PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA
2017
I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk
diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif
pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala
secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di
masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan
daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun,
serta Rencana Pembangunan jangka pendek satu tahunan yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Rencana Strategis (Rencana Strategis) adalah dokumen yang merupakan
tindak lanjut dari dokumen RPJMD yang harus disusun oleh Perangkat Daerah
dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Dokumen
Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh
Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas dan fungsinya, baik untuk
mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja
layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah, yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun melalui 4 tahapan proses
yaitu :
1) Tahap persiapan penyusunan Rencana Strategis;
2) Tahap penyusunan rancangan Rencana Strategis;
3) Tahap penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis; dan
4) Penetapan Rencana Strategis.
Penyusunan rancangan Rencana Strategis berpedoman pada rancangan awal
RPJMD, dimana untuk selanjutnya rancangan Rencana Strategis tersebut
akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD
menjadi rancangan RPJMD.
Penyusunan rancangan akhir Rencana StrategisPerangkat Daerah merupakan
penyempurnaan rancangan Rencana StrategisPerangkat Daerah setelah melalui
I- 2
proses forum Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD yang telah
ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penetapan rancangan akhir Rencana Strategis
Perangkat Daerah menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan setelah
dari hasil verifikasi rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah telah
dijamin kesesuaiannya dengan RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah
selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
Penyusunan Rencana StrategisPerangkat Daerah dilakukan melalui
pendekatan :
a. Teknokratis, yang mengharuskan Perangkat Daerah mampu untuk
mereview kinerja pembangunan Perangkat Daerah periode yang lalu dan
merumuskan prioritas program dan kegiatan berdasarkan kinerja
Perangkat Daerah;
b. Partisipatif, yang mengharuskan Perangkat Daerah mampu untuk
menerapkan tranparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan
melibatkan media massa.
Disamping itu dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif
maupun sumber pendanaan dalam Rencana StrategisPerangkat Daerah harus
berdasarkan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran hasil
pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran
pemerintah/daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah
secara utuh.
1.2. Landasan Hukum
Kedudukan dan dasar hukum Kegiatan Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 –
2022 adalah:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ;
f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
I- 3
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
h. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
dan perubahannya sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 TentangPerubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014;
j. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
q. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
s. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
t. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2005-2025;
u. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;
v. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
I- 4
w. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2017-2022;
x. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Fungsi Dan Tugas, Tata Kerja Dinas
Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Yogyakarta Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk:
a. memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan serta indikator kinerja instansi;
b. Pedoman atau materi untuk menyusun Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta
Tahun 2017-2022;
c. Bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta;
d. Pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah;
e. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja
program dan standar pelayanan minimal;
f. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ.
Adapun penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini bertujuan agar:
a. Menentukan prioritas pembangunan urusanArsip dan Perpustakaan
b. Menjamin konsistensiantara visi, misi dan program prioritas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kota
Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota;
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
pembangunan arsip dan perpustakaan;
d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana
maupun dana dalam kegiatan arsip dan perpustakaan.
I- 5
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Yogyakarta Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih
3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis DIY
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
II- 1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.Lebih lanjut fungsi, Tugas, Fungsi, Dan
Struktur OrganisasiDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta diatur
dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Fungsi Dan Tugas, Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kota.
2.1.1. Tugas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang kearsipan dan perpustakaan.
2.1.2. Fungsi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kearsipan dan perpustakaan.
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang
kearsipan dan perpustakaan.
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan
perpustakaan.
e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum,
kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di
bidang kearsipan dan perpustakaan.
2.1.3. Struktur Organisasi
Strukturorganisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
II- 2
c. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Arsip.
2. Seksi Pengembangan Kearsipan.
d. Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Data, dan Informasi Arsip
terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
2. Seksi Dokumentasi, Data,Informasi, dan Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional.
e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Perpustakaan.
2. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Gemar
Membaca.
f. Bidang Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi terdiri dari:
1. Seksi Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno.
2. Seksi Data dan Informasi Perpustakaan.
g. Unit Pelaksana Teknis.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki sumber daya
cukup memadai dan telah mendukung berbagai kegiatan yang berlangsung di
masing-masing bidang baik di perpustakaan maupun kearsipan. Sumber daya
utama yang perlu diinformasikan dalam Rencana Strategis ini antara lain
sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung yang dimiliki.
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
semuanya berjumlah 100 orang. Bila diklasifikasikan atas dasar kelompok
fungsi pada bidang dan sub bidang dimaksudkan akan sangat mendukung
kelancaran pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.
