-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
1/60
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.34.11.12.7542 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik
sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang distribusi obat dan perlu disesuaikan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang
Besar Farmasi, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman
Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik;
Mengingat : 1.
Ordonansi Obat Keras (Sterkwerkende Geneesmiddelen
Ordonnantie, Staatsblad 1949: 419 );
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671);
3.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
2/60
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3781);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;
8.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar
Farmasi;
10.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
11.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
3/60
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
-3-MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI
OBAT YANG BAIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Cara Distribusi Obat yang Baik, yang selanjutnya disingkat CDOB, adalah
cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan
memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai
persyaratan dan tujuan penggunaannya.
2.
Pedagang Besar Farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF, adalah
perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untukpengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam
jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk
melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan
obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
4.
Instalasi Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk
mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi milik pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
5.
Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang
digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk
manusia.
6.
Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat
yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai
bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.
7.
Sertifikat CDOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa PBF
telah memenuhi persyaratan CDOB dalam mendistribusikan obat atau
bahan obat.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
4/60
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
-4-BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Pengaturan CDOB dalam Peraturan ini, meliputi:
a.
Obat; dan
b.
Bahan Obat.
BAB III
PENERAPAN CDOB
Pasal 3
(1)
PBF dan PBF Cabang dalam menyelenggarakan pengadaan,
penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat wajib
menerapkan Pedoman Teknis CDOB.
(2)
Pedoman Teknis CDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal 4
Selain PBF dan PBF Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
Instalasi Sediaan Farmasi yang menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan,
dan penyaluran obat dan/atau bahan obat juga wajib menerapkan Pedoman
Teknis CDOB.
Pasal 5
(1)
Terhadap PBF dan PBF Cabang yang telah menerapkan Pedoman Teknis
CDOB diberikan Sertifikat CDOB oleh Kepala Badan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Sertifikat CDOB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 6
Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman Teknis CDOB dapat dikenai sanksi
administratif sebagai berikut:
1.
Peringatan tertulis;
2.
Penghentian sementara kegiatan; dan
3.
Pencabutan Sertifikat CDOB.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
5/60
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
-5-Pasal 7
Pengenaan sanksi administratif berupa Pencabutan Sertifikat CDOB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 diberikan dalam hal:
a.
terjadi penyimpangan penerapan CDOB yang mengakibatkan
penyalahgunaan pendistribusian obat dan/atau bahan obat; atau
b.
PBF atau PBF Cabang dengan sengaja melakukan tindakan yang
mengakibatkan tidak terlaksananya penerapan CDOB.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas
Obat Dan Makanan Nomor HK 00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan
Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2012
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
LUCKY S. SLAMET
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1268
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
6/60
LAMPIRANPERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIANOMOR HK.03.1.34.11.12.7542 TAHUN 2012
TENTANGPEDOMAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
PEDOMAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
PENDAHULUAN
PRINSIP-PRINSIP UMUM
1. Prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) berlaku untukaspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran termasuk pengembalianobat dan/atau bahan obat dalam rantai distribusi.
2.
Semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dan/atau bahan obatbertanggungjawab untuk memastikan mutu obat dan/atau bahan obat
dan mempertahankan integritas rantai distribusi selama prosesdistribusi.
3.
Prinsip-prinsip CDOB berlaku juga untuk obat donasi, baku pembandingdan obat uji klinis.
4. Semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkanprinsip kehati-hatian (due diligence ) dengan mematuhi prinsip CDOB,misalnya dalam prosedur yang terkait dengan kemampuan telusur danidentifikasi risiko.
5.
Harus ada kerja sama antara semua pihak termasuk pemerintah, beadan cukai, lembaga penegak hukum, pihak yang berwenang, industri
farmasi, fasilitas distribusi dan pihak yang bertanggung jawab untuk
penyediaan obat, memastikan mutu dan keamanan obat serta mencegahpaparan obat palsu terhadap pasien.
RUANG LINGKUPDokumen ini menetapkan pedoman untuk distribusi obat, bahan obat danproduk biologi termasuk vaksin yang digunakan untuk manusia.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
7/60
-2-
BAB IMANAJEMEN MUTU
Fasilitas distribusi harus mempertahankan sistem mutu yang mencakuptanggung jawab, proses dan langkah manajemen risiko terkait dengankegiatan yang dilaksanakan. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa
mutu obat dan/atau bahan obat dan integritas rantai distribusi
dipertahankan selama proses distribusi. Seluruh kegiatan distribusi harusditetapkan dengan jelas, dikaji secara sistematis dan semua tahapan kritisproses distribusi dan perubahan yang bermakna harus divalidasi dan
didokumentasikan. Sistem mutu harus mencakup prinsip manajemen risikomutu. Pencapaian sasaran mutu merupakan tanggung jawab daripenanggung jawab fasilitas distribusi, membutuhkan kepemimpinan dan
partisipasi aktif serta harus didukung oleh komitmen manajemen puncak.
SISTEM MUTU1.1.
Dalam suatu organisasi, pemastian mutu berfungsi sebagai alatmanajemen. Harus ada kebijakan mutu terdokumentasi yangmenguraikan maksud keseluruhan dan persyaratan fasilitas distribusi yang berkaitan dengan mutu, sebagaimana dinyatakan dan disahkansecara resmi oleh manajemen.
1.2. Sistem pengelolaan mutu harus mencakup struktur organisasi,prosedur, proses dan sumber daya, serta kegiatan yang diperlukanuntuk memastikan bahwa obat dan/atau bahan obat yang dikirimtidak tercemar selama penyimpanan dan/atau transportasi. Totalitasdari tindakan ini digambarkan sebagai sistem mutu.
1.3.
Sistem mutu harus mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa
pemegang izin edar dan Badan POM segera diberitahu dalam kasusobat dan/atau bahan obat palsu atau dicurigai palsu. Obat dan/ataubahan obat tersebut harus disimpan di tempat yang aman/terkunci,
terpisah dengan label yang jelas untuk mencegah penyaluran lebihlanjut.
1.4.
Manajemen puncak harus menunjuk penanggung jawab untuk tiapfasilitas distribusi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yangtelah ditetapkan untuk memastikan bahwa sistem mutu disusun,diterapkan dan dipertahankan.
1.5.
Manajemen puncak fasilitas distribusi harus memastikan semuabagian dari sistem mutu diperlengkapi dengan sumber daya yangkompeten dan memadai, dan bangunan, peralatan dan fasilitas yangmemadai.
1.6. Lingkup dan kompleksitas kegiatan fasilitas distribusi harusdipertimbangkan ketika mengembangkan sistem manajemen mutuatau memodifikasi sistem manajemen mutu yang sudah ada.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
8/60
-3-
1.7.
Sistem mutu harus didokumentasikan secara lengkap dan dipantauefektivitasnya. Semua kegiatan yang terkait dengan mutu harusdidefinisikan dan didokumentasikan. Harus ditetapkan adanya sebuahpanduan mutu tertulis atau dokumen lainnya yang setara.
1.8.
Fasilitas distribusi harus menetapkan dan mempertahankan prosedur
untuk identifikasi, pengumpulan, penomoran, pencarian,penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan dan akses ke semuadokumen yang berlaku.
1.9.
Sistem mutu harus diterapkan dengan cara yang sesuai dengan ruanglingkup dan struktur organisasi fasilitas distribusi.
1.10.
Harus tersedia sistem pengendalian perubahan yang mengaturperubahan proses kritis. Sistem ini harus mencakup prinsipmanajemen risiko mutu.
1.11.
Sistem mutu harus memastikan bahwa:a)
obat dan/atau bahan obat diperoleh, disimpan, disediakan,dikirimkan atau diekspor dengan cara yang sesuai denganpersyaratan CDOB;
b)
tanggung jawab manajemen ditetapkan secara jelas;c) obat dan/atau bahan obat dikirimkan ke penerima yang tepat
dalam jangka waktu yang sesuai;d)
kegiatan yang terkait dengan mutu dicatat pada saat kegiatantersebut dilakukan;
e)
penyimpangan terhadap prosedur yang sudah ditetapkandidokumentasikan dan diselidiki;
f)
tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) yang tepat diambil
untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya penyimpangansesuai dengan prinsip manajemen risiko mutu.
1.12.
Direkomendasikan untuk dilakukan inspeksi, audit dan sertifikasikepatuhan terhadap sistem mutu (misalnya seri International
Organization for Standardization (ISO) atau Pedoman Nasional danInternasional lainnya) oleh Badan eksternal. Meskipun demikian,
sertifikasi tersebut tidak dianggap sebagai pengganti sertifikasipenerapan pedoman CDOB dan prinsip CPOB yang terkait dengan obatdan/atau bahan obat.
PENGELOLAAN KEGIATAN BERDASARKAN KONTRAK1.13.
Sistem manajemen mutu harus mencakup pengendalian danpengkajian berbagai kegiatan berdasarkan kontrak. Proses ini harusmencakup manajemen risiko mutu yang meliputi:a)
penilaian terhadap kesesuaian dan kompetensi pihak yangditunjuk untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan kontraksebelum kegiatan tersebut dijalankan, serta memeriksa statuslegalitasnya jika diperlukan
b)
penetapan tanggung jawab dan proses komunikasi antar pihak yang berkepentingan dengan kegiatan yang terkait mutu. Untuk
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
9/60
-4-
kegiatan berdasarkan kontrak harus dituangkan dalam perjanjiantertulis antara pemberi dan penerima kontrak
c)
pemantauan dan pengkajian secara teratur kinerja penerimakontrak, identifikasi dan penerapan setiap perbaikan yangdiperlukan
KAJIAN DAN PEMANTAUAN MANAJEMEN1.14.
Manajemen puncak harus memiliki proses formal untuk mengkajisistem manajemen mutu secara periodik. Kajian tersebut mencakup:a)
Pengukuran capaian sasaran sistem manajemen mutu;
b)
Penilaian indikator kinerja yang dapat digunakan untuk memantauefektivitas proses dalam sistem manajemen mutu, seperti keluhan,penyimpangan, CAPA, perubahan proses; umpan balik terhadap
kegiatan berdasarkan kontrak; proses inspeksi diri termasukpengkajian risiko dan audit; penilaian eksternal seperti temuaninspeksi badan yang berwenang dan audit pelanggan.
c)
Peraturan, pedoman, dan hal baru yang terkait dengan mutu yangdapat mempengaruhi sistem manajemen mutu;
d)
Inovasi yang dapat meningkatkan kinerja sistem manajemen mutue)
Perubahan iklim usaha dan sasaran bisnis yang sudah ditetapkansebelumnya.
