakan kerjsaama dengan pihak swasta pada biaya investasiketenagalistrikan, dan dampak makro dari kebijakan kerjasama dengan pihakswasta tersebut.Kajian pustaka akan memberikan landasan teori bagi analisis kuantitatif,.Sementara itu, review perundang-undangan memberikan landasan hukum
(legal standing) bagi berbagai alternatif dan rekomendasi kebijakan.Peraturan perundangan yang terkait dalam hal ini antara lain undang-undangketenagalistrikan, undang-undang tentang investasi, beserta peraturanpelaksanaannya dan undang undang yang berlaku dalam kerjasama denganpihak swasta iniSementara itu, analisis data kuantitatif akan memberikan simulasi dampakkebijakan yang akan diambil. Dengan menggunakan data-data tentangketenagalistrikan, seperti statistik ketenagalistrikan, dan statistik PLN, dengandibantu model-model statistik, persamaan simultan, maupun keseimbanganumum, diharapkan dapat memprediksikan dampak kebijakan-kebijakan
tersebut terhadap perekonomian. Dengan demikian, alternatif kebijakan yangdirekomendasikan sudah merupakan alternatif-alternatif yang optimal, danuntuk kepentingan masyarakat secara umum.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
4/35
Bab 2
DISKRIPSI
2.1. Gambaran Umum EPC/KPS
Perekomomian Indonesia terbukti telah bangkit kembali sejak krisiskeuangan Asia pada tahun 1990an. Pada tahun 2009, sebagai contoh,Indonesia telah mengalami pertumbuhan GDP sebesar 4,5 persen, sementarabanyak negaran egara lain yang mengalami kontraksi ekonomi. Pertumbuhanekonomi Indonesia yang konsisten telah menyebabkan tingkat kebutuhaninfrastruktur meningkat.Proyek Proyek ketenagalistrikan yang telah masuk Rencana Umum
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) namun belum mendapatkan kepastianpendanaan dapat diajukan sebagai proyek KPS. Dukungan Pemerintah
terhadap proyek KPS adalah telah diterbitkannya PerPres 56 tahun 2011,
Perpress Nomor 78 tahun 2010 senagai pelengkap Perpres 12 tahun 2010,
Permenkeu 260/PMK.011 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasioanl No. 3
tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Pemerintah memperkirakan bahwa untuk jangka waktu lima tahun yaitudimulai 2010 sampai 2014, dibutuhkan investasi senilai Rp. 1.430 triliun
(sekitar USD 150 milyar) untuk sektor infrastruktur. Pemerintah telah
menyadari peran penting sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan ini dan
karenanya telahmenyediakan suatu sarana bagi pihak swasta agar dapat ikut
berperan serta dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS). Secara khusus, Pemerintah mentargetkan
penanaman modal di sektor swasta sebesar Rp. 980 triliun (kurang lebih USD
94 milyar) berdasarkan kerangka KPS untuk jangka waktu 2010-2014.
Program KPS milik pemerintah ini mencakup rentang infrastruktur yang luas,termasuk:
Bandar udara
Pelabuhan laut dan sungai
Jalan dan Jembatan
Jalan Kereta Api
Penyediaan air baku dan sistem irigasi
Penyediaan air minum
Penampungan Air Limbah
Pembuangan Sampah Padat Teknologi Informasi dan Komunikasi
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
5/35
Ketenagalistrikan
Minyak dan Gas
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembanguna Nasional No. 6 Tahun2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama
pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturanini di peruntuk untuk investor merupakan suatu tinjauan terhadap kerangkaKerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) milik Pemerintah Indonesia.Peraturan ini merupakan pemetaan kedepan (road map) terhadappengembangan proyek-proyek KPS di Indonesia dengan menggaris bawahiprinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah dan fasilitas yang di sediakanuntuk mitra swasta dalam kerangka KPS.Dengan memberikan tinjauan tentang bagaimana program KPS dioperasikandi Indonesia, Peraturan ini dapat mengarahkan investor untuk melakukantinjauan akan adanya peluang dalam proyek tertentu. Peraturan ini tidakbermaksud untuk mengindentifikasi peluang-peluang KPS secara spesifik,
tidak juga dengan cara apapun menyediakan uji tuntas yang harus dilakukanoleh investor swasta untuk mempertimbangkan peluang KPS. Peraturan initidak menyediakan tinjauan hukum tentang peraturan-peraturan yangmengatur pengembangan dan pelaksanaan proyek KPS, maupunmenyediakan rincian prosedur tentang pengembangan KPS atau panduanuntuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia pada umumnya. Para investordiharapkan tetap mengacu kepada bahan bahan publikasi atau dokumentasiyang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah mengenai hal-hal tersebut,sebagaimana dimuat dalam Panduan ini. Publikasi-publikasi ini dapatdiperbaharui atau diterbitkan kembali, atau dilengkapi dengan dokumen-
dokumen tambahan lainya dimasa mendatang.
Dari peraturan Menteri Negara Perencaan Pebangunan Nasional No 6 Tahun2012 maka adanya Skema Investasi dengan Partisipasi Swasta untukkelistrikan dimana skema tersebut terdiri dari 3 Macam yaitu :
1. Engineering Procurement and Construction (EPC)
EPC ialah singkatan dari Engineering, Procurement, Construction.Terkadang ditambahkan Installation sehingga singkatannya menjadi EPCI(EPCI biasanya berkecimpung di offshore/platform). Terkadang juga
ditambahkan C (menjadi EPCC) jika perusahaannya menggeluti bagianCommissioning (test unjuk kerja).
Dari singkatannya sudah jelas bahwa tugas dari EPC adalah untukmelakukan rekayasa (engineering) dari suatu plant, melakukan pembelian(procurement) barang-barang dan equipment yang terkait dan kemudianmendirikan/membangun (construction) plant tersebut. EPC terkadangdisebut sebagai integrator karena EPC lah yang menjembatani dan
mengkordinasikan seluruh bagian yang terkait dalam pembangunan suatuplant; mulai dari licensor (yang memiliki lisensi), vendor (yang menjual
barang), shipper (yang mengirim barang), bahkan sampai operator (yangmengoperasikan plant).
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
6/35
Dalam prakteknya, suatu perusahaan EPC tidak harus melakukan E-P-Cnya sekaligus, bisa aja hanya salah satu atau salah duanya. Jadi sangatnormal jika ada EPC yang hanya mengambil E-nya saja (bertindak sebagaikonsultan engineering saja), E dan P atau malah C (hanya memasang
saja) nya saja.Kontrak ini sesungguhnya adalah juga bentuk kontrak rancang bangun.
Dalam kontrak rancang bangun dimaksudkan untuk pembangunan
pekerjaan, baik pekerjaankonstruksi sipil/bangunan gedung sedangkan
kontrak EPC dimaksudkan untuk pembangunan pekerjaan-pekerjaan
dalam industri minyak,gas bumi, dan petrokimia atau pekerjaan yang
memerluakan dana yang sangat besar. Dalam kontrak EPC yang dinilai
bukan hanya selesainya pekerjaan melainkan unjuk kerja (performance)
dari pekerjaan tersebut. Dalam hal ini penyedia jasa hanya mendapat
Pokok-pokok Acuan Tugas (Term of Reference-TOR) dari pabrik yangdiminta, sehingga mulai dari perencanaan/design (engineering)
dilanjutkan dengan penentuan proses dan peralatannya (procurement)
sampai dengan pemasangan/pengerjaannya (construction) menjadi
tanggung jawab penyedia jasa. Pekerjaan akan dinilai apakah unjuk
kerjanya sesuai dengan TOR yang telah ditentukan.
