rencana pengelolaan hutan jangka panjang

RENCANA PENGELOLAAN HUTANJANGKA PANJANG

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI

2016Tewah, Juli

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL GUNUNG MAS

TAHUN 2015-2024

Kesatuan Pengelolaan Hutan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI -------------------------------------------------------------------- LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) --------------------------------------------------------- LP-1

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANGKESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

MODEL GUNUNG MAS TAHUN 2016-2025

Diketahui Oleh :KEPALA DINAS KEHUTANANPROVINSI KALIMANTAN TENGAH,Ir. SIPET HERMANTOPembina Utama MadyaNIP. 19600303 198901 1 004

Disusun Oleh :KEPALA KPHP MODELGUNUNG MAS UNIT XVI,RAKHMAD KURNEDY, S.HutNIP. 19781228 199803 1 002

Disahkan Oleh :An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI,Ir. DRASOSPOLINO, M. ScNIP. 19640907 199102 1 002

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ------------------------------------------------------------------------------------ PETA SITUASI

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) --------------------------------------------- PS-1

PETA SITUASIKPHP MODEL GUNUNG MAS

UNIT XVI

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ------------------------------------------------------------------------ RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------------------------ RE-1

RINGKASAN EKSEKUTIF

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.965/Menhut-II/2013 tanggal 27

Desember 2013 dengan luas wilayah ± 294.735 Ha yang terdiri dari Hutan

Lindung (HL) seluas ± 57.337 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas

± 187.291 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas ± 50.107 Ha.

Kondisi wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI saat ini menunjukkan, bahwa

dari aspek biofisiknya kawasan ini cukup banyak menghadapi konflik tenurial,

terkait penggunaan kawasan oleh pihak ketiga di luar kegiatan kehutanan,

maupun oleh kegiatan masyarakat, terutama perambahan hutan dan

penambangan emas illegal. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat, karena

meningkatnya jumlah dan kualitas pembangunan jalan, menjadi salah satu hal

pendukung terhadap ancaman bagi kawasan ini. Sementara itu tata kelola hutan

masih belum mengalami perbaikan secara nyata.

Salah satu bagian awal dari penyiapan pengelolaan kawasan hutan adalah

penyusunan rencana pengelolaan baik jangka panjang (10 tahun) maupun jangka

pendek (tahunan). Penyusunan pengelolaan jangka panjang diperlukan untuk

menjadi acuan rencana kerja di tingkat tapak dalam bentuk unit-unit pengelolaan

hutan (KPH) yang akan mengelola hutan secara terintegrasi melalui kaidah-

kaidah pengelolaan hutan yang dapat menjamin keberlangsungan fungsinya

sebagaimana yang dimandatkan dalam peraturan perundangan.

Ruang lingkup kegiatan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI difokuskan pada:

Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya, Pemanfaatan

Hutan pada Wilayah Tertentu, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan

Pemantauan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal Berizin,

Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin Pembinaan dan Pemantauan

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Berizin,

Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Penyelenggaraan



Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin, Koordinasi dan Sinergi dengan

Instansi dan Stakeholder Terkait, Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM,

Penyediaan Pendanaan, Pengembangan Database, Rasionalisasi Wilayah Kelola,

Review Rencana Pengelolaan Wilayah KPHP (Minimal 5 Tahun Sekali), dan

Pengembangan Investasi.

Berdasarkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan kabupaten

serta memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan di dalamnya maka

Rencana pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang utama adalah

optimalisasi akses semua pihak termasuk masyarakat sekitar kawasan KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI sebagai salah satu jalan bagi resolusi konflik

sumberdaya hutan demi tercapainya pengelolaan berkelanjutan, maka visi KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI dalam pengelolaan hutan adalah Terwujudnya

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Optimal dan Berkelanjutan Untuk

Mencapai Masyarakat Sejahtera dan misinya antara lain; (1) Memantapkan

prakondisi pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI; (2) Mewujudkan

perencanaan kawasan hutan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang mantap; (3)

Mewujudkan pemanfaatan wilayah tertentu kawasan hutan KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI secara optimal dan berkelanjutan; (4) Mengembangkan

kelembagaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, hingga menjadi KPHP yang

mandiri; (5) Mewujudkan upaya-upaya rehabilitasi, konservasi dan revitalisasi

kawasan hutan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI; (6) Mengembangkan sistem

komunikasi dan sistem informasi pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

yang lebih efektif dan efisien, akurat dan terkini.

Berdasarkan hasil tata hutan, wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI terbagi

ke dalam 8 (delapan) blok pengelolaan, yang terdiri dari Blok Inti pada HL seluas

± 3.073,89 Ha, Blok Pemanfaatan pada HL seluas ± 54.263,11 Ha dan Blok

Perlindungan pada HPT seluas ± 12.129,83 Ha, Blok Pemanfaatan HHK-HA pada

HPT seluas ± 167.606,28 Ha, Blok Pemanfaatan HHK-HT pada HPT seluas

± 6.899,35 Ha, Blok Khusus pada HPT seluas ± 655,54 Ha, Blok Pemanfaatan HHK-



HA pada HP seluas 49.588,82 Ha dan Blok Pemanfaatan HHK-HT pada HP seluas ±

518,18 Ha.

Dan berdasarkan hasil tata hutan itu juga terdapat pembagian blok wilayah

tertentu KPH yang akan dikelola oleh KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, terdiri

dari Blok Pemanfaatan pada HL seluas ± 42.289,86 Ha, Blok Pemanfaatan HHK-

HA pada HPT seluas ± 4.494,57 Ha, Pemanfaatan HHK-HT pada HPT seluas

± 282,31 Ha, Blok Pemanfaatan HHK-HA pada HP seluas ± 226,51 Ha,

Pemanfaatan HHK-HT pada HP seluas ± 518,19 Ha.

Secara umum komposisi blok pengelolaan pada KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI telah mengakomodir kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial secara

proposional sehingga diharapkan dapat terwujud pengelolaan hutan lestari

secara ekonomi dan ekologi, serta penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat

lokal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, potensi tegakan yang cukup tinggi yaitu

hutan lahan kering primer sebesar rata-rata 76,96 m³/ha dengan jumlah pohon

rata-rata 19,10 batang/ha, sedangkan potensi tegakan hutan lahan kering

sekunder sebesar 95,83 m³/ha dengan jumlah pohon rata-rata 58,88 batang/ha.

Jumlah tegakan per hektar pada hutan lahan kering primer dan sekunder

didominasi oleh pohon-pohon berumur muda dengan kelas diameter 20-29 cm

dan 30-49 cm.

Wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI memiliki keanekaragaman

hayati yang cukup tinggi dan sumber daya alam yang berlimpah, yang berpotensi

bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam dapat menjadi

potensi dalam pengembangan jasa lingkungan yang belum dimanfaatkan secara

optimal. Jasa lingkungan yang dapat dikembangkan adalah peluang

pengembangan wisata alam baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan

produksi.



Berdasarkan peta RTkRHL tahun 2014 lahan kritis di wilayah kelola KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI yang berada di luar kawasan izin seluas 75.642,17 hektar

atau 25,66% dari luas areal pengelolaan. Dari luasan lahan kritis tersebut akan

dilakukan rehabilitasi adalah seluas 4.498,18 hektar yaitu pada tingkat sangat

kritis, kritis dan agak kritis yang berada di luar izin. Dalam kurun waktu 2016-

2025 KPHP Model Gunung Mas Unit XVI akan melaksanakan rehabilitasi dengan

luas rata-rata per tahunnya adalah 449,82 hektar.

Pada areal izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan kegiatan

rehabilitasi dan reklamasi hutan dilakukan pembinaan dan pemantauan oleh

pengelola KPHP yang ditujukan pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan

tanaman, serta pada Izin usaha pertambangan berupa reklamasi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan/pemanfaatan hutan wilayah kelola KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI selama 10 tahun kedepan, KPHP perlu didukung sarana-

prasarana perkantoran dan operasional yang memadai, penyediaan dan

peningkatan kualitas SDM, serta pembiayaan yang memadai baik yang

bersumber dari dana-dana APBD, APBN, donatur maupun dari hasil kerjasama

kemitraan.

Pihak pengelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI akan melibatkan peran aktif

masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah kelola KPHP dalam kegiatan-kegiatan

pengelolaan hutan, sehingga memberikan kontribusi dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan untuk mengurangi/mencegah

terjadinya konflik lahan dengan masyarakat. Agar upaya keterlibatan masyarakat

dapat berjalan efektif dan efisien, pihak pengelola KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat

di semua desa di dalam dan disekitar wilayah KPH tentang tujuan dan sasaran

pembentukan KPHP Gunung Mas Unit XVI.

Salah satu mata pencaharian masyarakat di wilayah kelola KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI adalah petani yaitu sebesar 62,75%. Jenis mata pencaharian

masyarakat ini merupakan salah satu potensi pendukung pelaksanaan kegiatan



di KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, sebab sedikit-banyaknya masyarakat telah

mengetahui teknik-teknik bercocok tanam.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI -------------------------------------------------------------------------------- KATA PENGANTAR

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) --------------------------------------------- KP-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah danrahmat-Nya sehingga Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang(RPHJP) KPHP Model Gunung Mas Unit XVI Kabupaten Gunung Mas ProvinsiKalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.Dokumen RPHJP ini merupakan acuan utama bagi KPHP Model Gunung Mas UnitXVI dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya.

Penyusunan Dokumen RPHJP dibiayai melalui sumber dana APBN KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 pada Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah XII Palangka Raya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen RPHJP inimenyajikan maksud dan tujuan serta rencana-rencana Pengelolaan Hutan JangkaPanjang KPHP Model Gunung Mas Unit XVI. Di samping itu, dokumen ini jugamenyajikan rencana-rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sertarencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Kepada semua pihak yang berpartisipasi, mulai persiapan hingga tersusunnyadokumen RPHJP ini disampaikan banyak terima kasih. Secara khusus, jugadisampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Kerja yang terdiri atasPersonil KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, Dinas Kehutanan Kabupaten GunungMas, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, UPT Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan (BPKH Wilayah XXI, BPDASHL Kahayan, BPHP Wilayah X,BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah) atas segala ide dan masukan, sehingga dokumenini menjadi lebih bermakna dan aplikatif sesuai standar ilmiah.

Demikian dokumen RPHJP ini disusun, semoga bermanfaat adanya.

Tewah, Juli 2016

Kepala KPHP Model Gunung Mas Unit XVI,

RAKHMAD KURNEDY, S. HutNIP. 19781228 199803 1 002

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS (UNIT XVI) ------------------------------------------------------------------------------------- DAFTAR ISI

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) --------------------------------------------------------------- DI-1

DAFTAR ISI

Teks Hal

HALAMAN JUDUL HP-1LEMBAR PENGESAHAN LP-1PETA SITUASI KPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI PS-1RINGKASAN EKSEKUTIF RE-1KATA PENGANTAR KP-1DAFTAR ISI DI-1DAFTAR TABEL DT-1BAB I PENDAHULUAN I-1

A. Latar Belakang I-1B. Tujuan Pengelolaan I-2C. Sasaran I-2D. Ruang Lingkup I-3E. Batasan Pengertian I-4

BAB II DESKRIPSI KAWASAN II-1A. Risalah Wilayah II-1B. Potensi Wilayah KPH II-11C. Sosial EKonomi dan Budaya Masyarakat II-19D. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan II-24E. Kondisi Posisi KPHP Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan

Pembangunan DaerahII-25

F. Isu Strategis, Kendala, Permasalahan II-28BAB III VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN III-1

A. Visi III-1B. Misi III-2C. Pernyataan Tujuan III-3

BAB IV ANALISIS DAN PROYEKSI IV-1A. Analisis Data dan Informasi IV-1B. Proyeksi IV-23

BAB V RENCANA KEGIATAN V-1A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya V-1B. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Wilayah Tertentu V-4C. Pemberdayaan Masyarakat V-9

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS (UNIT XVI) ------------------------------------------------------------------------------------- DAFTAR ISI

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) --------------------------------------------------------------- DI-2

Teks Hal

D. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan dan PengunaanKawasan Hutan pada Areal yang Berizin

V-13

E. Rehabilitasi pada Areal Kerja Diluar Izin V-14F. Pembinaan dan Pemantauan dan Reklamasi Didalam Areal yang

BerizinV-17

G. Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan KonservasiAlam

V-18

H. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi AntarPemegang Izin

V-20

I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait V-22J. Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM V-26K. Penyediaan Pendanaan V-29L. Pengembangan Database V-31M. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola V-32N. Review Rencana Pengelolaan V-33O. Pengembangan Investasi V-36

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VI-1A. Pembinaan VI-2B. Pengawasan dan Pengendalian VI-3

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN VII-1A. Pemantauan VII-1B. Evaluasi VII-2C. Pelaporan VII-3

BAB VIII PENUTUP VIII-1LAMPIRAN-LAMPIRAN

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS (UNIT XVI) -------------------------------------------------------------------------------------DAFTAR TABEL

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) --------------------------------------------------------------- DT-1

DAFTAR TABEL

Tabel Teks Hal

II.1. Luasan Kawasan Hutan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI II-1II.2. Pembagian Blok pada Wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI II-2II.3. Daftar Izin Pemanfaatan Hutan II-3II.4. Daftar Calon Izin Pemanfaatan Hutan II-4II.5. Wilayah Tertentu KPHP Model Gunung Mas Unit XVI II-5II.6. Kelerengan Wilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI II-5II.7. Sebaran dan Luas Tanah Wilayah Kelola KPHP Model Gunung

Mas Unit XVIII-6

II.8. Sebaran dan Luasan Geologi pada Wilayah Kelola KPHP ModelGunung Mas Unit XVI

II-7

II.9. Tingkat Kekritisan Lahan pada Wilayah Kelola KPHP ModelGunung Mas Unit XVI

II-7

II.10. Sebaran dan Luas DAS pada Wilayah Kelola KPHP Model GunungMas Unit XVI

II-8

II.11. Data Iklim pada Wilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas UnitXVI dalam 5 Tahun Terakhir

II-8

II.12. Data Aksesibilitas pada Wilayah Kelola KPHP Gunung Mas UnitXVI

II-10

II.13. Luas Penutupan Lahan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI II-12II.14. Potensi Kayu Rata-rata per-Ha pada Wilayah Kelola KPHP Model

Gunung Mas Unit XVIII-13

II.15. Jenis-jenis Pohon pada Wilayah Kelola KPHP Model Gunung MasUnit XVI

II-13

II.16. Potensi Non Kayu pada Wilayah Kelola KPHP Model Gunung MasUnit XVI

II-15

II.17. Data Flora Langka pada Wilayah Kelola KPHP Model Gunung MasUnit XVI

II-16

II.18. Data Fauna Langka pada Wilayah KPHP Model Gunung Mas UnitXVI

II-16

II.19. Potensi Jasa Lingkungan, Wisata Alam dan Wisata Budaya diWilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

II-18

II.20. Keadaan Penduduk menurut Desa di dalam dan di sekitarWilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

II-20

II.21. Tingkat Pendidikan Masyarakat di 5 Kecamatan pada WilayahKelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

II-21

II.22. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat di 5 (lima) Kecamatan dalamWilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

II-21

II.23. Izin Pemanfaatan Hutan di Wilayah Kelola KPHP Model GunungMas Unit XVI

II-25



Tabel Teks Hal

II.24. Daftar Calon Izin Pemanfaatan Hutan di Wilayah Kelola KPHPModel Gunung Mas Unit XVI

II-25

IV.1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal KPHP Model GunungMas Unit XVI

IV-2

IV.2. Strategi Kombinasi Strength (Kekuatan) dan Opportunity(Peluang) dalam Analisis SWOT

IV-12

IV.3. Strategi Kombinasi Opportunity (Peluang) dan Weakness(Kelemahan) dalam Analisis SWOT

IV-15

IV.4. Strategi Kombinasi Threats (Ancaman) dan Weakness(Kelemahan) dalam Analisis SWOT

IV-18

IV.5. Strategi Kombinasi Threats (Ancaman) dan Strength (Kekuatan)dalam Analisis SWOT

IV-20

V.1. Inventarisasi Berkala dan Penataan Hutan KPHP Model GunungMas Unit XVI

V-3

V.2. Rncana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu KPHP Gunung Mas UnitXVI

V-6

V.3. Rncana Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu KPHP Gunung MasUnit XVI

V-7

V.4. Rencana Pengembangan Wisata Alam pada KPHP Gunung MasUnit XVI

V-8

V.5. Rencana Kegitan Pemberdayaan Masyarakat KPHP ModelGunung Mas Unit XVI

V-12

V.6. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan oleh KonservasiKPHP Model Gunung Mas Unit XVI

V-13

V.7. Data Luasan Lahan Kritis yang berada di luar ijin Wilayah KPHPModel Gunung Mas Unit XVI

V-14

V.8. Target Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Diluar Areal Izin olehKPHP Model Gunung Mas Unit XVI

V-16

V.9. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi danReklamasi di dalam Areal yang Berizin pada KPHP Model GunungMas Unit XVI

V-18

V.10. Rencana Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi KPHPModel Gunung Mas Unit XVI

V-19

V.11. Sistem Koordinasi dan Sinkronisasi KPHP Model Gunung MasUnit XVI dengan Pemegang Izin

V-20

V.12. Sistem Koordinasi dan Sinergi Pengelola KPH dengan Instansi danStakeholder Terkait

V-24

V.13. Standar Kecukupan SDM pada Jabatan Struktural& FungsionalKPHP Model Gunung Mas Unit XVI

V-27

V.14. Rencana Target Peningkatan SDM KPHP Model Gunung Mas UnitXVI

V-28

V.15. Rencana Kegiatan Penyediaan Pendanaan KPHP Model GunungMas Unit XVI

V-30



Tabel Teks Hal

V.16. Kegiatan Pengembangan Database KPHP Model Gunung MasUnit XVI

V-31

V.17. Rencana Kegiatan Rasionalisasi Wilayah Kelola KPHP ModelGunung Mas Unit XVI

V-33

V.18. Rencana Kegiatan Review Dokumen Rencana Pengelolaan KPHPModel Gunung Mas Unit XVI

V-35

V.19. Rencana Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada KPHPModel Gunung Mas Unit XVI

V-37

V.20. Rencana Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu padaKPHP Model Gunung Mas Unit XVI

V-38

V.21. Rencana Kegiatan Pengembangan Wisata Alam pada KPHP ModelGunung Mas Unit XVI

V-40

VI.1. Rencana Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pada KPHPModel Gunung Mas Unit XVI

VI-5

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ------------------------------------------------------------------------------ I. PENDAHULUAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) -------------------------------------------------------------- I-1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, kegagalan pembangunan dan pengembangan sektor

kehutanan dan pertanian dalam wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI,

mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dari sektor kehutanan, kegagalan

tersebut diindikasikan dengan gagalnya keberlanjutan pengelolaan kawasan

hutan oleh pemegang IUPHHK-HA (HPH) masa lalu, maraknya illegal logging,

tingginya intensitas dan luas kebakaran hutan dan lahan, lambatnya kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan, lemahnya tata kelola hutan, serta rendahnya nilai

kawasan dan hasil hutannya. Keseluruhan kegagalan tersebut, mengakibatkan

semakin meningkatnya laju degradasi dan deforestasi hutan, bertambahnya

konflik tenurial, semakin meluasnya akses parapihak dalam memanfaatkan

kawasan secara tidak berkelanjutan.

Pembentukkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Gunung Mas

Unit XVI ini, yang merupakan salah satu dari tiga (3) unit KPHP yang telah

ditetapkan wilayahnya oleh Kementerian Kehutanan yang berada di Kabupaten

Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana KPHP Model ini berada di

kawasan ekosistem hutan lahan kering dan mencakup Hutan Produksi (HP),

Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL). Pembentukkan KPHP

Model ini, memiliki peran penting dalam upaya melestarikan ekosistem hutan

lahan kering yang jika dikelola secara benar dan baik, akan dapat memberikan

fungsi produksi yang bermanfaat dalam melestarikan sumber-sumber

penghidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan tersebut.

Dalam mewujudkan kelestarian tersebut, baik dari aspek ekologi, ekonomi, sosial

dan budaya, maka diperlukan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI Tahun 2016-2025 yang memadai, sebagai acuan

bagi parapihak dalam mewujudkan fungsi dan manfaat kawasan hutan produksi

dan hutan lindung yang ada, sesuai dengan amanah peraturan dan kebijakan



pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang telah dinyatakan secara

tegas, baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah dan kebijakan

yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dimaksud.

B. Tujuan Pengelolaan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

disusun dengan tujuan untuk :

1. Mewujudkan suatu rencana pengelolaan hutan yang mempertimbangkan

dan memperhatikan potensi dan kekhasan masing-masing KPH;

2. Memberikan arahan kegiatan pembangunan dan pengelolaan hutan oleh

pengelola KPH;

3. Mewujudkan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien;

4. Memudahkan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar organisasi

kehutanan, baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat maupun pengusaha

dalam kegiatan pengelolaan hutan pada tingkat KPH

5. Menjamin terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan yang optimal dan

berkelanjutan;

Pengelolaan hutan oleh KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dilakukan dengan

tujuan (1) mewujudkan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan secara

optimal dan lestari (2) menjaga dan memelihara keberadaan potensi sumber

daya alam dan keanekaragaman hayati, 3) kepentingan kegiatan yang

menunjang pengembangan budidaya tanaman obat-obatan, budaya dan wisata

alam (4) serta mencapai masyarakat sejahtera.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI Tahun 2016-2025 ini adalah:

1. Tertatanya seluruh wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, mulai dari

Batas Luar Kawasan, Blok, Petak dan Anak Petak, serta teridentifikasinya

seluruh bagian tersebut secara detail dalam bentuk data spasial dan

tabular/numerik.



2. Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI,

baik Jangka Panjang maupun Jangka Pendek yang berbasiskan kondisi

biogeofisik dan sosekbud setempat yang didukung oleh kelembagaan KPHP

yang memadai yang dapat berkontribusi bagi peningkatan pendapatan

masyarakat setempat.

3. Terlaksananya fungsi dan manfaat hutan produksi, hutan produksi terbatas

dan hutan lindung dengan strategi, serta kelayakan pengembangan

pengelolaan hutan, yang meliputi: pemanfaatan dan penggunaan kawasan

hutan pada seluruh Blok Hutan.

4. Terlaksananya pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha: budidaya

tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar,

budidaya tanaman pangan dan energi atau budidaya hijauan makanan

ternak.

5. Terlaksananya pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha:

pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan

keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan,

penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

6. Terlaksananya pemungutan hasil hutan bukan kayu, antara lain berupa:

rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung walet.

7. Terlaksananya pemanfaatan hasil hutan kayu, baik pada daerah yang telah

dibebani ijin maupun pada wilayah tertentu.

8. Terfasilitasinya kegiatan konservasi, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan

hutan lindung melalui dukungan berbagai pihak.

D. Ruang Lingkup

Rencana Pengelolaan HutanJangka Panjang KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

Tahun 2016-2025 ini, merupakan garis-garis besar kegiatan yang diturunkan dari

TUPOKSI Pengelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI. Ruang lingkup

kegiatannya difokuskan pada:

1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya,

2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu,



3. Pemberdayaan Masyarakat,

4. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPHP yang Telah Ada

Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan,

5. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Ijin,

6. Penyelenggaraan Produksi Hasil Hutan dan Konservasi Alam,

7. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitaasi dan Reklamasi pada

Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya,

8. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin,

9. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait,

10. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM,

11. Penyediaan Pendanaan,

12. Pengembangan Database,

13. Rasionalisasi Wilayah Kelola,

14. Review Rencana Pengelolaan Wilayah KPHP (Minimal 5 Tahun Sekali), dan

15. Pengembangan Investasi.

E. Batasan Pengertian

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan

memelihara kesuburan tanah.

4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan.

5. Perencanaan adalah suatu proses penentuan tindakan-tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya

yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.



6. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan

kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari

untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan

penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

yang berkeadilan dan berkelanjutan.

7. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan

penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan

kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan

konservasi alam.

8. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan,

mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe

ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

9. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaran hutan yang meliputi

perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan,

pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.

10. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan

hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka

panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana

kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya

masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan

hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan

lestari.

11. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan

kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan

adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

12. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan

pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok

kawasan hutan.



13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam,

sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan

pembanguan berkelanjutan.

14. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah

pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat

dikelola secara efisien dan lestari.

15. Kesatuan Pengelolaan Hutan Model adalah wujud awal KPH yang secara

bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di

tingkat tapak.

16. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut

KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya

sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi yang dikelola

Pemerintah Daerah.

17. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum

menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.

18. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas

tanah.

19. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola

oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

20. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

21. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah

hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan

merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk

memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan

dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya

sebagai sistem penyangga kehidupan.

22. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan

tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri



kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan

menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku

industri hasil hutan.

23. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan

tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat

untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan

menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya

hutan.

24. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya

dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga

kehidupan tetap terjaga.

25. Reboisasi adalah upaya pembuatan tananam jenis pohon hutan pada

kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang atau

semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan.

26. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali

lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal

sesuai dengan peruntukannya.

27. Penanaman pengkayaan reboisasi adalah kegiatan penambahan anakan

pohon pada areal hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan,

pancang, tiang dan pohon 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk

meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai

fungsinya.

28. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan

yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang

fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan.

29. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah

daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang

bersifat menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari

curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan



pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang

masih terpengaruh aktivitas daratan.

30. Tata Air DAS adalah hubungan kesatuan individual unsur-unsur hidrologis

yang meliputi hujan, aliran sungai, peresapan dan evapotranspirasi dan

unsur lainnya yang mempengaruhi neraca air suatu DAS.

31. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada

penggunaan (secara vegetatif dan/atau sipil teknik) yang sesuai dengan

kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-

syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat

mendukung kehidupan secara lestari.

32. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi

kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh

perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit,

serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

33. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi meliputi peralatan

perkantoran, peralatan transportasi dan peralatan lainnya.

34. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang

atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi antara lain

tanah, bangunan, ruang kantor

35. Fasilitasi sarana dan prasarana adalah bentuk dukungan Pemerintah kepada

KPHL dan KPHP berupa sarana dan prasarana

36. Tata Batas dalam wilayah KPH adalah melakukan penataan batas dalam

wilayah kelola KPH berdasarkan pembagian Blok dan petak.

37. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk

mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya

secara lengkap.



38. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.

39. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit

usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau

silvikultur yang sama.

40. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan

tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur,

hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan

perencanaan selanjutnya.

41. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau

menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu

hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan

dan penilaian kegiatan

42. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh

sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat

ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

43. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi

jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi

utamanya.

44. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan

dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak

lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

45. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan

dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

46. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk

mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan

batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

47. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan

berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.



48. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau

kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

49. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang

diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan

kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan

lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

50. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang

diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan

produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan

fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan

dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan,

penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk

mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah,

iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga

tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

51. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah

pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan

atas suatu kawasan hutan tertentu.

52. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan

kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

53. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK

adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan

Produksi dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-

buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan

volume tertentu.

54. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah

izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui



kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu

dan volume tertentu.

55. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK

dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya

disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan

hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan

produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan.

56. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL

adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada

hutan Produksi dan/atau hutan produksi.

57. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin

usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan Produksi

dan/atau hutan produksi.

58. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah

pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai

intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

59. Dana reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari

pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk

mereboisasi dan merehabilitasi hutan.

60. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok

tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam,

memelihara tanaman dan memanen.

61. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang

merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam

penatausahaan hasil hutan.

62. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan

Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin

usaha industri primer hasil hutan, dan / atau Kesatuan Pengelolaan Hutan

dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip

kesetaraan dan saling menguntungkan.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ---------------------------------------------------------------------- II. DESKRIPSI KAWASAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------------------------ II-1

II. DESKRIPSI KAWASAN

A. Risalah Wilayah KPH

1. Letak dan Luas Wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

Secara administratif pemerintahan, wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI meliputi wilayah : Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan

Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten

Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Kawasan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI Kabupaten Gunung Mas secara

geografis terletak pada posisi antara: 00 17' 04.6" - 10 01' 12.8' LS dan 1130 07'

32.1" - 1130 55' 23.2" BT. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: SK.965/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013, areal KPHP Gunung

Mas XVI adalah seluas ± 294.735 Ha, dengan rincian sebagaimana yang disajikan

pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1. Luas Kawasan Hutan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. Fungsi Hutan Luas (Ha)

1. Hutan Lindung (HL) 57.3372. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 187.2913. Hutan Produksi Tetap (HP) 50.107

JUMLAH 294.735Sumber : SK.965/MENHUT-II/2013 tentang Letak dan Luas Wilayah KPHP Model

Gunung Mas

2. Batas-Batas

Adapun batas-batas wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, sebagai

berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kawasan HPK Kecamatan Damang

Batu dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Katingan.



3. Pembagian Blok

Berdasarkan hasil tata hutan melalui analisis SIG, maka wilayah KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) blok besar, yaitu Blok

Hutan Lindung, Blok Hutan Produksi Terbatas dan Blok Hutan Produksi. 1) Pada

Blok Hutan Lindung terdiri atas Blok Inti dan Blok Pemanfaatan, 2) Pada Blok

Hutan Produksi Terbatas terdiri atas Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan HHK-

HA, Blok Pemanfaatan HHK-HT, Blok Khusus dan Blok Pemanfaatan, Jasa

Lingkungan, HHBK, sedangkan 3) Pada Blok Hutan Produksi terdiri dari Blok

Pemanfaatan HHK-HA, dan Blok Pemanfaatan, Jasa Lingkungan, HHBK. Deskripsi

luasan masing-masing blok dan fungsi kawasan hutan disajikan pada tabel di

bawah ini :

Tabel II.2. Pembagian Blok pada Wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No Nama Blok JumlahPetak Luas (Ha) Persentase

(%)

I. HUTAN LINDUNG (HL)

1. HL Blok Inti 12 3.073,89 1,04

2. HL Blok Pemanfaatan 215 54.263,11 18,41

II. HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

1. HP Blok Perlindungan 117 12.129,83 4,12

2. HP Blok Pemanfaatan HHK-HA 1.642 163.102,71 55,34

3. HP Blok Pemanfaatan HHK-HT 66 6.626,04 2,25

4. HP Blok Khusus 7 655,54 0,22

5. HP Blok Pemanfaatan, Jasa Lingkungan,HHBK

49 4.776,88 1,62

III. HUTAN PRODUKSI (HP)

1. HP Blok Pemanfaatan HHK-HA 505 49.362,31 16,75

2. HP Blok Pemanfaatan, Jasa Lingkungan,HHBK 8 744,69 0,25

JUMLAH 2.622 294.735 100,00Sumber: Hasil Analisis SIG KPHP Model Gunung Mas, 2016

Berdasarkan Tabel II.2, dijelaskan bahwa wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI pada Hutan Lindung didominasi oleh Blok Pemanfaatan yaitu seluas

54.263,11 Ha (18,41.%), kemudian pada Hutan Produksi Terbatas didominasi



oleh Blok Pemanfaatan HHK-HA yaitu seluas 163.102,71 Ha (55,34%) sedangkan

pada Hutan Produksi juga didominasi oleh Blok Pemanfaatan HHK-HA seluas

49.362,31 Ha (16,75%).

Secara umum, komposisi blok pengelolaan pada KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI telah mengakomodir beberapa kepentingan yaitu ekonomi, ekologi dan

sosial sehingga diharapkan dapat terwujud pengelolaan hutan lestari secara

ekonomi dan ekologi, serta penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat lokal

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembagian blok per kawasan hutan dilakukan berdasarkan perkembangan

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI. Keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan

kawasan hutan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel II.3. Daftar Izin Pemanfaatan Hutan

No Nama Perusahaan No. Izin/ Surat Luas (SK)Ha

Luas YangMasuk

KPHP (Ha)Keterangan

1IUPHHK-HAPT. Hutan DomasRaya

SK.78/Kpts-II/2000Tgl. 22 Desember 2000 99.870 97.556 Aktif

2IUPHHK-HAPT. CarusIndonesia

SK. 94/Kpts-II/2000Tgl. 22 Desember 2000 72.170 44.159 Aktif

3IUPHHK-HAPT. Sikatan WanaRaya


4IUPHHK-HAPT. BumimasPermata Abadi

SK.656/Menhut-II/2009Tgl. 15 Oktober 2009 47.700 12.444 Aktif

5IUPHHK-HAPT. KahayanTerang Abadi


6IUPHHK-HAPT. GunungMeranti

SK. 941/Kpts-VI/1999Tgl. 14 Oktober 1999 95.265 1.081 Aktif

7IUPHHK-HAPT. FitamayaAsmapara

SK.991/Kpts-VI/1999Tgl. 14 Oktober 1999 43.880 911 Aktif

8IUPHHK-HTPT. Puspa WarnaCemerlang

SK.588/Menhut-II/2012Tgl. 10 Oktober 2012 12.920 6.617 Tidak Aktif

9Tahura “LapakJaru” SK.240/MenLHK/Setjen/PKTL.2/3/2016

Tgl. 24 Maret 2016 4.119 650Dalam prosespenyusunanRP Tahura

10HD Desa Harowu SK PAK No. 58/Menhut-II/2015

Tgl. 12 Pebruari 2015 1.750 1.750Dalam prosespenetapanHPHD



11HD Desa RanganHiran SK PAK No. 36/Menhut-II/2015

Tgl. 13 Maret 2015 865 865Dalam prosespenetapanHPHD

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Tabel II.4. Daftar Calon Izin Pemanfaatan Hutan


Luas YangMasuk

(Ha)Keterangan

1 IUPHHK-HA PT.Agromas KencanaAbadi

6/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016Tanggal 11 Januari 2016

22.686 7.733 Dalam ProsesPerizinan


Adapun rencana pembagian blok-blok pengelolaan KPH seperti diuraikan

sebelumnya, mengacu pada Juknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan KPHL dan KPHP Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor

P.5/VII-WP3H/2012 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan

Pengalolaan Hutan Produksi (KPHP) dan berdasarkan arahan Rencana Kehutanan

Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi (RTRWP)

Kalimantan Tengah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupapen (RTRWK)

Gunung Mas.

4. Wilayah Tertentu

Berdasarkan hasil analisis SIG pada KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, wilayah

tertentu berada di fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan

produksi terbatas. Wilayah tertentu di areal ini memiliki luas total ± 47.811,44 Ha

atau sebesar 43,46% dari luas wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI seperti

yang disajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel II.5. Wilayah Tertentu KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. Blok Jumlah Petak Luas (Ha) Persentase(%)

1. HL Blok Pemanfaatan 170 42.289,86 88,452. HPT Blok Pemanfaatan, Jasa

Lingkungan, HHBK 49 4.776,88 9,40

3. HP Blok Pemanfaatan, JasaLingkungan, HHBK 8 744,69 0,59

JUMLAH 227 47.811,43 100,00Sumber: Hasil Analisis SIG KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, 2016

5. Topografi dan Lereng

Kondisi topografi pada wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI bervariasi yang

terdiri dari beberapa kelas lereng dengan sebaran sebagai berikut: 110.461,85 Ha

dari luas total kawasan berlereng datar (0-8%), 52.623,43 Ha dari luas total

kawasan berlereng landai (8-15%), 62.560,98 Ha dari luas total kawasan

berlereng agak curam (15-25%), 52.151,32 Ha dari luas total kawasan berlereng

curam (25-45%) dan sisanya sebanyak 16.937,42Ha dari luas total kawasan

berlereng sangat curam (>45%), Secara rinci kelas kelerengan KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel II.6. Kelerengan Wilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. FungsiKawasan

Sebaran Jenis Kelerengan (Ha)Jumlah

(Ha)Datar(0-8%)

Landai(8-15%)

AgakCuram

(15-25%)

Curam(25-45%)

SangatCuram(>45%)

1. HutanLindung (HL) 15.891,17 10.720,92 15.834,29 11.160,60 3.730,02 57.337,00

2.

HutanProduksiTerbatas(HPT)

65.593,32 34.053,30 39.864,52 35.462,39 12.317,47 187.291,00

3.HutanProduksi(HP)

28.977,36 7.849,21 6.862,17 5.528,33 889,93 50.107,00

JUMLAH 110.461,85 52.623,43 62.560,98 52.151,32 16.937,42 294.735,00

Sumber: Hasil Analisis SIG KPHP Model Gunung Mas, 2016



6. Tanah dan Geologi

a) Tanah

Berdasarkan Peta Land System dan Tanah, jenis tanah yang terdapat pada

wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dapat dikelompokkan menjadi

4 (empat) jenis, yaitu Latosol, Podsolik, Podsolik Merah Kuning dan Renzina.

Adapun sebaran dan luasnya disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel II.7. Sebaran dan Luas Tanah Wilayah Kelola KPHP Model Gunung MasUnit XVI

No. FungsiKawasan

Luas Berdasarkan Jenis Tanah (ha)JUMLAH

(Ha)Latosol PodsolikPodsolikMerahKuning

Renzina

1. Hutan Lindung(HL) 30.025,01 26.735,74 576,25 --- 57.337,00

2. HutanProduksiTerbatas(HPT)

90.900,73 93.445,57 2.908,03 36,67 187.291,00

3. HutanProduksi (HP) 29.174,59 20.932,41 --- --- 50.107,00

JUMLAH 150.100,33 141.113,72 3.484,28 36,67 294.735,00


Secara keseluruhan, wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI Kabupaten

Gunung Mas umumnya jenis tanah yang mendominasi adalah dari jenis Latosol

dan jenis Podsolik.

b) Geologi

Berdasarkan Peta Digital Geologi Kalimantan (P3GI, 1995), wilayah kelola KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI terdiri dari 6 (enam) formasi geologi, yaitu: Batu

Pasir Haloq, Batuan Gunung Api Malahan, Batuan Terobosan Sintang, Warukin,

dan Tonalik Sepauk. Adapun sebaran luasnya disajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel II.8. Sebaran dan Luasan Geologi pada Wilayah Kelola KPHP ModelGunung Mas Unit XVI

No. FungsiKawasan

Luas Berdasarkan Formasi Geologi (Ha)

JUMLAH(Ha)Batu Pasir

Haloq

BatuanGunung

ApiMalahan

BatuanTerobosan

SintangWarukin Tonalik

Sepauk

1. HutanLindung (HL) 37.754,71 3.793,53 657,86 --- 15.130,90 57.337,00

2. HutanProduksiTerbatas(HPT)

113.476,34 26.584,92 3.168,21 102,14 43.959,39 187.291,00

3. HutanProduksi(HP)

550,74 30,54 598,98 --- 48.926,74 50.107,00

JUMLAH 151.781,79 30.408,99 4.425,05 102,14 108.017,03 294.735,00


7. Kondisi Lahan

Berdasarkan data dari BPDASHL Kahayan, BPDASHL Barito dan BPDASHL Kapuas

dan hasil analisis diperoleh data kondisi kekritisan lahan pada wilayah kelola

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI mempunyai lahan kritis yang didominasi oleh

tingkat potensial kritis seluas 211.945,19 Ha. Secara rinci tingkat kekritisan lahan

pada wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI disajikan pada tabel di

bawah ini :

Tabel II.13. Tingkat Kekritisan Lahan pada Wilayah Kelola KPHP Model GunungMas Unit XVI

No. FungsiKawasan

Luas Kondisi Lahan/Kawasan (Ha) Jumlah(Ha)Sangat

Kritis Kritis AgakKritis

PotensialKritis

TidakKritis

1.HutanLindung(HL)

--- 49,42 802,14 22.761,28 33.724,16 57.337,00

2.

HutanProduksiTerbatas(HPT)

848,90 23.279,78 10.982,97 149.528,10 3.500,14 187.291,00

3.HutanProduksi(HP)

7,53 8.815,23 779,53 40.512,23 0,01 50.107,00

JUMLAH 856,43 32.144,43 12.564,64 211.945,19 37.224,31 294.735,00

Sumber : BPDAS HL Kahayan, 2016



8. Hidrologi

Menurut Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Indonesia, wilayah kelola KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI berada pada 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu

DAS Kahayan, DAS Barito, DAS Kapuas, dan DAS Katingan. Secara umum DAS

tersebut mempunyai pola aliran dendritik yang mengalir dari utara ke selatan

menuju laut Jawa. Sebaran luas DAS pada wilayah kelola KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI disajikan secara jelas pada tabel di bawah ini :

Tabel II.9. Sebaran dan Luas DAS pada Wilayah Kelola KPHP Model GunungMas Unit XVI

No. Fungsi Kawasan Luas Berdasarkan Daerah Aliran Sungai (Ha) Jumlah (Ha)Kahayan Kapuas Barito Katingan1. Hutan Lindung

(HL) 41.238,27 479,30 12.028,23 3.591,20 57.337,00

2. Hutan ProduksiTerbatas (HPT) 167.311,85 --- 13.336,86 6.642,29 187.291,00

3. Hutan Produksi(HP) 50.107,00 --- --- --- 50.107,00

JUMLAH 258.657,12 479,30 25.365,09 10.233,49 294.735,00


9. Iklim

Wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI Kabupaten Gunung Mas terletak

pada daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur berkisar 27°C - 28°C.

Intesitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumberdaya air yang cukup

banyak, menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal.

Peta Iklim pada wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, secara jelas disajikan


Tabel II.10. Data Iklim pada Wilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVIDalam 5 Tahun Terakhir

No Bulan Curah Hujan per Tahun Rata-rata(ml)2011 2012 2013 2014 2015

1 Jan 124 118 121 396 257 2032 Feb 237 285 396 561 503 3963 Mar 264 227 253 146 253 2284 Apr 316 248 146 503 561 3625 Mei 173 253 319 243 285 2726 Jun 117 108 159 121 136 1287 Jul 189 284 503 285 242 301



No Bulan Curah Hujan per Tahun Rata-rata(ml)2011 2012 2013 2014 2015

8 Ags 254 379 561 253 146 3269 Sep 227 238 135 319 159 217

10 Okt 163 293 257 135 121 21011 Nov 263 253 284 159 319 25512 Des 197 237 242 257 396 266

Total 4.539 4.938 5.406 5.641 5.394 5.183Rata-rata 324 353 386 402 385 226

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson (1951), wilayah kelola KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI tergolong daerah yang sangat basah dengan nilai Q

(Quotient) sebesar 8,1 %. Dengan demikian wilayah kelola KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI tergolong ke dalam zona iklim B.

10. Aksesibilitas

Ketersediaan infrastruktur merupakan masukan penting dalam operasional

pengelolaan hutan di lapangan, hal ini berkaitan dengan tingkat aksesibilitas atau

tingkat keterjangkauan kawasan hutan. Selanjutnya tingkat aksesibilitas akan

mempengaruhi intensitas pengelolaan, utamanya fungsi pengawasan hutan di

mana wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang cukup luas yaitu

seluas ± 294.735 Ha. Wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI secara

administrasi terbagi atas 5 (lima) wilayah administrasi Kecamatan yaitu

Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara,

Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa. Dimana sebagian besar

dari wilayah kelola tersebut sudah terdapat ijin-ijin pemanfaatan dalam bentuk

IUPHHK-HA 6 (lima) unit dan IUPHHK-HT 1 (satu) unit.

Jaringan jalan di wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI masih

terbatas. Satu-satunya jaringan jalan yang sudah terbangun adalah jalan

angkutan kayu bulat (logs) oleh pemegang IUPHHK-HA. Kondisi fisik jalan

tersebut juga bukan jalan dengan pengerasan, sebagian besar berupa jalan tanah

yang hanya ditaburi dengan kerikil atau batu split, itupun juga pada tempat-

tempat yang ekstrim (tanjakan). Dan ada juga sebagian besar jalan angkutan



kayu bulat (logs) eks IUPHHK-HA yang sudah tidak beroperasi atau masa ijin

pemanfaatannya berakhir atau habis yang sudah rusak parah hampir tidak bisa

dilalui, sehingga untuk dapat melalui jalan tersebut harus menggunakan

kendaraan roda empat double gardan.

Dengan kondisi jalan darat yang belum berkembang dengan baik sebagaimana

telah dikemukakan di atas, maka masyarakat masih juga menggunakan alat

transportasi mengunakan transportasi sungai yaitu menggunakan perahu dan

perahu motor (klotok). Hal ini juga dalam faktanya masyarakat pedalaman juga

sebagian besar bertempat tinggal di tepi sungai, tanah pertanian juga sebagian

besar berada di tepi sungai. Tingkat aksesibilitas kawasan hutan wilayah kelola

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel II.11. Data Aksesibilitas pada Wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

NO. AKSES DANTINGKATANNYA HL HP HPT TOTAL

1. Jalan (Sedang) 10.874,48 26.009,41 53.817,68 90.701,572. Sungai (Sedang) 7.515,35 4.928,70 25.018,28 37.462,333. Sungai dan Jalan (Tinggi) 3.399,11 5.664,20 15.554,33 24.617,644. Tidak Ada Akses (Rendah) 35.544,96 13.498,88 92.894,08 141.937,92

TOTAL 57.333,90 50.101,19 187.284,36 294.735,00

Sumber: Dokumen Tata Hutan KPHP Model Gunung Mas, 2014

11. Sejarah Wilayah KPH

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan adalah serangkaian proses

perencanaan/ penyusunan desain kawasan hutan yang didasarkan atas fungsi

pokok dan peruntukannya yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan

yang efisien dan lestari. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka

seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),

dimana KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional,

Provinsi dan Kabupaten/kota.

Wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI berdasarkan Tata Guna Hutan

Kesepakatan (TGHK) Tahun 1982, berada pada fungsi kawasan yang meliputi

Hutan Lindung (HL) seluas 43.332 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 39.040 Ha,



Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 201.034 Ha dan Hutan Produksi yang dapat

dikonversi (HPK) seluas 11.326 Ha.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.292/Menhut-II/2011 dan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI berada pada fungsi kawasan hutan yang meliputi Hutan Lindung (HL) seluas

57.337 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 50.107 Ha dan Hutan Produksi Terbatas

(HPT) seluas 187.291 Ha.

Pada Tahun 2012 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK.2/Menhut-II/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang

Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jumlah

33 (Tiga puluh Tiga) Unit KPH yang terdiri dari 29 (Duapuluh Sembilan) Unit

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan 4 (Empat) Unit Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Pada akhir tahun 2013 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor : SK.965/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Penetapan

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Gunung Mas XVI yang

terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 294.735

(Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar.

B. Potensi Wilayah KPH

1. Penutupan Vegetasi

Kondisi penutupan lahan pada wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

dianalisis berdasarkan Citra Landsat Liputan tanggal 25 Januari 2015 dan tanggal

4 April 2015 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kelola KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI masih berupa Hutan Alam, baik yang berpenutupan hutan

lahan kering primer atau hutan lahan kering sekunder. Selain itu terdapat jenis



tutupan lahan lainnya yaitu hutan tanaman, semak belukar, tanah terbuka,

pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak dan tambang.

Luas kawasan hutan pada wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

berdasarkan kelas penutupan lahan disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel II.12. Luas Penutupan Lahan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. Penutupan Lahan HL HP HPT Jumlah1. Hutan Lahan Kering Primer 33.932,31 1.852,73 48.638,64 84.423,68

2.Hutan Lahan KeringSekunder

21.171,04 38.127,16 112.160,04 171.458,24

3. Hutan Tanaman Industri - - 2.373,20 2.373,24. Semak Belukar 2.103,66 8.779,52 23.512,88 34.396,065. Tanah Terbuka 89,53 - 402,11 491,647. Pertanian Lahan Kering - 1.347,59 - 1.347,59

8.Pertanian Lahan KeringCampur Semak

40,46 - 190,07 230,53

9. Pertambangan - - 14,06 14,06JUMLAH 57.337,00 50.107,00 187.291,00 294.735,00

Sumber : BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2015

2. Potensi Kayu dan Non Kayu

a. Potensi Kayu

Sebagian besar kondisi penutupan lahan areal KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi (HP), dimana potensi

tegakan masih tergolong cukup baik. Masih banyak dijumpai pohon-pohon

dengan diameter >20 cm. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena keadaan

lokasi yang memiliki kelerengan yang cukup curam sehingga menyulitkan

perusahaan dalam pemanenan kayu. Selain itu semakin ketatnya izin keluar kayu

dari pemerintah menyebabkan masyarakat tidak lagi melakukan kegiatan ilegal

logging, sehingga kondisi tegakan dapat terjaga.

Berdasarkan hasil survei Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan

Potensi Seluruh Areal KPHP Model Gunung Mas Tahun 2015, terdapat potensi

kayu pada tabel di bawah ini :



Tabel II. 14. Potensi Kayu Rata-rata per Ha pada Wilayah Kelola KPHP ModelGunung Mas Unit XVI

Lokasi Kelompok Jenis 20-29 cm 30-49 cm 50 cm upN/Ha V/Ha N/Ha V/Ha N/Ha V/Ha

HutanPrimer

Jenis Meranti 33,01 23,37 48,27 85,47 15,26 62,10Rimba Campuran 10,37 7,03 13,61 19,72 3,24 12,68Kayu Indah 1,43 0,90 2,03 3,09 0,60 2,18

Jumlah 44,81 31,31 63,92 108,27 19,10 76,96Jenis Dilindungi 2,41 1,55 3,24 4,92 0,83 3,37

Total 47,22 32,86 67,16 113,19 19,93 80,33HutanSekunder

Jenis Meranti 13,35 51,22 43,80 75,58 30,46 24,36Rimba Campuran 3,37 10,41 13,40 18,37 10,03 7,65Kayu Indah 0,60 0,97 1,67 1,88 1,08 0,91


Total 17,90 64,27 61,73 99,27 43,83 34,69Rata-rata Jenis Meranti 14,30 56,66 46,04 80,52 31,73 23,86

Rimba Campuran 3,31 11,55 13,51 19,04 10,20 7,34Kayu Indah 0,60 1,58 1,85 2,48 1,25 0,90


Total 18,92 72,30 64,44 106,23 45,53 33,77

Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh ArealKPHP Model Gunung Mas, 2015

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Kelompok Pohon dengan kelas

diameter 30–49 cm lebih dominan. Dan secara rinci data jenis-jenis pohon

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II. 15. Jenis-jenis Pohon pada Wilayah Kelola KPHP Model Gunung MasUnit XVI

No. Nama Lokal Nama Latin

A. Kelompok Jenis Meranti1. Balau Shorea spp2. Bangkirai Shorea laevifolia3. Belangeran Shorea balangeran4. Kapur Dryobalanops spp5. Kenari Canarium spp6. Keruing Dipterocarpus borneensis7. Matoa Pometia pinnata8. Meranti Shorea spp9. Mersawa Anisoptera spp

10. Nyatoh Payena microphylia11. Palapi Heritiera trifoliglata12. Pulai Alstonia macrophylia13. Resak Vatica spp



No. Nama Lokal Nama Latin

14. Tengkawang Shorea sppB. Kelompok Rimba Campuran

1. Bayur Pterospermum celebicum2. Benuang Octomeles spp3. Bintangur Calophyllum spp4. Cempedak Artocarpus rigidus5. Durian Durio spp6. Geronggang Cratoxylum spp7. Jambu Eugenia spp8. Jelutung Dyera costulata9. Kandis Garcinia parvifolia

10. Karet Hevea brasiliensis11. Kayu Asam Rhodemnia spp12. Kelat Syzygium polyanthum13. Kelumpang Sterculia spp14. Kempas Koompassia malaccensis15. Kenanga Cananga spp16. Kenari Canarium vulgare17. Ketapang Terminalia spp18. Kulim Scorodocarpus borneensis19. Mahang Macaranga spp20. Manggis Hutan Garcinia mangostana21. Medang Endiandra spp22. Nangka Artocarpus integra23. Petai Hutan Parkia speciosa24. Petaling Ochanostachys amentacea25. Putat Barringtonia spp26. Rambutan Hutan Nephelium lappaceum27. Pasang Quercus spp28. Sengon Paraserianthes falcataria29. Sepalis Kokoona spp30. Simpur Dillenia spp31. Tapos Elateriospermum spp32. Terap Artocarpus spp

C. Kelompok Kayu Indah1. Dahu Dracontomelon spp2. Gaharu Aquilaria malaccensis3. Rengas Melanorrhoea spp4. Ramin Gonystylus spp5. Sungkai Pheronema canescens6. Ulin Eusideroxylon zwageri

Sumber : Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi SeluruhAreal KPHP Model Gunung Mas Unit XVI Tahun 2015



b. Potensi Non Kayu

Berdasarkan hasil survei Laporan Akhir Indentifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan

Potensi Seluruh Areal KPHP Gunung Mas Unit XVI, potensi non kayu pada wilayah

kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI masih cukup tinggi dan hampir pada

seluruh wilayahnya serta cukup potensial untuk dikelola diantaranya rotan,

bambu, getah pantung, getah damar, bawang dayak, karet, pasak bumi, jahe

merah, madu, akar kuning, gingseng, sarang semut, sarang burung

walet.Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel II. 16. Potensi Non Kayu pada Wilayah Kelola KPHP Model Gunung MasUnit XVI

No. Nama Potensi Lokasi Keterangan

1. Rotan Tinggi

Tumbang SianTumbang LapanTumbang TakaoiTumbang Masukih

Komersil

2. Bambu Sedang

HarowuTumbang TakaoiSandung TambunTaja Urap

Belum Komersil

3. Getah Pantung SedangTumbang MahuroiHarowuTumbang Takaoi

Belum Komersil

4. Getah Damar Sedang Tumbang Mahuroi Belum Komersil

5. Bawang Dayak Sedang Sandung TambunTaja Urap Belum Komersil

6. Karet Tinggi Hampir di semua Desa Komersil

7. Pasak Bumi SedangSandung TambunTaja UrapHarowu

Komersil

8. Jahe Merah Sedang Sandung TambunTaja Urap Belum Komersil

9. Madu Tinggi Tumbang Mahuroi Komersil10. Akar Kuning Tinggi Harowu Komersil

11. Gingseng Tinggi HarowuRangan Hiran Komersil

12. Sarang Semut Tinggi Tumbang Mahuroi Komersil

13. Sarang Burung Walet Tinggi HL dan HPT yang jauhdari pemukiman Komersil

Sumber : Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh ArealKPHP Model Gunung Mas Unit XVI Tahun 2015



3. Keberadaan Flora dan Fauna Langka

a. Potensi Flora

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, jenis-jenis flora yang ditemukan pada

wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI disajikan pada tabel di bawah

ini :

Tabel II.17. Data Flora Langka pada Wilayah Kelola KPHP Model Gunung MasUnit XVI

No. Jenis Flora Nama Latin Keterangan1. Ulin Euxideroxylon zwagerii Dilindungi2. Tengkawang Shorea macrophylla Dilindungi3. Ramin Gonistylus bancanus Dilindungi4. Jelutung Dyera constata ---5. Agathis Agathis borneensis ---6. Bengaris/Kempas Koompassia malaccensis ---

Sumber : Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi SeluruhAreal KPHP Model Gunung Mas Unit XVI Tahun 2015

b. Potensi Fauna

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, jenis-jenis fauna yang ditemukan pada

wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI disajikan secara jelas pada

tabel berikut ini :

Tabel II.18. Data Fauna Langka pada Wilayah Kelola KPHP Model Gunung MasUnit XVI

No. Jenis Fauna Nama Latin Keterangan1. Macan Dahan/Tuhun Neofelis nebolusa Dilindungi2. Kucing Hutan Felis bengalensis3. Beruang Madu Helarctos malayanus Dilindungi4. Musang/luwak Paradoxurus hermaproditus5. Trenggiling Manis javanicus6. Landak Hystrix brachyuran7. Kijang/Kerahu Muntiacus muntjak8. Rusa/Bajang Cervus unicolor9. Kancil/Pelanduk Tragulus javanicus10. Owa-owa/Kalawet Hylobates agilis Dilindungi11. Lutung Merah/Hampulan Presbytis rubicunda Dilindungi12. Babi Hutan/Bawui Sus barbatus13. Kera Ekor Panjang/Bakei Macaca fascicularis Dilindungi14. Burung Enggang Buceros rhinoceros Dilindungi



No. Jenis Fauna Nama Latin Keterangan15. Burung Kuau Raja/Haruei Argusianus argus Dilindungi16. Kura-Kura Gunung Dogania subplana17. Ular Phiton Reticulated phyton18. Orang Utan Pongo pygmaeus Dilindungi

Sumber : Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh ArealKPHP Model Gunung Mas Unit XVI Tahun 2015

Flora dan fauna langka pada wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI masih

ada dan dapat ditemukan, meskipun keberadaan habitatnya mengalami

degradasi dan deforestasi yang cukup tinggi, ancaman kepunahan disebabkan

oleh perburuan masyarakat yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan

hidup, baik dikonsumsi sendiri juga diperjual belikan. Oleh karena itu dilakukan

upaya perlindungan hutan dan konservasi alam yang lebih ditingkatkan untuk

menjaga keberlanjutan keberadaan flora dan fauna langka tersebut.

4. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI ini terdapat areal kawasan

hutan yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan jasa lingkungan dan

wisata alam. Jasa lingkungan yang dapat dibina di kawasan tersebut adalah

peluang pengembangan wisata alam pada kawasan hutan lindung dan hutan

produksi di wilayah Kecamatan Damang Batu misalnya pengembangan

penangkaran burung kuau raja/merak kerdil (Haruei), lebah madu, getah

jernang, sarang burung walet, sarang semut dan tanaman obat-obatan serta juga

pengembangan wisata budaya yang cukup beragam, di wilayah Kecamatan ini

terdapat (masyarakat adat). Suku ini memiliki karakteristik budaya yang khas dan

sangat alami dan menjadi salah satu tujuan kunjungan dan pengembangan

kearifan lokal bagi wisata lokal maupun asing. Selain itu juga dapat

dikembangkan potensi wisata alam lainnya seperti air terjun dan arung jeram.

Pada Kecamatan Miri Manasa dan Kahayan Hulu Utara pengembangan jasa

lingkungan dan wisata alam lebih mengandalkan pada potensi aliran air sungai

dan danau yang bersumber dari kawasan hutan lindung dan hutan produksi.



Tabel II.19. Potensi Jasa Lingkungan, Wisata Alam dan Wisata Budaya diWilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

a) Air Terjun

No Nama Air Terjun Lokasi Aksesibilitas1. Danum Pari Desa Rangan Hiran a. Jalan Aspal dari Ibukota

Kabupaten sampai ibukotaKecamatan Tewah ± 45Menit,

b. dari Ibukota KecamatanTewah ke desa rangan hiranjalan pengerasan ± 3 Jam,

c. kemudian dilanjutkandengan jalan kaki ± 1 Jam.

2. Rotang Aroi Desa Harowu a. Jalan Aspal dari IbukotaKabupaten sampai ibukotaKecamatan Tewah ± 45Menit

b. selanjutnya dari IbukotaKecamatan Tewah jalanpengerasan ± 3 Jam

c. dilanjut melalui sungaimenggunakan perahumotor dan jalan kaki ± 3Jam.

3. Tumbang Sian Desa Tumbang Sian Jalan aspal dan pengerasan dariIbukota Kabupaten ± 4 Jam.

b) Wisata Alam

No. Nama Wisata Alam Lokasi Aksesibilitas1. Batu Suli Desa Upon Batu Jalan Aspal dan pengerasan

dari Ibukota Kabupaten ± 1,5Jam

2. Arung Jeram (HuluSungai Miri)

Desa Harowu a. Jalan Aspal dari IbukotaKabupaten sampai ibukotaKecamatan Tewah ± 45Menit

b. selanjutnya dari IbukotaKecamatan Tewah jalanpengerasan ± 3 Jam

c. dilanjut melalui sungaimenggunakan perahumotor ± 3 Jam.

3. Arung Jeram (HuluSungai Kahayan)

Desa TumbangMahuroi

Jalan aspal dan pengerasandari Ibukota Kabupaten ± 6 – 7Jam.



No. Nama Wisata Alam Lokasi Aksesibilitas4. Bukit Keminting Desa Tumbang

MahuroiJalan Aspal, jalan pengerasandan jalan IUPHHK dari IbukotaKabupaten, ± 10 Jam

5. Bukit Ruap Desa TumbangHatung

a. Jalan Aspal dari IbukotaKabupaten sampai ibukotaKecamatan Tewah ± 45Menit

b. selanjutnya dari IbukotaKecamatan Tewah jalanpengerasan dan jalanIUPHHK ± 5 Jam.

c) Wisata Budaya

No. Nama Wisata Budaya Lokasi Aksesibilitas1. Makam Damang Pijar Desa Tumbang

MahuroiJalan aspal danpengerasan dari IbukotaKabupaten ± 6 – 7 Jam.

2. Rumah Betang Singa Keting,Jaga Kamis

Desa Tumbang Korik Jalan aspal danpengerasan dari IbukotaKabupaten ± 5 Jam

3. Rumah Betang DamangBatu

Desa Tumbang Anoi Jalan aspal danpengerasan dari IbukotaKabupaten ± 5 Jam

Sumber : KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, 2015

C. Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

1. Demografi

a. Penduduk

Penduduk yang tinggal di dalam ataupun disekitar kawasan hutan memainkan

peranan yang sangat penting baik secara langsung maupun tidak langsung di

dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan kawasan hutan.

Pertambahan jumlah penduduk disuatu kawasan hutan menjadi salah satu

penyebab meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hasil hutan dan kebutuhan

untuk membuka lahan. Adapun jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang

berada di sekitar wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI disajikan secara rinci




Tabel II.20. Keadaan Penduduk Menurut Desa di Dalam dan di Sekitar WilayahKPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No DesaLuas

Wilayah(Km2)

Jumlah(KK)

JumlahPenduduk

(jiwa)

Kepadatan(jiwa/Km2)

1 Tumbang Mahuroi 215 242 966 42 Karetau Sarian 179 122 535 33 Tumbang Anoi 185 104 439 24 Karetau Rambangun 148 32 148 15 Tumbang Ponyoi*) 140 124 539 46 Tumbang Takaoi 65 89 331 57 Tumbang Korik*) 78 67 301 48 Tumbang Tajungan 119 128 486 49 Penda Rangas 211 83 349 2

10 Tumbang Sian 124 136 606 511 Tumbang Lapan 160 79 373 212 Tumbang Siruk 143 18 87 113 Tumbang Napoi 169 214 925 514 Tumbang Manyoi 98 64 285 315 Tumbang Hatung*) 96 93 662 716 Tumbang Koroi 81 39 205 317 Buntoi 149 40 178 118 Mangkuhung 152 85 372 219 Tumbang Masukih 142 82 349 220 Rangan Hiran*) 136 88 226 221 Harowu 216 41 316 122 Taja Urap 22 117 476 2223 Karason Raya 42 84 339 824 Upun Batu 93 152 707 825 Kasintu 41 131 529 1326 Batu Nyiwuh 107 261 1.283 1227 Sandung Tambun 16 266 1.118 7028 Teluk Lawah 32 130 638 2029 Tewah 115 1.933 9.155 80

Total 3.474 5.044 22.923 296Sumber : BPS, Gunung Mas Dalam Angka 2015*) Desa didalam kawasan hutan

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor penting terhadap pemahaman

tentang peran hutan dan kehutanan dalam hidup dan kehidupannya ke depan.

Sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, yaitu



tamat SLTA (35%), hal ini dapat menjadi faktor pendukung di dalam pelaksanaan

kegiatan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI ke depan, karena semakin tinggi

tingkat pendidikan, responden akan semakin bijak di dalam mengambil

keputusan untuk mencari alternatif usaha terkait pemanfaatan sumber daya

alam sekitar. Secara detail data-data tingkat pendidikan di 5 (lima) Kecamatan

pada KPHP Model Gunung Mas Unit XVI disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel II.21. Tingkat Pendidikan Masyarakat di 5 (Lima) Kecamatan padaWilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. Kecamatan Tingkat Pendidikan JumlahSD SLTP SLTA1. Kurun 446 412 188 1.0462. Tewah 366 251 180 7973. Kahayan Hulu Utara 150 104 71 3254. Damang Batu 81 56 0 1375. Miri Manasa 71 29 9 109

JUMLAH 1.114 852 448 2.414Sumber : BPS, Gunung Mas Dalam Angka 2015

c. Mata pencaharian

Mata pencaharian adalah salah satu unsur kebudayaan. Mata pencaharian atau

pekerjaan masyarakat tidak dipilih secara sembarangan. Terdapat beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dipilih. Faktor tersebut

diantaranya adalah tempat tinggal yang berhubungan dengan kondisi geografis

atau kondisi alam, dan juga terhubung dengan kepercayaan-kepercayaan

masyarakat. Secara detail jenis mata pencaharian masyarakat di 5 (lima)

Kecamatan di Wilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI pada tabel di

bawah ini :

Tabel II.22. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat di 5 (Lima) Kecamatan dalamWilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI Tahun 2015

No. Kecamatan

Jenis Mata Pencaharian

Petani PedagangPegawai

(PNS/Swasta)

Pengrajin/Industri

Kecil

Jasa-jasa(Angkutan,Tukang, dll)

Lain-lain

1. Kurun 2164 535 891 68 7 -2. Tewah 2462 170 643 173 2 -3. Kahayan Hulu Utara 778 224 365 111 1 -4. Damang Batu 416 81 191 5 2 -



No. Kecamatan

Jenis Mata Pencaharian

Petani PedagangPegawai

(PNS/Swasta)

Pengrajin/Industri

Kecil

Jasa-jasa(Angkutan,Tukang, dll)

Lain-lain

5. Miri Manasa 504 39 235 23 0 -Jumlah 6324 1049 2325 380 12 -

Sumber : BPS, Gunung Mas Dalam Angka 2015

Tabel II.20. diatas menggambarkan bahwa salah satu mata pencaharian

masyarakat di wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI adalah petani

yaitu sebesar 62,75% dan paling banyak/dominan petaninya terdapat di

Kecamatan Tewah sebesar 38,93%. Jenis mata pencaharian masyarakat ini

merupakan salah satu potensi pendukung pelaksanaan kegiatan di KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI, sebab sedikit-banyaknya masyarakat telah mengetahui

teknik-teknik bercocok tanam. Tanaman yang ditanam juga disesuaikan dengan

kebutuhan, diantaranya adalah padi enam bulanan, padi empat bulanan, dan

padi ketan yang merupakan kebutuhan dalam upacara adat. Salah satu upacara

adat yang dilakukan adalah pada saat membuka lahan. Tujuannya untuk

menambah kesuburan tanah, menolak hama, dan mengusahakan hasil bumi

yang berlimpah. Selain berladang, terutama pada saat menunggu waktu

membuka lahan, masyarakat melakukan pekerjaan lain. Diantaranya adalah

berburu, mencari hasil hutan (madu, tengkawang, gaharu, rotan) dan mencari

ikan di sungai serta mencari emas.

2. Pola Hubungan Masyarakat Dengan Hutan

a. Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Kesadaran masyarakat di sekitar wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI terhadap kelestarian hutan cukup tinggi. Mereka menyadari bahwa

kelestarian hutan diperlukan agar mereka dapat secara berkelanjutan

memanfaatkan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa

sumber daya hutan yang sering dimanfaatkan antara lain kayu ulin, karet, rotan,

bambu, getah pantung/ jelutung dan lain-lain.



b. Penguasaan Lahan Hutan

Penguasaan lahan hutan oleh masyarakat Dayak terdiri dari penguasaan komunal

dan individual yang diakui secara adat. Pengakuan komunal secara tradisional

dicirikan dengan adanya penguasaan kawasan oleh masyarakat adat. Dalam

konteks penguasaan lahan terutama kawasan hutan diakui adanya penguasaan

kawasan adat atau wilayah desa.

Batas-batas hak ulayat setiap suku atau marga cukup jelas dimana setiap marga

tahu akan batas wilayahnya sesuai dengan batas-batas alam. Setiap suku/marga

dalam mencari atau memenuhi kebutuhan hidupnya tidak boleh mengambil dari

wilayah suku/marga lainnya. Setiap desa mempunyai bagian penguasaan wilayah

atau areal hutan yang merupakan wilayah jelajah orang-orang terdahulu dari

generasi mereka saat ini.

Masyarakat Dayak selain mempunyai sistem pemilikan atau penguasaan lahan,

juga mempunyai sistem penguasaan pohon secara khusus. Jika seseorang telah

mengelola pohon-pohon yang tumbuh liar, misanya pohon durian, pohon

pantung/jelutung atau tengkawang, dengan memotong atau membersihkan

tumbuh-tumbuhan yang merambat di sekitarnya, maka terbentuklah

kepemilikan pohon-pohon tersebut. Penguasaan pohon-pohon semacam itu juga

diwariskan kepada anak cucu dan keluarganya. Akses perempuan terhadap

tanah, sepanjang menyangkut tanah individu dan/atau hak yang tidak begitu

kuat (hak untuk memanfaatkan) atas tanah komunal, hampir tidak berbeda

dengan laki-laki. Meskipun demikian, kontrol atas tanah masing dipegang oleh

laki-laki, terutama dalam pengambilan keputusan tertinggi apabila terjadi

sengketa.

c. Kawasan yang dilindungi oleh masyarakat dalam wilayah KPHP

Sejak dahulu kala masyarakat menjaga serta melindungi suatu kawasan hutan

adat yang secara umum disebut daerah “Puruk” dan dalam areal ada larangan

kepada siapapun yang ingin merusak hutan disekitarnya. Dalam kampung/lewu

mempunyai lebih dari satu kawasan hutan yang dilindungi dengan luas berbeda-

beda misalnya Puruk Pandan Kuhung, Puruk Batu Tonduk, Puruk Pakon, Puruk



Liang Bungai, Puruk Liang Bakai, Puruk Pangandan Boloo, Puruk Keleng Antang,

Puruk Roap, Puruk Sandokui, Puruk Kaminting.

Secara umum luas kawasan hutan adat setiap “Puruk” yang dilindungi secara

bersama oleh masyarakat setempat belum diketahui, hal ini disebabkan karena

hingga saat ini belum pernah dilakukan pemetaan pola ruang dan tata guna

lahan wilayah adat. Upaya perlindungan kawasan puruk dilakukan semenjak

leluhur/nenek moyang mendiami lewu (Kampung) ratusan tahun sebelum

pertemuan “Pung Pum Ha’i (Pertemuan Besar) di kampung Tumbang Anoi pada

tahun 1894 dan pada waktu itu yang diwakili oleh “Damang Engen” yang berasal

dari Lewu Harowu.

d. Wilayah adat

Kawasan hutan memiliki arti penting bagi masyarakat yang ada di dalam dan di

sekitar wilayah KPHP, karena dari luas kawasan hutan tersebut terdapat kawasan

hutan lindung yang mempunyai fungsi hidrologi penting serta pemanfaatan

lainnya yang berada di kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas di

Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Masukih, Desa Rangan Hiran, Desa Harowu

memiliki kekayaan sumberdaya hutan yang relatif besar dibanding dengan desa

lainnya.

e. Kelompok etnis/suku

Secara etnis masyarakat adat yang hidup di wilayah adat ini adalah Masyarakat

Dayak seperti Dayak Ngaju, Dayak O’t Danum yang menggunakan bahasa kadorih

dan bahasa Kahayan/kapuas.

D. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan

Ijin-ijin yang terkait dengan: IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUP Pertambangan

pada wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI sudah berjumlah 7 (Tujuh)

IUPHHK-HA dan 1 (Satu) calon IUPHHK-HA, 1 (Satu) IUPHHK-HT, 2 (Dua) Hutan

Desa, 1 dan serta 1 (Satu) IUP Pertambangan, seperti yang disajikan pada tabel-

tabel di bawah ini :



Tabel II.23. Izin Pemanfaatan Hutan di Wilayah KPHP Model Gunung Mas UnitXVI


MasaBerakhir Ijin Keterangan

1 IUPHHK-HAPT. Hutan Domas Raya

SK.78/Kpts-II/2000Tgl. 22 Desember 2000

99.870 Tahun 2019 Aktif

2 IUPHHK-HAPT. Carus Indonesia

SK. 94/Kpts-II/2000Tgl. 22 Desember 2000


3 IUPHHK-HAPT. Sikatan Wana Raya



4 IUPHHK-HAPT. Bumimas Permata

Abadi

SK.656/Menhut-II/2009Tgl. 15 Oktober 2009


5 IUPHHK-HAPT. Kahayan Terang

Abadi



6 IUPHHK-HAPT. Gunung Meranti

SK. 941/Kpts-VI/1999Tgl. 14 Oktober 1999


7 IUPHHK-HAPT. Fitamaya Asmapara

SK.430/Menhut-II/2006Tgl. 29 Agustus 2006


8 IUPHHK-HTPT. Puspa Warna

Cemerlang

SK.588/Menhut-II/2012Tgl. 18 Oktober 2012

12.920 Tahun 2032 Tidak Aktif

9 Tahura “Lapak Jaru” SK.240/MenLHK/Setjen/PKTL.2/3/2016Tgl. 24 Maret 2016

4.119 -- Baru keluar SK.Penetapannya

10 HD Desa Harowu SK PAK No. 58/Menhut-II/2015Tgl. 12 Pebruari 2015

1.750 -- Dalam prosespenetapan

HPHD11 HD Desa Rangan Hiran SK PAK No. 36/Menhut-II/2015

Tgl. 13 Maret 2015865 -- Dalam proses

penetapanHPHD


Tabel II.24. Daftar Calon Izin Pemanfaatan Hutan di Wilayah KPHP ModelGunung Mas Unit XVI


MasaBerakhir

IjinKeterangan

1 IUPHHK-HA PT.Agromas KencanaAbadi

6/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016Tanggal 11 Januari 2016

22.686 --- Dalam ProsesPerizinan


E. Kondisi Posisi KPHP Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah danPembangunan Daerah

1. Perspektif Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI mengacu pada rencana tata

ruang Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035 yang tujuan penataan ruang

wilayah adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis

pertanian yang berorientasi agrobisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung



energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup, sehingga pemanfaatan kawasan pada KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI diarahkan pada :

a. Kawasan Hutan Produksi

- Pola agroforestry dengan mengedepankan pola-pola agrobisnis.

- Pengembangan budidaya Gaharu, Karet dan tanaman obat (Jahe Merah).

- Pemanfaatan kawasan lainnya adalah dalam hal produksi baik kayu

maupun non kayu dengan memperhatikan pengelolaan hutan lestari.

- Pemanfaatan jasa aliran air untuk energi yaitu PLTA/PLTMH.

b. Kawasan Hutan Lindung

- Pemanfaatan jasa aliran air untuk energi yaitu PLTA/PLTMH.

- Pengelolaan HL sebagai upaya peningkatan daya dukung dan daya

tampung lingkungan.

Dalam hal kawasan, KPHP Model Gunung Mas Unit XVI berada pada kawasan

strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu

Kawasan Strategis Nasional Heart of Borneo (HoB) dan Kawasan Ekosistem Muller

2. Perspektif Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah ± 1.080.400 Ha dan lebih dari

80,30% ditetapkan sebagai kawasan hutan, selebihnya adalah badan air dan

wilayah yang ditetapkan sebagai areal penggunaan lainnya (APL), sehingga akses

masyarakat untuk memanfaatkan kawasan sangat terbatas ditambah lagi dengan

kurangnya alternatif mata pencaharian untuk penduduk membuat tekanan pada

hutan semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan

meningkatnya kebutuhan lahan untuk pertanian dan perkebunan.

Sehubungan dengan dinamisnya pembangunan di daerah yang membutuhkan

ruang dan lahan dimana wilayah KPHP ini sangatlah luas, maka peranan

pengelola KPHP menjadi sangat penting dalam mengembangkan rencana

pengelolaan hutan yang sesuai dengan realitas sosial ekonomi masyarakat lokal

dan rencana tata ruang setempat serta dibutuhkan untuk menata,



mengoptimalkan dan menjaga semua unit pengelolaan di tingkat tapak (blok dan

petak) terhadap tekanan perubahan lahan dan status fungsi agar kelestarian

ekosistem tetap terjaga, pembangunan dapat terus berjalan lancar dan menekan

seminimal mungkin konflik sosial yang sewaktu-waktu dapat muncul di

masyarakat.

3. Perspektif Pembangunan Daerah

Dalam rangka pembangunan wilayah Kabupaten Gunung Mas, maka upaya

pemanfaatan lebih fokus di bagian Utara wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI, di mana ada tekanan yang lebih besar pada hutan karena populasi

penduduknya lebih padat dan cenderung menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Sering kali pula terjadi kegiatan yang tumpang tindih di berbagai sektor,

termasuk kehutanan, pertambangan, pembangunan infrastruktur dan kegiatan

masyarakat, yang dapat menimbulkan konflik yang mengganggu kegiatan

komersial, terkadang dengan skala yang besar.

Pentingnya melakukan revitalisasi pembangunan sektor kehutanan kabupaten

dapat terlaksana melalui penyelesaian masalah kepemilikan tanah, pembukaan

lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor ini. Pada

tahun 2015 sektor kehutanan ini dari 14 IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT mampu

berproduksi hasil hutan kayu sebanyak 248.907,67 m3 dan menyumbang PNBP

PSDH sebesar Rp. 17.977.555.484,40, DR sebesar USD 3.908.357,35 dan PNT

sebesar 22.455.374.759,70 dan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)

sebesar Rp. 1.791.948.600,00 serta akan makin bertambah untuk mendongkrak

pendapatan daerah dari bagi hasil PNBP tersebut apabila iklim investasi akan

kondusif, dalam hal ini KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dapat berperan aktif di

dalamnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, intervensi pemerintah kabupaten

harus difokuskan pada penguatan tata kelola hutan berbasis masyarakat dan

pengoperasian Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) menjadi prioritas

utama teratas agar pengelolaan di tingkat tapak dapat berjalan secara efektif dan

efisien.



Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku kayu, KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI juga dapat berperan dalam hal memenuhi kebutuhan kayu tersebut, hal

ini karena di dalam wilayah tertentu blok pemanfaatan HHK-HA KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI seluas 5.521,58 Ha masih terdapat potensi hasil hutan kayu

yang dapat di kelola oleh KPHP sendiri.

F. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan

1. Isu strategis

Penetapan isu-isu strategis terkait pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Gunung Mas (2014-2019), dimana isu strategisnya meliputi : 1) Menurunnya

kualitas lingkungan dampak dari perubahan penggunaan lahan; 2) Potensi konflik

yang berlatar belakang penguasaan lahan antara masyarakat dengan kalangan

pengusaha/industri pertanian semakin meningkat; 3) Rendahnya kualitas air

akibat dari pencemaran lingkungan di sekitar sungai.

Bila dicermati isu-isu tersebut di atas, menekankan pada pengelolaan hutan yang

efisien dan lestari. Untuk mencapai efisiensi dan kelestarian pengelolaan

sumberdaya hutan diwujudkan ke dalam unit-unit pengelolaan hutan terkecil

sesuai fungsi dan peruntukannya yang lebih dikenal dengan nama Kesatuan

Pengelolaan Hutan yang disingkat KPH.

Pembentukan KPH di Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan agar pengelolaan

hutan produksi dan lindung dilakukan secara efisien dan lestari. Di samping itu,

pembentukan unit KPH merupakan strategi penataan hutan untuk mencapai

kemantapan kawasan. Dengan demikian, KPH dalam jangka panjang diharapkan

mampu memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya secara lestari,

mampu memberi keuntungan kepada masyarakat, dan organisasi KPH dapat

mandiri.

Pembentukan KPH sebagai strategi penataan hutan akan dapat menimbulkan

konflik dengan aktivitas masyarakat yang saat ini telah ada di lapangan.