1.15. Kajian manajemen mutu harus dilakukan secara berkala dan hasilnyadikomunikasikan secara efektif.
MANAJEMEN RISIKO MUTU 1.16.
Manajemen risiko mutu adalah suatu proses sistematis untuk menilai,mengendalikan, mengkomunikasikan dan mengkaji risiko terhadapmutu obat dan/atau bahan obat. Hal ini dapat dilaksanakan baik
secara proaktif maupun retrospektif.
1.17. Fasilitas distribusi harus melaksanakan penilaian risiko secara
berkesinambungan untuk menilai risiko yang mungkin terjaditerhadap mutu dan integritas obat dan/atau bahan obat. Sistem mutu
harus disusun dan diterapkan untuk menangani setiap potensi risiko yang teridentifikasi. Sistem mutu harus ditinjau ulang dan direvisisecara berkala untuk menangani risiko baru yang teridentifikasi padasaat pengkajian risiko.
1.18.
Manajemen risiko mutu harus memastikan bahwa evaluasi risikodidasarkan pada pengetahuan ilmiah, pengalaman terhadap proses yang dievaluasi dan berkaitan erat dengan perlindungan pasien. Usahaperbaikan, formalitas dan dokumentasi pengkajian risiko mutu harussetara dengan tingkat risiko yang ditimbulkan.
1.19. Harus tersedia prosedur yang mengatur tentang pembuatan danpengelolaan dokumentasi yang terkait dengan informasi obat dan/ataubahan obat. Harus ada ketentuan mengenai identifikasi visualterhadap obat dan/atau bahan obat yang berpotensi dipalsukan.Prosedur tersebut harus mencakup ketentuan untuk melaporkan obat
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
10/60
-5-
dan/atau bahan obat diduga palsu ke pemegang izin edar dan/atauprodusen dan badan regulator nasional (misalnya Badan POM RI).
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
11/60
-6-
BAB IIORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA
Pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu yang baik sertadistribusi obat dan/ atau bahan obat yang benar sangat bergantung padapersonil yang menjalankannya. Harus ada personil yang cukup dan
kompeten untuk melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabfasilitas distribusi. Tanggung jawab masing-masing personil harus dipahamidengan jelas dan dicatat. Semua personil harus memahami prinsip CDOBdan harus menerima pelatihan dasar maupun pelatihan lanjutan yang
sesuai dengan tanggung jawabnya.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN2.1.
Harus ada struktur organisasi untuk tiap bagian yang dilengkapidengan bagan organisasi yang jelas. Tanggung jawab, wewenang danhubungan antar semua personil harus ditetapkan dengan jelas.
2.2.
Tugas dan tanggung jawab harus didefinisikan secara jelas dandipahami oleh personil yang bersangkutan serta dijabarkan dalamuraian tugas. Kegiatan tertentu yang memerlukan perhatian khusus,misalnya pengawasan kinerja, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan. Personil yang terlibat di rantai distribusi harus diberipenjelasan dan pelatihan yang memadai mengenai tugas dan tanggung jawabnya.
2.3.
Personil yang bertanggungjawab dalam kegiatan manajerial dan teknisharus memiliki kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untukmenyusun, mempertahankan, mengidentifikasi dan memperbaikipenyimpangan sistem mutu.
2.4.
Tiap personil tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan untukmenghindari risiko terhadap mutu obat dan/atau bahan obat.
2.5.
Harus tersedia aturan untuk memastikan bahwa manajemen dan
personil tidak mempunyai konflik kepentingan dalam aspek komersial,politik, keuangan dan tekanan lain yang dapat berpengaruh terhadapmutu pelayanan atau integritas obat dan/atau bahan obat.
2.6.
Harus tersedia prosedur keselamatan yang berkaitan dengan semua
aspek yang sesuai, misal keamanan personil dan sarana, perlindunganlingkungan dan integritas obat dan/atau bahan obat.
PENANGGUNG JAWAB 2.7.
Manajemen puncak di fasilitas distribusi harus menunjuk seorangpenanggung jawab. Penanggung jawab harus memenuhi tanggung
jawabnya, bertugas purna waktu dan memenuhi persyaratan sesuaidengan peraturan perundang-undangan. Jika penanggung jawabfasilitas distribusi tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu yang ditentukan, maka harus dilakukan pendelegasian tugas kepadatenaga teknis kefarmasian. Tenaga kefarmasian yang mendapat
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
12/60
-7-
pendelegasian wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan kepadapenanggung jawab.
2.8.
Penanggung jawab mempunyai uraian tugas yang harus memuatkewenangan dalam hal pengambilan keputusan sesuai dengantanggung jawabnya. Manajemen fasilitas distribusi harus memberikan
kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab yang diperlukankepada penanggung jawab untuk menjalankan tugasnya.
2.9.
Penanggung jawab harus seorang Apoteker yang memenuhi kualifikasi
dan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. Di sampingitu, telah memiliki pengetahuan dan mengikuti pelatihan CDOB yangmemuat aspek keamanan, identifikasi obat dan/atau bahan obat,
deteksi dan pencegahan masuknya obat dan/atau bahan obat palsu kedalam rantai distribusi.
2.10.
Penanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya harus memastikanbahwa fasilitas distribusi telah menerapkan CDOB dan memenuhipelayanan publik.
2.11.
Penanggung jawab memiliki tanggung jawab antara lain:
a)
menyusun, memastikan dan mempertahankan penerapan sistemmanajemen mutu;
b)
fokus pada pengelolaan kegiatan yang menjadi kewenangannyaserta menjaga akurasi dan mutu dokumentasi;
c)
menyusun dan/atau menyetujui program pelatihan dasar danpelatihan lanjutan mengenai CDOB untuk semua personil yangterkait dalam kegiatan distribusi;
d)
mengkoordinasikan dan melakukan dengan segera setiap kegiatanpenarikan obat dan/atau bahan obat;
e) memastikan bahwa keluhan pelanggan ditangani dengan efektif;
f)
melakukan kualifikasi dan persetujuan terhadap pemasok danpelanggan;
g)
meluluskan obat dan/atau bahan obat kembalian untukdikembalikan ke dalam stok obat dan/atau bahan obat yangmemenuhi syarat jual;
h)
turut serta dalam pembuatan perjanjian antara pemberi kontrakdan penerima kontrak yang menjelaskan mengenai tanggung jawab
masing-masing pihak yang berkaitan dengan distribusi dan/atautransportasi obat dan/atau bahan obat;
i)
memastikan inspeksi diri dilakukan secara berkala sesuai programdan tersedia tindakan perbaikan yang diperlukan;
j)
mendelegasikan tugasnya kepada Apoteker/tenaga tekniskefarmasian yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi
berwenang ketika sedang tidak berada di tempat dalam jangkawaktu tertentu dan menyimpan dokumen yang terkait dengansetiap pendelegasian yang dilakukan;
k)
turut serta dalam setiap pengambilan keputusan untukmengkarantina atau memusnahkan obat dan/atau bahan obat
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
13/60
-8-
kembalian, rusak, hasil penarikan kembali atau diduga palsu;l) memastikan pemenuhan persyaratan lain yang diwajibkan untuk
obat dan/atau bahan obat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
PERSONIL LAINNYA 2.12.
Harus dipastikan tersedianya personil yang kompeten dalam jumlah yang memadai di tiap kegiatan yang dilakukan di rantai distribusi,untuk memastikan bahwa mutu obat dan/atau bahan obat tetapterjaga
PELATIHAN 2.13.
Semua personil harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
dalam CDOB dengan mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensisebelum memulai tugas, berdasarkan suatu prosedur tertulis dansesuai dengan program pelatihan termasuk keselamatan kerja.Penanggung jawab juga harus menjaga kompetensinya dalam CDOBmelalui pelatihan rutin berkala.
2.14.
Di samping itu, pelatihan harus mencakup aspek identifikasi danmenghindari obat dan/atau bahan obat palsu memasuki rantai
distribusi.
2.15.
Harus diberikan pelatihan khusus kepada personil yang menanganiobat dan/atau bahan obat yang memerlukan persyaratan penanganan yang lebih ketat seperti obat dan/atau bahan obat berbahaya, bahanradioaktif, narkotika, psikotropika, rentan untuk disalahgunakan, dansensitif terhadap suhu.
2.16.
Semua dokumentasi pelatihan harus disimpan, dan efektivitaspelatihan harus dievaluasi secara berkala dan didokumentasikan.
HIGIENE 2.17.
Harus tersedia prosedur tertulis berkaitan dengan higiene personil yang relevan dengan kegiatannya mencakup kesehatan, higiene danpakaian kerja.
2.18.
Dilarang menyimpan makanan, minuman, rokok atau obat untuk
penggunaan pribadi di area penyimpanan.
2.19.
Personil yang terkait dengan distribusi obat dan/atau bahan obatharus memakai pakaian yang sesuai untuk kegiatan yang dilakukan.Personil yang menangani obat dan/atau bahan obat berbahaya,termasuk yang mengandung bahan yang sangat aktif (misalnya
korosif, mudah meledak, mudah menyala, mudah terbakar), beracun,dapat menginfeksi atau sensitisasi, harus dilengkapi dengan pakaianpelindung sesuai dengan persyaratan kesehatan dan keselamatankerja (K3)
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
14/60
-9-
2.20.
Harus tersedia ketentuan perusahaan (codes of practice ) yangmengatur hak dan kewajiban personil termasuk namun tidak terbataspada pemberian sanksi kepada personil yang melakukanpenyimpangan distribusi termasuk kegiatan terkait obat dan/ataubahan obat palsu.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
15/60
-10-
BAB IIIBANGUNAN DAN PERALATAN
Fasilitas distribusi harus memiliki bangunan dan peralatan untuk menjaminperlindungan dan distribusi obat dan/atau bahan obat.
3.1.
Bangunan harus dirancang dan disesuaikan untuk memastikanbahwa kondisi penyimpanan yang baik dapat dipertahankan,mempunyai keamanan yang memadai dan kapasitas yang cukupuntuk memungkinkan penyimpanan dan penanganan obat yang baik,
dan area penyimpanan dilengkapi dengan pencahayaan yang memadaiuntuk memungkinkan semua kegiatan dilaksanakan secara akuratdan aman.
3.2.
