Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN
3 September 2019
Pengelolaan BA BUN
TA 2019 dan 2020
Disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis
Penganggaran BA BUN TA 2019
Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam
dan BA BUN – Ditjen Anggaran
Jakarta, 12 September 2019
2
1. Monev Kinerja BA BUN
3
1.1. Pentingnya SMART BUN sebagai penunjang Monev BA BUN
PMK 193/PMK.02/2017 :
proses penyusunan anggaran belanja negara,
termasuk BA BUN, menggunakan tiga pilar
penganggaran, yaitu penganggaran terpadu,
penganggaran berbasis kinerja dan kerangka
pengeluaran jangka menengah
penelaahan RDP BUN oleh DJA difokuskan pada
kinerja yang akan dicapai
Pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja
menggunakan instrumen pendukung berupa indikator
kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja
PP 90/2010 :
Menteri Keuangan menetapkan pagu dana
pengeluaran BUN dengan berpedoman a.l. kepada
Evaluasi Kinerja penggunaan dana BUN PMK 245/PMK.02/2016 :
Monev Kinerja ata Penggunaan Dana BUN
Perdirjen Anggaran No. PER-7/AG/2017 : Pedoman Pelaksanaan Monev
SMART BUN
1.2. Monev Kinerja Anggaran BA BUN (PMK 245/2016)
MONITORING EVALUASI
aspek implementasi aspek implementasi, manfaat, dan konteks
dalam rangka menghasilkan informasi kinerja
mengenai penggunaan dana BUN dan
pencapaian keluaran (output)
Implementasi : dalam rangka menghasilkan
informasi kinerja mengenai penggunaan dana
BUN dan pencapaian keluaran (output)
Dilakukan pada tahun berjalan Tahun anggaran berikutnya
4
Indikator yg diukur : pencapaian keluaran
(output), konsistensi antara rencana penarikan
dana dan realisasi penyerapan anggaran,
konsistensi antara target pencapaian keluaran
(output) dan realisasi pencapaian keluaran
(output).
Indikator yg diukur (implementasi) :
pencapaian keluaran (output), konsistensi antara
rencana penarikan dana dan realisasi
penyerapan anggaran, konsistensi antara target
pencapaian keluaran (output) dan realisasi
pencapaian keluaran (output), penyerapan
anggaran dan efisiensi.
1.2. Monev Kinerja Anggaran BA BUN (PMK 245/2016)
MONITORING EVALUASI fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk
memantau kesesuaian perencanaan dan
pelaksanaan keg. serta menganalisis faktor-
faktor yang menjadi pendukung dan/atau
kendala atas pelaksanaan RKA BUN tahun
anggaran berjalan sehingga capaian kinerja
penggunaan dana BUN pada tahun anggaran
berjalan dapat ditingkatkan.
fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk
memantau kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan
keg. serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi
pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan
RKA BUN tahun anggaran sebelumnya sebagai
bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA BUN serta
upaya peningkatan kinerja penggunaan dana BUN di
tahun anggaran berikutnya.
Evaluasi Kinerja dalam fungsi akuntabilitas untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan dana BUN
kepada masyarakat
5
Penyampaian Laporan :
KPA BUN menyampaikan laporan bulanan kepada
PPA BUN pada awal bulan berikutnya.
PPA BUN menyampaikan laporan triwulanan kepada
Menkeu c.q. DJA paling lambat 2 minggu setelah
triwulan terakhir.
Penyampaian Laporan :
KPA BUN menyampaikan laporan kepada PPA BUN paling
lambat pada tanggal 1.Februari TA berikutnya.
PPA BUN menyampaikan laporan kepada Menkeu c.q. DJA
paling lambat pada tanggal 1 Maret TA berikutnya..