2. Independence Power Producer (IPP)
Pemilik Proyek sekaligus pelaksana EPC adalah pihak Swasta, 100 %
pembiayaan berasal dari swasta dan di transformasikan melalui harga jual
tenaga listrik , cotoh Proyek Proyek IPP dan beberapa proyek dalam
program percepatan pembangunan pembangkit tahap 2.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
7/35
3. Publik Private Partnership (PPP) Project
Proyek Pemerintah yang di tawarkan kepda pihak swasta melaluimekanisme tender/lelang. Pemerintah dapat memberikan dukungan atau
jaminan pemerintah apabila pihak swasta sebagai inisiator proyek,
pemerintah dapat memberikan kompensasi contoh proyek PLTU Jawa
Tengah 2 X 1.00 MW.
2.2. Bidang Usaha ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Contract
Kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement
and Construction / EPC Contract) adalah bentuk kontrak yang dewasa ini
umum digunakan oleh para kontraktor untuk mengambil alih pekerjaan
konstruksi untuk proyek infrastruktur yang kompleks dan berskala besar.
Dalam sebuah kontrak EPC, kontraktor diwajibkan untuk membangun
sebuah fasilitas lengkap sehingga mereka dapat langsung
mengoperasikan fasilitas tersebut. Proses pembangunan fasilitas tersebut
terikat dalam anggaran dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati
bersama antara kontraktor dan Pemilik Project, serta fasilitas tersebut
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
8/35
harus dapat berfungsi sesuai dengan standar yang juga telah ditetapkan
sebelumnya.
Proyek EPC (Engineering, Procurement, and Construction) merupakan
jenis proyek yang lebih kompleks dari proyek konstruksi. Karakter jenis
proyek ini memiliki perbedaan dengan proyek konstruksi biasa. Dalam
mencapai kesuksesan proyek EPC perlu diketahui proses yang terjadi di
dalamnya. Memahami rumitnya proses proyek ini akan membantu
menyelesaikan masalah kompleksitasnya.
Proyek EPC memiliki tantangan yang sangat tinggi, mulai dari saling
ketergantungaan antar aktifitas yang ada, fase overlaps antar masing-
masing aktifitas tersebut, pemecahan aktifitas menjadi aktifitas-aktifitas
pekerjaan yang lebih detail, kompleksitas struktur organisasi, dan
ketidakpastian dalam akurasi prediksi yang timbul selama masa
pelaksanaan. Kegiatan yang paling menantang dalam proyek ini adalah
kegiatan dalam pembuatan anggaran dan jadwal pelaksanaan proyek
karena harus dibuat dan diketahui sebelum proyek dimulai.
a.
Engineering
Engineering dilakukan dengan pendekatan setahap demi setahap,
dimulai dari tahap konseptual, basic engineering sampai tahap
detail engineering. Fase Engineering memiliki tingkat pengaruh
yang paling tinggi pada proyek, banyak keputusan-keputusan
penting yang dibuat selama proses perencanaan yang menentukan
besarnya jumlah dana dan sumberdaya lainnya yang diperlukan.
Tahap konseptual memperjelas dan merumuskan permasalahandalam suatu studi kelayakan. Pada tahap ini dilakukan perumusan
garis besar dasar pemikiran atau gagasan teknis mengenai sistem
yang akan diwujudkan, sehingga untuk mencapai tujuan dan
sasaran maka harus melakukan identifikasi potensi kebutuhan dan
mengkaji aspek-aspek mulai dari teknik, ekonomi, hukum,
lingkungan, serta melakukan identifikasi sumberdaya yang
dibutuhkan.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
9/35
Pada tahap basic engineering diletakkan dasar-dasar pokok
desain-engineering, dilakukan pengumpulan data-data teknis yang
diperlukan dalam proses desain, dalam arti segala sifat atau fungsi
pokok dari produk atau instalasi hasil proyek sudah harusdijabarkan, termasuk menentukan proses yang akan mengatur
masukan material dan energi yang dikonversikan menjadi produk
yang diinginkan. Menurut Harold Kerzner (2006), tahap detail
engineering merupakan kegiatan yang dilakukan di kantor pusat
proyek. Pada tahapan detail engineering dilakukan berbagai macam
penjelasan pekerjaan, berikut ini adalah pekerjaan dari tahap detail
engineering:1.
Meletakan dasar-dasar kriteria design engineering.
2. Mengumpulkan data teknis yang diperlukan untuk design
engineering.
3. Membuat spesifikasi material dan peralatan
4. Merancang gambar-gambar dan perekayasaan berbagai disiplin
seperti
5. civil, piping, electrical, instrument, mechanical.
6.
Mengevaluasi dan menyetujui usulan gambar.
7. Membuat model bagi instalasi yang hendak dibangun sesuai
dengan
8. skala yang telah ditentukan.
9. Menyiapkan pengajuan keperluan material untuk kegiatan
pembelian
10.Membuat perkiraan biaya proyek.
11.
Membuat jadwal pelaksanaan proyek.
Kontraktor harus bertanggung jawab atas desain dari pekerjaan
serta keakuratan dan kelengkapan persyaratan dari pemilik proyek
(termasuk kriteria desain dan perhitungan). Tahapan dari proses
fase engineering dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Tahapan proses pekerjaan fase engineering dimulai dari proses
basic engineering. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi
dan daftar permintaan untuk keperluan perencanaan. Setelah
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
10/35
proses tersebut selesai, dilanjutkan dengan proses detailed
engineering. Pada proses ini dilakukan persiapan dan proses tender
untuk pencapaian pemilihan vendor yang terbaik. Ketika fase
tahapan engineering berjalan, fase procurement juga termasukdidalamnya, seperti pada saat pengeluaran PO (Purchasing Order)
dan pemilihan vendor. Vendor yang memenangkan tender harus
kembali mengecek spesifikasi barang atau material yang dipesan
sesuai dengan detailed engineering yang masih berjalan pada
fase engineering. Setelah dilakukan pengecekan produk dari
vendor dan hasilnya sesuai, dapat dilakukan penyelesaian proses
konstruksi dengan panduan produk drawing dari detailedengineering sebagai panduan.
b. Procurement
Kegiatan pengadaan adalah usaha untuk mendapatkan barang
berupa material dan peralatan dan atau jasa (subkontraktor) dari
pihak luar untuk proyek. Kegiatan pengadaan atau pembelian dan
subkontrakting dapat dilakukan setelah lingkup proyek ditentukan
dan dijabarkan pada detail engineering sehingga akan terlihatjenis dan jumlah material serta peralatan yang diperlukan untuk
pembangunan proyek. Untuk pengadaan jasa meliputi kegiatan-
kegiatan subcontracting, seperti pemaketan pekerjaan, proses
pemilihan sampai penunjukan, perencanaan pekerjaan, serta
koordinasi dan pengendalian pekerjaan subkontraktor. Berikut ini
tahapan proses pekerjaan pada fase procurement.
