Download - PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021
PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Klaten
INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019 [Company address]
Renstra 2016-2021 Inspektorat i
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... ii
1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 2
1.3 Maksud Dan Tujuan ....................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN ... 5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat ...................... 5
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah ................................................ 16
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah ........................................ 18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Klaten ........................................................................ 22 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ................................ 23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat ................................................................. 23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih ........... 25
3.2.1. V i s i ................................................................................... 25
3.3 Telaahan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah ..................... 27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Klaten ........................... 29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ......................................................... 31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .............................................................. 33
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................................................ 35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....... 38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGAWASAN
............................................................................................................... 46
BAB VIII PENUTUP .................................................................................. 50
Renstra 2016-2021 Inspektorat ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten ... 20
Tabel 2. II.2 Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Guna
Pelaksanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten ........... 21
Tabel 3 III.1 Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi
Inspektorat ............................................................................ 24
Tabel 4 IV.1 Tujuan dan Sasaran .............................................................. 34
Tabel 5 V.1 Strategi dan Kebijakan ........................................................... 36
Tabel 6 VI.1Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan ............................ 39
Tabel 7 VII.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD ..................................................................... 47
Tabel 8 VII.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan ............................................................................ 47
Renstra 2016-2021 Inspektorat 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan amanat pasal 277 Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam rangka menentukan
arah kebijakan pembangunan SKPD, maka setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen Rencana Strategis
(Renstra). Penyusunan Renstra SKPD merupakan masukan bagi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM
Nasional.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur
Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016, terdapat perubahan
nomenklatur SKPD, sehingga perlu dilakukan perubahan Renstra
Inspektorat.
Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi pengawasan sehingga
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten diharapkan dapat
menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak
dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang
perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta
merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas
pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Sebagai
implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra)
dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi
dasar/acuan kinerja tahunan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten
Klaten dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan
sesuai peran dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD
Kabupaten Klaten Tahun 2018. Dengan RPJMD tersebut, maka sesuai
Renstra 2016-2021 Inspektorat 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu menyusun
Renstra SKPD, demikian juga Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah
Kabupaten Klaten berkewajiban menyusun Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) tahun 2016- 2021.
1.2. Landasan Hukum
Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Perubahan
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Klaten sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025)
c. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
4725)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
e. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Srategis ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No 5941 ).
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
Renstra 2016-2021 Inspektorat 3
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
i. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Klaten.
j. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten tahun
2005-2025.
k. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 11 tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 –
2031.
l. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016 – 2021.
m. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
n. Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten;
1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Inspektorat
Kabupaten Klaten adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan
penyesuaian strategi dan kebijakan bidang pengawasan, serta
merumuskan program bidang pengawasan selama 3 tahun kedepan
sesuai dengan arah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2016-2021.
Adapun tujuan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam
menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu lima
tahun ke depan
2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam
pencapaian tujuan organisasi
3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP
dan RJPMD
Renstra 2016-2021 Inspektorat 4
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan
evaluasi kinerja tahunan organisasi.
Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Inspektorat Daerah
adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai
pedoman penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat Kabupaten
Tahun 2018 sampai dengan 2021, dan sebagai evaluasi pelaksanaan
program kegiatan tahun 2016 dan 2017, sehingga dapat memberikan
pencapaian pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten
Klaten Tahun 2016–2021 sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
2.2. Sumberdaya Inspektorat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih 2016–2021
3.3. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Klaten
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah
BAB V. STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP
Renstra 2016-2021 Inspektorat 5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8
Tahun 2018 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 43
Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Klaten, maka Inspektorat Kabupaten Klaten merupakan
unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin
oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok dari Inspektorat Kabupaten Klaten adalah:
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
di daerah;
b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Inspektorat Kabupaten Klaten mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pangawasan
lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Inspektorat Kabupaten Klaten memiliki tugas sebagai berikut :
1. Inspektur
Inspektur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah dibidang pengawasan, meliputi pengambilan
kebijakan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 6
Rincian Tugas Inspektur sebagai berikut:
a. mengoordinasikan penyusunan program Inspektorat dengan
memberikan arahan kepada Sekretaris dan Inspektur Pembantu
mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Rencana Strategis Kabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi
obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;
b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman, dan
petunjuk teknis bidang pengawasan;
c. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan
dan atau bencana;
d. mengoordinasikan laporan kinerja Inspektorat;
e. memberikan saran, masukan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah di bidang pengawasan;
f. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
g. mengoordinasikan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan;
h. mengoordinasikaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pangawasan lainnya;
i. mengoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan bupati;
j. mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku;
l. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan
pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
m. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan
memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu
melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
n. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada
tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan
realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun
berikutnya;
Renstra 2016-2021 Inspektorat 7
o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi
bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran
kinerja pegawai;
p. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
r. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang Pengawasan;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya; dan
t. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Inspektur dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,
membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring,
evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
Rincian Tugas Sekretaris sebagai berikut:
a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis urusan umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan;
b. Mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi,
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan
sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis
program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja Inspektorat;
e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan
program dan kegiatan Inspektorat;
f. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat;g.
mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang Pengawasan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan
h. program kerja pengawasan;
Renstra 2016-2021 Inspektorat 8
i. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan hasil
pengawasan dari aparat pengawas fungsional daerah;
j. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional;
k. menyusun, mengiventarisasi dan mengoordinasikan data dalam
rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
l. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan
hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
m. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja
Inspektorat;
n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang
tugasnya;
o. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan
pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan
lancar;
p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan
jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif
pemecahan masalah;
r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya; dan
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan sebagian tugas
Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di Wilayah I .
Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai berikut:
a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan;
b. mengoordinasikan tugas di bidang Pengawasan di wilayah I;
mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang
Pengawasan di wilayah I berdasarkan peraturan perundang -
undangan;
Renstra 2016-2021 Inspektorat 9
c. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis
program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang
pengawasan di wilayah I;
d. mengusulkan program pengawasan di Wilayah I;
pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
e. penyelengaraan pemerintahan desa;
f. reviu rencana kerja anggaran;
g. reviu laporan keuangan;
h. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
i. evaluasi sistem pengendalian internal;
j. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
pemeriksaan terpadu;
k. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi; pengawasan dalam
rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan
pelayanan publik;
l. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
m. penyusunan pedoman/ standar dibidang pengawasan;
n. koordinasi program pengawasan;
o. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
p. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
q. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
r. pelaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan
pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan
lancar;
s. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan
jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
t. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif
pemecahan masalah;
u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya; dan
w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 10
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Inspektur di bidang pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus
pengaduan di Wilayah II.
Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai berikut:
a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan;
b. mengoordinasikan tugas di bidang Pengawasan di wilayah II;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang
Pengawasan di wilayah II berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis
program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang
pengawasan di wilayah II;
e. mengusulkan program pengawasan di Wilayah II;
f. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
g. penyelengaraan pemerintahan desa;
h. reviu rencana kerja anggaran;
i. reviu laporan keuangan;
j. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
k. evaluasi sistem pengendalian internal;
l. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
m. pemeriksaan terpadu;
n. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
o. pengawasan dalam rangka percepatan menuju penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang
bersih (clean goverment) dan pelayanan publik;
p. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
q. penyusunan pedoman/ standar dibidang pengawasan;
r. koordinasi program pengawasan;
s. pemeriksaan hibah/ bantuan sosial;
t. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
u. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
v. pelaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan
pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan
lancar;
Renstra 2016-2021 Inspektorat 11
w. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan
jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
x. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif
pemecahan masalah;
y. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya; dan
aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Inspektur di bidang pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dandan kasus pengaduan
di Wilayah III .
Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai berikut:
a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan;
b. mengoordinasikan tugas di bidang Pengawasan di wilayah III;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang
Pengawasan di wilayah III berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis
program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang
pengawasan di wilayah III;
e. mengusulkan program pengawasan di Wilayah III;
f. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
g. penyelengaraan pemerintahan desa;
h. reviu rencana kerja anggaran;
i. reviu laporan keuangan;
j. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
k. evaluasi sistem pengendalian internal;
l. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
m. pemeriksaan terpadu;
n. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
Renstra 2016-2021 Inspektorat 12
o. pengawasan dalam rangka percepatan menuju penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang
bersih (clean goverment) dan pelayanan publik;
p. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
q. penyusunan pedoman/ standar dibidang pengawasan;
r. koordinasi program pengawasan;
s. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
t. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
u. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
v. pelaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan
pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan
lancar;
w. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan
jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
x. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif
pemecahan masalah;
y. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya; dan
aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksksanaan urusan pemerintahan daerah
dan kasus pengaduan di Wilayah IV .
Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagai berikut:
a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan;
b. mengoordinasikan tugas di bidang Pengawasan di wilayah IV;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang
Pengawasan di wilayah IV berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis
program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang
pengawasan di wilayah IV;
e. mengusulkan program pengawasan di Wilayah IV;
Renstra 2016-2021 Inspektorat 13
f. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
g. penyelengaraan pemerintahan desa;
h. reviu rencana kerja anggaran;
i. reviu laporan keuangan;
j. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
k. evaluasi sistem pengendalian internal;
l. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
m. pemeriksaan terpadu;
n. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
o. pengawasan dalam rangka percepatan menuju penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang
bersih (clean goverment) dan pelayanan publik;
p. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
q. penyusunan pedoman/ standar dibidang pengawasan;
r. koordinasi program pengawasan;
s. pemeriksaan hibah/ bantuan sosial;
t. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
u. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
v. pelaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan
pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan
lancar;
w. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan
jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
x. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif
pemecahan masalah;
y. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya; dan
aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 14
dalam pelaksanaan tugas pengawasan membentuk Tim yang terdiri
atas:
1. Pengendali Mutu, bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan
pengawasan. Mempunyai tugas:
a. Menerima rencana kegiatan audit dari pejabat struktural.
b. Menerima penugasan dari pejabat struktural.
c. Membicarakan penugasan yang diterima dengan tim.
d. Mengarahkan Survei pendahuluan.
e. Membuat program audit.
f. Mengkomuikasikan program audit dengan pengendali teknis
dan ketua tim.
g. Berkonsultasi/diskusi dengan pemberi tugas tentang hal–hal
yang menyangkut masalah audit.
h. Melakukan supervise terhadap pelaksanaan tugas.
i. Menghadiri pertemuan monitoring yang dilakukan oleh pemberi
tugas.
j. Menetpkan perubahan/penyesuaian terhadap program audit.
k. Mereviu konsep laporan audit.
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas audit.
m.Menandatangani laporan audit.
n. Menilai kinerja pengendali teknis dan ketua tim.
2. Pengendali Teknis, bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan
kegiatan pengawasan. Mempunyai tugas:
a. Membantu PM mempelajari dan membicarakan penugasan
audit.
b. Membantu PM membuat anggaran waktu audit.
c. Membantu melakukan Survei pendahuluan.
d. Membantu menyusun audit Program.
e. Membantu mengkomunikasikan audit Program kepada Ketua
Tim dan Anggota Tim.
f. Membantu PM menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan
pemberi tugas, Ketua TIm dan Anggota Tim.
g. Mengajukan usul revisi audit Program.
h. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan.
i. Melakukan reviu atas realisasi pelaksanaan penugasan audit.
Dengan audit. Program yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota
Tim.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 15
j. Melakukan reviu atas konsep laporan audit.
k. Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim.
3. Ketua Tim, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
pengawasan dalam suatu Tim yang ditugaskan kepadanya.
Mempunyai tugas:
a. Melaksanakan Survei pendahuluan.
b. Menganalisis data untuk penyusunan audit. Program.
c. Mengkomunikasikan program audit.
d. Memberi tugas kepada anggota tim.
e. Mensurvey anggota tim.
f. Membuat PM/PT berkonsultasi/diskusi dengan pemberi tugas
dan intern tim.
g. Mengaudit sesuai dengan program audit.
h. Mereviu realisasi audit. Anggota tim dengan program auditnya.
i. Mereviu KKA.
j. Membuat evaluasi mingguan terhadap pelaksanaan tugas audit.
k. Menyusun simpulan hasil audit.
l. Menyusun konsep laporan hasil audit.
m.Mengevaluasi kinerja AT.