1.3. Masalah Implementasi Aplikasi SMART BUN
6
Tingkat partisipasi satker dalam
pengisian capaian kinerja
output sampai dengan tanggal
30 Agustus 2019 masih sangat
rendah (sebanyak 9 satker
dari total 217 satker (tingkat
partisipasi sebesar 4,15%))
Akun terkait Pengeluaran
Pembiayaan tidak dapat
ditampilkan
Aplikasi Layer DJA belum ada
Kendala penilaian kinerja pada
Sub BA BUN dengan PPA BUN
lebih dari satu (999.02 dan
999.99)
Sebelum 2019 Setelah 2019
Aplikasi SMART BUN telah
disempurnakan, a.l. meliputi :
• Akun pengeluaran
pembiayan sudah dapat
ditampung
• Aplikasi s.d. Layer DJA
dapat dibuat dan dapat
diimplementasikan
• Penyempurnaan aplikasi
layer KPA dan PPA BUN
KPAKPA
7
1.4. Masalah Implementasi Aplikasi SMART BUN
Kode Unit
Nama UnitJumlahSatker
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags
999.01 Pengelolaan Utang 1 1 * 1 1 1 1 1 1 0
999.02 Pengelolaan Hibah 3 0 * 0 0 0 0 0 0 0
999.03Pengelolaan InvestasiPemerintah
7 0 1 1 2 * 2 1 2 1
999.04Pengelolaan PemberianPinjaman
1 1 * 1 1 1 1 1 1 1
999.05Pengelolaan Transfer KeDaerah dan Dana Desa
178 0 * 0 0 0 0 0 0 0
999.07Pengelolaan BelanjaSubsidi
15 1 1 1 1 2 * 2 1 1
999.08Pengelolaan BelanjaLainnya
8 1 * 1 1 1 1 1 1 1
999.99Pengelolaan TransaksiKhusus
4 2 * 2 2 2 2 2 2 2
JUMLAH 217 6 7 7 8 9 8 8 6
*) capaian isian tertinggi dalam angka = 9 satker dari total 217 satker
KPA
PPA BUNDJA
Mei/Juni 2019 :
Layer KPA dan PPA
BUN dilakukan
penyesuaian aplikasi
Aplikasi Layer DJA
dapat diimpelemtasikan
8
2. Siklus Penganggaran BA BUN
9
Jan – Mar th t-1
PPA BUN Menyusun IKD BUN th t
(berkoord. dg KPA BUN)
Disampaikan ke DJA sbg. bahan
penyusunan postur resource
envelope dan penetapan PI BUN
MK menetapkan PI BUN th t
Apr – Juni th t-1 Juli – Pertengahan Agt th t-1
November th t-1
2.1. Siklus Perencanaan dan Penganggaran BA BUN
PPA BUN menyesuaikan IKD BUN
thd PI BUN, disampaikan ke DJA
Berdasar hasil pembicaraan
pendahuluan RAPBN, MK
menetapkan PA BUN th t (KMK)
KMK PA BUN disampaikan ke PPA
BUN
KPA menyusunan RKA BUN th t dan disampikan ke APIP
K/L
Reviu RKA BUN oleh APIP K/L
RKA BUN hasil reviu disampaikan ke PPA BUN
PPA BUN menyusun RDP BUN th t, dan disampaikan ke
DJA
Pembahasan RDP BUN
Penyampaian RDP BUN hasil pembahasan dari DJA ke
MK sebagai bahan penyusunan NK dan RUU APBN
Pidato kenegaraan Presiden RI
Pertengahan
Agt – Okt th t-1
Pembahasaan
RUU dan NK
RAPBN th t
MK menetapkan alokasi anggaran BUN th t berdasar
kesimpulan rapat kerja, dan disampaikan kepada PPA BUN
PPA BUN menyesuaikan RDP BUN
Apabila tidak terdapat perubahan RDP BUN, DJA
menetapkan DHP RDP BUN
Apabila terdapat perubahan, dilakukan penyesuaian RKA
BUN, Reviu APIP K/L, RDP BUN, pembahasan, dan
penetapan DHP RDP BUN
Penyusunan Perpres Rincian APBN th t
Desember th t-1
Penetapan DIPA
BUN th t
IKD = Indikasi Kebutuhan
Dana
PI = Pagu Indikatif
PA = Pagu Anggaran
RKA = Rencana Kerja
Anggaran
RDP = Rencana Dana
Pengeluaran
DHP = Daftar Hasil
Penelaahan
DIPA = Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran
10
Jan’ 19
PPA BUN
Menyusun
IKD BUN
2019
Mar’ 19
Batas Waktu
Penetapan
PI BUN 2019
Mei’ 19
PI BUN 2020
ditetapkan
Akhir
Juni’ 19
Batas Waktu
Penetapan PA
BUN 2019
Okt’- Des’19
Penetapan
KMK PA BUN
2020
Sept’ 19
Pembahasan RAPBN
Penyusunan RKA BUN
Reviu APIP K/L atas RKA BUN
Penyusunan RDP BUN
Pembahasan RDP BUN
Pagu Alokasi Anggaran BA BUN
Perpres Rincian APBN 2019
Penyesuaian RKA BUN, Reviu APIP
K/L, Penyesuaian RDP BUN
Penerbitan DIPA BUN TA 2020
Penerbitan DIPA BUN TA 2019
Untuk TA 2020, Masih digunakan
Aplikasi KRISNA
S.d. Saat ini, masih terdapat
beberapa DIPA BUN TA 2019 yang
belum diterbitkan
Jan’20
PPA BUN
Menyusun
IKD BUN
2021
Mar’ 20
Batas Waktu
Penetapan
PI BUN 2021
Akhir
Juni’ 20
Batas Waktu
Penetapan PA
BUN 2021
2.2. Kondisi aktual
11
3. Kebijakan Penganggaran BA BUN
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
3.1. PosturRAPBN 2020
Realisasi2018
2.221,5 2.030,81.943,7
Outlook2019
RAPBN2020
I PENDAPATAN NEGARA
PENERIMAAN PERPAJAKAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENERIMAAN HIBAH
II BELANJA NEGARA
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
III KESEIMBANGAN PRIMER
IV DEFISIT ANGGARAN
V PEMBIAYAAN ANGGARAN
1.861,8 1.643,11.518,8
359,3 386,3409,3
0,5 1,315,6
2.528,8 2.341,62.213,1
1.670,01.527,21.455,3