Jika bangunan (termasuk sarana penunjang) bukan milik sendiri,maka harus tersedia kontrak tertulis dan pengelolaan bangunantersebut harus menjadi tanggung jawab dari fasilitas distribusi.
3.3.
Harus ada area terpisah dan terkunci antara obat dan/atau bahanobat yang menunggu keputusan lebih lanjut mengenai statusnya,meliputi obat dan/atau bahan obat yang diduga palsu, yang
dikembalikan, yang ditolak, yang akan dimusnahkan, yang ditarik,dan yang kedaluwarsa dari obat dan/atau bahan obat yang dapatdisalurkan.
3.4.
Jika diperlukan area penyimpanan dengan kondisi khusus, harusdilakukan pengendalian yang memadai untuk menjaga agar semuabagian terkait dengan area penyimpanan berada dalam parametersuhu, kelembaban dan pencahayaan yang dipersyaratkan.
3.5.
Harus tersedia kondisi penyimpanan khusus untuk obat dan/ataubahan obat yang membutuhkan penanganan dan kewenangan khusus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (misalnya narkotika).
3.6.
Harus tersedia area khusus untuk penyimpanan obat dan/atau bahanobat yang mengandung bahan radioaktif dan bahan berbahaya lain yang dapat menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan (misalnya gasbertekanan, mudah terbakar, cairan dan padatan mudah menyala)sesuai persyaratan keselamatan dan keamanan.
3.7.
Area penerimaan, penyimpanan dan pengiriman harus terpisah,terlindung dari kondisi cuaca, dan harus didesain dengan baik sertadilengkapi dengan peralatan yang memadai
3.8.
Akses masuk ke area penerimaan, penyimpanan dan pengiriman
hanya diberikan kepada personil yang berwenang. Langkahpencegahan dapat berupa sistem alarm dan kontrol akses yangmemadai.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
16/60
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
17/60
-12-
3.18.
Dokumentasi yang memadai untuk kegiatan perbaikan, pemeliharaandan kalibrasi peralatan utama harus dibuat dan disimpan. Peralatantersebut misalnya tempat penyimpanan suhu dingin, termohigrometer,atau alat lain pencatat suhu dan kelembaban, unit pengendali udaradan peralatan lain yang digunakan pada rantai distribusi.
SISTEM KOMPUTER 3.19.
Sebelum sistem komputerisasi digunakan, harus diuji secaramenyeluruh dan dipastikan kemampuannya memberikan hasil yangdiinginkan.
3.20.
Harus dibuat dan selalu dimutakhirkan deskripsi tertulis yang rincidari sistem (termasuk diagram jika diperlukan). Deskripsi tersebut
harus menjelaskan prinsip, tujuan, tindakan pengamanan dan ruanglingkup sistem, serta “fitur” utama cara penggunaan komputer daninteraksinya dengan sistem lain.
3.21.
Data hanya boleh dimasukkan atau diubah ke dalam sistem komputeroleh personil yang berwenang.
3.22.
Data harus diamankan secara elektronik atau fisik untuk
mengantisipasi kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja.Kemudahan dalam mengakses (aksesibilitas), masa simpan danketepatan data tersimpan harus diperiksa.
3.23.
Data harus dilindungi dengan membuat back up data secara berkaladan teratur. Back up data harus disimpan di lokasi terpisah dan amanselama tidak kurang dari 3 tahun atau sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
3.24.
Harus tersedia prosedur tertulis untuk penanganan kegagalan ataukerusakan sistem komputerisasi termasuk sistem untuk restorasi
data.
3.25.
Jika digunakan transaksi elektronik antara fasilitas distribusi pusatdengan cabang untuk tahap pengadaan, harus tersedia prosedur
tertulis dan sistem yang memadai untuk memastikan kemampuantelusur dan kepastian mutu obat dan/atau bahan obat. Tiap transaksielektronik tersebut harus dilakukan berdasarkan persetujuan
penanggung jawab fasilitas distribusi.
KUALIFIKASI DAN VALIDASI3.26.
Fasilitas distribusi harus menetapkan kualifikasi dan/atau validasi yang diperlukan untuk pengendalian kegiatan distribusi. Ruanglingkup dan metode validasi harus ditetapkan berdasarkanpendekatan analisis risiko. Kegiatan validasi harus direncanakan dandidokumentasikan. Perencanaan harus memuat kriteria yangdipersyaratkan.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
18/60
-13-
3.27.
Sebelum pelaksanaan dan jika ada perubahan yang signifikan atauupgrade , sistem harus divalidasi, untuk memastikan kebenaraninstalasi dan operasional.
3.28.
Laporan validasi harus memuat hasil validasi dan semuapenyimpangan yang terjadi serta tindakan perbaikan dan pencegahan(CAPA) yang perlu dilakukan. Laporan dan bukti pelaksanaan validasiharus dibuat dan disetujui oleh personel yang berwenang.
3.29.
Jika peralatan memerlukan perbaikan atau perawatan yang
mengakibatkan perubahan secara signifikan, harus dilakukankualifikasi ulang dengan menggunakan pendekatan analis risiko.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
19/60
-14-
BAB IVOPERASIONAL
Semua tindakan yang dilakukan oleh fasilitas distribusi harus dapatmemastikan bahwa identitas obat dan/atau bahan obat tidak hilang dandistribusinya ditangani sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada
kemasan. Fasilitas distribusi harus menggunakan semua perangkat dan cara yang tersedia untuk memastikan bahwa sumber obat dan/atau bahan obat yang diterima berasal dari industri farmasi dan/atau fasilitas distribusi lain yang mempunyai izin sesuai peraturan perundang-undangan untuk
meminimalkan risiko obat dan/atau bahan obat palsu memasuki rantaidistribusi resmi.
KUALIFIKASI PEMASOK 4.1.
Fasilitas distribusi harus memperoleh pasokan obat dan/atau bahanobat dari pemasok yang mempunyai izin sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
4.2.
Jika obat dan/atau bahan obat diperoleh dari fasilitas distribusi lain,maka fasilitas distribusi wajib memastikan bahwa pemasok tersebutmempunyai izin serta menerapkan prinsip dan Pedoman CDOB.
4.3. Jika obat dan/atau bahan obat diperoleh dari industri farmasi, makafasilitas distribusi wajib memastikan bahwa pemasok tersebutmempunyai izin serta menerapkan prinsip dan Pedoman CPOB.
4.4.
Jika bahan obat diperoleh dari industri non-farmasi yang memproduksibahan obat dengan standar mutu farmasi, maka fasilitas distribusiwajib memastikan bahwa pemasok tersebut mempunyai izin serta
menerapkan prinsip CPOB.
4.5. Pengadaan obat dan/atau bahan obat harus dikendalikan dengan
prosedur tertulis dan rantai pasokan harus diidentifikasi sertadidokumentasikan.
4.6.
Harus dilakukan kualifikasi yang tepat sebelum pengadaandilaksanakan. Pemilihan pemasok, termasuk kualifikasi danpersetujuan penunjukannya, merupakan hal operasional yang penting.Pemilihan pemasok harus dikendalikan dengan prosedur tertulis dan
hasilnya didokumentasikan serta diperiksa ulang secara berkala.
4.7.
Harus tersedia prosedur tertulis yang mengatur kegiatan administratifdan teknis terkait wewenang pengadaan dan pendistribusian, gunamemastikan bahwa obat hanya diperoleh dari pemasok yang memilikiizin dan didistribusikan oleh fasilitas distribusi resmi.
4.8.
Sebelum memulai kerjasama dengan pemasok baru, fasilitas distribusiharus melakukan pengkajian guna memastikan calon pemasok tersebutsesuai, kompeten dan dapat dipercaya untuk memasok obat dan/ataubahan obat. Dalam hal ini, pendekatan berbasis risiko harus dilakukan
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
20/60
-15-
dengan mempertimbangkan:a) reputasi atau tingkat keandalan serta keabsahan operasionalnyab)
obat dan/atau bahan obat tertentu yang rawan terhadap pemalsuanc)
penawaran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar yangbiasanya hanya tersedia dalam jumlah terbatas
d)
harga yang tidak wajar
KUALIFIKASI PELANGGAN4.9.
Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa obat dan/atau bahan obathanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk
menyerahkan obat ke masyarakat. Bukti kualifikasi pelanggan harusdidokumentasikan dengan baik.
4.10.Pemeriksaan dan pemeriksaan ulang secara berkala dapat mencakuptetapi tidak terbatas pada permintaan salinan surat izin pelanggan.
4.11.Fasilitas distribusi harus memantau tiap transaksi yang dilakukan danmelakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpangan pola transaksiobat dan/atau bahan obat yang berisiko terhadap penyalahgunaan,serta untuk memastikan kewajiban pelayanan distribusi obat dan/ataubahan obat kepada masyarakat terpenuhi.
PENERIMAAN4.12.Proses penerimaan bertujuan untuk memastikan bahwa kiriman obat
dan/atau bahan obat yang diterima benar, berasal dari pemasok yangdisetujui, tidak rusak atau tidak mengalami perubahan selamatransportasi.
4.13.Obat dan/atau bahan obat tidak boleh diterima jika kedaluwarsa, atau
mendekati tanggal kedaluwarsa sehingga kemungkinan besar obatdan/atau bahan obat telah kedaluwarsa sebelum digunakan olehkonsumen.
4.14.Obat dan/atau bahan obat yang memerlukan penyimpanan atau
tindakan pengamanan khusus, harus segera dipindahkan ke tempatpenyimpanan yang sesuai setelah dilakukan pemeriksaan.
4.15.Nomor bets dan tanggal kedaluwarsa obat dan/atau bahan obat harusdicatat pada saat penerimaan, untuk mempermudah penelusuran.
4.16.Jika ditemukan obat dan/atau bahan obat diduga palsu, bets tersebutharus segera dipisahkan dan dilaporkan ke instansi berwenang, dan kepemegang izin edar.
4.17.Pengiriman obat dan/atau bahan obat yang diterima dari sarana
transportasi harus diperiksa sebagai bentuk verifikasi terhadapkeutuhan kontainer / sistem penutup, fisik dan fitur kemasan sertalabel kemasan.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
21/60
-16-
PENYIMPANAN 4.18.Penyimpanan dan penanganan obat dan/atau bahan obat harus
mematuhi peraturan perundang-undangan.
4.19.Kondisi penyimpanan untuk obat dan/atau bahan obat harus sesuaidengan rekomendasi dari industri farmasi atau non-farmasi yang
memproduksi bahan obat standar mutu farmasi.