4. Anggota Tim, bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari
pelaksanaan kegiatan pengawasan dari suatu TIm yang
ditugaskan kepadanya. Mempunyai tugas:
a. Mempelajari audit Program.
b. Membicarakan dan menerima penugasan dari Ketua Tim.
c. Melaksanakan audit sesuai dengan program audit.
d. Membuat KKA.
e. Membuat simpulan hasil audit. Yang menjadi tugasnya.
f. Membantu menyusun laporan audit.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 16
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN BERDASAR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 107 TAHUN 2017
NSPEKTUR
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, Sumber Daya
Manusia (SDM) yang tersedia sebanyak 52 pegawai terdiri:
Tabel 2.1
Pegawai Inspektorat Kabupaten Klaten Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2018
Unit Pria Wanita Gol.I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah
Inspektur 1 - - - - 1 1
Sekretariat 8 6 - 5 7 2 14
Irban Wil.I 1 - - - - 1 1
Irban Wil.II 1 - - - - 1 1
Irban Wil.III 1 - - - - 1 1
Irban Wil.IV - - - - - - 0
Auditor 16 11 - - 16 11 27
P2UPD 2 2 - - 3 1 4
Calon Auditor 2 3 - - 5 - 5
Jumlah 54
INSPEKTUR
SEKRETARIS
SUBAG
PERENC
ANAAN
SUBAG
EVALUAS
I &
PELAPOR
AN
SUBAG
ADMINI
TRASI
UMUM
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH I
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH IV
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Renstra 2016-2021 Inspektorat 17
Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2018
Unit SD SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah
Inspektur - - - - 1 - 1
Sekretariat - 2 3 3 3 3 15
Irban Wil.I - - - - - 1 1
Irban Wil.II - - - - 1 - 1
Irban Wil.III - - - - 1 - 1
Irban Wil.IV - - - - - - 0
Auditor 13 14 27
P2UPD - - - - 4 - 4
Calon Auditor - - - - 3 2 5
Jumlah - 2 3 2 25 20 54
ol.II Gol.III Gol.IV Jumlah Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat
Kabupaten Klaten sebagai berikut :
Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Inspektorat
Kabupaten Klaten Tahun 2017
No Jenis Jumlah Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Tanah Kantor
Bangunan
Mobil
Sepeda Motor
Mesin Ketik
Rak Kayu
Rak besi
Meja Kayu
Lemari sorok
Rak susun/tempat majalah
Lemari Kayu
Bufet Kayu
Tempat koran
Display
Lemari Besi
Filling Kabinet
Papan tulis
White Board
Zice
Meja Rapat
Meja Telepon
Meja Kerja Pejabat
Meja Biro
Meja Komputer
Kursi Putar
Kursi Kerja Pejabat
Kursi Lipat
Kursi Besi
Kursi Kayu/Rotan/Bambu
Tape recorder/Karaoke
Stabilisator
1.470
483
7
16
1
9
2
1
3
1
5
1
1
14
1
19
3
8
8
11
2
9
53
10
5
11
61
18
49
1
1
m²
m²
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
Renstra 2016-2021 Inspektorat 18
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Papan Bagan Organisasi
Printer
CPU
Komputer
Laptop
UPS
Monitor
Modem
Switch
Overhead Projector
LCD
Handy cam
Kamera Klise
Tustel
Alat Rekam (MP3)
Alat Pengganda Lain-lain
Alat Pemotong Kertas
Faximile
Pesawat Telepon
Wireless Amplifier
Microphone
Amplifier
Tripod
Loudspeaker
Sound Sistem
Layar Slide Projector
Uji Tes Beton
AC Split
Brankas
Kipas Angin
Peta Wilayah
Tiang Bendera
Papan Nama Instansi
Lambang Garuda
Gambar Presiden dan Wapres
Gambar Bupati dan Wabup
Buku Peraturan Perundang-
undangan
Scaner
Voice recorder
Meja ½ Biro
Kamera digital
1
20
2
14
26
2
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
14
3
2
2
1
1
1
14
1
5
3
1
1
2
2
1
257
2
2
4
1
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
No. Nama Barang Jumlah Kondisi 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program
pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan,
pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
di bidang pengawasan.
Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten dari tahun
2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut::
Renstra 2016-2021 Inspektorat 19
Tabel II
Kegiatan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Klaten
dari Tahun 2011-2015
Jenis Pemeriksaan
Tahun
2012 2013 2014 2015*)
Reguler 235 188 384
Kasus/khusus 20 40 *) sampai dengan Desember 2015
Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten dapat
dilihat secara berturut-turut pada Tabel II.1 dan II.2.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 20
Tabel 1 II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten
No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target
NSPK
Target IKK
Target Indikat
or Lainny
a
Target Renstra Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 A. Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
1. Terlaksananya Pemeriksaan Reguler 154 154 160 170 154 154 238 235 188 384 100% 155% 147% 111% 323%
2. Terlaksananya Pemeriksaan Kasus/Khusus 20 20 20 20 20 16 16 30 16 66 80% 80% 150% 80% 330%
3. Terlaksananya Reviu LKD dan LAKIP/LKJIP 7 laporan
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 100% 100% 100% 200% 200%
4. Terlaksananya Pemantuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat
96 154 154 160 170 154 154 238 235 188 160% 100% 155% 147% 111%
5. Terlaksananya Koordinasi PengawasanTingkat Nssional, Regional, Irjen Depdagri/BPKP, Inspektorat Prop, Pemuthakiran Data Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Prop.
10 14 15 17 19 12 14 12 10 10 120% 86% 80% 597% 53%
6. Terlaksananya Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah
300 org 200 200 200 250 300 350 200 200 300 300 100% 100% 100% 120% 86%
7. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Level 3 30 30 30 30 30 100 100 70 70 70 333% 333% 233% 233% 233%
8. Pelaksanaan Rakor Kormonev Pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2004 dan forum pemberantasan korupsi
100 org 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1300 100% 100% 100% 100% 769%
9. Penilaian PAK bagi Pejabat Fungsional Auditor 22 24 28 32 36 21 21 21 23 23 95% 88% 75% 66% 58%
10. Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri dan Diklat JFA/P2UPD
40 kali 30 22
30 24
40 28
42 32
50 36
30 12
30 19
30 15
30 10
40 20
100% 55%
100% 63%
75% 43%
71% 31%
80% 56%
11. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
1 dok 154 154 160 170 154 154 238 230 188 384 100% 155% 144% 111% 249%
Klaten, 23 Februari 2019
Plt. Inspektur Kabupaten Klaten
Drs. Purwanto Anggono Cipto, M.Si.