Komposisi SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan Golongan/Ruang dapat dilihat
dalam tabel berikut ini:
II- 3
Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian
STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH %
Pegawai Negeri Sipil
- Jabatan Struktural 13 13.13
-Jabatan Fungsional Pustakawan 6 6.06
-Jabatan Fungsional Arsiparis 16 16.16
-Jabatan Fungsional Pranata Komputer 1 1.01
-Staf 7 7.07
Naban 1 1.01
Pegawai Kontrak
-Tenaga Teknis 38 38.38
-Security 11 11.11
-Cleaning Service 6 6.06
Jumlah 99 100
Komposisi personil berdasarkan Golongan / Ruang
NO GOLONGAN
RUANG A B C D E JUMLAH %
1 Golongan I
2 Golongan II 1 4 2 7 16.28
3 Golongan III 3 6 6 15 30 69.77
4 Golongan IV 3 2 1 6 13.95
Jumlah 43 100
2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki dukungan
sarana dan prasarana perkantoran yang berperan dan sangat penting dalam
mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi, antara lain:
a. Gedung Perpustakaan
Gedung perpustakaan berlokasi di Jalan Suroto No. 9 Kotabaru
Yogyakarta dengan luas ± 400 m². Lokasi yang strategis, berada di
pusat kota dengan akses yang mudah, dekat dengan berbagai macam
perguruan tinggi dan sekolah. Gedung ini terdiri dari 2 lantai. Lantai
bawah berisi layanan baca, layanan sirkulasi peminjaman, Layanan
Belinda (Blind Corner untuk Anda), layanan PC internet. Lantai atas
berisi layanan Raisa (Ruang Diskusi Istimewa), layanan referensi, Pojok
II- 4
LIPI (POPI). Halaman digunakan sebagai tempat parkir. Shelter dan
gazebo disediakan bagi pengunjung yang akan menggunakan fasilitas
wifi.
b. Koleksi Buku
Jumlah koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
adalah sebanyak 20.995 judul 34601 eksemplar dengan rincinan sebagai
berikut
GOLONGAN / KLASIFIKASI BUKU JUMLAH
JUDUL EKSEMPLAR
000 Karya Umum
903 1177
100 Filsafat 1312 2079
200 Agama 2540 4497
300 Ilmu-Ilmu Sosial 3337 5418
400 Bahasa & Linguistik 603 952
500 Ilmu-Ilmu Murni 1145 2007
600 Teknologi (Ilmu Terapan) 3438 6123
700 Kesenian Dan Seni Dekorasi 1635 2801
800 Kesusastraan 4652 7325
900 Geografi Umum Dan Sejarah Umum 1430 2222
Jumlah 20995 34601
c. Kendaraan Operasional Perpustakaan
1. Kendaraan Perpustakaan Keliling
Perpustakaan Keliling sebagai sarana promosi dan peningkatan
budaya baca masyarakat perpustakaan keliling dan merupakan
bagian dari kegiatan pembinaan ke perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat. Armada yang digunakan oleh
Perpustakaan Kota Yogyakarta untuk layanan keliling ada 4 yaitu 1
unit mobil untuk Sekolah Dasar di wilayah kota dan 3 unit motor
keliling untuk PAUD dan TK diwilayah Kota Yogyakarta.
2. Mobil Internet Kewilayahan (Monika)
Layanan “MONIKA” ini bertujuan untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap informasi berupa layanan mobil internet
kewilayahan dan perpustakaan. Layanan "mobile" ini mendukung
peningkatan budaya literasi di masyarakat karena masyarakat
semakin mudah mengakses buku dan informasi melalui internet.
Saat ini terdapat 2 unit mobil armada Monika. Setiap armada
“MONIKA” dilengkapi dengan buku-buku dan laptop dan jaringan
II- 5
internet. Layanan “MONIKA” akan berada di pusat-pusat keramaian
masyarakat dan area publik di wilayah Kota Yogyakarta.
d. Gedung Arsip
Gedung Arsip terletak di Jalan Letjend Suprapto No. 33A Ngampilan
Yogyakarta dengan luas ± 1000 m². Di sini terdapat beberapa ruangan
antara lain
1. Ruang Layanan : untuk melayani tamu dan pengunjung
2. Ruang Transit : Tempat untuk menerima arsip sebelum diolah
3. Ruang Pegawai : tempat pejabat struktural danfungsional
kearsipan
4. Ruang komputer : untuk untuk aktifitas sehari-hari
5. Ruang Alih Media : tempat meng-alih mediakan arsip
6. Depo In Aktif : tempat penyimpanan arsip in aktif
7. Depo Statis : tempat penyimpanan arsip statis
8. Ruang Pamer : tempat memamerkan arsip
9. Ruang Arya dan Ruang Aryani : tempat rapat bersama untuk
menerima tamu.