4.20.Volume pemesanan obat dan/atau bahan obat harus memperhitungkan
kapasitas sarana penyimpanan.
4.21.Obat dan/atau bahan obat harus disimpan terpisah dari produk selain
obat dan/atau bahan obat dan terlindung dari dampak yang tidakdiinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban ataufaktor eksternal lain. Perhatian khusus harus diberikan untuk obatdan/atau bahan obat yang membutuhkan kondisi penyimpanankhusus.
4.22.Kontainer obat dan/atau bahan obat yang diterima harus dibersihkansebelum disimpan.
4.23.Kegiatan yang terkait dengan penyimpanan obat dan/atau bahan obatharus memastikan terpenuhinya kondisi penyimpanan yangdipersyaratkan dan memungkinkan penyimpanan secara teratur sesuaikategorinya; obat dan/atau bahan obat dalam status karantina,diluluskan, ditolak, dikembalikan, ditarik atau diduga palsu.
4.24.Harus diambil langkah-langkah untuk memastikan rotasi stock sesuai
dengan tanggal kedaluwarsa obat dan/atau bahan obat mengikutikaidah First Expired First Out (FEFO) .
4.25.Obat dan/atau bahan obat harus ditangani dan disimpan sedemikianrupa untuk mencegah tumpahan, kerusakan, kontaminasi dan
campur-baur. Obat dan/atau bahan obat tidak boleh langsungdiletakkan di lantai.
4.26.Obat dan/atau bahan obat yang kedaluwarsa harus segera ditarik,dipisahkan secara fisik dan diblokir secara elektronik. Penarikan secara
fisik untuk obat dan/atau bahan obat kedaluwarsa harus dilakukansecara berkala.
4.27.Untuk menjaga akurasi persediaan stok, harus dilakukan stock opnamesecara berkala berdasarkan pendekatan risiko.
4.28.Perbedaan stok harus diselidiki sesuai dengan prosedur tertulis yangditentukan untuk memeriksa ada tidaknya campur-baur, kesalahankeluar-masuk, pencurian, penyalahgunaan obat dan/atau bahan obat.Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelidikan harus disimpanuntuk jangka waktu yang telah ditentukan.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
22/60
-17-
PEMISAHAN OBAT DAN/ATAU BAHAN OBAT4.29.Jika diperlukan, obat dan/atau bahan obat yang mempunyai
persyaratan khusus harus disimpan di tempat terpisah dengan label yang jelas dan akses masuk dibatasi hanya untuk personil yangberwenang. Sistem komputerisasi yang digunakan dalam pemisahansecara elektronik harus dapat memberikan tingkat keamanan yang
setara dan harus tervalidasi.
4.30.Harus tersedia tempat khusus dengan label yang jelas, aman danterkunci untuk penyimpanan obat dan/atau bahan obat yang ditolak,
kedaluwarsa, penarikan kembali, produk kembalian dan obat didugapalsu.
4.31.Obat dan/atau bahan obat yang ditolak dan dikembalikan ke fasilitasdistribusi harus diberi label yang jelas dan ditangani sesuai denganprosedur tertulis.
PEMUSNAHAN OBAT DAN/ATAU BAHAN OBAT4.32.Pemusnahan dilaksanakan terhadap obat dan/atau bahan obat yang
tidak memenuhi syarat untuk didistribusikan.
4.33.Obat dan/atau bahan obat yang akan dimusnahkan harusdiidentifikasi secara tepat, diberi label yang jelas, disimpan secaraterpisah dan terkunci serta ditangani sesuai dengan prosedur tertulis.Prosedur tertulis tersebut harus memperhatikan dampak terhadapkesehatan, pencegahan pencemaran lingkungan dan kebocoran/penyimpangan obat dan/atau bahan obat kepada pihak yang tidakberwenang.
4.34.Proses pemusnahan obat dan/atau bahan obat termasuk pelaporannyaharus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.35.Dokumentasi terkait pemusnahan obat dan/atau bahan obat termasuklaporannya harus disimpan sesuai ketentuan.
PENGAMBILAN4.36.Proses pengambilan obat dan/atau bahan obat harus dilakukan dengan
tepat sesuai dengan dokumen yang tersedia untuk memastikan obat
dan/atau bahan obat yang diambil benar. Obat dan/atau bahan obat yang diambil harus memiliki masa simpan yang cukup sebelumkedaluwarsa dan berdasarkan FEFO . Nomor bets obat dan/atau bahanobat harus dicatat. Pengecualian dapat diizinkan jika ada kontrol yangmemadai untuk mencegah pendistribusian obat dan/atau bahan obatkedaluwarsa.
PENGEMASAN4.37.Obat dan/atau bahan obat harus dikemas sedemikian rupa sehingga
kerusakan, kontaminasi dan pencurian dapat dihindari. Kemasanharus memadai untuk mempertahankan kondisi penyimpanan obat
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
23/60
-18-
dan/atau bahan obat selama transportasi. Kontainer obat dan/ataubahan obat yang akan dikirimkan harus disegel.
PENGIRIMAN 4.38.Pengiriman obat dan/atau bahan obat harus ditujukan kepada
pelanggan yang mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
4.39.Untuk penyaluran obat dan/atau bahan obat ke orang / pihak yangberwenang atau berhak untuk keperluan khusus, seperti penelitian,
special access dan uji klinik, harus dilengkapi dengan dokumen yangmencakup tanggal, nama obat dan/atau bahan obat, bentuk sediaan,nomor bets, jumlah, nama dan alamat pemasok, nama dan alamat
pemesan / penerima. Proses pengiriman dan kondisi penyimpananharus sesuai dengan persyaratan obat dan/atau bahan obat dariindustri farmasi. Dokumentasi harus disimpan dan mampu tertelusur.
4.40.Prosedur tertulis untuk pengiriman obat dan/atau bahan obat harus
tersedia. Prosedur tersebut harus mempertimbangkan sifat obatdan/atau bahan obat serta tindakan pencegahan khusus.
4.41.Dokumen untuk pengiriman obat dan/atau bahan obat harusdisiapkan dan harus mencakup sekurang-kurangnya informasi berikut:
Tanggal pengiriman;
Nama lengkap, alamat (tanpa akronim), nomor telepon dan statusdari penerima (misalnya Apotek, rumah sakit atau klinik);
Deskripsi obat dan/atau bahan obat, misalnya nama, bentuksediaan dan kekuatan (jika perlu);
nomor bets dan tanggal kedaluwarsa
Kuantitas obat dan/atau bahan obat, yaitu jumlah kontainer dankuantitas per kontainer (jika perlu);
Nomor dokumen untuk identifikasi order pengiriman
Transportasi yang digunakan mencakup nama dan alamatperusahaan ekspedisi serta tanda tangan dan nama jelas personil
ekspedisi yang menerima (jika menggunakan jasa ekspedisi) dankondisi penyimpanan;
EKSPOR DAN IMPOR4.42.Ekspor obat dan/atau bahan obat dapat dilakukan oleh fasilitas
distribusi yang memiliki izin.
4.43.Pengadaan obat dan/atau bahan obat melalui importasi dilaksanakansesuai peraturan perundang-undangan.
4.44.Di pelabuhan masuk, pengiriman obat dan/atau bahan obat harusdisimpan pada kondisi yang sesuai dalam waktu sesingkat mungkin.
4.45.Importir harus memastikan bahwa obat dan/atau bahan obat ditanganisesuai dengan persyaratan penyimpanan pada saat di pelabuhanmasuk agar terhindar dari kerusakan.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
24/60
-19-
4.46.Jika diperlukan, personil yang terlibat dalam importasi harusmempunyai kemampuan melalui pelatihan atau pengetahuan khususkefarmasian dan harus dapat dihubungi.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
25/60
-20-
BAB VINSPEKSI DIRI
Inspeksi diri harus dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan dankepatuhan terhadap pemenuhan CDOB dan untuk bahan tindak lanjutlangkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
5.1
Program inspeksi diri harus dilaksanakan dalam jangka waktu yangditetapkan dan mencakup semua aspek CDOB serta kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan, pedoman dan prosedur
tertulis. Inspeksi diri tidak hanya dilakukan pada bagian tertentu saja.
5.2
Inspeksi diri harus dilakukan dengan cara yang independen dan rinci
oleh personil yang kompeten dan ditunjuk oleh perusahaan. Auditeksternal yang dilakukan oleh ahli independen dapat membantu,namun tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya cara untukmemastikan kepatuhan terhadap penerapan CDOB.
5.3
Audit terhadap kegiatan yang disubkontrakkan harus menjadi bagiandari program inspeksi-diri.
5.4
Semua pelaksanaan inspeksi diri harus dicatat. Laporan harus berisisemua pengamatan yang dilakukan selama inspeksi. Salinan laporantersebut harus disampaikan kepada manajemen dan pihak terkaitlainnya. Jika dalam pengamatan ditemukan adanya penyimpangandan/atau kekurangan, maka penyebabnya harus diidentifikasi dandibuat CAPA . CAPA harus didokumentasikan dan ditindaklanjuti.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
26/60
-21-
BAB VIKELUHAN, OBAT DAN/ATAU BAHAN OBAT KEMBALIAN, DIDUGA PALSUDAN PENARIKAN KEMBALI
Semua keluhan dan informasi lain tentang obat dan/atau bahan obat
berpotensi rusak harus dikumpulkan, dikaji dan diselidiki sesuai denganprosedur tertulis.
Obat dan/atau bahan obat yang akan dijual kembali harus melalui
persetujuan dari personil yang bertanggung jawab sesuai dengankewenangannya.
Diperlukan koordinasi dari setiap instansi, industri farmasi dan fasilitasdistribusi dalam menangani obat dan/atau bahan obat yang diduga palsu.
Jika diperlukan, dibutuhkan suatu sistem yang komprehensif untukmenangani semua kasus, termasuk cara penarikan kembali.
Harus tersedia dokumentasi untuk setiap proses penanganan keluhantermasuk pengembalian dan penarikan kembali serta dilaporkan kepada
pihak yang berwenang.
KELUHAN6.1.
Harus tersedia prosedur tertulis di tempat untuk penanganan keluhan.Harus dibedakan antara keluhan tentang kualitas obat dan/ataubahan obat dan keluhan yang berkaitan dengan distribusi. Keluhantentang kualitas obat dan/atau bahan obat harus diberitahukansesegera mungkin kepada industri farmasi dan/atau pemegang izin
edar.