Terjadinya aktifitas yang overlapping pada siklus proyek merupakan
tanda terjadinya interaksi antara fase engineering dengan fase
procurement yang salah satu bentuknya adalah aktifitas vendor
data. Dari gambar dibawah ini dapat dilihat dimana engineering
menghasilkan output berupa specification, data sheet, drawing,
dan MTO (Material Take-off) yang digunakan sebagai input data
fase procurement (pengadaan). Fase engineering tidak akan bisa
tuntas jika vendor data dari PO (Purchasing Order) pada tahapan
procurement belum tuntas.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
11/35
c. Construction
Kegiatan konstruksi (construction) adalah kegiatan mendirikan atau
membangun instalasi dengan efisien, berdasarkan atas segalasesuatu yang diputuskan pada tahap desain (engineering).
Pekerjaan yang dilakukan antara lain adalah pekerjaan survey
lokasi, kegiatan pengambilan keputusan dan perkerjaan persiapan
lain yang diperlukan seperti gambar, material dan peralatan
sehingga kegiatan proyek akan berangsur-angsur pindah ke lokasi
proyek maka pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan.
Lingkup kegiatan konstruksi secara garis besar dibagi menjadikegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Kegiatan fisik meliputi
pembangun fasilitas sementara untuk keperluan perkantoran
sementara dan pekerjaan sipil lainnya, melakukan pekerjaan
persiapan lokasi, mempersiapkan lahan, mendirikan fasilitas
fabrikasi, memasang perpipaan, memasang instalasi listrik dan
instrumentasi, memasang perlengkapan keselamatan, memasang
isolasi dan pengecatan, melakukan testing, uji coba, dan start-up,
serta pekerjaan non fisik seperti merencanakan kegiatan
operasional konstruksi, mengendalikan kegiatan konstruksi,
mengendalikan tenaga kerja, melakukan inspeksi, dan pekerjaan
administrasi. Hubungan dan interaksi antara engineering dengan
construction pada siklus proyek.
Engineering harus mampu menyiapkan spesifikasi (specification)
yang digunakan pada proyek, desain-desain yang diperlukan dan
jumlah material yang digunakan atau biasa disebut MTO (Material
Take Off). Setelah semua data yang dihasilkan oleh engineering
telah siap, selanjutnya data tersebut digunakan untuk pekerjaan
konstruksi dan tim engineering mulai mengerjakan pekerjaan As
Built Drawing atau gambar sesuai yang terpasang dan setelah
tahap construction selesai maka tim engineering menyelesaikan
final gambar terpasang atau biasa disebut Final As Built Drawing.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
12/35
Hubungan antara procurement dengan engineering adalah tim
procurement proyek di kantor pusat (head office) membuat laporan
berupa material atau alat yang sudah dikirim ke lapangan yaitu
berupa MDR (Material Delivery Report) sedangkan tim constructionakan mengirimkan laporan tentang daftar pengiriman yang belum
selesai atau OSDR (Out Standing Delivery Report) dan juga
menyiapkan laporan material atau peralatan yang diterima berupa
MRR (Material Receiving Report).
Dalam pekerjaan konstruksi terdapat pengkategorian periode
konstruksi. Hal ini dibuat untuk mempermudah dalamperencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan controlling selama
pekerjaan konstruksi berlangsung dikarenakan pekerjaan konstruksi
terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan terdapat sistem yang harus
diikuti.
Tahap perencanaan diharapkan sudah dikerjakan sebelum proyek
dimulai secara resmi, sejak progres dimulai sampai mencapai
progres 70% seluruh tim proyek diarahkan untuk fokus pada
penyelesaian pekerjaan berdasarkan pembagian area yang sudah
ditetapkan (area wise). Selanjutnya setelah progress 70%, tim
proyek fokus untuk mulai menyelesaikan pekerjaan secara sistem
sampai dengan test individu (sistem wise) dengan orientasi
mencapai selesai pekerjaan mechanical (mechanical completion
readiness oriented).
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
13/35
Bab 3
3.1.PELUANG BISNIS ENGINEERING PROCUREMENT
AND CONSTRUCTION Contract ( EPC )
3.1.1. Aspek Pasar
Dibukanya peluang perusahaan-perusahaan kelistrikan asing dalam sejumlah
proyek pembangkit kelistrikan di Tanah Air, melalui amandemen Undang-Undang Kelistrikan Nomor 20 Tahun 2002, yang membolehkan pihak swasta
terlibat dalam penyediaan kebutuhan energi listrik nasional, membuat
perusahaan yang memiliki kemampuan pada bidang EPC semakin dirasakan
peranannya. Bukan hanya perusahaan-perusahaan lokal, tetapi juga
perusahaan asing yang seolah berlomba mengikuti tender untuk
mendapatkan kontrak EPC.
Terjunnya perusahaan-perusahaan asing mengikuti tender EPC, ikut
membantu cepatnya proses perkembangan bisnis kelistrikan di Tanah Air.Keterlibatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang
Engineering Procurement and Construction atau EPC dalam proyek
pembangunan pembangkit listrik di berbagai negara, bukan hal aneh.
Demikian juga di Indonesia. Sejumlah perusahaan EPC asing ikut meramaikan
bisnis pembangkit listrik di Tanah Air. Umumnya energi listrik yang mereka
hasilkan tersebut dijual ke PLN selaku satu-satunya perusahaan yang diberi
tugas oleh pemerintah untuk mendistribusikan listrik kepada masyarakat.
Diantara banyak perusahaan yang bergerak pada bidang EPC, perusahaan
asal Jepang cukup banyak yang terlibat. Diantaranya Marubeni Corporation.
Perusahaan itu banyak teribat dalam proyek kelistrikan di Indonesia.
Marubeni telah menjalankan bisnis kelistrikan di Indonesia dan terlibat dalam
sejumlah tender untuk mendapatkan proyek EPC. Salah satu proyek EPC yang
didapatkan Marubeni adalah proyek EPC pada pembangkit listrik tenaga
panas bumi (PLTP) Patuha, Ciwidey-Jawa Barat berkapasitas 1x55 MW. PLTP
tersebut dibangun untuk memperkuat sistem kelistrikan Jawa-Bali.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
14/35
Dalam proyek rekayasa, pengadaan, dan konstruksi PLTP Patuha dengan
nilai proyek US$ 64 juta dan Rp 192 miliar, Konsorsium Marubeni Corporation
bersama PT Matlamat Cakera Canggih ditunjuk sebagai pelaksana
pembangunan proyek PLTP tersebut. Kendati secara komersial pastinya
terdapat potensi keuntungan yang besar dalam bisnis kelistrikan termasuk
tender EPC di Indonesia, namun perjalanan bisnis perusahaan-perusahaan
yang bergerak dalam bisnis EPC tidak semulus yang dibayangkan, sejumlah
masalah kerap dialami.