858,8 814,4757,8
(12,0)(34,7)(11,5)
(307,2)(310,8)(269,4)
307,2310,8305,7
(1,76)(1,93)(1,82)
(Rp triliun)
13
RAPBN TA 2020
A Pendapatan Negara 2.221.548.492.578
I. Penerimaan DN 2.221.049.752.578
1. Penerimaan Perpajakan 1.861.769.627.300
2. PNBP 359.280.125.278
II Penerimaan Hibah 498.740.000
B Belanja Negara 2.528.774.291.477
I. Belanja Pem. Pusat (K/L & Non K/L) 1.669.984.341.285
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 858.789.950.192
C Keseimbangan Primer (12.012.458.899)
D Surplus/Defisit Anggaran (307.225.798.899)
E Pembiayaan Anggaran 307.225.798.899
I Pembiayaan Utang 351.853.256.250
II. Pembiayaan Investasi (74.229.874.207)
III. Pemberian Pinjaman 5.192.999.856
IV. Kewajiban Penjaminan (590.583.000)
V. Pembiayaan Lainnya 25.000.000.000
3.2. BA BUN dalam RAPBN TA 2020
(Ribuan Rupiah)
BA BUN
*)
*) K/L : Rp884.550.109.831.000,00 miliar dan non K/L (BA BUN) : Rp785.434.231.454.000,00
14
No Sub BA BUN Belanja/
Pembiayaan
Jumlah
(Ribuan Rupiah)
1 999.01 Pengelolaan Utang Belanja 295.213.340.000
2 999.02 Pengelolaan Hibah Belanja 2.178.855.100
3 999.05 Pengel. Trans. ke Daerah & Dana
Desa
Belanja 858.789.950.192
4 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi Belanja 199.725.425.366
5 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya Belanja 154.856.231.693
6 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus Belanja 133.460.379.295
Sub Jumlah Belanja 1.644.224.181.646
Bel. Pemerintah Pusat (1,2,4,5,6) 785.434.231.454
1 999.01 Pengelolaan Utang Pembiayaan 88.793.335.267
2 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah Pembiayaan 74.820.457.207
3 999.04 Pengel. Pemberian Pinjaman Pembiayaan 4.166.006.605
Sub Jumlah Pembiayaan 167.779.799.079
SBN Neto 389.322.045.700
3.3. Pagu Anggaran BUN TA 2020
Sumber : NK dan RUU APBN TA 2020
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
01SDM yang berkualitas
Peningkatan produktivitas/daya saing SDM
Bidang Pendidikan perluasan akses
pendidikan, peningkatan skill,
enterpreneurship, penguasaan ICT, dukungan
kegiatan penelitian
Bidang Kesehatan percepatan
pengurangan stunting, penguatan promotif
preventif, melanjutkan program jaminan
kesehatan nasional
02Penguatan Program Perlindungan Sosial
Mengakselerasi pengentasan kemiskinan
Peningkatan akurasi data dan perbaikan
mekanisme penyaluran,
Sinergi/sinkronisasi antar program
Subsidi yang tepat sasaran dan efektif
03 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
Meningkatkan daya saing investasi dan ekspor
Mendukung tranformasi industrialisasi (konektivitas, pangan,
energi, dan air) dan antisipasi masalah sosial perkotaan (air
bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, & transportasi massal)
Mendorong K/L menggunakan skema pembiayaan kreatif
(KPBU: VGF atau AP)
Mendorong efektivitas birokrasi produktivitas, integritas &
pelayanan publik
Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan (antisipasi
reformasi pensiun)
Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT
Birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi04
Antisipasi ketidakpastian05
Stabilitas ekonomi, keamanan dan politik
Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, dan
pengembangan EBT
Penguatan fiscal buffer untuk fleksibilitas dan sustainabilitas
3.4. Fokus Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah
efisien dan efektif
Anggaran
Pendidikan Rp505,8 T
Anggaran
KesehatanRp132,2 T
Anggaran
Perlindungan
SosialRp385,3 T
Anggaran
InfrastrukturRp419,2 T
15
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
732,1 684,2 765,1 846,6 854,9 884,6
451,2 469,8500,2
608,8 672,2785,41.183,3 1.154,0
1.265,4
1.455,31.527,2
1.670,0-1,7 -2,5
9,6
15,0
4,99,4
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Belanja K/L Belanja Non K/L Growth (%)
3.5. Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mendukung
peningkatan kualitas SDM dan beberapa kegiatan strategis 16
Spending Better penajaman belanja barang,
penguatan belanja modal, efektivitas bansos
• Peningkatan kualitas SDM (KIP Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)
• Pemerataan pembangunan antar wilayah
• Perbaikan kualitas kesehatan
• Percepatan pengembangan 4 destinasi wisata super prioritas
• Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi
dan dunia usaha.
