LAPORAN
UJI PETIK PEMANFAATAN BDI KEGIATAN
INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN
TAHUN 2018
OSP 11 PROVINSI PAPUA BARAT
KOTA SORONG, 16 JANUARI 2019
LAPORAN UJI PETIK PEMANFAATAN BDI TAHUN 2018
OSP 11 PROVINSI PAPUA BARAT
A. LATAR BELAKANG
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan
Kawasan Permukiman, dalam rangka meningkatkan percepatan penanganan kawasan kumuh dan
mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020. KOTAKU diharapkan menjadi
“platform kolaborasi” yang mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dalam penanganan
kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha menjadi 0 Ha di tahun 2019.
Oleh karena itu Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui program KOTAKU pada Tahun Anggaran 2018
telah mengalokasikan Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk provinsi papua barat sekitar Rp. 7.2 milyar
di 10 kelurahan/desa yang tersebar di dua kota kabupaten yaitu kota sorong 7 kelurahan, 27 KSM
dengan anggaran Rp. 3.5 milyar dan kabupaten manokwari 3 kelurahan, 30 KSM dengan anggaran
Rp. 3.7 milyar, untuk penanganan permukiman kumuh pada 5 aspek infrastruktur utama yaitu: Air
Bersih, Sanitasi, Jalan, Persampahan dan Drainase.
Salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan program KOTAKU adalah ketepatan
dan keberhasilan pelaksanaan pengendalian proses kegiatan di lapangan. Berkaitan dengan hal
tersebut maka diperlukan monitoring dan evaluasi secara baik dan terencana untuk memastikan agar
hasil pelaksanaan program, bermanfaat bagi masyarakat.
Sehubungan dengan itu sangat dibutuhkan pemantauan maupun koordinasi dengan para pelaku
ditingkat Kota/Kab/kelurahan untuk memberikan solusi guna menyelesaikan permasalahan yang
mungkin terjadi di lapangan.
Uji Petik adalah salah satu bentuk kegiatan monitoring untuk mengetahui dan memastikan apakah
pelaksanaan program KOTAKU sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah
ditetapkan program, mulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan dan rencana pemeliharaannya
selain itu juga untuk melihat secara langsung apakah prasarana dan sarana yang dibangun berkualitas
baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan.
Hasil kegiatan uji petik ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki
kualitas hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan menjadi masukan bagi para
pengambil keputusan untuk memutuskan apakah kegiatan ini akan dapat dilaksanakan dengan model
dan cara yang sama, atau memerlukan berbagai perubahan dan penyempurnaan.
B. TUJUAN
Tujuan umum kegiatan uji petik ini adalah untuk melakukan monitoring secara langsung terhadap
capaian kegiatan pencairan dan pemanfaatan BDI skala lingkungan tahun Anggaran 2018.
Adapun tujuan khusus adalah untuk memastikan dipenuhinya pengelolaan dan proses pemanfaatan
BDI TA. 2018 dalam hal :
1. Kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan (DED dan Proposal KSM);
2. Penyaluran BDI tahun 2018 kepada KSM tepat waktu;
3. Pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi / kualitas infrastrukur;
4. Kelengkapan Pemberkasan pencairan BDI 2018 sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
5. Membantu menyelesaikan permasalahan dilapangan dan tindaklanjutnya.
C. KELUARAN
Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan uji petik adalah adanya:
1. Dokumen DED dan Proposal KSM yang memenuhi standar teknis perencanaan;
2. BKM telah menyalurkan BDI tahun 2018 kepada KSM di seluruh kelurahan;
3. Hasil pembangunan infrastruktur berkualitas baik / memenuhi standara teknis
4. Pemberkasan pencairan BDI 2018 tepat waktu;
5. Adanya Berita Acara Catatan dan rekomandasi hasil uji petik;
D. LOKASI UJI PETIK
NO NAMA
KAB/KOTA NAMA
KELURAHAN NAMA KSM
TIM UJI PETIK
TGL. UJI PETIK
1. Kota Sorong Remu Selatan Klakalus TA. Urban Planner 16 JAN 2019
Klayabir
Klamandu
Mandiri
Klawasi Eme Yode TA Urban Planner 16 JAN 2019
Eme Yode - I
Eme Yode - II
Eme Yode - III
E. HASIL UJI PETIK PEMANFAATAN BDI SKALA LINGKUNGAN
Hasil pelaksanaan uji petik terhadap pengukuran kinerja infrastruktur menunjukkan bahwa kegiatan
pemanfaatan BDI tahun 2018 persentase rata-rata capaiannya indicator kinerja infrastruktur adalah
90% atau masuk dalam katagori penilaian “BAIK”. Adapun metode yang digunakan untuk melakukan
penilaian adalah dengan menggunakan format survey dan wawancara di lapangan terhadap 5 (lima)
aspek indikator kinerja yaitu :