NIP. 19590901 198603 1 016
Renstra 2016-2021 Inspektorat 21
Tabel 2. II.2 Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Guna Pelaksanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten
aran pada Tahun Realisasi Anggaran padaTahun
Uraian
Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Angaran
Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
244.960.000 310.846.000 435.660.450 388.220.000 377.311.000 228.898.603 299.240.615 391.532.076 341.903.037 316.407.001 0,93 0,96 0,90 0,88 0,84 351.399.490 315.596.266
Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Apararur
166.246.000 212.246.000 187.996.850 108.697.000 113.421.000 163.889.800 207.412.900 184.065.870 103.255.675 102.194.150 0,99 0,98 0,98 0,95 0,90 157.721.370
152.163.679
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
759.789.000 1.045.655.000 2.392.541.200 3.479.745.000 4.371.423.000 694.015.450 868.671.100 1.945.446.244 2.746.063.615 3.286.953.570 0,91 0,83 0,81 0,79 0,75 2.409.830.640
1.908.229.996
Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
49.425.000 27.686.000 518.188.500 571.918.000 401.990.000 47.676.900 27.651.850 355.246.200 475.336.693 352.795.690 0,96 1,00 0,69 0,83 0,88 313.841.500 251.741.467
Program
penataan dan penyempurnaa
n kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.957.100 4.895.600 4.815.075 2.001.600 2.150.500 0,99 0,98 0,96 0,40 0,43 5.000.000
3.763.975
Renstra 2016-2021 Inspektorat 22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Klaten
Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Klaten dalam
melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal
terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:
Tantangan:
1. Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2. Implementasi sistem pengendalian intern pada SKPD masih belum
berjalan dengan baik.
3. Semakin besarnya alokasi APBD di Desa semakin meningkatkan
kuantitas pengelolaan anggaran desa yang perlu diperiksa.
4. Adanya tuntutan masyarakat akan pencegahan dan penanganan
paktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Peluang:
1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan Inspektorat
dalam pengawasan pemerintahan daerah.
2. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengefektifkan sistem
pengawasan intern dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan
aparatur negara yang bersih dan bebas KKN.
3. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor,
Pusdiklat Pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten
dalam bidang pengawasan.
4. Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan mempertahankan opini
tersebut untuk tahun berikutnya.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 23
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat
Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan
fungsi dibidang pengawasan mempunyai fungsi perencanaan program
pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan,
pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di
bidang pengawasan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat
mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan
sosial
d.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan
asset
e.melaksanakan kegiatan ketatausahaan identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat
Memerhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Kabupaten
Klaten dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memerhatikan segala
kondisi yang ada baik dari apek kelembagaan, sumber daya manusia
(SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa
kendala dan permasalahan diantaranya:
a. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
b. Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD.
c. Belum tersedianya Auditor dan pejabat Pengawas pemerintah yang
cukup sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang
dipersyaratkan pada Inspektorat Kabupaten Klaten.
d. Kemampuan sumber daya manusia aparat pengawas yang belum
merata.
e. Kesenjangan antara bimtek dan diklat dengan kebutuhan.
f. Terbenturnya sarana dan prasarana terutama alat bantu dalam
pelaksanaan pemeriksaan.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 24
Tabel 3 III.1 Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1 Lemahnya SPI di SKPD 1.1. Komitmen pimpinan atas SPI masih rendah
Pegawai belum memahami risiko dan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memitigasi dampak risiko
1.2. Lingkungan pengendalian belum memadai
SOP belum berbasis risiko
2 Peran APIP kurang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan/ketidakpatuhan pada perundang-undangan
Level kapabilitas APIP masih rendah 1. Kompetensi APIP masih rendah 2. Belum ada peta kompetensi untuk APIP 3. Implementasi atas standar kompetensi bagi JFA belum sepenuhnya dilaksanakan 4. Ruang lingkup audit terlalu luas 5. Waktu audit yang terbatas
Renstra 2016-2021 Inspektorat 25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
3.2.1. V i s i
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016-2021 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten adalah :
“Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”.
Dari penjabaran visi tersebut maka Inspektorat Kabupaten untuk lima
tahun kedepan diharapkan akan mampu mewujudkan peningkatan
kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu
memberikan pelayanan prima, dengan prinsip transparan, dan
akuntabel.
3.2.2. M i s i
Untuk mencapai visi Kabupaten Klaten Tahun 2016 yaitu
“Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”,
maka dirumuskan 8 misi pembangunan sebagai berikut:
1 Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan
berbudaya
2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3 Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih
produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing
4 Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan
kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat
5 Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya
alam yang selaras dengan tata ruang wilayah
6 Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan
berkepribadian
7 Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan
anak
8 Meningkatkan kapasitas pelayanan publik
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Klaten, Inspektorat
Kabupaten Klaten berada dalam Misi ke 2 Bupati Klaten terpilih yaitu:
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan
langkah sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian
intern dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
Renstra 2016-2021 Inspektorat 26
2. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan
bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
4. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam
mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang
optimal.
Faktor penghambat dan pendorong yang memengaruhi visi dan misi
kepala daerah dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia (SDM):
a. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek
pemeriksaan;
b. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi
baik bagi Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Pejabat
Struktural;
c. Kompetensi Pejabat Fungsional tidak merata.
2. Sarana Prasarana:
a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi
penunjang pelaksanaan pengawasan;
b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan
pengawasan;
c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung
dan kantor yang representatif.
3. Anggaran:
Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD
Kabupaten Klaten sesuai kebutuhan sesuai dengan kebijakan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam
Negeri.
Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan
1. Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa
Bimbingan Teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta dan
Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi DI
Yogyakarta dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Klaten maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas
Renstra 2016-2021 Inspektorat 27
Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor
(JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi DI
Yogyakarta untuk optimalisasi:
a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
b. Kapabilitas APIP;
c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat
strategis;
d.Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban
Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi
dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS)
kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor
dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(P2UPD);
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin
dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di
lingkungan Inspektorat Kabupaten Klaten;
7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun
anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan
pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana
Strategis Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.