10. Ruang Restorasi : tempat perbaikan arsip yang rusak
11. Ruang Musnah : tempat arsip yang berstatus musnah
2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat
capaian kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. Secara
terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah berdasar Rencana
Strategis Perangkat Daerah ditunjukkan pada Tabel T-C.23. yang menunjukkan
tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Rencana Strategis
Perangkat Daerah periode sebelumnya.
II- 6
Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Rasio Capaian
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ARSIP
1 Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 500% 500%
2 Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 500% 500%
3 Terlaksananya pengelolaan arsip statis.
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 30% 100% 100% 100% 100% 150%
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan.
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 333% 333%
6 Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan
4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 6 lembaga 4 lembaga 100% 100% 100% 150% 100%
7 Penyusunan pedoman kearsipan.
3 pedoman
4 pedoman
4 pedoman
4 pedoman
4 pedoman
4 pedoman
4 pedoman
4 pedoman
4 pedoman
4 pedoman
133% 100% 100% 100% 100%
PERPUSTAKAAN 93% 96% 246% 413% 928%
1 Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan
10% 10% 10% 10% 10% 9,30 9,60 24,57 41,26 92,77
2 Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library)
01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 1:1.11 0.95:0.5 1.43:0.5 1.22:0.5 1.23:0.5 1725% 103% 99% 94% 37%
3 Jumlah TBM 12 210 222 234 246 207 216 220 220 90 200% 100% 100% 100% 4250%
II- 7
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Rasio Capaian
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 Jumlah perpustakaan khusus/instansi
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 2 unit 2 unit 2 unit 85 unit 100% 100% 100% 100% 100%
5 Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih
60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 200% 100% 100% 100% 100%
6 Jumlah pedoman perpustakaan
2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 4 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis
Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan PelayananDinas Perpustakaan dan KearsipanKota Yogyakarta
NO Anggaran Realisasi Anggaran
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Rata-rata Pertumbuhan
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.362.525.498 5.309.065.378 4.781.218.009 5.289.837.500 6.359.031.105 3.130.491.452 4.804.877.046 4.382.575.325 4.954.676.535 6.041.144.389 93,1 90,5 91,7 93,7 95 19,7 19,92
II- 8
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.1. Kualitas Pendidikan
Berbagai fasilitas pendidikan dari sisi jumlah yang bervariatif dan mutu
pendidikan yang bagus menjadi jaminan bahwa kegiatan belajar mengajar di
Kota Yogyakarta merupakan salah satu yang terbaik di negeri ini. Dengan
mengusung misi bahwa tidak ada siswa yang tidak sekolah maka upaya-upaya
pembangunan dari sisi formal, informal, ataupun pendidikan kemasyarakatan
selalu digalakan dalam rangka pencapaian program wajib belajar masyarakat.
2.4.2. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016 mencapai 12.854
jiwa/km2. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan permukiman, ruang
publik, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Keseluruhan jumlah masyarakat
Kota Yogyakarta yang begitu besar merupakan pemustaka potensial yang
menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat
menjangkau seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan membuat semuanya
menjadi pemustaka diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan
berkesinambungan.
2.4.3. Belum Optimalnya Pelayanan Terkait Kebencanaan
Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga
menjangkau masalah penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana bukan
hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain seperti pencurian,
kebakaran serta faktor lain yang disebabkan oleh manusia. Diperlukan
kebijakan yang berpihak pada penyelamatan budaya dan aset bangsa sebagai
suatu ilmu dan pengetahuan di masa mendatang.
2.4.4. Belum Optimalnya Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Dalam pengelolaan arsip dinamis aktif faktor penghambat yang dirasakan
adalah keterbatasan petugas arsiparis dalam pendampingan yakni 1 arsiparis
yang harus mendampingi 7 hingga 8 perangkat daerah (1 arsiparis : 8
Perangkat Daerah- 0,125). Kendala selanjutnya adalah belum ada sarana (depo
inaktif untuk menyimpan arsip inaktif, rak arsip, boks arsip di masing masing
perangkat daerah). Hingga tahun 2015, arsip statis di perangkat daerah belum
tertata. Penataan arsip statis dan inventarisasi membutuhkan waktu yang cukup
panjang.