Salah satunya ketika Marubeni merasa dirugikan dalam tender PLTU Jateng
sekitar 2 tahun lalu. Selaku perusahaan EPC sekaligus IPP berpengalaman,
ketika itu Marubeni merasa nilai proyek yang mereka ajukan dapat
memenangkan proyek PLTU yang berada di Pemalang Jawa Tengah tersebut.
Hanya saja, peme-rintah waktu itu tetap bersikukuh bahwa proses tender
yang dilakukan pada PLTU tersebut sudah sesuai prosedur dan telah mengacu
pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Proyek
Kemitraan Pemerintah dan Swasta.
Tetapi kendala-kendala dan tantangan masalah seperti itu tidak menghalangi
Merubeni untuk tetap terlibat dalam sejumlah proyek kelistrikan di Tanah Air.
Malah, Marubeni yang telah memenangkan proyek pembangkit Cirebontersebut berencana untuk memperluas kapasitas pembangkit mereka dari
yang ada sekarang ini.
Umumnya, perusahaan-perusahaan yang memenangi tender EPC baik untuk
keseluruhan proyek EPC ataupun hanya untuk engineering, untuk
procurement, ataupun yang memenangkan tender construction saja, biasanya
tidak sendirian menggarap proyek tersebut. Sebuah konsorsium biasanya
dibentuk sebelum menggarap tender tersebut. Pasalnya, nilai proyek tersebut
memang cukup besar. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan beberapa
perusahaan termasuk persyaratan mengikutsertakan perusahaan lokal yang
memiliki kapabilitas di bidangnya agar risiko yang terjadi dapat menyebar.
Di lain sisi, sejumlah perusahaan Jepang kerap kali digandeng oleh
perusahaan dalam negeri dalam menggarap proyek EPC karena dianggap
mumpuni dan efisien dari sisi teknologi. Selain Marubeni, perusahaan asal
Jepang lain yang kerap ikut dalam tender pembangkit dan EPC adalah
Mitsubishi. Perusahaan tersebut diantaranya sempat bekerjasama dengan
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
15/35
perusahaan lokal, Truba Jaya pada pembangunan sembilan proyek PLTGU di
Indonesia. Umumnya, perusahaan-perusahaan Jepang yang terlibat dalam
proyek EPC tersebut mengikuti tender EPC untuk pembangkit yang
kapasitasnya di atas 100 MW atau nilai proyeknya cukup besar. Perusahaan
asal Jepang lain yang terlibat dalam tender EPC diantaranya adalah Mitsui dan
Sumitomo.
Kemitraan sejumlah perusahaan dalam mengikuti tender EPC selalu dapat
dilihat pada setiap pelaksanaan tender EPC untuk sebuah proyek pembangkit.
Diantaranya pada PLTU Cirebon yang pembangunannya dilakukan PT Cirebon
Electric Power. Pada perusahaan tersebut terlibat beberapa perusahaan
sebagai pemegang saham, yakni: terdiri dari PT Indika Energy Tbk (20
persen), Samtan Co. Ltd (20 persen), Korea Midland Power Co (27,5 persen)
dan Marubeni Corporation (32,5 persen). Sedangkan, kontraktor EPC-nya
dipegang PT Doosan Heavy Industries Indonesia. Pada PLTU Tanjung Jati B
unit 1 dan 2 (2x660 MW) pekerjaan EPC dilaksanakan oleh Sumitomo
Wasamitra Joint Operation dan Sumit Power Development Limited.
Bukan hanya perusahaan-perusahaan EPC asal Jepang saja, perusahaan-
perusahaan EPC dari negara lain juga banyak terlibat dalam pembangunan
proyek EPC di Tanah Air. Termasuk dalam proyek pembangunan infrastruktur
kelistrikan 10.000 MW atau Fast Track Program (FTP) I dan II.Diantaranya perusahaan-perusahaan kontraktor dan konsultan EPC asing asal
China, Korea, dan Eropa memang banyak yang terlibat dalam tender
kontruksi pembangkit kelistrikan di Tanah Air. Dari Korea, ada sejumlah
perusahaan yang terlibat dalam tender EPC, diantaranya KEPCO, KOGAS dan
KNOC yang berniat mengembangkan lapangan minyak dan gas marginal di
Indonesia.
Sedangkan dari Eropa ada Siemens dan Alstom yang gencar mengikuti
sejumlah tender EPC di Indonesia. Alstom kerap mengikuti tender EPC di
Indonesia. Selain telah melaksanakan sejumlah proyek EPC, pada April 2013
lalu, konsorsium Alstom dan Wijaya Karya mengikuti tender EPC untuk
pembangunan kabel transmisi listrik bawah laut Sumatera Selatan-Jawa Barat
yang nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp20 triliun.
Sejumlah perusahaan dari China juga banyak terlibat dalam FTP tahap I.
Keterlibatan perusahaan China tersebut diantaranya pada PLTU 1 Jawa Barat,
Indramayu yang kontrak EPC-nya ditandatangani pada Maret 2007.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
16/35
Perusahaan EPC yang dipercaya menangani EPC PLTU 1 Indramayu
berkapasitas 3x330 MW adalah China National Machinery Industry, China
Electric Equipment Corporation, dan PT Penta Adi Samudra. PLTU yang
menggunakan bahan bakar batu bara low rank coal dengan nilai investasi
Rp8,4 triliun itu kini telah beroperasi. Dilema Perusahaan EPC Asing Dibalik
gencarnya perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bisnis EPC di
Tanah Air, ada semacam hal ironis ketika melihat kecilnya pangsa pasar yang
di raih oleh perusahaan-perusahaan EPC lokal.
Ada sekitar 14 BUMN karya atau BUMN yang bergerak di sektor konstruksi
yang menyerap sekitar 10% dari total nilai proyek konstruksi di sektor
engineering, procurement, and construction tersebut di Indonesia. BUMN
karya harus meningkatkan kompetensi untuk merebut kue nasional dari
kontraktor asing yang menguasai pasar.
Dari pangsa pasar 10% itu, tiga BUMN karya perannya terlihat sangat
dominan, yakni PT Adhi Karya yang me-nguasai 3,5% pangsa pasar, PT
Wijaya Karya sebesar 2,75% pangsa pasar, dan PT PP (Persero) sebesar 2%.
Sementara sisanya sekitar 1,75% dibagi oleh beberapa BUMN karya lainnya
seperti Hutama Karya, Waskita Karya, dan Brantas Abipraya. Untuk
mendukung upaya tersebut, Kementerian BUMN ke depan berencanamelakukan inventarisasi proyek-proyek nasional maupun asing di sektor EPC
yang bisa dikerjakan oleh BUMN karya. Tetapi sebelumnya, perusahaan-
perusahaan konstruksi BUMN itu nantinya lebih dulu akan didorong untuk
menyehatkan kinerjanya alias dapat menghasilkan kinerja yang lebih efisien.
Salah satunya melalui rencana pembentukan holding BUMN karya sebagai
upaya meningkatkan nilai perusahaan yang tergabung di dalamnya.
PT. Rekadaya Elektrika mendapatkan Kontrak Engineering Procurement
Contract(EPC) tiga unit PLTU ditangani secara total oleh perusahaan nasional
kita tersebut. Proyek senilai sekitar Rp 575 miliar dimenangkan perusahaan
patungan kelompok PLN dengan PT Rekayasa Industri setelah melalui lelang
internasional.