Koordinasi program-program strategis lintas K/L (vokasi, penguatan destinasi wisata, penelitian)
Pemenuhan inisiatif Presiden dan
Beberapa Kegiatan Strategis
Sinergi
Efisiensi & Efektivitas
Triliun Rupiah Persen
16
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
3.6. Anggaran Pendidikan diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan
Kebijakan Anggaran Pendidikan Tahun 2020
1. Perluasan akses pendidikan dari usia dini sampai dengan
pendidikan tinggi
Melanjutkan bantuan pendidikan melalui KIP dan BOS
KIP Kuliah (perluasan/penyempurnaan bidik misi)
2. Melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras
pendidikan (melalui Kemen PUPR dan DAK Fisik)
3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM
Pendidikan vokasi penguasaan skill, enterpreneurship
dan ICT sesuai kebutuhan industri
Kartu Pra kerja
4. Mendukung keberlanjutan pendanaan terkait pendidikan
melalui investasi Pemerintah :
Dana Abadi Pendidikan
Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, untuk mendukung invensi dan inovasi
Dana Abadi Universitas
Dana Abadi Kebudayaan
17
2019 2020
1. Melalui Pemerintah Pusat 153,9 169,9
a.l. - Kemendikbud 35,1 35,7
- Kemenristekdikti 40,0 41,5
- Kemenag 49,8 55,0
- Cadangan kartu Prakerja - 10,0
2. Melalui transfer ke daerah 303,5 306,9
a.l. - Perkiraan DBH/DAU Pendidikan 168,7 166,6
- DAK Fisik 16,0 18,8
- DAK Non Fisik (a.l. TPG, BOS) 113,8 117,5
3. Melalui Pembiayaan (Dana Abadi) 21,0 29,0
Triliun Rupiah
390,3 370,8406,1
431,7478,4
505,8
10,4
-5,0
9,56,3
10,8
5,7
(15,0)
(10,0)
(5,0)
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Melalui Pemerintah Pusat Melalui Transfer Melalui Pembiayaan Pertumbuhan (%)
Triliun Rupiah
BA BUN
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
3.7. Capaian dan target pembangunan pendidikan diperkuat untukmendukung peningkatan kualitas SDM
• 5.000• 6.000• 1.789
• 55,7• 56,9• 62,0
• 20,1• 20,1• 20,4
• 818,1• 463,6• 392,6
Indikator Pendidikan APK Pendidikan
SMP/Sederajat
92,7392,05
APK Pendidikan
SMA/Sederajat
81,5280,782019
2020
Indeks Pembangunan
Manusia
72,5171,98
2020
2019
2018
• 54,6• 55,8• 56,0
BantuanOperasionalSekolah
Pembangunan/RehabRuang Kelas(ribu ruang kelas)
Penerimaan beasiswa LPDP(mahasiswa)
Program Indonesia Pintar(juta siswa)
Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah(ribu mahasiswa)
*)
*)
*)
*)
*) Angka Sementara
Proporsi Pekerja Berkeahlian
Menengah dan Tinggi (%)
43,041,0
*)
• 271,0• 271,0• 270,5
(juta siswa) (ribu sekolah)
*)
18
BA BUN
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
65,991,4
92,4
1. Refocusing anggaran kesehatan
a. mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatandi daerah.
b. penggalian pajak baru (negative externalities) untukkesehatan.
c. penguatan program promotif dan preventif a.l. program GERMAS .
2. Penguatan anggaran kesehatan untuk program early childhood
a. meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita.
b. Akselerasi penurunan stunting.
3. Peningkatan dan pemerataan akses ke layanankesehatan
a. harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda untukpembangunan faskes.
b. mendorong skema KPBU.