3.3. Telaahan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah
Visi Pembangunan Kabupaten Klaten yang akan dicapai selama
Tahun 2016 -2021 adalah ” Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju,
Mandiri dan Berdaya Saing”. Dari Visi tersebut maka Inspektorat
Kabupaten Klaten sebagai katalisator melaksanakan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik yang dimaknai sebagai misi yang diemban
untuk mendorong pemerintah daerah mampu mengelola pemerintahan
secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia
usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi kedua Pemerintah Kabupaten
Klaten yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Bersih dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
selaras dengan misi ketiga Provinsi Jawa Tengah yaitu Mewujudkan
Renstra 2016-2021 Inspektorat 28
Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Yang Bersih,
Jujur, dan Transparan: Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang
pengawasan menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi
Inspektorat Kabupaten Klaten diantaranya:
a. Masih lemahnya sistem pengendalian intern di SKPD, sehingga masih
banyak temuan berulang oleh aparat pengawas eksternal dan internal.
b. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum dapat
diselesaikan 100 %, untuk itu perlu upaya peningkatan koordinasi
dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan,
baik pemeriksaan internal maupun eksternal.
c. Kemampuan APBD yang terbatas sehingga alokasi anggaran untuk
pengawasan kurang sesuai dengan cakupan obyek pemeriksaan
(obrik), hanya sebagian kecil dari jumlah seluruh obyek pemeriksaan.
Kendala tersebut diatas kemungkinan akan berpengaruh terhadap
kinerja pengawasan pada khususnya maupun SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten pada umumnya karena fungsi
pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara proporsional sesuai
dengan beban kerja pengawasan (jumlah obyek pengawasan).
Disamping itu, fungsi pengawasan merupakan bagian dari fungsi
manajemen, sehingga apabila salah satu fungsi manajemen tidak
dapat dilaksanakan secara optimal maka besar kemungkinan akan
berpengaruh terhadap efektivitas organisasi/SKPD.
d. Jumlah kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan ke
lapangan dalam rangka pemeriksaan belum memadai.
Jumlah kendaraan roda 4 ada 7 unit, 1 unit operasional Inspektur, 1
unit operasional Sekretaris, selama ini penugasan pemeriksaan untuk
satu kali penugasan sebanyak 12 tim pemeriksa, sehingga masih
kekurangan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 4 unit.
e. Kesenjangan antara jumlah aparat pengawasan terutama jumlah
Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yaitu sebanyak 27 orang
dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang diampu oleh
Inspektorat Kabupaten yaitu sebanyak kurang lebih 660 unit.
Menurut hasil analisis jabatan, jumlah kebutuhan JFA pada
Inspektorat Daerah setelah disesuaikan dengan beban kerja, adalah
sebanyak 42 orang. Saat ini jumlah JFA sebanyak 27 orang sehingga
masih kurang 15 orang. Permasalahan ini untuk sementara dapat
Renstra 2016-2021 Inspektorat 29
teratasi dengan mengoptimalkan kinerja JFA yang tersedia dan sudah
mendiklatkan JFA sebanyak 13 orang pada Tahun 2015 dan 2 orang
rencana pada tahun 2016. Di samping itu jumlah obyek pemeriksaan
Desa yang harus diperiksa semua karena adanya Anggaran Dana Desa
yang besar.
f. Masih kurangnya aparat Pengawas Pemerintahan (P2UPD) selama ini
hanya 4 orang, berdasarkan hasil analisis jabatan jumlah kebutuhan
P2UPD sebanyak 16 orang.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Klaten
Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten tahun 2011-2031, disebutkan
bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah
Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan
pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan
pariwisata.
Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi
semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di
berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran
dengan kabupaten dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta
sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.
Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu
ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.
Pertama adalah berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan
pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal
ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi
industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun
kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Klaten terutama
terjadi pada berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan
budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan
rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya
produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi
lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan
alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Klaten khususnya dalam
lingkup wilayah Jawa Tengah, maka kondisinya yang semakin menurun
Renstra 2016-2021 Inspektorat 30
akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Klaten. Kondisi ini
menuntut Inspektorat untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai
upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian
yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang
merugikan pembangunan pertanian daerah.
Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya
aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memerhatikan tata-ruang
dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan
sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk
meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk
meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat
mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Klaten
seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, Inspektorat perlu
menyusun rencana pengawasan yang lebih berwawasan lingkungan. Jika
ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Klaten
memiliki potensi sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tidak
terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang
terbarukan selain tenaga air saat ini masih belum optimal.
Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi
saat ini adalah besarnya jumlah sampah yang dihasilkan dan belum
terpadu sistem pengelolaannya. Rendahnya kesadaran masyarakat
untuk mengelola sampah secara mandiri dan terbatasnya jumlah TPA
dapat menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang.
Industri Kecil Menengah di Kabupaten Klaten pada tahun 2015
mencapai 34.155 UMKM, 131 unit usaha industri menengah/besar dan
207 pusat perdagangan dan jumlah sentra industri sebanyak 45 buah.
Efek dari kegiatan industri di atas menghasilkan limbah cair dan polusi
udara. Pengelolaan limbah tersebut perlu dipantau sebagai langkah
pengendalian pencemaran lingkungan. Permasalahan terkait industri di
bidang lingkungan ialah masih sedikitnya industri yang telah memiliki
izin Amdal.
Ketentuan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) mencakup 20%
Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Namun
demikian, proporsi RTH Kabupaten Klaten masih berkisar 6,7%. Melihat
kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban untuk
memenuhi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang yaitu mencapai angka 30%. Kendala yang dihadapai
Renstra 2016-2021 Inspektorat 31
dalam memenuhi ketentuan proporsi RTH Privat karena menyangkut
kepentingan kepemilikan lahan.
Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka
Inspektorat perlu merancang berbagai rencana pengawasan daerah yang
berwawasan lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan
kompetensi SDM di Inspektorat tentang lingkungan hidup perlu
ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan
berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga
kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen
penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah
ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang
kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem
data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis adalah permasalahan yang belum dapat diselesaikan
pada periode sebelumnya (2011-2016) dan harus diselesaikan pada
pelaksanaan pembangunan pada periode selanjutnya (2016-2021). Isu
strategis adalah permasalahan utama yang dijadikan prioritas
penanganan selama kurun waktu lima tahun mendatang.
Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat
Kabupaten Klaten adalah:
1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) oleh SKPD.
2. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP.
3. Tuntutan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia.
4. Tuntutan kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan pelaksanaan
implementasi SAKIP.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 32
5. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 33
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Klaten
Tujuan SKPD Inspektorat Kabupaten adalah Meningkatnya akuntabilitas
keuangan pemerintah daerah. Sasaran jangka menengah Inspektorat
Kabupaten adalah Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Adapun Nilai-Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi
pada Inspektorat Klaten adalah :
1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Obyektif
4. Independen
5. Perbaikan terus-menerus
Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya akan
disajikan pada tabel berikut ini.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 34
Tabel 4 IV.1 Tujuan dan Sasaran
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target kinerja sasaran pada Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatnya akuntabilitas
keuangan pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas
pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah WTP WTP WTP WTP WTP
Tingkat Maturitas SPIP 2,29 2,90 3 3 3
Tingkat Kapabilitas APIP 2 3 dc 3 3 3
Renstra 2016-2021 Inspektorat 35
BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik
yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Streng
(Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opurtunities (Peluang), Thread (tantangan).
Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan
kegiatan.
Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh
selama lima tahun, meliputi:
1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan
3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut
adalah:
1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur
pemeriksaan;
2. Evaluasi implementasi SPIP oleh SKPD;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
4. Pengevaluasian terhadap SAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
5. Pengawasan atas kinerja SKPD;
6. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang
risikonya paling besar;
7. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
8. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis
komputer;
9. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
10. Penyediaan klinik konsultasi bagi SKPD dan Desa; dan
11. Peningkatan kapabilitas APIP melalui bimtek, workshop, seminar dan diklat
teknis.
Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai
dengan misi SKPD Inspektorat adalah seperti tertuang dalam tabel berikut:
Renstra 2016-2021 Inspektorat 36
Tabel 5 V.1 Strategi dan Kebijakan
Visi : ‘Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas
keuangan pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas
pengawasan
penyelenggaran pemerintah
daerah
1. Penataan kebijakan dan
sistem pengawasan
berbasis risiko
1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan
prosedur pemeriksaan;
2. Evaluasi implementasi SPIP oleh SKPD;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
4. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah
dilaksanakan oleh SKPD;
5. Pengawasan atas kinerja SKPD;
6. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD
berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
7. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
8. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang
strategis;
9. Penyediaan klinik konsultasi bagi SKPD dan Desa; dan
2.Peningkatan kualitas
pelaksanaan pemeriksaan
1 Pengembangan sistem informasi manajemen hasil
pemeriksaan berbasis komputer;
2 Pelaksanaan telaah sejawat antar Irban dan antar
APIP.
3 Pemutakhiran data tindak lanjut.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 37
3. Meningkatkan kapabilitas
aparat pengawas intern
pemerintah
1. Peningkatan Pengiriman peserta bimtek, workshop,
seminar, diklat substantif dan diklat Penjenjangan bagi
Auditor;
2. Pelaksanaan uji kompetensi bagi JFA.
4. Koordinasi dengan Aparat
Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) lainnya
dalam menyusun Program
Kerja Pengawasan
Tahunan
Peningkatan koordinasi kewenangan
APIP dalam melaksanakan fungsi
Pengawasan
Renstra 2016-2021 Inspektorat 38
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Inspektorat Kabupaten Klaten telah membuat rencana program sesuai
dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43
tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten
Klaten. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten
Klaten dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 5 Program dan 33
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan
pengendalian intern pemerintah.
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021, maka tabel berikut menyajikan
program kegiatan yang disertai pendanaan yang mengacu Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang akan dilaksanakan selama periode
2016-2021.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 39
Tabel 6 VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Inspektorat Kabupaten Klaten (Tahun 2016 - 2021)
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir
Periode Renstra
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp
Tujuan: Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan pemerintah daerah
Sasaran:
Meningkatnya kualitas pengawasan
penyelenggaran
pemerintah daerah
Opini BPK
terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah
Level Maturitas
SPIP
Level Kapabilitas APIP
WDP
1
2 dc
WDP
1
2 dc
3.668.560.620
WDP
2,29
2
4.060.500.911
WTP
2,90
3 dc
5.727.500.700
WTP
3
3
8.119.982.870
WTP
3
3
8.419.581.157
WTP
3
3
8.644.109.273
WTP
3
3
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase
Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 100