1. Tertib / kelengkapan adminsitrasi,
2. Kelengkapan dokumen perencanaan teknis (DED/Proposal KSM),
3. Infrastruktur dan pelayanan berkualitas baik,
4. Kelengkapan dokumen safeguard dan
5. Infrastruktur terbangun tetap berkualitas baik dan berfungsi.
Dari hasil penilaian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh kualitas infratsruktur yang dibangun
berkualitas baik, ini dilihat dari kualitas penggunaan bahan material, metode/tahapan/langkah-
langkah pekerjaan konstruksi, kesesuaian volume yang dilaksanakan dengan gambar rencana,
penggunaan tenaga kerja, jadwal pelaksanaan dan capaian kualitas administrasi dan kualitas fisik
pemanfaatan BDI tahun 2018,
ANALISA CAPAIAN HASIL UJI PETIK PER INDIKATOR
Jumlah Kelurahan : 2 Kelurahan
Jumlah KSM : 8 KSM
Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan
Total Anggaran : Rp. 1 Milyar
NO INDIKATOR %
CAPAIAN ANALISA PER INDIKATOR
1. Tertib / kelengkapan administrasi 80% Secara umum dokumen proposal sudah ada, tetapi kualitas kelengkapan dokumen yang masih belum lengkap, seperti SPPDL belum ditandatangi, Belum dijilid, masih terdapat lembar yang belum ditanda tangani, seperti RAB, gambar dll. LPJ belum dilengkapi dengan nota dan belum dijilid.
2. Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis (DED/Proposal KSM)
90% Secara umum dokumen perencanaan (DED/Proposal KSM) sudah tersedia tetapi masih terdapat gambar-gambar desain yang belum ditanda tangani, khusus untuk pengadaan motor sampah belum ada kesepakatan pengelolaan dan aturan bersama yang disepakati.
3. Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik
80% Secara umum jenis dan konstruksi pekerjaan sudan sesuai dengan RKS, Volume yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana, bahan yang digunakan telah memenuhi standar teknis, telah menggunakan tenaga kerja tukang berpengalaman/terampil, tetapi belum menunjukkan perubahan kawasan secara umum, dan khusus untuk pengadaan motor sampah belum ada di KSM.
4. Kelengkapan Dokumen Safeguard 85% Hal yang masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan dokumen safeguard adalah dokumen pengadaan lahan/tanah yang berupa surat pernyataan hibah/ijin pakai/ijin dilalui, pada umumnya hanya satu yang menandatangani tetapi lokasi lebih dari satu dikegiatan MCK dan Bak AIR
5. Infrastruktur terbangun tetap berkualitas baik dan berfungsi
90% Penilaian terhadap sarana prasarana yang dibangun tahun 2018, menunjukkan bahwa secara umum berkualitas dan berfungsi baik, adapun kekurangannya adalah kesadaran masyarakat dalam menata hasil pembangunan belum ada dan perlu ada advokasi dari tim fasilitator.
F. KESIMPULAN UMUM HASIL UJI PETIK
1. Secara umum seluruh kelurahan telah menyusun dokumen proposal kegiatan infrastruktur tetapi
masih banyak terdapat kekurang kelengkapan isi dokumen proposal KSM;
2. Dokumen perencanaan DED (gambar siteplan, potongan dan gambar detail) sudah
dibuat/tersedia di setiap kelurahan tetapi belum di tandangani oleh UPL, tim fasilitator teknik
dan askot infra, Dolkumen proposal KSM dan gambar perencanaannya masih belum dijilid
3. Fasilitator Teknik dan Askot Infrastruktur belum melakukan pengendalian/verifikasi dengan
benar terhadap DED, RAB dan gambar dilihat dari masih banyak verifikasi askot dan fasilitator
yang masih kosong,
4. Pemahaman terhadap ketentuan/aturan/kebijakan kegiatan infrastruktur yang sudah diatur
dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan tahun 2018 dan POS Pengadaan
Barang dan Jasa Berbasis Masyarakat tahun 2018 belum sepenuhnya dipahami oleh KSM dan
hanya dipahami oleh tim fasilitator dan askot infrastruktur.
5. Fasilitator Ekonomi dan Askot MK belum melakukan pendampingan kepada BKM/LKM dan KSM
dengan benar, sehingga laporan penggunaan dana (seperti buku bank, buku kas dan nota2 bukti
transaksi dll) yang lebih berperan /dominan adalah fasilitator MK.