6.2. Harus tersedia catatan terhadap penanganan keluhan termasuk waktu
yang diperlukan untuk tindak lanjutnya dan didokumentasikan.
6.3.
Harus ada personil yang ditunjuk untuk menangani keluhan.
6.4.
Setiap keluhan tentang obat dan/atau bahan obat yang tidakmemenuhi syarat harus dicatat dan diselidiki secara menyeluruhuntuk mengidentifikasi asal atau alasan keluhan, termasuk
penyelidikan terhadap bets lainnya.
6.5.
Semua keluhan dan informasi lain mengenai produk yang rusak dandiduga palsu harus diteliti (diidentifikasi) / ditinjau dan dicatat sesuaidengan prosedur yang menjelaskan tentang tindakan yang harusdilaksanakan.
6.6.
Setiap keluhan harus dikelompokkan sesuai dengan jenis keluhan dandilakukan trend analysis terhadap keluhan.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
27/60
-22-
OBAT DAN/ATAU BAHAN OBATKEMBALIAN6.7. Harus tersedia prosedur tertulis untuk penanganan dan penerimaan
obat dan/atau bahan obat kembalian dengan memperhatikan halberikut:
a)
Penerimaan obat dan/atau bahan obat kembalian harus
berdasarkan surat pengiriman barang dari sarana yangmengembalikan;
b)
Jumlah dan identifikasi obat dan/atau bahan obat kembalianharus dicatat dalam catatan penerimaan dan pengembalian
barang.
6.8.
Fasilitas distribusi harus menerima obat dan/atau bahan obat
kembalian sesuai dengan persyaratan dari industri farmasi/ fasilitasdistribusi lain. Kedua belah pihak harus bertanggung jawab untukmemastikan bahwa proses pengembalian obat tidak memungkinkanmasuknya obat dan/atau bahan obat palsu ke dalam rantai distribusi.
6.9.
Harus dilakukan penilaian risiko terhadap obat dan/atau bahan obat yang bersangkutan, terkait persyaratan penyimpanan khusus danwaktu yang diperlukan sejak pengiriman dari pelanggan sampai
diterima oleh industri farmasi.
6.10.
Obat dan/atau bahan obat kembalian harus disimpan terpisah dariobat dan/atau bahan obat yang memenuhi syarat jual dan dalam areaterkunci serta diberi label yang jelas sampai ada keputusan tindaklanjut.
6.11.
Penilaian yang diperlukan dan keputusan mengenai status obat
dan/atau bahan obat tersebut harus dilakukan oleh personil yangberwenang.
6.12.
Persyaratan obat dan/atau bahan obat yang layak dijual kembali,antara lain jika:
a)
obat dan/atau bahan obat dalam kemasan asli dan kondisi yangmemenuhi syarat serta memenuhi ketentuan;
b)
obat dan/atau bahan obat kembalian selama pengiriman danpenyimpanan ditangani sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan;
c)
obat dan/atau bahan obat kembalian diperiksa dan dinilai oleh
penanggung jawab atau personil yang terlatih, kompeten danberwenang;
d)
Fasilitas distribusi mempunyai bukti dokumentasi tentangkebenaran asal-usul obat dan/atau bahan obat termasuk identitasobat dan/atau bahan obat untuk memastikan bahwa obat dan/atau
bahan obat kembalian tersebut bukan obat dan/atau bahan obatpalsu.
6.13.
Obat dan/atau bahan obat yang memerlukan kondisi suhupenyimpanan yang rendah tidak dapat dikembalikan.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
28/60
-23-
6.14.
Semua penanganan obat dan/atau bahan obat kembalian termasuk yang layak jual atau yang dapat dimusnahkan harus mendapatpersetujuan penanggung jawab dan terdokumentasi.
6.15.
Transportasi yang digunakan untuk obat dan/atau bahan obatkembalian harus dipastikan sesuai dengan persyaratan penyimpanan
dan persyaratan lainnya yang relevan.
6.16.
Obat dan/atau bahan obat kembalian yang layak jual harusditempatkan sedemikian rupa sehingga sistem pengeluaran barang
dapat dijamin sesuai dengan FEFO.
OBAT DAN/ATAU BAHAN OBAT DIDUGA PALSU6.17.
Harus tersedia prosedur tertulis untuk penanganan dan penerimaanobat dan/atau bahan obat diduga palsu.
6.18.
Fasilitas distribusi harus segera melaporkan obat dan/atau bahanobat diduga palsu kepada instansi yang berwenang, industri farmasidan/atau pemegang izin edar.
6.19.
Setiap obat dan/atau bahan obat diduga palsu harus dikarantina
diruang terpisah, terkunci dan diberi label yang jelas.
6.20.
Untuk obat dan/atau bahan obat diduga palsu, penyalurannya harusdihentikan, segera dilaporkan ke instansi terkait dan menunggu tindaklanjut dari instansi yang berwenang.
6.21.
Setelah ada pemastian bahwa obat dan/atau bahan obat tersebutpalsu, maka harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi dari
instansi yang berwenang.
6.22. Semua kegiatan tersebut harus terdokumentasi.
PENARIKAN KEMBALI OBAT DAN/ATAU BAHAN OBAT6.23.
Harus tersedia prosedur tertulis untuk penanganan obat dan/ataubahan obat yang ditarik kembali.
6.24.
Penanggung jawab harus membentuk tim khusus yang bertangggung jawab terhadap penanganan obat dan/atau bahan obat yang ditarik
dari peredaran.
6.25.
Semua obat dan/atau bahan obat yang ditarik harus ditempatkansecara terpisah, aman dan terkunci serta diberi label yang jelas.
6.26.
Proses penyimpanan obat dan/atau bahan obat yang ditarik harus
sesuai dengan persyaratan penyimpanan sampai ditindak lanjuti.
6.27.
Perkembangan proses penarikan obat dan/atau bahan obat harusdidokumentasikan dan dilaporkan, serta dibuat laporan akhir setelahselesai penarikan, termasuk rekonsiliasi antara jumlah yang dikirim
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
29/60
-24-
dan dikembalikan.
6.28.
Pelaksanaan proses penarikan kembali harus dilakukan segera setelahada pemberitahuan.
6.29.
Fasilitas distribusi harus mengikuti instruksi penarikan yang
diharuskan oleh instansi berwenang atau industri farmasi dan/ataupemegang izin edar.
6.30.
Fasilitas distribusi harus mempunyai dokumentasi tentang informasi
pelanggan (antara lain alamat, nomor telepon, faks) dan obat dan/ataubahan obat (antara lain bets, jumlah yang dikirim).
6.31.
Dokumentasi pelaksanaan penarikan obat dan/atau bahan obat harusselalu tersedia pada saat pemeriksaan dari instansi berwenang.
6.32.
Efektivitas pelaksanaan penarikan obat dan/atau bahan obat harusdievaluasi secara berkala.
6.33.
Pelaksanaan penarikan obat dan/atau bahan obat harusdiinformasikan ke industri farmasi dan/atau pemegang izin edar.
Informasi tentang penarikan obat dan/atau bahan obat harusdisampaikan ke instansi berwenang baik di pusat maupun daerah.
6.34.
Pada kondisi tertentu, prosedur darurat penarikan obat dan/ataubahan obat dapat dilaksanakan.
6.35.
Semua dokumen penarikan obat dan/atau bahan obat harusdidokumentasikan oleh penanggung jawab sesuai dengan kewenangan
yang tercantum pada uraian tugas. Semua proses penanganan iniharus terdokumentasi dengan baik.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
30/60
-25-
BAB VIITRANSPORTASI
Selama proses transportasi, harus diterapkan metode transportasi yangmemadai. Obat dan/atau bahan obat harus diangkut dengan kondisipenyimpanan sesuai dengan informasi pada kemasan. Metode transportasi
yang tepat harus digunakan mencakup transportasi melalui darat, laut,
udara atau kombinasi di atas. Apapun moda transportasi yang dipilih, harusdapat menjamin bahwa obat dan/atau bahan obat tidak mengalamiperubahan kondisi selama transportasi yang dapat mengurangi mutu.
Pendekatan berbasis risiko harus digunakan ketika merencanakan rutetransportasi.
TRANSPORTASI DAN PRODUK DALAM TRANSIT7.1. Obat dan/atau bahan obat dan kontainer pengiriman harus aman
untuk mencegah akses yang tidak sah. Kendaraan dan personil yangterlibat dalam pengiriman harus dilengkapi dengan peralatankeamanan tambahan yang sesuai untuk mencegah pencurian obatdan/atau bahan obat dan penyelewengan lainnya selama transportasi.
7.2. Pengiriman obat dan/atau bahan obat harus aman dan dilengkapi
dengan dokumentasi yang sesuai untuk mempermudah identifikasidan verifikasi kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan.Kebijakan dan prosedur tertulis harus dilaksanakan oleh semuapersonil yang terlibat dalam transportasi.
7.3. Kondisi penyimpanan yang dipersyaratkan untuk obat dan/ataubahan obat harus dipertahankan selama transportasi sesuai dengan yang ditetapkan pada informasi kemasan.
7.4. Jadwal pengiriman dan rencana perjalanan harus disiapkan sesuaidengan kebutuhan dan kondisi setempat. Jadwal dan rencana tersebut
harus realistis dan sistematis serta mempertimbangkan risikokeamanan.
7.5. Jika terjadi kondisi yang tidak diharapkan selama transportasi, harussegera dilaporkan kepada fasilitas distribusi dan penerima obatdan/atau bahan obat.
7.6. Jika penerima menemukan adanya kondisi yang tidak diharapkan,maka hal tersebut harus dilaporkan ke fasilitas distribusi. Jika perlu,fasilitas distribusi menghubungi industri farmasi untuk mendapatkaninformasi mengenai langkah tepat yang harus diambil.
7.7. Harus tersedia prosedur tertulis untuk menyelidiki dan menangani
kegagalan pemenuhan persyaratan penyimpanan, misalnyapenyimpangan suhu.
7.8. Fasilitas distribusi bertanggung jawab memastikan kendaraan danperalatan yang digunakan untuk mendistribusikan, menyimpan atau
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
31/60
-26-
menangani obat dan/atau bahan obat, digunakan dengan tepat dandilengkapi peralatan yang memadai untuk mencegah paparan obatdan/atau bahan obat dari kondisi yang dapat mempengaruhi mutudan integritas kemasan, serta mencegah kontaminasi.