II- 9
2.4.5. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit
Audit yang dilakukan untuk perangkat daerah masih terbatas pada
keuangan. Hal inimemerlukan perhatian khusus mengingat masih banyaknya
arsip yang masih tersebar di luar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang perlu
diidentifikasi.
2.4.6. Peluang
Kemudahan akses dan kualitas mutu merupakan keunggulan yang dimiliki
oleh pembangunan kependidikan Kota Yogyakarta dengan mewujudkan
pendidikan untuk semua (inklusif). Peningkatan jumlah ketersediaan
informasidapat dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan kepada masyarakat.
Perpustakaan mobile yang menjangkau seluruh wilayah Kota Yogyakarta
dengandukungan bahan pustaka yang berkualitas dan dengan adanya fasilitas
internet merupakan sarana yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan
secara informal.
Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 201 6 menurut data BPS
mencapai 417.744 jiwa.Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami
fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan standar pelayanan
yang ada, maka perlu diperkirakan tingkat kebutuhan akan sarana prasarana
serta fasilitas pendukung kerja maupun jumlah pegawai agar proses pelayanan
publik dan kenyamanan masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan.
Wilayah Kota Yogyakarta memiliki kerentanan terhadap bencana,
diantaranya yaitu erupsi GunungMerapi, gempa bumi, kebakaran, banjir lahar,
banjir genangan, dan longsor. Waktu kejadian yang mendadak dan tiba-tiba,
membuat orang menyelematkan diri tanpa mempedulikan harta bendanya
termasuk dokumen-dokumen penting. Perlu dilakukan sosialisasi terkait
pentingnya arsip, bagaimana cara menyimpannya bahkan perlunya alih media
arsip untuk mem-backup arsip. Penangan pasca bencana juga diperlukan terkait
pencarian arsip hilang maupun perbaikan arsip rusak.
Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi, memberi peluang
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk
mengumpulkan arsip-arsip dari Perangkat Daerah serta membina perpustakaan
yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Layanan kearsipan dapat dioptimalkan
dengan memberikan banyaknya pilihan arsip yang dapat dilayankan kepada
masyarakat. Pengolahan yang terprogram dan penyimpanan sesuai standar
kearsipan merupakan komponen yang penting dalam mendukung layanan arsip.
II- 10
Pembinaan kearsipan yang dilaksanakan secara konsisten diharapkan mampu
menjaga pelaksanaan sistem kearsipan pada masing-masing Perangkat
Daerah. Selain itu, penerapan audit terhadap sistem kearsipan di masing-
masing Perangkat Daerah akan lebih memberikan tekanan betapa pentingnya
dokumen kearsipan.
II- 2
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
1. Pemerataan Akses Layanan Perpustakaan
Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta berdampak pada meningkatnya
kebutuhan ruang publik, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Jumlah
masyarakat Kota Yogyakarta merupakan pemustaka potensial yang menjadi
sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat
menjangkau seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan membuat semuanya
menjadi pemustaka diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan
berkesinambungan.
2. Belum Optimalnya Pelayanan Terkait Kebencanaan
Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga
mampu menjangkau masalah penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana
bukan hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain yang disebabkan
oleh manusia. Diperlukan kebijakan yang berpihak pada penyelamatan budaya
dan aset bangsa sebagai suatu ilmu dan pengetahuan di masa mendatang.
3. Belum Optimalnya Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Dalam pengelolaan arsip dinamis aktif faktor penghambat yang dirasakan
adalah keterbatasan petugas arsiparis dalam pendampingan yakni 1 arsiparis
yang harus mendampingi 7 hingga 8 perangkat. Kendala selanjutnya adalah
belum ada sarana simpan arsip yang memadai di masing masing perangkat
daerah.
4. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit
Audit yang dilakukan untuk perangkat daerah masih terbatas pada
keuangan. Hal inimemerlukan perhatian khusus mengingat masih banyaknya
arsip yang masih tersebar di luar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang perlu
diidentifikasi.
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi Walikota Yogyakarta adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota
Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan JasaYang Berdaya Saing Kuat Untuk
Keberdayaan MasyarakatDengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan.”
IV- 3
Sedangkan Misi Walikota Yogyakarta adalah :
1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan kemasyarakatan
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih
Dari Misi Walikota Yogyakarta tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Yogyakarta mengemban realisas misi berikut :
a. Misi ke-4, dengan urusan perpustakaan yang dilaksanakannya, dan
b. Misi ke-7, dengan urusan kearsipan yang dilaksanakannya.