4. Peningkatan level efektivitas program JKN
a. percepatan peningkatan kepesertaan non PBI,
b. peningkatan kualitas layanan kesehatan,
c. strategic purchasing untuk efisiensi biaya manfaat,
d. reviu besaran iuran PBI dan non PBI.
Kebijakan
3.8. Anggaran Kesehatan 5% untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan
kesehatan, serta penguatan penanganan stunting
69,3
92,8 92,2
109,0 117,0
132,2
16,1
33,8
(0,6)
18,3
7,3 13,0
(10,0)
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020
Rp triliun
Anggaran Kesehatan % Pertumbuhan
persen
19
Tukang ada 5 orang di luar tarum. Mreka fokus di plafon untuk persiapan cor
TahunKartu Indonesia
Sehat/PBI (jiwa)
Sertifikasi obat dan makanan
Persentase ketersediaan
obat dan vaksin di Puskesmas
Kepesertaan ber-KB melalui
peningkatan akses (jiwa)
2020 96,8 juta 74,0 ribu 95,0 % 31,6 juta
2019 96,8 juta 74,0 ribu 95,0 % 30,1 juta
2018 92,4 juta 72,8 ribu 86,0 % 29,8 juta
20
No Komponen Outlook 2019 RAPBN 2020
1 Melalui Belanja Pemerintah Pusat 86,0 97,2
A. Anggaran Kesehatan pada K/L 65,4 66,2
a.l. - Kemenkes 57,0 57,4
- BPOM 1,8 1,9
- BKKBN 2,9 3,6
B. BA BUN 20,6 31,0
2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 31,0 34,9
a.l. - DAK Kesehatan dan KB 18,9 2,8
- BOK dan BOK B 10,8 11,7
3. Jumlah Anggaran Kesehatan (1+2) 117,0 132,1
4 Total Belanja Negara 2.341,6 2.528,8
Rasio Anggaran Kesehatan (%) 5,0 5,2
3.9. Anggaran Kesehatan dalam APBN, 2019-2020 (Triliun Rupiah)
Sumber : NK dan RUU APBN TA 2020
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
Kebijakan Perlindungan Sosial Tahun 2020
21
247,6 258,4 271,5 346,3 369,1 385,3
-42%4% 5% 28% 7% 4%
0
100
200
300
400
500
2015 2016 2017 2018 2019
Outlook
RAPBN
2020
Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan
Alokasi (Triliun Rp) Growth (%)
2019 2020
a.l. PIP 11,2 11,1
Bidikmisi/KIP Kuliah 4,7 7,5
PKH 32,6 29,1
B. Pangan/Kartu Sembako 20,4 28,1
PBI JKN 26,7 48,8
Subsidi (diluar Subsidi Pajak) 200,7 187,5
Dana Desa 69,8 72,0
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 3,0 1,0
1. Melanjutkan program perlindungan sosial seperti PKH, PIP, dan Pembiayaan Ultra Mikro.
2. Penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bidikmisi menjadi KIP Kuliah,transformasi Bantuan pangan menjadi KartuSembako, dan peningkatan anggaran dalam rangka menjamin kesinambungan program JKN
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan subsidi yang dilakukan melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran dan penyesuaian harga jual komoditas bersubsidi
4. Menyempurnakan kebijakan pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan pemerataan, keadilan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan potensi ekonomi desa
5. Peningkatan ketepatan sasaran menggunakan single data, pemanfaatan Information, Communications and Technology (ICT), serta penguatan monev.