341.903.037 100
316.407.001
100
487.711.700 100
536.482.870
100
590.131.157 100 649.144.273 100
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah Surat Terkirim
800 1000
4.800.000 1000
4.800.000 1200
4.500.000 1200
4.950.000 1200
5.445.000 1200 5.989.500 1200
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Jenis
rekening terbayar 4 4
62.935.854 4
55.110.646 6
65.000.000 6
71.500.000 6
78.650.000 6 86.515.000 6
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah THL Kebersihan
kantor
- -
- -
-
2
50.557.100 2
55.612.810
2
61.174.091 2 67.291.500 2
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK
tersedia
40 40
29.205.500 40
48.313.100 40
50.000.000 40
55.000.000 40
60.500.000 40 66.550.000 40
Renstra 2016-2021 Inspektorat 40
Tujuan/Sasaran/Pro
gram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Akhir
Periode Renstra
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggadaan
Jumlah dokumen
tergandakan 45.800 45.800
19.012.000 45.800
19.200.000 45.800
20.000.000 45.800
22.000.000 45.800
24.200.000 45.800 26.620.000 45.800
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah unit peralatan listrik
tersedia
16 16
2.917.000 16
999.000
16
1.000.000 16
1.100.000
16
1.210.000 16 1.331.000 16
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
tersedia
12 12
3.518.400 12
2.511.000 12
2.511.000 12
2.762.100 12
3.038.310 12 3.342.141 12
Penyediaan
makanan dan Minuman
Jumlah makanan
minuman tersedia
60 60
52.862.600 60
31.672.250 60
53.200.000 60
58.520.000 60
64.372.000 60 70.809.200 60
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah frekuensi perjalanan luar
daerah
33 33
149.855.183 33
141.500.005
33
100.000.000 33
110.000.000
33
121.000.000 33 133.100.000 33
Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Jumlah frekuensi
perjalanan dalam daerah
30 30
16.796.500 30
12.301.000
30
14.000.000 30
15.400.000
30
16.940.000 30 18.634.000 30
Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
Jumlah THL
Pengamanan Kantor
- -
- -
- 6
126.943.600 6
139.637.960 6
153.601.756 6 168.961.932 6
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana
kondisi baik
80 86
103.255.675 88
102.194.150
90
115.000.000 92
226.500.000
94
299.150.000 96 329.065.000 96
Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
jumlah
perlengkapan gedung kantor
terbeli
3
10
2.271.100
10
2.287.500
3
2.000.000
3
2.200.000
3
2.420.000
3
2.662.000
3
Renstra 2016-2021 Inspektorat 41
Tujuan/Sasaran/Pro
gram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Akhir
Periode Renstra
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor kantor terbeli
5
5
31.823.975
5
33.574.950
14
40.000.000
14
44.000.000
14
48.400.000
14
53.240.000
14
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
jumlah gedung gedung kantor
terpelihara
- -
- -
-
-
-
-
-
3
50.000.000 3 55.000.000 3
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional terpelihara
26 26
49.785.600 26
46.706.700 26
54.000.000 26
59.400.000 26
65.340.000 26 71.874.000 26
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan Gedung kantor
terpelihara
40 40
19.375.000 40
19.625.000 40
19.000.000 40
20.900.000 40
22.990.000 40 25.289.000 40
Fasilitasi Pindahan Kantor
jumlah pindahan kantor terfasilitasi
1 1
- 1
- 1
- 1
100.000.000 1
110.000.000 1 121.000.000 1
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase OPD yang memiliki
Maturitas SPIP
level 3
Persentase penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi
hasil pengawasan
Persentase pengaduan
masyarakat terselesaikan
20
86
100
20
86
100
2.746.063.615
20
82
100
3.286.953.570
27
77
100
4.669.789.000
40
85
100
6.847.000.000
60
90
100
7.011.000.000
80
100
100
7.136.000.000
80
100
100
Pelaksanaan
Pengawasan Internal secara berkala
Jumlah obrik
terperiksa 371 430
1.459.325.500 248
1.628.111.500 314
1.739.700.000 102
1.797.000.000 102
1.825.000.000 102
1.856.000.000 1.298
Renstra 2016-2021 Inspektorat 42
Tujuan/Sasaran/Pro
gram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Akhir
Periode Renstra
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp
Penanganan Kasus
Pengaduan dilingkungan Pemda
Jumlah laporan
Pengaduan terselesaikan
Jumlah Laporan audit dengan
tujuan tertentu terselesaikan
8
-
10
-
381.179.800
20
4
186.624.700
30
60
329.488.000
30
60
1.035.000.000
30
60
1.040.000.000
30
60
1.045.000.000
150
280
Pengendalian Manajemen
Kebijakan KDH
Jumlah laporan hasil reviu dan
evaluasi
4 6
384.642.905 6
311.079.400
11
653.410.000 11
1.472.000.000
11
1.485.000.000 11
1.495.000.000
56
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Jumlah Obrik yang
menindaklanjuti rekomendasi
hasil temuan pengawasan
192 192
399.232.900 192
639.570.400 192
605.841.000 384
600.000.000 102
655.000.000 102 680.000.000 1.164
Koordinasi pengawasan yang
lebih
komprehensif
Jumlah rakorwas terlaksana 9 9
60.300.660
9
53.439.000 9
66.950.000
20
70.000.000 20
75.000.000
20 80.000.000 87
Evaluasi berkala
temuan hasil pengawasan
Jumlah peserta
rapat dinas 300 300
26.261.325 300
29.794.840 300
30.400.000 300
50.000.000 300
55.000.000 300 60.000.000 1.800
Rencana Tindak Pengendalian SPIP
Jumlah OPD yang didampingi
dalam penyelenggaraan
SPIP
10 10
20.272.400
10
24.563.790 14
34.000.000
26
103.000.000
26
80.000.000
26 80.000.000 26
Penyelesaian
Laporan Hasil Kekayaan
Aparatur Sipil Negara
(ASN)
Jumlah LHKASN
terverifikasi
600
600
14.848.125
600
31.891.100
600
60.000.000
2.000
80.000.000
4.000
86.000.000
6.000
90.000.000
6.000
Renstra 2016-2021 Inspektorat 43
Tujuan/Sasaran/Pro
gram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Akhir
Periode Renstra
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp
Peningkatan
Kapabilitas APIP
Jumlah
Bimbingan Teknis
Peningkatan
Kapabilitas APIP
- -
- -
-
-
- 2
50.000.000
2
75.000.000
2 75.000.000 6
Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemkab
Klaten
Jumlah laporan
gratifikasi terselesaikan
- - - 2
49.416.900 2
150.000.000
2
180.000.000
2
185.000.000 2 190.000.000 10
Pencegahan dan
Pemberantasan Pungutan
Liar.