3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L Dan Rencana Strategis DIY
Dalam Dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2015-2019, telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :
a. Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca
b. Pengembangan semua jenis perpustakaan
c. Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan
d. Peningkatan kualitas SDM perpustakaan
e. Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian
koleksi warisan budaya bangsa Indonesia
f. Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan yang modern
Dengan berpedoman kepada dokumen tersebut, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah akan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan
2. Kegiatan Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca
b. Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi
1. Kegiatan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno
2. Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan
Sedangkan dalam urusan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis 2015-2019 Arsip Nasional
Republik Indonesia, yang di dalamnya terdapat sasaran-sasaran pembangunan
kearsipan sebagai berikut :
IV- 4
a. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah
daerah,lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan, BUMN,
BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan/tokoh nasional
b. Terwujudnya Penyelamatan,Pengolahan,Pelindungan dan Pelestarian serta
Akses Arsip Untuk Kepentingan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
c. Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
d. Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja
yang profesional dan transparan
Dari dokumen tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Program
dan Kegiatan dalam urusan Kearsipan sebagai berikut :
a. Program Pengelolaan, Pengembangan Kearsipan
1. Kegiatan Pengelolaan arsip
2. Kegiatan Pengembangan arsip
b. Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip
3. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
4. Kegiatan Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota
Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara
fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat
pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota
Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan
budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar
tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang
pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam
koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik
Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:
a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan
Daerah
IV- 5
c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka
memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan;
d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan
kawasan budidaya;
e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya,
maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah,
melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan
kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk
perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota
Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,
Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan
Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan
ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang
dilaksanakan meliputi:
1. Pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk
pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk
mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,
Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan
Lingkungan;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan
penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah
untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan
Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang
Berwawasan Lingkungan.
Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, rencana
penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang
terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung.
Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan
maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan
masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa
merusak kelestaria lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang
IV- 6
bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan
industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak
menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan
mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada
kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan
Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata
seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum
dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi
bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang,
pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan
kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan
perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaar parkir dan
sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan
peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota
Yogyakarta memperharhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung
kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi
sejarah dan masa depan.Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun
2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota
Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan limakawasan prioritas penanganan
yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang
diarahkanpada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang
mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.
Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan
potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik
mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada.
Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan
tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan
seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian
lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan
lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar
budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan
kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung
Merapi.
Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga
dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk
IV- 7
mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan
alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya
alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif
terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan
ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat
sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini
dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
(KRP).
Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk
melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah
daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui
KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan
hidup dan pembangunan berkelanjutan.
Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta
menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga
penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam
penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin
sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang.
Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota
Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan
menyusun KLHS.
Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan
dengan partispasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PERANGKAT DAERAH) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas,
Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
IV- 8
Kelurahan (LPMK)) dan akademisi.Hasil KLHS RPJMD yang didapat
merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.
Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebh
diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan
Takan empunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program
lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri
Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program
Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur
agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak
dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi
pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya
dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas
lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan
manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya
dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan
pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-
penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta
tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan
di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran,
munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh
terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah.
Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan.
Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi
udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.
Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup
merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP.
Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan
diantaranya: pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya
jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah,
IV- 9
dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas
meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.
Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem
merukapan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan.
Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan
udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan
persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga
nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi
lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya
berasal dari air tanah.
Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA)
yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya:
menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam
(SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas
yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan
dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke
depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak
terjadi di kota Yogyakarta.
Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap
perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi
manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP
dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap
perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.
Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati
merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman
hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya:
terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota
Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman
hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu
strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-
RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang
IV- 10
belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan
ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.
Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu
menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik
menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik
pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau
sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan
menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan
ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi
menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat
dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan
perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang
Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan
upaya besar.
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya
instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri,
diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang
optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang
berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah
yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai
dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana
perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta
standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang.
Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani
masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka
hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak
akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.
Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak
hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja
tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya.
Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta
muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang
lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam
merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta,
Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan
IV- 11
kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air
limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.
Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan
distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan
pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak
yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menujukkan angka yang relatif
lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu
2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta
naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 –
2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila
dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.
Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat
dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu,
anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat,
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan
sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta
kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian
Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun
persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.