Ketiga proyek itu masing-masing adalah PLTU Tanjung Balai Karimun (2x7
MW), PLTU Ende (2x7 MW) dan PLTU Kendari (2x10 MW). Menurut Purwanto
Sudibyo, PT Rekadaya Elektrika melakukan sejak dari konsep, perancangan
(design), pabrikasi hingga comissioning ketiga proyek tersebut.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
17/35
Sebagian besar komponen ketiga proyek tersebut menggunakan komponen
lokal. 'Untuk PLTU Karimun dan PLTU Ende, kandungan lokal mencapai 68
persen. Sedang untuk PLTU Kendari kandungan lokal sebesar 50 persen,' ujar
Purwanto Sudibyo. Boiler, generator, elektrikal, balance of plant semuanya
dari pabrikan lokal. Untuk pengerjaan proyek masing-masing dibutuhkan
tenaga kerja sekitar 500 orang. Sedang untuk pengerjaan komponen ke tiga
pembangkit diperkirakan membutuhkan tenaga kerja mencapai sekitar 2000
orang. Selain itu proyek ini juga melibatkan industri penunjang yang tidak
sedikit memberikan lapangan kerja.
PT Rekadaya Elektrika merupakan perusahaan patungan yang pemegang
sahamnya dimiliki oleh PT PJB, PT Indonesia Power, PLN Batam dan YPK PLN
serta PT Rekayasa Industri. Perusahaan yang berdiri September 2003 ini
selama ini telah menangani berbagai proyek rekayasa dan EPC bidang
kelistrikan.
Proyek Proyek telah disepakati antara PLN dan swasta adalah PT PLN(Persero) menandatangani kesepakatan dengan dua pengembang listrikswasta untuk memperkuat pasokan listrik di daerah-daerah. Dua pengembangitu adalah Dharma Hydro Nusantara dan PT Tanjung Power Indonesia (TPI),
sebuah perusahaan patungan milik PT Adaro Power dan Korean East WestPower (EWP).
PLN menggandeng pihak swasta untuk membangun pembangkit listrik tenagaair (PLTA) Batang Toru dengan daya sekitar 500 mega watt dan akandifungsikan sebagai pemikul beban puncak listrik (peaker) di Sumatera Utara
Pengembangan PLTA Batang Toru, bertujuan untuk penyediaan tenaga listrikdi sistem Sumatera Utara yang diamanatkan dalam RUPTL PLN 2013-2022.PLN memerlukan penambahan kapasitas pembangkit untuk dapat memenuhi
kebutuhan tenaga listrik dan pemikul beban puncak di sistem SumateraBagian Utara. Proyek itu merupakan proyek yang tidak mensyaratkan adanyajaminan dari Pemerintah melalui Surat Jaminan Kelayakan Usaha/SJKU(Business Viability Guarantee Letter/BVGL). Pendanaan proyek, selain dariekuitas dari konsorsium, juga didukung lembaga perbankan Goldman Sachs(Asia) L.L.C.
PLN juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau PowerPurchase Agreement (PPA) dengan PT Tanjung Power Indonesia (TPI),sebuah perusahaan patungan milik PT Adaro Power dan Korean East WestPower (EWP), yang akan membangun Pusat Listrik Tenaga Uap Kalimantan
Selatan berkapasitas 2x100 mega watt di Kabupaten Tabalong, ProvinsiKalimantan Selatan.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
18/35
Saat ini ada sekitar 220 kontraktor dan konsultlam dan Luaar Negeri yang
bergerak di bidang EPC dan yang beroperasi di Indonesia. Angka tersebut
terus mengalami peningkatan. Dari sekitar 200 perusahaan asing pada 2007,
sempat turun menjadi 195 perusahaan pada 2008, dan naik lagi sekitar
menjadi sekitar 198 perusahaan pada 2009 dan kembali naik menjadi 207
perusahaan pada 2010. Upaya meningkatkan peran perusahaan kontraktor
dan konsultan domestik dalam bidang EPC nasional juga mendapat perhatian
serius dari Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI). Pihak AKI mengakui bahwa
sekitar 70% pembangunan proyek infrastruktur minyak dan gas di Indonesia
masih dikuasi kontraktor asing. Perusahaan kontraktor dan konsultan EPC
asing dianggap lebih unggul dari sisi modal maupun teknologi. Hal tersebut
diperparah dengan besarnya kepercayaan pemerintah terhadap pengerjaan
proyek migas kepada kontraktor asing, padahal kontraktor nasional pun
sebenarnya juga memiliki kemampuan yang cukup handal pada bidang
tersebut.
Bagan Rencana Pembanguna Pembangkit di Indonesia
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
19/35
3.1.2. Aspek Regulasi
Interaksi antara berbagai pihak diatur oleh tiga perangkat undang-undangdan beberapa peraturan sebagai berikut dibawah ini: Peraturan KPS,
peraturan khusus, sektoral, dan peraturan umum lainnya yang mengaturtentang berbagai kegiatan usaha di Indonesia. Berdasarkan sistem hukumIndonesia, undang-undang mengatur hal-hal yang bersifat umum.Pelaksanaan dari suatu ketentuan hukum pada umumnya diatur dalamPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Peraturan-peraturan ini padaumumnya mengatur tentang tahapan-tahapan dan prosedur khusus untukmelaksanakan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintahterkait. Sedangkan, Peraturan Presiden (biasa juga disebut sebagai Perpres),diterbitkan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan kebijakan danprogram-program Presiden, yang mana harus sejalan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Presiden juga terkadangmerupakan panduan atas pelaksanaan lebih lanjut dari suatu peraturanmaupun Peraturan Pemerintah yang sudah ada.
Keberanekaan sektor telah menjadikan adanya ke beranekaan peraturan danundang-undang yang berbeda pula. Sebagaimana dimaksud di bawah ini,hampir seluruh sektor infrastruktur diatur oleh ketentuan-ketentuan yangsudah ada sejak 2004 dengan visi modernisasi infrastruktur nasional. Namundemikian, tidak semua peraturan perundangundangan sektoral yag ada telahdilengkapi dengan Peraturan Pemerintahnya, ataupun meskipun sudahditerbitkan Peraturan Pemerintahnya, namun Peraturan Menterinya belumdiselesaikan. Para investor harus mencermati status keberlakuan atasperaturan pada sektor yang diminatinya, oleh karena peraturan-peraturantambahan sering kali baru diterbitkan kemudian dan untuk peraturanperaturan yang adapun sering kali dilakukan beberapa perubahan.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
20/35
Terdapat 5 dasar Peraturan dalam KPS yaitu terlihat dalam bagan dibawah ini
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
21/35
Sektor Hukum Peraturan
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
22/35
Ketentuan Umum dan Peraturan Lainnya
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
23/35
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
24/35
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
25/35
3.1.3. Aspek Teknologi
3.1.4. Aspek SDM
Electrical engineer merupakan istilah Sarjana Teknik Elektro di dunia kerja.