Jumlah
sosialisasi terlaksana
- -
- 2
285.376.940 2
425.000.000 4
450.000.000
4
450.000.000 4 450.000.000 16
Sosialisasi Peratura
Perundang Undangan
Pencegahan Korupsi
Jumlah
sosialisasi terlaksana
- -
- 4
47.085.000 -
- 4
50.000.000
4
55.000.000 4 60.000.000 16
Penegakan Integritas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Jumlah SKPD
yang didampingi
dalam penegakan
integritas
- -
- -
- 8
100.000.000
10
250.000.000
10
265.000.000
10 270.000.000 10
Pembinaan
Reformasi Birokrasi
Jumlah SKPD
yang didampingi dalam upaya
peningkatan indeks Reformasi
Birokrasi
- -
- -
-
10
50.000.000
15
115.000.000
20
125.000.000
51 130.000.000 51
TP4D
Jumlah peserta
hadir sosialisasi
- -
- -
-
600
425.000.000
600
515.000.000
600
525.000.000 600 545.000.000 600
Layanan Konsultasi
Jumlah konsultasi
- -
- -
-
-
- 50
30.000.000
50
30.000.000
50 30.000.000 150
Renstra 2016-2021 Inspektorat 44
Tujuan/Sasaran/Pro
gram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Akhir
Periode Renstra
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp
Program
Peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
% Aparatur
Pengawasan yang mengikuti
diklat
pengawasan
% Aparatur
Pengawasan yang telah
dinilai angka kreditnya
100
100
100
100
475.336.693
100
100
352.795.690
100
100
450.000.000
100
100
477.000.000
100
100
483.000.000
100
100
490.000.000
100
100
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan Apartur
Pengawasan
- Jumlah
aparatur
pengawasan daerah yang
telah mengikuti Diklat yang
dipersyaratkan - Jumlah
pelaksanaan PKS
24
38
11
426.321.193
38
11
307.054.120
40
11
400.000.000
40
11
420.000.000
40
11
425.000.000
40
11
430.000.000 40
11
Peningkatan pembinaan
administrasi tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Jumlah Aparartur Pengawasan
yang sudah
dinilai Angka Kreditnya
23
33
49.015.500
33
45.741.570
31
50.000.000
36
57.000.000
36
58.000.000
36
60.000.000
36
Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur
persentase pemeriksaan
program tahunan
42
48
2.001.600
50
2.150.500
99,0
5.000.000
100
33.000.000
100
36.300.000
100
39.900.000 100
Penyusunan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Jumlah Dokumen Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)
1
1
2.001.600
1
2.150.500
1
5.000.000
1
33.000.000
1
36.300.000
1
39.900.000 1
Renstra 2016-2021 Inspektorat 45
Catatan :
1. Saran dalam Catatan Hasil Reviu Inspektorat, agar Indikator Program pada Bab VI Renstra Inspektorat menyesuaikan dengan
indikator program pada Bab VII RPJMD, hal ini Berdasarkan Permendagri 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah, bahwa nama program, indikator dan target kinerja program, pagu program, dan perangkat daerah pada Bab VI
Renstra Perangkat Daerah harus sesuai Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah yang tercantum pada
Bab VII RPJMD;
2. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017:
a. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;
b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
daerah dalam RPJMD kabupaten/kota dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
3. Atas saran sebagaimana dimaksud pada catatan nomor 1 (satu) di atas, tidak bisa dilaksanakan penyesuaian karena indikator
program yang tercantum dalam Bab VII RPJMD sama persis dengan indikator sasaran Kabupaten dan juga sudah dijadikan sebagai
indikator sasaran Inspektorat, yaitu:
a. Level Maturitas SPIP
b. Level Kapabilitas APIP
4. Sehingga atas pertimbangan catatan nomor 1-3 di atas, indikator program Inspektorat adalah sebagai berikut:
Program Indikator Program
1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Persentase OPD yang memiliki Maturitas SPIP level 3
2 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
3 Persentase pengaduan masyarakat terselesaikan
2 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 % Aparatur Pengawasan yang mengikuti diklat pengawasan
2 % Aparatur Pengawasan yang telah dinilai angka kreditnya
3 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur % Pemeriksaan Program Tahunan
Renstra 2016-2021 Inspektorat 46
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGAWASAN
Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Klaten secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 untuk mewujudkan visi dan misi
Kepala Daerah.
Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 terdapat 8 Misi
yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari 8 Misi yang telah
ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Klaten melaksanakan misi ke-2 RPJMD
Kabupaten Klaten tahun 2016–2021, yaitu:
Misi ke-2:
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance
dan Clean Goverment).
Tujuan:
Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
Sasaran:
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
Dari Misi ke-2 RPJMD, Inspektorat Kabupaten Klaten menetapkan indikator
tujuan/sasaran periode 2016-2021 disajikan dalam tabel VII.1 sebagai berikut.
Renstra 2016-2021 Inspektorat 47
Tabel 7 VII.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
(2015)
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Akhir
Periode
RPJMD (2021)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Tujuan:
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Indikator Sasaran:
1. Level Maturitas SPIP
2. Level Kapabilitas APIP
1
2
1
2
2,29
2
3
3 DC
3
3
3
3
3
3
Renstra 2016-2021 Inspektorat 48
Tabel 7.2. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
SATUAN
Kondisi
Kinerja Awal RPJMD
(Tahun-0)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
RPJMD
Realisasi
Rp (000) Realisasi
Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Targe
t Rp (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL KEBUTUHAN PENDANAAN
3.668.561
4.060.501
5.727.500,7
8.119.983
8.419.581
8.644.109
D. PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
5. Urusan Pengawasan
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase peningkatan pelayanan aparatur
% 0 100 341.903 100 316.407 100 487.712 100 536.483 100 590.131 100 649.144,3
100 PELAKSANA URUSAN
PENGAWASAN 2) Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur persentase tersedianya sarana dan prasarana
aparatuR
% 80 86 103.256 88 102.194 90 115.000 92 226.500
94 299.150
95 329.065
95
3) Peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Prosentase OPD yang memiliki Maturitas SPIP
level 3 Persentase penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan Persentase pengaduan
masyarakat terselesaikan
%
%
%
20
86
100
20
86
100
2.746.064
20
82
100
3.286.954
27
77
100
4.669.789
40
85
100
6.847.000
60
90
100
7.011.000
80
100
100
7.136.000
80
100
100
4) Peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawas
% Aparatur Pengawasan
yang mengikuti diklat pengawasan
% Aparatur Pengawasan yang telah dinilai angka
kreditnya
%
%
100
100
100
100
475.337
100
100
352.796
100
100
450.000
100
100
477.000
100
100
483.000
100
100
490.000
100
100
Renstra 2016-2021 Inspektorat 49
5) Penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
persentase pemeriksaan
program tahunan
% 42 48 2.001 50 2.150
99,0
5.000
100
33.000
100
36.300
100
39.900
100
Renstra 2016-2021 Inspektorat 50
BAB VIII
PENUTUP
Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah penjabaran dari
Rancangan RPJMD yang memuat visi dan misi Bupati Klaten Tahun 2016-2021
serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021. Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2016-2021 dapat menjadi dasar dalam
penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program
pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan masyarakat
sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.
Rencana Strategis Perubahan Inspektorat tahun 2016-2021 adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran RPJM Daerah Perubahan Tahun 2016-2021. (Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021). Dalam perkembangannya terdapat
indikator yang capaian kinerjanya sudah tercapai dari rencana dan ada yang
belum tercapai.
Klaten, 23 Februari 2019
Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN
Drs. PURWANTO ANGGONO CIPTO., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590901 198603 1 016