V- 1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Dalam membantu pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki tujuan dan sasaran
pelayanan yang terukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja dari waktu ke
waktu. Berikut ini disajikan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam
periode jangka menengah tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022 per urusan
pemerintahan, yaitu urusan Perpustakaan dan Kearsipan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tabel T-C.25
Tujuan danSasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
2017 – 2022
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN /SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan perpustakaan
Daya tarik perpus-takaan, serta minat baca masyarakat meningkat
Jumlah kunjungan pemustaka
233 ribu
245 ribu
257 ribu
270 ribu
284 ribu
293 ribu
2. Mewujudkan tertib tata kelola arsip daerah
Kinerja pengelolaan arsip meningkat
Indeks tata kelola arsip daerah
58.5% 67% 75.5% 84% 92.5% 100%
V- 2
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menerapkan beberapa strategi
Perangkat Daerah, yang kemudian dinyatakan lagi secara lebih terperinci melalui
penetapan beberapa arah kebijakan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan
visi dan misi RPMJD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah periode tahun 2017 – 2022 disajikan sebagai berikut.
Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi,
Dan Kebijakan Periode 2017 – 2022
Visi:
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang
Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai
Keistimewaan
Misi 4:
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan
keberdayaan
masyarakat
melalui
penyediaan
layanan
perpustakaan
Daya tarik
perpustakaan,
serta minat
baca
masyarakat
meningkat
Peningkatan
pengelolaan
dan
pengembangan
perpustakaan
Meningkatkan kualitas layanan
perpustakaan kota
Meningkatkan kualitas layanan
perpustakaan keliling
Meningkatkan kapasitas pengelola
perpustakaan kota, sekolah dan
khusus
Meningkatkan budaya gemar
membaca
Meningkatkan Gerakan Sumbang
Buku melalui Bank Buku
Mengembangkan perpustakaan di
wilayah Yogya selatan
Optimalisasi
pelestarian
koleksi pustaka
dan data
informasi
perpustakaan
Meningkatkan pengelolaan koleksi
pustaka dan naskah kuno
Meningkatkan jumlah judul bahan
pustaka
Meningkatkan pengelolaan sistem
perpustakaan
V- 3
Meningkatkan pengelolaan otomasi
dan digital library
V- 4
Visi:
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang
Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai
Keistimewaan
Misi 7:
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
2. Mewujudkan
tertib tata
kelola arsip
daerah
Kinerja
pengelolaan
arsip
meningkat
Peningkatan
pengelolaan
pengembangan
kearsipan
Meningkatkan pengelolaan arsip
Meningkatkan sarana prasarana
kearsipan
Meningkatkan kapasitas pengelola
arsip
Peningkatan
perlindungan,
penyelamatan,
data dan
informasi arsip
Meningkatkan perlindungan dan
penyelamatan arsip
Meningkatkan edukasi kearsipan
bagi masyarakat
Meningkatkan pengelolaan Data,
sistem Informasi dan Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional
VI- 1
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk
tahun2017-2022, dapat disaksikan dalam tabel Tabel TC.27 berikut ini
VII- 1
Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiat
an
Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outco
me) dan Kegiata
n (output)
Data Capai
an pada Tahu
n Awal Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
Daerah
Penanggun
g-jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
target
Rp target Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan perpustakaa
Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat
Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
Indikator Tujuan dan sasaran :
1,239,832,4
85
1,282,561,7
29
1,321,038,5
81
1,360,669,7
38
1,401,489,8
30
1,443,534,5
25
8,049,126,88
9
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan
Jumlah kunjungan pemustaka
233,00
0
245,00
0
257,00
0
270,00
0
284,00
0
293,00
0
293,00
0
VII- 2
n Kegiatan Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca
Indikator Program
Jumlah perpustakaan yang telah dibina
50 100 150 200 250
300
1050
Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan
75 75.5 76 76.5 77
77.5
77.5
Indikator Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan
1. Frekuensi kunjungan Mobil keliling ke sekolah
220 kali,
220 kali,
220 kali,
220 kali,
220 kali,
220 kali,
220 kali,
VII- 3
2. Frekuensi Kunjungan Mobil Internet Keliling kewilayahan
220 kali,
220 kali,
220 kali,
220 kali,
220 kali,
220 kali,
220 kali,
3. Operasionali Pelayanan Perpustakaan Kota Yogyakarta
12 bulan,
12 bulan,
12 bulan,
12 bulan,
12 bulan,
12 bulan,
12 bulan,
4.Frekuensi kunjungan motor perpustakaan keliling
450 kali,
450 kali,
450 kali,
450 kali,
450 kali,
450 kali,
450 kali,
5.Pedoman pengelolaan perpustakaan khusus
1 dokum
en,
1 dokum
en,
1 dokum
en,
1 dokum
en,
1 dokum
en,
1 dokum
en,
1 dokum
en,
VII- 4
6. Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan khusus
120 orang,
120 orang,
120 orang,
120 orang,
120 orang,
120 orang,
120 orang,
7. Jumlah Peserta pendampingan perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus/ OPD
100 perpustakaan.