7.9. Obat dan/atau bahan obat harus disimpan dan diangkut sesuai
dengan prosedur, agar:
Identitas obat dan/atau bahan obat tidak hilang.
Produk tidak mencemari dan tidak terkontaminasi oleh produklain.
Ada tindakan pencegahan yang memadai apabila terjaditumpahan, penyalahgunaan, kerusakan, dan pencurian.
Kondisi lingkungan yang tepat dipertahankan, misalnya
menggunakan rantai dingin (cold chain ) untuk produk termolabil.
7.10. Pengemudi pengiriman (termasuk pengemudi kontrak) harus dilatihCDOB dalam bidang yang terkait dengan pengiriman.
7.11. Prosedur tertulis harus tersedia untuk kegiatan dan pemeliharaansemua kendaraan dan peralatan yang terlibat dalam proses distribusi,termasuk pembersihan dan tindakan keselamatan. Harus diperhatikan
bahwa bahan pembersih yang digunakan, tidak boleh menimbulkanefek buruk pada mutu obat dan/atau bahan obat.
7.12. Tumpahan harus dibersihkan sesegera mungkin untuk mencegahkemungkinan kontaminasi, kontaminasi silang dan bahaya yangditimbulkan. Prosedur tertulis harus tersedia untuk menanganikejadian tersebut.
7.13. Peralatan yang digunakan untuk pemantauan suhu selamatransportasi dalam kendaraan dan/atau kontainer, harus dirawat dandikalibrasi secara berkala minimal setahun sekali.
7.14. Jika memungkinkan, digunakan kendaraan dan peralatan tersendiri
saat pengiriman obat dan/atau bahan obat.
7.15. Jika tidak digunakan kendaraan dan peralatan tersendiri, harustersedia prosedur yang digunakan untuk menjamin mutu obatdan/atau bahan obat tidak mengalami perubahan.
7.16. Pengiriman harus dilakukan langsung ke alamat yang tertera padadokumen pengiriman dan harus diserahkan langsung kepadapenerima yang berwenang. Obat dan/atau bahan obat tidak bolehditinggalkan di tempat penyimpanan sementara yang tidak mempunyaiizin PBF.
7.17. Dalam hal pengiriman darurat di luar jam kerja, harus ditunjukpersonil tertentu dan prosedur tertulis harus tersedia.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
32/60
-27-
7.18. Jika transportasi disub-kontrakkan kepada pihak ketiga maka kontrakharus mencakup persyaratan yang tercantum dalam Bab 8. Disamping itu, penerima kontrak harus sepenuhnya memahami semuakondisi yang relevan berlaku untuk penyimpanan dan transportasiobat dan/atau bahan obat.
7.19. Tempat yang digunakan sebagai hub transportasi dalam rantaipasokan sebagai sarana penyimpanan obat dan/atau bahan obatharus mendapat persetujuan dari Badan POM. Untukmempertahankan mutu obat dan/atau bahan obat perlu ditetapkan
batas waktu maksimum penyimpanan di hub transportasi ke tahaptransportasi berikutnya.
7.20. Untuk obat dan/atau bahan obat yang harus disimpan pada suhudingin, setiap penyimpanan pada hub transportasi untuk periodetertentu harus mempertimbangkan ketahanan kondisi kontainerpengiriman guna menjamin kondisi suhu penyimpanannya.
7.21. Dalam hal pengangkutan obat dan/atau bahan obat memerlukanpembongkaran dan pemuatan ulang misalnya di terminal dan hub,
tempat tersebut harus diaudit dan disetujui sebelum digunakan. Bilaterjadi perubahan pada tempat atau fungsi yang disetujui, harusdiperhatikan kesesuaian penggunaan dari perubahan tempat ataufungsi tersebut. Perhatian khusus harus diberikan untuk pemantauansuhu, kebersihan dan keamanan fasilitas penyimpanan sementara.
7.22. Harus tersedia prosedur yang dapat menjamin integritas obatdan/atau bahan obat di tempat transit. Sebagai contoh, jika
digunakan program pengendalian segel untuk pengiriman transit,penomoran harus dibuat secara berurutan dan mudah tertelusur.Selama transit dan pada saat penerimaan, integritas segel harus
dimonitor dan penomoran harus diverifikasi. Harus tersedia prosedurtertulis yang dapat digunakan apabila ditemukan obat dan/atau
bahan obat palsu atau diduga palsu.
7.23. Selama transportasi/transit untuk obat dan/atau bahan obat yangditolak, kedaluwarsa, obat dan/atau bahan obat kembalian, didugapalsu, harus disimpan terpisah, dikemas dengan aman dan diberi label
yang jelas, serta dilengkapi dokumen atau dilakukan pemisahansecara sistem (blokir secara sistem).
7.24. Obat dan/atau bahan obat dalam transit harus disertai dengandokumentasi yang sesuai.
OBAT DAN/ATAU BAHAN OBAT DALAM PENGIRIMAN7.25. Obat dan/atau bahan obat dalam pengiriman harus ditangani
sedemikian rupa sehingga identitas obat dan/atau bahan obat tidakhilang.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
33/60
-28-
7.26. Obat dan/atau bahan obat tidak mencemari dan tidak tercemar olehproduk lain.
7.27. Harus dilakukan tindakan pencegahan yang memadai terhadappencurian, tumpahan atau kerusakan.
7.28. Obat dan/atau bahan obat harus aman dan tidak terpengaruh olehcahaya, suhu, kelembaban, dan kondisi buruk lain yang tidak sesuai.
7.29. Transportasi obat dan/atau bahan obat yang sensitif terhadap suhu
harus sedemikian rupa, sehingga rantai dingin tetap terjaga.
7.30. Kondisi penyimpanan harus dijaga sebaik mungkin selama proses
pengiriman sampai dengan tempat tujuan.
7.31. Jika dipersyaratkan ketentuan penyimpanan khusus (misalnya suhu,kelembaban), ketentuan tersebut harus dipenuhi, dimonitor dandicatat pada saat keberangkatan, dalam perjalanan, dan saat diterima.
7.32. Harus tersedia prosedur tertulis untuk menangani penyimpangan atasketentuan penyimpanan yang spesifik, misalnya penyimpangan suhu
penyimpanan.
7.33. Obat dan/atau bahan obat yang mengandung narkotika dan zat yangdapat menyebabkan ketergantungan harus diangkut sesuai denganperaturan perundang-undangan.
7.34. Pemisahan fisik di kendaraan harus dilakukan ketika mengangkutobat dan/atau bahan obat yang ditolak, kedaluwarsa, ditarik atau
dikembalikan. Produk tersebut harus diberi label yang jelas.
7.35. Harus tersedia prosedur tertulis untuk transportasi yang tepat dan
aman bagi obat dan/atau bahan obat yang dikembalikan sesuaidengan ketentuan penyimpanan.
7.36. Kendaraan dan kontainer harus dijaga agar bersih dan kering padasaat mengangkut obat dan/atau bahan obat.
7.37. Kemasan untuk pengangkutan dan kontainer harus dalam kondisi
baik untuk mencegah kerusakan obat dan/atau bahan obat selamatransportasi.
7.38. Harus tersedia prosedur tertulis terkait keamanan untuk mencegahpencurian obat dan/atau bahan obat dan akses orang yang tidakberkepentingan terhadap obat dan/atau bahan obat selama
transportasi.
7.39. Harus ada sistem penomoran yang spesifik, yang mampu tertelusurdalam proses pengiriman (misalnya nomor kendaraan).
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
34/60
-29-
KONTAINER, PENGEMASAN DAN PELABELAN7.40. Obat dan/atau bahan obat harus disimpan dan diangkut dalam
kontainer pengiriman yang tidak mempengaruhi mutu, dapat memberiperlindungan memadai terhadap pengaruh eksternal, termasukkontaminasi.
7.41. Bahan pengemas dan kontainer pengiriman harus didesain sedemikianrupa untuk mencegah kerusakan obat dan/atau bahan obat selamatransportasi.
7.42.
Pemilihan kontainer dan kemasan harus didasarkan pada persyaratanpenyimpanan dan transportasi dari obat dan/atau bahan obat;kapasitas ruang yang dibutuhkan untuk jumlah obat dan/atau bahan
obat; Antisipasi terhadap suhu eksternal; perkiraan waktu yangdibutuhkan untuk transportasi termasuk penyimpanan transit dipabean; status validasi kemasan dan kontainer pengiriman.
7.43. Kontainer harus mempunyai label yang memberi informasi yang cukuptentang penanganan, persyaratan penyimpanan dan tindakanpencegahan untuk memastikan bahwa obat dan/atau bahan obatditangani dengan benar dan aman.
7.44. Kerusakan kontainer dan masalah lain yang terjadi selamatransportasi harus didokumentasikan dan dilaporkan ke fasilitasdistribusi dan instansi terkait serta dilakukan penyelidikan.
7.45. Persyaratan khusus untuk kondisi penyimpanan dan transportasiharus tercantum pada label kontainer pengiriman.
7.46. Pada pelabelan kontainer pengiriman, harus digunakan nama,singkatan atau kode internasional dan/atau nasional.
7.47.
Perhatian khusus harus diberikan pada saat menggunakan es kering(dry ice ) dalam kontainer pengiriman agar dapat dipastikan tidak
terjadi kontak antara obat dan/atau bahan obat dengan es kering, karena dapat mempengaruhi mutu obat dan/atau bahan obat.
7.48. Prosedur tertulis harus tersedia untuk penanganan kontainerpengiriman yang rusak. Perhatian khusus harus diberikan pada
kontainer yang berisi obat dan/atau bahan obat berpotensi beracundan berbahaya.
TRANSPORTASI OBAT DAN/ATAU BAHAN OBAT YANG MEMERLUKANKONDISI KHUSUS7.49. Untuk obat dan/atau bahan obat yang memerlukan kondisi khusus
selama transportasi (misalnya suhu dan kelembaban), industri farmasiharus mencantumkan kondisi khusus tersebut pada penandaan dandimonitor serta dicatat.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
35/60
-30-
7.50. Transportasi dan penyimpanan obat dan/atau bahan obat yangmengandung zat berbahaya misalnya beracun, bahan radioaktif, danbahan berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan risiko khususdalam hal penyalahgunaan, kebakaran atau ledakan (misalnya cairanmudah terbakar / menyala, padatan dan gas bertekanan) harusdisimpan dalam area terpisah dan aman, dan diangkut dalam
kontainer dan kendaraan yang aman, dengan desain yang sesuai. Disamping itu, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturanperundang-undangan di tingkat nasional dan kesepakataninternasional.