Pembangunan KPH mengedepankan proses bottom up, sehingga bentuk

pengelolaan yang akan dilakukan harus mempertimbangkan keberadaan

masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Karena itu, pembentukan KPH harus

dapat ditempatkan sebagai strategi penyelesaian konflik, termasuk penyelesaian

masalah-masalah pemanfaatan secara illegal yang ada di dalam kawasan hutan.

Kawasan hutan di wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang luasnya

mencapai 294.735 Ha, barang dan jasa yang dihasilkannya berperan dalam

mendukung pembangunan nasional dan daerah sebagai: (1) kontributor

terhadap pembangunan perekonomian; dan (2) penyangga keseimbangan sistem

tata air, tanah dan udara.

Posisi kawasan hutan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI menjadi lebih penting

karena penduduk dari 5 (lima) wilayah kecamatan dari 1 (satu) kabupaten yang

ada, tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan ini, dan secara struktural

sebagian termasuk kategori miskin/tertinggal. Penduduk di sekitar kawasan

hutan wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, kurang lebih 62,75% penduduk

merupakan petani lahan kering dan lahan basah. Petani lahan basah yang

mengelola dan memanfaatkan lahannya berupa lahan sawah beririgasi, sumber

air utamanya berasal dari kawasan hutan di wilayah KPHP. Selain itu, kebutuhan

air dimanfaatkan pula untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik secara

perpipaan maupun melalui penggunaan sumur. Dengan demikian, terganggunya

ekosistem DAS di wilayah ini akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat

di wilayah ini.

Selain kebutuhan air seperti dijelaskan, sebagian penduduk di sekitar dan di

dalam kawasan hutan di wilayah KPHP menggantungkan hidupnya dari hasil

hutan seperti mengumpulkan getah damar, rotan, lebah madu hutan dan

sebagainya. Dalam pemanfaatan lahan hutan selain digunakan dalam bercocok

tanam dan juga digunakan membangun tempat tinggalnya.

Memperhatikan kondisi kawasan hutan di wilayah KPH saat ini yang dinilai

memiliki peran cukup penting dalam menyelamatkan aset negara berupa hutan



dan ekosistemnya. Karena itu, prinsip yang harus menjadi pegangan pengelola

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI adalah mengelola segala potensi sumberdaya

hutan secara efisien dan lestari yang dimiliki kawasan hutan ini, tanpa harus

mengorbankan kepentingan masyarakat, baik yang ada di dalam maupun di

sekitar wilayah KPH.

2. Kendala dan permasalahan

Kendala dalam pengelolaan hutan lebih berkonotasi hambatan, namun masih

dapat diantisipasi dengan melakukan tindakan-tindakan nyata secara langsung

maupun tidak langsung, baik secara preventif maupun represif. Sementara itu,

masalah lebih berkonotasi pada persoalan yang harus diselesaikan melalui

pengkajian mendalam yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian atau

perencanaan berbasis ilmiah. Terlebih jika masalah itu terkait dengan persoalan

kemiskinan, konflik sosial, dan sebagainya.

Beberapa kendala dan permasalahan dalam pengelolaan KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI akan digunakan untuk justifikasi penetapan tujuan, sasaran,

kebijakan dan program kegiatan sesuai tujuan pengelolaan hutan. Kendala dan

permasalahan sebagian merupakan elaborasi dari pengalaman beberapa KPH

yang ada di Indonesia dan di Kalimantan Tengah, yang akan berpengaruh dalam

pembangunan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI :

1. Optimalisasi pemanfaatan hutan masih rendah;

2. Kepentingan berbagai pihak terhadap hutan dan kawasan hutan semakin

meningkat;

3. Adanya beberapa aturan-aturan yang belum singkron dengan pembangunan

KPH;

4. Pengaruh kebijakan dan kepentingan politik dapat menghambat program

pembangunan KPH;

5. Masih terbatasnya kapasitas SDM baik dalam jumlah maupun kualifikasinya

dalam mengawal pelaksanaan pembangunan KPHP Model Gunung Mas Unit



XVI, khususnya di tingkat tapak dalam mengelola areal hutan seluas

± 294.735 Ha;

6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang akan mendukung kelancaran

aktifitas staf dalam melaksanakan tugas-tugas rutinitas di lapangan;

7. Masyarakat belum mengetahui dan memahami batas-batas kawasan hutan

atau wilayah KPH sehingga klaim masyarakat terhadap lahan dalam kawasan

hutan di wilayah KPH berupa lahan pertanian (kebun dan sawah) sehingga

mengakibatkan deforestasi hutan tidak terkontrol;

8. Peluang terjadinya implementasi kebijakan lintas sektoral dalam kawasan

KPHP;

9. Adanya kasus-kasus dan dampak negatif berupa kerusakan hutan yang

ditimbulkan oleh pemanfaat hasil hutan kayu berskala usaha (HPH) di masa

lalu, dapat berkembang menjadi isu perlunya pembangunan KPHP.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ------------------------------------------ III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------------------------ III-1

III. VISI DAN MISIPENGELOLAAN HUTAN

A. Visi

Visi KPHP Model Gunung Mas Unit XVI merupakan tujuan jangka panjang yang

akan dicapai pada masa akan datang, sebagai impian/keadaan dimasa akan

datang yang menjadi cita-cita pengelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI untuk

dicapai pada akhir tahun 2025 dengan melakukan aktivitas pengelolaan kawasan.

Visi KPHP Model Gunung Mas Unit XVI adalah: “Terwujudnya Pengelolaan

Sumber Daya Hutan Secara Optimal dan Berkelanjutan Untuk Mencapai

Masyarakat Sejahtera"

Visi tersebut diharapkan dapat merefleksikan beberapa cita-cita yang ingin

dicapai dimasa depan. Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumber daya hutan secara optimal, dimaksudkan sebagai

upaya untuk mendayagunakan sumber daya hutan sesuai dengan fungsinya,

baik hutan produksi maupun hutan lindung sebagai modal pembangunan

ekonomi daerah dan masyarakat serta mengoptimalkan peran para pihak

terutama masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan sehingga tujuan

pengelolaan yang diharapkan dapat tercapai.

2. Pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, dimaksudkan bahwa

pengelolaan sumber daya hutan ditujukan untuk dapat memenuhi

kebutuhan saat ini diselaraskan dengan kebutuhan dan kepentingan

generasi yang akan datang.

3. Masyarakat sejahtera, dimaksudkan bahwa pengelolaan sumber daya hutan

dapat memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat material dan spiritual serta

meningkatkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat di sekitar dan di

dalam kawasan hutan.



B. Misi

Pernyataan misi (Mission Statement) sebagai sebuah visi tertulis merupakan

bagian penting untuk dapat membuat, mengaplikasikan dan mengevaluasi

strategi. Misi KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang masih perlu dikembangkan

sejalan dengan perubahan waktu, situasi dan kondisi, serta perlu

dikomunkasikan secara baik dengan parapihak adalah:

1. Memantapkan prakondisi pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas prakondisi pengelolaan

kawasan hutan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang akan dicapai melalui

pemanfaatan dukungan fasilitasi, akses, komunikasi, edukasi dan

peningkatan penyadartahuan parapihak serta penyusunan dokumen-

dokumen rancangan teknis dari berbagai kegiatannya.

2. Mewujudkan perencanaan kawasan hutan KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI yang mantap. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

perencanaan kawasan hutan yang akan dicapai melalui penataan hutan dan

pemantapan batas blok. Sehingga dapat melaksanakan pengelolaan hutan

produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan lindung ditingkat tapak secara

berkelanjutan, sebagai sumber penghidupan bagi kesejahteraan masyarakat,

berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan.

3. Mewujudkan pemanfaatan wilayah tertentu kawasan hutan KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI secara optimal dan berkelanjutan. Misi ini bertujuan

untuk mengoptimalkan Hasil Hutan Kayu (HHK), Pemanfaatan Kawasan, Hasil

Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan serta Wisata Alam yang akan

dicapai melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat dan

meningkatkan peluang sektor swasta dalam berinvestasi.

4. Mengembangkan kelembagaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, hingga

menjadi KPHP yang mandiri. Misi ini bertujuan untuk membangun

organisasi KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dengan struktur yang memadai

dan kultur yang baik. Misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam

aspek akademis, teknis dan profesionalisme dengan loyalitas dan dedikasi



tinggi dalam mengelola dan memanfaatkan hutan lahan kering. Misi ini akan

dicapai melalui upaya-upaya pengembangan struktur organisasi, peran,

hubungan antar pihak, integrasi antar bagian, struktur umum, perbandingan

struktur tekstual dengan struktur real, struktur kewenangan, hubungan

kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, klik, profil, pola

kekuasaan, dan lain-lain. Dari aspek kultural dikembangkan nilai, norma, dan

aturan, kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan,

orientasi, dan lain-lain.

5. Mewujudkan upaya-upaya perlindungan hutan dan konservasi alam,

rehabilitasi serta revitalisasi kawasan hutan KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI. Misi ini bertujuan untuk menurunkan gangguan hutan melalui upaya-

upaya pengamanan, resolusi konflik dan pengembangan konservasi alam

serta meningkatkan kualitas potensi sumber daya hutan dan daya dukung

DAS secara berkelanjutan.

6. Mengembangkan sistem komunikasi dan sistem informasi pengelolaan

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang lebih efektif dan efisien, akurat

dan terkini. Misi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan resource yang

maksimal dari berbagai pihak yang akan dicapai melalui penggunaan

teknologi dan sistem informasi geografi dan manajemen berbasiskan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan.

C. Pernyataan Tujuan

Berdasarkan rumusan visi dan misi KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, tujuan

yang diharapkan dapat terpenuhi selama kurun waktu 10 tahun (2016-2025),

yaitu pelaksanaan pengelolaan hutan yang memperhatikan keberlanjutan

sumber daya alam dan terwujudnya manfaat hutan yang optimal bagi

pembangunan daerah serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI -------------------------------------------------------------------- IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------------------------ IV-1

IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

A. Analisis Data dan Informasi

Analisis SWOT adalah suatu metode untuk menyusun rencana strategis dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi termasuk dalam

penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI.

Analis SWOT dimulai dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal.

Faktor internal terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (kelemahan),

sedangkan faktor eksternal terdiri dari Oportunity (Peluang) dan Threat

(Ancaman). Strength (kekuatan) adalah sumberdaya, keahlian atau keunggulan

yang dimiliki oleh KPHP Model Gunung Mas Unit XVI. Weakness (kelemahan)

adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keahlian dan

kemampuan yang mengganggu efektifitas kinerja KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI. Opportunity (peluang) adalah situasi di luar KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI yang menguntungkan dan dapat membantu mencapai tujuan pengelolaan

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI. Threats (ancaman) adalah situasi yang tidak

menguntungkan diluar KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang menghambat

pencapaian tujuan.

Bila keempat hal tersebut diidentifikasikan maka akan terlihat faktor-faktor yang

akan membantu dan menghambat KPHP Model Gunung Mas Unit XVI untuk

mencapai tujuan. Analisa ini menghasilkan strategi pencapaian tujuan dengan

memaksimalkan Strengths (kekuatan) dan Opportunities (peluang), namun

secara bersamaan meminimalkan Weaknesses (kelemahan) dan Threats

(ancaman). Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan

alternatif strategi yang dapat dijalankan (Freddy Rangkuti, 2005:19).

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI beserta para pihak, telah diidentifikasikan faktor internal dan eksternal

dengan hasil sebagai berikut:



Tabel IV.1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal KPHP Model Gunung MasUnit XVI

Faktor Internal Faktor EksternalStrength

(Kekuatan)Weaknes

(Kelemahan)Opportunity

(Peluang)Threats

(Ancaman)1. Wilayah kelola

KPH yang cukupluas

2. Memiliki strukturorganisasi yangjelas

3. Mempunyailegalitas hukumkawasan dankelembagaan.

4. Adanya potensijasa lingkungan.

5. Memiliki potensihasil hutan kayu

6. Tingginya potensikeanekaragamanhayati

7. Daerahtangkapan air(Catchment area)DAS Kahayan

1. SDM belummemadai

2. Kurangnyasosialisasi KPHP

3. Pendanaanbelummencukupi

4. Data potensikawasan belumlengkap dandetail

5. Penataan bataskawasan belumdilaksanakan

6. Sarana danprasaranabelummemadai

7. Kewenanganpengelolamasih terbatas

1. Adanya Kebijakanpengelolaanhutan berbasisKPH

2. Adanyapartisipasimasyarakatdalammendukungkeberadaan KPH

3. Adanyapengembanganjasa lingkungandidukung dengankebijakanpemerintah

4. Adanyadukungan parapihak(PemerintahPusat, Provinsi,Kab, LSM danMasyarakat)

5. Berkembangn-yabentuk-bentukkerjasamadengan pihaklain dalamrangkakemandirian KPH

6. AdanyapermohonanPengelolaanHutan Desa (HD)

7. Adanya programpeningkatankapasitas SDMKPH

1. Kegiatan illegallogging

2. Penguasaanlahan dengankegiatanperladangan

3. Rendahnyapendidikan dantaraf hidupmasyarakat disekitar kawasan

4. Masihberlangsungnyaperburuansatwa liar

5. Masih adanyapembukaanlahan dengancara membakarataupembakaranlahan

6. Interaksimasyarakatyang masihrendah denganCSO dalamkontekspengelolaanhutan danlahan



1. Faktor Internal

a) Kekuatan (Strengths)

1) Wilayah kelola KPH yang cukup luas

Sesuai SK. Menteri Kehutanan RI No. 967/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember

2012, Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model

Gunung Mas XVI yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan

Tengah seluas ± 294.735 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga

Puluh Lima) Hektar yang memungkinkan wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan hutan yang bias meningkatkan perekonomian masyarakat

dan daerah serta menunjang kegiatan pembangunan KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI.

2) Memiliki struktur organisasi yang jelas

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Gunung Mas Unit XVI

merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UTPD) Kehutanan yang dikelola dengan

struktur organisasi yang jelas berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas dengan

model organisasi Tipe B (Permendagri No. 61/2010) yang dipimpin oleh seorang

Kepala UPTD KPHP (Eselon IV.a) yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian TU (Eselon

IV.B). Struktur organisasi ini dilengkapi pula dengan dukungan personil

fungsional Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Kelompok Fungsional Umum dan

Fungsional Tertentu (Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan

Penyuluh Kehutanan).

3) Mempunyai legalitas hukum kelembagaan dan kawasan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Gunung Mas Unit XVI

ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : 965/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 dengan luas ± 294.735

Ha.



4) Adanya potensi jasa lingkungan

Potensi jasa lingkungan merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan

sebagai sumber pendapatan untuk mewujudkan KPH yang mandiri. Dana dari

luar bisa masuk melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan (payment for

environmental services) seperti keindahan alam, perlindungan Daerah Aliran

Sungai (DAS) dan tata air. Kemudian potensi wisata alam yang dikelola dengan

baik dapat pula memberikan kontribusi siginfikan pada konservasi kawasan

maupun peningkatan kesejahteran masyarakat di sekitar kawasan. Keberadaan

sungai-sungai yang membelah kawasan merupakan bukti bahwa Daerah Aliran

Sungai (DAS) banyak terdapat di dalam kawasan dan merupakan sumber air

bersih yang potensial. Potensi jasa lingkungan saat ini yang akan dikembangkan

yaitu peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap listrik dari sumber energi

terbarukan yang murah dan ramah lingkungan berupa Pembangkit Listrik Tenaga

Mikro Hidro (PLTMH) atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sedangkan

potensi jasa lingkungan yang masih belum dioptimalkan adalah potensi wisata

alam baik dari panorama bukit/pegunungan, riam-riam sungai untuk wisata

arung jeram dan air terjun alami sebagai potensi ekowisata (ecotourism).

5) Memiliki potensi hasil hutan kayu

Wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI memiliki potensi hasil hutan kayu

menjanjikan jika dilihat dari luas dan sebaran tutupan hutannya yang masih

memiliki potensi cukup tinggi

6) Tingginya potensi keanekaragaman hayati

Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Gunung Mas Unit XVI

memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang tinggi. Laporan-laporan

ilmiah mengindikasikan kemungkinan adanya species langka bila penelitian

dilakukan secara intensif. Potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk

memperkuat pengelolaan kawasan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI,

memberdayakan masyarakat sekitar kawasan dan mengembangkan ekonomi

wilayah.



7) Daerah tangkapan air (Catchment area) DAS Kahayan

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI merupakan daerah hulu dari anak-anak sungai

DAS Kahayan. Kawasan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI memiliki beberapa sub

DAS yang mengalir ke Sungai Kahayan yaitu Sungai Miri, Sungai Hamputung,

Sungai Mahuroi dan Sungai Darajoi yang merupakan sumber mata air bagi sungai

Kahayan tersebut. Oleh karena itu sangat penting posisinya dalam wilayah kelola

tata air. Kerusakan pada wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI akan secara

langsung membawa dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup di

Kabupaten Hilir sungai Kahayan. Kebutuhan akan air masih dapat dipenuhi oleh

keberadaan sungai di kawasan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang debit

airnya selalu tersedia sepanjang tahun.

b) Kelemahan (Weakness)

1) SDM belum memadai

Sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan

operasionalisasi KPHp Model Gunung Mas Unit XVI. Jumlah personil KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI saat ini hanya ada Tenaga Fungsional Polisi Kehutanan (2

orang), Tenaga Bakti Rimbawan (12 orang), Tenaga Penyuluh dan Pendendali

Kebakaran Hutan (10 orang) dan Tenaga Pengamanan Hutan (4 orang).

Berdasarkan jumlah personil, kebutuhan tenaga pengelola KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI masih sangat kurang sejalan dengan makin dinamisnya

pembangunan dan pengelolaan hutan di Kabupaten Gunung Mas.

2) Kurangnya sosialisasi KPHP

Sosialisasi KPHP Model Gunung Mas Unit XVI adalah unsur penting untuk

mendapatkan pengakuan dari pemangku kepentingan terhadap keberadaan

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI. Kurangnya sosialisasi KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI kepada pemangku kepentingan menyebabkan lemahnya

pemahaman para pihak terhadap arti pentingnya KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI. Lemahnya pemahaman disebabkan karena lemahnya strategi komunikasi

yang dibangun oleh pihak pemerintah daerah. Hal ini bisa menimbulkan



perbedaan persepsi antara masyarakat dan pengelola KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI. Akibat lebih jauhnya adalah lemahnya keterpaduan program antar

pemangku kepentingan dengan misi dan visi yang dibangun oleh KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI.

3) Pendanaan belum optimal

Saat ini operasional KPHP Model Gunung Mas Unit XVI masih bergantung kepada

anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan

APBD Kabupaten Gunung Mas melalui DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten

Gunung Mas. Masih belum terdapat lembaga donor yang yang membiayai

operasional KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, sehingga pelaksanaan

pengelolaan kawasan belum maksimal dan menyeluruh baik pada kawasan

maupun pada kegiatan di sekitar kawasan termasuk pemberdayaan masyarakat.

4) Data potensi kawasan belum lengkap dan detail

Data dan informasi tumbuhan dan satwa liar sebagai jenis unggulan, species

kunci, species baru masih sangat minim. Kegiatan inventarisasi keragaman hayati

pada umumnya dilakukan hanya di bagian terluar kawasan KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI atau dan belum mengidentifikasi seluruh kawasan KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI, padahal beberapa kawasan di wilayah KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI masih memilki potensi yang tinggi. Potensi lain yang belum

teridentifikasi secara detail adalah potensi kayu yang bernilai ekonomis tinggi.

Dengan demikian belum tersedia peta potensi kayu dan peta potensi keragaman

hayati yang mewakili kawasan secara keseluruhan. Ketidaktersediaan data

tersebut mengakibatkan pemanfaatan kayu dan non kayu belum optimal.

5) Penataan batas kawasan belum dilaksanakan

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis peta bahwa kawasan KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI belum di tata batas luar seluruhnya, panjang trayek batas

tersebut mencapai ± 375 km.



6) Sarana dan prasarana belum memadai

Dalam mendukung pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI sangat

dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan

baik berupa Jalan setapak (trail) untuk kepentingan patroli maupun wisata,

bangunan/gedung, sarana transportasi, sarana penelitian dan pengunjung, alat

komunikasi serta sarana dan prasarana lainnya. Jika dibandingkan dengan luas

kawasan maka sarana dan prasarana dalam pengelolaan masih sangat terbatas.

Saat ini untuk operasional di lapangan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI baru

memiliki 1 unit kendaraan roda 4 dan 5 Unit kendaraan roda 2 (trail).

c) Peluang (Opportunity)

1) Adanya Kebijakan pengelolaan hutan berbasis KPH

Dengan adanya kebijakan pengelolaan hutan berbasis KPH, maka mendoorng

program pembangunan KPH untuk terus ditingkatkan sehingga mendukung

pengelolaan hutan ditingkat tapak dengan harapan masyarakat ikut

berpartisipasi dalam mengelola hutan secara lestari.

2) Adanya pengembangan jasa lingkungan didukung dengan kebijakan

pemerintah

Peluang yang dapat dikembangkan adalah Wisata Alam di kawasan KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI. Wisata Alam di kawasan KPH diharapkan mampu

memberikan kontribusi pada pemanfaatan dan konservasi kawasan maupun

peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Kawasan sebagai

daerah tangkapan air, banyaknya sungai-sungai dan beberapa air terjun yang

mengalir dari hulu kawasan KPH, membuat suatu daya tarik tersendiri. Di

samping itu potensi air terjun dapat dikembangkan untuk PLTA maupun PLTMH

juga dapat dimanfaatkan di samping untuk menunjang pariwisata, dapat dikemas

menjadi air mineral yang siap dikonsumsi.



3) Adanya dukungan para pihak (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab, LSM dan

Masyarakat)

Pemerintah baik pusat maupun daerah (propinsi/kabupaten) mendukung

keberadaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI. Pemerintah Kabupaten Gunung

Mas sangat diuntungkan dengan adanya KPH, sehingga pemerintah daerah

sangat mendukung keberadaan KPH yang berada pada wilayah administratifnya.

Demikian pula dengan lembaga-lembaga non pemerintah baik dari dalam

maupun luar negeri, menaruh perhatian khusus pada upaya-upaya pemanfaatan

dan konservasi seperti KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.

4) Berkembangnya bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam rangka

kemandirian KPH

Pengelolaan kawasan bisa dilakukan bersama dengan melibatkan pihak luar.

Oleh karena itu pengembangan kerjasama atau kolaborasi pengelolaan kawasan

perlu dipertimbangkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah bisa mengatur kebijakan dalam hal

kerjasama dan kolaborasi pengelolaan kawasan KPH sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku. Untuk hal ini diperlukan serangkaian upaya-upaya

promosi kepada pihak luar, di samping kajian untuk mengidentifikasi investor

potensial untuk bermitra dalam pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.

5) Adanya permohonan Pengelolaan Hutan Desa (HD)

Terdapat 2 (dua) desa yaitu Desa Rangan Hiran dan Desa Harowu akan

mengajukan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang rencana pengelolaan

kedua desa tersebut berada pada Hutan Lindung Bukit Karung, hal ini akan

membantu KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dalam pengelolaan hutan lindung

tersebut.

6) Adanya program peningkatan kapasitas SDM KPH

Berbagai bentuk peningkatan kualitas bagi tenaga pengelola KPH seperti

pelatihan peningkatan ketrampilan pengelolaan KPH dan peluang melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui beasiswa dan sponsor serta



berbagai bentuk program edukasi telah diprogramkan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Pusat dan Balai Diklat Kehutanan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan berdampak pada kualitas

pengelolaan, artinya untuk mengatasi jumlah tenaga pengelola yang masih

kurang dan belum sebanding dengan konflik dan luas kawasan kelolanya, maka

ditempuh dengan peningkatan kualitasnya. Adanya program peningkatan

kapasitas staf yang ditawarkan oleh lembaga di luar KPH merupakan peluang-

peluang yang harus dimanfaatkan.

d) Ancaman (Threat)

1) Kegiatan illegal logging

Aktivitas pencurian kayu masih sering ditemukan di wilayah KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI., kayu hasil curian ini umumnya diangkut melalui jalan darat

menuju Kota Kuala Kurun. Dampak dari aktivitas illegal logging ini telah

menimbulkan kerusakan lingkungan dan air sungai yang dulunya jernih sebagai

sumber air minum, namun sekarang sudah berubah menjadi keruh bahkan akibat

dari aktivitas illegal logging ini juga telah menyebabkan banjir di beberapa lokasi

akibat meluapnya Sungai Kahayan.

2) Penguasaan lahan dengan kegiatan perladangan

Berdasarkan hasil analisis peta, di dalam kawasan KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI terdapat desa dan pemukiman, sehingga masyarakat yang sebagian besar

mata pencahariannya sebagai petani tentu membutuhkan lahan untuk

pertanian/ladang untuk bercocok tanam dan ini sudah berlangsung sejak nenek

moyang mereka sebagai peladang berpindah. Terhadap aktivitas ini telah

dilaksanakan penyuluhan dari KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, namun belum

mampu mengatasi masalah dengan tuntas. Penguasaan lahan (okupasi) lahan

untuk areal perladangan ini terkait dengan peningkatan kebutuhan pangan dan

perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan ini merupakan salah satu

ancaman terhadap kelestarian kawasan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.



3) Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan

Sarana pendidikan masyarakat lokal di sekitar KPHP Model Gunung Mas Unit XVI,

umumnya hanya ada pada tingkat Sekolah Dasar (SD) saja dan ini pun tidak

terdapat di setiap desa. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya

masyarakat harus keluar dari kampung/desa dan biasanya hanya terdapat di

ibukota kecamatan. Hal ini cukup sulit untuk dilaksanakan terkait dengan biaya

pendidikan yang cukup tinggi bagi masyarakat setempat. Rendahnya taraf

pendidikan juga ikut menyumbang dan sangat berpengaruh kepada pemahaman

dan persepsi masyarakat terhadap KPH, di samping kurangnya penyuluhan untuk

masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan berkolerasi kepada taraf hidup

masyarakat sekitar kawasan, sehingga dapat menjadi ancaman terhadap

kelestarian dan upaya-upaya pelestarian KPH. Taraf hidup dan tingkat

pendapatan rendah berakibat pada tingkat ketergantungan dan ancaman

terhadap hutan menjadi tinggi.