100 perpustakaan.
100 perpustakaan.
100 perpustakaan.
100 perpustakaan.
100 perpustakaan.
100 perpustakaan.
Indikator Kegiatan Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca
VII- 5
1. Jumlah Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.
100 pesert
a
100 pesert
a
100 pesert
a
100 pesert
a
100 pesert
a
100 pesert
a
100 pesert
a
2. Pembacaan Cerita Rakyat di Radio
30 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali
30 kali
30 kali
3. Jumlah Siswa SD Peserta Sanggar Menulis "Cahaya"
40 pesert
a
40 pesert
a
40 pesert
a
40 pesert
a
40 pesert
a
40 pesert
a
40 pesert
a
4. Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca"
60 pesert
a
60 pesert
a
60 pesert
a
60 pesert
a
60 pesert
a
60 pesert
a
60 pesert
a
5. Frekuensi Diskusi Buku
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
6 kali
6 kali
6. Frekuensi Diskusi Komunitas Gemar Membaca
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
2 kali
2 kali
VII- 6
7. Frekuensi Festival Literasi
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
8. Frekuensi Ramadan di Perpus Kota
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
8. Frekuensi aktivitas Liburan di Perpus Kota: liburan di perpus kota, movie maker, junior smart camp
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
9. Operasional Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
VII- 7
11.Frekuensi Seminar Regional Perpustakaan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
12.Peserta Lomba perpustakaan sekolah di kota yk dan peserta lomba perpustakaan instansi di lingkungan pemkot yogyakarta
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
Program pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan
Indikator Program
96,779,000
247,238,00
0
254,655,14
0
262,294,79
4
270,163,63
8
278,268,54
7
6000 1,409,399,11
9
VII- 8
jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan
1000 1000 0 1000 1000 1000
1000
1000
Kegiatan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno
Indikator Kegiatan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno
Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan
1. Bahan pustaka kuno yang dilestarikan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2. Koleksi pustaka yang dipelihara
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
3. Operasional Stock Opname Bahan Pustaka
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
VII- 9
4. Koleksi bahan pustaka baru
2000 eks
2000 eks
2000 eks
2000 eks
2000 eks
2000 eks
2000 eks
Indikator Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan
1. Pengelolaan sistem perpustakaan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2. Pengelolaan otomasi dan digital library
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
3. Data perpustakaan semakin tertata dan akurat
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
VII- 10
Mewujudkan tertib tata
kelola arsip daera
h
Kinerja
pengelolaan arsip
meningkat
Indikator Tujuan dan sasaran :
Indeks tata kelola arsip daerah
90% 92% 94% 96% 98%
100%
Program Pengelolaan, Pengembangan Kearsipan
Indikator Program
446,051,00
0
293,216,88
7
302,013,39
4
311,073,79
5
320,406,00
9
330,018,19
0
2,002,779,27
5
Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan
17% (26
UKPA)
34% (52
UKPA)
51% (78
UKPA)
68% (114
UKPA)
85% (140
UKPA)
100% (152
UKPA)
100% (152
UKPA)
Kegiatan Pengelolaan Arsip
Indikator Kegiatan Pengelolaan Arsip
VII- 11
Kegiatan Pengembangan Arsip
Buku Inventaris Arsip yang tercipta
1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku
1 buku
1 buku
Daftar Arsip statis yang tercipta
2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd
2 skpd
2 skpd
Arsip Pemerintah Kota yang dinilai
2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd
2 skpd
2 skpd
Arsip Pemerintah Kota yang dimusnahkan
2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd
2 skpd
2 skpd
Arsip inaktif yang diolah
2000 berkas
2000 berkas
2000 berkas
2000 berkas
2000 berkas
2000 berkas
2000 berkas
Jumlah Personil yang menangani arsip Dinamis OPD/Unit Kerja
152 orang
152 orang
152 orang
152 orang
152 orang
152 orang
152 orang
Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
VII- 12
Jenis Sarana dan Prasarana Kendali Arsip
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
Pedoman Kearsipan JRA
1 pedom
an
1 pedom
an
1 pedom
an
1 pedom
an
1 pedom
an
1
pedoman
1 pedom
an
Indikator Kegiatan Pengembangan Arsip
Jumlah pengelola arsip yang dibina
152 orang
152 orang
152 orang
152 orang
152 orang
152 orang
152 orang
Jumlah Pengelola arsip Ormas/orpol yang dibimtek
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
Frekuensi Bintek Pengelola Arsip
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