6. Masih banyak kekurangan pada dokumen proposal maupun laporan keuangan KSM, termasuk
masih adanya KSM yang belum paham cara pembuatan laporan penggunaan dana (buku bank,
buku kas, dan nota-nota bukti pengeluaran dana);
7. Tim korkot dan tim fasilitator perlu melakukan koordinasi dengan kelurahan dan LKM untuk
kelengkapan administrasi pengadaan motor sampah sesuai permintaan showroom motor
sehingga bisa diserahkan ke KSM.
8. Korkot sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai menajer tim di tingkat kabupaten/kota,
dengan melakukan pengendalian melalui KBIK untuk membahas hal-hal yang terkait dengan
satndar teknis konstruksi dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam POS
Penyelenggaraan Infrastruktur, namun masih kurang dalam hal pengendalian dilapangan
khusunya di Profosal dan LPJ,
G. REKOMENDASI
1. Tim fasilitator segera mamfasilitasi LKM/KSM untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen
proposal kegiatan KSM yang masih terdapat kekurangan-kekurangan, sesuai rekomendasi detail
setiap kelurahan (terlampir);
2. Askot infrastruktur Bersama fasilitator Teknik agar segera memfasilitasi LKM dan TIPP untuk
melengkapi memastikan dan melengkapi kekurangan semua administrasi KSM yang masih
terdapat kekurangan-kekurangan sesuai rekomendasi setiap kelurahan (terlampir);
3. Fasilitator Teknik dan askot infrastruktur melakukan pengendalian pelaksanaan konstruksi
dengan benar dan mengacu pada dokumen perencanaan dan standar teknis yang telah
ditetapkan, dan selalu memberikan arahan kepada tim pelaksanan setiap akan malaksanakan
pekerjaan konstruksi dan memberikan teguran kepada KSM jika tim pelaksana salah dalam
melaksanakan pekerjaan konstruksi;
4. Kepada seluruh tim fasilitator dan asisiten korkot diminta untuk mempelajari kembali dan
memahami POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan dan POS Penngadaan Barang
dan Jasa, terutama kepada fasilitator Teknik dan askot infrastruktur;
5. Kepada fasilitator ekonomi dan asisten korkot bidang manajemen keuangan agar meningkatkan
pendampingan dan memfasilitasi LKM/KSM dalam menyusun pelaporan keuangan yang benar
dan tepat waktu;
6. Kepada korkot diharapkan meningkatkan pengendalian pelaksanaan program dengan melakukan
kunjungan rutin ke kelurahan dan bertanggungjawab serta menjamin tim fasilitator dan asisten
korkot bidang telah mampu melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dan sunggu
sungguh sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan program;
7. Korkot terus melakukan KBIK secara rutin bagi tim fasilitator dan askot bidang terutama
membahas ketentuan dan standar teknis pelaksanaan konstruksi maupaun pengadaan barang
dan jasa dan Pengendalian Administrasi KSM.
H. CATATAN/TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI MASING-MASING KELURAHAN
1. KELURAHAN REMU SELATAN
Catatan Temuan:
a. Cakupan isi proposal KSM masih terdapat lembar yang belum di tanda tangan.
b. Gambar rehab MCK tidak terdapat dalam Profosal
c. SPPDL masih terdapat lembar yang kosong (belum diisi kelengkapannya, No SPPDL, Nomor SPK
antara PPK dengan BKM, Nomor akta Notaris BKM, Nominal Biaya Pekerjaan, Jangka waktu
pelaksanaan) dan belum ditandatangani.
d. Administrasi/Laporan keuangan (pemasukan dan pengeluaran dana) sudah baik, sudah tercatat
dalam buku kas dan sudah ada bukti tanda tangan penerimanya dan masih dalm bentuk
lembaran.
e. KPP dan aturan bersama untuk pengelolaan persampahan (motor sampah) Belum tersedia
f. Khusus pekerjaan Drinase (Normalisasi saluran 900 M, anggaran BDI RP. 5.424.000) tidak ada
dokumetasi, dan kualitas pembersihan masih kurang baik)
g. Untuk Pekerjaan Bak pembagi air hanya terdapat satu surat hibah dari 4 lokasi bak pembagi air
h. Khusus pekrjaan persampahan (pengadaan motor sampah 2 unit belum terdapat di lokasi/KSM)
masih ada di showroom motor tempat pembelian.
Rekomendasi:
a. Tim fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen
proposal dan Fasilitasi untuk SPPDL yang masih kurang lengkap/format masih kosong atau belum
ditanda tangan.
b. Gambar untuk rehab MCK agar dilampirkan di profosal KSM
c. Tim fasilitator ekonomi, agar mendampingi dan memfasilitasi KSM agar administrasi keuangan
bisa di rampungkan, dilengkapi kekurangan dan dijilid rapih
d. Tim fasilitator ekonomi, agar mendampingi dan memfasilitasi KSM agar administrasi keuangan
yang sudah baik tetap terjaga.
e. KPP dan aturan bersama untuk pengelolaan sampah (motor sampah) agar segera difasilitasi di
masyarakat sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.
f. Tim fasilitator melakukan memfasilitasi KSM untuk pengadaan motor sampah agar bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat.
g. Tim fasilitator agar mendampingi dan memfasilitasi KSM saat melakukan perbaikan kualitas
konstruksi beton dan mutu campuran beton.
h. Tim fastek dan Askot Infra agar mendampingi KSM lebih intens saat pelaksanaan konstruksi.