KENDARAAN DAN PERALATAN7.51. Kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk mengirimkan,
menyimpan dan menangani obat dan/atau bahan obat harus sesuaipersyaratan dan lengkap untuk mencegah terjadinya paparan obatdan/atau bahan obat pada kondisi yang dapat mempengaruhistabilitas dan integritas kemasan, serta untuk mencegah kontaminasi.
7.52. Desain dan penggunaan kendaraan dan peralatan harus bertujuanuntuk meminimalkan risiko kesalahan, harus memungkinkan untukdilakukan pembersihan yang efektif dan/atau pemeliharaan untuk
menghindari kontaminasi, penumpukan debu atau kotoran dan/atauefek yang dapat mempengaruhi mutu obat dan/atau bahan obat.
7.53. Jika memungkinkan, gunakan kendaraan dan peralatan tersendirisaat menangani obat dan/atau bahan obat.
7.54. Jika tidak digunakan kendaraan dan peralatan tersendiri, harustersedia prosedur tertulis untuk menjamin mutu obat dan/atau bahan
obat. Pembersihan yang sesuai harus dilakukan, diperiksa dan dicatat.
7.55. Harus tersedia prosedur tertulis untuk menjamin integritas dari obat
dan/atau bahan obat selama transportasi.
7.56. Jika menggunakan pihak ketiga, fasilitas distribusi harus menyiapkankontrak tertulis dengan pihak ketiga untuk menjamin tindakan yangtepat untuk melindungi obat dan/atau bahan obat, termasuk menjagacatatan dan dokumentasi yang sesuai. Kontrak tersebut harus sejalandengan peraturan perundang-undangan.
7.57. Kendaraan dan peralatan yang rusak tidak boleh digunakan danharus diberi label yang jelas.
7.58.
Harus ada prosedur tertulis untuk penggunaan dan pemeliharaantermasuk tindakan pembersihan dan keselamatan kendaraan dan
peralatan yang digunakan dalam proses distribusi.
7.59. Kendaraan, kontainer dan peralatan harus tetap bersih, kering danbebas dari sampah. Personil yang bertanggung jawab untuk distribusiharus memastikan bahwa kendaraan yang digunakan dibersihkan
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
36/60
-31-
secara teratur.
7.60. Kendaraan, kontainer dan peralatan harus dijaga bebas dari tikus,kutu, burung dan hama lainnya. Harus ada program tertulis dandokumentasi untuk pengendalian hama tersebut. Bahan pembersihandan fumigasi yang digunakan tidak boleh mempengaruhi mutu obat
dan/atau bahan obat.
7.61. Peralatan yang dipilih dan digunakan untuk membersihkan kendaraantidak boleh menjadi sumber kontaminasi.
7.62. Perhatian khusus diberikan terhadap desain, penggunaan,pembersihan dan pemeliharaan semua peralatan yang digunakan
untuk penanganan obat dan/atau bahan obat yang tidak disimpandalam karton atau wadah pengiriman.
7.63. Jika kondisi penyimpanan khusus (misalnya suhu dan/ataukelembaban) berbeda dari kondisi lingkungan yang diharapkan, makadipersyaratkan selama transportasi harus dimonitor, dicatat dandidokumentasikan serta diinformasikan ke industri farmasi pemegangizin edar atau pemasok. Semua dokumentasi monitoring harus
disimpan untuk minimal selama masa hidup produk yangdidistribusikan ditambah 1 (satu) tahun. Dokumentasi tersebut harustersedia untuk diperiksa oleh instansi pemerintah yang berwenang.
7.64. Peralatan yang digunakan untuk pemantauan kondisi (misalnya suhudan kelembaban) dalam kendaraan dan kontainer harus dikalibrasisecara berkala.
7.65. Kapasitas kendaraan dan kontainer harus cukup untukmemungkinkan penyimpanan secara tertib berbagai kategori obatdan/atau bahan obat selama transportasi.
7.66. Harus tersedia prosedur tertulis yang mengatur pemisahan selama
transportasi untuk obat dan/atau bahan obat yang ditolak, ditarik,dikembalikan serta diduga palsu. Obat dan/atau bahan obat tersebutharus dikemas dengan aman, diberi label yang jelas, dan disertaidengan dokumentasi pendukung yang sesuai.
7.67. Harus tersedia tindakan untuk mencegah orang yang tidakberkepentingan memasuki, merusak kendaraan dan/atau peralatan,serta mencegah pencurian atau penyalahgunaan obat dan/atau bahanobat.
KONTROL SUHU SELAMA TRANSPORTASI7.68. Harus tersedia sistem kontrol suhu yang tervalidasi (misalnya
kemasan termal, kontainer yang suhunya dikontrol, dan kendaraanberpendingin) untuk memastikan kondisi transportasi yang benardipertahankan antara fasilitas distribusi dan pelanggan. Pelangganharus mendapatkan data suhu pada saat serah terima obat dan/atau
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
37/60
-32-
bahan obat. Jika diperlukan, pelanggan dapat memperoleh dokumendata suhu untuk menunjukkan bahwa obat dan/atau bahan obattetap dalam kondisi suhu penyimpanan yang dipersyaratkan selamatransportasi.
7.69. Jika menggunakan kendaraan berpendingin, alat pemantau suhu
selama transportasi harus dipelihara dan dikalibrasi secara berkalaatau minimal sekali setahun. Persyaratan ini meliputi pemetaan suhupada kondisi yang representatif dan harus mempertimbangkan variasimusim. Jika diperlukan, pelanggan dapat memperoleh dokumen data
suhu untuk menunjukkan bahwa obat dan/atau bahan obat tetapdalam kondisi suhu penyimpanan yang dipersyaratkan selamatransportasi.
7.70. Jika menggunakan cool-pack dalam kotak terlindung (insulated boxes ),cool-pack harus diletakkan sedemikian rupa sehingga tidakbersentuhan langsung dengan obat dan/atau bahan obat. Personilharus dilatih tentang prosedur pengemasan dan penggunaan ulang
cool-pack .
7.71. Harus tersedia sistem untuk mengontrol penggunaan ulang cool-pack
untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan paketcool-pack . Harus ada pembeda secara fisik yang memadai antara beku( frozen ) dan ”chilled ice pack “.
7.72. Harus tersedia prosedur tertulis yang menjelaskan proses pengirimanobat dan/atau bahan obat yang sensitif terhadap suhu. Prosedur ini
juga harus mencakup kejadian yang tidak diharapkan sepertikerusakan kendaraan atau tidak terkirim. Di samping itu, harustersedia prosedur tertulis untuk menyelidiki dan menanganipenyimpangan suhu.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
38/60
-33-
BAB VIIIFASILITAS DISTRIBUSI BERDASAR KONTRAK
Cakupan kegiatan kontrak terutama yang terkait dengan keamanan, khasiatdan mutu obat dan/atau bahan obat:
Kontrak antar fasilitas distribusi
Kontrak antara fasilitas distribusi dengan pihak penyedia jasa antara laintransportasi, pengendalian hama, pergudangan, kebersihan dansebagainya
Semua kegiatan kontrak harus tertulis antara pemberi kontrak danpenerima kontrak serta setiap kegiatan harus sesuai dengan persyaratan
CDOB.
PEMBERI KONTRAK8.1.
Pemberi kontrak bertanggung jawab untuk kegiatan yangdikontrakkan.
8.2.
Pemberi kontrak bertanggung jawab untuk menilai kompetensi yangdiperlukan oleh penerima kontrak. Pemberi kontrak harus melakukan
pengawasan terhadap penerima kontrak dalam melaksanakan tugas yang dikontrakkan sesuai dengan prinsip dan pedoman CDOB.
8.3.
Pemberi kontrak harus memberikan informasi tertulis yang harusdilaksanakan oleh penerima kontrak.
PENERIMA KONTRAK8.4.
Penerima kontrak harus memiliki tempat, personil yang kompeten,
peralatan, pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas yang dikontrakkan oleh pemberi kontrak.
8.5.
Fasilitas distribusi yang ditunjuk oleh fasilitas distribusi lain untukmelaksanakan kegiatan distribusi, harus memenuhi persyaratan
CDOB.8.6.
Penerima kontrak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pekerjaan yang dipercayakan oleh pemberi kontrak kepada pihak ketiga sebelumdilakukannya evaluasi, dan mendapatkan persetujuan dari pemberikontrak serta dilakukannya audit ke pihak ketiga tersebut.
8.7.
Penerima kontrak harus menghindari aktivitas lain yang dapatmempengaruhi mutu obat dan/atau bahan obat.
8.8.
Penerima kontrak harus melaporkan kejadian apapun yang dapatmempengaruhi mutu obat dan/atau bahan obat kepada pemberi
kontrak sesuai dengan persyaratan kontrak.
KONTRAK 8.9.
Didalam persyaratan kontrak harus mencakup, antara lain:a)
Penanganan kehilangan/ kerusakan produk obat selama
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
39/60
-34-
pengiriman dan dalam kondisi tidak terduga ( force major )b) Kewajiban penerima kontrak untuk mengembalikan obat dan/atau
bahan obat kepada pemberi kontrak jika terjadi kerusakan selamapengiriman dengan menyertakan berita acara kerusakan.
c)
Kehilangan selama pengiriman oleh penerima kontrak, penerimakontrak wajib melaporkan kepada pihak kepolisian dan pemberikontrak.
d)
Pemberi kontrak berhak melakukan audit terhadap penerimakontrak setiap saat.
8.10.
Dokumen kontrak harus dapat ditunjukkan kepada petugas yangberwenang pada saat pemeriksaan.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
40/60
-35-
BAB IXDOKUMENTASI
Dokumentasi yang baik merupakan bagian penting dari sistem manajemenmutu. Dokumentasi tertulis harus jelas untuk mencegah kesalahan darikomunikasi lisan dan untuk memudahkan penelusuran, antara lain sejarah
bets, instruksi, prosedur. Dokumentasi merupakan dokumen tertulis terkaitdengan distribusi (pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pelaporan),prosedur tertulis dan dokumen lain yang terkait dengan pemastian mutu.
9.1.
Dokumentasi terdiri dari semua prosedur tertulis, petunjuk, kontrak,catatan dan data, dalam bentuk kertas maupun elektronik.
9.2.