Triliun Rupiah
3.10. Percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan Tahun 2020 dilakukanmelalui peningkatan bantuan pangan, PBI Program JKN, dan KIP Kuliah
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
3.11. Penguatan pembangunan infrastruktur melalui terobosan pembiayaan kreatif
untuk akselerasi penuntasan infrastruktur
256,1 269,1
379,4 394,0 399,7 419,2
62,7
5,1
41,1
3,8 1,4 4,9
0
200
400
600
800
2015 2016 2017 2018 Outlook
2019
RAPBN 2020
Anggaran Infrastruktur Pertumbuhan (%)
1. Mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespon revolusi Industri4.0;
2. Mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi (antara lain transportasi massal perkotaan, airbersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni)
3. Mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif
4. Mengoptimalkan opsi-opsi kerja sama KPBU sebagai strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda selaras dengan target nasional
6. Meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L yang terkait infrastruktur
Triliun Rupiah
KEBIJAKAN
Tahun
Pembangunan Konektivitas
Pembangunan jalur KA (km’sp)
Penyelesaian Bandara Baru
(lokasi)
Bendungan (unit)
Perumahan Untuk MBR
Jalan (km)
Jembatan (km)
Rusun (unit)
Rumah Khusus /
Rusus (unit)
2020 837 6,9 238,8 3 49 5.224 2.000
2019 406 17,3 269,45 4 51 6.873 2.130
2018 766 16,6 351,45 4 46 11.670 4.525
Sasaran dan Output Program Infrastruktur, 2018-2020
22
23
No Komponen Outlook
2019
RAPBN
2020
1 Infrastruktur Ekonomi 384,8 405,2
A. Melalui Belanja K/L 144,8 170,0
B. Melalaui Belanja Non K/L 2,6 3,5
a.l. - VGF (termasuk Cadangan VGF) 0,3 0,8
- Belanja Hibah 2,0 2,2
C. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 192,4 199,9
a.l. - DAK Fisik 31,8 32,7
- Tambahan Otsus Infr. Prop. Papua dan Papua Barat 4,3 4,7
- Perkiraan Dana Desa utk. Infrastruktur 27,9 28,8
- Perkiraan Transfer Umum untuk Infrastruktur 128,4 130,0
D. Melalui Pembiayaan 45,0 31,8
a.l. - FLPP 5,2 9,0
- BLU LMAN 22,0 10,5
2 Infrastruktur Sosial 10,2 8,8
3 Dukungan Infrastruktur 4,8 5,3
399,7 419,2 JUMLAH
3.12. Anggaran Infrastruktur dalam APBN, 2019-2020 (Triliun Rupiah)
Sumber : NK dan RUU APBN TA 2020
BA
BU
N
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
60,8 43,7 47,0
97,0 90,3 75,3
58,3 63,1 50,6
56,5 52,3
62,2
119,1106,8
97,6
153,5142,6 137,5
-
50,0
100,0
150,0
200,0
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020
Subsidi Listrik Subsidi BBM dan LPG
3.13. Subsidi energi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dengan memperkuat pengendalian dan pengawasan konsumsi energi agar tepat sasaran.
Subsidi Energi, 2015-2020
Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar dengan besaran subsidi menjadi Rp1.000/liter
Subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg
Mengupayakan penyaluran LPG Tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan efektivitas anggaran (Revisi Perpres 104/2007).
Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat volume dan tepat sasaran.
Kebijakan Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg
Subsidi listrik diberikan pada golongan tarif tertentu.
Subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidakmampu daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).
Meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi disparitas antarwilayah.
Untuk peningkatan efisiensi subsidi listrik, Pemerintah mendorong optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan batu bara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik.
Mengembangkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang lebih efisien.
Kebijakan Subsidi Listrik
Triliun rupiah
24
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
3.14. Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN 2020 (1)Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan
mendorong belanja produktif
TKDD, 2015-2020 (Triliun Rupiah)DBH
• Menggunakan minimal 50% DBH Cukai Hasil Tembakau untuk mendukung program JKN.
• Memperluas penggunaan DBH Dana Reboisasi.• Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer
Umum untuk belanja infrastruktur.
DAU
• DAU bersifat final untuk memberi kepastian pendanaan bagi daerah.• Kebijakan dukungan pendanaan kelurahan, Siltap Perangkat Desa,
dan Pegawai PPPK.• Menyempurnakan formulasi DAU untuk pemerataan kemampuan
fiskal antardaerah.• Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer
Umum untuk belanja infrastruktur.
Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan D.I.Y
602,4
663,6
682,2 697,9
744,6
786,8 20,8
46,7 59,8 59,9
69,8 72,0
8,6%
14,0%
4,5%
2,1%
7,5%
5,4%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Transfer ke Daerah Dana Desa Pertumbuhan (%)
2020 • Memperbaiki tatakelola Dana Otonomi Khusus dan Dana tambahan Infrastruktur Prov. Papua dan Papua Barat dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.
• meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY.
RAPBN 2020
25
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
3.14. Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN 2020 (2)
DAK FISIK
• Diarahkan untuk peningkatan dan pemerataaninfrastruktur layanan publik.
• Memperkuat kebijakan afirmasi.• Melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik
dengan mengalihkan beberapa bidang padajenis reguler ke jenis penugasan.
• Penambahan Bidang Sosial dan TransportasiLaut.
DAK NONFISIK
• Meningkatkan kualitas SDM dan daya saingdaerah.
• Meningkatkan kualitas pengalokasian danpenyaluran.
• Menyempurnakan unit cost BOS (naik) danmemutakhirkan data sasaran penerima.
Dana Insentif Daerah
• Memperkuat DID sebagai instrument insentif yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah.
• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DID di daerah.
DANA DESA
• Menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
• Meningkatkan porsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi.
• Mengoptimalkan peran APIP pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyampaian laporan penyaluran.
• Penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan tenaga pendamping desa, serta penguatan monitoring dan evaluasi dana desa.
• Dana Desa tahun 2019 rata-rata Rp933,9 juta per desa dantahun 2020 diperkirakan rata-rata Rp960,6 juta per desa.