Tidak bisa dipungkiri, sebagai seorang engineer, banyak hal yang harus
diketahui oleh seorang electrical engineer, tidak hanya berhubungan dengan
kemampuan akademis yang sudah mutlak harus dimiliki, tetapi juga
kemampuan untuk mengkondisikan situasi. Maksudnya adalah kemampuan
untuk meyakinkan orang lain, kemampuan untuk mengontrol pembicaraan di
forum formal dan soft skill lainnya, kemampuan akademis yang mutlak harus
dimiliki oleh seorang electrical engineerdi dunia EPC adalah sebagai berikut:
d. Pemahaman tentang electrical devices/equipment Peralatan
electrical yang Dimaksud adalah generator, transformer,
switchgear, substation, power cable, electrical motor dan relay.
e. Pemahaman tentang electrical system, System 3 phasa adalah hal
mutlak yang harus benar-benar dipahami, lengkap dengan semua
kondisi, kondisi seimbang (balance), kondisi tidak seimbang
(unbalance), kondisi gangguan (fault condition) baik symmetrical
maupun assymetrical.
f. Kemampuan design, untuk kemampuan design ini tidak hanya
pemahaman saja, tetapi termasuk perhitungan (calculation) dan
setiap design harus mengacu kepada standar-standar yang ada.
Standar yang umum dipakai saat ini adalah PUIL (PersyaratanUmum Instalasi Listrik) yang berlaku sebagai standar baku yang
dipakai di Indonesia, dikeluarkan oleh PLN. Stadard lainnya adalah
standar diakui dalam lingkup International, seperti IEC
(International Electrotechnic Comission), IEEE (Institute of Electrical
and Electronic Engineer), NEC (National Electrical Code), NEMA
(National Electrical Manufacturer Association) and NFPA (National
Fire Protection Association). Calculation dan design yang biasanya
dikerjakan oleh electrical engineer adalah:
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
26/35
- Generator capacity design
- Transformer capacity design
- Load schedule
-
Cable sizing yang terkait denganvoltage drop- Lightning protection design
- Lighting design
- Relay coordination
- Circuit breaker calculation
- Short circuit calculation
g. Kemampuan membaca Single Line Diagram (SLD)Interprestasi
dari design yang telah dilakukan adalah single line diagram,
pada single line diagram ini akan terlihat hubungan dari semua
peralatan yang ada pada system dan peralatan apa saja yang ada
pada system. Single line diagram adalah gambaran system yang
telah kita rancang dalam bentuk satu garis yang sebenarnya adalah
perwakilan dari system 3 phasa. Dalam single line diagram ini,
semua peralatan yang ada pada system ditampilkan dalam
bentukelectrical symbol. Sekali lagi saya tekankan, dalampenulisan symbol ini sudah ada aturannya. Jadi sudah
ada symbol baku untuk semua peralatan yang akan kita tampilkan
dalam single line diagram ini.
h. Kemapuan pengunaan software, pada zaman digital ini,
kemampuan software tidak hanya harus dikuasai oleh engineer
engineer yang bekerja dibidang IT. Software adalah tools yang
biasa digunakan untuk mempermudah pekerjaan, jadi sudah pasti
untuk engineer-engineer (electrical engineer, mechanical engineer,
piping engineer, process engineer, instrument engineer and civil
engineer) kemampuan menggunakan software ini akan sangat
menjadi nilai lebih. Untuk electrical engineer sendiri,
kemampuan software yang harus dikuasai adalah ETAP, AutoCad
dan Excel. Berikut ini sedikit jabaran mengenai masing-
masing software tersebut:
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
27/35
- ETAP, Semua electrical pasti sudah kenal dengan software yang
satu ini. Ya, Etap sering digunakan untuk
memodelkan system yang sudah kita rancang dan setelah
dimodelkan, bisa dilakukan input data untuk masing-masingrating pada peralatan yang ada padasystem. Setelah
semua rating dimasukkan, bisa dilakukan simulasi. Minimal,
untuk juniorelectrical engineer harus bisa melakukan
simulasi load flow dan short circuit analyze.
- AutoCad, AutoCad adalah software yang biasa digunakan
untuk drawing, electrical engineer juga harus bisa menggunakan
software ini untuk men-design single line diagram dari systemyang dirancangnya.
- MS Excel untuk yang bertanya kenapa MS Excel juga diperlukan
oleh electrical engineer, berikut ini pemaparannya.
Sebagai electrical engineer, pasti tidak akan jauh dari yang
namanyacalculation.Untuk perhitungan dengan data yang
masih sedikit, mungkin bisa dilakukan secara manual, tetapi
untuk perhitungan dengan data yang bisa mencapai ratusan
atau bahkan ribuan (Cable schedule, Load List dan Lighting )
, kita harus menggunakan softwareuntuk hal ini. Disini lah MS
Excel digunakan.
Selain Program Program diatas aanya Program Program lainnyayang berkenaan dengan pekerjaan yang akan di hadapi didalamProjek EPC ini.
3.1.5.
Aspek Organisasi
Ada tiga asset utama bagi EPC Kontraktor yaitu: experience perusahaan,system eksekusi proyek EPC dan manpower, ebutuhan manpower proyeksebelum eksekusi harus direncanakan lebih dahulu secara matang apakahakan dilakukan direct hire atau subcontracting.Dengan direct hire organisasi proyek akan menjadi sangat besar karena akanmelibatkan banyak orang untuk eksekusi langsung. Sedangkan konsepsubcontracting paket pekerjaan diturunkan kepada subkontraktor dimana
kontraktor EPC cukup melakukan perencanaan, supervisi dan qualityassurance. Sistem subkontrakting saat ini dipercaya lebih efisien karena beban
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
28/35
pelaksanaan langsung dan rekruting labor sudah menjadi tanggung jawabsubkontraktor. Sehingga pada saat proyek selesai untuk release manpowersepenuhnya jugamenjadi tugas subkontraktor.
Selain dilakukan subcontracting masih tetap diadakan direct hire untuk
pekerjaan yang diluar paket subcontracting dan juga untuk keperluanoperasional site office. Ketika memasuki era otonomi daerah muncul suatutantangan eksekusi proyek dimana tenaga pelaksana mulai dari levelsupervisor ke bawah harus berasal dari local setempat. Dengan demikianotomatis jabatan pelaksana proyek yang dikirim dari home office adalah levelsupervisor ke atas atau jabatan lain yang belum bisa dipenuhi oleh tenagalocal setempat.
Walaupun direct hire dilakukan di lokasi proyek setempat sejatinya rekrutingtetap memperhatikan system kerja dan quality standard yang dimiliki oleh
perusahaan. Dengan demikian control terhadap jumlah manpower proyek dankualitas manpower proyek tetap terpantau dari home office.Berdasarkan system eksekusi yang lazim pengklasifikasian manpower proyekterbagi dalam 7 bagian Yaitu :
1. Management,2. Project Control,3. Engineering,4. Procurement,5. Construction,
6.
Administration & Finance serta7. QC-HSE.
Bila scope pekerjaan mencakup juga commissioning maka akan dibentukSuatu tim commissioning tersendiri.