Dokumentasi yang jelas dan rinci merupakan dasar untuk memastikanbahwa setiap personil melaksanakan kegiatan, sesuai uraian tugassehingga memperkecil risiko kesalahan.
9.3.
Dokumentasi harus komprehensif mencakup ruang lingkup kegiatanfasilitas distribusi dan ditulis dalam bahasa yang jelas, dimengerti olehpersonil dan tidak berarti ganda.
9.4. Prosedur tertulis harus disetujui, ditandatangani dan diberi tanggaloleh personil yang berwenang. Prosedur tertulis tidak ditulis tangan danharus tercetak.
9.5.
Setiap perubahan yang dibuat dalam dokumentasi harusditandatangani, diberi tanggal dan memungkinkan pembacaaninformasi yang asli. Jika diperlukan, alasan perubahan harus dicatat.
9.6.
Dokumen harus disimpan selama minimal 3 tahun.
9.7.
Seluruh dokumentasi harus tersedia sebagaimana mestinya.
9.8.
Semua dokumentasi harus mudah didapat kembali, disimpan dandipelihara pada tempat yang aman untuk mencegah dari perubahan yang tidak sah, kerusakan dan/atau kehilangan dokumen.
9.9.
Dokumen harus dikaji ulang secara berkala dan dijaga agar selalu up to
date . Jika suatu dokumen direvisi, harus dijalankan suatu sistemuntuk menghindarkan penggunaan dokumen yang sudah tidakberlaku.
9.10.
Dokumentasi permanen, tertulis atau elektronik, untuk setiap obatdan/atau bahan obat yang disimpan harus menunjukkan kondisipenyimpanan yang direkomendasikan, tindakan pencegahan dantanggal uji ulang khusus untuk bahan obat (jika ada) harusdiperhatikan. Persyaratan farmakope dan peraturan nasional terkinitentang label dan wadah harus dipatuhi.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
41/60
-36-
9.11.
Dokumentasi distribusi harus mencakup informasi berikut: tanggal,nama obat dan/atau bahan obat; nomor bets; tanggal kedaluwarsa; jumlah yang diterima / disalurkan; nama dan alamat pemasok /pelanggan.
9.12.
Dokumentasi harus dibuat pada saat kegiatan berlangsung, sehingga
mudah untuk ditelusuri.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
42/60
-37-
ANEKS IBAHAN OBAT
PENGEMASAN ULANG DAN PELABELAN ULANG1.
Pelaksanaan penggabungan bahan obat dalam bets yang sama,pengemasan ulang dan/atau pelabelan ulang adalah proses pembuatan
bahan obat sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan CPOB.
2.
Perhatian khusus harus diberikan kepada hal-hal sebagai berikut:
pencegahan terhadap kontaminasi, kontaminasi silang dan campur
baur;
pengamanan stok label, pemeriksaan jalur pengemasan,pemeriksaan dalam proses, pemusnahan kelebihan label yang
sudah tercetak nomor betsnya; cara sanitasi dan higiene yang baik;
menjaga integritas bets (pencampuran bets yang berbeda dari bahanobat yang sama tidak boleh dilakukan);
semua label yang dilepas dari wadah aslinya dan contoh label baru yang dipasang selama kegiatan harus disimpan sebagai bagiancatatan pengemasan bets;
jika dalam prosesnya digunakan lebih dari satu bets label, maka
contoh masing-masing bets label harus disimpan sebagai bagiancatatan pengemasan bets;dan
mempertahankan identitas dan integritas produk.
3.
Sertifikat analisis asli dari industri farmasi asal harus disertakan. Jikapengujian ulang dilakukan, sertifikat analisis asli dari industri farmasiasal dan sertifikat analisis baru harus disertakan. Bets pada sertifikatanalisis yang baru harus dapat tertelusur dengan sertifikat analisis asli.
4.
Pengemasan ulang bahan obat harus dilakukan dengan bahan kemasprimer yang spesifikasinya sama atau lebih baik dari kemasan aslinya.
5.
Tidak diperbolehkan menggunakan kemasan bekas atau daur ulang
sebagai kemasan primer.
6.
Bahan obat boleh dikemas ulang hanya jika ada sistem pengendalianlingkungan yang efisien untuk memastikan tidak ada kemungkinankontaminasi, kontaminasi silang, degradasi, perubahan fisikokimia
dan/atau campurbaur. Mutu udara yang dipasok ke area pengemasanulang tersebut harus sesuai untuk kegiatan yang dilakukan, misalnyasistem filtrasi yang efisien.
7.
Prosedur yang sesuai harus diikuti untuk memastikan pengendalianlabel yang benar.
8.
Wadah bahan obat yang dikemas ulang harus mencantumkan namadan alamat industri farmasi asal dan fasilitas distribusi yangmelakukan pengemasan ulang.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
43/60
-38-
9.
Prosedur tertulis harus tersedia untuk memastikan identitas dan mutubahan obat dengan cara yang tepat, sebelum dan sesudah pengemasanulang.
10.
Prosedur pelulusan bets harus tersedia sesuai dengan CPOB.
11.
Metode analisis yang digunakan harus mengacu kepada farmakoperesmi atau metode analisis yang telah divalidasi.
12.
Contoh pertinggal bahan obat harus disimpan dalam jumlah yang
memadai sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah tanggalkedaluwarsa atau tanggal uji ulang, atau 1 (satu) tahun setelah habisdidistribusikan.
13.
Fasilitas distribusi yang melakukan pengemasan ulang harusmemastikan bahwa stabilitas bahan obat tidak terpengaruh olehpengemasan ulang. Uji stabilitas untuk menetapkan tanggalkedaluwarsa atau tanggal uji ulang harus dilakukan jika bahan obatdikemas dalam wadah yang berbeda dengan yang digunakan olehindustri farmasi asal.
PENANGANAN BAHAN OBAT YANG TIDAK SESUAI14. Bahan obat yang tidak sesuai harus ditangani sesuai dengan prosedur
yang dapat mencegah masuknya bahan obat tersebut ke pasar.Dokumentasi harus tersedia, mencakup semua kegiatan termasukpemusnahan dan pengembalian.
15.
Penyelidikan harus dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknyapengaruh terhadap bets lain. Jika diperlukan, tindakan korektif harus
dilakukan.
16. Jika ditetapkan bahwa bahan obat dapat digunakan untuk maksud lain
dengan tingkat kualitas yang lebih rendah, maka harusdidokumentasikan.
17.
Bahan obat yang tidak sesuai tidak boleh dicampur dengan bahan obat yang memenuhi spesifikasi.
DOKUMENTASI18.
Bahan obat dari industri farmasi asal yang disalurkan kepada fasilitasdistribusi harus disertai dengan sertifikat analisis asli. Sertifikat analisis yang dikeluarkan oleh industri farmasi asal harus menunjukkan hasilanalisis yang diperoleh dari pengujian dan hasil analisis yang diperolehdari pengujian acak. Direkomendasikan untuk menggunakan formatsertifikat analisis seperti yang disarankan oleh WHO Expert Committee
on Specification for Pharmaceutical Preparation .
19.
Sebelum bahan obat dijual atau didistribusikan, fasilitas distribusiharus memastikan tersedianya sertifikat analisis dengan hasil uji yangmemenuhi spesifikasi yang ditentukan. Sertifikat analisis asli harus
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
44/60
-39-
disampaikan ke industri farmasi untuk setiap pengiriman.
20.
Industri farmasi bahan obat asal dan eksportir bahan obat harusmampu tertelusur dan informasinya tersedia untuk instansi berwenangdan industri farmasi pengguna.
21.
Mekanisme transfer informasi harus tersedia, termasuk informasi mutuatau informasi regulasi, antara industri farmasi bahan obat denganpelanggan. Informasi tersebut dapat diberikan kepada instansiberwenang sesuai dengan permintaan.
22.
Label yang tercantum pada wadah harus jelas, tidak memberikanpenafsiran ganda, tertempel dengan kuat dalam format yang telah
ditetapkan oleh industri farmasi bahan obat asal. Informasi pada labelharus tidak mudah terhapuskan.
23.
Label yang tertempel pada setiap wadah harus mencakup informasisekurang-kurangnya tentang :
nama dari bahan obat, termasuk tingkat mutu (grade) danfarmakope acuan;
nama International Non-proprietary (INN);
jumlah (berat atau volume); nomor bets yang diberikan oleh industri farmasi bahan obat asal
atau nomor bets yang diberikan oleh fasilitas distribusi yangmengemas ulang;
tanggal kedaluwarsa dan/atau tanggal tes ulang (jika berlaku);
kondisi penyimpanan khusus;
penanganan tindakan pencegahan (jika diperlukan); nama dan alamat lengkap industri farmasi asal; dan
nama dan alamat lengkap fasilitas distribusi.
24.
Lembar Data Keamanan (Safety Data Sheet, SDS) harus tersedia.
-
8/20/2019 Peraturan Kep Bpom Ri No Hk.03.1.34.11.12.7542 Th 2012 Tentang Pedoman Teknis Cdob
45/60
-40-
ANEKS IIPRODUK RANTAI DINGIN (COLD CHAIN PRODUCT/CCP)
PENDAHULUANUntuk Produk Rantai Dingin, terdapat persyaratan khusus yang harusdipenuhi sebagai standar selain yang dipersyaratkan dalam CDOB, antara
lain meliputi aturan yang berkaitan dengan masalah suhu pada saatpenerimaan, penyimpanan dan pengiriman.
PERSONIL DAN PELATIHAN
1.
Pelatihan dilakukan secara sistematik dan berkala bagi seluruh personil yang terlibat dalam penanganan produk rantai dingin, mencakup hal-hal sebagai berikut:
peraturan perundang-undangan CDOB
prosedur tertulis
monitoring suhu dan dokumentasinya respon terhadap kedaruratan dan masalah keselamatan
2.
Harus dipastikan bahwa setiap personil memahami tanggung jawabkhususnya. Pelatihan juga dilakukan terhadap pengemudi yang
bertanggung jawab dalam transportasi produk rantai dingin.
BANGUNAN DAN FASILITASBangunan3.
Lokasi penyimpanan dipilih dan dibangun untuk meminimalkan risiko yang diakibatkan banjir, dan/atau kondisi cuaca ekstrim dan bahayaalamiah lainnya.
4.
Bangunan tempat penyimpanan dibangun menggunakan bahan yangkuat dan mudah dibersihkan.
5.
Akses kendaraan ke gedung penyimpanan harus disediakan un