26
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
pembiayaan utang yang produktif, efisien, memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola dan sistem manajemen risiko yang baik
Strategi Pembiayaan Utang
3.15. Kebijakan Pokok Pembiayaan Utang Tahun 2020
27
Arah Kebijakan Pembiayaan Utang
Produktifpemanfaatan utanguntuk kegiatanproduktif;
Hati-hati• pengendalian rasio utang dalam batas
aman berkisar 29,4 – 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal
• Menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan
EfisiensiTerciptanya efisiensibiaya utang
• Meningkatkanefisiensi biaya utang
• Mengoptimalkanperan sertamasyarakat dalampasar obligasi domestik(financial deepening)
• Pengelolaan utangsecara aktif melalui manajemen kewajibandan aset.
• Mengelola pinjamanluar negeri secaraselektif
380,9403,0
429,1
372,0 373,9351,9
49,0
5,8 6,5
-13,3
0,5-5,9
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
2015 2016 2017 2018 2019Outlook
2020RAPBN
Pembiayaan Utang Growth (%)
362,3
407,3441,8
358,4381,8 389,3
36,9
12,48,5
-18,9
6,52,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
2015 2016 2017 2018 2019Outlook
2020RAPBN
SBN (neto) Growth (%)
Triliun rupiah persen Triliun rupiah persenPembiayaan UtangSBN (neto)
27
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
3.16. Pembiayaan Investasi Tahun 2020 Selain meningkatkan kualitas pendidikan dan percepatan pembangunan infrastruktur, jugamendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa
Meningkatkan Daya saing Bangsa
Mendorong Program Ekspor Nasional
Investasi Pemerintah untuk Dana Abadi Pendidikan,
Penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi
Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan
akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi,
peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional,
dan peningkatan kualitas perguruan tinggi59,7
89,1
59,8 61,1
75,8 74,2
569,6
49,3 (32,9) 2,3 24,0 (2,1)
0
20
40
60
80
100
2015 2016 2017 2018 2019Outlook
2020RAPBN
Rp Triliun
Perkembangan Pembiayaan Investasi
Pembiayaan Investasi Growth (%)
• PMN kepada LPEI untuk memberikan pembiayaan,
penjaminan dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang
dan jasa yang menunjang ekspor
• Mendukung kebijakan penguatan neraca transaksi berjalan
Indonesia
28
SDM UNGGULINDONESIA MAJU
3.17. Dana Abadi untuk PendidikanPemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi.
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
hasil investasi DPPN tahun 2020 untuk 5.000 orang
mahasiswa baru, 11.000 orang mahasiswa lanjutan, sertamendanai 75 riset.
Dana Abadi Penelitian
meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, terutama riset
pada sektor-sektor yang memiliki potensi multiplier effect
yang besar.
Dana Abadi Kebudayaan
menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan
bagi generasi berikutnya melalui peningkatan kapasitas
SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan.
Dana Abadi Perguruan Tinggi
untuk pengembangan SDM, serta sarana dan prasarana
dalam mewujudkan Perguruan Tinggi di Indonesia
menuju World Class University.
29
30
4. Rencana Penerbitan DIPA BUN
Tahun 2020 tepat waktu
31
4.1. Rencana Penerbitan DIPA BUN TA 2020 yang tepat waktu
PP 90/2010, Pasal 18 ayat (2) :
Menteri Keuangan mengesahkan
dokumen pelaksanaan anggaran dana
pengeluaran BUN sebelum
dimulainya tahun anggaran berjalan
paling lambat akhir bulan Desember
Sept - Okt’ 19 Nov’ 19 Des’ 19
Usul perubahan/tambahan
referensi KRISNA/RKAKL-
DIPA (jika ada)
Satker dapat menyusun RKA
BUN berdasar PA BUN 2019
dan direviu APIP K/L
Pembahasan RAPBN 2020
Penetapan Surat Menteri
Keuangan ttg Alokasi
Anggaran BUN 2020
Penyusunan/penyesuaian RKA BUN
oleh KPA BUN
Reviu APIP K/L
Penyusunan/penyesuaian RDP BUN
Penetapan Perpres ttg
Rincian APBN
Penetapan
DIPA BUN TA
2020
PMK 193/2017, Pasal 37 ayat (1) :
Proses perencanaan, penelaahan, dan penetapan