4) Masih berlangsungnya perburuan satwa liar

Potensi satwa liar yang ada di dalam kawasan sering menjadi daya tarik pihak

luar untuk melakukan perburuan. Terdapat kasus perburuan beberapa jenis

burung yang biasa diperdagangkan secara diam-diam di daerah sekitar KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI yaitu burung Enggang (Tanjaku) dan Burung Merak

Kerdil (Haruei). Kegiatan perburuan ini dilakukan secara hati-hati sekali sehingga

tidak diketahui oleh pihak yang berwenang, sementara untuk masyarakat sekitar

sendiri jarang melakukan kegiatan tersebut

5) Masih adanya pembukaan lahan dengan cara membakar atau pembakaranlahan

Kebiasaan bagi masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan dalam membuka

lahan untuk berladang adalah dengan cara membakar lahannya yang

sebelumnya telah ditebas dan dibiarkan beberapa waktu sampai tebasan itu

kering oleh sinar matahari sehingga mudah termakan api. Potensi kebakaran

hutan yang timbul dari kegiatan ini adalah sangat besar, karena api dapat pula

menjalar sampai ke dalam kawasan. Terjadi juga kebiasaan lain bagi masyarakat



yang memelihara ternak, yakni aktivitas membakar padang ilalang, dimana

setelah dibakar akan tumbuh ilalang muda yang bertujuan untuk mendapatkan

pakan ternak. Tidak jarang akibat dari aktivitas ini dapat menimbulkan kebakaran

menjadi meluas dan terjadi sampai berhari-hari. Walaupun aktivitas seperti ini

terjadi di luar kawasan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, namun berpotensi

mengancam kelestarian sumber daya alam yang berbatasan langsung dengan

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dan kebakaran semacam ini terjadi hampir

setiap tahun.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan menjadi fenomena tahunan di

Indonesia. Kawasan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI seharusnya sudah

memilki satgas kebakaran yang didukung dengan sarana prasarana dan anggaran

pengendalian kebakaran hutan. KPHP Model Gunung Mas Unit XVI juga belum

memiliki peta secara detail tentang kerawanan kebakaran kawasan.

6) Interaksi masyarakat yang masih rendah dengan CSO dalam kontekspengelolaan hutan dan lahan

Terbatasnya Civil Society Organization (CSO) yang mempunyai basis pengelolaan

hutan dan lahan yang ada di KPHP Model Murung Raya Unit II serta terbatasnya

pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut, ini menyebabkan interaksi

masyarakat dengan CSO tersebut menjadi sangat rendah sehingga pengetahuan

masyarakat tentang pengelolaan hutan dan lahan menjadi terbatas.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV-12

Tabel IV.2. Strategi Kombinasi Strength (Kekuatan) dan Opportunity (Peluang) Dalam Analisis SWOT

1. AdanyaKebijakanpengelolaanhutan berbasisKPH

2. AdanyapartisipasimasyarakatdalammendukungkeberadaanKPH

3. Adanyapengembang-an jasalingkungandidukungdengankebijakanpemerintah

4. Adanyadukunganpara pihak(PemerintahPusat,Provinsi, Kab,LSM danMasyarakat)

5.Berkembangnyabentuk-bentukkerjasamadengan pihaklain dalamrangkakemandirian KPH

6. Adanyapermohon-anPengelolaanHutan Desa(HD)


1. Wilayah kelola KPHyang cukup luas

Dukunganmasyarakatmemperkuatlegitimasikawasan KPHPyang luas

Wilayah kelolayang luasmendorongdiversifikasi usahapemanfaatan jasalingkungan melaluikerjasama denganpara mitra daninvestor

Dukungan parapihak lebihmemudahkanoperasionalkegiatan KPHP

Wilayah kelola yangluaspengembanganmendorongkerjasamapemanfaatan jasalingkungan melaluikerjasama denganpara mitra daninvestor

Wilayah kelolaKPH yang cukupluas dapat segeramendorongterlaksananyapengelolaan HDoleh lembagadesa

Dengan adanyawilayah kelola KPHyang cukup luas perluadanya peningkatanSDM KPH


Dengan adanyastruktur organisasiKPH yang jelas ditingkat tapakdapatmeningkatkankinerjapengelolaan hutanlestari

Adanya strukturyang jelas dapatmendorongpeningkatanpartisipasimasyarakat dalampengelolaan KPHP

Adanya strukturyang jelas dapatmeningkatkanpengembang jasalingkungan

Pemantapanstrukturorganisasi KPHPdalam upayameningkatkandukungan parapihak

Dengan adanyastruktur organisasiyang jelas dapatmendorongpeningkatan programkapasitas SDM KPH

Kekuataan(strengths)

Opportunity(Peluang)


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV-13


Menjaga statushukumkelembagaan dankawasan denganmenigkatkanpartisipasimasyarakat dalammendukungkeberadaan KPHPGunung Mas UnitXVI

Memantapkanstatus hukumkelembagaan dankawasan denganmeningkatkandukungan parapihak

Memantapkanstatus hukumkelembagaandan kawasandapat menjaminpengelolaanHutan DesaPengelola HDdapat menggalipotensi jasalingkungan danwisata alam diwilayah kelolanya


Adanya jasalingkunganmendorongpartisipasi masyarakat dalammengelola potensijasa lingkungan

Adanya potensijasa lingkunganmendorongpengembanganjasa lingkunganKPHP Gunung MasUnit XVI

potensi jasalingkungan dapatdikembangkandengan adanyadukungan dariberbagai pihak(LSM)

Adanya potensi jasalingkungan dapatmendorongkerjasama dalambentuk kemitraandalam mengelolapotensi jasalingkungan

Pengelola HDdapat menggalipotensi jasalingkungan danwisata alam diwilayah kelolanya


kebijakanpengelolaanhutan berbasisKPHmendukungpengelolaansumberdayaalam

Adanya potensiSDA yang besarmendorongmasyarakat untukberpartisipasidalam pengelolaanKPHP

Potensi sumberdaya alam yangbesarmembutuhkandukungan daridaerah, propinsidan pusat



6. Tingginya potensikeanekaragamanhayati

Menjagakelestarian potensikeanekaragamanhayati yang tinggidengan partisipasimasyarakat dalammendukungkeberadaan KPHP

Mejaga kelestarianpotensikeanekaragamanhayati yang tinggimelalui kerjasamadalampemanfaatan jasalingkungan

Pengelola HDdapat menjagakelestariankeanekaragamanhayati yangberada di wilayahkelolanya

7. Daerah tangkapanair (Catchmentarea) dari DASKahayan

Menjaga fungsidaerah tangkapanair denganmeningkatkanpartisipasimasyarakat

Menjaga fungsitangkapan airmelaluipengembanganpotensi jasalingkungan air

Menjaga fungsitangkapan airdenganmembangunbentuk-bentukkerjasama parapihak dalampemanfaatanjasa lingkungan



Tabel IV.3. Strategi Kombinasi Opportunity (Peluang) dan Weakness (Kelemahan) dalam Analisis SWOT1. Adanya

KebijakanPengelolaanhutan berbasis

KPH

2. AdanyapartisipasimasyarakatdalammendukungkeberadaanKPH

3. Adanyapengembanganjasa lingkungandidukungdengankebijakanpemerintah

4. Adanyadukunganpara pihak(PemerintahPusat,Provinsi, Kab,LSM danMasyarakat)

5. Berkembangnyabentuk-bentukkerjasamadengan pihaklain dalamrangkakemandirianKPH

6. AdanyapermohonanPengelolaanHutan Desa(HD)


1. SDM belummemadai

Kebijakanpengelolaan hutanberbasis KPHmendukungpengelolaanhutan di tingkattapakmemungkinanbantuanpengelolaan hutanberbasis KPHmembantumeningkatkankapasitas LSM

Partisipasimasyarakat akanmenutupikelemahankekurangan SDM

Pengelola KPHPdapatbekerjasamadengan pihak lainuntukmeningkatkankapasitas SDMKPHP


Pengembanganjasa lingkunganakan mendorongtersosialisasinyaKPHP

Dukungan parapihak secara tidaklangsung dapatmensosialisasikankeberadaan KPHP

Opportunity(Peluang)

Weakness(Kelemahan)


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV-16

3. Pendanaan belummencukupi

Adanya partisipasimasyarakat dapatmeningkatkankoordinasi denganpihak lain

Menggalangkerjasama denganlembaga-lembagaDonormemfokuskanuntukmengembangkanprogrampemberdayaanmasyarakat dankelestarianlingkungan untukmendukungpendanaanKPHP ModelGunung Mas UnitXVI

Berkembangnyabentuk kerjasamadapat mendorongkoordinasi denganpara pihak

4. Data potensikawasan belumlengkap dan detail

Menggalangpartisipasimasyarakat dalammendukungpengumpulan datapotensi kawasan

Menggalangkerjasamadengan BPHPPalangka Rayaatau lembaga lainuntuk menggalipotensi yangdimiliki olehKPHP ModelGunung Mas UnitXVI

Menggalangkerjasama denganlembaga risetseperti Universitasuntuk menggalipotensi yangdimiliki oleh KPHPModel Gunung MasUnit XVI




Menggalangpartisipasimasyarakat dalampenyelesaianbatas kawasan

Meningkatkankoordinasidengan parapihak,terutama denganpihak BPKHWilayah XXIPalangkarayadalampenyelesianpenataan bataskawasan

6. Sarana danprasarana belummemadai

Adanya kebijakanpengelolaan hutanberbasis KPHdapat dimanfatkanuntukmenghimpun danauntuk membangunsapras

Meningkatkandukungan parapihak dalampengadaan danpeningkatansarana danprasarana

7. Kewenanganpengelola masihterbatas

Adanya partisipasimasyarkat akanmeningkatkanbergaining dalammeningkatkankapasitaskewenanganpengelolaan KPHP

Meningkatkankoordinasidengan parapihak terutamapemerintah pusatdalam perluasankewenangan



Tabel IV.4. Strategi Kombinasi Threats (Ancaman) dan Weakness (Kelemahan) dalam Analisis SWOT1. Kegiatan illegal

logging2. Penguasaan lahan

dengan kegiatanperladangan


4. Masihberlangsungnyaperburuansatwa liar

5. Masih adanyapembukaan lahandengan caramembakar ataupembakaran lahan

6. Interaksimasyarakat yangmasih rendahdengan CSOdalam kontekspengelolaanhutan dan lahan

1. SDM belummemadai

Peningkatan kapasitasSDM KPHP dapatmencegah Kegiatanillegal logging di KPHP

Peningkatan kapasitasSDM KPHP dapatmeningkatkan tarafhidup masyarakat diKPHP

Peningkatankapasitas SDM dapatmencegah Kegiatanillegal hunting diKPHP

Peningkatan kapasitasSDM dapat mencegahKegiatan pembakaranlahan di KPHP

Peningkatan kapasitasSDM dapat mencegahkonflik pengelolaan diKPHP


Kegiatan sosialisasipengelolaan KPHPdapat mencegahkegiatan illegal logging

Kegiatan sosialisasipengelolaan KPHPdapat mencegahkegiatanpenyerobotan lahan

Kegiatan sosialisasipengelolaan KPHPdapat mencegahkegiatan illegalhunting

Kegiatan sosialisasipengelolaan KPHP dapatmencegah kegiatanpembakaran lahan

Kegiatan sosialisasipengelolaan KPHLdapat mencegahkonflik

3. Pendanaanbelummencukupi

Pendanaan yangmemadai untukmengatasikegiatan illegallogging

Pendanaan yangmemadai untukmengatasi seluruhancaman yangdihadapi

Pendanaan yangmemadai untukmemberipemahamankepadamasyarakatdisekitar kawasan

Pendanaan yangmemadai untukmengatasi seluruhancaman yangdihadapi

Pendanaan yangmemadai untukmeminimalisirkegiatanpembakaranhutan

4. Data potensikawasan belumlengkap dandetail

Penguatan datapotensi kawasan untukmenunjang kegiatanpenanganan berbagaiancaman yangdihadapi

Penguatan datapotensi kawasanyang telah diokupasi olehmasyarakat

Penguatan datapemetaan tingkatpendidikan dansosek masyarakatdisekitar dandidalam kawasanKPHP

Penguatan datapotensi kawasanuntuk menunjangkegiatan penangananberbagai ancamanyang dihadapi

Penguatan datapeta kerawanankebakaran hutan

Threats(Ancaman)

Weaknes(Kelemahan)




Penyelesaianpenataan bataskawasan untukmemberikankepastian hukumyang jelas dalammenanganisegala ancaman

Penyelesaianpenataan bataskawasan untukmemberikankepastian hukumyang jelas dalammenangani segalaancaman

Penyelesaianpenataan bataskawasan untukmemberikankepastian hukumyang jelas dalammenangani segalaancaman

Penyelesaianpenataan bataskawasan untukmemberikankepastian hukumyang jelas dalammenanganisegala ancaman

Penyelesaianpenataan bataskawasan untukmemberikankepastian hukum yangjelas dalammenangani segalaancaman

6. Sarana danprasaranabelum memadai

Penyediaansarana danprasarana yangmemadai untukmengatasiancaman yangdihadapi

Penyediaan saranadan prasarana yangmemadai dalammengatasi ancamanyang dihadapi

Penyediaansarana danprasarana yangmemadai untukmengatasiancaman yangdihadapi


Penyediaan sarana danprasarana yang memadaidalam mengatasi ancamanyang dihadapi


7. Kewenanganpengelola masihterbatas

Penguatankoordinasidi dalampenyelesaian masalahillegal logging,penyerobotan lahan,dan batas denganlahan masyarakat

Penguatankoordinasi dalampenyelesaianmasalah okupasilahan

Penguatankoordinasi dalampenyelesaianmasalahpembakaranlahan

Pelimpahankewenanganpengelolaan sampaike tingkat tapak dapatdapat meredamkonflik pengelolaan



Tabel IV.5. Strategi Kombinasi Threats (Ancaman) dan Strength (Kekuatan) dalam Analisis SWOT1. Kegiatan illegal

logging2. Penguasaan

lahan dengankegiatanperladangan


4. Masihberlangsungnyaperburuan satwaliar

5. Masih adanyapembukaan lahandengan caramembakar ataupembakaran lahan

6. Interaksimasyarakat yangmasih rendahdengan CSOdalam kontekspengelolaanhutan dan lahan

1. Wilayah kelolaKPH yang cukupluas

Wilayah kelola yangluas mendorongpemanfaatan kayusesuai blok dan petakpemanfaatan sesuaidengan potensi kayuuntuk meminimalisirillegal logging


Meminimalisirkegiatan illegallogging denganstrukturorganisasi yangjelas

Meminimalisirkegiatan okupasilahan untuk kegiatanperladangan denganstruktur organisasiyang jelas

Peningkatanpemahaman danpengetahuanmasyarakattentang KPHPModel Gunung Mas UnitXVI

Memberantaskegiatan perburuansatwa liar untukkegiatan perladangandengan strukturorganisasi yang jelas

Memberikanpemahamankepadamasyarakat agarmelakukanpembakaransecara terkendali

Memfasilitasiagar interaksimasyarakatdengan CSOpengelolaanhutan dan lahanlebih maksimal


Pemberantasankegiatan illegallogging melaluipenegakanhokum

Pemberantasankegiatan okupasilahan olehmasyarakat melaluipenegakan hukum

Memberikanpengetahuankepadamasyarakattentang statushukum kawasanKPHP ModelGunung Mas Unit XVI

Penegakan hukumuntuk memberantasperburuan satwa liar

Memberikansanksi yangtegas terhadappelakupembakaranhutan di kawasanKPHP Model Gunung MasUnit XVI

Threats(Ancaman)

Strength(Kekuatan)




Meningkatkantaraf hidupmasyarakat sekitarmelalui kegiatanpemanfaatan jasalingkungan danwisata alam

Mengurangi kegiatanperburuan satwa liardengan melibatkanmasyarakat didalamkegiatanpemanfaatan jasalingkungan


Mengelola potensihasil hutan kayuuntuk meningkatkantaraf hidup dantingkat pendidikanmasyarakat sekitarkawasan

6. Berfungsi sebagaipenyanggakehidupan danpenyeimbangekosistem

Meningkatkanpengetahuan danpemahamanmasyarakat sekitaruntuk mengurangitekanan terhadapkawasan dalammeningkatkanfungsi KPHPpenyanggakehidupan/penyeimbangekosistem

Mencegah danmenanggulangipembakaranlahan untukberladang(didalam/ sekitarkawasan)sehingga fungsikawasan tetapterjaga



7. Daerahtangkapan air(Catchment area)dari DAS Kahayan

Meningkatkantaraf hidup,pengetahuan danpemahamanmasyarakat sekitaruntuk menjagafungsi kawasansebagai daerahtangkapan air

Mencegah danmenanggulangipembakaran lahan untukberladang (di dalam/sekitar kawasan) sehinggafungsi kawasan sebagaidaerah tangkapan airtetap terjaga

Sumber : Hasil Analisis SWOT KPHP Gunung Mas Unit XVI, 2016

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ---------------------------------------------------------------- IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------- IV-23

B. Proyeksi

Kondisi ideal wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang akan diproyeksikan

kedepan lebih ditekankan kepada peluang yang akan muncul/dihadapi di masa

mendatang. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi tersebut maka disusunlah

kerangka kegiatan dan arah kegiatan dari rencana pengelolaan KPHP. Adapun

penjabaran proyeksi KPHP Model Gunung Mas Unit XVI sebagai berikut :

1. Terlaksananya perencanaan kehutanan yang memperhatikan keberlanjutan

sumber daya alam,

2. Tertatanya blok dan petak yang pengelolaannya dilakukan secara

partisipatif, kolaboratif dan berkelanjutan,

3. Terlaksananya upaya-upaya resolusi konflik tenurial di wilayah KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI yang penanganannya dilakukan berdasarkan

skala prioritas dari kompleksitas masalah,

4. Terbentuknya kelembagaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI yang kuat

dengan perangkat dan mekanisme kerja yang mantap,

5. Terehabilitasinya lahan kritis di wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI,

6. Terjadinya peningkatan kinerja pengelolaan DAS,

7. Turunnya gangguan terhadap keamanan hutan dan kebakaran hutan,

8. Terjadinya peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam

melakukan upaya-upaya konservasi ekosistem.

9. Terbangunnya berbagai skema kerjasama antara KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI dan masyarakat serta pemegang ijin pengelolaan dalam mengelola

kawasan hutan,

10. Terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat yang diindikasikan oleh

meningkatnya jumlah kelompok binaan pengelola kawasan hutan dan

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan,

11. Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat sekitar wilayah KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI dalam kolaborasi pengelolaan sumberdaya hutan

yang optimal dan berkelanjutan.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ---------------------------------------------------------------- IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------- IV-24

12. Terbangunnya core business Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK),

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pengembangan jasa

lingkungan dan penyedia sarana serta jasa wisata di lokasi blok pemanfaatan

di wilayah tertentu.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI --------------------------------------------------------------------- V. RENCANA KEGIATAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------- V-1

V. RENCANA KEGIATAN

Sesuai dengan filosofi KPH, pembentukan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dan

menyejahterakan.Artinya, kehadiran KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat dan lebih peduli terhadap pengelolaan

sumberdaya alam secara berkelanjutan. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 6

Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan,

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan ditegaskan

bahwa salah satu kegiatan terpenting dalam pengurusan hutan adalah

Perencanaan Kehutanan. Kaitannya dengan eksistensi KPH, maka perencanaan

kehutanan yang dimaksud adalah perencanaan pengelolaan KPHP.

Rencana pengelolaan dilakukan terhadap lokasi KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI dengan luas areal ± 294.735 Ha, disusun dalam bentuk Rencana Pengelolaan

Hutan Jangka Panjang (RPH-JP) berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Rencana

pengelolaan ini sekaligus menjadi panduan Kepala KPH dalam membuat kegiatan

di dalam maupun di luar kawasan KPH.

A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya

Pelaksanaan inventarisasi pada wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

dilakukan dengan dua pendekatan yang didasarkan pada keberadaan izin

Pemanfaatan. 1) Pada areal yang sudah ada Izin Pemanfaatannya (IUPHHK-

HA/HT), inventarisasi dilakukan dengan kompilasi data Hasil Inventarisasi Hutan

Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah dilakukan oleh pemegang izin

pemanfaatan, sedangkan 2) pada kawasan yang belum dibebani izin pemanfatan

dilakukan survei lapangan secara langsung.


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------- V-2

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Inventarisasi Hasil Hutan Kayu

2. Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu

3. Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan

4. Inventarisasi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan tata batas fungsi kawasan hutan menjadi sangat penting ketika

intensitas penggunaan kawasan hutan sudah tinggi. Terlebih dengan adanya

desakan/tekanan masyarakat akan lahan terus semakin tinggi, kepastian hukum

tentang lahan menjadi sangat penting. Sumber daya hutan dan ekosistemnya

yang bersifat dinamik dan pengelolaan hutan juga berkembang sesuai dengan

perkembangan hukum dan paradigma pembangunan kehutanan, maka landasan

hukum dan atau penentuan tata batas dengan seharusnya menjadi dasar

kegiatan pengelolaan.

Penataan batas blok akan diprioritaskan pada wilayah tertentu yang akan

dikelola secara intensif dan berbatasan langsung dengan kepentingan pihak lain.

Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Penataan Batas Blok KPHP Model Gunung Mas Unit XVI;

b) Sosialisasi Batas Blok terutama yang bersinggungan dengan masyarakat atau

pihak lain;

c) Pemeliharaan Pal Batas Blok setiap tahun;

d) Rekonstruksi Batas Blok KPH 5 tahun sekali.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. RENCANA KEGIATAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V-3

Tabel V.1. Inventarisasi Berkala dan Penataan Hutan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. Kegiatan Lokasi Rencana TargetVolume Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 InventarisasiPotensiKayu

Wilayah Tertentu(HPT/HP BlokPemanfaatan,Jasling, HHBK )

5.521,57 Ha - 5.521,57Ha - - - - - - - -

2

3

InventarisasiPotensiHasil HutanBukan Kayu

InventarisasiPotensi JasaLingkungan

a. HL BlokPemanfaatan 42.289,86 Ha -

42.289,86Ha - - - - - - - -

b. HPT BlokPemanfaatanHHK-HA

163.102,71 Ha - 81.551,36Ha

- - - - 81.551,36 Ha

- - -

c. HPT BlokPemanfaatan,Jasling, HHBK

4.776,88 Ha - - 4.776,88Ha

- - - - - - -

d. HP BlokPemanfaatan,Jasling, HHBK

744,69 Ha - - 744,69Ha - - - - - - -

4 InventarisasiSosialBudaya danEkonomiMasyarakat

Di dalam dansekitar kawasanKPHP 29 Desa - 6 Desa 6 Desa 6 Desa 6 Desa 5 Desa - - - -

5. Tata BatasLuar

Seluruh Areal KPHP 375 Km - 75 Km 75 Km 75 Km 75 Km 75 Km - - - -

6. PenataanBlok(Wilayahtertentu)

a. HL BlokPemanfaatan

b. HPT BlokPemanfaatan,Jasling, HHBK

c. HP BlokPemanfaatan,Jasling, HHBK

75

39

19

Km

Km

Km

-

-

-

-

39 Km

19 Km

75 Km

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Sumber: KPHP Gunung Mas Unit XVI, 2016


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ----------------------------------------------------------- V-4

B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu

Pembangunan KPHP di wilayah tertentu setidaknya memiliki spesifikasi atau

kekhasan tersendiri sebagai keunggulan komparatif untuk pengembangan usaha

sektor kehutanan guna meraih pangsa pasar hasil hutan yang diproduksi.

Perumusan model atau pola pengembangan usaha kehutanan akan dilakukan

dalam perencanaan pada setiap blok/petak pada wilayah pengelolaan dalam

bentuk wilayah tertentu.

Luas Wilayah tertentu pada Wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI seluas

47.811,44 Ha terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 42.289,86 Ha, Hutan

Produksi Terbatas (HPT) seluas 4.776,88 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas

744,70 Ha, terbagi dalam beberapa Kelompok hutan yang terpisah dengan

kondisi yang berbeda-beda. Baik kondisi biofisik maupun kondisi sosialnya dan

akses pengelolaan.

Pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah tertentu oleh Pengelola KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI dilakukan secara sendiri (swakelola) maupun kemitraan

dengan pihak ketiga (masyarakat setempat, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi,

UMKM).

Berdasarkan pembagian blok masing-masing wilayah tertentu yang telah

ditetapkan maka bentuk pemanfaatan yang akan dilakukan pada wilayah

tertentu adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pemanfaatan hasil hutan kayu pada wilayah tertentu KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam maupun dari

hasil penanaman.

Dalam mewujudkan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut maka perlu

dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan rencana kerja tahunan dan rancangan teknis pemanfaatan hasil

hutan kayu;


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ----------------------------------------------------------- V-5

b) Penyiapan kelembagaan dan kemitraan dengan pihak ketiga (Masyarakat

setempat, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, UMKM) serta investasi yang akan

menjadi bagian dalam pelaksanaan kegiatan.

c) Penyiapan sarana dan prasarana (Peralatan Operasional) Pelaksanaan

Kegiatan.

d) Melakukan kegiatan penebangan (Produksi Kayu) sesuai dengan Rencana

Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan.

e) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. RENCANA KEGIATAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V-6

Tabel V.2. Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Wilayah Tertentu KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No Kegiatan Blok Lokasi Luas (Ha) Target WaktuPelaksanaan

1. Menyusun RencanaKerja

a. HPT BlokPemanfaatan,Jasa Lingkungan,HHBK

b. HP BlokPemanfaatan,Jasa Lingkungan,HHBK

a. Kecamatan Tewahb. Kecamatan Miri

Manasa (DesaTumbang Siruk)

c. KecamatanDamang Batu(Desa TumbangAnoi, DesaKariteau Sarian,Desa TumbangMahuroi)

d. Kecamatan MiriManasa (DesaTumbangMasukih, DesaRangan Hiran

a. 1.115,47b. 226,52

c. 1.299,59

d. 162,03

Tersusunnya 9 (Sembilan)dokumen Rencana Kerja

2017-2025

2. Penyiapankelembagaan dankemitraan denganpihak ketiga(Masyarakatsetempat, BUMN,BUMD, BUMS,Koperasi, UMKM)

Terbentuknya 6 (enam)kelembagaan kemitraan

2017, 2021

3. Penyiapan Saranadan Prasarana

Tersedianya Sarana danPrasarana PemanfaatanHHK

2017, 2018,2019, 2020

4. Pemanfaatan HasilHutan Kayu

Terlaksananya KegiatanPemanfaatan Hasil HutanKayu

2017-2025

5. Monitoring danEvaluasi

Terlaksananya Monitoringdan Evaluasi secaraBerkala

2017-2025

Sumber: KPHP Gunung Mas Unit XVI, 2016

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ----------------------------------------------------------------------- V. RENCANA KEGIATAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) -------------------------------------------- V-7

2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI pada wilayah tertentu akan dilaksanakan secara swakelola maupun

kemitraan dengan pihak ketiga (Masyarakat setempat, BUMN, BUMD, BUMS,

Koperasi, UMKM). Beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam pemanfaatan

dan pengembangan hasil hutan bukan kayu adalah sebagai berikut :

a) Melakukan Pemetaan Potensi dan Sebaran HHBK pada Wilayah KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI;

b) Menyusun Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan HHBK;

c) Penyiapan Kelembagaan Pengelola (SDM dan SOP);

d) Penyiapan sarana dan prasarana;

e) Pengembangan jaringan pasar.