2. KELURAHAN KLAWASI
Catatan Temuan:
a. Cakupan isi proposal KSM masih terdapat lembar yang belum di tanda tangan.
b. SPPDL masih terdapat lembar yang kosong (belum diisi kelengkapannya, No SPPDL, Nomor SPK
antara PPK dengan BKM, Nomor akta Notaris BKM, Nominal Biaya Pekerjaan, Jangka waktu
pelaksanaan) dan belum ditandatangani.
c. Administrasi/Laporan keuangan (pemasukan dan pengeluaran dana) sudah baik, sudah tercatat
dalam buku kas dan sudah ada bukti tanda tangan penerimanya dan masih dalm bentuk
lembaran.
d. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (fisik) belum dibuat.
e. KPP dan aturan bersama untuk pengelolaan persampahan (motor sampah) Belum tersedia
f. Khusus pekerjaan Drinase (Normalisasi saluran 900 M, anggaran BDI RP. 5.424.000) tidak ada
dokumetasi, dan kualitas pembersihan masih kurang baik)
g. Untuk Pekerjaan Bak pembagi air hanya terdapat satu surat hibah dari 4 lokasi bak pembagi air
h. pekerjaan MCK 1 unit masuk dilokasi pembangunan rumah oleh dinas perumahan dan sudah
menjadi milik pribadi.
i. Khusus pekrjaan persampahan (pengadaan motor sampah 1 unit belum terdapat di lokasi/KSM)
masih ada di showroom motor tempat pembelian.
Rekomendasi:
a. Tim fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen
proposal
b. Fasilitasi untuk SPPDL yang masih kurang lengkap/format masih kosong atau belum ditanda
tangan.
c. Tim fasilitator ekonomi, agar mendampingi dan memfasilitasi KSM agar administrasi keuangan
bisa di rampungkan, dilengkapi kekurangan dan dijilid rapih
d. Tim fasilitator ekonomi, agar mendampingi dan memfasilitasi KSM agar administrasi keuangan
yang sudah baik tetap terjaga.
e. KPP dan aturan bersama untuk pengelolaan sampah (motor sampah) agar segera difasilitasi di
masyarakat sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.
f. Tim fasilitator melakukan memfasilitasi KSM untuk pengadaan motor sampah agar bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat.
g. Tim fasilitator agar mendampingi dan memfasilitasi KSM pekerjaan MCK yang ada perubahan
lokasi karena lokasi MCK lokasinya di bangun perumahan oleh satker perumahan.
h. Tim fastek dan Askot Infra agar mendampingi KSM lebih intens saat pelaksanaan konstruksi.
I. DATA HASIL UJI PETIK
KOTA/ KABUPATEN
KELURAHAN Jenis detail
sub komponen ALOKASI BDI BOP BKM
Volume (Usulan)
BDI (Usulan)
VOLUME (REALISASI)
BDI (REALISASI)
KOTA SORONG KLAWASI Bak Pembagi 4 41.600.000 4 41.600.000
Drainase Lingkungan 500.000.000 5.000.000 203 103.200.000 203 103.200.000
Gerobak/Motor Sampah 1 33.000.000 1 33.000.000
Jalan Beton 124 45.700.000 124 45.700.000
Jalan Kayu/Titian/Jerambah Kayu 94 97.200.000 94 97.200.000
Jembatan Beton/Batu/Box Culvert 0 4 37.700.000 4 37.700.000
MCK Mandi + Cuci + Kakus 0 4 121.600.000 4 121.600.000
Sumur Bor 1 15.000.000 1 15.000.000
KLAWASI Total 500.000.000 5.000.000 435 495.000.000 435 495.000.000
REMU SELATAN Bak Pembagi 0 5 198.904.000 5 198.904.000
Gerobak/Motor Sampah 2 66.500.000 2 66.500.000
MCK Mandi + Cuci + Kakus 500.000.000 5.000.000 9 159.400.000 9 159.400.000
Normalisasi Saluran 900 5.424.000 900 5.424.000
Sumur Bor 4 64.772.000 4 64.772.000
REMU SELATAN Total 500.000.000 5.000.000 920 495.000.000 920 495.000.000
Total 1.000.000.000 10.000.000 1.355 990.000.000 1.355 990.000.000