Agar tidak terjadi duplikasi posisi manpower proyek dilakukan klasifikasipersonil. Pengklasifikasian ini kerap diminta oleh Owner pada tahap PQmaupun proposal tujuannya adalah untuk melihat kapasitas dan kemampuanperusahaan bila akan mengerjakan proyek baru. Klasifikasi manpower proyekstandar tersebut sebagai berikut:
1. Management adalah semua personil manager proyek2. Project Control adalah semua personil project control untuk Kantor Pusat
& site3. Engineering adalah semua personil engineering4. Procurement adalah semua personil procurement Construction adalah
semua personil konstruksi,5. Admin & Finance adalah semua personil yang mengerjakan administrasi
dan finance di Kantor Pusat dan Site6.
QC-HSE
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
29/35
Pengklasifikasian personil proyek tersebut dapat menjadi pedomanpembuatan data manpower proyek setiap tahunnya. Dari data yang dibuat initentu akan menjadi udah bagi perusahaan untuk melihat kapasitas pengerjaanproyek perusahaan EPC Kontraktor, menentukan berapa nilai sales dan revenueyang akan dicapai ke depan dan juga berapa nilai profit per employee dengan
kondisi saat ini.
3.1.6. Aspek Keuangan
Bab 4
4.1.Analisa Bidang Usaha Engineering Procurement and
Construction (EPC) Contract
Hal khusus dalam pelaksanaan proyek EPC adalah sebagai berikut:
1. Tanggung jawab terhadap desain adalah sepenuhnya menjadi tanggung
jawab kontraktor.
2. Pemilik mensyaratkan spesifikasi performansi tertentu untuk didesain oleh
kontraktor.
3. Kontraktor melaksanakan semua pekerjaan engineering, procurement,
construction hingga tersedia fasilitas secara lengkap (fully equipped
facility) dan siap beroperasi pada saat penyerahan.
4. Tidak ada konsultan perencana maupun pengawas (engineer) tetapi
langsung dilakukan oleh Pemilik.Harga kontrak dalam bentuk harga
borongan tetap dan pasti (lumpsum).
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
30/35
5.Adanya suatu prosedur testing termasuk tes setelah penyelesaian (test
after completion).
6. Setiap klaim yang muncul didasarkan suatu prosedur yang sangat ketat.
7. Kontraktor mengambil alih semua risiko pelaksanaan dan pemilik
menangani risiko selebihnya terhadap risiko pelaksanaan.
8. Harga kontrak final dan waktu penyelesaian lebih pasti.
Hal khusus di atas dapat dijadikan sebagai suatu pedoman apakah suatu
proyek yang dikerjakan merupakan suatu proyek EPC murni atau bukan.
4.1.1. ALUR KERJA PROYEK EPC
Pelaksanaan proyek EPC diawali dengan kegiatan engineering yang meliputikegiatan engineering dasar dan rinci. Kegiatan engineering dasar dimulai
dengan pengembangan rancang bangun dan perekayasaan proses yangdiperoleh dari pemilik teknologi. Kemudian dilakukan optimalisasi terhadapkonsepsi desain dan diagram alir proses, yang dilanjutkan denganpengembangan plot plant pabrik atau suatu fasilitas tertentu. Pada tahapanini konsepsi dasar dari sistem kontrol suatu fasilitas mulai ditentukan,demikian juga dengan pengembangan spesifikasi peralatan-peralatan fasilitas.Sedangkan pada kegiatan engineering rinci dilakukan rancang bangun danperekayasaan sipil dan struktur, pemipaan, kelistrikan serta instrumentasi.Dengan banyaknya jenis kegiatan engineering yang dilakukan dibutuhkankemampuan dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu keteknikan sepertiproses, mekanikal (process equipment, machinery, furnace), sipil dan
struktur, piping, elektrikal dan instrument engineering.Kegiatan Procurement meliputi kegiatan-kegiatan pembelian, ekspedisi,pengapalan dan transportasi, serta inspeksi dan pengendalian mutu untukseluruh peralatan dan material pabrik. Peralatan dan material yang dibeli bisaberasal dari dalam maupun luar negeri. Setelah barang yang dibeli tibadilokasi proyek kegiatan selanjutnya adalah penyimpanan dan mengeluarkanuntuk keperluan konstruksi. Kegiatan procurement tidak hanya terfokus padapengadaan barang saja, tetapi juga pengadaan jasa seperti jasa konstruksiyang perlu dilakukan subkontrak.Kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi sistem
penanganan baik secara langsung (direct hire) maupun subkontrak. Kegiatanini meliputi perencanaan konstruksi penyiapan lahan, pemancangan,konstruksi pondasi dan struktur baja, instalasi peralatan mekanikal, pemipaan,instalasi listrik, instalasi intrumentasi dan sistem kontrol[1]Sesuai skema EPC pemilik memberi kepercayaan kepada kontraktor untukmengerjakan proyek mulai dari tahap desain engineering, melakukanpembelian material dan peralatan, melaksanakan konstruksi, sertamelakukan testing dan commissioning hingga suatu fasilitas yang telahberhasil dibangun dapat menghasilkan suatu performansi / produk tertentudengan kualitas dan kapasitas yang dikehendaki Pemilik. Jadi bagian akhir
dari lingkup pekerjaan kontraktor adalah melakukan testing terhadap fasilitas
http://epckontraktor.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=22#_ftn1http://epckontraktor.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=22#_ftn1 -
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
31/35
yang dibangun untuk memastikan fasilitas telah mampu menghasilkan suatuproduk dengan kapasitas dan spesifikasi tertentu.
4.1.2. RESIKO PROJEK EPC
EPC lumpsum project memiliki risiko yang jauh lebih besar bagi kontraktordaripada tipe project konstruksi tradisional lainnya. Sejak tahapan proposalTim Proyek harus sudah melakukan identifikasi risiko dan sekaligus responseterhadap risiko. Hanya saja seringkali risiko yang teridentifikasi dan diresponbelum tercatat dengan baik dalam risk register. Ilmu manajemen risiko sangatmenekankan perlunya mencatat risiko yang muncul dalam risk register danjuga dilakukan sosialisasi serta controling risiko. Pencatatan risiko diperlukanuntuk diketahui oleh tim proyek dan supporting agar dapat dikendalikansehingga tidak muncul dan menimbulkan kerugian. Tujuan manajemen risikoadalah mengantisipasi kejadian yang akan mengganggu tercapainya tujuan
proyek.
Selama ini risiko yang dihadapi EPC Kontraktor memiliki banyak kesamaan.Risiko yang terjadi pada proyek sebelumnya masih mungkin terjadi dimasamendatang. Apabila tidak ada catatan,historical information,lesson learned ataupun risk register bukan hal yang mustahil beberapakesalahan akan terjadi lagi pada proyek berikutnya.
Berikut disampaikan catatan risiko yang umum dihadapi oleh kontraktor EPC.Risiko proyek yang muncul terlihat memiliki kesamaan antara satu proyek
dengan proyek lain bila dikelompokan dengan jenis risiko yang disebutkandibawah ini:
4.2. Kenaikan Harga Material
Risiko utama bagi kontraktor EPC adalah kenaikan harga material. Nilaikontrak proyek yang diterima oleh kontraktor dianggap sudahmemperhitungkan kenaikan harga material sampai proyek selesaidikerjakan. Komponen procurement dalam suatu proyek bisa mencapai
70% dari nilai kontrak, sehingga bila terjadi kenaikan harga materialjelas akan sangat merugikan kontraktor. Item material yang potensialmengalami kenaikan saat ini adalah besi rebar, steelplate dancopper (sebagai bahah utama kabel). Untuk satu proyek EPCLumpsum dengan durasi pekerjaan 2-3 tahun akan lebih baik untukmenyertakan contingency yang lebih besar terhadap kenaikan hargamaterial utama proyek.