alokasi BA BUN untuk kegiatan tertentu dapat
dilakukan melampaui ketentuan waktu dan
mekanisme yang telah diatur dalam PMK ini, setelah
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan
Apabila melewati waktu, PPA izin ke Menteri Keuangan terlebih dahulu (surat DJA)
32
4.2. Perkiraan DIPA BUN TA 2020 yang diterbitkan tepat waktu (Desember 2019) *)
No BA Untuk KeperluanJml
DIPA
1 999.01 Bunga dan Cicilan Pokok Utang 1
2 999.02 Banking Commission, Hibah dari PHLN, Hibah dari RM, Hibah ke LN 3
3 999.03 Investasi : kepada BUMN (3), Lembaga/Badan Lainnya (1), LKI/BUI (1), BLU (4) 9
4 999.04 Pemberian Pinjaman 1
5 999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa 178
6 999.07 Subsidi Energi (1), Subsidi Pupuk (1), PSO (3), Subsidi Bunga Kredit Program
(4), Subsidi Pajak (5)
14
7 999.08 Bankemas (2), Bintan Karimun (1), SKK Migas (1), Pos Universal (1), Ongkos
Angkut Beras (2)
7
8 999.99 Kontribusi Sosial, Selisih Harga Beras BULOG, dan Pembiayaan Operasional
BUN (1), Kontribusi ke LKI (1), VGF dan PDF (2)
4
JUMLAH 217
Cat : *) di luar alokasi untuk cadangan
33
5. Revisi BA BUN di DJA
34
5.1. Dasar Hukum
PMK Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata
Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
2019
35
5.2. Ruang Lingkup Revisi Anggaran terkait BA BUN di DJA
REVISI
ANGGARAN
Pagu
Anggaran
Berubah
Pagu
Anggaran
Tetap
Revisi
Administrasi
• Perubahan alokasi anggaran
pembayaran subsidi.
• Perubahan alokasi pembayaran bunga
utang.
• Perubahan alokasi anggaran
pembayaran cicilan/pelunasan pokok
utang.
• Perubahan pembayaran investasi pada
O/LKI/BUI sebagai akibat perubahan
kurs.
• Perubahan alokasi anggaran kewajiban
penjaminan pemerintah.
• Perubahan/tambahan penggunaan
dana SAL, Penarikan Pinjaman Tunai,
dan/atau penambahan SBN sebagai
akibat tambahan pembiayaan.
• Perubahan Pagu Anggaran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa.
• Perubahan anggaran yg bersumber
dari PHLN.
• Revisi penurunan volume keluaran
(output) teknis Non Prioritas.
• Pergeseran anggaran antar sub-BABUN
• Pergeseran anggaran pembayaran
kewajiban utang sebagai dampak dari perub.
komposisi instrumen pembiayaan utang
• Pemenuhan kewajiban negara sebagai
akibat dari keikutsertaan sebagai anggota OI
• Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang
belum dialokasikan dalam DIPA BUN
Perubahan rumusan sasaran kinerja
dalam database RKA-BUN.
Penghapusan/perubahan/pencantuman
blokir dalam halaman IV A DIPA.
Usul revisi anggaran lain yang belum
diatur dalam PMK.
36
5.3. Aturan Khusus terkait Revisi Anggaran BA BUN di DJA
Salah satu persyaratan revisi dari KPA ke PPA BUN :
Surat hasil reviu APIP K/L dalam hal revisi anggaran
berkaitan dengan perubahan atau pergeseran dana
BUN.
(Pasal 9 ayat (1) huruf a.3.
Dalam hal revisi anggaran BA BUN terkait dengan
perubahan anggaran dan/atau perubahan rincian
anggaran BA BUN dan/atau penggunaan anggaran
dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA
BUN, DJA melakukan penelaah usulan revisi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersama-
sama dengan PPA BUN.
(Pasal 9 ayat (2)).
37
5.4. Batas Waktu
31 Okt’ 19
Revisi
Di DJA
29 Nov’ 19
Revisi
Di DJPB
13 Des’ 19
Pergeseran Anggaran Bel.
Pegawai
Pergeseran Anggaran dari BA
999.08 ke BA K/L
Keg. yg bersumber dari PHLN.
Keg. yg membutuhkan
data/dokumen persetujuan dr unit
eksternal K/L seperti DPR,
Menkeu, audit eksternal
27 Des’ 19
Pelaksanaan kegiatan yg
membutuhkan persetujuan
Menteri Keuangan
Mensyaratkan peraturan
perundang-undangan di
atas PMK untuk
pencairannya
Revisi DIPA K/L dari hasil
pergeseran BA 999.08
Pergeseran anggaran untuk
bencana alam
Revisi dalam rangka
pengesahanRevisi anggaran BA BUN yang diusulkan pada bulan
November/Desember 2019 , wajib direviu terlebih dahulu oleh
APIP K/L apabila termasuk kategori yang memerlukan reviu
APIP K/L, kecuali untuk Pemberian Pinjaman.
38JB Production 0817