Tabel V. 3. Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) padaWilayah Tertentu KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. Kegiatan Blok Lokasi Luas (Ha) Target TahunPelaksanaan

1. Pemetaanpotensi dansebaran HHBK

a. HL BlokPemanfaatan

b. HPT/HP BlokPemanfaatan,Jasling, HHBK

Kec.Tewah,kec.KahayanHuluUtara,Kec. MiriManasa,Kec.DamangBatu,

47.811,43

Terlaksananyapemetaanpotensi dansebaran HHBK3 (tiga) kali

2017, 2019,2021

2. MenyusunrencanapemanfaatandanpengembanganHHBK

Tersusunnya 2(dua) dokumenrencanapemanfaatandanpengembanganHHBK

2017, 2021

3. PenyiapanKelembagaanPengelola (SDMdan SOP)

Terbentuknya6 (enam)kelembagaanpengelola

2017, 2021

4. Penyiapansarana danprasarana

Tersedianyasarana danprasarana

2017-2025

5. Pemanfaatan/pemungutanHHBK

Terlaksananyapemanfaatan/pemungutanHHBK

2017 - 2025

6. PengembanganJaringan Pasar

Tersedianyajaringan pasar

2018-2025




3. Pengembangan Jasa Lingkungan (Wisata Alam)

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI merupakan salah satu daerah yang memiliki

keanekaragaman hayati yang tinggi dan sumber daya alam yang berlimpah, yang

berpotensi bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan wisata alam dan

wisata budaya adalah sebagai berikut :

a) Melakukan studi kelayakan/ Feasibility Study (FS) Pengembangan Wisata;

b) Menyusun Master Plan Pengembangan Wisata;

c) Penyiapan Kelembagaan Pengelola (SDM dan SOP);

d) Penyiapan Sarana dan Prasarana;

e) Pengembangan akses pasar.

Tabel V.4. Rencana Pengembangan Jasa Lingkungan (Wisata Alam) padaWilayah Tertentu KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. Kegiatan Blok Lokasi Luas (Ha) Target TahunPelaksanaan

1. Studi kelayakanpengembanganwisata

HL BlokPemanfaatan

KecamatanDamangBatu

7.072,52

Terlaksananyastudi kelayakanpengembanganwisata 2 lokasi

2017, 2018

2. Menyusunmaster planpengembanganwisata

Tersusunnya 2(dua) dokumenRencana BisnisPengembanganWisata

2018

3. Penyiapankelembagaanpengelola (SDMdan SOP)

Terbentuknya 2(dua) LembagaPengelola

2018

4. Penyiapansarana danprasarana

Tersedianyasarana danprasaraba

2018-2025

5. Pengembanganpasar/promosi

Tersedianyajaringanpasar/promosi

2018-2025




C. Pemberdayaan Masyarakat

Berbicara tentang pengelolaan hutan secara lestari tentu saja tidak semata mata

membicarakan bagaimana secara lestari produksinya saja. Akan tetapi berbicara

ekosistem secara utuh termasuk salah satu unsur penting di dalamnya adalah

masyarakat yang ada atau tinggal di dalam / di sekitar kawasan hutan tersebut.

Sebagai pengelola kawasan hutan maka melekat pula kewajiban untuk

memberdayakan dan membina masyarakat di dalam / di sekitar kawasan hutan.

Dengan demikian kepentingan masyarakat sekitar kawasan perlu diperhatikan

dan diakomodasi sehingga dapat memberikan manfaat yang positif bagi

keberlangsungan pengelolaan hutan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI secara

aman dan berkelanjutan.

Masyarakat di dalam / di sekitar hutan, berkecenderungan masih miskin yang

tidak punya kemampuan untuk mengakses informasi, teknologi, modal dan pasar

bahkan sarana prasarana seperti jalan dan penerangan (listrik) pun belum ada.

Masyarakatnya masih terbelakang baik pengetahuan, maupun pendidikannya.

Budayanya masih sangat tradisional akan tetapi mempunyai komunitas sosial

yang kental dalam kegotong-royongannya antar masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat oleh KPHP Model Gunung Mas Unit XVI di fokuskan

pada penduduk yang kehidupannya bergantung pada sumberdaya hutan di

dalam kawasan KPHP, agar mereka dapat mengakses informasi, teknologi, modal

dan pasar. Dan sekaligus termasuk dalam progam dan kegiatan pengelolaan

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, sehingga masyarakat ini dapat hidup lebih

maju bisa berserikat secara berlembaga (berkelompok) menjadi Kelompok Tani

Hutan (KTH), hingga dapat berusaha secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan

masyarakat merupakan proses atau upaya pemberdayaan dengan meningkatkan

kemampuan dan kemandirian agar masyarakat mampu dan memiliki kekuatan

dalam memecahkan masalahnya sendiri.



Saat ini sudah banyak skema-skema pengelolaan hutan yang dapat melibatkan

masyarakat secara langsung sebagai subyek pengelola hutan di wilayahnya,

seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan, telah

membuka akses yang sangat luas bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan

sumber daya hutan di sekitarnya bagi peningkatan kualitas hidup dan

penghidupannya.

Dalam kerangka kelola sosial-ekonomi maka kegiatan pemberdayaan masyarakat

pada KPHP Model Gunung Mas Unit XVI diarahkan pada :

1. Pemberian akses pemanfaatan hutan bagi masyarakat sekitar hutan dalam

berbagai skema pengelolaan perhutanan sosial, seperti HKm, HD dan

Kemitraan.

2. Pelaksanaan pembinaan masyarakat di sekitar hutan melalui fasilitasi dan

pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH).

3. Pelaksanaan pembinaan masyarakat di sekitar kawasan dapat dilakukan

bekerja sama dengan pengelola ijin usaha pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan hutan yang memiliki kewajiban yang sama dalam

pemberdayaan masyarakat.

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan adalah

sebagai berikut :

1. Pengembangan Skema Perhutanan Sosial

Dalam upaya mendukung kebijakan prioritas pemberdayaan ekonomi

masyarakat perlu dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) Sosialisasi Skema Perhutanan Sosial;

b) Pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan verifikasi lokasi sampai penetapan;

c) Penyiapan kelembagaan masyarakat (Organisasi, SDM, sarana prasarana);

d) Pendampingan dan fasilitasi Penyusunan rencana pengelolaan;

e) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan;

f) Monitoring dan evaluasi.



2. Kemitraan dalam pengelolaan Wilayah Tertentu (KPH dengan Masyarakat)

Dalam rangka mewujudkan pengembangan pengelolaan hutan melalui skema

Kemitraan antara KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dengan masyarakat maka

perlu dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan kemitraan;

b) Penyiapan kelembagaan masyarakat (Organisasi, SDM, sarana prasarana);

c) Membangun kesepakatan pengelolaan bersama (MOU);

d) Penyusunan rencana pengelolaan secara bersama-sama;


f) Monitoring dan evaluasi secara bersama-sama.

3. Fasilitasi Kemitraan Antara Masyarakat Dengan Pemegang Izin.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan pengelolaan hutan melalui skema

Kemitraan antara Pemegang izin dengan masyarakat maka akan dilakukan

beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) Sosialisasi Skema kemitraan kepada masyarakat dan pemegang izin;

b) Penyiapan kelembagaan masyarakat (Organisasi, SDM, sarana prasarana);

c) Memfasilitasi kesepakatan pengelolaan bersama (MOU);

d) Pendampingan Penyusunan rencana pengelolaan secara bersama-sama;


f) Monitoring dan evaluasi.


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V-12

Tabel V.5. Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. Kegiatan Blok Lokasi Luas (Ha) Target Pelaksanaan WaktuPelaksanaan

1. Perhutanan Sosial(Hutan Desa)

HL Blok Pemanfaatan Kec. Miri Manasa (DesaHarowu, Desa RanganHiran)

2.615,00 Terbangunnya 2 HutanDesa

2017 - 2025

2. Kemitraan dalampengelolaan WilayahTertentu (KPHdengan Masyarakat)

HPT/HP BlokPemanfaatan, Jasling danHHBK

1. Kec. Kahayan Hulu Utara(Desa Tumbang Sian,Tumbang Lapan,Tajungan, TumbangKorik, Tumbang Takaoi,Tumbang Ponyoi)

2. Kec. Damang Batu (DesaTumbang Anoi, KaretauSarian, TumbangMahuroi)

3. Kec. Miri Manasa (DesaTumbang Masukih,Rangan Hiran)

5.521,57 Terjalinnya kemitraanKPH dengan masyarakat(10 Desa)

2017 - 2025

3. Kemitraan dalampengelolaan hutan(Pemegang Ijindengan Masyarakat)

HPT/HP BlokPemanfaatan HHK-HA/HT

Desa-desa disekitar ArealPemegang Ijin (IUPHHK-HA/HT)

214.911,00 Terjalinnya kemitraanpemegang ijin denganmasyarakat (28 Desa)

2017 - 2025


DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI --------------------------------------------------------------------------- V. RENCANA KEGIATAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) --------------------------------------------- V-13

D. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan dan PenggunaanKawasan Hutan pada Areal yang Berizin

Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan

hutan yang dilaksanakan oleh KPHP Model Gunung Mas Unit XVI meliputi :

1. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan

2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kegiatan

3. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan

4. Pendidikan dan pelatihan

5. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan.

Pembinaan dan pemantauan dilakukan terhadap pemegang izin yang berada di

wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI atas kegiatan yang akan dan

telah dilaksanakan, meliputi :

1. Pemanfaatan hutan

2. Penggunaan kawasan hutan

3. Rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan

4. Pemberdayaan masyarakat

5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tabel V.6. Rencana kegiatan pembinaan dan pemantauan oleh KPHP ModelGunung Mas Unit XVI

No. Jenis Kegiatan Target TahunPelaksanaan

1. Penyusunan SPO (standar,prosedur dan operasional)

Tersusunnya 2 (dua)dokumen SPO

2017, 2021

2. Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya koordinasidan konsultasi denganpemegang ijin

Setiap Tahun

3. Pemberian pedoman danstandar pelaksanaan

Tersosialisasinyapedoman dan danstandar pelaksanaan

Setiap Tahun

4. Memberikan bimbinganteknis pelaksanaan

Terlaksananya bimbinganteknis ke 8 (delapan)pemegang ijin.

Setiap Tahun



No. Jenis Kegiatan Target TahunPelaksanaan

5. Pembinaan danpemantauan pelaksanaankegiatan

Terlaksananyapembinaan danpemantauan pada 8(delapan) pemegang ijin.

Setiap Tahun

Pembinaan dan pemantauan ini dilaksanakan secara berkala setiap semester

(6 bulan). Namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pembinaan dan

pemantauan secara khusus. Hasil pembinaan dan pemantauan digunakan

sebagai bahan evaluasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan,

dan/atau perbaikan terhadap pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh

pemegang izin.

E. Rehabilitasi pada Areal Kerja Di Luar Izin

Berdasarkan peta RTkRHL tahun 2014 lahan kritis di wilayah kelola KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI yang berada di luar kawasan izin seluas 75.642,17 hektar

atau 25,66% dari luas areal pengelolaan. Secara rinci disajikan pada tabel di

bawah ini :

Tabel V.7. Data Luasan Lahan Kritis yang berada di luar izin Wilayah KPHPModel Gunung Mas Unit XVI

No Lokasi BlokTingkat Kekritisan Total Luas

(Ha)SangatKritis (Ha) Kritis (Ha) Agak Kritis

(Ha)1 HL Blok Inti - - - -2 HL Blok

Pemanfaatan - - 47,22 47,22

3 HPT BlokPerlindungan - 224,74 843,52 1.068,26

4 HPT BlokPemanfaatan,Jasling, HHBK

65,60 1.984,30 12,63 2.062,53

5 HP BlokPemanfaatan,Jasling, HHBK

- 508,13 - 508,13

Total 65,60 2.717,17 903,37 3.686,14Sumber : Hasil Analisis SIG KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, 2016



Dari tingkat kekritisan lahan pada tabel di atas yang akan dilakukan rehabilitasi

adalah pada tingkat sangat kritis, kritis dan agak kritis yang berada diluar izin

yaitu seluas 3.686,14 hektar. Dalam kurun waktu 2016-2025 KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI akan melaksanakan rehabilitasi dengan luas rata-rata per

tahunnya adalah ± 400 hektar.

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI akan melaksanakan RHL pada lahan kritis

yang pelaksanaannya secara swakelola atau kontraktual dengan pihak ketiga.

Penyelenggaraan kegiatan RHL dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur

perencanaan, pengorganisasian/kelembagaan, pelaksanaan kegiatan serta

pengawasan dan pengendalian. Sehubungan dengan hal tersebut maka

dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi dan Lahan (RPRHL) dan

Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) serta Rancangan

Teknis (Rantek) RHL.

2. Pembentukan dan penyiapan lembaga pengelola RHL, peran dan fungsi para

pihak pelaksanaan RHL.

3. Melaksanakan kegiatan RHL melalui berbagai kegiatan seperti reboisasi,

pemeliharaan, pengayaan tanaman, penerapan teknis konservasi tanah secara

vegetasi dan pembuatan bangunan konservasi tanah secara sipil teknis pada

lahan kritis dan tidak produktif.

4. Membangun persemaian permanen untuk kebutuhan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan.

5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL secara berkala.


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V-16

Tabel V.8. Target Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Diluar Areal Izin oleh KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. KegiatanTarget

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Penyusunan RPRHL, RTnRHL danRancangan Teknis (Rantek) RHL - 3 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 3 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok

2. Pembentukan dan PenyiapanKelembagaan RHL -

1 KTH/pihakketiga

1 KTH/pihakketiga

1 KTH/pihakketiga

1 KTH/pihakketiga

1 KTH/pihakketiga

1 KTH/pihakketiga

1 KTH/pihakketiga

1 KTH/pihakketiga

1 KTH/pihakketiga

3. Pelaksanaan RHL - 400 Ha 400 Ha 400 Ha 400 Ha 400 Ha 400 Ha 400 Ha 400 Ha 486,14 Ha

4. Membangun Persemaian Permanen(Kapasitas 1 Juta Bibit) - 1 Unit - - - - - - - -

5. Pemantauan dan Evaluasi - 4 Kali/ Thn 4 Kali/Thn 4 Kali/Thn 4 Kali/Thn 4 Kali/Thn 4 Kali/Thn 4 Kali/Thn 4 Kali/Thn 4 Kali/Thn

Keterangan : Luas target tahunan disesuaikan dengan peta lahan kritis

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ------------------------------------------------------------------------- V. RENCANA KEGIATAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------ V-17

F. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi didalam Areal yang Berizin

Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal

Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan oleh pengelola KPH ditujukan

pada areal IUPHHK berupa penanaman dan pemeliharaan tanaman, serta pada

Izin usaha pertambangan berupa reklamasi.

Untuk mengendalikan berkembangnya luas lahan kritis di wilayah kerja pihak

ketiga, pihak pengelola KPH perlu segera mengkoordinasikannya dengan

pemegang ijin usaha. Khusus pemegang izin IUPHHK-HA/HT, KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI akan memfasilitasi percepatan kegiatan penanaman jenis

kayu-kayuan dan tanaman penghidupan di wilayah kerja perusahaan tersebut.

Sedangkan untuk lahan-lahan kritis di areal calon Hutan Desa pada blok

pemanfaatan Hutan Lindung, pihak pengelola KPH nantinya dapat menfasilitasi

percepatan pemanfaatan lahan dengan kegiatan penanaman karet atau tanaman

penghidupan lainnya.

Sehubungan dengan kegiatan rehabilitasi dalam bentuk penanaman dan

pemeliharaan tanaman yang dilakukan oleh pemegang IUPHHK, pengelola KPH

melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin sesuai ketentuan yang

berlaku. Dengan demikian, untuk memenuhi pemantauan kegiatan rehabilitasi

hutan, maka setiap pemegang izin melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

Rehabilitasi Hutannya kepada pengelola KPH.

Metode yang dilakukan untuk melakukan pembinaan dan pemantauan

rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin ialah :

1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sipil teknis RHL yang

dilakukan oleh pemegang izin.

2) Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara rehabilitasi dan reklamasi

berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah/pengelola

KPH.



3) Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara pelaporan RHL oleh

Pemegang izin administrasi.

4) Pembinaan dan pengawasan terhadap diseminasi kemajuan RHL kepada

semua stakeholders di KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.

Tabel V.9. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi danReklamasi di dalam Areal yang Berizin pada KPHP Model GunungMas Unit XVI

No. Kegiatan Target TahunPelaksanaan

1. Pembinaan dan Pengawasanterhadap sipil Teknis RHL

1. BerkurangnyaLahan Kritis di arealPemegang Ijin.

2. Pemegang Ijin telahmelaksanakanKegiatanRehabilitasi danReklamasi diarealnya.

Setiap Tahun

2. Pembinaan dan Pengawasanterhadap Tata CaraRehabilitasi dan Reklamasi

3. Pembinaan dan Pengawasanterhadap Pelaporan RHL

4. Pembinaan dan Pengawasanterhadap diseminasikemajuan RHL

G. Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan KonservasiAlam

Wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI memiliki keanekaragaman

hayati yang tinggi dan sumberdaya alam yang berlimpah serta terdapat berbagai

macam flora dan fauna langka. Seiring kebutuhan masyarakat disekitar hutan

yang semakin meningkat, berdampak pada meningkatnya aktivitas hutan seperti

perburuan liar, perambahan hutan, maupun aktivitas lainnya. Oleh karena itu

perlu adanya penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam di

wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk

menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi

lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan

lestari, maka KPHP Model Gunung Mas Unit XVI akan melakukan kegiatan

sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. RENCANA KEGIATAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V-19

Tabel V.10. Rencana Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No KegiatanTarget per Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatanperlindungan hutan - 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

2 Melakukan pendidikan konservasi keanekaragamanhayati bagi masyarakat sekitar wilayah kelola KPH - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

3 Upaya konservasi HCVF - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x4 Upaya perlindungan flora dan fauna yang dilindungi - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x5 Deliniasi areal perlindungan setempat - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x6 Patroli pengamanan hutan 4x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x7 Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

8 Pembentukan kelembagaan pemadam kebakaran hutandan kelompok masyarakat peduli api - 1x 1x 1x 1x - - - - -

9 Pelatihan pengamanan hutan dan pemadamankebakaran hutan dan lahan - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

10 Identifikasi dan inventarisasi lokasi kerawanan hutan 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x11 Pemantauan titik api (hot spot); - 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x12 Pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x



H. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi AntarPemegang Izin

Sinkronisasi program dan kegiatan antar pemegang izin di wilayah KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI ditujukan untuk meningkatkan keterpaduan program

tahunan dan program jangka panjang di masing-masing unit usaha dalam rangka

penyusunan kegiatan tahunan yang mengacu pada dokumen RPHJP KPH.

Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin di wilayah KPH

diharapkan adanya penyelarasan dan penajaman program/kegiatan

pemanfaatan kawasan dan hasil hutan dengan memperhatikan berbagai

kebijakan dan aturan terkait serta keterlibatan pelaksana di lapangan yaitu

Pengelola KPH.

Ruang lingkup sistem koordinasi dan sikronisasi pengelola KPHP dengan para

pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di

wilayah kerjanya akan dilaksanakan pada beberapa aspek perencanaan,

pemanfaatan dan penggunaan kawasan, perlindungan dan konservasi

sumberdaya alam, rehabilitasi lahan dan hutan serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun penjabaran ruang lingkup sistem koordinasi dan sinkronisasi disajikan

pada tabel berikut:

Tabel V.11. Sistem Koordinasi dan Sinkronisasi KPHP Model Gunung Mas UnitXVI dengan Pemegang Izin

No Aspek Koordinasi dan Sinkronisasiyang akan dilaksanakan

WaktuPelaksanaan

1 Perencanaan a). Sinkronisasi data dan informasi hasilinventarisasi (Biofisik & Ekonomidan sosial budaya)

b). Kepastian batas kawasan & batasWilayah Kelola

c). Integarasi rencana pengelolaanantara pemegang ijin pemanfaatan(RKU, AMDAL dan RKT),

d). Rencana Kegiatan dan Ijin PinjamPakai & AMDAL bagi pemegang IjinPenggunaan Kawasan Hutan

Setiap Tahun



No Aspek Koordinasi dan Sinkronisasiyang akan dilaksanakan

WaktuPelaksanaan

2 Pemanfaatanhutan

a). Sinkronisasi data dan informasipelaksanaan Pemanfaatan danpenggunaan Kawasan Hutan

b). Sistem Silvikultur yang dipergunakandalam pemanfaatan Hasil Hutankayu

c). Pemanfaatan jaringan jalan antarapemegang izin

d). Membangun kemitraaan dalampemanfaatan dan pemasaraan hasilhutan antara lain HHK_HA/HT,HHBK, pemanfaatan limbah dan jasalingkungan

Setiap Tahun

3 PenggunaanKawasan

a). Sinkronisasi data dan informasipelaksanaan penggunaan kawasanhutan

b). Pemantauan dan pengendalianlingkungan

Setiap Tahun

3 Perlindungandan KonservasiSumber DayaAlam

a). Sinkronisasi data dan informasiterkait pelaksanaan kegiatanperlindungan hutan sertapengelolaan kawasan-kawasanlindung.

b). Pemetaan Kawasan lindung dankawasan rawan keamanan hutan.

c). Kemitraaan dalam pelaksanaankegiatan perlindungan dankonservasi sumber daya alam

Setiap Tahun

4 RehabilitasiHutan danLahan (RHL)

a). Sinkronisasi dan koordinasi terkaitpelaksanaan kegiatan RHL yangdilaksanakan oleh Pemegang ijin

b). Kemitraan dalam pelaksanaankegiatan kegiatan RHL

Setiap Tahun

5 Pemberdayaanmasyarakat

a). Sinkronisasi dan koordinasipelaksanaan kegiatanpemberdayaan masyarakat antarpemegang ijin dan KPHP.

b). Fasilitasi Kemitraaan dan integarasiprogram/ kegiatan dalam rangkapemberdayaan masyarakat

Setiap Tahun



I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait

Sinergi adalah kegiatan atau operasi gabungan, dengan demikian bersinergi

memiliki makna melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Mensinergikan

setiap kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayah KPH adalah upaya

untuk menggiatkan program-program kelola hutan secara bersama-sama untuk

merail hasil kerja yang lebih baik. Dengan sinergitas kelola hutan, diharapkan

pengelola KPH dengan intansi dan stakholder terkait tidak terjebak dengan cara

pandang dikotomis dalam mempertentangkan peran dan kemampuan masing-

masing.

Sinergi antara KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dengan Instasi dan Stakeholder

terkait dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH merupakan penentu utama

kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan KPH selama 10 tahun

ke depan. Sinergi dapat dilakukan dari setiap proses perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi serta pengendalian dan pengawasan yang terkait

dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Instansi dan stakholder terkait dengan pengelolaan KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI dalam pemanfaatan kawasan dan hasil hutan seperti:

1. Instansi pusat: BPDAS HL Kahayan, BPHP Wilayah X Palangka Raya, BPKH

Wilayah XXI Palangka Raya, BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Instansi kabupaten: Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan

dan Energi, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah, Badan Lingkungan Hidup

Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan dan

Pelaksana Penyuluh.

3. Stakeholder terkait: Lembaga usaha (Industri kayu dan rotan, furnitur,

anyaman hasil hutan), pedagang pengumpul (getah damar, getah karet,

rotan), Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Adat, dan

Perguruan Tinggi, Media Cetak/ Elektronik dan lain-lain.



Sinergi pembangunan KPH antara Pengelola KPH dengan Instansi dan Stakholder

terkait diperlukan untuk (1) memperkuat koordinasi antar pelaku pemanfaat

hasil hutan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

antara KPH dengan Instansi terkait maupun dengan stakeholder terkait di

wilayah KPH; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi

masyarakat; serta (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya hutan

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sinergi dalam perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayah KPH,

juga dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan

hutan di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan,

kabupaten, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara

kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antar waktu, antar wilayah, antar

pusat dan daerah. Selain itu, juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya

proses partisipastif semua pelaku usaha kehutanan dan berkembangnya

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI.

Pengelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI bersama-sama dengan mitra

usahanya dalam melakukan aktivitas, diharapkan selalu berkoordinasi dan

bersinergi dengan beberapa instansi dan stakeholder terkait. Untuk jelasnya

disajikan pada tabel berikut :



Tabel V.12. Sistem Koordinasi dan Sinergi Pengelola KPH dengan Instansi danStakeholder Terkait

No. JenisKegiatan Usaha

Koordinasi KPHDengan :

Sinergi KPHDengan :

TahunPelaksanaan

A Rencana Pengusahaan HHK-HT, HHK-HA

1 IUPHHK-HT, IUPHHK-HABPKH Wil. XXI P. Raya,BPHP Wil. X P. Raya,BPDASHL Kahayan

PerusahaanKehutanan dan

Kelompok Tani Hutan

Setiap Tahun

B Rencana Pemantapan Kawasan

1 Penataan batas wilayah KPH BPKH Wil. XXIPalangka Raya

BPKH Wil. XXIPalangka Raya,

Konsultan Perencana,Pemegang Izin

IUPHHK

Setiap Tahun

C Rencana Pemanfaatan Wil. Tertentu

1 UPHHK-HA BPKH, BPHP, DishutProv/Kab. BUMS Setiap Tahun

2 UPHHK-HT BPKH, BPHP, DishutProv/Kab. BUMS Setiap Tahun

3 UPHHBK-Rotan Kelompok Tani Hutan Industri PengolahanRotan

Setiap Tahun

4 UPHHBK-HAGetah, Buah/biji,dll. Kelompok Tani Hutan Industri Pengolahan

GetahSetiap Tahun

5 UPJL-WA (jasa wisata alam) Dinas Kebudayaan danPariwisata

Dinas Kebudayaan danPariwisata,

Lembaga usaha wisata

Setiap Tahun

6 UPJL-JA (jasling aliran air) PDAM, PLN PDAM, PLN, DinasPengairan

Setiap Tahun

7 UP RAP- KARBON dan/atauUP PAN-KARBON

BPKH XXI PalangkaRaya, Bappeda

Provinsi. LSM. Pemkab

Lembaga Internasional& Masyarakat

Setiap Tahun

8 Pemanfaatan ekosistemDinas

Perikanan/Lembagausaha/Koperasi

DinasPerikanan/Lembaga

usaha/koperasi

Setiap Tahun

D Rencana Pemberdayaan Masyarakat

1. Perhutanan SosialBPDAS, BPKH,

Pemkab, Pemcam,Pemdes

BPDASHL/DishutKabupaten

Setiap Tahun

E Rencana Rehabilitasi Hutan

1 RH-HL (Reboisasi/Pengkayaanreboisasi) BPDASHL BPDAS, Petani Hutan Setiap Tahun

2 RH-HL ekosistem BPDASHL BPDAS, Petani Hutan Setiap Tahun



No. JenisKegiatan Usaha

Koordinasi KPHDengan :

Sinergi KPHDengan :

TahunPelaksanaan

3 RHL oleh pemegang izinIUPHH.

Pemegang izin usaha,BPDASHL Pemegang izin usaha Setiap Tahun

4 Reklamasi hutan*) Pemegang izin usaha,BPDASHL Pemegang izin usaha Setiap Tahun

F Rencana Perlindungan Hutan dan Pengamanan Hutan

1Perlindungan/pengamananseluruh kawasan Hutan diwilayah KPH

BKSDA, DishutProv/Kabupaten,

Pemegang izin usaha,Kepolsisian, Kejaksaan

BKSDA, DishutProv/Kabupaten,

Pemcam, Pemdes,Masyarakat, Pemegang

izin usaha

Setiap Tahun

2 Perlindungan/pengamananblok-blok inti dan perlindungan.

Pemcam, Pemdes,Pemegang izin usaha Kelompok masyarakat Setiap Tahun

3 Perlindungan/pengamananekosistem

Instansi/dinas terkait,Pencam, Pemdes,

MasyarakatKelompok Masyarakat Setiap Tahun

G Rencana Penggunaan Kawasan

1 Izin Usaha Pertambangan(IUP)*)

Dinas Pertambangan,perusahaan tambang Perusahaan tambang Setiap Tahun

2

Izin pinjam pakai kawasanuntuk kegiatan stategis(trasnportasi, telekomunikasi,kelistrikan, dll.)

Dinas PekerjaanUmum, Telekomonikasi,

PLN, dll

Dinas/instansi terkaitdan pelaksana kegiatan

Setiap Tahun



J. Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

1. Penyediaan SDM

Operasionalisasi KPHP hanya dapat terjadi jika KPHP mempunyai tenaga yang

cukup, berkompeten, dan berdedikasi. Operasionalisasi KPHP akan lambat jika

masalah SDM tidak terpecahkan. Jika terjadi situasi sedemikian, maka

kepercayaan publik terhadap KPHP akan menurun dan KPHP menjadi semakin

tidak menarik bagi pengambil kebijakan untuk dapat terus didukung.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 2016-

2025 KPHP Model Gunung Mas Unit XVI membutuhkan SDM sebanyak 144

orang sesuai dengan kelompok jabatan atau kualifikasinya. Secara rinci disajikan



RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V-27

Tabel V.13. Standar Kecukupan SDM pada Jabatan Struktural& Fungsional KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

Standar Kecukupan Kondisi Saat Ini Target Pemenuhan Tiap Tahun

No Nama Jabatan Struktural Jumlah SDM Jumlah SDM 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1. Kepala KPHP 1 1 - - - - - - - - - -2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 - - - - - - - - - -3. Kepala Seksi Pengelolaan KPHP 1 - - 1 - - - - - - - -4. Kepala Seksi Perencanaan KPHP 1 - - 1 - - - - - - - -5. Kepala Resort 4 - - 2 2 - - - - - - -

Jumlah 8 2 - 4 2 - - - - - - -No Nama Jabatan Fungsional Jumlah SDM Jumlah SDM1. Staf Perencanaan 10 6 - 2 2 - - - - - - -2. Staf Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan 6 3 - 1 2 - - - - - - -

3. Staf Pemantauan pemanfaatan dan Penggunaan KawasanHutan 2 - - 1 1 - - - - - - -

4. Staf Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 12 - - 3 3 3 3 - - - - -5. Staf Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2 - - 1 1 - - - - - - -6. Staf Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 4 1 - 2 1 - - - - - - -7. Staf Pemberdayaan Masyarakat 10 - - 3 3 2 2 - - - - -8. Polisi Kehutanan 15 2 - 7 6 - - - - - - -9. Damkar 50 10 - 10 10 10 10 - - - - -

10. Pamhut 25 4 - 5 5 5 6 - - - - -11. Staf Fungsional Lainnya

a. Staff administrasi keuanganb. Staff Pengelola asetc. Staff Teknologi & Informasid. Security/Satpame. Cleaning Servicef. Sopir

221111

2-----

------

-11111

-1----

------

------

------

------

------

------

------

Jumlah 144 28 - 40 35 20 21 - - - - -



2. Peningkatan Kapasitas SDM

Di samping pemenuhan kebutuhan jumlah SDM, pengembangan SDM juga perlu

dilakukan baik struktural maupun fungsional. Pendidikan dan latihan struktural

tentunya telah baku ditetapkan oleh Badan Diklat Daerah. Pendidikan teknis

fungsional untuk tenaga lapangan perlu dirancang untuk dapat difasilitasi agar

penyelenggaraan pengelolaan hutan semakin berkualitas. Berbagai pendidikan

dan latihan ini yang dibutuhkan diantaranya Diklat perencanaan hutan, Diklat

Polisi Kehutanan, Diklat Pengawas Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(Wasganis PHPL) meliputi Wasganis Canhut (Perencanaan), Wasganis Nenhut

(Pemanenan Hutan), Wasganis PKB (Penguji Kayu Bulat), Wasganis Binhut

(Pembinaan Hutan), Diklat Pengelolaan Kawasan Lindung dan Konservasi, Diklat

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, Diklat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non

Kayu, Diklat Resolusi dan Manajemen Konflik, Diklat GIS dan Perpetaan serta

lainnya.

Tabel V.14. Rencana Target Peningkatan SDM KPHP Model Gunung Mas UnitXVI

No. Jenis DiklatJumlah

(Org)

Target Peningkatan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1. Diklat Perencanaan Hutan 6 - 2 2 2 - - - - - -

2. Diklat Polisi Kehutanan 2 - 2 - - - - - - - -

3. Diklat Wasganis PHPL 28 - 7 7 7 7 - - - - -

4.Diklat PengelolaanKawasan Lindung danKonservasi

4 - 2 - 2 - - - - - -

5. Diklat Penatausahaan HasilHutan Kayu

3 - 2 - 1 - - - - -

6. Diklat Pengelolaan HHKdan HHBK

3 - 2 1 - - - - - - -

7. Diklat Resolusi danManajemen Konflik

6 - 2 - 2 - 2 - - - -

8. Diklat GIS dan Perpetaan 6 - 3 3 - - - - - - -



K. Penyediaan Pendanaan

Dalam Pembangunan KPH ketersediaan dana merupakan salah satu komponen

yang pentinguntuk mendapat perhatian. Dalam pembangunan KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI beberapa komponen yang terkait dengan pendanaan

antara lain : Penyiapan sarana dan prasarana, Pengembangan SDM, penyusunan

rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pengelolaan serta

pengembangan investasi bisnis KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.

Beberapa peluang pendanaan pembangunan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

adalah sebagai berikut :

1. Pendanaan APBN

Pendanaan Pembangunan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI bersumber dari

APBN, meliputi :

a. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Kelola melalui UPT Balai

Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya dalam rangka

pembentukan KPH.

b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui UPT Balai

Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya dalam rangka

penyediaan sarana dan prasarana serta operasional KPHP.

2. Pendanaan APBD Provinsi

Pendanaan Pembangunan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI bersumber dari

APBD Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu berupa DPA-SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi dan dana dekonsentrasi kehutanan.

3. Pendanaan APBD Kabupaten Gunung Mas

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI merupakan organisasi perangkat daerah,

sehingga penganggaranjuga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Gunung Mas. KPHP Model Gunung Mas Unit XVI masih merupakan bagian dari

Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, sehingga pendanaannya masih

menempel pada Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas. Harapan kedepannya

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI didorong menjadi SKPD sendiri/ Satker



sehingga pendanaannya lebih maksimal karena tidak tergantung dengan DPA-

SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

4. Pendanaan Mitra Lain

Berdasarkan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui kemitraan dengan

berbagai pihak yang bekerja di wilayah KPHP Model Gunung MasUnit XVI

terutama lembaga-lembaga Non Pemerintah/LSM, baik lokal maupun

Internasional dalam rangka memaksimalkan pendanaan maka dilakukan

koordinasi dan sinergi programdan kegiatan antara KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI dengan semua mitra yang bekerja dalam wilayah KPHP model Gunung

Mas Unit XVI.

5. Pendanaan Hasil Pengembangan Investasi KPHP

Dalam rangka pembangunan KPHP Model Gunung MasUnit XVI secara mandiri,

akan dikembangkan investasi berbasis KPH yang akan dilaksanakan secara

langsung oleh KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, sebagaimana yang dijelaskan

dalam bagian rencana pengembangan investasi/bisnis KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI. Kedepannya Pendanaan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dihasilkan dari pengembangan investasi KPH.

Tabel V.15. Rencana Kegiatan Penyediaan Pendanaan KPHP Model GunungMas Unit XVI

No. Kegiatan Target WaktuPelaksanaan

1. Komunikasi dan Konsultasi Intensifdengan DPRD Provinsi dan Kabupaten,Dinas Kehutanan Provinsi danKabupaten, Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan melalui UPT

TersedianyaanggaranpendanaanoperasionalKPHP GunungMas Unit XVI

SetiapTahun

2. Road Show Penggalangan Dana kepadaPihak Ketiga yang Tidak Mengikat, Baikyang Bersifat Bilateral dan Multilateralserta LSM dalam dan Luar Negeri

TersusunnyaProposal danTerjalinnyaKerjasama KPHdan Para Pihak/Investor

SetiapTahun



L. Pengembangan Database

Database kawasan dan potensi hutan KPH yang terkelola baik akan menjadi

sistem informasi kehutanan yang memiliki “nilai jual” yang tinggi dan alat kontrol

yang optimal dalam mengukur kinerja lembaga dan personil pengelolanya. KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI sebagai salah satu KPH Model di Indonesia,

sepantasnya membangun sistem database-nya lebih awal sebelumnya

memasarkan produknya kepada publik. Karena sistem database yang on-line

diharapkan KPH mampu menembus pasar internasional dalam menawarkan

rencana produk pengelolaan hutannya. Sistem database yang telah terbangun,

dapat dikembangkan menjadi sistem informasi kehutanan KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI. Database sistem digital dan website on-line disusun secara

sistematik dengan tahapan berikut :

a. Pengadaan peralatan pendukung database yakni perangkat keras dan

perangkat lunak database.

b. Pelatihan Penyusunan Database dan Sistem Informasi Manajemen.

c. Pengelolaan basis data dan informasi berkaitan biogiofisik, kegiatan

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, dan sosial ekonomi budaya.

d. Pembangunan database berupa data digital, data spasial, data numerik, dan

data webgis.

e. Pembangunan database melalui sistem komputerisasi dan internet.

Tabel V.16. Kegiatan Pengembangan Database KPHP Model Gunung Mas UnitXVI


1. Pengadaan peralatanpendukung database yakniperangkat keras dan perangkatlunak database

Tersedianyaperalatanpendukung database

2017, 2018

2. Pelatihan penyusunan databasedan sistem informasimanajemen

Meningkatnyapengetahuan danketerampilan SDMKPHP

2017, 2018




3. Pengelolaan basis data daninformasi berkaitan biogiofisik,kegiatan pemanfaatan danpenggunaan kawasan hutan,dan sosial ekonomi budaya

Terkelolanya datadan informasi terkini

Setiap Tahun

4. Pembangunan database berupadata digital, data spasial, datanumerik dan data webgis

Tersedianya datadan informasiberupa data digital,data spasial, datanumerik dan datawebgis

2017, 2021

5. Pembangunan databasemelalui sistem komputerisasidan internet.

Penyajian data daninformasi dapatdiakses secara online

Setiap Tahun

M. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola

Rasionalisasi wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI adalah penting

bagi pengembangan manajemen kawasan. Mengingat kemungkinan adanya

perubahan kepentingan politik yang terus berkembang yang akhirnya berdampak

pada pemanfaatan sumber daya alam (pengelolaan kawasan hutan) secara

keseluruhan.

Perkembangan KPHP kedepan dapat merasionalisasi kawasannya sesuai

perkembangan, baik yang terkait dengan kebijakan dibidang pengelolaan hutan

maupun yang terkait dengan kondisi hutan di tingkat tapak.

Rasionalisasi wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI sangat memungkinkan

untuk dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan aspek hukum yang

berlaku melalui perubahan fungsi kawasan hutan, rentang kendali pengelolaan

dan pengawasan, dan konflik tenurial wilayah setempat serta kepentingan

Negara atau strategis bagi negara. Misalnya perubahan fungsi kawasan hutan

terhadap desa yang berada di dalam kawasan hutan atau wilayah kelola KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI yang akan berpotensi terjadinya perubahan fungsi

terhadap kawasan hutan tersebut.



Tabel V.17. Rencana Kegiatan Rasionalisasi Wilayah Kelola KPHP ModelGunung Mas Unit XVI

No. Kegiatan Output WaktuPelaksanaan

1. Kaji Ulang Penataan Blokdan Petak Baik Parsialmaupun Menyeluruh

TerlaksananyaPengkajian Ulangterhadap Penataan Blokdan Petak

2019, 2023

2. Kajian Ulang ArahanPemanfaatan danPengembangan Blok danPetak Baik Parsial maupunMenyeluruh

TerlaksananyaPengkajian Ulangterhadap arahanPemanfaatan danPengembangan Blok danPetak

2019, 2023

N. Review Rencana Pengelolaan

Untuk mengetahui tingkat perkembangan dan keberhasilan suatu rencana

pengelolaan beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain adalah:

1. Review pelaksanaan program dalam kurun waktu minimal 5 tahun sekali;

2. Menganalisa perkembangan dan keberhasilan pengelolaan;

Pelaksanaan review rencana pengelolaan hutan KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI berdasarkan hasil analisis monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan.

Analisis yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap dokumen

perencanaan pengelolaan KPHP dengan dokumen perencanaan daerah dan

kehutanan lainnya, dokumen-dokumen dan laporan-laporan berkaitan

pengelolaan hutan dan instansi terkait selama kurun waktu pengelolaan lima

tahun terakhir. Selain itu, dilakukan analisis kesenjangan berkaitan dengan

implementasi rencana pengelolaan hutan, observasi fakta lapangan dan hasil

koordinasi dan sinkronisasi terhadap para pihak yang relevan terhadap

pengelolaan KPHP. Berdasarkan uraian tersebut, lingkup review rencana

pengelolaan hutan di wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI adalah sebagai

berikut:

a. Peninjauan substansi rencana kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

secara keseluruhan. Substansi rencana kelola berkaitan informasi kondisi,



permasalahan, kebutuhan dan bahkan tantangan yang dihadapi secara

lengkap dan terpercaya agar mampu untuk merealisasikan Visi dan Misi

pembangunan KPHP tersebut;

b. Memonitoring dan mengevaluasi hasil implementasi rencana kelola KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI yang ada selama 5 tahun pertama ditinjau

terhadap komitmen, konsisten dan konsekuensi oleh seluruh jajaran KPHP

serta dukungan dari institusi dan para pihak lainnya;

c. Peninjauan relevansi rencana kelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI,

terhadap kesesuaian substansi dan implementasi rencana kelola dengan

dokumen perencanaan pembangunan kehutanan dan daerah lainnya, baik

yang bersifat vertikal maupun horisontal, agar tercapai harmonisasi dalam

pencapaian tujuan pembangunan kehutanan.

d. Peninjauan kembali substansi, implementasi dan relevansi rencana kelola,

sehingga rencana kelola hingga akhir jangka waktu perencanaan nantinya

dapat menyesuaikan diri (adaptabilitas) terhadap segala kemungkinan

perubahan atau dinamika politik, sosial dan ekonomi.

Rencana review rencana pengelolaan hutan di wilayah KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI yang dapat dilakukan minimal lima tahun sekali adalah waktu yang

cukup mengukur suatu kinerja pengelolaan hutan. Tentunya terhadap

pengelolaan hutan yang dinilai menjadi penyumbang dampak negatif besar bagi

lingkungan serta menjadi sumber potensi konflik besar perlu dievaluasi

kelayakan eksistensinya.

Beberapa hal yang akan menjadi tindakan penting dalam review rencana

pengelolaan adalah;

a. Pelaksanaan review rencana kelola wilayah tertentu;

b. Pelaksanaan rencana kelola dan pembinaan pada blok pemanfaatan Hutan

Lindung untuk pengembangan HD;

c. Pelaksanaan sistem pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap

pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;

d. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah tertentu;



e. Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;

f. Pelaksanaan rencana pengembangan investasi.

Review dimaksudkan pula untuk mensinkronkan setiap perubahan kebijakan

atau peraturan perundangan berlaku baik di Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan maupun kementerian lainnya yang mungkin terjadi selama jangka

waktu tertentu pengelolaan hutan. Perubahan kebijakan dimaksud seperti

perubahan perundang-undangan di bidang kehutanan, perubahan peraturan

pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dan sebagainya.

Karena itu, review rencana pengelolaan hutan dapat pula terkait dengan blok-

blok yang telah ditetapkan, disamping review bentuk/lokasi/model rencana

pengelolaan hutan yang kurang relevan dengan perkembangan di tingkat

lapangan.

Tabel V.18. Rencana Kegiatan Review Dokumen Rencana Pengelolaan KPHPModel Gunung Mas Unit XVI

No Rencana Kegiatan Target WaktuPelaksanaan

1. Peninjauan Substansi Terlaksananya PeninjauanSubstansi rencana kelola 2kali

2019 dan 2025

2. Monitoring dan EvaluasiHasil Implementasi

Terlaksananya monitoringdan evaluasi implementasirencana kelola 2 kali

2019 dan 2025

3. Peninjauan Relevansi Terlaksananya Peninjauanrelevansi rencana kelola 2kali

2019 dan 2025

4. Peninjauan KembaliSubstansi, Implementasi,dan Relevansi

a. Terlaksananyapeninjauan kembalisubstansi,implementasi, danrelevansi dalamrencana pengelolaan2 kali

b. Tersusunnyadokumen peninjauankembali 2 dokumen

2019 dan 2025



O. Pengembangan Investasi

Pengembangan investasi di wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

didasarkan pada peluang, kekuatan, ancaman dan tantangan terhadap setiap

rencana investasi di wilayah KPHP. Selain itu, pengembangan investasi juga

dilakukan berdasarkan hasil identifikasi potensi sumberdaya hutan yang ada di

wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.

Berdasarkan identifikasi potensi sumber daya yang ada di KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI, maka beberapa klasifikasi potensi Bisnis yang akan dikembangkan

dalam kurun waktu 10 Tahun adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Hasil Hutan Kayu

Pengelolaan hasil hutan kayu merupakan upaya mengintegrasikan antara

pemanfaatan hasil hutan kayu yang ada di hulu dengan pengelolaan Hasil Hutan

Kayu di Hilir melalui pembangunan industri primer dan pengelolaan limbah kayu.

Secara garis besar pengembangan investasi akan dilakukan melalui beberapa

kegiatan sebagai berikut :

a) Pemanfaatan hasil hutan kayu wilayah tertentu

b) Pembangunan Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)

c) Pemanfaatan limbah kayu

Dalam rangka implementasi Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dalam skala investasi/

bisnis maka KPHP Model Gunung Mas Unit Xvi akan melakukan beberapa

kegiatan sebagai berikut :

a) Menyusun Master Plan/Rencana Bisnis;

b) Penyusunan rencana kerja tahunan dan rancangan teknis pemanfaatan hasil

hutan kayu;

c) Penyusunan rencana Pembangunan Industri Primer Hasil Hutan;

d) Kajian dan Penyusunan Rencana Pemanfaatan Limbah;

e) Penyiapan dan pemantapan kelembagaan bisnis (Organisasi, SDM);

f) Penyiapan sarana dan prasarana

g) Pemanfaatan hasil hutan kayu;



h) Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

Tabel V.19. Rencana Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada KPHP ModelGunung Mas Unit XVI


1. Menyusun Master Plan Tersusunnya 1 (satu)rencana bisnis

2017

2. Penyusunan rencanakerja tahunanpemanfaatan HHK

Tersusunnya 9 (Sembilan)dokumen rencana kerjatahunan

2017-2025

3. Penyusunan rencanaPembangunan IndustriPrimer Hasil Hutan

Tersusunnya 1 (satu)dokumen rencanapembangunan industri

2017

4. Kajian dan PenyusunanRencana PemanfaatanLimbah

Terlaksananya 1 (satu)pengkajian danPenyusunan pemanfaatanlimbah

2017

5. Penyiapan danpemantapankelembagaan bisnis

Terbentuknya 1(satu)lembaga pengelola

2017

6. Pemanfaatan HasilHutan Kayu

Terlaksananyapemanfaatan hasil hutankayu

2017 - 2025

7. Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoringdan Evaluasi secaraberkala

2017-2025

2. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Sumber daya hutan mempunyai potensi multifungsi yang dapat memberikan

manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bagi kesejahteraan umat manusia.

Manfaat tersebut bukan hanya berasal dari Hasil Hutan Kayu (HHK), melainkan

juga manfaat Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Produk-produk yang dihasilkan

dari jenis tanaman HHBK dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di

antaranya untuk pangan (Food), energi(Energy) dan obat-obatan termasuk

kosmetika (Medicine).

Hasil Hutan Bukan kayu yang ada di Wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

memiliki potensi untuk dikembangkan skala investasi/bisnis, jika pengelolaannya

dilakukan secara terpadu dengan pengembangan teknologi dan hasil penelitian



yang memadai. Dalam rangka pengembangan HHBK untuk investasi/Bisnis, KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI akan mengembangkan budidaya Gaharu, Karet, dan

Jahe Merah, pengelolaan lebah madu alam maupun lebah madu budidaya,

pengembangan dan pengelolaan tanaman buah-buahan serta tanaman obat-

obatan.

Tabel V.20. Rencana Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu pada KPHPModel Gunung Mas Unit XVI


1. Menyusun Master Plan Tersusunnya 1 (satu)dokumen rencana bisnis

2017

2. Membangun sistemkemitraan dengan pihakswasta dan masyarakat

Terjalinnya kerjasamadengan pihak swasta danmasyarakat

2017

3. Membangun sistemkoordinasi denganinstansi-instansipemerintah

Terjalinnya koordinasidengan instansi-instansipemerintah

2017

5. Penyiapan kelembagaanbisnis

Terbentuknya 1 (satu)lembaga pengelola

2017

6. Pemanfaatan hasil hutanbukan kayu

Terlaksananyapemanfaatan hasil hutanbukan kayu

2017 - 2025

7. Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoringdan Evaluasi secaraberkala

2017-2025

8. Promosi dan pemasaran Terpromosikannya danterjalinnya pemasaran

2017, 2019,2021, 2023,

2025

3. Pengembangan Wisata Alam

Potensi obyek wisata alam yang ada pada wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit

XVI, antara lain berupa keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian budaya

tradisional, keindahan bentang alam dan peninggalan sejarah/budaya.

Keseluruhan potensi obyek wisata alam ini merupakan sumberdaya ekonomi

yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian

lingkungan.



Pengembangan wisata alam akan dihadapkan dengan berbagai kendala berkaitan

erat dengan instrumen kebijakan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi

kawasan untuk mendukung potensi obyek wisata alam. Sehubungan dengan hal

tersebut maka strategi pengembangan obyek wisata alam yang akan dilakukan

oleh KPHP Model Gunung Mas Unit XVI meliputi beberapa aspek sebagai

berikut :

a) Aspek perencanaan pembangunan obyek wisata alam yang antara lain

mencakup system perencanaan kawasan, penataan ruang (tata ruang

wilayah), standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral,

pendanaan, dan sistem informasi obyek wisata alam.

b) Aspek kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas

institusi, sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan,

secara operasional merupakan organisasi dengan SDM dan peraturan yang

sesuai dan memiliki efisiensi tinggi.

c) Aspek sarana dan prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan, yaitu : alat

memenuhi kebutuhan pariwisata alam; sebagai pengendalian dalam rangka

memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana

dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat

dilakukan secara optimal.

d) Aspek pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola

pengelolaan obyek wisata alam yang siap mendukung kegiatan pariwisata

alam dan mampu memanfaatkan potensi obyek wisata alam secara lestari.

e) Aspek pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan

obyek wisata alam untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada

pihak ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

f) Aspek pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja

sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.

g) Aspek peran serta masyarakat melalui kesempatan-kesempatan usaha

sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



h) Aspek penelitian dan pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan,

dan social ekonomi dari obyek wisata alam. Diharapkan nantinya mampu

menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan,

kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan obyek wisata alam.

Dalam rangka mempercepat upaya pengembangan investasi wisata alam akan

dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan awal sebagai berikut :

a) Penyusunan master plan /Rencana investasi pengembangan wisata alam.

b) Membangun sistem kemitraan dengan pihak swasta, lembaga swadaya

masyarakat yang ada, dalam rangka mendukung optimalisasi pengembangan

obyek wisata alam.

c) Membangun sistem koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait

dengan kebijakan pengembangan wisata.

d) Penyiapan kelembagaan (organisasi, sarana-prasarana dan SDM).

e) Monitoring dan Evaluasi secara berkala

f) Promosi dan pemasaran

Tabel V.21. Rencana Kegiatan Pengembangan Wisata Alam pada KPHP ModelGunung Mas Unit XVI


1. Menyusun Master Plan Tersusunnya 1 (satu) dokumenrencana bisnis

2018

2. Membangun sistemkemitraan dengan pihakswasta dan masyarakat

Terjalinnya kerjasama denganpihak swasta dan masyarakat

2018

3. Membangun sistemkoordinasi denganinstansi-instasi pemerintah

Terjalinnya koordinasi denganinstansi-instansi pemerintah

2018

5. Penyiapan kelembagaanbisnis

Terbentuknya 1 (satu)lembaga pengelola

2018

6. Pemanfaatan wisata alam Terlaksananya pemanfaatanwisata alam

2018 – 2025

7. Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring danEvaluasi secara berkala

2018 – 2025

8. Promosi dan pemasaran Terpromosikannya danterjalinnya pemasaran

2018, 2020,2022, 2024

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI -------------------------------- VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) -------------------------------------------- VI-1

VI. PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

Organisasi KPH adalah organisasi pemerintah daerah yang mempunyai fungsi

pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan

hutan di wilayahnya, dengan demikian kaitannya dengan implementasi dari

rencana pengelolaan hutan, tujuan dari pembinaan, pengendalian dan

pengawasan tersebut adalah untuk :

1. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM KPHP;

2. Menjaga adanya konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang ingin

dicapai.

3. Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana kegiatan dengan peraturan

perundangan yang berkaitan dengan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP

pada Bab VIII Pasal 31 bahwa Menteri melakukan pembinaan, pengendalian dan

pengawasan teknis atas penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana

pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi

dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan oleh KPHL dan KPHP serta dapat

menugaskan kepada Gubernur untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan

pengawasan teknis tersebut.

Dari aspek pengelolaan hutan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI wajib

melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan

pengelolaan hutan di wilayahnya yang dibagi menjadi : a) Wilayah yang telah

terdapat izin pemanfaatan (IUPHHK-HA/HT) dan penggunaan (IPPKH) dan

b) Wilayah yang belum terdapat izin pemanfaatan dan izin penggunaan. Maka



secara substansial pembinaan, pengawasan dan pengendalian tersebut harus

mempertimbangkan atau memperhatikan keberadaan wilayah-wilayah tersebut.

A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan terhadap SDM para pihak, baik bagi sektor publik

(Pemerintah) sebagai pengelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI, sektor

swasta yang akan mendapatkan dan mengelola ijin-ijin usaha, serta masyarakat

yang berada di dalam dan sekitar wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.

Pembinaan juga diarahkan agar pelaksanaan kegiatan pada tingkat tapak dan

administrasinya termasuk administrasi keuangannya, dapat berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung terlaksananya pembinaan kepada para pihak tersebut, maka

prioritas utamanya, akan ditujukan pada peningkatan kapasitas. Peningkatan

kapasitas tersebut, bagi sektor publik akan diarahkan pada peningkatan

kompetensi teknis. Sedangkan bagi sektor swasta yang akan mendapatkan ijin

usaha, diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam menjalankan dan

menerapkan praktek pengelolaan/manajemen terbaik. Selanjutnya, kepada

masyarakat, akan diarahkan pada pemahaman tentang pilihan-pilhan sumber-

sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Pembinaan akan dilaksanakan oleh pengelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

terhadap fungsi arahan penggunaan/pemanfaatan blok dan petak, serta interaksi

antara masyarakat dengan hutannya. Sedangkan pembinaan terhadap pengelola

KPHP Model Gunung Mas Unit XVI sendiri, akan dilakukan oleh lembaga/institusi

terkait baik yang berada ditingkat kabupaten, provinsi atau oleh pemerintah

pusat. Pembinaan dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun

dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pembinaan secara khusus. Hasil

pembinaan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan pengelolaan, dan/atau perbaikan terhadap pengelolaan KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI ke depan, sedangkan pembinaan internal KPH

dilakukan oleh Kepala KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.



B. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian rencana kerja dan perbaikan kualitas tapak

merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi-

fungsi manajemen yang lain seperti perencanaan dan pelaksanaan. Dalam

setiap pelaksanaan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan

dari setiap organisasi, pengawasan adalah mutlak diperlukan. Pengawasan atau

juga sering disebut dengan pengendalian diperlukan untuk menjamin agar semua

kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, peraturan

dan ketentuan serta tata laksana atau prosedur yang telah ditentukan. Dengan

lain perkataan pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, ketentuan-

ketentuan serta peraturan perundangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan

dengan maksud untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan,

kebocoran dan pemborosan dalam penggunaan waktu, dana, daya dan sarana,

sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat terlaksana dengan berdayaguna

(efisien) dan berhasil guna (efektif).

Pengawasan dan pengendalian di wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

sangat penting, hal ini disebabkan banyaknya stakeholders terkait yang

melaksanakan pengelolaan hutan di wilayahnya baik itu pemanfaatan hutan

maupun penggunaan kawasan hutan, sehingga perlu didukung dengan petunjuk

pelaksanaan kegiatan berupa Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengacu

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPO yang disusun untuk

kegiatan internal KPHP Model Gunung Mas Unit XVI minimal memuat rentang

kendali setiap unit kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hutan, tata kelola

administrasi dan keuangan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan

teknis, koordinasi dan sinkronisasi serta sinergitas, reward dan punishment, dan

lain-lain, sedangkan pembuatan SPO pembinaan, pengawasan dan pengendalian

untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

(wilayah berizin), disusun berdasarkan setiap jenis kegiatan.



Pengawasan dan pengendalian dilakukan sebagai bagian dari proses

implementasi suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan dengan

tujuan dapat terjaminnya konsisten penerapan prosedur dan mekanisme (juklak

dan atau juknis) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

perencanaan

Tahapan-tahapan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian, antara lain :

1. Penetapan standar pelaksanaan;

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata;

4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisaan

penyimpangan-penyimpangan;

5. Pengambilan tindak koreksi, bila diperlukan.

Berdasarkan rencana kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHP Model

Gunung Mas Unit XVI tahun 2016-2025 yang menjadi obyek pembinaan,

pengendalian dan pengawasan seperti pada di bawah ini :

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI-5

Tabel VI-1. Rencana Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pada KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

No. Obyek Binwasdal Pembinaan Pengawasan Pengendalian Keterangan

1. Tata hutan danperencanaanpengelolaan hutanproduksi dan hutanlindung sesuai jenis-jenis kegiatanusahanya.

● Mendorong danmemfasilitasi pelaksanaantata batas danpemeliharaan batas sertapengamanan areal kerjasecara kolaboratif antarIUPHHK-HA/HT dan secarapartisipatif denganmasyarakat.

● Fasilitasi komunikasi danmembangun jejaring(networking) denganIUPHHK-HA/HT.

● Penyusunan rencanapengelolaan hutan harusdidasarkan pada hasilpenataan areal yang Lear andclean.

● Dalam pengaturan hasil(perhitungan etat-AAC)didasarkan pada kaidahkelestarian hasil danberdasarkan hasil IHMB.

● Sosialisasi penerapan kebijakantata hutan (kompartemenisasi)dan pengaturan hasil(perhitungan etat – AAC)

● Sosialisasi dasar dan caraperhitungan etat/AACberdasarkan ITSP/IHMB danPUP.

Pada wilayahkelola yangtelah terdapatizin.

Fasilitasi pelaksanaan tatabatas dan pemeliharaan batasserta pengamanan areal kerjasecara kolaboratif denganmasyarakat.

● Penataan batas areal hutantertentu (baik di HL dan HP)harus dilaksanakan agarbenar-benar Lear Ana clean,dan dibangun zonasi-zonasi.

● Rencana pengelolaan arealhutan tertentu harusmelibatkan peran dan potensimasyarakat

● Sosialisasi penerapan kebijakantata hutan (kompartemenisasi)dan pengaturan hasil(perhitungan etat – AAC).

● Sosialisasi dasar dan carapembuatan PUP sertaperhitungan riap.

● Perumusan rencana penelitiansecara komprehensifmendukung kebijakan danterwujudnya PHPL.

Pada wilayahkelola yangbelum terdapatizin.

2. Pemanfaatan Hutan Mendorong penerapankebijakan dan kaidah-kaidah

● Pemanfaatan potensi tidakmelebihi daya dukung (besarnya

● Sosialisasi penerapan kebijakanregulasi hasil dan konsep

Pada wilayahkelola yang

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN



yang berkaitan dengan :pengaturan hasil (perhitunganetat); dampak lingkungan dankerusakan tegakan dalampemanenan.

riap tegakan hutan)● Pemanfaatan hasil hutan kayu di

lapangan harus menerapkansistem pemanenan RIL.

● Pembinaan tegakan hutan pascapembalakan harus dilaksanakanberdasarkan sistem silvikulturyang berlaku.

pemanenan ramah lingkungan(RIL)

● Sosialisasi penerapanKebijakan pembinaantegakan hutan pascapemanenan.

telah terdapatizinpemanfaatan.

3. Penggunaan KawasanHutan

Mendorong penerapankebijakan dan kaidah-kaidahberkaitan dengan penggunaankawasan sebagaimanatercantum dalam PP.No.6/2007 (jenis dan polapenggunaan kawasan hutan)

● Pemanfaatan areal hutan diwilayah tertentu harusdidasarkan pada fungsipokoknya, bisa HHK, HHBK danjasa lingkungan dengan tetapberdasarkan kaidah-kaidahkelestarian dan kesejahteraanmasyarakat.

● Pemanfaatan potensi HHK,HHBK dan Jasling padakawasan hutan tertentu harusdi dasarkan pada fungsi hutan(HL dan HP).

Sosialisasi dan penerapan pola dankonsep pengelolaan hutan berbasismasyarakat.

Pada wilayahkelola yangbelum terdapatizin penggunaankawasan hutan

4. Pelaksanaan RehabilitasiHutan

Mendorong penerapankebijakan dan pelaksanaankewajiban pemegang izindalam pembinaan tegakanhutan pasca pemanenan danareal yang tidak produktif sertadalam areal kerjanya.

● Pembinaan tegakan pascapemanenan dilaksanakandengan menerapkan juknissistem silvikultur TPTI.

● Rehabilitasi lahan tidakproduktif (kanan-kiri jalan;tanah kosong)

● Penanaman pengayaan dan

Fasilitasi dalam pemahaman danpenerapan kebijakan berkaitandengan pembinaan hutan bekastebangan (sistem silvikultur TPTI danturunannya) kepada pemegangIUPHHK-HA khususnya.

Pada wilayahkelola yangtelah terdapatizinpemanfaatan.




rehabilitasi dilaksanakandengan menggunakan bibit darijenis unggulan lokal.

Mendorong pemanfaatan danpenggunaan kawasan hutandapat dilaksanakan secaraoptimal sesuai dengan tujuanyang telah ditetapkan.

● Penyusunan rencana rehabilitasidan pengelolaannya pada arealyang kritis berdasarkan hasilpemetaannya baik di HPataupun HL.

● Rehabilitasi kawasan hutan danlahan yang kritis danpengelolaannya dilakukandengan melibatkan masyarakatlokal.

Fasilitasi dalam pemahaman danpenerapan kebijakan berkaitandengan rehabilitasi hutan dan lahanserta reklamasi kepada pihakterkait.

Pada wilayahkelola yangbelum terdapatizinpemanfaatan

5. Perlindungan danKonservasi Alam

Mendorong penerapankebijakan dan kewajiban untukmelaksanakan perlindungandan konservasi di areal kerjakepada pemegang IUPHHK-HA/HT.

● Pemetaan dan penandaan dilapangan serta penyusunanrencana perlindungan hutanpada areal yang rawan darigangguan (alami dan non-alami).

● Pemetaan dan penandaan dilapangan serta penyusunanrencana pengelolaan arealkonservasi dalam areal kerjayang telah ditetapkan.

● Sosialisasi kebijakan tentangperlindungan hutan danpenerapannya kepadapemegang IUPHHK-HT

● Sosialisasi kebijakan tentangkonservasi hutan danpenerapannya kepadapemegang izin IUPHHK-HA/HT

Pada wilayahkelola yangtelah terdapatizinpemanfaatan.

Mendorongdilaksanakannyaperlindungan dan konservasipada kawasan tidak terdapatizin pemanfaatan (baik di HLdan HP)

● Pemetaan dan penandaan dilapangan serta penyusunanrencana perlindungan hutanpada bagian areal yang rawandari gangguan (alami dan non-alami).

Sosialisasi dan penerapankebijakan tentang perlindungandan konservasi hutan.

Pada wilayahkelola yangbelum terdapatizinpemanfaatan




● Pemetaan dan penandaan dilapangan areal konservasidalam wilayah tertentu sertapenyusunan rencanapengelolaannya.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI --------------------------------------- VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) ------------------------------------------------------------ VII-1

VII. PEMANTAUAN,EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dimulai dari tingkat

pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, pemantauan dapat dilakukan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, di tingkat daerah, pemantauan dapat dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Gubernur dan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Bupati dan

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten. Sedangkan di tingkat tapak dapat dilakukan

oleh Pengelola KPHP Model Gunung Mas Unit XVI.

Pemantauan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap seluruh

komponen pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan, meliputi :

1. Kegiatan Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya.

2. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah tertentu.

3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4. Rencana kegiatan RHL pada areal kerja diluar izin atau didalam izin.

5. Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Adapun tujuan kegiatan pemantauan meliputi :

1. Mengkaji kegiatan-kegiatan yang telah dan sedangkan dilaksanakan;

2. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul agar langsung dapat diatasi;

3. Sebagai bahan penilaian pola kerja dan manajemen agar tercapai tujuan

kegiatan;

4. Sebagai bahan pengambilam keputusan bila ada perubahan kondisi di

lapangan, tanpa menyimpang dari tujuan semula;

5. Memberi masukan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi.



Pemantauan dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun dalam

keadaan tertentu dapat dilakukan pemantauan secara khusus. Hasil pemantauan

dapat dijadikan alat untuk perbaikan dan penyesuaian kembali terhadap

kegiatan-kegiatan pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI agar tetap

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

B. EvaluasiEvaluasi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tingkat pusat. Pada tingkatan

daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Gubernur dan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui

Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dapat memberikan penilaian atau

evaluasi terhadap kegiatan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI. Adapun evaluasi

secara internal dilakukan dilakukan oleh Pengelola KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI sendiri untuk tingkat tapak.

Evaluasi dilakukan berdasarkan pada hasil pemantauan. Kegiatan evaluasi

membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target yang telah ditentukan

sehingga dapat diketahui tujuan yang dicapai, serta dapat mengetahui progres

kegiatan sesuai jadwal. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, lalu disusun

rencana tindak lanjut dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja yang ada.

Maksud dan tujuan evaluasi adalah agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan

sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan.

Langka-langkah pemantauan dan evaluasi, antara lain :

Perencanaan

1. Merancang sistem monitoring yang spesifik; Menentukan lingkup monitoring

dan evaluasi;

2. Memilih dan menentukan indikator;



3. Menentukan sumber-sumber informasi, memilih metode pengumpulan

data, seperti metode observasi atau interview.

Implementasi

1. Tabulasi data dan analisa data;

2. Temuan dalam monitoring; apakah ada penyimpangan, bila ada perlu

diidentifikasi masalah penyebabnya;

3. Menggali penyebab dan mengambil tindakan perbaikan; menggali penyebab

terjadinya masalah.

Manfaat pelaksanaan evaluasi bagi pihak pengelola KPHP sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu fungsi manajemen, yaitu pengendalian atau supervisi.

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja.

3. Untuk meyakinkan para pihak yang berkepentingan.

4. Membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan

selanjutnya.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada

instansi pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan

dalam Laporan Keuangan (Instansi Pemerintah (LKIP). Pelaporan kinerja

dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi

pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian

tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang

memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

Pada kegiatan pelaporan, KPHP Model Gunung Mas Unit XVI melaporkan hasil

akhir dari seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala. Acuan yang

digunakan dalam pelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional



yang berlaku. Pelaporan disusun dengan mengacu kepada Prosedur Kerja KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI.

Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan,

penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai ke pada

tahap penyusunan, pelaporan yang disampaikan dalam bentuk :

1. Laporan Bulanan

- Laporan bulanan dibuat oleh Kepala RPH dan disampaikan paling lambat

tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kepada Kepala KPHP Model Gunung Mas

Unit XVI.

- Laporan bulanan Kepala KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dibuat

berdasarkan rekapitulasi laporan dari Kepala RPH dan Kepala Seksi dan

disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kepada

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, dengan tembusan

Bupati Gunung Mas, Direktur KPHP, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X

Palangka Raya.

2. Laporan Triwulan

Laporan triwulan Kepala KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dibuat

berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan dan disampaikan paling lambat

tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kepada Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Gunung Mas, dengan tembusan Bupati Gunung Mas, Direktur

KPHP, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai

Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya.

3. Laporan Semester.

Laporan triwulan Kepala KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dibuat

berdasarkan rekapitulasi laporan triwulan dan disampaikan paling lambat

tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kepada Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Gunung Mas, dengan tembusan Bupati Gunung Mas, Direktur

KPHP, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai

Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya.



4. Laporan Tahunan.

- Laporan tahunan dibuat pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, dengan tembusan

Bupati Gunung Mas, Direktur KPHP, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X

Palangka Raya.

- Selain laporan yang dibuat sesuai format, sebagai instansi pemerintah

KPHP juga menyiapkan laporan sesuai format yang digunakan sebagai

Laporan Kinerja (LKj) Instansi.

5. Laporan Insidentil.

Laporan insidental adalah laporan yang dibuat bila ada suatu kejadian di

wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI dan disampaikan kepada Kepala

Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, dengan tembusan Bupati Gunung

Mas, Direktur KPHP, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ----------------------------------------------------------------------------------- VIII. PENUTUP

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) --------------------------------------------------------- VIII-1

VIII. PENUTUP

Pengelolaan hutan dan multifungsi sumberdaya hutan di KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan sektor

kehutanan di Kabupaten Gunung Mas. Namun demikian KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI masih dihadapkan dengan banyak permasalahan dan kendala

dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.

Permasalahan yang dihadapi KPH untuk dapat diselesaikan dalam penyusunan

strategi perencanaan pengelolaan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI. Upaya-

upaya strategis dapat ditempuh sebagai upaya manajemen kelola hutan pada

tingkat tapak sesuai fungsi pokok dan peruntukan hutannya secara efisien dan

lestari. Karena itu, setiap KPH yang diberi tugas kepemerintahan mengelola

hutan, memiliki tugas pokok dan fungsi selaku penata hutan, perencana kelola

hutan, pemanfaat hutan, pelindung dan pengaman hutan di wilayah kerjanya.

Tugas-tugas strategi yang dilakukan KPH akan sangat dipandang perlu melakukan

penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP).

Sepuluh tahun ke depan RPJHP KPHP Model Gunung Mas Unit XVI diarahkan

pada pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Usaha

pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung di wilayah KPHP

Model Gunung Mas Unit XVI meliputi kegiatan-kegiatan: (a) Pemanfaatan hasil

hutan kayu pada hutan alam; (b) Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;

(c) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada kegiatan rehabilitasi; (d) Pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu; (e) Pemanfaatan jasa lingkungan; (f) Pemungutan hasil

hutan bukan kayu.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Mas Unit XVI

memiliki keterbatasan dalam mengungkap setiap perkembangan dinamika sosial

dan politik, prediksi terjadinya bencana alam, dan kebijakan pemerintah yang

seringkali berubah begitu cepat. Karena itu, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka

Panjang yang berdurasi sepuluh tahunan ini tentunya belum sempurna.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAHKPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVI ----------------------------------------------------------------------------------- VIII. PENUTUP

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2016-2025) --------------------------------------------------------- VIII-2

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai juknis Rencana Pengelolaan Hutan Jangka

Panjang KPH, dalam dokumen perencanaan ini, juga disediakan ruang waktu

untuk melakukan sinkronisasi program kegiatan untuk menyikapi setiap

perubahan yang mungkin terjadi yaitu dalam bentuk review rencana pengelolaan

hutan minimal lima tahun sekali.

Keberadaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Gunung

Mas Unit XVI yang akan berfungsi sebagai acuan bagi rencana-rencana

turunannya seperti rencana tahunan, dan rencana-rencana kegiatan teknis.

Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang diharapkan dapat

memberi arah pengelolaan hutan yang melibatkan semua pihak terkait dalam

upaya pembangunan KPHP Model Gunung Mas Unit XVI di Kabupaten Gunung

Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025a. Inventarisasi

Potensi KayuAPBN, APBD,Pihak Ketiga ygtidak mengikat

- 100 - - - - 100 - - - 200

b.Inventarisasi HasilHutan Bukan Kayu

APBN, APBD,Pihak Ketiga ygtidak mengikat

- 200 100 - - - 250 - - - 550

c. InventarisasiPotensi JasaLingkungan


- 100 75 - - - 100 - - - 275

d. InventarisasiSosial Budaya danEkonomiMasyarakat


- 75 75 75 75 75 - - - - 375

e. Tata Batas Luar APBN, APBD,Pihak Ketiga ygtidak mengikat

- 150 150 150 150 150 - - - 750

f. Penataan Blok(WilayahTertentu)


- 200 100 - - - - - - - 300

a. PemanfaatanHasil Hutan Kayu


- 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2.700

b. PemanfaatanHasil Hutan BukanKayu (HHBK)


- 250 300 300 300 300 300 300 300 300 2.650

c. PengembanganWisata Alam


- 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2.700

ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (JUTA RP) JUMLAH(JUTA RP)NO KEGIATAN SUMBER

PENDANAANSUB KEGIATAN

InventarisasiBerkala WilayahKelola sertaPenataanHutannya

1

2 PemanfaatanKawasan Hutanpada WilayahTertentu

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN KPHP MODEL GUNUNG MAS UNIT XVITAHUN 2016 - 2025

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (JUTA RP) JUMLAH

(JUTA RP)NO KEGIATAN SUMBERPENDANAANSUB KEGIATAN

a. PengembanganSkemaPerhutanan Sosial


- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900

b. Kemitraan dalampengelolaanWilayah Tertentu(KPH denganMasyarakat)


- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900

c. FasilitasiKemitraan AntaraMasyarakatDenganPemegang Izin


- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900

a. Penyusunan SPO(Standar,Prosedur danOperasional)


- 10 - - - 10 - - - - 20

b. Koordinasi danKonsultasi


- 25 25 25 25 25 25 25 25 25 225

c. Pemberianpedoman danstandarpelaksanaan


- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90

d. Memberikanbimbingan teknispelaksanaan


- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450

e. Pembinaan danpemantauanpelaksanaankegiatan


- 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1.800

3

4

PemberdayaanMasyarakat

Pembinaan danPemantauanPemanfaatan danPenggunaanKawasan Hutanpada Areal yangBerizin



a. PenyusunanRPRHL, RTnRHLdan Rantek


- 300 200 200 200 200 300 200 200 200 2.000

b. Pembentukan danPenyiapanKelembagaan RHL


- 25 25 25 25 25 25 25 25 25 225

c. Pelaksanaan RHL APBN, APBD,Pihak Ketiga ygtidak mengikat

- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27.000

d. MembangunPersemaian danoperasional


- 2.000 100 100 150 150 200 200 250 250 3.400

e. Pemantauan danEvaluasi


- 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.350

a. Pembinaan danpengawasanterhadappelaksanaan sipilteknis RHL


- 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1.125

b. Pembinaan danpengawasanterhadap tata cararehabilitasi danreklamasi


- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900

c. Pembinaan danpengawasanterhadapPelaporan RHL


- 75 75 75 75 75 75 75 75 75 675

d. Pembinaan danpengawasanterhadapdiseminasikemajuan RHL


- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900

Rehabilitasi padaAreal Kerja Di LuarIzin

5

6 Pembinaan danPemantauanRehabilitasi danReklamasi di dalamAreal yang Berizin



a. Meningkatkanefektifitaskoordinasikegiatanperlindunganhutan


- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450

b. Melakukanpendidikankonservasikeanekaragamanhayati bagimasyarakatsekitar wilayahkelola KPH


- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450

c. Upaya konservasiHCVF


- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900

d. Upayaperlindungan floradan fauna yangdilindungi


- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900

e. Deliniasi arealperlindungansetempat


- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450

f. Patroli pengamanhutan


50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 950

g. Sosialisasipencegahankebakaran hutandan lahan


- 75 75 75 75 75 75 75 75 75 675

h. Pembentukankelembagaanpemadamankebakaran hutandan kelompokmasyarakat peduliapi


- 25 25 25 25 - - - - - 100

7 RencanaPenyelenggaraanPerlindunganHutan danKonservasi Alam



i. PelatihanPengamananhutan danpemadamankebakaran hutandan lahan


- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450

j. Identifikasi daninventarisasilokasi kerawananhutan


10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

k. Pemantauan titikapi (hot spot)


- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90

l. Pengendaliankebakaran hutandan lahan


15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 285

8 RencanaPenyelenggaraanKoordinasi danSinkronisasi AntarPemegang Izin


- 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.350

9 Koordinasi danSinergi denganInstansi danStakeholderTerkait


- 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.350

a. Penyediaan SDM APBN, APBD,Pihak Ketiga ygtidak mengikat

- 200 200 200 200 200 - - - - 1.000

b. PeningkatanKapasitas SDM


- 100 100 100 100 100 100 - - - 600

a. Komunikasi dankonsultasi denganPemerintah Pusatdan Daerah


- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450

7 RencanaPenyelenggaraanPerlindunganHutan danKonservasi Alam

10 RencanaPenyediaan danPeningkatanKapasitas SDM

PenyediaanPendanaan

11

Koordinasi danSinkronisasi antarpemegang ijin

Koordinasi dansinergi denganInstansi dan stakeholder terkait



b. Roadmappenggalangandana


- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450

a. Pengadaanpendukungdatabase yakniperangkat kerasdan perangkatlunak database


- 200 300 - - - - - - - 500

b. Pelatihanpenyusunandatabase dansistem informasimanajemen


- 50 50 - - - - - - - 100

c. Pengelolaan basisdata daninformasiberkaitanbiogiofisik,kegiatanpemanfaatan danpenggunaankawasan hutan,dan sosialekonomi budaya


- 25 25 25 25 25 25 25 25 25 225

d. Pembangunandatabase berupadata digital, dataspasial, datanumerik, dan datawebgis


- 25 - - - 25 - - - - 50

e. pembangunandatabase melaluisistemkomputerisasi daninternet


- 25 25 25 25 25 25 25 25 25 225

PenyediaanPendanaan

11

PengembanganDatabase

12



a. Kaji UlangPenataan Blokdan Petak BaikParsial maupunMenyeluruh


- - - 100 - - - 100 - - 200

b. Kajian UlangArahanPemanfaatan danPengembanganBlok dan PetakBaik ParsialmaupunMenyeluruh


- - - 100 - - - 100 - - 200

a. PeninjauanSubstansi

b. Monitoring danEvaluasi Hasilimplementasi

c. PeninjauanRelevansi

d. Peninjauankembali substansi,implementasi, danrelevansi

a. Pemanfaatan hasilhutan kayu


- 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1.800

b. Pemanfaatan hasilhutan bukan kayu


- 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.350

c. Pemanfaatanwisata alam


- - 300 300 300 300 300 300 300 300 2.400

75 10.170 8.260 8.035 7.685 7.695 7.835 7.585 7.235 7.235 71.810TOTAL

RencanaRasionalisasiWilayah Kelola

13

Review RencanaPengelolaan

14

15 PengembanganInvestasi

200 - - 400- 200 - - -APBN, APBD,

Pihak Ketiga ygtidak mengikat

- -

rencana pengelolaan hutan jangka panjang

Documents