4.3. Hubungan Kerja dengan Stakeholder
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
32/35
a. Potensi konflik dengan Client
Hubungan kerja yang baik dengan Client merupakan penentukeberhasilan proyek. Konflik dengan Client untuk proyek yang sudahpernah dikerjakan sebelumnya dapat dikatakan lebih kecil. Potensi
konflik dengan pihak Client umumnya terjadi pada proyek yang barupertama dikerjakan dengan Client baru. Pengalaman di proyek yangsebelumnya, bila terhadap Client tertentu ada konflik masihmemungkinkan terjadi konflik lagi untuk proyek berikutnya.
b. Potensi konflik dengan Partner
Skema kerjasama dengan partner seringkali belum matang saatproyek sudah berjalan. Kerjasama baik dalam bentuk konsorsium,joint operation dan subkontrak dengan partner sering menimbulkan
permasalahan terutama yang terkait dengan scope danresponsibility. Partner seringkali berada dalam posisi yang lebih kuatdan perusahaan berada dalam posisi yang dirugikan.
c. Potensi konflik dengan Vendor dan Subkontraktor
Risiko terhadap vendor yang utama adalah load pekerjaanmanufacturer dan fabricator yang sangat banyak akanmempengaruhi delivery equipment.- Karena overload beberapa fabricator meminta agar jadual
delivery dimundurkan selama 1 bulan bahkan ada yang tidaksangggup untuk meneruskan pekerjaan.- Konflik dengan subkontraktor bisa juga terjadi dalam kondisi
subkont lebih dominan sejak awal pelaksanaan pekerjaan hal inidimungkinkan misal ketika Client merekomendasikan agarperusahaan memilih subkontraktor tersebut
d. Kekurangan Qualified Manpower
Kekurangan qualified manpower ini disebabkan oleh beberapa faktor
diantaranya:- Berkurangnya jumlah karyawan middle level karena
mengundurkan diri- Jumlah proyek yang dikerjakan cukup banyak.- Belum siapnya fresh engineer untuk mengisi posisi middle level
yang kosong.- Fresh engineer atau karyawan baru yang direkrut belum bisa
langsung bekerja dengan baik sesuai dengan sistem kerja yangada.
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
33/35
e. Kesalahan Design yang berakibat Re-work
Bagi kontraktor umum akan lebih mudah dalam pelaksanaanpekerjaan apabila design sudah matang terlebih dahulu barukemudian dilakukan pembelian equipment dan konstruksi di
lapangan. Bagi kontraktor EPC sebelum engineering matang telahdilakukan pembelian equipment dan pekerjaan konstruksi sehinggapotensi terjadi kesalahan design atau design yang tidak match saatkonstruksi dapat terjadi. Akibat langsung dari kesalahan designadalah perlu dilakukan pekerjaan ulang design dilapangan. Adapundampak timbulnya penambahan BQ material lebih tepat biladimasukkan dalam risiko kenaikan BQ. Kesalahan desain pekerjaanengineering baru diketahui di lapangan, sehingga diperlukanpekerjaan ulang design di lapangan field sketch mengakibatkantambahan manhour pekerjaan engineering.
f. Late Delivery Material dan Equipment
Keterlambatan pengiriman material dan equipment bisa terjadikarena banyak hal. Salah satunya karena kurang baiknya koordinasiantara Expediter Project dan Tim Logistic. Keterlambatan pekerjaankonstruksi seringkali diakibatkan oleh keterlambatan kedatanganmaterial dan equipment di site. Walaupun keterlambatan itu bisajuga disebabkan oleh pengaturan schedule yang tidak akurat danpenyelesaian design engineering yang lebih lama. Faktor keluarnya
PO yang terlambat sesungguhnya menjadi faktor keterlambatandelivery material dan equipment. Agar proyek tidak terlambat makaharus diperhatikan juga bahwa issue PO tidak terlambat.
Hal yang muncul dibebebarapa proyek adalah:- Keterlambatan equipment utama proyek sehingga completion
date proyek juga mundur- Logistic sudah menyiapkan kapal pengangkut, sedangkan
material yang akan dikirim belum selesai di fabrikasi- Equipment sudah tiba di pelabuhan equipment sulit dikeluarkan
dari custom clearence oleh Logistic karena adanyaketidakcocokan dokumen pengiriman barang
g. Kenaikan Bill of Quantity
Kenaikan Bill of Quantity akan mengakibatkan membesarnyapengeluaran project untuk pembelian material. Hal ini disebabkanoleh kesalahan perhitungan engineering internal maupun akibatkesalahan pihak lain.- Kenaikan BQ terjadi karena kurang matang dalam menentukan
scope pekerjaan terkait input output pelaksanaan pekerjaan.Dalam satu kasus dimana scope perusahaan adalah civil saja
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
34/35
bisa terjadi penambahan BQ yang muncul akibat comment daripartner. Comment yang mengakibatkan kenaikan BQ bisamengakibatkan kerugian apabila hal tersebut dianggap sebagaiLumpsum bukan tambahan pekerjaan.
h.
Perubahan Peraturan Pemerintah
- Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) & Inflasi
Dengan terjadinya kenaikan harga BBM otomatis akanmenambah beban biaya proyek khususnya sebagai bahan bakaralat berat saat konstruksi. Dampak kenaikan harga BBM akanbertambah besar dimana cenderung tingkat inflasi jugameningkat.
-
Perubahan Peraturan Perpajakan
Tahun 2008 pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru pajakpenghasilan final dari 2% menjadi 3%. Untuk mengantisipasikerugian perlu dikaji kembali kondisi kontrak proyek apakahdapat mengakomodasi perubahan nilai kontrak bila terjadiperubahan peraturan pemerintah.
- Gangguan masyarakat sekitar lokasi proyek
Hampir di semua lokasi proyek yang dikerjakan mengalamigangguan dari masyarakat sekitar. Gangguan tersebut baik yangbersifat ringan seperti permintaan sumbangan, permintaan ikutserta mengerjakan proyek, bahkan gangguan yang berat sepertipencurian, intimidasi dan pemblokiran akses jalan menuju lokasiproyek. Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini masing-masing daerah akan berusaha memanfaatkan potensi daerahsemaksimal mungkin untuk mendatangkan penghasilantermasuk tenaga kerja lokal, kontraktor lokal dan sumber dayalokal lainnya. Apabila gangguan tersebut timbul dan menjadibesar tentu akan sangat tidak baik terhadap pencapaian tujuanproyek.
4.4. Analisa SWOT Engineering Procurement and
Construction (EPC) Contract
-
8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx
35/35
Bab 5.
Road Map Engineering Procurement and
Construction (EPC) Contract
Bab 6
Proyeksi Keuangan Engineering Procurement and
Construction (EPC) Contract
.