Frekuensi Koordinasi Forum Komunikasi Arsiparis (FKA)
12 kali FKA
12 kali FKA
12 kali FKA
12 kali FKA
12 kali FKA
12 kali FKA
12 kali FKA
VII- 13
Jumlah OPD yang terdampingi pengelolaan arsip dinamis konvensional dan elektronik nya
152 SKPD/Unitker
ja
152 SKPD/Unitker
ja
152 SKPD/Unitker
ja
152 SKPD/Unitker
ja
152 SKPD/Unitker
ja
152 SKPD/Unitker
ja
152 SKPD/Unitker
ja
Laporan Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY
1 Lapora
n
1 Lapora
n
1 Lapora
n
1 Lapora
n
1 Lapora
n
1 Lapora
n
1 Lapora
n
Frekuensi Lomba Pengelolaan Arsip OPD/Unit Kerja
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
Program perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip
Indikator Program
415,946,60
6
360,582,68
7
371,400,16
8
382,542,17
3
394,018,43
8
405,838,99
1
2,330,329,06
2
VII- 14
Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan
200 360 520 680 840
1000
3600
Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Indikator Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Kegiatan Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot Yogyakarta
1.665 M3
1.665 M3
1.665 M3
1.665 M3
1.665 M3
1.665 M3
1.665 M3
Jumlah Arsip yang direstorasi
200 lembar arsip
200 lembar arsip
200 lembar arsip
200 lembar arsip
200 lembar arsip
200 lembar arsip
200 lembar arsip
Jumlah Arsip yang dialih mediakan
2000 lembar arsip
2000 lembar arsip
2000 lembar arsip
2000 lembar arsip
2000 lembar arsip
2000 lembar arsip
2000 lembar arsip
VII- 15
Jumlah Khasanah Arsip yang ditelusuri
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
Jumlah dokumen OPD yang teridentifikasi dan terlindungi arsip vitalnya
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
Jumlah Arsip OPD yang diakuisisi
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
Jumlah Arsip yang selamat dari bencana
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
Jumlah Masyarakat yang diberikan sosialisasi
40 orang
40 orang
40 orang
40 orang
40 orang
40 orang
40 orang
Pedoman Kearsipan
1 pedom
an
1 pedom
an
1 pedom
an
1 pedom
an
1 pedom
an
1
pedoman
1 pedom
an
VII- 16
Indikator Kegiatan Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
Frekuensi Pameran Kearsipan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
Frekuensi penerbitan majalah ARYA
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
4 kali
4 kali
Frekuensi Sosialisai Aplikasi Kearsipan
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
3 kali
3 kali
Pedoman Kearsipan
1 pedom
an
1 pedom
an
1 pedom
an
1 pedom
an
1 pedom
an
1
pedoman
1 pedom
an
VII- 17
Jumlah Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi Kearsipan
800 lbr Majala
h
800 lbr Majala
h
800 lbr Majala
h
800 lbr Majala
h
800 lbr Majala
h
800 lbr Majala
h
800 lbr Majala
h
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 100% 2,057,205,1
71
100% 2,285,274,4
44
100% 2,353,832,6
77
100% 2,424,447,6
58
100% 2,497,181,0
87
100% 2,572,096,5
20
100% 14,190,037,5
57
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
VII- 18
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
VII- 1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
Indikator Kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitnen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini disajikan Indikator
Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran dalam periode
jangka menengah tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022 per urusan
pemerintahan, yaitu urusan Perpustakaan dan Kearsipan.
Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017 – 2022
NO. INDIKATOR
KONDISI PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI PADA AKHIR
PERIODE RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Jumlah kunjungan pemustaka
233.000 233.000 245.000 257.000 270.000 284.000 293.000 293.000
2. Indeks tata kelola arsip daerah
58,50 58,50 67 75,50 84 92,5 100% 100%
VIII-1
BAB VIII
PENUTUP
Rencana StrategisDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun
2017–2022 adalah dokumen yang menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah guna mencapai visi misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Rencana StrategisDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun
2017–2022 dilengkapi dengan Evaluasi Program Kegiatan, Capaian
Program/Kegiatan, Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu
Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar Perangkat Daerah
dapat berjalan pada jalur yang telah ditentukan.
DemikianRencana StrategisDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Yogyakarta Tahun 2017–2022 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman
oleh Kepala beserta pegawai Dinas Perpustakaan dan KearsipanKota Yogyakarta
dan untuk dapat diketahui pula oleh stakeholder.